Pelayanan Penanaman Daerah Secara Terpadu

Teuku Ahmad YaniLektor Kepala Pada Fakultas Hukum  

UNSYIAH, 2014

1

Pengertian Penanaman Modal

Segala bentuk kegiatan menanammodal, baik oleh penanam modaldalamnegeri maupun penanammodal asing untuk melakukanusaha di wilayah negara RepublikIndonesia.

2

Pasal 33 ayat (4), (5) UUD 45

(4)Perekonomian nasional diselenggarakanberdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsipkebersamaan, efisiensi berkeadilan,berkelanjutan, berwawasan lingkungan,kemandirian, serta dengan menjagakeseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonominasional.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaanpasal ini diatur dalam undangundang

3

155: UUPA(1) Perekonomian di Aceh diarahkan untuk meningkatkanproduktivitas dan daya saing demi terwujudnyakemakmuran dan kesejahteraan rakyat denganmenjunjung tinggi nilai‐nilai Islam, keadilan,pemerataan, partisipasi rakyat dan efisiensi dalam polapembangunan berkelanjutan.

(2) ....(3) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kotamelakukan penyederhanaan peraturan untukterciptanya iklim usaha yang kondusif bagipertumbuhan investasi dan kegiatan ekonomi lainsesuai dengan kewenangan.

4

Asas‐asas :Undang‐Undang Nomor 25Tahun 2007Penanaman modal diselenggarakan berdasarkanasas:

a. kepastian hukum;b. keterbukaan;c. akuntabilitas;d. perlakukan yang sama dan tidak 

membedakan asal negara;

5

Lanjutan asas

c. kebersamaan;d. efisiensi berkeadilan;e. berkelanjutan;f. berwawasan lingkungan;g. kemandirian; danh. keseimbangan kemajuan dan kesatuan 

ekonomi nasional.

6

Tujuan PM

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antaralain untuk:

a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;b. menciptakan lapangan kerja;c. meningkatkan pembangunan ekonomiberkelanjutan;

d. meningkatkan kemampuan daya saing duniausaha nasional;

e. meningkatkan kapasitas dan kemampuanteknologi nasional;

7

Lanjutan tujuan....

f. mendorong pengembangan ekonomikerakyatan;

g. mengolah ekonomi potensial menjadikekuatan ekonomi riil denganmenggunakan dana yang berasal, baik daridalam negeri maupun dari luar negeri; dan

h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

8

Pasal 30: Urusan UUPM

• Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota.

9

Pasal 17 (1) UUPA

pelayanan administrasi penanaman modaltermasuk penyelenggaraan pelayanan dasarlainnya.

10

Pembagian Kewenangan

• Kewenangan Kabupaten/Kota dalampenanaman modal diatur dalam PP Nomor 38Tahun 2007

• PP ini tidak berlaku untuk Aceh, PP inimenunjuk UUPA

11

Kewenangan Kab/Kota=24 Qanun PM

a. penetapan kebijakan pengembanganpenanaman modal berdasarkan programpembangunan kabupaten/kota dalam bentukRencana Umum Penanaman ModalKabupaten/Kota dengan berpedoman padarencana umum penanaman modal Aceh;

b. pemetaan potensi penanaman modal dikabupaten/kota dengan berpedoman padaperaturan perundang‐undangan;

12

Lanjutan....kewenangan

c. memberikan fasilitas fiskal dan nonfiskal yang menjadi kewenanganpemerintah kabupaten/kota kepadapenanam modal;

d. melakukan kerjasama denganprovinsi lain dan/ataukabupaten/kota lain dalam rangkapenanaman modal;

13

Lanjutan...kewenangan

e. melakukan kerjasama dengan lembaga ataubadan baik publik maupun swasta di dalamnegeri dalam rangka penanaman modal;

f. pelaksanaan promosi penanaman modal dikabupaten/kota baik di dalam negeri maupundi luar negeri berkoordinasi denganPemerintah Aceh;

g. penetapan petunjuk teknis tentang tata carapelayanan penanaman modal dikabupaten/kota dengan berpedoman padaperaturan perundang‐undangan;

14

Lanjutan .... kewenangan

h. pemberian izin yang diperlukan untukkegiatan penanaman modal baikpenanaman modal dalam negeri maupunpenanaman modal asing, meliputi:1.izin lokasi; 2.hak atas tanah; 3. izin mendirikan bangunan; dan 4. izin gangguan/Hinder Ordonantie (HO). 

15

Lanjutan ..... kewenangan

i. melakukan pengawasan dan pengendalianterhadap pelaksanaan penanaman modal dikabupaten/kota sesuai dengan PeraturanPerundang‐undangan;

j. pengembangan sistem informasi penanamanmodal yang terintegrasi dengan sistem informasipenanaman modal Aceh dan Pemerintah;

k. pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan penanamanmodal di kabupaten/kota kepada aparaturpemerintah dan dunia usaha

16

Pasal 13 UUPM

(1) Pemerintah wajib menetapkan bidang usahayang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil,menengah, dan koperasi serta bidang usahayang terbuka untuk usaha besar dengan syaratharus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil,menengah, dan koperasi.

17

Lanjutan...

(2) Pemerintah melakukan pembinaan danpengembangan usaha mikro, kecil, menengah,dan koperasi melalui program kemitraan,peningkatan daya saing, pemberian doronganinovasi dan perluasan pasar, serta penyebaraninformasi yang seluas‐luasnya.

18

UKM:  Dalam  Qanun PM

(1) Pemerintah Aceh menetapkan bidang usahayang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil,menengah, dan koperasi serta bidang usaha yangterbuka untuk usaha besar dengan syarat harusbekerja sama dengan usaha mikro, kecil,menengah, dan koperasi.

(2) Penanam modal dalam melaksanakan kegiatanusahanya dapat `bekerja sama dengan usahamikro, kecil, menengah, dan koperasi sertakoperasi syariah.

19

Lanjutan....

(3) Pemerintah Aceh dan pemerintahkabupaten/kota melakukan pembinaan danpengembangan usaha mikro, kecil, menengah,dan koperasi serta lembaga ekonomi syariahmelalui program kemitraan, peningkatan dayasaing, pemberian dorongan inovasi danperluasan pasar, serta penyebaran informasiyang seluas‐luasnya.

20

Pasal 22 PP 41/2007

Perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentukbadan, kantor, inspektorat, dan rumah sakit, terdiridari:a. bidang perencanaan pembangunan dan statistik;b. bidang penelitian dan pengembangan;c. bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;

d. bidang lingkungan hidup;e. bidang ketahanan pangan;f. bidang penanaman modal;

21

Kondisi beberapa daerah

Penanaman modal di kabu/kotamenjadi bagian dari BAPPEDA,sedangkan di Provinsi menjadibadan yang mandiri.

22

PPTSP

• PPTSP dalam nomenklatur Kantor yangdiberikan TUPOKSI dalam bidang pelayananperizinan, tidak termasuk kewenanganmembuat kebijakan penanaman modal

23

Pasal 20 Qanun PM

Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kotamemberikan izin yang terkait dengan penanamanmodal, baik penanaman modal dalam negerimaupun penanaman modal asing.Penanam modal yang akan melakukan kegiatanusaha wajib memperoleh izin dari Pemerintah Acehatau Pemerintah Kabupaten/Kota setelahmemenuhi semua persyaratan sesuai denganPeraturan Perundang‐undangan.

24

Izin....lanjutan

Izin diberikan oleh Gubernur/ Bupati/Walikota melalui Pelayanan PerizinanTerpadu Satu Pintu pada Badan/KantorPelayanan Perizinan Terpadu Satu PintuPemerintah Aceh dan PemerintahKabupaten/Kota setelah mendapatrekomendasi/pertimbangan teknis dariBadan Investasi dan Promosi.

25

Izin lanjutan...

Pelayanan terpadu satu pintu bertujuanmembantu penanam modal dalam memperolehkemudahan pelayanan perizinan, fasilitas fiskal,dan fasilitas lainnya yang berkaitan denganpenanaman modal di Aceh.Untuk kegiatan usaha penanaman modal yangbersifat strategis, pemberian izin, dilakukan olehGubernur dan/atau Bupati /Walikota setelahmendapat persetujuan dari DPRA/DPRK.

26

Terima kasih

Mari berdiskusi

27