laporan tahunan komisi kejaksaan republik indonesia tahun

Komisi Kejaksaan Republik IndonesiaJl. Rambai No. 1A, Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Telp. 021-7264253 fax. 021-7265308www.komisi-kejaksaan.go.id

@KomisiKejaksaan Komisi Kejaksaan RI Komisi Kejaksaan RI

i

LAPORAN TAHUNAN

KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2020

KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA Jl. Rambai No. 1A Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Telp. (021) 7264253, Fax. (021) 7265308 Website : www.komisi-kejaksaan.go.id

ii

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas

rahmat dan ridhoNya, Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) dapat

menyelesaikan penyusunan Laporan Tahun 2020 sebagai implementasi

pelaksanaan Peraturan Presiden No.18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan

Republik Indonesia.

Laporan Tahun 2020 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas dan fungsi KKRI yang akan memaparkan pelaksanaan dari

rencana kerja (Renja) sebagaimana yang telah disusun dalam rencana strategis

KKRI Tahun 2020-2024 dan keberhasilan pencapaian sasaran strategis Tahun

2020. Diharapkan laporan Tahun 2020 dapat dimanfaatkan sebagai acuan untuk

perbaikan peningkatan kinerja seluruh jajaran di lingkungan KKRI pada masa

yang akan datang.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, KKRI bekerja sama

dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) yaitu Kementerian

Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko

Polhukam), Kejaksaan Agung beserta Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di

daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga Negara lainnya, serta masyarakat madani

(civil society) yang peduli terhadap peningkatan profesionalitas Kejaksaan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada

seluruh jajaran Pimpinan dan Staf Sekretariat KKRI, yang telah bekerja dengan

sungguh-sungguh melaksanakan tugas yang dibebankan oleh Pemerintah serta

pimpinan dan jajaran Kemenko Polhukam yang telah memberikan dukungan

anggaran dan sarana prasarana dalam pelaksanaan tugas KKRI. Dengan tekad

dan komitmen yang kuat, dan disertai dengan i’tikad yang baik, mudah-mudahan

pelaksanaan tugas dan fungsi KKRI dalam mendorong peningkatan kualitas

kinerja Kejaksaan akan terwujud.

Jakarta, Januari 2021

Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia

Dr. Barita Simanjuntak, S.H., M.H., CFrA

iii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) dibentuk berdasarkan Peraturan

Presiden No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia sebagai

upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja Kejaksaan Republik Indonesia

sebagaimana amanat Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang

Kejaksaan Republik Indonesia, yang bertugas melakukan pengawasan, pemantauan

dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau Pegawai Kejaksaan

Republik Indonesia, baik dalam kedinasan maupun diluar kedinasan serta

memberikan penilaian terhadap organisasi, tatakerja, kelengkapan sarana dan

prasarana, serta sumber daya manusia dilingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

KKRI berkomitmen untuk tetap memberikan pelayanan terbaik kepada

masyarakat di tengah situasi pandemi COVID-19, dan terus mendukung program

pemerintah guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dengan adanya

kebijakan work from home dan pembatasan pertemuan secara fisik, mendong KKRI

melakukan perubahan strategi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang dengan

memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. KKRI telah mengambil kebijakan

perubahan metode penerimaan laporan pengaduan masyarakat secara daring

melalui e-mail, website dan aplikasi WhatsApp. Kegiatan rapat untuk pengambilan

keputusan pun tetap berjalan berkat bantuan aplikasi video conference. Program

kerja yang telah disusun tetap dapat dilaksanakan, dan pelaksanaanya menerapkan

protokol kesehatan secara ketat.

Laporan Tahun 2020 ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja

pencapaian visi, misi dan pelaksanaan program serta kegiatan KKRI dari bulan

Januari sampai dengan Desember 2020 guna memberikan gambaran kinerja KKRI

yang meliputi Bidang Laporan dan Pengaduan Masyarakat, Bidang Pengawasan

Penilaian Kinerja dan Perilaku Jaksa dan /atau Pegawai Kejaksaan, Bidang

Pemantauan Organisasi, Tata Kerja, Kelengkapan Sarana dan Prasarana serta

Sumber Daya Manusia di Lingkungan Kejaksaan, Bidang Hubungan Antar Lembaga

dan Masyarakat yang diharapkan dapat mewujudkan peningkatan kualitas kinerja

Kejaksaan RI yang profesional dan modern.

Adapun Realisasi Anggaran KKRI Tahun Anggaran (TA) 2020 sebesar

Rp. 12.444.116.808,- (dua belas milyar empat ratus empat puluh empat juta seratus

enam belas ribu delapan ratus delapan rupiah) atau tercapai 96,2 % dari pagu

anggaran sebesar sebesar Rp. 12,935,613,000,- (dua belas milyar sembilan ratus

tiga puluh lima enam ratus tiga belas ribu rupiah) yang dipergunakan untuk

menyelenggarakan program dan kegiatan KKRI.

iv

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ............................................................................................ ii Ringkasan Eksekutif ..................................................................................... iii Daftar Isi ........................................................................................................ iv Visi Misi dan Nilai Organisasi .......................................................................

v

I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang .............................................................................. B. Tujuan dan Sasaran ....................................................................... C. Perencanaan Kinerja KKRI Tahun 2020 ........................................ D. Arah Kebijakan dan Program .........................................................

1

2

3

5

II. PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG A. Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat ..............................

1. Pengelolaan Laporan Pengaduan Masyarakat berkaitan dengan Protokol COVID-19 dan Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ................................................

2. Statistik Pengelolaan Laporan Pengaduan Masyarakat .......... 3. Sebaran Wilayah Pengaduan Masyarakat .............................. 4. Substansi Laporan Pengaduan Masyarakat ............................ 5. Profil Pelapor............................................................................

B. Pengawasan Penilaian Kinerja dan Perilaku Jaksa dan/atau Pegawai Kejaksaan .......................................................................

C. Pemantauan Organisasi, Tata Kerja, Kelengkapan Sarana dan Prasarana Serta Sumber Daya Manusia di Lingkungan Kejaksaan .......................................................................................

D. Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat ...................................

7

7 8

11 13 14

14

19 21

III. PAGU DAN REALISASI ANGGARAN

A. Pagu Anggaran ............................................................................. B. Realisasi Anggaran .......................................................................

42 42

IV. PENUTUP A. Kesimpulan ................................................................................... B. Saran..............................................................................................

44 45

v

VISI

“Menjadi Lembaga Mandiri dan Terpercaya yang Bertanggung Jawab Kepada Presiden untuk Kejaksaan RI yang Professional

MISI

1. Melakukan Penguatan Kelembagaan KKRI; 2. Meningkatkan Kinerja Kejaksaan RI yang Profesional dan Modern; dan

3. Meningkatkan Partisipasi dan Kepercayaan Publik.

NILAI-NILAI

Santun

Menyapa setiap orang, memberi salam setiap orang, menyampaikan pendapat dengan cara yang baik, saling menghormati, tahu dan sadar akan posisi masing-masing

Profesional

Bekerja secara konkret dengan tindakan nyata, berani, responsif, kemandirian, terbuka terhadap setiap gagasan, positif

Integritas

“On time”—rapat, memberi laporan, menepati janji, sama antara perkataan dan perbuatan, bertanggung jawab, konsisten, konsekuen, amanah, komitmen, loyal, dedikasi, transparan, tidak menerima sumbangan/hadiah berupa apapun dan dari siapapun

Kebersamaan

Mengerjakan tugas bersama-sama, pengambilan keputusan melalui musyawarah, selalu berusaha mengerti orang lain, dan mendahulukan kepentingan organisasi

“Menjadi Lembaga yang Kredibel Untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kejaksaan”

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja Kejaksaan Republik

Indonesia, Presiden membentuk Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI)

berdasarkan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan

Republik Indonesia sebagaimana tindak lanjut Pasal 38 Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. KKRI

merupakan lembaga non struktural yang berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Presiden, yang dalam melaksanakan tugas dan

wewenangnya bersifat mandiri.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011, KKRI bertugas

melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan

perilaku Jaksa dan/atau Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia, baik dalam

kedinasan maupun diluar kedinasan. KKRI juga bertugas memberikan penilaian

terhadap organisasi, tatakerja, kelengkapan sarana dan prasarana, serta

sumber daya manusia dilingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Ketentuan pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011

mewajibkan KKRI menyampaikan Laporan Tahunan kepada Presiden, dan

sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja KKRI tersebut

maka disusun laporan Tahun 2020 periode bulan Januari s/d Desember 2020

tentang kegiatan dan capaian yang dilakukan KKRI dalam rangka

meningkatkan kualitas kinerja lembaga Kejaksaan. Laporan ini juga diharapkan

dapat menjadi bahan masukan bagi Presiden dalam mengambil kebijakan guna

perbaikan institusi Kejaksaan ke depannya.

Adapun laporan Tahun 2020 secara garis besar menyajikan:

1. Capaian kinerja KKRI yang meliputi:

a. Pengelolaan Laporan dan Pengaduan Masyarakat;

b. Pengawasan, Penilaian Kinerja dan Perilaku Jaksa dan /atau

Pegawai Kejaksaan;

c. Pemantauan Organisasi, Tata Kerja, Kelengkapan Sarana dan

Prasarana serta Sumber Daya Manusia di Lingkungan Kejaksaan;


2

d. Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat.

2. Pemberian rekomendasi terkait arah dan kebijakan Kejaksaan;

3. Pelaksanaan manajemen pengelolaan dan keuangan.

B. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi, KKRI menetapkan 3 (tiga)

tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

1. Terciptanya KKRI yang kuat;

2. Terwujudnya Kejaksaan RI yang Profesional dan Modern; dan

3. Terjalinnya hubungan dengan masyarakat yang percaya kepada KKRI.

Hal tersebut akan dilaksanakan melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan

KKRI dalam melakukan pengawasan, pemantauan, penilaian kinerja dan

perilaku, dengan disertai pemberian penghargaan dan sanksi; pemenuhan

sarana dan prasarana; penyempurnaan organisasi dan tata kerja dalam

rangka penataan organisasi yang efektif dan efisien.

2. Sasaran Strategis

Sasaran yang akan dicapai dalam 4 (empat) tahun ke depan, sebagai

berikut:

1. Terciptanya KKRI yang kuat, yaitu Meningkatnya kualitas tata kelola di

KKRI yang diukur dengan indeks reformasi birokrasi, ketersediaan

anggaran, sarana dan prasarana;

2. Terwujudnya Kejaksaan RI yang profesional dan modern, yaitu

terlaksananya peningkatan profesionalitas Kejaksaan RI yang diukur

dengan rekomendasi terkait pembenahan manajemen SDM yang

ditindaklanjuti oleh Kejaksaan RI, rekomendasi terkait penataan

organisasi yang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan RI, rekomendasi terkait

penguatan tata kerja yang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan RI,

rekomendasi terkait penanganan lapdu yang ditindaklanjuti oleh

Kejaksaan RI;

3. Terjalinnya hubungan dengan masyarakat yang percaya dengan KKRI,

yaitu meningkatnya dukungan eksternal terhadap KKRI yang diukur

dengan tindak lanjut MoU dan kerja sama dengan pemangku


3

kepentingan, pelaporan kinerja tepat waktu, di tingkat kepuasan

pemangku kepentingan.

C. PERENCANAAN KINERJA KKRI TAHUN 2020

Surat Keputusan Ketua KKRI Nomor: KEP-05/KK/11/2019 tentang Pembagian

Bidang Tugas Anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Masa Jabatan

2019-2023 menetapkan 4 (empat) Bidang Tugas KKRI sebagai berikut:

a. Bidang Laporan dan Pengaduan Masyarakat;

b. Bidang Pengawasan Penilaian Kinerja dan Perilaku Jaksa dan /atau

Pegawai Kejaksaan;

c. Bidang Pemantauan Organisasi, Tata Kerja, Kelengkapan Sarana dan

Prasarana serta Sumber Daya Manusia di Lingkungan Kejaksaan;

d. Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat.

Adapun perencanaan kinerja KKRI Tahun 2020 sebagai berikut:

a. Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat

1) Menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Laporan Pengaduan

Masyarakat;

2) Menyiapkan rekomendasi-rekomendasi hasil pleno;

3) Melaksanakan pemantauan pelaksanaan rekomendasi.

b. Pengawasan, Pemantauan, dan Penilaian terhadap Kinerja Jaksa dan

Pegawai Kejaksaan

1) Menyusun rencana program dan kegiatan Bidang.

2) Menyiapkan rekomendasi pemberian Reward kepada Jaksa/Pegawai

Kejaksaan yang berprestasi.

3) Melaksanakan monitoring/pengawasan di lapangan terhadap kinerja

dan perilaku Jaksa/Pegawai Kejaksaan, kondisi organisasi, dan

kelengkapan sarana prasarana.

4) Melaksanakan pengawasan kasus yang menarik perhatian Publik.

c. Pemantauan Organisasi, Tata Kerja, Kelengkapan Sarana dan

Prasarana serta Sumber Daya Manusia di Lingkungan Kejaksaan

1) Menyusun rencana program dan kegiatan Bidang;


4

2) Menyusun sistem dan instrumen pemantauan dan penilaian terkait

kondisi organisasi tata kerja kelengkapan sarana dan prasarana serta

pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan;

3) Menyusun standar-standar yang diperlukan terkait pemantauan dan

penilaian kondisi organisasi, tata kerja kelengkapan sarana dan

prasarana serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan;

4) Melaksanakan pemantauan, pengkajian, analisis terhadap hasil

pemantauan dan penilaian serta masukan masyarakat atas kondisi

organisasi, tata kerja kelengkapan sarana dan prasarana serta

pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan;

5) Menyusun dan menyampaikan rekomendasi atas hasil kajian dan

analisis, serta memantau pelaksanaan rekomendasi.

d. Hubungan Kelembagaan dan Masyarakat

1) Menyusun rencana program dan kegiatan Bidang;

2) Melaksanakan kegiatan hubungan kerjasama dengan instansi

pemerintah dan lembaga terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan

tugas dan wewenang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia;

3) Melaksanakan pembuatan MoU/Nota Kesepahaman dengan Perguruan

Tinggi dan Organisasi Bantuan Hukum (OBH)/Instansi/

Lembaga/Kementerian dalam rangka pemantauan kinerja

Jaksa/Pegawai Kejaksaan;

4) Melaksanakan penelitian, pengkajian, pengembangan kerjasama

keilmuan dan kegiatan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penilaian

kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau Pegawai Kejaksaan;

5) Melaksanakan evaluasi pelaksanaan hubungan kerjasama dengan

instansi pemerintah dan lembaga terkait lainnya dalam rangka

meningkatkan kinerja Kejaksaan;

6) Melaksanakan kegiatan workshop/pertemuan/FGD Komisi Kejaksaan

Republik Indonesia dengan Lembaga/Instansi/Pakar Hukum;

7) Menyampaikan rekomendasi ke Presiden dan/atau Jaksa Agung

mengenai perbaikan pengelolaan SDM, sarana prasarana, tata kerja,

dan kondisi organisasi;

8) Membuat Laporan Triwulan dan Tahunan ke Presiden.


5

D. ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM

1. Tugas Pokok dan Wewenang

KKRI dibentuk sebagai pelaksanaan Pasal 38 Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Adapun

Tugas KKRI sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor

18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia adalah

sebagai berikut:

a. Melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja

dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan

tugas dan wewenangnya yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan dan kode etik;

b. Melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap perilaku

Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan baik di dalam maupun di luar tugas

kedinasan; dan

c. Melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, tata kerja,

kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di

lingkungan Kejaksaan.

Adapun Kewenangan Komisi Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal

4 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan RI

adalah sebagai berikut:

a. Menerima dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat

tentang kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam

menjalankan tugas dan wewenangnya;

b. Meneruskan laporan atau pengaduan masyarakat kepada Jaksa Agung

untuk ditindaklanjuti oleh aparat pengawas internal Kejaksaan;

c. Meminta tindak lanjut pemeriksaan dari Jaksa Agung terkait laporan

masyarakat tentang kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai

Kejaksaan;

d. Melakukan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan atas

pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal

Kejaksaan;


6

e. Mengambil alih pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas

internal Kejaksaan; dan

f. Mengusulkan pembentukan Majelis Kode Perilaku Jaksa.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Komisi Kejaksaan:

a. Berhak mengikuti gelar perkara terhadap kasus-kasus yang menarik

perhatian publik yang dipimpin oleh Jaksa Agung;

b. Berhak mengikuti gelar perkara terhadap kasus-kasus dan/atau perkara

yang dilaporkan masyarakat kepada Komisi Kejaksaan;

c. Dapat diangkat menjadi anggota dalam Majelis Kode Perilaku Jaksa.

2. Arah dan Kebijakan Program 2020-2024

Renstra KKRI 2020-2024 menetapkan arah dan kebijkan program

KKRI tahun 2020 sebagai berikut:

a. Penanganan laporan atau pengaduan masyarakat tentang kinerja dan

perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam menjalankan tugas

dan wewenangnya;

b. Pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap perilaku Jaksa

dan/atau pegawai Kejaksaan baik di dalam maupun di luar tugas

kedinasan;

c. Pemantauan dan penilaian kinerja organisasi Kejaksaan;

d. Hubungan Kelembagaan dan Masyarakat;

e. Penguatan Organisasi dan Tata Laksana KKRI.

Output dari program diatas adalah rekomendasi kepada Presiden dan

atau Jaksa Agung berupa:

1. Penyempurnaan organisasi dan tata kerja serta peningkatan kinerja

Kejaksaan.

2. Pemberian penghargaan kepada Jaksa dan atau Pegawai Kejaksaan

yang berprestasi dalam melaksanakan tugas kedinasannya.

3. Pemberian sanksi terhadap Jaksa dan atau Pegawai Kejaksaan sesuai

dengan pelanggaran yang dilakukan.


7

BAB II

PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

A. PENANGANAN LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT

1. Pengelolaan Laporan Pengaduan Masyarakat Berkaitan dengan

Protokol COVID-19 dan Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar

(PSBB).

Salah satu strategi Pemerintah dalam menekan penyebaran Covid-19

adalah dengan menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

(PSBB). Pemerintah melalui Kementerian PAN-RB juga memberlakukan

kebijakan work from home (WFH) untuk para aparatur sipil negara, yang

mana menuntut setiap instansi untuk melakukan perubahan strategi dan cara

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. KKRI sebagai lembaga

pemerintah secara sungguh-sungguh mendukung upaya penanggulangan

Pandemi Covid-19, yang mana telah ditetapkan kebijakan WFH bagi

pegawai KKRI sekaligus menetapkan mekanisme penerimaan laporan

pengaduan masyarakat secara online baik memalui e-mail, website

lapor.go.id, dan aplikasi WhatsApp. Hal ini dilakukan agar dua kewajiban

KKRI tetap dapat berjalan secara beriringan, yaitu memberikan pelayanan

kepada masyarakat terkait penerimaan laporan pengaduan dan mendukung

program pemerintah guna memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19.

Rekapitulasi penerimaan laporan pengaduan masyarakat pada Tahun

2020 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1 Rekapitulasi Penerimaan Laporan Pengaduan Masyarakat

Tahun 2020

No. Cara Penyampaian TW I TW II TW III TW IV TOTAL Prosentase

1 Via Pos 147 148 256 204 757 75%

2 Datang Langsung 40 12 38 42 132 13%

3 Rujukan dari Lembaga Lain

9 5 1 5 20 2%

4 Email 12 19 28 28 87 9%

5 Telepon 0 0 5 7 12 1%

6 Lapor.go.id 1 0 0 0 1 0%

Jumlah 209 184 328 286 1007 100%


8

Berdasarkan tabel di atas diketahui pada Tahun 2020, KKRI menerima

laporan pengaduan dengan jumlah 1007 (seribu tujuh) laporan pengaduan

dan sarana penyampaian laporan pengaduan via Pos tetap menjadi pilihan

terbanyak masyarakat untuk menyampaikan laporannya dengan jumlah 757

(tujuh ratus lima puluh tujuh) laporan pengaduan atau sekitar 75% dari

keseluruhan laporan pengaduan yang diterima sebanyak 1007 (seribu tujuh)

laporan pengaduan.

Tindak lanjut dalam rangka penanganan Pengaduan Masyarakat tetap

dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai mekanisme penanganan

Laporan Pengaduan Masyarakat di KKRI.

Adapun untuk Penelaahan laporan pengaduan dilakukan oleh Komisioner

KKRI dengan bantuan penggunaan sarana elektronik berupa email dan

Whatsapp/Whatsapp Group dan dibahas dalam rapat pleno secara zoom

meeting, sehingga seluruh pengaduan masyarakat yang diterima oleh KKRI

dapat dilayani dengan baik walaupun dalam situasi pandemi.

2. Statistik Pengelolaan Laporan Pengaduan Masyarakat

Pada Tahun 2020, KKRI menerima sebanyak 1007 (seribu tujuh) laporan

pengaduan masyarakat, baik yang dikirim melalui pos, telepon, WA, email

ataupun datang langsung ke kantor.

Tabel 2 Penerimaan Laporan Pengaduan Masyarakat

Tahun 2020

Setelah surat pengaduan masyarakat diterima KKRI, kemudian dilakukan

telaah dan diputuskan tindak lanjutnya melalui Rapat Pleno, selanjutnya

0

50

100

150

5781 71 61 57 66

94 99

135106 116

64


9

merekomendasikan kepada Jaksa Agung sebanyak 489 (empat ratus

delapan puluh sembilan) rekomendasi dengan kualifikasi untuk dilakukan

klarifikasi sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) pengaduan, dan

sebanyak 361 (tiga ratus enam puluh satu) pengaduan diteruskan untuk

ditindaklanjuti segera. KKRI melakukan klarifikasi ke pelapor sebanyak 66

(enam puluh enam) pengaduan dan KKRI juga meneruskan 21 (dua puluh

satu) pengaduan ke Kompolnas, 2 (dua) pengaduan diteruskan ke Komisi

Yudisial, 2 (dua) pengaduan diteruskan ke Ombudsman, 1 (satu) pengaduan

diteruskan ke Direktur Pelayanan Komunikasi Masyarakat an. Direktur

Jenderal Hak Asasi Manusia Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia, 1 (satu)

pengaduan diteruskan ke Komnas HAM, dan 41 (empat puluh satu)

pengaduan dilakukan klarifikasi lapangan, 54 (lima puluh empat) pengaduan

diarsipkan, 458 (empat ratus lima puluh delapan) pengaduan

monitoring/pemantauan.

Tabel 3

Penerimaan Laporan Pengaduan (2016 - 2020)

Laporan pengaduan yang diterima oleh KKRI pada tahun 2019 sebanyak

872 (delapan ratus tujuh puluh dua) dan laporan pengaduan pada tahun

2020 sebanyak 1007 (seribu tujuh) laporan pengaduan. Jumlah laporan

pengaduan yang diterima oleh Komisi Kejaksaan RI meningkat dari tahun

sebelumnya, hal ini mengindikasikan kepercayaan masyarakat dan

keberadaan KKRI masih diperlukan untuk meningkatkan kualitas kinerja

Kejaksaan RI.

KKRI juga menerima pengaduan dari lembaga lain, misalnya dari Kantor Staf

Kepresidenan (via Lapor), Komisi Yudisial, Ombudsman Republik Indonesia,

Kompolnas, Komnas HAM dan lain sebagainya.

0

200

400

600

800

1000

1200

2016 2017 2018 2019 2020

1048878 888 872

1007


10

Tabel 4 Status Tindak Lanjut Laporan

Pengaduan Masyarakat Tahun 2020

No. LaporanPengaduan Jumlah No. Status Laporan Pengaduan Jumlah

1. Sisa Laporan Tahun 2019 (proses telaah dan proses konsep R)

128 1. Diteruskan ke Kejaksaan RI, sebagai berikut:

2. Laporan Pengaduan yang diterima Tahun 2020

1007 a. Untuk dilakukan klarifikasi

128

b. Untuk dilakukan Pemeriksaan -

c. Untuk ditindaklanjuti segera oleh Kejaksaan RI

361

2.

Diteruskan kepada:

a. Pelapor (minta data) 66

b. Komisi Kepolisian Nasional 21

c. Komisi Yudisial 2

d. Ombudsman RI 2

e. Direktur Pelayanan Komunikasi Masyarakat an. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia

1

f. Komnas HAM 1

4. Klarifikasi lapangan 41

5. Diarsipkan / arsip gabung 54

6. Monitoring / pemantauan 458

Jumlah 1135 Jumlah 1135

Prosentase penanganan laporan pengaduan pada Tahun 2020, dapat dilihat

dalam table berikut :

Tabel 5 Prosentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan

Tahun 2020

Rekomendasi Klarifikasi, 11.28% Rekomendasi

Ditindaklanjuti Segera, 31.81%

Diteruskan ke Pelapor untuk minta data, 5.81%

Diteruskan ke Instansi Lain, 2.38%Klarifikasi Lapangan / Langsung, 3.61%

Diarsipkan/arsip gabung, 4.76%

Monitoring / Pemantauan, 40.35%

Rekomendasi Klarifikasi Rekomendasi Ditindaklanjuti Segera Diteruskan ke Pelapor untuk minta dataDiteruskan ke Instansi Lain Klarifikasi Lapangan / Langsung Diarsipkan/arsip gabungMonitoring / Pemantauan


11

3. Sebaran Wilayah Pengaduan Masyarakat

Pengaduan masyarakat yang diterima oleh Komisi Kejaksaan meliputi

pengaduan yang terkait dengan kinerja satuan kerja di lingkungan Kejaksaan

RI, baik di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, maupun

Kantor Cabang Kejaksaan Negeri. Kondisi masyarakat dan dinamika lokal

disuatu daerah ikut mempengaruhi kuantitas laporan yang diterima Komisi

Kejaksaan. Untuk daerah-daerah dengan jumlah laporan pengaduan tinggi,

Komisi Kejaksaan melakukan pendekatan khusus sehingga ada perbaikan

dan pembenahan secara sistemik.

Tabel 6 Rekapitulasi Jumlah Laporan Pengaduan

Tahun 2020 Berdasarkan Wilayah Kejaksaan Tinggi

NO. WILAYAH JUMLAH

1 Aceh 12

2 Bali 8

3 Banten 28

4 Bangka Belitung 2

5 Bengkulu 9

6 DKI Jakarta 111

7 Di Yogyakarta 19

8 Gorontalo 5

9 Jambi 17

10 Jawa Barat 91

11 Jawa Tengah 53

12 Jawa Timur 130

13 Kejaksaan Agung 50

14 Kalimantan Barat 11

15 Kalimantan Tengah 4

16 Kalimantan Selatan 18

17 Kalimantan Timur 25

18 Kepulauan Riau 6

19 Lampung 17

20 Maluku 13

21 Maluku Utara 3

22 Nusa Tenggara Barat 5

23 Nusa Tenggara Timur 24

24 Papua** 10

25 Riau 26

26 Sumatera Utara 142

27 Sumatera Barat 38

28 Sumatera Selatan 65


12

NO. WILAYAH JUMLAH

29 Sulawesi Utara 8

30 Sulawesi Tengah 10

31 Sulawesi Tenggara 9

32 Sulawesi Selatan* 40 *) Kejati Sulawesi Selatan meliputi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat **) Kejati Papua meliputi Papua dan Papua Barat

Selama periode Tahun 2020 ada 5 wilayah yang mendapatkan pengaduan

cukup banyak, yaitu Sumatera Utara 142 (seratus empat puluh dua)

pengaduan, Jawa Timur 130 (seratus tiga puluh) pengaduan, DKI Jakarta

111 (seratus sebelas) pengaduan, Jawa Barat 91 (Sembilan puluh satu)

pengaduan, Sumatera Selatan 65 (enam puluh lima) pengaduan. Terhadap

wilayah dengan pengaduan tertinggi, KKRI melakukan pendekatan khusus

dan memberikan perhatian serius dengan menelaah secara mendalam

permasalahan yang ada di wilayah tersebut dan memberikan rekomendasi

penyelesaiannya.

Tabel 7 Wilayah dengan Laporan Pengaduan Tertinggi

Tahun 2020

Merespon pengaduan yang cukup tinggi di beberapa wilayah, KKRI

memberikan perhatian khusus terhadap wilayah tersebut dengan

mengamati, mengevaluasi, dan merancang kegiatan untuk perbaikan di

wilayah-wilayah dengan pengaduan tertinggi serta dengan melibatkan

Perguruan Tinggi dan Organisasi Bantuan Hukum (OBH)/Instansi/

Lembaga/Kementerian.

0

50

100

150

SUMATERAUTARA

JAWATIMUR

DKIJAKARTA

JAWABARAT

SUMATERASELATAN

142 130 11191

65


13

4. Substansi Laporan Pengaduan Masyarakat

Berdasarkan tabulasi laporan, Subtansi laporan pengaduan masyarakat

kepada Komisi Kejaksaan masih didominasi laporan terkait dengan kinerja

Jaksa. Pada tahun 2020 laporan kinerja yang cukup tinggi dikeluhkan oleh

masyarakat adalah kinerja kejaksaan dalam menangani perkara tindak

pidana korupsi. Berikutnya adalah bolak-baliknya berkas perkara dari

Penyidik ke Jaksa Penuntut Umum dan berlarut-larutnya Jaksa dalam

menangani perkara sehingga tidak segera memberi kepastian hukum, dan

diduga belum melaksanakan putusan pengadilan. Adapun laporan

pengaduan terhadap perilaku pegawai Kejaksaan terkait dengan dugaan

melakukan intimidasi kepada tersangka atau pihak lain.

Tabel 8 Rekapitulasi Laporan Pengaduan Berdasarkan

Kualifikasi Perbuatan Tahun 2020

NO. MATERI LAPORAN PENGADUAN KATEGORI JML

1. Diduga Tidak / lamban / keliru melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (P-48)/ putusan Praperadilan / Eksekusi putusan terkait masa tahanan telah habis namun sedang upaya hukum

KINERJA 42

2. Diduga tidak Profesional : KINERJA

a. Berpihak kepada Tersangka 11

b. Tidak Prosedural dalam menetapkan kerugian Negara / tidak cermat dalam melakukan penyelidikan atau penyidikan tindak pidana korupsi

28

c. Tidak prosedural dalam melakukan prapenuntutan / P-18,P-19 ( Memberi petunjuk yang berlebihan atau tidak tepat, merekayasa berkas perkara)

45

d. Penanganan perkara yang berlarut-larut 43

e. Tidak cermat dalam membuat surat dakwaan, memberikan turunan surat dakwaan/BAP

8

f. Tidak mengambalikan barang bukti, mengembalikan BB tidak sesuai putusan pengadilan

4

g. Kejati / Kejari tidak menindaklanjuti lapdu / dugaan tipikor / permintaan tindaklanjut lapdu

31

h. sengaja / tidak sengaja menghadirkan saksi 4

i. Tunda sidang / Tuntutan lebih dari 1 (satu) kali / Tuntutan ringan / Surat Tuntutan tidak sesuai dengan fakta persidangan

33

j. Tidak cermat (kurang 2 alat bukti) dalam menyatakan berkas perkara lengkap (P-21)

6

k. Tidak prosedural dalam kegiatan penahanan / penetapan status tahanan terhadap tersangka

7

l. Tidak prosedural dalam kegiatan upaya hukum 4

3. Diduga KKN dengan penegak hukum lain (Polri, Hakim, Pengacara)/ penyalahgunaan wewenang.

KINERJA 12


14

NO. MATERI LAPORAN PENGADUAN KATEGORI JML

4. Diduga memaksakan perkara Perdata menjadi Pidana KINERJA 6

5. Diduga deskriminatif / tebang pilih dalam penanganan perkara

KINERJA 29

6. Diduga memeras / meminta uang/ menerima pemberian

PERILAKU 15

7. Kedisiplinan/membolos kerja PERILAKU 0

8. Berselingkuh/ melakukan tindak pidana kesusilaan PERILAKU 4

9. Diduga mengintimidasi/menekan /Arogan terhadap terdakwa atau pelapor (orang lain)

PERILAKU 8

10. Lainnya 264

TOTAL 554

5. Profil Pelapor

Berdasarkan data laporan pengaduan yang diterima, profil pelapor

Pribadi/Perorangan lebih mendominasi dibandingkan dengan profil pelapor

lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 9 Klasifikasi Pelapor

No. KLASIFIKASI PELAPOR TW I TW II TW III TW IV TOTAL PROSENTASE

1 ADVOKAT 56 62 79 84 281 28%

2 LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT 26 23 35 74 158 16%

3 LEMBAGA BANTUAN HUKUM 17 11 36 10 74 7%

4 PRIBADI/PERORANGAN 76 69 138 103 388 38%

5 KEMENTERIAN/LEMBAGA LAIN 20 11 10 9 50 5%

6 MEDIA MASSA 1 0 0 0 1 0%

7 PERUSAHAAN / PT 8 3 12 5 28 3%

8 INTERNAL 4 2 5 1 12 1%

9 ANONIM 1 3 13 0 17 2%

TOTAL 209 184 328 286 1007 100%

B. PENGAWASAN PENILAIAN KINERJA DAN PERILAKU JAKSA DAN/ATAU PEGAWAI KEJAKSAAN

Dalam rangka pelaksanakan tugas pokok dan fungsi KKRI terkait dengan

pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap perilaku Jaksa/Pegawai

Kejaksaan Republik Indonesia, KKRI melakukan beberapa rangkaian kegiatan

yaitu menerima laporan pengaduan masyarakat, melakukan telaah terhadap


15

setiap laporan pengaduan yang masuk, melakukan pendalaman terhadap

laporan pengaduan melalui wawancara klarifikasi atau investigasi, meminta

gelar perkara terhadap kasus yang menarik perhatian masyarakat, koordinasi

dengan Pimpinan Kejaksaan RI, dan penyusunan rekomendasi. Selain itu,

KKRI juga melakukan pengawasan, dan pemantauan terhadap perilaku Jaksa

melalui media, bekerjasama dengan lembaga negara pengawas yang lain, dan

melalui lembaga-lembaga mitra.

Selama Tahun 2020, Komisioner KKRI melakukan rangkaian kegiatan

monitoring tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat dalam rangka

melakukan pengawasan kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai

Kejaksaan. Kegiatan dilakukan untuk mengklarifikasi laporan pengaduan

masyarakat terkait kinerja dan perlilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dan

memastikan perkembangan penanganan laporan pengaduan dilakukan secara

transparan dan akuntabel.

Tabel 10 Pengawasan Penilaian Kinerja dan Perilaku Jaksa dan/atau

Pegawai Kejaksaan Tahun 2020

No Tanggal WIlayah TIM KKRI

1. 6 s/d 8

Januari 2020

Kejati Sumatera Utara,

Kejari Medan dan Kejari

Serdang Bedagai

1. Resi Anna Napitupulu, SH., MH.

2. Murni Yanti, S.H. 3. Riki Handoyo, S.H.

2. 19 s/d 20

Januari 2020

Kejaksaan Tinggi Jambi 1. Babul Khoir, SH., MH.

3. 26 s/d 28

Januari 2020

Tindak Lanjut Laporan

Pengaduan Masyarakat di

Batam

1. Dr, R. M. Ibnu Mazjah, SH., MH.

2. Bhatara Ibnu Reza, S.H., M.Si., LL.M., Ph.D

3. Johannes Ronald E S.H., M.H.


16


4. 27 s/d 28

Januari 2020 Kejari Jakarta Barat dan Kejari Jakarta Timur

1. Babul Khoir, SH., MH. 2. Murni Yanti, S.H. 3. Melany Monica T

5. 04 Februari

2020

Kejaksaan Negeri Jakarta

Utara

1. Babul Khoir H, SH., MH. 2. Murni Yanti, SH 3. Natalia Angkouw, S.H.

6. 05 Februari

2020


Selatan

1. Babul Khoir H, SH., MH. 2. Murni Yanti, SH 3. Rizky Mariani, SH.

7. 12 Februari

2020


Pusat

1. Babul Khoir H, SH., MH. 2. Murni Yanti, SH 3. Yama Muchti Raharjo, SE

8. 20 Februari

2020

Kejaksaan Negeri

Kabupaten Bogor

1. Babul Khoir H, SH., MH. 2. Murni Yanti, SH 3. Sumiati Sihotang


17


9. 16 s/d 18

Maret 2020

Kejaksaan Tinggi Jawa

Timur

1. Witono, S.H., M.Hum

10. 15 Juni

2020

Kejari Riau 1. Dr. R. M. Ibnu Mazjah,

S.H., M.H

2. Melany Monica Tambunan

3. Sumiati Sihotang

11. 14 s.d 17 Juli

2020 Jawa Tengah Kejati Jawa Tengah, Kejari

Semarang, Kejari Boyolali,

Kejari Demak dan Kejari

Surakarta

1. Babul Khoir H., S.H., M.H.

2. Murni Yanti, S.H. 3. Melany

12. 14 s.d 16 Juli

2020 NTB Kejati NTB, Kejari Mataram dan Kejari Lombok Tengah

1. Dr. R.M. Ibnu Mazjah, S.H., M.H.

2. Hery Purnomo, S.H. 3. Andri

13. 15 s.d 17 Juli

2020 Sulawesi Selatan Kejati Sulawesi Selatan, Kejari Makassar dan Kejari Bone

1. Bhatara Ibnu Reza, S.H., M.Si., LL.M., PH.D

2. Robbi Ronald, S.H. 3. Binsar, S.H.

14. 15 s.d 17 Juli

2020 Jawa Timur Kejati Jawa Timur, Kejari Bangil

1. Bambang Widarto, S.H., M.H

2. Witono, S.H.,M.Hum 3. Riki Handoyo, S.H.

15. 15 s.d 17 Juli

2020 Jawa Barat Kejati Jawa Barat, Kejari Kota Bandung dan Kejari Kab. Bandung

1. Resi Anna Napitupulu, S.H., M.H.

2. Sri Harijati P., S.H., M.M. 3. Apong Herlina, S.H.,

M.H. 4. Syafrinaldi 5. Sumiati 6. Cony

16. 7 s.d 10

Agustus

2020

Sumatera Utara Kejari Sibolga


2. Yama Muchti Raharjo 3. Ichsan

17. 6 s.d 8

Agustus

2020

Sumatera Selatan Kejati Sumatera Selatan


2. Murni Yanti, S.H. 3. M. Fikri


18


18. 8 s.d 11

September

2020

Sumatera Utara Kejati Sumut, Kejari Batu Bara dan Kejari Padangsidimpuan


2. Yama Muchti Raharjo, S.E.

19. 14-16

Oktober 2020 Kejati Kalimantan Barat


2. Sri Harijati P., S.H., M.M. 3. Andri Basuki, S.H.

20. 19 s.d 23

Oktober 2020 Kejati Papua



3. Murni Yanti, S.H.

21. 20 s.d 23

Oktober 2020 Sumatera Utara Kejari Padang Lawas Utara

1. Babul Khoir H., SH.MH 2. Yama Muchti Raharjo,

SE

22. 20 s.d 22

Oktober 2020 Kejati Jawa Barat, Kejari Kab. Bandung dan Kejari Cianjur

1. Babul Khoir H., SH.MH 2. Yama Muchti Raharjo, SE

23. 24-25

November

2020

Kejati Banten

1. Dr. Ibnu Mazjah, S.H., M.H. 2. Resi Anna Napitupulu,

S.H., M.H. 3. Andri Basuki, S.H.

Dalam setiap kegiatan monitoring tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat

terkait pengawasan kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan di Kejari


19

maupun Kejati, KKRI melakukan pengecekan terhadap tindak lanjut laporan

pengaduan masyarakat, memastikan proses penanganan kasusnya secara

bertanggungjawab, dan memberikan saran atau rekomendasi untuk

penyelesaiannya ke Jaksa Agung RI.

Dari rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Komisioner ke berbagai Kejari dan

Kejati memperoleh gambaran tentang bagaimana perkembangan tindak lanjut

pengaduan masyarakat, dan berbagai permasalahan yang meliputi prosesnya.

KKRI selalu memberikan penekanan terhadap pentingnya merespon dan

menyelesaikan laporan pengaduan secara cepat, baik dan tuntas. Hal itu perlu

dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada institusi

Kejaksaan RI.

C. PEMANTAUAN ORGANISASI, TATA KERJA, KELENGKAPAN SARANA DAN PRASARANA SERTA SUMBER DAYA MANUSIA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN

Peran yang juga penting dilakukan oleh KKRI selain menerima dan

menindaklanjuti laporan pengaduan adalah pemantauan dan penilaian atas

kondisi organisasi sarana prasarana dan SDM di lingkungan Kejaksaan.

Implementasi tugas ini sangat strategis karena pembenahan kelembagaan

dapat berdampak sangat luas, dan mendasar. Salah satu masalah yang

dihadapi oleh Kejaksaan dalam melakukan penegakan hukum disebabkan oleh

kurangnya dukungan sarana prasarana dan sumber daya manusia.

Untuk memperoleh data dan informasi tentang kondisi organisasi Kejaksaan,

KKRI melakukan kunjungan kerja ke Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan

Negeri dan melakukan dialog secara langsung dengan seluruh jajaran di

Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri, serta melakukan workshop

dengan melibatkan Jaksa dan Pegawai Kejaksaan untuk mengidentifikasi

berbagai permasalahan yang terkait kondisi organisasi sarana prasarana dan

SDM di Kejaksaan.


20

Tabel 11 Kegiatan Pemantauan dan Penilaian Organisasi Kejaksaan

Tahun 2020

No. Tanggal WIlayah TIM KKRI

1. 14 s.d 16

Juli 2020

Kejati NTB, Kejari Mataram

dan Kejari Lombok Tengah

(Praya)

1. Dr. Ibnu Mazjah, S.H., M.H.

2. Hery Purnomo, S.H. 3. Andri Basuki, S.H.

2. 6 s.d 8

Agustus

2020

Kejati Kalimantan Tengah dan Kejari Palangkaraya


2. Andri Basuki, S.H. 3. Mariyani, A.Md

3. 6 s.d 8

Agustus

2020

Kejati Lampung, Kejari Lampung Selatan dan Kejari Gunung Sugih


2. Syafrinaldi 3. Sumiati Sihotang

4. 6 s.d 9

Agustus

2020

Kejaksaan Negeri Manado 1. Dr. Barita Simanjuntak, SH., M.H., CfrA

2. Arichta Tarigan, S.H., M.M.

3. Iwan, S.Kom, S.H. 4. Rudi Pradisetia S.,

SH., M.H. 5. 13 s.d 16

Agustus

2020

Kejari Manggarai Barat /Labuan Bajo


2. Sri Harijati P., S.H., M.M.

3. Apong Herlina, S.H., M.H.

4. Robbi Ronald, S.H.

6. 9 s.d 11

September

2020

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat Kejaksaan Negeri Mamuju,dan Kejaksaan Negeri Majene


2. Melany Monica Tambunan

3. Sumiati Sihotang 4. Natalia Angkouw, S.H.

7. 9 s.d 11

September

2020

Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Kejaksaan Negeri Batam


2. Hery Purnomo, S.H. 3. Andri Basuki, S.H


21

No. Tanggal WIlayah TIM KKRI

8. 16 s.d 18

September

2020

Kejaksaan Negeri Surabaya, Kejaksaan Negeri Lamongan, Kejaksaan Negeri Gresik



3. Robbi Ronald, S.H.

9. 21 s.d 24

September

2020

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejaksaan Negeri Kendari, Kejaksaan Negeri Konawe (Unaaha)

1. Apong Herlina, S.H., M.H.



10. 19 s.d 23

Oktober

2020

Papua Barat Kejati Papua Barat dan Kejari Manokwari




D. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN MASYARAKAT

Hubungan Kelembagaan KKRI dengan instansi lain dilaksanakan dengan

kegiatan kerjasama dengan instansi pemerintah dan lembaga terkait lainnya

dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang KKRI yang

diimplementasikan dalam penandatanganan MoU/Nota Kesepahaman dengan

Perguruan Tinggi dan Organisasi Bantuan Hukum (OBH)/Instansi/

Lembaga/Kementerian dalam rangka pemantauan kinerja Jaksa/Pegawai

Kejaksaan. Selain itu untuk memberikan rekomendasi kepada Presiden

dan/atau Jaksa Agung dalam rangka peningkatan kualitas kinerja Kejaksaan

RI, KKRI melaksanakan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan

kerjasama keilmuan, workshop/pertemuan/FGD dan kegiatan ilmiah lainnya.


22

Adapun kegiatan hubungan kelembagaan KKRI meliputi:

1. Penguatan Kelembagaan

a. Kegiatan Wawancara Calon Anggota Kelompok Kerja Komisi

Kejaksaan RI

Pada tanggal 13 Januari 2020 Komisioner Komisi Kejaksaan RI

melakukan wawancara calon Anggota Kelompok Kerja KKRI yang

dilaksanan di ruang rapat Kantor Komisi Kejaksaan RI.

b. Kegiatan Inhouse Training anggota Kelompok Kerja (POKJA) TA 2020.

Pada tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan 31 Januari 2020

Komisioner Komisi Kejaksaan RI beserta Kelompok Kerja Komisi

Kejaksaan RI melaksanakan Inhouse Training anggota Kelompok Kerja

(POKJA) TA 2020 yang diselenggarakan di Hotel Novotel Golf Resort

and Convention Center Bogor, Jawa Barat.

c. Kegiatan Penyusunan RKT Tahun 2020 dan Rencana Kerja Tahun

2021

Pada tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan 23 Februari 2020,

Sekretariat Komisi Kejaksaan RI melaksanakan Kegiatan Penyusunan

RKT Tahun 2020 dan Rencana Kerja Tahun 2021 yang dilaksanakan

di Hotel Hotel Salak Bogor.

d. Pada tanggal 15 Mei 2020 Sekretariat Komisi Kejaksaan RI Kasubbag

Keuangan dan Kasubbag TU, Kepegawaian dan Rumah Tangga


23

mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi capaian kinerja eselon I

dan eselon II unit kerja lingkungan Kemenko Polhukam triwulan I tahun

2020

e. Pada tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020

Sekretariat Komisi Kejaksaan melaksanakan kegiatan Monitoring

Evaluasi Kinerja Komisi Kejaksaan RI periode sampai dengan triwulan

II tahun 2020 di Aston Sentul Lake Resort, Bogor, Jawa Barat.

f. Pada tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020

Sekretariat Komisi Kejaksaan RI melaksanakan kegiatan perencanaan

terkait pengalihan jabatan di lingkungan SKKRI di Marbella Hotel

Convention & Spa Anyer, Banten.

g. Pada tanggal 20 Juli 2020 Komisioner Komisi Kejaksaan RI dan

Sekretariat Komisi Kejaksaan RI melaksanakan kegiatan Penyusunan

laporan kinerja KKRI Triwulan II Tahun 2020

h. Pada tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober

2020 Sekretariat KKRI melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi

Capaian Anggaran, Output dan Kinerja KKRI di Hotel Marbella Suites,

Bandung.

i. Pada tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober

2020 Sekretariat KKRI melaksanakan kegiatan Perencanaan terkait

penyusunan pohon kinerja dan perjanjian Sekretariat KKRI di The

Mirah Hotel, Bogor, Jawa Barat.

j. Pada tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November

2020 Komisioner KKRI dan Sekretariat KKRI melaksanakan kegiatan

rapat kerja teknis KKRI “Memantapkan Konsolidasi & Kapasitas

Kelembagaan Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Kinerja KKRI” di

Seruni Hotel The Fountains Hotel, Bogor.


24

2. Focus Group Discussion (FGD) KKRI

a. Penyusunan Rencana Strategis KKRI TA 2020

Pada tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan 22 Januari 2020

Komisioner Komisi Kejaksaan RI beserta Pegawai Sekretariat Komisi

Kejaksaan RI melaksanakan Kegiatan FGD Penyusunan Rencana

Strategis KKRI TA 2020 di Lido Like Tesort Sukabumi Jawa Barat.

b. Pada tanggal 1 Agustus 2020 Ketua Komisi Kejaksaan RI Dr. Barita

Simanjuntak, S.H., M.H., CFrA menjadi Narasumber pada Focus Group

Discussion dalam acara penandatanganan MoU dan Perjanjian

Kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Sorong.

c. Pada tanggal 4 November 2020 KKRI melaksanakan kegiatan Focus

Group Discussion dengan tema peningkatan kapasitas Jaksa Penuntut

Umum dalam menangani perkara anak berhadapan dengan hukum

(ABH) di Hotel Veranda


25

d. Pada tanggal 12 November 2020 KKRI melaksanakan kegiatan Focus

Group Discussion dengan tema peningkatan peran Kejaksaan RI

sebagai dominus litis dalam melaksanakan keadilan restorative

khususnya bagi korban tindak pidana di Hotel Gran Mahakam.

3. Partisipasi sebagai Peserta Yang dilakukan oleh Komisioner KKRI

antara lain:

a. Pada tanggal 15 Mei 2020 Komisioner Komisi Kejaksaan RI Bhatara

Ibnu Reza, S.H., M.Si., LL.M Menghadiri Undangan rapat Advokasi

Penguatan Kelembagaan;

b. Pada tanggal 16 Desember 2020 Ketua KKRI Dr. Barita Simanjuntak,

S.H, M.H.,CFrA menjadi Peserta pada kegiatan Rapat Koordinasi

Kesatuan Bangsa yang diadakan oleh Kemenko Polhukam di Hotel

Four Season Jakarta.


26

c. Pada tanggal 21 Desember 2020 Ketua KKRI Dr. Barita Simanjuntak,

S.H, M.H.,CFrA menjadi Peserta pada kegiatan apresiasi dan

penganugrahan zona integritas tahun 2020 di hotel Fairmont Jakarta.

4. Penguatan Sinergi dengan Instansi Pemerintah

a. Pada tanggal 31 Januari 2020 Rapat Koordinasi dengan Jaksa Agung

Republik Indonesia yang dihadiri Ketua Komisi Kejaksaan RI Dr. Barita

Simanjuntak, S.H., M.H., CFr.A, Anggota Komisi Kejaksaan RI Dr. R. M. Ibnu

Mazjah, SH.MH dan Bhatara Ibnu Reza, SH., M.SI., LL.M., PH.D.

b. Pada tanggal 2 Februari 2020 Komisi Kejaksaan RI melakukan Rapat

Koordinasi antara Komisi Kejaksaan RI dengan Deputi III Menko Polhukam

dengan tema “Penyelesaian Bolak-Balik Perkara (P-19/P-18) Antara

Penyidik Dengan Penuntut Umum” yang dihadiri oleh para Komisioner

KKRI, Sesjam Pidum, Kabag Visilap Rowassidik, Kaset Komisi Kejaksaan

RI di ruang rapat Sesmenko Polhukam tanggal 2 Februari 2020.


27

c. Pada tanggal 13 Februari 2020 Rapat Koordinasi tindak lanjut penyelesaian

permasalahan dengan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan

Energi yang dihadiri Ketua Komisi Kejaksaan RI Dr. Barita Simanjuntak,

S.H., M.H., CFr.A yang dilaksanakan di ruang rapat lantai 7, Kemenko

Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jl. M.H Thamrin No 8 Jakarta Pusat

10340.

d. Pada tanggal 30 April 2020 Ketua Komisi Kejaksaan RI menghadiri

musyawarah perencanaan pembangunan nasional (musrenbangnas)

2020, kegiatan tersebut dipimpin oleh presiden RI melalui video

conference zoom meeting.


28

e. Pada tanggal 29 Mei 2020 Ketua Komisi Kejaksaan RI dan didampingi

oleh kasubbag hubungan antar lembaga dan masyarakat menghadiri

undangan serah terima jabatan eselon II pada lingkungan Kejaksaan

Agung RI.

f. Pada tanggal 9 Juni 2020 Pukul 9.30 WIB Ketua Komisi Kejaksaan RI

Dr. Barita Simanjuntak, S.H., M.H., CFrA, Wakil Ketua Komisi Kejaksaan

RI Babul Khoir, S.H., M.H., Komisioner Komisi Kejaksaan RI Dr. R. Ibnu

Mazjah, S.H., M.H., Komisioner Komisi Kejaksaan RI Bathara Ibnu Reza,

S.H., LL.M, Ph.D dan Kepala Sekretariat Komisi Kejaksaan RI Tiyas

Widiarto, S.H.,M.H. melakukan pertemuan dengan Jaksa Agung Muda

Bidang Tindak Pidana Khusus Ali Mukartono, S.H., M.H., Direktur

Penyidikan Dr. Febrie Adriansyah, dan Direktur HAM Yusfar, S.H., M.H.

di Kantor Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.


29

g. Pada tanggal 9 Juni 2020 Pukul 11.45 WIB Wakil Ketua Komisi

Kejaksaan RI Babul Khoir, S.H., M.H., Komisioner Komisi Kejaksaan RI

Dr. R. Ibnu Mazjah, S.H., M.H., Komisioner Komisi Kejaksaan RI Bathara

Ibnu Reza, S.H., LL.M, Ph.D dan Kepala Sekretariat Komisi Kejaksaan

RI Tiyas Widiarto, S.H.,M.H. melakukan pertemuan dengan Jaksa Agung

Muda Bidang Tindak Pidana Umum Dr. Sunarta, S.H., M.H., dan

Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum Sugeng Pudjianto,

S.H., M.H. di Kantor Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.

h. Pada tanggal 25 juni 2020 Ketua Komisi Kejaksaan RI didampingi oleh

kasubbag Hubungan antar lembaga dan masyarakat, dan kasubbag

dukungan penguatan lembaga menghadiri undangan dari badan ahli

DPR RI terkait dengan perubahan undang-undang no 16 tahun 2004

tentang Kejaksaan RI.


30

i. Pada tanggal 30 juni 2020 Ketua Komisi Kejaksaan RI didampingi oleh

Kasubbag hubungan antar lembaga dan masyarakat menghadiri

undangan dari Jaksa Agung dalam rangka pelepasan Jaksa Agung Muda

bidang pengawasan yang telah memasuki purna tugas.

j. Pada tanggal 2 Juli 2020 Ketua Komisi Kejaksaan RI dan Komisioner

Komisi Kejaksaan RI Silaturahmi dengan Wakil Jaksa Agung yang baru

di Kantor Kejaksaan RI.

k. Pada tanggal 23 Oktober 2020 Ketua KKRI Dr. Barita Simanjuntak, S.H,

M.H., CFrA mengikuti acara Seminar Kepemudaan dan Deklarasi Anti

Anarkisme yang dipelopori DPD KNPI yang dihadiri Bupati Tapanuli

Selatan H. Syarul M Pasaribu, Kasdim 0212/TS Mayor inf. Dedi Iskandar,

Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Drs. Parulian Nasution,

Ketua Majelis Amanat USU Drs. Penusunan Pasaribu, Ketua MUI

Tapanuli Selatan KH Ahmad Ghozali Siregar, KPU, Bawaslu Tomas dan

Tokoh Pemuda dan Ormas/OKP yang dilaksanakan di aula Kantor Bupati

Tapanuli Selatan.


31

l. Pada tanggal 4 November 2020 Ketua KKRI Dr. Barita Simanjuntak, S.H.,

M.H., CFrA menjadi Tim Penilai Seleksi Jabatan Kepala Kejaksaan

Tinggi Berkualifikasi Pemantapan.

m. Pada tanggal 2 Desember 2020 Ketua KKRI Dr. Barita Simanjuntak, S.H,

M.H.,CFrA melakukan kegiatan Rapat Koordinasi antara Komisi

Kepolisian Nasional dengan Ombudsman RI, KPK, KKRI, Komnas HAM,

Komisi Yudisial dan LPSK dalam rangka pembaharuan MoU di Hotel

Grand Dhika Jakarta Selatan.

n. Pada tanggal 3 Desember 2020 KKRI melakukan kegiatan Rapat

Koordinasi dengan Jaksa Agung Muda Pengawasan dan Asisten

Pengawasan Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia di Hotel JS Luwansa,

Jakarta.

5. Koordinasi dengan Perguruan Tinggi, LBH/Lembaga Lain dalam rangka

persiapan MoU/Nota Kesepahaman antara KKRI dan Perguruan Tinggi.

a. Pada tanggal 25 s/d 27 Februari 2020 telah diselenggarakan Rapat

Koordinasi dengan Kampus Universitas Mataram bertempat di Mataram,

Nusa Tenggara Barat dengan agenda penjajakan kemungkinan kerja

sama antara Komisi Kejaksaan dengan Universitas Mataram yang

dihadiri oleh Tim KKRI.

b. Pada tanggal 8 Juli 2020 Tim KKRI melaksanakan koordinasi dengan

Fakultas Hukum Universitas Padjajaran dan Fakultas Hukum Universitas

Pasundan.


32

c. Pada tanggal 15 Juli 2020 Tim KKRI melaksanakan koordinasi dengan

Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

d. Pada tanggal 4 September 2020 Tim KKRI melaksanakan koordinasi

dengan Sekolah Tinggi Hukum Galunggung dan Universitas Galuh.

e. Pada tanggal 8 September 2020 sampai dengan 11 September 2020 Tim

Komisi Kejaksaan RI melaksanakan koordinasi dengan Universitas

Negeri Gorontalo.

f. Pada tanggal 12 November 2020 KKRI melaksanakan Focus Group

Discussion dan penandatanganan MoU serta Perjanjian Kerjasama

dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Ikatan

Wartawan Online (IWO) di hotel Gran Mahakam Jakarta Selatan.

g. Pada tanggal 19 November 2020 Ketua KKRI Dr. Barita Simanjuntak,

S.H., M.H., CFrA dan Anggota KKRI Bhatara Ibnu Reza, S.H., M.Si.,

LL.M., PH.D melakukan melaksanakan Focus Group Discussion dan

penandantangan MoU antara KKRI dengan Universitas Gorontalo di aula

Universitas Gorontalo.


33

h. Pada tanggal 20 November 2020 Ketua KKRI Dr. Barita Simanjuntak,

S.H., M.H., CFrA dan Anggota KKRI Bhatara Ibnu Reza, S.H., M.Si.,

LL.M., PH.D melakukan melaksanakan Focus Group Discussion dan

penandantangan MoU antara KKRI dengan Universitas Negeri Gorontalo

di Hotel Aston Gorontalo.

6. Sosialisasi Organisasi dan Tata Kerja (OTK) KKRI

A. Sosialiasi Tentang Penegakan Hukum

a. Pada tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan 23 Februari 2020,

Ketua Komisi Kejaksaan RI Dr. Barita Simanjuntak, SH.MH.CfrA

menjadi narasumber pada kegiatan pelantikan Dewan Pimpinan

Daerah Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (DPD PIKI) Provinsi

Jambi periode 2020 – 2024 yang dilaksanakan di Rumah Dinas

Gubernur Jambi pada Pukul 19.00 WIB s/d selesai dan dihadiri oleh

Gubernur Jambi Bapak Dr.Drs H.Fachrori Umar, M.Hum.

b. Pada tanggal 29 Februari 2020, Ketua Komisi Kejaksaan RI Dr. Barita

Simanjuntak, SH.MH.CfrA menjadi narasumber pada kegiatan

Seminar Hukum Nasional “Strategi Efektif Pecegahan Dini Tindak

Pidana Korupsi” dan pelantikan pengurus DPD Mapancas Medan

yang dilaksanakan di LJ Hotel Medan;

c. Pada tanggal 2 April 2020 Ketua Komisi Kejaksaan RI Dr. Barita

Simanjuntak, S.H., M.H., CFrA menjadi Narasumber dalam diskusi

berjudul "Mitigasi Sub Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Menghadapi Kondisi Covid 19";


34

d. Pada tanggal 17 Juni 2020 Ketua Komisi Kejaksaan RI menjadi narasumber

pada acara Mata Najwa Trans7 terkait pandangan Komisi Kejaksaan RI soal

tuntutan jaksa yang terlalu ringan;

e. Pada tanggal 19 Juni 2020 Komisioner Komisi Kejaksaan RI Bhatara

Ibnu Reza, S.H., M.Si., LL.M., PH.D menjadi pemateri Diskusi dalam

Bidang Ekonomi pada Kegiatan terbuka dengan tema "Novel dan

Wajah Hukum Indonesia "di selenggarakan oleh BEM FH Univ.

Brawijaya;

f. Pada tanggal 25 Juni 2020 Ketua Komisi Kejaksaan RI

menyampaikan Saran/masukan terhadap perubahan atas undang-

undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan di Badan Keahlian

DPR RI.

g. Pada tanggal 22 Juli 2020 Ketua Komisi Kejaksaan RI menjadi

narasumber pada Stasiun TV TVONE dalam acara Indonesia

Lawyers Club dan dihadiri oleh para narasumber Hotma Sitompul dan

Boyamin Saiman, Johnson Panjaitan, Benny K Harman, Benny

Mamoto, Ahmad Saroni, Otto Hasibuan, serta Junimart Girsang.

h. Pada tanggal 30 Juli 2020 Ketua Komisi Kejaksaan RI menjadi

narasumber pada Stasiun TV TVONE dalam acara Kabar Petang

dengan tema Jaksa tersandung Joko Tjandra dan dihadiri oleh para

narasumber Pakar Hukum Prof. Mudzakir dan Ahli Hukum Johnson

Panjaitan serta Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia

Boyamin Saiman.


35

i. Pada tanggal 1 Agustus 2020 Ketua Komisi Kejaksaan RI Dr. Barita

Simanjuntak, S.H., M.H., CFrA menjadi Narasumber pada Focus

Group Discussion dalam acara penandatanganan MoU dan

Perjanjian Kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Sorong.

j. Pada tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan 15 Agustus 2020

Ketua Komisi Kejaksaan RI Dr. Barita Simanjuntak, S.H., M.H., CFrA

menjadi Narasumber pada Focus Group Discussion dalam acara

Sosialisasi Tugas dan Fungsi Komisi Kejaksaan RI yang dihadiri

Pemerintah Kab. Tapanuli Selatan.

k. Pada tanggal 13 Agustus 2020 Anggota Komisi Kejaksaan RI,

Dr. R.M. Ibnu Mazjah, S.H., M.H. menjadi narasumber pada stasiun

TV TVONE dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam.


36

l. Pada tanggal 24 Agustus 2020 Ketua Komisi Kejaksaan RI menjadi

narasumber pada Stasiun TV TVONE dalam acara Kabar Petang

dengan tema Investigasi Kebakaran Kejaksaan Agung dan dihadiri

oleh para narasumber Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dan

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia Boyamin Saiman serta

Kapuspenkum Kejaksaan Agung Hari Setiyono.

m. Pada tanggal 27 Agustus 2020 Ketua Komisi Kejaksaan RI menjadi

narasumber pada Stasiun TV Trans7 dalam acara Mata Nazwa

dengan tema Bara Di Markas Jaksa dan dihadiri oleh para

narasumber Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dan Koordinator

Masyarakat Antikorupsi Indonesia Boyamin Saiman serta

Kapuspenkum Kejaksaan Agung Hari Setiyono.

n. Pada tanggal 11 September 2020 Ketua Komisi Kejaksaan RI menjadi

narasumber pada Media Tribunnews.com dalam acara Wawancara

Eksklusif dengan tema Jaksa P bukan siapa-siapa tapi bisa temui

Djoko Tjandra.


37

o. Pada tanggal 3 Desember 2020 Ketua KKRI Dr. Barita Simanjuntak,

S.H, M.H.,CFrA menjadi Narasumber pada kegiatan Rapat Koordinasi

KKRI dengan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan di Hotel JS

Luwansa, Jakarta.

p. Pada tanggal 2 Desember 2020 Ketua KKRI Dr. Barita Simanjuntak,

S.H, M.H.,CFrA menjadi Narasumber pada kegiatan Rapat Koordinasi

antara Komisi Kepolisian Nasional dengan Ombudsman RI, KPK,

KKRI, Komnas HAM, Komisi Yudisial dan LPSK dalam rangka

pembaharuan MoU di Hotel Grand Dhika Jakarta Selatan.

B. Sosialiasi Tentang Organiasi Tata Kerja (OTK) KKRI

a. Pada tanggal 23 Januari 2020 Komisi Kejaksaan RI menyampaikan

Catatan Awal Tahun sebagai bentuk tanggung jawab publik KKRI yang

dihadiri oleh para Komisioner Komisi Kejaksaan RI dan media pers yang

dilaksanakan di ruang rapat Komisi Kejaksaan RI.


38

b. Pada tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan 23 Oktober 2020

Komisioner KKRI Bhatara Ibnu Reza, S.H., M.Si., LL.M., PH.D, Dr.

R.M. Ibnu Mazjah, S.H., M.H., Murni Yanti, S.H. melakukan

sosialisasi tentang Organisasi Tata Kerja (OTK) KKRI kepada

pegawai Kejaksaan Tinggi Papua.

c. Pada tanggal 17 November 2020 sampai dengan 10 November 2020

Komisioner KKRI Bambang Widarto, S.H, M.H., Sri Harijati P., S.H.,

M.M., Apong Herlina, S.H.,M.H. melakukan sosialisasi tentang

Organisasi Tata Kerja (OTK) KKRI kepada pegawai Kejaksaan Tinggi

Jawa Timur, Kejaksaan Negeri Surabaya, Kejaksaan Negeri Tanjung

Perak di Aula Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dan pada pegawai

Kejaksaan Negeri Malang, Kejaksaan Negeri Batu, Kejaksaan Negeri

Kepanjen di Aula Kejaksaan Negeri Malang.


39

d. Pada tanggal 21 November 2020 sampai dengan 23 November 2020

Komisioner KKRI Bambang Widarto, S.H, M.H., Witono, S.H.,M.H.,

Resi Napitupulu, S.H.,M.H. Robbi Ronald, S.H. melakukan sosialisasi

tentang Organisasi Tata Kerja (OTK) KKRI kepada pegawai

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan seluruh Kejari wilayah Kejati

Sumatera Utara.

Selama Tahun 2020, KKRI melakukan rangkaian kegiatan Hubungan Antar

Lembaga dan Masyarakat dalam rangka melakukan penguatan kelembagaan

KKRI dan Kejaksaan RI sebagaimana tabel berikut:

Tabel 12 Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat

NO. KEGIATAN JUMLAH

1. Penguatan Kelembagaan 10 Kegiatan

2. Focus Group Discussion (FGD) KKRI 4 Kegiatan

3. Partisipasi sebagai Narasumber dan Peserta Yang dilakukan oleh Komisioner KKRI

3 Kegiatan

4. Penguatan Sinergi dengan Instansi Pemerintah 13 Kegiatan

5. Koordinasi dengan Perguruan Tinggi, LBH/Lembaga Lain dalam rangka persiapan MoU/Nota Kesepahaman antara KKRI dan Perguruan Tinggi.

8 Kegiatan

6. Sosialisasi Organisasi dan Tata Kerja (OTK) KKRI

a. Sosialiasi Tentang Penegakan Hukum 16 Kegiatan

b. Sosialiasi Tentang Organiasi Tata Kerja (OTK) KKRI

4 Kegiatan


40

o. Penelitian KKRI

KKRI bekerjasama dengan konsultan melakukan 3 penelitian dengan judul:

a. Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Tubuh Kejaksaan RI

b. Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam Tubuh Kejaksaan RI

c. Gap Analis Disparitas Penuntutan Jaksa.

p. Rekomendasi KKRI

Sebagai perwujudan dari Pelaksanaan tugas dan wewenangnya dan juga

sesuai Pasal 9 Perpres No. 18 Tahun 2011, maka KKRI menyampaikan

Rekomendasi terkait arah dan kebijakan Kejaksaan kepada Jaksa Agung

sebagai berikut:

Tabel 13 Rekomendasi KKRI Atas Arah dan Kebijakan Kejaksaan RI

NO. REKOMENDASI TINDAK LANJUT

1. Rekomendasi KKRI kepada Presiden melalui Surat Nomor : B-

38/KK/09/2019 tanggal 30 September 2019 perihal Rekomendasi

Penyelesaian Perkara, yang pada pokoknya merekomendasikan bahwa

untuk menghindari bolak baliknya berkas perkara antara penyidik dan

penuntut umum dan berlarut-larutnya penanganan perkara pidana pada

saat prapenuntutan perlu adanya pihak ketiga sebagai penengah untuk

menentukan apakah perkara dihentikan penyidikannya atau

dilimpahkan ke pengadilan sehingga tercipta kepastian hukum bagi

pencari keadilan. Komisi Kejaksaan dapat dilibatkan sebagai penengah

untuk menyelesaikan bolak-baliknya berkas perkara

Rapat Koordinasi antara Komisi

Kejaksaan RI dengan Deputi III Kemenko

Polhukam yang dihadiri oleh para

Komisioner Komisi Kejaksaan, Deputi

Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi

Manusia, Asdep Penegakan Hukum,

Komisioner Kompolnas, Sesjam Pidum,

Kabag Visilap Rowassidik, Kasek Komisi

Kejaksaan RI di ruang rapat Sesmenko

Polhukam tanggal 2 Maret 2020.

2. Rekomendasi KKRI kepada Jaksa Agung RI Surat Nomor: B-

13/KK/12/2019 tanggal 18 Desember 2019 yang pada pokoknya

merekomendasikan agar dalam melaksanakan kegiatan terkait

perayaan (seremonial) serta penyambutan tamu dilaksanakan dengan

sederhana.

Jaksa Agung menerbitkan Instruksi Jaksa

Agung nomor : 02 tahun 2020 tanggal 29

Januari 2020 tentang Penerapan Pola

Hidup Sederhana

3. Rekomendasi Ketua KKRI kepada Jaksa Agung RI No. B-

22/KK.K/01/2020 tanggal 17 Januari 2020 terkait arah Kebijakan terkait

Penuntutan, agar Kejaksaan mengoptimalkan penerapan kewenangan

sesuai asas dominus litis dalam pengendalian penyidikan dengan

mengedepankan prinsip restorative justice serta penggunaan prinsip

hati nurani dalam penanganan perkara;

Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 tahun

2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang

Penghentian Penuntutan Berdasarkan

Restoratif

4. Rekomendasi Ketua KKRI kepada Jaksa Agung RI Nomor: B-23/KK/01/

2020 tanggal 21 Januari 2020 tentang Penyelesaian Dugaan

Pelanggaran HAM Berat yang pada pokoknya agar Kejaksaan dan

Komnas HAM duduk bersama untuk mencari jalan keluar terbaik agar

penyelesaian dugaan pelanggaran HAM dapat diselesaikan dengan

cepat.

Rapat koordinasi dengan Jampidsus

tanggal 9 Juni 2020

5. Rekomendasi KKRI kepada Presiden RI No. R- 42/KK/08/2020 Tgl 12

Agustus 2020 yang pada pokoknya merekomendasikan kepada

Presiden RI utk mendorong Kejaksaan agar transparan, profesional,

akuntabel serta melibatkan KPK dalam menangani perkara korupsi atas

nama Pinangki dkk sehingga penegakan hukum dapat berjalan secara

objektif, transparan, dan dapat diterima masyarakat

Dilibatkannya Komisi Kejaksaan, Komisi

Pemberantasan Korupsi dan

Kemenkopolhukam dalam gelar

Perkara/Ekspose perkara an. Pinangki

pada tanggal 8 September 2020 di Gedu

ng Bundar Kejaksaan Agung RI


41

E. Komisioner KKRI Periode 2019-2023.

KKRI Periode 2019-2023 siap dengan penuh dedikasi dan integritas bekerja

mewujudkan Visi Misi.

Keterangan :

Duduk dari kiri ke kanan Babul Khoir,S.H., M.H. (Wakil Ketua), Dr. Barita

Simanjuntak, S.H., M.H., CFrA (Ketua) dan Bambang Widarto,S.H., M.H.

(Sekretaris) berdiri dr kiri Dr. R. M. Ibnu Mazjah, S.H., M.H., Witono, S.H.,

M.Hum., Resi Anna Napitupulu, S.H., M.H., Apong Herlina, S.H., M.H., Sri

Harijati P., S.H., M.M., dan Bhatara Ibnu Reza, S.H., M.SI., LL.M., Ph.D.


42

BAB III

PAGU DAN REALISASI ANGGARAN

A. PAGU ANGGARAN

Besaran Pagu Anggaran KKRI Pada Tahun 2020 sebesar Rp. 12,935,613,000,-

(dua belas milyar Sembilan ratus tiga puluh lima enam ratus tiga belas ribu

rupiah). Anggaran tersebut dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan dalam rangka

pelaksanaan tugas dan fungsi KKRI, operasional perkantoran sekretariat KKRI

dan kegiatan lainnya.

Tabel 14

Pagu dan Realisasi Anggaran KKRI

Tahun 2016 - 2020

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran KKRI Tahun Anggaran (TA) 2020 tercapai sebesar

Rp. 12.444.116.808,- (dua belas milyar empat ratus empat puluh empat juta

seratus enam belas ribu delapan ratus delapan rupiah) atau tercapai 96,2 %.

Anggaran tersebut digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan

yang telah disusun. Berikut uraian realiasi kegiatan KKRI berdasarkan uraian

kegiatan.

11,193,201,000

9,940,100,000

9,530,512,000

13,093,348,000

12,935,613,000

9,948,687,976

9,597,189,997

8,734,080,972

12,403,411,514

12,444,116,808

0 5,000,000,000 10,000,000,000 15,000,000,000

2016

2017

2018

2019

2020

Realisasi Pagu


43

Tabel 15 Realisasi Anggaran

Program/Kegiatan Dan Anggaran KKRI Berdasarkan Pagu, Realisasi Dan Prosentase Realisasi Tahun 2020

Kode Uraian Pagu Realisasi %

5042 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

12.935.613.000 12.444.116.808 96,2 %

5042.001 Rekomendasi terkait arah kebijakan kejaksaan

2.666.705.000 2.580.504.337 96,7 %

5042.001.001 Penyusunan rekomendasi Komisi Kejaksaan RI terkait kebijakan kejaksaan

2.351.119.000 2.265.171.474 96,3 %

5042.001.002 Pemantauan 315.586.000 315.332.863 99,9 %

5042.002 Dukungan Manajemen 2.127.938.000 2.080.626.070 97,7 %

5042.002.001 Layanan Teknis 317.208.000 308.529.000 97,2 %

5042.002.002 Layanan Hubaga 809.895.000 781.220.121 96,4 %

5042.002.003 Layanan Umum 1.000.835.000 990.876.889 99 %

5042.951 Layanan Sarana dan Prasarana 1.085.854.000 1.053.938.239 97 %

5042.994 Layanan Perkantoran 7.055.116.000 6.729.047.962 95,3 %

001 Gaji dan Tunjangan 3.174.084.000 2.865.362.230

90,2 %

002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor

3.881.032.000 3.863.685.732 99,5 %


44

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan tugas dan wewenang KKRI telah berjalan sesuai dengan

program kerja KKRI Tahun 2020 meskipun ditengah situasi pandemi covid-

19.

2. Komisi Kejaksaan terus berkomitmen untuk mendukung program

pemerintah memutus masa rantai penyebaran COVID-19 yang salah

satunya dilakukan melakukan perubahan metode pelayanan penerimaan

laporan pengaduan masyarakat dengan mengoptimalkan pengunaan

sarana teknologi informasi secara daring menggunakan e-mail, website

lapor.go.id, dan aplikasi WhatsApp. Hal ini dilakukan agar dua kewajiban

hukum KKRI tetap dapat berjalan secara beriringan, yaitu memberikan

pelayanan kepada masyarakat terkait penerimaan laporan pengaduan dan

mendukung program pemerintah guna memutus mata rantai penyebaran

virus Covid-19. Penerimaan laporan masyarakat secara daring sudah

berjalan dengan baik, walaupun tetap diperlukan penyempurnaan ke

depannya khususnya berkaitan dengan perubahan standar operasional

prosedur yang mengakomodasi penerimaan laporan dan tindaklanjut

laporan pengaduan secara daring menggunakan sarana teknologi

informasi;

3. Dalam memberikan rekomendasi KKRI tidak hanya berfokus terhadap

penanganan laporan pengaduan, melainkan juga memberikan

rekomendasi terkait arah dan kebijakan untuk meningkatkan kualitas

kinerja Kejaksaan ke depan dan sebagian besar rekomendasi tersebut

ditindaklanjuti oleh Kejaksan RI;


45

B. Saran 1. Internal

a. KKRI harus meningkakan sinergitas, koordinasi dan singkronisasi

dengan kejaksaan khususnya dalam penyusunan program kerja dan

kegiatan serta memastikan memastikan tindak lanjut dan penyelesaian

laporan pengaduan masyarakat, baik yang dikirim ke Kejaksaan maupun

ke Komisi Kejaksaan.

b. KKRI dan Jaksa Agung Muda Pengawasan perlu mengembangkan

sistem teknologi informasi penanganan laporan pengaduan berbasis

teknologi informasi sehingga dapat mempermudah penyelesaian tindak

lanjut setiap laporan pengaduan masyarakat baik yang dilaporkan

kepada Komisi Kejaksaan maupun Kejaksaan.

2. Eksternal

a. KKRI bersama Kejaksaan akan mendorong penguatan lembaga

Kejaksaan baik mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi dan

wewenang dalam rencana revisi Undang-Undang Kejaksaan Republik

Indonesia yang telah masuk program legislasi nasional prioritas tahun

2021.

b. KKRI akan mendorong upaya Kejaksaan dalam melakukan

pendampingan dan pengamanan pemulihan ekonomi nasional (PEN)

dalam rangka percepatan pembangunan nasional dan pemulihan

ekonomi karena Pandemi COVID-19.

c. KKRI akan mendorong upaya pengecualian jaksa dari ASN, seperti

pengecualian TNI dan POLRI. Hal ini mengingat Jaksa memiliki

karakteristik khusus berbeda dengan ASN pada umumnya antara lain:

Jaksa merupakan sebuah profesi yang ditandai dengan keberadaan

organisasi profesi Jaksa, baik dalam lingkup nasional yakni Persatuan

Jaksa Indonesia (PJI), maupun global International Association of

Prosecutors (IAP). Jaksa juga memiliki standar yang berlaku secara

internasional, seperti United Nations Guideline on the Role of the

Prosecutor. Jaksa memiliki kode etik profesi. Jaksa memiliki lembaga

pengawas eksternal, yakni Komisi Kejaksaan yang berwenang


46

melakukan pengawasan, penilaian dan pemantauan terhadap kinerja

dan perilaku para Jaksa tersebut.

d. KKRI akan mendorong Jaksa sebagai pengendali proses penanganan

perkara pidana termasuk keterlibatan jaksa sejak tahap penyidikan.

Dengan dilibatkannya Jaksa dari penyidikan, maka jaksa dapat

mengarahkan jalannya penyidikan guna menghilangkan bolak-balik

penanganan perkara.

Jakarta, Desember 2020

Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia

Dr. Barita Simanjuntak, S.H., M.H., CFrA

Documents

laporan tahunan komisi kejaksaan republik indonesia tahun