Embed Size (px)
Citation preview
BAB 1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Perkembangan teknologi semakin berkembang pesat
seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Setiap
inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat yang
positif bagi kehidupan manusia, untuk memberikan banyak
kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan
aktivitas manusia. Perkembangan Teknologi Informasi
yang selanjutnya disingkat (TI) yang salah satunya
layanan internet di era globalisasi bukanlah sesuatu
yang fiktif, melainkan sudah menjadi kenyataan yang
diwujudkan dalam berbagai bentuk. Perkembangan
teknologi ini telah menjadi alat yang sangat penting.
Kemajuan teknologi telah mengubah segalanya menjadi
efisien dan efektif serta didalam melaksanakan
aktivitas dapat dilakukan sebebas mungkin.
Pemanfaatan layanan internet juga telah mendorong
pertumbuhan disegala bidang, termasuk dalam dunia
bisnis. Transaksi dalam dunia bisnis kini tidak lagi
mengharuskan adanya pertemuan face to face, cukup dengan
menggunakan peralatan komputer dan telekomunikasi
transaksi dapat terealisasi. Melalui penggunaan layanan
internet sebagai sarana pertukaran informasi di bidang
komunikasi, maka waktu dan tempat bukanlah menjadi
penghalang untuk melakukan transaksi bisnis. Sektor
perbankan merupakan salah satu usaha jasa di bidang
keuangan yang mempunyai peranan penting dalam kegiatan
1
menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Sebagai
lembaga kepercayaan masyarakat, bank dalam menjalankan
kegiatannya diharapkan dapat memberikan pelayanan yang
dapat memberikan kepuasan kepada nasabahnya, terlebih
lagi dalam persaingan industri perbankan yang semakin
ketat.
Bank selalu dituntut untuk bersikap profesional
agar dapat berfungsi secara efisien, sehat di dalam
menghadapi persaingan baik ditingkat nasional maupun
global. Persaingan dalam memenuhi tuntutan nasabah akan
kemudahan dan kecepatan dalam pelayanan inilah yang
memaksa pihak perbankan mau tidak mau terpengaruh
untuk memanfaatkan kecanggihan teknologi yang dikenal
dengan Internet-banking. Fasilitas internet-banking
memungkinkan bank melakukan lompatan dalam menghadapi
persaingan di dunia perbankan. Pemanfaatan teknologi
secara cerdas dan sehat dianggap jaminan keunggulan
untuk mendukung produk dan layanannya sehingga tujuan
memenangkan persaingan terwujud.
Internet-banking bukanlah layanan perbankan
konvensional, karena yang dilayani adalah nasabah yang
telah hidup di dalam budaya online yang berbeda
paradigma dengan dunia offline. Kehadiran layanan internet-
banking dalam melakukan aktivitas di dunia perbankan,
memungkinkan pihak bank dan nasabah bank dapat
melakukan berbagai jenis transaksi perbankan melalui
sarana internet. Lewat sarana yang disediakan pihak
2
bank berupa internet-banking atau yang umumnya dikenal
dengan internet banking, seseorang dapat melakukan
pengecekan saldo tabungan, transfer dana atau bisa
disebut dengan Electronic Fund Transfer (EFT), Anjungan Tunai
Mandiri (ATM)1. Salah satu perkembangan layanan
perbankan yang memanjakan nasabah sesuai dengan gaya
hidup masyarakat global yakni dengan berkembangnya
penggunaan kartu kredit dan kartu debit. Menggunakan
fasilitas kartu kredit dan kartu debit ditangan, semua
jadi mudah, gampang, dan cepat. Nasabah tidak perlu
lagi membawa uang tunai dalam jumlah yang besar. Cukup
dengan “gesek”, semua transaksi dapat diselesaikan
dengan mudah.
Internet banking memberikan kemudahan bagi nasabah
untuk dapat melakukan pembayaran-pembayaran secara
online, serta mengakomodasi kegiatan perbankan melalui
jaringan komputer kapan saja dan dimana saja dengan
cepat, mudah, aman dan efisien. Penyediaan sarana
layanan internet banking, pihak bank akan semakin
meningkatkan kecepatan layanan dan jangkauan dalam
aktivitas perbankan. Penyediaan layanan perbankan
berupa pemanfaatan kecanggihan teknologi seperti internet
banking, merupakan pelayanan yang memiliki resiko tinggi
dalam hal keamanan sistem informasi bisnis. Terdapat
sedikitnya 8 macam resiko utama yang berkaitan dengan
aktivitas perbankan, yaitu: strategi, reputasi,1 Dikutip dari http://www.fdic.gov.html/,Diakses tanggal 14 Agustus 2010
3
operasional (termasuk yang disebut resiko transaksi dan
legal), kredit, harga, kurs, tingkat bunga, dan
likuiditas. Disamping itu, penggunaan Teknologi Sistem
Informasi (TSI) terdapat resiko yang bersifat teknis
dan khusus, yang berbeda dengan penggunaan sistem
manual. Resiko yang dimaksud antara lain resiko
kekeliruan pada tahap pengoperasian, resiko akses oleh
pihak yang tidak berwenang, resiko kehilangan atau
kerusakan data.2
Perkembangan teknologi internet menimbulkan
kejahatan-kejahatan baru di dunia maya yang mengglobal
atau lebih dikenal dengan istilah kejahatan mayantara
atau cyber crime. Kejahatan mayantara atau cyber crime
adalah tindak pidana yang dilakukan dengan memanfaatkan
teknologi informasi. Masalah cyber crime dewasa ini
sepatutnya mendapat perhatian semua pihak secara
seksama pada perkembangan teknologi informasi masa
depan, karena kejahatan ini termasuk salah satu
kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) bahkan dirasakan
pula sebagai kejahatan serius (serious crime) dan kejahatan
antarnegara (transnasional crime) yang selalu mengancam
kehidupan warga masyarakat, bangsa dan negara
berdaulat.3
2 Khairil Aswan Harahap, Perlindungan Hukum Nasabah Bank dalam Cyber Crime,2009:7
3 Komunitas Pelopor Perubahan Peradaban, (Law Study Forum (LSF)), Cyber Crime In Cyber Law Era, <http : // Saufidiendjsh. Blogspot.com> diakses tanggal 21 Juli 2010
4
Berkaitan dengan kejahatan mayantara/cyber crime di
dunia perbankan yang menggunakan fasilitas internet-
banking untuk meningkatkan kepuasan nasabah dan
pelayanan jasa perbankan, akan semakin meningkatkan
terjadinya tindak pidana dibidang perbankan, karena
dengan adanya internet-banking jaringan tersebut dapat
dikatakan terbuka serta dapat diakses oleh siapa saja.
Kejahatan mayantara/cyber crime perbankan yang bermotif
ekonomi dapat dilakukan dengan berbagai cara yakni
dengan menyembunyikan asal usul dana atau dikenal
dengan modus pencucian uang/Money Laundering, kejahatan
dengan menggunakan sarana kartu kredit dikenal dengan
istilah carding atau card fraud, serta pembobolan uang
nasabah melalui Anjungan tunai Mandiri (ATM) atau
cracking sistem mesin ATM untuk membobol dananya.
Meningkatnya penggunaan layanan internet banking oleh
pihak perbankan di Indonesia, pihak Pemerintah dalam
hal ini Bank Indonesia mengeluarkan regulasinya pada
tahun 1995. Regulasi itu dituangkan dalam Surat
Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/164/KEP/DIR dan
Surat Edaran Bank Indonesia No. 27/9/UPPB tentang
Penggunaan Teknologi Sistem Informasi Perbankan
keduanya tertanggal 31 Maret 1995. Bersama dengan itu,
Bank Indonesia juga mengeluarkan buku pedoman
Pengamanan Penggunaan Teknologi Sistem Informasi Oleh
Bank sebagai lampiran dari SKDBI dan SEBI tersebut,
juga dikeluarkannya PBI No. 9/15/PBI/2007 tentang
5
Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi
Informasi oleh Bank Umum, Pedoman Penyelsaian Pengaduan
Nasabah.
Dari regulasi yang telah dikeluarkan oleh pihak
pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia sebagai bentuk
pengawasan terhadap pihak perbankan yang memanfaatkan
teknologi berupa penyediakan layanan internet banking,
diyakini hukum sangat berperan strategis. Bagaimanapun
hukum memiliki fungsi untuk mengatur kehidupan
masyarakat, sehingga membawa kearah suatu kondisi yang
tertib, aman dan penuh dengan keteraturan. Akan tetapi,
harus disadari hukum juga akan senantiasa mengikuti
dinamika perkembangan yang ada dalam masyarakat.
Penyesuaian hukum dapat berupa penerapan hukum itu
sendiri atau lebih dari itu dapat juga berupa upaya
melakukan pembentukan hukum baru atau dalam bahasa
hukum dikenal dengan istilah legislasi hukum.
Pemerintah tergerak untuk memberikan pengaturan hukum
terhadap cyber crime, yaitu dengan memberlakukan cyber law
melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang
disahkan pada tanggal 25 maret 2008.
Cyber crime yang merupakan suatu kejahatan yang
dilakukan tidak secara fisik melainkan dalam ruang
dunia maya (cyber space), yang dapat menimbulkan kerugian
secara materi maupun non materi dan mengganggu
kehidupan pribadi orang lain. Hindu menghormati hak
6
milik pribadi, tapi hak milik itu bersifat sosial,
karena hak milik pribadi pada hakekatnya adalah hak
milik Brahman (Tuhan menurut Hindu) yang diamanatkan
atau diberikan kepada orang yang kebetulan memilikinya.
Hindu juga menekankan hak-hak yang dimiliki manusia
salah satunya jaminan terhadap pribadi seseorang.
Apabila ada seseorang yang melakukan tindak pidana cyber
crime maka perbuatan itu dalam Hindu dimasukkan dalam
golongan perbuatan pidana yakni pencuri (adharmika), dan
perampokan (Sahasa/sahasikam).
Adharmika atau pencurian dalam Hindu yang tertuang
dalam dalam sastra suci Hindu yang merupakan hukum
positif Hindu yakni, Manawa Dharmasastra VIII.310:
“Adharmikam tribhir nyanyair nigrhniyat prayatnatah,nirodhanena bandhena vividhena vadhena ca”.
“Hendaklah ia selalu mengendalikan orang yangjahat dengan tiga cara, yaitu denganmemenjarakannya, dengan mengikatnya, dan denganberbagai cara hukuman badan”.
Berkaitan dengan pasal/sloka diatas dapat
diartikan yaitu yang jahat (adharmika), yaitu orang-
orang yang tak mematuhi peraturan (dharma/hukum)
seperti pencuri, yakni mengambil barang-barang yang
bukan miliknya.
Manawa Dharmasastra VIII.344:
“Aidram sthanam abhi prepsur yasac caksayam avyayam nopeksetaksanam api raja saha sikam naram”.
7
“Raja yang berkehendak memperoleh tahta dewa indradan kemasyuran yang kekal abadi, hendaknyasedikitpun tidak lali menghukum orang-orang berbuatsalah”.
Kutipan pasal/sloka diatas memberikan makna
terhadap Sahasa atau Sahasikam yakni orang-orang yang
melakukan kekerasan seperti perampokan. Sloka dalam
Manawa Dharmasastra VIII.344 berkaitan dengan sloka
VIII.332:
“Syat sahasam tvanvayavat prasabham karma yat krtam,niranvayam bhavet steyam hrtva pahnu yate ca yat”
“Kesalahan seperti dilukiskan yang dikerjakan dalamhal ada pemiliknya dan dengan kekerasan disebutperampokan, tetapi bila dilakukan selaki pemiliknyatidak ada adalah pencurian, demikian pula harta yanghak miliknya ditolak setelah diambil”.
Upaya perlindungan hukum yang telah dikeluarkan
pemerintah seperti UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE
terhadap kegiatan yang dilakukan dengan penyediaan
layanan internet banking, diyakini hukum sangat
berperan strategis. Bagaimanapun hukum memiliki fungsi
untuk mengatur kehidupan masyarakat, sehingga membawa
kearah suatu kondisi yang tertib, aman dan penuh dengan
keteraturan. Penerapan konsep Raksam dan tanggung jawab
Spiritual dapat digunakan sebagai dasar perlindungan bagi
nasabah bank baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan
Rakyat (BPR) yang sudah memberikan layanan berupa
internet banking.
8
Konsep Raksam yang menurut Hindu yang berarti
memberikan kebaikan untuk semua atau memberikan
manfaat. Filososi dari Raksam yang ingin memberikan
kesejahteraan, kenyamanan, keamanan bagi semua pihak
tanpa ada benturan kepentingan. Penerapan tanggung
jawab Spiritual dalam kaitannya dengan perlindungan
nasabah karena makna spiritual sangat universal, yang
secara etimologinya Spiritual berarti sesuatu yang
mendasar, penting dan mampu menggerakkan serta memimpin
cara berpikir dan bertingkah laku seseorang agar lebih
baik. Tanggung jawab spiritual merupakan energi Brahman
(Tuhan menurut Hindu) yang menuntunaktivitas
kehidupanyang lebih bermoral dengan berdoa, bekerja
keras, belajar dan bersyukur. Penerapan konsep Raksam
dan tanggung jawab spiritual diharapkan membawa energi
di dalam pengelolaan perbankan yang dapat melindungan
nasabah bank.
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas yang
menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimanakah esensi dari konsep Raksam dan
Tanggung jawab Spiritual dalam penggunaan internet
banking?
2. Bagaimanakah implementasi dari konsep Raksam dan
Tanggung jawab Spiritual di Bank Perkreditan Rakyat
(BPR) di Bali?
9
1.3. Tujuan Khusus Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini
adalah:
1. Menganalisis esensi dari konsep Raksam dan
Tanggung jawab Spiritual agar dapat diterapkan
dalam penggunaan internet banking?
2. Menganalisis implementasi dari konsep Raksam dan
Tanggung jawab Spiritual di Bank Perkreditan Rakyat
(BPR) di Bali?
1.4. Urgensi Penelitian
Berkaitan dengan konsep Raksam dan tanggung
jawab spiritual menurut nilai-nilai Hindu, bahwa dalam
agama Hindu mengatur juga mengenai perlindungan
konsumen dalam hal ini nasabah BPR yang berlandaskan
Dharma yang dapat menciptakan keharmonisan tanpa ada
benturan yang dapat merugikan semua pihak, sehingga
kepentingan para pihak akan terlindungi. Berkaitan
dengan perlindungan dan tanggung jawab hukum menurut
Hindu dasar hukumnya dapat dilihat dalam Manawa
Dharmasastra, Bhagawad Gita, dan Atharwaveda, yang
menyebutkan:
Manawa Dharmasastra VIII.306:
“Raksan dharmena bhutani raja vadhyams ca ghatayan, yajatehararharyajnaih sahasra sata daksinaih”.
10
“Raja yang melindungi segala mahluk sesuai menuruthukumnya dan menghukum mereka yang patut dihukum,sebagai perbuatan yajna yang setiap harinyaratusan ribu dipersembahkan sebagai bayaran”.
Istilah “Raksam” yang artinya memberi perlindungan
demi kepentingan semua mahluk hidup (bhutani), membela
kepentingan dharmena yang memiliki arti bertindak
sesuai dengan dharma yaitu sesuai dengan kebenaran.
Bhagawad Gita III.4:
“Tanpa kerja orang tidak akan mencapai kebebasan,demikian juga ia tidak akan mencapai kesempurnaan,karena menghindari kegiatan kerja” Atharwaveda XX.18.3:
“Tuhan hanya menyayangi orang yang bekerja kerasdan tidak menyukai orang yang malas bekerja. Orangyang senantiasa bekerja berdasarkan kesadaranmemperoleh kebahagiaan yang tertinggi”.
Makna kutipan sloka diatas memberi energi bagi
pengelola BPR, konsep tanggung jawab Spiritual dalam
mengelola BPR bermakna: Berdoa, Bekerja, Belajar, dan
Bersyukur akan memberikan kekuatan dalam
pengelolaannya, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan
nasabah terhadap BPR bahwa dana yang dipercayakan akan
dikelola dan dijaga secara baik, benar, jujur dengan
penuh rasa tanggung jawab.
11
1.5 Temuan Yang Ditargetkan Objek
Penelitian
SegiPenelitian
Temuan yangDitargetkan
Antisipasi yangDikontribusikanpada Bidang Ilmu
BPR Kajian konsep Perlindungan hukum dan Tanggungjawab spiritual berdasarkan nilai-nilai Hindu di BPR diBali
Model Perlindungan Hukum dan Tanggungjawab spiritual BPR
Konsep Perlindungan Hukum dan Tanggungjawab spiritual berdasarkan nilai-nilai Hindu di BPR di Bali
Model Perlindungan Hukum dan Tanggungjawab spiritual BPR
Tersusunnya modelPerlindungan Hukum dan Tanggungjawab spiritual berdasarkan nilai-nilai Hindudi BPR di Bali
Terbentuknya model Perlindungan Hukum dan Tanggungjawab piritual BPR
Masalah sosial masyarakat
Implementasi dan penambahan modal perlindungan hukum dan tanggungjawab spiritual pengguna internet bangking berdasarkan nilai-nilai hindu dengan kondisi dan daerah masyarakat
Kajian model diimplementasik
Implementasi konsep perlindungan hukum bagi pengguna internet banking
Diterapkan pada BPR di Bali
Tersusunnya manual pelaksanaan modelpenggunaan internet banking
Tersusunnya struktur kelembagaan, job description, kewenangan dan SOP dalam pengelolaan lembaga
12
an dengan pemerintah daerah stakeholder dengan masyarakat
1.6. Luaran Penelitian
1. Database tentang konsep perlindungan hukum dan
tanggung jawab spiritual berdasarkan nilai-nilai
Hindu dan indikator sosial, ekonomi dan budaya
dalam pembentukan pengusaha sosial yang bermoral di
BPR Bali.
2.Menjadi bahan pertimbangan dalam upaya
mengembangkan model perlindungan hukum dan tanggung
jawab spiritual berdasarkan nilai-nailai Hindu dan
pengusaha sosial yang bermoral di lingkungan BPR.
3. Hasil ditemukannya konsep perlindungan hukum
(Raksam) dan tanggung jawab Spiritual dalam
pengunaan internet banking berlandaskan nilai-nilai
Hindu ini diharapkan dapat sebagai dasar
tersusunnya manual pelaksanaan model.
4. Publikasi pada jurnal Ilmiah dan Procceding
Ilmiah.
1.7. Roadmap Penelitian
a. Kegiatan penelitian yang telah dilakukan pengusul
beberapa tahun sebelumnya dalam topik ini adalah:
13
Perlindungan Nasabah Bank Yang Dirugikan Akibat
Pembobolan ATM
b. Penelitian selanjutnya dengan topik adalah:
Relevansi Konsep Wrddhi Grhiyad Sebagai Dasar
Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Pada Lembaga
Perkreditan Desa Pakraman Di Bali
c. Penelitian yang direncanakan dalam usulan ini
adalah: Konsep Raksam Dan Tanggung Jawab
Spiritual Sebagai Dasar Penggunaan Internet
Banking
d. Rencana arah penelitian setelah kegiatan yang
diusulkan adalah: Agar Dibuatkan Dan Disusun
Peraturan Pemerintah Provinsi Bali Agar Nilai-
Nilai Hindu Dapat Diterapkan Di Dalam Operasional
Perbankan Khususnya BPR Di Bali.
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Teori Perlindungan Hukum
Secara etimologis perlindungan diartikan
sebagai tempat berlindung, perbuatan
melindungi4. Dalam menganalisa perlindungan hukum
bagi rakyat di Indonesia, Philipus M.Hadjon
mengatakan : “Bahwa ada dua macam perlindungan hukum
bagi rakyat yaitu perlindungan hukum yang preventif dan
perlindungan hukum yang represif”5 Lebih lanjut4 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta:Ce.ke Delapan, Balai
Pustaka,1996,hlm.5955 Philipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia,
Percetakan M Print , Edisi Khusus, Surabaya ,2007:214
Philipus M. Hardjon mengemukakan, dimana perlindungan
hukum dapat dilakukan dalam wujud perlindungan hukum
preventif. Artinya ketentuan hukum dapat dihadirkan
sebagai upaya pencegahan atas tindakan pelanggaran
hukum. Upaya pencegahan diimplementasikan dengan
membentuk aturan-aturan hukum yang sifatnya normatif.
Dalam hubungannya dengan perlindungan hukum
preventif atas data pribadi nasabah dalam
penyelenggaraan layanan internet banking dapat diuraikan
dari dua pendekatan, yakni :6
1. Perlindungan hukum dengan pendekatan self regulation.
Perlindungan hukum atas data pribadi nasabah dalam
penyelenggaraan layanan internet banking dengan self
regulation pada dasarnya dilihat dari aspek
pendekatan pengaturan hukum secara internal dari
penyelenggara layanan internet banking itu sendiri.
2. Perlindungan hukum dengan pendekatan goverment
regulation.
Perlindungan hukum atas data pribadi nasabah dalam
penyelenggaraan internet banking dengan pendekatan
goverment regulation menitikberatkan pada sekumpulan
peraturan yang dibentuk oleh pihak pemerintah yang
memiliki otoritas untuk membentuk peraturan
tersebut.
Dalam beberapa peraturan perundang-undangan dapat
ditemukan konsep perlindungan, seperti dalam Undang-6 Budi Agus Riswandi, Aspek Hukum Internet Banking,PT Raja Grafindo
Persada,Yogyakarta, 200515
Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
Pasal 1 butir 1 menyebutkan : “Perlindungan Konsumen
adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian
hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.
Teori perlindungan hukum dalam penelitian ini
berdasarkan perlindungan hukum menurut Undang-Undang
No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menegaskan
bahwa bank didalam menjalankan usahanya dengan baik
agar dapat memberikan perlindungan hukum terhadap
kepentingan masyarakat, terutama kepentingan nasabah
dari yang bersangkutan dengan memegang prinsip kehati-
hatian. Menurut ketentuan Pasal 2 UU No. 10 Tahun 1998
dikemukakan, bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan
usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan prinsip
kehati-hatian. Dari ketentuan ini, menunjukkan bahwa
prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting
yang wajib diterapkan dan dilaksanakan oleh bank di
dalam menjalankan usahanya, dalam arti harus selalu
konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-
undangan di bidang perbankan berdasarkan
profesionalisme dan itikad baik.
2.2. Konsep Perlindungan Hukum menurut Hindu atau
Raksam
Konsep perlindungan hukum menurut hindu atau
Raksam menurut nilai-nilai Hindu, bahwa dalam agama
Hindu mengatur juga mengenai perlindungan konsumen
dalam hal ini nasabah BPR yang berlandaskan Dharma
16
yang dapat menciptakan keharmonisan tanpa ada benturan
yang dapat merugikan semua pihak, sehingga kepentingan
para pihak akan terlindungi. Berkaitan dengan
perlindungan hukum menurut Hindu dasar hukumnya dapat
dilihat dalam Manawa Dharmasastra.
Manawa Dharmasastra VIII.306:
“Raksan dharmena bhutani raja vadhyams ca ghatayan, yajatehararharyajnaih sahasra sata daksinaih”.
“Raja yang melindungi segala mahluk sesuai menuruthukumnya dan menghukum mereka yang patut dihukum,sebagai perbuatan yajna yang setiap harinyaratusan ribu dipersembahkan sebagai bayaran”.
Istilah “Raksam” yang artinya memberi perlindungan
demi kepentingan semua mahluk hidup (bhutani), membela
kepentingan dharmena yang memiliki arti bertindak
sesuai dengan dharma yaitu sesuai dengan kebenaran.
2.3. Konsep Tanggung Jawab Spiritual menurut Hindu atau
Sadhana
Agama adalah hukum moral dengan disiplin
spiritual (Sadhana) yang menuntun kehidupan ini dan
secara sederhana kehidupan beragama adalah bagaimana
mengaktualisasikan cinta kasih dan mengabdian. Sikap
dan perilaku bermoral dengan diikuti disiplin spiritual
(Sadhana) merupakan energi Brahman/Tuhan yang menuntun
aktivitas kehidupan BPR yang sehat. Artinya manusia
dalam hal ini para pengelola BPR agar tumbuh dan
berkembang keyakinan bahwa BPR dapat menjalankan17
operasionalnya dengan baik dan berhati-hati sehingga
dapat mengelola BPR yang sehat, selebihnya diserahkan
kepada kehendak Tuhan. Keputusan tentang hasil (phala)
dari pengelolaan usaha (karma) yang dilaksanakan oleh
BPR, diyakini dan dimaknai sebagai karunia terbaik dari
Tuhan.
Pembinaan disiplin spiritual (Sadhana)
adalah menggugah pikiran dan hati para pengelola BPR
agar memiliki persepsi, memiliki keyakinan bahwa
meletakkan harapan, kerja keras dan doa akan
mengantarkan BPR untuk mencapai kesuksesan. Semangat
ini dapat dilihat dalam Sloka Bhagawad Gita dan
Atharwaveda, sebagai berikut:
Bhagawad Gita.III.4
Tanpa kerja orang tidak akan mencapai kebebasan,demikian juga ia tidak akan mencapai kesempurnaan,karena menghindari kegiatan kerja.
Atharwaveda, XX. 18.3Tuhan hanya menyayangi orang yang bekerja kerasdan tidak menyukai orang yang malas bekerja.Orang yang senantiasa bekerja berdasarkankesadaran memperoleh kebahagiaan yangtertinggi.
Kutipan Sloka ini memberikan energi untuk
mengelola BPR dengan disiplin spirituan (Sadhana) agar
melahirkan BPR-BPR yang sehat. Konsep Sadhana yang
diterapkan dalam operasional BPR yakni: Berdoa,
Bekerja, Belajar, dan Bersyukur akan dapat memberikan
kekuatan dalam menjalankan swadharma masing-masing,18
sehingga dapat meningkatkan kepercayaan nasabah
terhadap BPR bahwa dana yang dipercayakan pada lembaga
tersebut akan dikelola secara baik, benar dan jujur,
yang pada akhirnya akan melahirkan BPR yang
menguntungkan dan sehat. Wujud dari konsep Sadhana ini
sesuai dengan Rgveda II.5.7 yang menyatakan:
”Svah svaya dhayase krnutam rtvig rtvijam, stomam yajnam cadaram vanema rarima vayam”.
(Kuatkanlah tubuhmu, percaya diri danberdisiplinlah kamu. Lakukan pemujaan pada Tuhandengan teratur. Aku akan menganugrahkan uang untukengkau dana puniakan. Akhirnya engkau akanmemperoleh penghargaan dan kemakmuran).
2.4. Teori Bank
Pengertian bank secara otentik telah
dirumuskan di dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10
tahun 1998 pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa : “bank
adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk
lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat
banyak”7. Lebih lanjut dalam perpustakaan hukum
perbankan terdapat beberapa pendapat para ahli mengenai
definisi bank, antara lain :
Bank merupakan salah satu badan usaha
lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan
jasa-jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik
7 Kasmir, Manajemen Perbankan, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta2008:23
19
dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang
dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan
memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang
giral8.
Bank adalah suatu badan yang bertujuan
untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat
pembayarannya sendiri atau dengan uang yang
diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan
mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral9
Dari beberapa pengertian tersebut, jelasnya bahwa bank
berfungsi sebagai “financial intermediary” dengan usaha utama
menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta
memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas
pembayaran. Dua fungsi itu tidak dapat dipisahkan.
Sebagai badan usaha, bank akan selalu berusaha
mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha
yang dijalankannya. Sebaliknya sebagai lembaga
keuangan, bank mempunyai kewajiban pokok untuk menjaga
kestabilitas nilai uang, mendorong kegiatan ekonomi,
dan perluasan kesempatan kerja.
Jenis-Jenis Bank
Dalam ketentuan UU No. 10 tahun 1998
tentang Perbankan, pada pasal 5 ayat (1) menyebutkan :
bank menurut jenisnya dibagi 2 yakni :
a. Bank Umum8 O.P Simorangkir dalam Sentosa Sembiring,Hukum Perbankan, Mandar
Maju 2000:19 G.M Verry Stuart dalam Hermansyah, Kencana Prenada Media
Group, Jakarta 2005:5820
Hal ini dijabarkan dalam pasal 1 angka 3 UU
Perbankan yang mengemukakan bank umum adalah “bank
yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional
dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam
kegiatannya memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas
pembayaran”.
b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
Hal ini dijabarkan dalam pasal 1 angka 4 UU
Perbankan yang mengemukakan, bank Perkreditan Rakyat
adalah “bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang
dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu
lintas pembayaran”.
2.5. Teori Cyber Crime dan Internet
Cyber crime merupakan suatu kejahatan yang
menggunakan teknologi tinggi melalui sarana internet
yang dapat dilakukan dengan media komputer, dan tidak
terbatas pada suatu wilayah tertentu. Kejahatan dunia
maya atau cyber crime adalah kejahatan yang berkaitan
dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa
batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan
sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan pada
tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari
sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh
pengguna internet.
Cyber crime adalah upaya memasuki/menggunakan
fasilitas komputer/jaringan komputer tanpa ijin dan
21
melawan hukum atau tanpa menyebabkan perubahan atau
kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau
digunakan tersebut10. Menurut Andi Hamzah mengartikan
cyber crime sebagai kejahatan di bidang komputer secara
umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara
illegal11. Lebih lanjut pengertian kejahatan komputer
di definisikan oleh 3 ahli komputer yakni12: (a)
menurut Forester & Morrison (1994) mendefinisikan
kejahatan komputer sebagai aksi kriminal dimana
komputer digunakan sebagai senjata utama; (b) menurut
Girasa (2002), mendefinisiskan cyber crime sebagai aksi
kejahatan yang menggunakan teknologi komputer sebagai
komponen utama; (c) menurut Tavani (2000) memberikan
definisi cyber crime yang lebih menarik, yaitu kejahatan
dimana tindakan kriminal hanya bisa dilakukan dengan
menggunakan teknologi cyber dan terjadi di dunia cyber.
Definisi kejahatan perbankan berdasarkan
Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak
memberikan definisi tertentu tentang kejahatan
perbankan. Meski tidak memberikan definisi tentang
kejahatan perbankan, UU perbankan menetapkan 13
definisi dari Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A. Ketiga
belas kejahatan perbankan tersebut dapat digolongkan
10 http : // Saefudiendjsh.blogspot.com, Cyber Crime In Cyber Law Era, 200711 Andi Hamzah, Aspek – Aspek Pidana Dibidang Komputer, Sinar Grafika, Jakarta 1989: hal.12 Dikutip dari Goegle.com, Kejahatan Dunia maya (Cyber Crime), diakses tanggal 23 Januari 2010
22
kepada 4 macam yaitu : (a) Kejahatan yang berkaitan
dengan perizinan, (b) Kejahatan yang berkaitan dengan
rahasia bank, (c) Kejahatan yang berkaitan dengan
administrasi, pengawasan dan pembinaan, (d) Kejahatan
yang berkaitan dengan usaha bank.
Dalam kamus teknologi informasi disebutkan
bahwa cyberspace adalah ruang maya tempat bertemunya
jutaan pikiran manusia di jalan raya informasi yang
menghubungkan komputer-komputer di seluruh dunia. Pada
cyberspace ini dapat diakses berbagai macam informasi
dan bertukar informasi melalui jaringan yang terhubung
ke seluruh dunia. Bahkan dapat dilakukan transaksi
(teleshopping), diskusi (teleconference), tanya jawab dalam
sebuah mailing list community, atau sekedar bercakap-cakap
(chating).
Internet adalah sistem informasi global
yang menghubungkan berbagai jaringan komputer secara
bersama-sama dalam suatu ruang global berbasis internet
protokol. Internet merupakan jaringan luas dari
komputer yang lazim disebut dengan worldwide network, juga
merupakan jaringan komputer yang terhubung satu sama
lain melalui media komunikasi, seperti kabel telepon,
serat optik, satelit ataupun gelombang frekuensi.
Jaringan komputer ini dapat berukuran kecil13.
Internet banking merupakan salah satu produk
perbankan elektronik yang ditawarkan untuk memberikan13 Balian Zahab, Bandung, 2009, dikutip dari institute Komputer Indonesia, 1981:hal.1.
23
kemudahan bagi nasabah dalam melakukan transaksi
perbankan non tunai melalui komputer dan jaringan
internet.
BAB 3. METODE PENELITIAN
3.1. Diagram Fishbone
Diagram ”Tulang Ikan” atau Fishbone diagram
sering pula disebut Ishikawa diagram sehubungan dengan
perangkat diagram sebab akibat ini pertama kali
diperkenalkan oleh Prof. Kaoru Ishikawa dari Jepang.
Gasversz (1997: 112) mengungkapkan bahwa ”Diagram sebab
akibat ini merupakan pendekatan terstruktur yang
memungkinkan dilakukan suatu analisis lebih terperinci
dalam menemukan penyebab-penyebab suatu masalah,
ketidaksesuaian, dan kesenjangan yang ada. Selanjutnya
diungkapkan bahwa diagram ini bisa digunakan dalam
situasi: 1) terdapat pertemuan diskusi dengan
menggunakan brainstorming untuk mengidentifikasi
mengapa suatu masalah terjadi, 2) diperlukan analisis
lebih terperinci terhadap suatu masalah, dan 3)
terdapat kesulitan untuk memisahkan penyebab dan
akibat. Berikut disarikan dari Gasversz (1997, 112:114)
tentang langkah-langkah penggunaan diagram Fishbone.
1) Dapatkan kesepakatan tentang masalah yang terjadi
dan diungkapkan masalah itu sebagai suatu pertanyaan
masalah (problem question).
24
2) Bangkitkan sekumpulan penyebab yang mungkin, dengan
menggunakan teknik brainstorming atau membentuk
anggota tim yang memiliki ide-ide berkaitan dengan
masalah yang sedang dihadapi.
3) Gambarkan diagram dengan pertanyaan masalah
ditempatkan pada sisi kanan (membentuk kepala ikan)
dan kategori utama seperti: material, metode,
manusia, mesin, pengukuran dan lingkungan
ditempatkan pada cabang-cabang utama (membentuk
tulang-tulang besar dari ikan). Kategori utama ini
bisa diubah sesuai dengan kebutuhan.
4) Tetapkan setiap penyebab dalam kategori utama yang
sesuai dengan menempatkan pada cabang yang sesusai.
5) Untuk setiap penyebab yang mungkin, tanyakan
”mengapa?” untuk menemukan akar penyebab, kemudian
daftarkan akar-akar penyebab masalah itu pada
cabang-cabang yang sesuai dengan kategori utama
(membentuk tulang-tulang kecil dari ikan). Untuk
menemukan akar penyebab, kita adapat menggunakan
teknik bertanya mengapa lima kali (Five Why).
6) Interpretasikan diagram sebab akibat itu dengan
melihat penyebab-penyebab yang muncul secara
berulang, kemudian dapatkan kesepakatan melalui
konsensus tentang penyebab itu. Selanjutnya fokuskan
perhatian pada penyebab yang dipilih melalui
konsensus itu.
25
7) Terapkan hasil analisis dengan menggunakan diagram
sebab-akibat itu dengan cara mengembangkan dan
mengimplementasikan tindakan korektif, serta
memonitor hasil-hasil untuk menjamin bahwa tindakan
korektif yang dilakukan itu efektif karena telah
menghilangkan akar penyebab dari masalah yang
dihadapi.
Pada gambar diperlihatkan gambaran umum tentang
model tulang ikan
Gambar 3.3. Model Tulang Ikan
3.2. Metode Penelitian Tahun 1
3.2.1. Tujuan
Penelitian ini bertujuan untuk : (1)
Menghasilkan model perlindungan hukum dan
26
- Target : Menggali konsepperlindungan hukum dantanggung jawab spiritualsebagai dasar penggunaaninternet bangking.
- Kegiatan : mengkaji konsepperlindungan hukum dantanggungjawab spiritualsebagai dasar penggunaaninternet banking berlandaskannilai-nilai Hindu di BPR diBali.
- Indikator keberhasilan :ditemukan-nya konsepperlindungan hukum (raksam) dan
- Target : uji konsepbunga perlindungan hukumdan tanggung jawabspiritual.
- Kegiatan : penerapankonsep perlindunganhukum (raksam) dantanggungjawab spiritualpada penggunaan internetbangking yangberlandaskan nilai-nilaihindu
- Indikatorkeberhasilan : Konsepperlindungan hukum
Tahun I
Tahun II
Tahun I
Tahun II
tanggungjawab spiritual yang sesuai dengan
kondisi masyarakat setempat, (2) Menghasilkan
pola kemitraan antara pemerintah, stakeholder
dan masyarakat meliputi: struktur kelembagaan,
pembagian tugas, fungsi dan kewenangan
3.2.2. Metode
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
: (1) Action Research, (2) Tehnik Participatory Rural
Apraisal, (3) Focus Group Discussion (FGD) dan (4)
Triangulasi. Penelitian ini akan berlangsung selama
satu tahun (tahun kedua), Proses implementasi
didampingi oleh suatu tim fasilitator yang
bersifat multidisiplin. Tim pendamping sebaiknya
terdiri dari laki-laki dan perempuan. Peran
utama Tim pendamping adalah mendampingi
mahasiswa sebagai calon pengusaha sosial dan
masyarakat sebagai mitra dalam melaksanakan
sosial kewiusahaan dari perguruan tinggi. Peran
tim pendamping pada awal proses sangat aktif
tetapi akan berkurang selama proses berjalan
sampai masyarakat sudah mampu melanjutkan
kegiatannya secara mandiri. (Chambers, 2001;
DitjenNak, 2000; Ndraha, T. 1982)
DAFTAR PUSTAKA
Andi Hamzah, 1989, Aspek-Aspek Pidana Dibidang Komputer, Sinar Grafika, Jakarta
27
Balian Zahab, Bandung, 2009, dikutip dari institute Komputer Indonesia, 1981
Budi Agus Riswandi, 2005, Aspek Hukum Internet Banking, PT Raja Grafindo Persada, Yogyakarta.
Dikutip dari http://www.fdic.gov.html/,Diakses tanggal 14 Agustus 2010
Dikutip dari Goegle.com, Kejahatan Dunia maya (Cyber Crime), diakses tanggal 23 Januari 2010
G.M Verry Stuart dalam Hermansyah, 2005, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
http : // Saefudiendjsh.blogspot.com, Cyber Crime In Cyber Law Era, 2007
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta:Ce.ke Delapan, Balai Pustaka,1996
Kasmir, 2008, Manajemen Perbankan, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta
Khairil Aswan Harahap, 2009, Perlindungan Hukum Nasabah Bank dalam Cyber Crime
Komunitas Pelopor Perubahan Peradaban, (Law Study Forum(LSF)), Cyber Crime In Cyber Law Era, <http : //Saufidiendjsh. Blogspot.com> diakses tanggal 21Juli 2010
O.P Simorangkir dalam Sentosa Sembiring, 2000, HukumPerbankan, Mandar Maju
Philipus M.Hadjon, 2007, Perlindungan Hukum Bagi RakyatIndonesia, Percetakan M Print , Edisi Khusus,Surabaya
Kitab Suci:
28
Manawa DharmasastraBhagawad GitaSarasamuscaya
Undang-Undang:Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang PerbankanUndang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi danTransaksi ElektronikUndang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen
29
