ANALISIS PEMIKIRAN JOHN LOCKE

John Locke adalah seorang ahli pemikir besar tentang

negara dan hukum dari Inggris. Ia hidup pada tahun 1632-

1704, di bawah kekuasaan pemerintahan Willem III, yang

sifat pemerintahannya adalah Monarki yang sudah agak

terbatas. Dan memang demikianlah, bahwa seluruh ajaran

John Locke terutama ajarannya tentang negara dan hukum,

berhubungan langsung dengan, dan mengandung gambaran yang

jelas serta bersifat pembenaran pemerintahan Monarchi

terbatas yang diciptakan oleh Willem III bersama

permaisurinya Mary.

Ajaran John Locke tentang negara dan hukum nantinya

adalah akan merupakan jembatan antara pemikiran tentang

negara dan hukum pada abad XVII dengan pemikiran tentang

negara dan hukum pada abad XVIII. Dan dengan demikikan

hukum alam pada abad ke XVII mengalami suatu pertumbuhan

serta perkembangan yang sama sekali lain daripada

pertumbuhan serta perkembangan yang semula. Ini

disebabkan karena adanya faktor-faktor yang terletak di

luar objek dari pikiran yang sebenarnya, di luar pikiran

yang abstrak.

Dari ajaran Joh Locke nanti yang perlu mendapatkan

perhatian istimewa adalah tentang pendapatnya mengenai

tentang hak-hak alamiah manusia yang tidak dapat

diserahkan kepada masyarakat dengan melalui atau jalan

suatu perjanjian. Sebab ajaran atau pendapat itu membuka

kemungkinan besar timbulnya ajaran tentang ajaran-ajaran

manusia. Dengan demikian dalam banyak hal ajaran John

Locke adalah merupakan lanjutan dari pada ajaran kaum

monarkomaken, oleh karena itu hal ini berarti diadakannya

pembatasan-pembatasan terhadap kekuasaan negara, demi

perlindungan kepentingan inndividu.

Mengenai pendapatnya tentang hukum alam, pendapat

John Locke masih sama dengan pendapat sebelumnya yaitu

bahwa hukum alam tetap mempunyai dasar rasional dari

perjanjian masyarakat yang timbul dari hak-hak manusia

dari keadaan alamiah, tetapi cara berfikir yang bersifat

logis-dedukatif-matematis telah dilepaskan dan diganti

dengan suatu cara berfikir yang realistis, dengan

memperhatikan sungguh-sungguh praktek ketatanegaraan dan

hukum. Dan inilah yang kemudian menimbulkan teori-teori

baru, seperti: kesabaran, pembagian kekuasaan, ajaran

tentang hak-hak asasi atau hak-hak dasar manusia dan

kekuasaan perundang-undangan yang dilakuakan oleh suatu

dewan perwakilan rakyat.

Ajaran-ajaran John Lock itu nanti semua akan

mempengaruhi pemikiran tentang negara dan hukum apa abad

ke XVIII, bahkan malahan akan berkembang lebih lanjut

dalam pemikiran tentang negara dan hukum abad ke XVIII,

tidak saja itu bahkan malahan dipraktekkan.

Ajaran John Lock tentang negara dan hukum ditulis

dalam bukunya yang terkenal yaitu TwoTreaties on Civil

Government. Semula tujuan daripada aliran hukum alam itu

adalah untuk membatasi kekuasaan absolute dari pada

negara yang diciptakan antara lain oleh Niccollo

Machiavelli dan John Boudin jadi sebenarnya teori hukum

alam ini merupakan lanjutan daripada aliran monarkomaken

yang dipelopori oleh Johanes Althusius. Tetapi para

penganut hukum alam lalu melepaskan unsur-unsur theologis

atau unsur ketuhanan yang menyatakan bahwa hukum itu

tidak lagi diturunkan dari tuhan, akan tetapi dari alam

kodrat, dan berdasarkan asas rasio. Maka kekuasaan

penguasa itu lagi diturunkan dari Tuhan yang

mengakibatkan kekuasaan penguasa itu bersifst mutlak,

tetapi kekuasaan itu didasarkan atas hukum alam, maka

dengan demikian kekuasaan penguasa itu tidak mungkin

bersifat mutlak.

Demikianlah antara lain pokok daripada ajaran John

Locke, yang menimbulkan konstruksi pemerintahan yang

bersifat terbatas. Ajaran dari Thomas Hobbes-pun

sebenarnya tidak menimbulkan konstruksi pemerintahan

mutlak, dalam arti bahwa segala sesuatunya itu masih

didasarkan atas norma-norma hukum alam.

John Locke sebagaimana ia ahli pemikir hukum alam,

mendasarkan juga teorinya pada keadaan manusia dalam alam

bebas. Dan memang menganggap bahwa keadaan alam bebas

atau keadaan alamiah itu mendahului adanya negara, dan

dalam keadaan itu pun telah ada perdamaian dan akal

pikiran seperti halnya dalam negara. Pendapatnya ini

berbeda dengan pendapat Thomas Hobbes, karena Thomas

Hobbes mengatakan bahwa dalam keadaan alamiah itu tidak

ada aturan, tidak ada perdamaian. Jadi keadaannya lain

sekali dengan keadaan negara.

Selanjutnya menurut John Locke, dalam keadaan alam

bebas atau alamiah itu manusia telah mempunyai hak-hak

alamiah, yaitu hak-hak manusia yang dimaksud yang

dimiliknya secara pribadi itu adalah :

1. hak akan hidup

2. hak akan kebebasan atau kemerdekaan

3. hak akan milik, hak akan memiliki sesuatu

Jadi menurut kodratnya manusia itu sejak lahir telah

mempunyai hak-hak kodrat, hak-hak alamiah, dan yang oleh

John Locke disebut hak-hak dasar, atau hak –hak asasi,

ini pun berbeda dengan pendapat Thomsa Hobbes yang

berpendapat bahwa dalam keadaan alam bebas itu manusia

belum mempunyai hak apa-apa. Jadi, menurut kodratnya

manusia itu lahir tanpa hak apa-apa, hak itu baru akan

diperoleh naanti sesudah manusia itu hidup bernegara.

Dalam keadaan alam bebas itu, atau sejak manusia itu

dilahirkan menurut kodratnya baru memiliki sifat-sifat,

bukan hak.

Tetapi demikian John Lock dalam keadaan alam bebas

itu hak-hak asasi manusia itu tidak dapat dilaksanakan

dengan baik, karena manusia itu selalu diliputi rasa

kepentingan untuk membela diri masing masing sehingga

dalam keadaan bebas itu tida ada kepastian hukum, jadi

ketertiban hukum tidak dapat dilaksanakan. Ini memeng

sudah menjadi sifat dan watak daripada manusia dan tidak

ada seorang pun yang dapat melepaskan diri dari hal-hal

tersebut. Hanya bedanya ada orang yang hendak membela

kepentingan itu dengan kasar, sedang orang lain secara

halus atau secara tidak langsung.

Maka untuk menjamin terlaksananya hak-hak manusia

tadi, manusia lalu menyelenggarakan perjanjian masyarakat

untuk membentuk masyarakat lalu Negara. Dalam perjanjian

itu orang-orang menyerahkan hak-hak almiahnya kepada

masyarakat tetapi tidak semuanya. Masyarakat ini kemudian

menunjuk seorang penguasa dan kepada penguasa ini

kemudian diberikan wewenang untuk menjaga dan menjamin

terlaksananya hak-hak asasi manusia tadi. Tetapi didalam

menjalankan tugasnya ini kekuasaan penguasa adalah

terbatas, yang membatasinya adalah hak-hak asasi

tersebut, artinya didalam menjalankan kekuasaannya itu

penguasa tidak boleh melanggar hak-hak asasi.

Tugas negara menurut John Lock adalah menetapkan dan

melaksanakan hukum alam. Hukum alam disini dalam

pengertiannya yang luas artinya negara itu tidak hanya

menetapkan dan melaksanakan hukum alam saja, tetapi dalam

membuat peraturan-peraturan atau undang-undang negara pun

harus juga berpedoman pada hukum alam. Ciri atau tanda

dari pada hukum alam ini adalah bahwa berlakunya hukum

ini umum dan sesuai dengan rasio. Dengan demikian maka

peraturan-peraturan yang sifatnya tidak umum itu bukan

peraturan dari hukum alam. Sedangkan peraturan yang

ditetapkan secara sewenang-wenang itu tidaklah merupakan

hukum alam, karena umumnya tidak mau menaati dan ini

hanya jadi, dengan demikian tugas negara adalah :

1. membuat dan menetapkan peraturan

2. melaksankan peraturan-peraturan yang telah

ditetapkan itu.

3. kekuasaan mengatur hubungan dengan negara-negara

lain.

Ketiga tugas inilah yang kemudian disebut ‘trias

politika’ yang nantinya akan diuraikan lebih lanjut dan

disempurnakan oleh Montesquieu dalam abad ke XVIII.

Selanjutnya sehubungaan dengan toerinya pembagian

negara tadi John Lock membicarakan tentang bentuk-bentuk

negara. Dalam hal ini yang diperguankan sebagai kriteria

adalah pada siapa kekuasaan perundang-undangan adalah

kekuasaan yang tertinggi dalam negara sebab yang

menyatakan kehendak daripada negara.

Berdasarkan kriteri tersebut di atas bentuk negara

dapat dibedakan menjadi :

1. Apabila kekuasaan perundang-undangan itu diserahkan

kepada satu orang saja maka negara ini disebut

Monarki.

2. Apabila kekuasaan perundang-undangan itu diserahkan

kepada beberapa orang, atau kepada suatu Dewan, maka

negara ini disebut Aristokrasi.

3. Apabila perundang-undangan itu diserahkan kepada

masyarakat seluruhnya atau rakyat, sedang pemerintah

hanya melaksanakan saja, maka negara ini disebut

Demokrasi.

Bagaimana pendapat John Locke selanjutnya ? Ia

berpendapat bahwa kekuasaan tertinggi jadi kekuasaan

perundang-undangan tidak mungkin kekuasaan terletak di

tangan rakyat, tak pernah orang melihat suatu

permusyawaratan umum yang mengangkat seorang raja,

paling-paling golongan terbanyak. Lain dari pada itu

orang harus membedakan pengertian penobatan dan memilih.

Tuhanlah yang memilih, sedangkan rakyat hanya menobatkan.

Dan Monarki adalah bentuk yang paling baik. Alasannya apa

? Alasanya sejarah, jadi praktek ketatanegaraan, yaitu

Romawi, Romawi terkenal sebagai negara demokrasi terbaik

di seluruh dunia tetapi akhirnya jatuh juga ke tangan

kekuasaan kaisar-kaisar. Apa sebabnya ? karena di dalam

demokrasi itu tidak ada kepastian dari rakyat. Ini

menghalang-halangi tercapainya tujuan masyarakat yang

telah dibentuk, jadi tujuan negara.

Apakah tujuan negara itu ? tujuan negara menurut

John Locke adalah bahwa perjanjian masyarakat untuk

membentuk masyarakat dan selanjutnya negara itu

tujuannya adalah memelihara dan menjamin terlaksananya

hak-hak asasi manusia. Dan dalam perjanjian masyarakat

ini tiap-tiap manusia menyerahkan hak-hak alamiahnya

kepada masyarakat, tetapi tidak semua. Yang dikecualikan,

jadi yang tidak diserahkan adalah hak-hak asasi tersebut.

Karena ini, menurut John Locke tidak dapat dilepaskan.

Justru jaminan terhadap hak-hak asasi manusia inilah yang

menjadi tujuan negara. Bahkan kekuasaan penguasa-pun

dibatasi oleh hak-hak asasi ini. Jadi hal inilah yang

tidak memungkinkan kekuasaan penguasa itu bersifat

mutlak. Ini berbeda dengan pendapat Thomas Hobes yang

menyatakan bahwa kekuasaan penguasa itu harus mutlak.

ANALISIS

1. Ajaran John Locke

Ajaran John Locke tentang negara dan hukum nantinya

adalah merupakan jabatan antara pemikiran tentang negara

dan hukum pada abad XVII dengan pemikiran tentang negara

dan hukum pada abad ke XVII mengalami suatu pertumbuhan

serta perkembangan yang sama sekali lain dari pada

pertumbuhan serta perkembangan yang sama semula.

Ajaran John Locke yang perlu untuk mendapatkan

perhatian yaitu tentang pendapatnya mengaenai hak-hak

alamiah manusia yang tidak dapat diserahkan kepada

masyarakat dengan melalui atau jalan suatu perjanjian.

Berarti diadakan pembatasan terhadap kekuasaan negara,

demi perlindungan kepentingan individu. Dengan demikian,

maka raja tidak bertindak sewenang-wenang, karena rakyat

tidak memberikan hak sepenuhnya kepada rakyat dan hal ini

sangat baik untuk diterapkan dalam suatu negara dan

contoh kongkritnya dapat kita lihat dalam negara kita

Indonesia. Dengan begitu rakyat punya peranan yang

penting dalam pemerintahan yang ada seperti peran dalam

pemilihan umum untuk memilih pemimpin dan di Indonesia

terlihat dalam pemilihan Presiden setip lima tahun sekali

yang rakyat dapat memilih langsung.

Semua tujuan dari pada hukum alam itu adalah untu

membatasi kekuasaan absolut dari pada negara. Dengan

demikian ajaran John Locke menimbulkan konstruksi

pemerintahanyang bersifat terbatas.

Jadi, menurut John Locke keadaan alam bebas dan

alamiah telah mendahului sebelum terbentuknya negara dan

saat itu telah ada perdamaian yang di inginkan oleh

setiap manusia dan selain perdamain ada juga akal

pikiran, jadi sebelum adanya negara sudah ada yang

namanya pikiran seperti halnya dalam suatu negara.. Hak-

hak alamiah yang dimaksudkan adalah;

1. Hak hidup

2. hak kebebasan atau kemerdakaan

3. hak akan milik, hak memiliki sesuatu.

Ciri dari pada hukum alam itu adalah berlakunya

hukum ini umum dan harus sesuai dengan rasio. Dengan

begitu hukum yang ada harus sesuai dengan kenyataan dan

tentunya harus dapat diterima dengan akal atau logis.

Sedangakan peraturan yang sewenag-wenang terutama dalma

unsur pembuatan undang-undang itu ada unsur kepentigan

orang-orang atau kelompok dan golongan tertentu bukan

merupak hukum alam, karena umum tiadak mau menaati.

Tugas negara yaitu;

Membuat UU.

Melaksanakn peraturan yang ditetapkan.

Mengatur hubungan dengan negara lain.

Bentuk negara menurut John Locke ;

1. Apabila kekuasaan perundangan-perundangan diserahkan

kepada satu orang saja, disebut Monarki

2. Apabila kekuasaan perundangan-perundangan diserahkan

kepada beberapa orang, disebut Aristokrasi

3. Apabila kekuasaan perundangan-perundangan diserahkan

kepada masyarakat, disebut Demokrasi

Tujuan negara menurut pendapat John Locke adalah

perjanjian masyarakat membentuk dan selanjutnya negara

itu, tujuanya adalah untuk memelihara dan menjamin

terlaksananya hak asasi manusia. Dan mengatakan dalam

perjanjian masyarakat menyerahkan hak-hak almaiahnya

kepada masyarakat ,tetapi tidak semua hak-hak diserahkan

kepada masyarakat dan hak-hak asasi itu yang menjadi

tujuan negara. Kekuasaan penguasa dibatasi oleh hak-hak

asasi tiu.

John Locke menjadi seorang pembela dari hak-hak

pemerintahan monarki terbatas. Manusia dalam keadaan

bebas mengatakan sejak manusia itu dilahirkan kedalam

dunia sudah memiliki hak –hak menurut kodratnya yaitu

yang sekarang kita sebut hak asasi manusia (HAM). Selain

itu juga tujuan dari adanya negara pada umumnya yang kita

ketahui yaitu untuk menjamin atau memelihara

terlaksananya hak-hak aasi, sehingga kalau ada yang

melanggar hak asasi itu harus diberantas, karena kalau

hak-hak itu masih dilanggar maka manusia tidak akan

merasa dirinya berharga.

Yang menjadi kesulitan dari pada pemikir besar abad

XVII khususnya John Locke yaitu John Locke mencampur

adukan hal-hal yang seharusnya logis, seperti pemisahan

antara: alam dengan rohaniah atau Agama, hukum dengan

tata susila. Dan itulah yang menyebabkan tidak

tercapainya tujuan yang dikehendaknya. Pembagian

kekuasaan negara menuru John Locke dipertegas dan

disempurnakan oleh tokoh yang terkenal yaitu Montesquie

yang menjadi tujuanya yaitu mengusahakan agar

pemerintahan absolute itu tidak ada, karena hal itu

sangat mengabaikan hak-hak asasi manusia bahkan hak-hak

yang dibawa sejak lahir.

Penerapan ajaran John Locke di negara Indonesia

Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia mengunakan

tori pemisahan kekuasaan negara oleh Montesquieu dan

Montesquieu itu mempertegas teori kekuasaan yang

dikemukakan oleh John Locke. Sehingga kita sebagai negara

yang menganut sistem pembagian keuasaan Montesguieu

tentu erat sekali kaitanya dengan pendapat dari John

Locke.

> Selanjutnya dalam keadaan alam bebas menuru John

Locke manusia itu punya hak-hak dasar atau alamiah yang

telah dibawa sejak dia dilahirkan ke dunia, yaitu hak-hak

manusia yang dimilikinya secara pribadi yang berarti

mengakui adanya HAM dan dalam negara kita Indonesia

sangat menghargai dan menghormati HAM hal tersebut dapat

dilihat dalam pasca orde baru tampak semakin jelas

landasan operasionalnya. Setelah keluarnya keppres No.

50/1993 tentang, “komunis HAM” dilanjutkan dengan

lahirnya TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang ”hak asasi

manusia”, kemudian disusul dengan keluarnya UU No.

39/1999 tentang “pelaksannan HAM di Indonesia”, serta

perpu No. 1/1999 tentang peradilan HAM”.

Tap MPR No. XVII/MPR/1998 memuat tentang piagam hak

asasi manusia, yang antara lain berisi ; hak untuk hidup,

hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak

mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak

atas kebebasan informasi, hak keamanan, hak

kesejahteraan, kewajiban, perlindungan dan pemajuan. Hak-

hak alamiah manusia menurut John Locke yaitu

Hak hidup

hak kebebasan atau kemerdakaan

hak akan milik, hak memiliki sesuatu

Semua hak alami manusia yang diatas semuanya ada dalam

Tap MPR No. XVII/MPR/1998 dan terdapat juga dalam UUD

seperti hak kebebasan dan kemerdekaan dan hak lainya yang

ada dalam pasal 28 yang terdiri dari 10 ayat(A-J). Dengan

demikian dapat dikatakan dengan pasti pemikiran John

Locke diterakan di negara Indonesia.

> Tugas negara menurut John Locke atau yang disebut

dengan Trias politik yaitu ;

a. Legislatif yaitu membuat undang-undang.

b. Eksekutif yaitu melaksanakan peraturan-peraturan yang

telah ditetapkan atau yang dibuat oleh badan Legislatif.

c. Federatif yaitu kekuasaan mengatur hubungan dengan

negara-negara lain.

Dari uraian diatas dapat dikaitkan degan pembagian

kekuasaan di Indonesia (Montesquieu ), yaitu ;

a. Legislatif yaitu membuat undang-undang

b. Eksekutif yaitu melaksanakan UU dan menyusun RUU

c. Yudikatif yaitu megawasi jalanya pemerintahan

Dengan demikian ajaran John Locke yang diterapkan di

Indonesia yaitu tugas Legislatif dan Eksekutif sama,

hanya saja di Indonesia Eksekutif dapat menyusun RUU

(Presiden) atau antara legislatif,eksekutif dan yudikatif

dapat bekerja sedangkan menurut John Locke tidak dapat

bekerja sama antara Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif.

> Dalam perjanjian masyarakat meurut John Locke tidak

semua hak-hak diserahkan kepada penguasa terutama hak

yang dibawa sejak lahir, di Indonesia juga rakyat tidak

menyerahkan hak-haknya kepada pemimpin atau yang kita

kenal yaitu wakil rakyat, hal itu bisa kita lihat dengan

dicantumkanya hak-hak manusia dalam peraturan dan juga

dalam undang-undang dasar 1945.

DAFTAR PUSTAKA

Budiyanto, Drs., Dasar-dasar Ilmu Tata Negara untuk SMU,

Jakarata ,Penerbit Erlangga, 2000.

Kansil, Drs. SH., Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,

Jakarta, Penerbit Balai Pustaka, 1992.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

John locke merupakan seorang ahli pemikir besar

tenteng negara dan hukum dari Inggris.Ajaran john

locke mengenei negara,menjelaskan tentang pemisahan

kekuasaan atau separation of power yang membuka

kemungkinan besar timbulnya ajaran tentang hak dasar

manusia.

Dalam ajarannya, John locke menjelaskan mengenai

pemisahan kekuasaan yang terbagi menjadi 3 bagian,

yaitu : kekuasaan legislatif,eksekutif,dan

federatif.Ajaran mengenai pemisahan kekuasaan ini

dinamkan Trias Politica.

Dalam ajaran Trias Politica yang dikemukakan oleh

John Locke, masyarakat menunjuk seorang penguasa ini

kemudian diberikan wewenang untuk menjaga dan menjamin

terlaksananya hak-hak menusia seperti yang telah

diungkapkan sebalumnya bahwa dengan adanya Separation

of power dimana disini kekuasaan penguasa yang

terbatas, yang membatasinya yaitu hak-hak

azasi,artinya didalam menjalankan kekuasaannya itu

tidak boleh melanggar hak-hak azasi.Jadi disini telah

jelas bagi kita mengenai penjelasan sebelumnya bahwa

dari pemisahan kekuasaan akan lahir hak-hak dasar

manusia.

1.2 Masalah

Ajaran John Locke adalah merupakan lanjutan dari

pada ajaran kaum Monarchomachen artinya pembenci raja

atau musuh-musuh raja, tetapi pengertian tersebut

tidaklah mengenai sasaranya, karena hanya ditujukan

kepada perlawanan terhadap keburukan-keburukannya yang

tentu saja juga tidak kepada pemerintah yang bersifat

absolut atau terhadap rajanya sendiri.

Sedangkan tugas negara menurut John Locke adalah

menetapkan dan melaksanakan hukum alam.Hukum alam

disini dalam pengertian yang luas, artinya negara itu

tidak hanya menetapkan dan melaksanakan hukum alam

saja, tetapi dalam membuat peraturan-peraturan atau

undang-undang negarapun harus juga berpedoman pada

hukum alam. Ciri atau tanda daripada hukum alam ini

adalah bahwa berlakunya hukum ini umum dan sesuai

dengan rasio.

John Locke berpendapat bahwa kekuasaan tertinggi

jadi kekuasaan perundang-undangan, tidak mungklin

terletak di tangan rakyat, tidak pernah orang melihat

suatu permusyawaratan rakyat umum yang mengangkat

seorang raja, paling-paling golongan terbanyak.

BAB IV

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat di ambil adalah John Lockeseorang pelopor liberalisme dalam bidang politik yangberasal dari Inggris yang mengatakan bahwa, rakyatsebagai pemegang kekuasaan tertinggi memberikan sebagianhaknya pada penguasa untuk kepentingan bersama. Hal

seperti ini hampir sama dengan sistem pemerintahan diIndonesia.

John Locke membagi fungsi negara menjadi tiga yaitu:

1. Fungsi Legeslatif, membuat peraturan2. Fungsi Eksekutif, melaksanakan peraturan, dan

Yudikatif mengawasi pelaksanaan peraturan 3. Fungsi federatif, mengurusi urusan luar negeri dan

urusan perang serta damai.Fungsi negara seperti ini pun hampir sama dengan

fungsi negara yang dimiliki oleh negara Indonesia. Hanyaada satu perbedaan , yakni Indonesia tidak memilikifumgsi negara federatif. Indonesia memiliki fungsinegara: Legeslatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Oleh karenaitu sistem atau pendapat lain dari John Locke ini, tidakjauh berbeda dengan sistem yang di terapkan di negarakita, negara Indonesia.

4.2 Saran

Saran yang saya dapat berikan melalui pembahasan iniadalah, alangkah baiknya apabila negara kita bisamengambil dan menerapkan sistem yang di buat oleh JohnLocke. Dan hasil penerapan sistem baru itu diharapkandapat membuat negara Indonesia lebih maju dan berkembangdi segala bidang kehidupan terutama dalam bidang politik.Dengan syarat sistem-sistem tersebut memiliki kriteria-kriteria yang sesuai dengan ideologi negara kita yaknipancasila. Sehingga masyarakat kita dapat menerimanya,dan menghasilkan tujuan serta cita-cita yang positif

untuk membawa Indonesia pada keadaan yang lebih baik lagidari keadaan sebelumnya.