ANGGARAN KESEHATAN

Yenny Sucipto

Di kt R C t Direktur Resource Centre

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran

1

ALUR BELANJA APBN KE DAERAH

PEMERINTAH PUSAT DAERAHPEMERINTAH PUSAT DAERAH

Belanja P t

Mendanai Kewenangan di luar 6 Urusan 

Penyelenggaraan Azas 

Dekon dan Tugas Pembantuan 

Pusat Melalui Anggaran K/L Mendanai Kewenangan 6 Urusan 

Mendanai Program Nasional K B

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Kantor Vertikal di Daerah

Bantuan:

Melalui Anggaran 

Kewenangan Bersama

Anggaran Non K/L ‐‐ Anggaran yang dikelola Menkeu sebagai Bendara Umum yang kegiatan nya dilakukan oleh K/L

PNPM, BOS, Jamkesmas, BOK dll

b idi k ih iBelanja 

Non K/L yang kegiatan nya dilakukan oleh K/L Subsidi: Pupuk, Benih, Migorj

APBN

Pajak

Belanja Daerah

Dana Perimbangan

Dana Otsus

DAU, DBH, DAK SDA

Penyelenggaraan 

Dana Penyesuaian 

Desentralisasi

(Masuk APBD)2

Sasaran Program Kesehatan 2010 K t i K h tKementerian Kesehatan

Jumlah penduduk 234.181.400 jiwaJumlah ibu hamil 4.842.871 jiwa Jumlah ibu hamil 4.842.871 jiwa Jumlah ibu bersalin 4.622.741 jiwa Jumlah bayi 4.484.998 jiwa Jumlah balita 21.571.500 jiwa Ju a ba ta 2 .5 .500 j a Jumlah anak balita 17.086.502 jiwa Jumlah anak prasekolah 8.269.856 jiwa Jumlah anak sekolah (kelas 1) 4.101.012 jiwa ( ) jJumlah anak sekolah (kelas 2) 4.083.334 jiwa Jumlah anak sekolah (kelas 3) 4.068.298 jiwa Jumlah wanita usia subur (WUS) 66.326.200 jiwa ( ) jJumlah Puskesmas 8.737 buah Jumlah Puskesmas Perawatan 2.704 buah Jumlah Puskesmas Non Perawatan 6.033 buah Jumlah RS (pemerintah dan swasta) 1.378 buah Jumlah SD/MI 174.920 buah3

Tren Anggaran Kesehatan

4

Situasi Anggaran Gizi Buruk

5

Pemetaan Anggaran Kementerian Kesehatan

6

7

Sebaran Anggaran Kesehatan Pusat ke Daerah Berdasarkan Jenis

DAK

Dana Perimbangan

Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah

(DPIPD)(DPIPD)

Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Skema APBN ke DaerahPercepatan Pembangunan

Daerah (DPDF&PPD)Pembantuan

Jamkesmas

Non Azaz Perimbangan/Bantuan

Sosial

Jamkesmas

Bantuan Operasional Bantuan Operasional Kesehatan

8

SebaranAnggaran Fungsi Kesehatan TA 2010 ke Daerah

186000

SebaranAnggaran Fungsi Kesehatan TA 2010 ke Daerah Berdasarkan  Jenis

5100

2829 75

16,3

10121416

4000

5000

tase

yar

2829,75

1161,78701,22 794,89 575,93

215 26

9

3,72 2 2,5 1 8 2

46810

1000

2000

3000

Presen

t

Rp mily

215,262,2 2,5 1,80,8 0

20

Nominal Presentase

9

Alokasi Dana JamkesmasAlokasi dana Jamkesmas sebesar Rp 5,1 triliun digunakan untuk meng-cover setiap orang miskin dan tidak mampu yang pada tahun 2008 sebesar 19,1 juta Rumah Tangga Miskin (RTM) atau sekitar 76,4 juta jiwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2006.

P k t lih d b b t k t j l li ti tif tif k tif d Paket pemeliharaan dasar berbentuk: rawat jalan meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif (pemulihan) sesuai kebutuhan medis; rawat inap sesuai kebutuhan medis meliputi 5 (lima) hari rawat; dan pemeriksaan penunjang meliputi rado diagnostic dan atau ultrasonografi serta laboratorium klinik.

Program Jamkesmas yang berkaitan langsung dengan kesehatan ibu dan anak terdapat di paket pemeliharaan dasar rawat jalan yang cakupannya harus meliputi: imunisasi; Keluarga Berencana; dan pelayanan ibu dan anak dengan catatan pelayanan persalinan hanya diberikan sampai anak k dkedua.

Ruang lingkup pelayanan Jamkesmas meliputi pelayanan Puskesmas dan jaringannya, pelayanan Rumah Sakit dan Pelayanan yang dibatasi. Pelayanan Puskesmas dan jaringannya antara lain berupa: rawat jalan tingkat pertama (RJTP); rawat inap tingkat pertama (RITP); persalinan normal yang rawat jalan tingkat pertama (RJTP); rawat inap tingkat pertama (RITP); persalinan normal yang dilakukan di Puskesmas non-perawatan/bidan di desa/Polindes/di rumah pasien/ praktek bidan swasta; pelayanan spesialistik di Puskesmas yang menyediakan pelayanan spesialistik; pelayanan gawat darurat; dan pelayanan untuk transport untuk rujukan gawat darurat, rujukan yang bukan gawat darurat (bila diperlukan) dan pemulangan pasien/jenazah (bila diperlukan.

10

Dana Alokasi KhususDana Alokasi KhususAnggaran tersebut digunakan rata-rata digunakan untuk pengadaan infrastruktur kesehatan, danpengadaan obat dan perbekalan kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan obat dan perbekalankesehatan pada pelayanan kesehatan primer Pengadaan infrastruktur kesehatan meliputi:kesehatan pada pelayanan kesehatan primer. Pengadaan infrastruktur kesehatan, meliputi:

Pembangunan Puskesmas;Pembangunan Puskesmas Perawatan;Pembangunan Pos Kesehatan Desa;Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan;Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan;Pengadaan Kendaraan roda dua untuk Bidan Desa.

Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan, dapat dimanfaatkan untuk peningkatan fasilitas ruma sakitprovinsi, kabupaten/kota, antara lain: a) peningkatan fasilitas tempat tidur kelas III RS; b) pemenuhan peralatan unit transfusi darah RS dan bank darah RS; c) peningkatan fasilitas instalasigawat darurat RS; d) peningkatan sarana prasarana dan pengadaan peralatan kesehatan untukprogram pelayanan obstetric neonatal emergency komprehensif (PONEK) di RS; dan e) pengadaanperalatan pemerksaan kultur M.tuberculosis di BLK provinsi.Untuk kabupaten/kota, alokasi DAK 2010 ditujukan 2 (dua) kegiatan, yaitu: pemenuhan pelayanandasar dan pelayanan rujukan. Pelayanan dasar berupadasar dan pelayanan rujukan. Pelayanan dasar berupapemenuhan kesehatan dasar dan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan. Untuk pemenuhankesehatan dasar, DAK diberikan kepada 405 kabupaten/kota dengan total anggaran sebesar Rp1,22 triliun, sementara untuk obat dan perbekalan kesehatan diberikan kepada 378 kabupaten/kotadengan total anggaran sebesar Rp 1 triliun.

11

Dana Dekon dan Tugas Pembantuan

12

Alokasi Dana Penyesuaian (DPDF&PPD dan DPIPD)DPDF dan PPD ditujukan untuk membantu penguatan desentralisasi fiskal dan percepatan pembangunan daerah melalui penyediaan dan pengembangan bidang infrastruktur dan non infrastruktur.

DPIPD ditujukan untuk peningkatan pelayanan publik melalui penyediaan infrastruktur dan prasarana daerah.

Alokasi DPDF dan PPD 2010 totalnya sebesar Rp 7 1 triliun yang disebar ke 276 daerah (17 provinsi dan 259 kabupaten/kota) Alokasi DPDF dan PPD 2010 totalnya sebesar Rp 7,1 triliun yang disebar ke 276 daerah (17 provinsi dan 259 kabupaten/kota). Untuk infrastruktur totalnya sebesar totalnya sebesar Rp 5,59 triliun digunakan untuk: jalan dan jembatan; irigasi/normalisasi sungai dan pantai; dan air bersih yang. Sisanya sebesar Rp 1,5 triliun digunakan untuk non infrastruktur yang terdiri dari: kesehatan, pertanian/ perkebunan, perhubungan/transportasi, perdagangan, prasarana pemerintah daerah, sarana dan prasarana pedesaan, pasar (termasuk pasar tradisional), dan kelautan dan perikanan (termasuk reklamasi pantai).

Khusus DPDF dan PPD kesehatan totalnya sebesar Rp 794,69 milyar. Dari 276 kabupaten/kota penerima DPDF dan PPD, hanya 86 daerah saja (3 provinsi dan 83 kabupaten/kota) yang mendapatkan DPDF dan PPD kesehatan. Kabupaten/kota terbesar yang mendapatkan alokasi terbesar adalah Kabupaten Rejang Lebong Rp 29,5 milyar dan Kota Takalar Rp 24 milyar, dan yang terendah adalah Kota Sabang sebesar Rp 1,9 milyar.

Untuk DPIPD 2010 totalnya sebesar Rp 5,48 triliun yang terbagi untuk propinsi Rp Rp 358 milyar dan untuk kabupaten/kota Rp 5,1 triliun. Daerah penerima DPIPD 2010 sebanyak 318 kabupaten/kota dan 33 provinsi. DPIPD 2010 programnya terdiri dari: jalan/jembatan, irigasi, air minum, sanitasi, pelayanan kesehatan rujukan, pelabuhan daerah, prasarana pemerintah daerah, dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah. Dari total anggaran DPIPD 2010 sebagian besar digunakan untuk membiayai pembangunan jalan dan jembatan yang totalnya mencapai Rp 3,45 triliun.membiayai pembangunan jalan dan jembatan yang totalnya mencapai Rp 3,45 triliun.

DPIPD untuk pelayanan kesehatan rujukan totalnya hanya sebesar Rp 575,9 milyar. Dan dari 33 propinsi penerima DPIPD yang menerima dana pelayanan kesehatan rujukan hanya 2 provinsi. Kemudian dari 318 kabupaten/kota , yang menerima dana pelayanan kesehatan rujukan hanya 59 kabupaten/kota saja. Kabupaten/kota yang menerima dana DPIPD terbesar ada 6 (enam) kabupaten kota kesemuanya menerima Rp 24 milyar. Kabupaten/kota tersebut antara lain: Kabupaten Yapen, Kabupaten Kolaka p y p y p p p pUtara, Kabupaten Banggai, Kota Semarang, Kota Subulussalam, Kabupaten Rejang Lebong. Sementara Kabupaten terendah yang menerima DPIPD adalah Kabupaten Kubu Raya sebesar Rp 2,4 milyar. Khusus untuk kabupaten Kubu Raya tersebut sebenarnya sampai saat ini belum memiliki Rumah Sakit, padahal dana DPIPD hanya bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan rujukan.13

Dana BOK

h l b lBOK tahun 2010 totalnya sebesar Rp 215,26 milyar yang disebar kepada 582 Puskemas Uji Coba dan 8.155 Puskesmas Non Ujicoba. Untuk Puskesmas Ujicoba rata-rata per Non Ujicoba. Untuk Puskesmas Ujicoba rata rata per puskesmas mendapatkan alokasi Rp 100 juta. Sementara untuk Puskesmas Nonujicoba rata-rata per puskesmas mendapatkan alokasi Rp 18 juta dan Rp 22 juta (Hal 47).

14

Pembiayaan Kesehatan Daerah

15

200.0%

Pertumbuhan Urusan Kesehatan

150.0%

100.0%

50.0%

0.0%

-50.0%

-100.0%

2008 2009 201016

25.0%

Urusan Kesehatan Terhadap Belanja Daerah

20.0%

15.0%

10.0%

5.0%

0.0%

2007 2008 2009 201017

120.0%

Total Urusan Kesehatan Terhadap Belanja Langsung Daerah

100.0%

60 0%

80.0%

40.0%

60.0%

20.0%

0.0%

Series1 Series2 Series3 Series418

140.0%

Belanja Langsung UrusanTerhadapTotal Belanja Urusan Kesehatan

120.0%

80.0%

100.0%

60.0%

2007

2008

2009

2010

20.0%

40.0%

0.0%

19

Dana Perimbangan Kesehatan

30,000

35,000

20,000

25,000

Juta

10,000

15,000

Rp

J

0

5,000

g t r g t g p u r a h n r r ai al e g li g g r o o o t k e o a u n g t a u g n o a g a

b. S

iden

reng

Rap

pang

Kab

. Lom

bok

Bara

Kot

a Bl

itar

Kot

a Ba

ndar

Lam

pung

Kab

. Gar

utK

ab M

alan

gK

ab. C

ilaca

pK

ota

Palu

Kab

. Pol

ewal

i Man

dar

Kab

. Ace

h U

tara

Kab

. Lom

bok

Ten

gah

Kab

. Pek

alon

gan

Kab

. Lom

bok

Tim

urK

ab. A

ceh

Besa

rK

ab. S

erda

ng B

edag

aK

ab. K

enda

Kab

. Bon

eK

ab. S

emar

ang

Kab

. Boy

olal

Kot

a Pa

dang

Kab

. Sum

edan

gK

ota

Banj

arK

ab. B

ondo

wos

oK

ab. W

ajo

Kab

. Situ

bond

oK

ab. A

ceh

Bara

tK

ota

Pont

iana

kK

ota

Pare

Par

eK

ota

Gor

onta

loK

ota

Pala

ngka

raya

Kab

. Dom

puK

ota

Peka

long

anK

ota

Pada

ng P

anja

ngK

ab. S

umba

wa

Bara

Kot

a Su

raka

rta

Kot

a Pe

kan

Baru

Kot

a Se

mar

ang

Kab

. Sle

man

Kab

. Boj

oneg

oro

Kot

a Su

raba

yaK

ota

Pale

mba

ngK

ab. G

oron

talo

Uta

ra

Kab K K

2008 2009 2010

20

Pemetaan Anggaran di 5 Daerah

21

Besaran Anggaran Vs Jumlah Masyarakat Miskin

22

30,000on

sSebaran Transfer Anggaran Kesehatan di Lima Daerah

25,316 25,94825,000

Millio

20,000

15,167 15,787

13,65115,000

4 930

8,3588,03110,000

4,9303,637

761100

3,054

1,044 180 3060

5,000

0Propinsi Jawa Barat Propinsi Maluku Kabupaten Garut Kabupaten Bener Meriah Kabupaten Bireun

DAK DPDFPPD Dekonsentrasi Tugas Pembantuan Jamkesmas BOK23

Dana Dekon(Rp Juta)

Program Prov. Jabar Prov. Maluku

Promosi & PemberdayaanMasyarakat 1.500 1.050

K bij k & M j j P b 3 015 2 1 932 7Kebijakan & Manajajemen Pembangunan Kesehatan

3.015,2 1.932,7

Upaya Kesehatan Masyarakat 11.321,3 4.995,9

Perbaikan Gizi Masyarakat 2 050 1 300Perbaikan Gizi Masyarakat 2.050 1.300

Upaya Kesehatan Perorangan 383,2 171,6

Lingkungan Sehat 3.166,1 545,6

Pencegahan & Pemberantasan Penyakit 300 300

Promosi & Pemberdayaan Masyarakat 1.500 1.050

Obat & Perbekalan Kesehatan 593,7 503,1

Sumber Daya Kesehatan 2.118,9 1.801,9

Total 25.948,5 13.650,9

24

Program Upaya Kesehatan Masyarakatd P b ik Gi idan Perbaikan Gizi

Untuk program upaya kesehatan masyarakat di Provinsi Jabar totalnya Rp 11,32 milyar, dengan rincian kegiatan: 1) Peningkatan kesehatan p , y , g g : ) gmasyarakat Rp 1,22 milyar; 2) Peningkatan pelayanan kesehatan ibu Rp 5,01 milyar; 3) Peningkatan pelayanan kesehatan anak Rp 4,08 milyar; 4) Peningkatan kesehatan kerja Rp 1 milyar. Kemudian untuk program perbaikan gizi masyarakat sebesar Rp 2 milyar kesemuanya digunakan perbaikan gizi masyarakat sebesar Rp 2 milyar, kesemuanya digunakan untuk kegiatan penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada ibu hamil dan menyusui, bayi dan anak balita.Untuk program upaya kesehatan masyarakat di Provinsi Maluku totalnya p g p y y ysebesar Rp 4,99 milyar, dengan rincian kegiatan: 1) Peningkatan kesehatan masyarakat Rp 1,26 milyar; 2) Peningkatan pelayanan kesehatan ibu Rp 1,68 milyar; dan 3) Peningkatan pelayanan kesehatan anak Rp 2 05 milyar Kemudian untuk program perbaikan gizi anak Rp 2,05 milyar. Kemudian untuk program perbaikan gizi masyarakat sebesar Rp 1,3 milyar, kesemuanya digunakan untuk kegiatan penanggulangan dan perbaikan gizi masyarakat.

25

Dana Alokasi KhususDana Alokasi KhususDAK tahun 2010 sesuai ketentuan Menteri Kesehatan dialokasikan dalam bentuk Pelayananan Dasar dan Pelayanan Rujukan. Untuk pelayanan dasar, kedua y y j p yprovinsi (Jabar dan Maluku) tidak mendapatkan alokasi anggaran, namun keduanya mendapatkan alokasi anggaran Pelayanan Rujukan. Sebaliknya, dari 3 (tiga) kabupaten yang diassesment, untuk Kabupaten Bener Meriah tidak mendapatkan alokasi anggaran Pelayanan Rujukan, namun ketiga kabupaten p gg y j g pmendapatkan alokasi anggaran Pelayanan Kesehatan.Khusus untuk pelayanan rujukan, Rumah Sakit yang berhasil dipetakan mendapatkan alokasi anggaran pelayanan rujukan dari hasil assement hanya 3 (tiga) daerah yaitu Provinsi Maluku Kabupaten Bireun dan Kabupaten Garut (tiga) daerah, yaitu Provinsi Maluku, Kabupaten Bireun dan Kabupaten Garut, antara lain:Propinsi Maluku diberikan kepada RSU Haulussy sebesar Rp 1,58 milyar, RSU Tulehu sebesar Rp 985,9 juta, RS Khusus Daerah (Jiwa) sebesar Rp 1,58 milyar, dan BLK Propinsi Maluku sebesar Rp 788 8 jutadan BLK Propinsi Maluku sebesar Rp 788,8 juta.Kabupaten Bireun dialokasikan untuk RS Dr. Fauziah sebesar Rp 3,1 milyar; Kabupaten Garut dialokasikan untuk RSU Dr. Slamet sebesar Rp 2 milyar.

26

Dana Alokasi Khusus

Daerah

Dana Alokasi Khusus

Pelayanan DasarPelayanan Rujukan (3)Obat dan

Kesehatan Dasar (1)

Perbekalan Kesehatan (2)

Jumlah (1+2) jumlah (1+2)+(3)

Prov. Jawa Barat - - 12,727,500,000 2,439,500,000 15,167,000,000

Prov. Maluku - - 4,929,600,000 4,929,600,000

Kab.Garut 2,639,200,000 11,122,600,000 13,761,800,000 2,025,100,000 29,548,700,000

Kab.Bener Meriah 2,907,800,000 728,700,000 3,636,500,000 - 7,273,000,000

Kab.Bireun 2,771,000,000 2,483,100,000 5,254,100,000 3,104,000,000 13,612,200,000

Total 8,318,000,000 14,334,400,000 35,379,900,000 12,498,200,000 70,530,500,00027

JamkesmasJamkesmasGarut. Alokasinya total sebesar Rp 8 milyar. RS yang ditunjuk melaksanakan pelayanan Jamkesmas adalah RSUD Dr Slamet Garut melaksanakan pelayanan Jamkesmas adalah RSUD Dr. Slamet Garut sebesar Rp 7,87 milyar dan BBKPM Garut sebesar Rp 155,57 juta. Alokasi tersebut digunakan untuk meng-cover 133 ribu orang miskin di Garut dengan perhitungan Rp 5.000 per orang/bulan.g p g p p gBener Meriah. Alokasinya total sebesar Rp 100 juta. RS yang ditunjuk melaksanakan pelayanan Jamkesmas adalah RSUD Kabupaten Bener Meriah. Alokasi tersebut digunakan untuk meng-cover 1.666 orang g g gmiskin dengan perhitungan Rp 5.000 per orang/bulan.Bireun. Alokasinya total sebesar Rp 3,05 milyar. RS yang ditunjuk melaksanakan pelayanan Jamkesmas adalah RSD Dr. Fauziah Bireuen p y Jsebesar Rp 2,95 milyar dan RSU Malahayati Rp 100 juta. Alokasi tersebut digunakan untuk meng-cover 50.833 orang miskin dengan perhitungan Rp 5.000 per orang/bulan.

28

BOKGarut. Alokasi BOK yang diberikan totalnya sebesar Rp 1,044 milyar, dengan cakupan 58 Puskesmas, setiap puskesmas mendapatkan alokasi masing-masing Rp 18 juta.

Bi Al k i BOK dib ik l b Bireuen. Alokasi BOK yang diberikan totalnya sebesar Rp 306 juta, dengan cakupan 17 Puskesmas, setiap puskesmas mendapatkan alokasi masing-masing Rp 18 puskesmas mendapatkan alokasi masing-masing Rp 18 juta.

Bener Meriah. . Alokasi BOK yang diberikan totalnya Bener Meriah. . Alokasi BOK yang diberikan totalnya sebesar Rp 180 juta, dengan cakupan 10 Puskesmas, setiap puskesmas mendapatkan alokasi masing-masing Rp 18 juta.

29

Temuan LHP Tahun 2009

30

BELANJA KEMENTERIAN KESEHATANBELANJA KEMENTERIAN KESEHATANRealisasi belanja (Netto) tahun 2009 sebesar Rp18.001.531.831.232 terdiri dari : Belanja Pegawai sebesar Rp2.505.156.869.448, Belanja Barang sebesar R 6 497 626 270 736 B l j M d l b Rp6.497.626.270.736 Belanja Modal sebesar Rp3.346.227.807.079 dan Bantuan Sosial Rp5.652.520.883.969Rp5.652.520.883.969

Jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2008 sebesar Rp15.871.890.053.677, tahun 2009 mengalami p , gpeningkatan sebesar Rp2.129.641.777.555 atau meningkat 13,4%

31

32

LanjutanLanjutan…Kementerian Kesehatan Tahun 2009 memperoleh anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp20.931.658.481.000,- meliputi :

k bSatuan kerja pusat/KP sebesar Rp. 11.480.740.339.000

Satuan kerja daerah/KD sebesar Rp. 7.462.663.655.000

kerja dekonsentrasi/DK sebesar Rp. 829.823.429.000

Satuan kerja Tugas Pembantuan sebesar Rp. 1 068 585 412 9751.068.585.412.975

33

Satker Tidak Merealisasikan DIPA Tahun 2009

N S tk J i K i t Al k iNama Satker Jenis Kegiatan Alokasi

Dinkes Prop. Jatim TP 15 milyar

Dinkes Prop. Jatim DK 64 juta

Dinkes Prop NAD DK 67 juta

Dinkes Kaltim DK 60 juta

RSUD Dr Slamet Garut TP 3 milyarRSUD Dr. Slamet Garut TP 3 milyar

Dinkes Kaltim 300 juta

Total 18,5 milyar

34

35

Beberapa Satker Dana Dekonsentrasi dan Tugas gPembantuan tidak dapat merealisasikan anggaran disebabkan DIPA diterima terlambat dan tidak cukup waktu untuk proses pelaksanaan anggaran, yaitu terdapat pada program-program Setjen 1 Satker Dekonsentrasi, Ditjen Bina Yanmedik 4 Satker (3 Dekon, 1 TP), Ditjen P2&PL 1 Satker Dekonsentrasi, atau seluruhnya berjumlah 6 Satker.

36

Dana Jamkesmas Ditjen Bina Kesmas TA 2009

Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada Ditjen Bina Kesmas sebesar Rp1.326.101.947.963 digunakan untuk :

Jamkesmas Puskesmas sebesar Rp885 248 292 000Jamkesmas Puskesmas sebesar Rp885.248.292.000Bantuan Sosial Menkes sebesar Rp 5.537.370.000Peningkatan Yankes Dasar sebesar Rp147.585.680.000g pBansos Proyek DHS-2 sebesar Rp 95.222.645.000Bansos Daerah Tertinggal sebesar Rp 12.592.250.000Bansos Save Papua sebesar Rp106.602.965.963Bansos Prog Gizi dan KIA sebesar Rp 73.312.745.000

R li i b t i l i k t l k h t d Realisasi bantuan sosial peningkatan pelayanan kesehatan dasar sebesar tersebut, termasuk digunakan untuk Tim Pengelola Program Jamkesmas Dinkes Propinsi, Kab/Kota sebesar g J p ,Rp.29.815.230.000 yang seharusnya masuk jenis belanja barang namun tidak dilakukan revisi DIPA.37

Hasil Temuan BPK Terhadap Belanja KemKesPengelompokan Jenis Belanja pada Saat Penganggaran Tidak Sesuai Kegiatan yang Dilaksanakan Minimal Sebesar Rp136,54 Miliarp ,

Rincian sebagai berikut.belanja barang, baik barang habis pakai maupun barang untuk dibagikan kepada

ih k l i i i l b R 83 818 134 815 00 di k d B l j pihak lain minimal sebesar Rp83.818.134.815,00 yang dianggarkan pada Belanja Modal sehingga realisasi Belanja Modal tidak menambah aset tetap bagi entitas Kemenkes;

li i B l j B il i R 22 732 110 081 00 b i realisasi anggaran Belanja Barang senilai Rp22.732.110.081,00 yang substansinya menambah belanja modal karena digunakan untuk kegiatan pengadaan aset;

Belanja barang berupa dana untuk kegiatan manajemen operasional Tim Pengelola J k P i i/K b t /K t il i R 29 989 530 000 00 Jamkesmas Provinsi/Kabupaten/Kota senilai Rp29.989.530.000,00 yang seharusnya termasuk belanja barang, oleh Kemenkes dianggarkan dari Belanja Bantuan Sosial. Kesalahan klasifikasi belanja tersebut mengakibatkan dana yang ditransfer ke rekening Tim Pengelola Jamkesmas Provinsi/Kabupaten/Kota telah ditransfer ke rekening Tim Pengelola Jamkesmas Provinsi/Kabupaten/Kota telah dicatat sebagai realisasi belanja definitif meskipun secara riil belum seluruhnya digunakan untuk kegiatan operasional.38

Temuan BansosTemuan BansosPelaporan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Bantuan Sosial yang Disalurkan Ditjen Binkesmas Belum Tertib sebesar Rp yang Disalurkan Ditjen Binkesmas Belum Tertib sebesar Rp Rp1.347.342.049.442,00.

Bansos untuk Tim Pengelola Jamkesmas Provinsi/Kab/Kota senilai Rp29 989 530 000 00senilai Rp29.989.530.000,00Bansos Program Jamkesmas untuk Puskesmas dan Jaringannya senilai Rp885.248.292.000,00Bansos Pengembangan Poskesdes/Desa Siaga Rp97 596 150 000 00Bansos Pengembangan Poskesdes/Desa Siaga Rp97.596.150.000,00Bansos Pengembangan Desa Siaga ke 16 Provinsi senilai Rp800.000.000,00B P l tih Bid P k d il i R 20 000 000 000 00Bansos Pelatihan Bidan Poskesdes senilai Rp20.000.000.000,00Bansos untuk Operasional Posyandu senilai Rp72.510.000.000,00Bansos Pelayanan Kesehatan Daerah Tertinggal, Perbatasan dan

l ( ) il i Kepulauan (DTPK) senilai Rp12.592.250.000,00

39