149
SKRIPSI KINERJA PENYULUH KELUARGA BERENCANA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MAKASSAR Rima Melati Haris 2015.236.00.045 PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK KONSENTRASI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA MAKASSAR 2019

KINERJA PENYULUH KELUARGA BERENCANA PADA

Embed Size (px)

Citation preview

SKRIPSI

KINERJA PENYULUH KELUARGA BERENCANA PADA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA KOTA MAKASSAR

Rima Melati Haris

2015.236.00.045

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

KONSENTRASI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

MAKASSAR

2019

iv

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmani rohim

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarkatuh

Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat dan karunia-Nya yang telah

diberikan kepada penulis, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul

“Kinerja Penyuluh Keluarga Berencana Pada Dinas Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana Kota Makassar” ini dapat diselesaikan.

Selain itu merupakan salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana

strata satu (S1) di Program Studi Ilmu Administrasi Publik konsentrasi

Manajemen Sumber Daya Manusia, di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi

Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) Makassar. Penyusunan dan

penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan

dari berbagai pihak lainnya. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis

dengan senang hati menyampaikan Jazakumullahu Khairan (semoga Allah

membalasmu dengan kebaikan) dan Terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Amir Imbaruddin, M.DA., Ph.D, selaku Ketua Sekolah

Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Makassar

2. Bapak Dr. Alam Tauhid Syukur, S.Sos., M.Si, selaku Ketua

Program Studi Ilmu Administrasi Publik tingkat Strata Satu.

3. Bapak Dr. Muttaqin, MBA selaku Penasehat Akademik.

v

4. Ibu Dr. Rohana Thahier, M.Pd selaku pembimbing yang telah

meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan

kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.

5. Ibu Dr. Andi Rasdiyanti, S.S., M.Pd selaku dosen STIA LAN

Makassar yang telah memberikan dukungan dan saran kepada

penulis.

6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen STIA LAN Makssar, yang telah

membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan selam

proses perkuliahan.

7. Segenap Civitas Akademik STIA LAN Makassar, atas pelayanan

yang diberikan selama proses registrasi awal, perkuliahan hingga

proses penyusunan skripsi.

8. Segenap Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kota Makassar yang telah memberikan izin penelitian

dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

9. Untuk keluarga tercinta Babe Haris dan Mama Uni untuk semua

do’a dan dukungannya dalam penyelesaian studi akhir penulis

semoga gelar ini bisa menjadi berkah dan kado terindah untuk

mereka. Untuk kakak-kakak tersayang Zaldy, Risma, Kiky dan

Rian atas bantuannya yang tak terhingga, untuk keponakan

tersayang Kao, Kimi, Al, El dan Agni semoga Allah selalu menjaga

kalian dan mengumpulkan kita semua hinggah ke Jannah-Nya.

Aamiin Allahumma Aamiin.

vi

10. Segenap rekan-rekan Mahasiswa STIA LAN Makassar Angkatan

2015, serta sahabat-sahabat bureng yang tercinta (Elsa, Nadya,

Rara, Jepot, Eni, Wira, Pewe, Lisa, Bunda, Indah, Tiva, Mia, Ime,

Dewi, Adel, Ismi) terimakasih atas kebersamaan, bantuan dan

kerjasama selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi

ini.

11. Untuk sahabat-sahabat tercinta Aliya, Tita, Muthia, Dwi, Caca,

Ikke, Pipi terimakasih atas bantuan, dukungan, dan motivasinya

atas penyusunan skripsi ini.

12. Dan kepada teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu

persatu yang senantiasa membantu dalam penyelesaian studi

penulis.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan,

semua ini didasarkan atas keterbatasan yang dimiliki penulis. Demi

perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis

terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah Subhanahu

Wata’ala penulis serahkan segalanya, semoga dapat bermanfaat

khususnya bagi penulis umumnya bagi pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 29 November 2018

Rima Melati Haris

vii

INTISARI

KINERJA PENYULUH KELUARGA BERENCANA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MAKASSAR

Penulis : Rima Melati Haris Pembimbing : Rohana Thahier

Penyuluh keluarga berencana merupakan faktor penting didalam menjalankan program keluarga berencana akan tetapi kinerja penyuluh keluarga berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar masih belum optimal. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja penyuluh keluarga berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar.

Penelitan ini menggunakan metode kualitaf yang bersifat deskriptif dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara, telaah dokumen, dan observasi. Adapun instrument pengumpulan data yang digunakan yaitu pedoman wawancara, pedoman telaah dokumen dan pedoman observasi serta teknik analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan, dan verifikasi. Setelah itu menguji keabsahan data dengan Teknik triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja penyuluh keluarga berencana secara keseluruhan berada dalam kategori baik namun masih ada beberapa indikator yang perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan kinerja penyuluh keluarga berencana. Kata kunci : Kinerja, Kinerja Penyuluh Keluarga Berencana, Keluarga Berencana

viii

ABSTRACT

THE PERFORMANCE OF FAMILY PLANNING COUNSELORS TOWARDS DEPARTMENT OF POPULATION CONTROL AND FAMILY PLANNING IN MAKASSAR CITY

Author : Rima Melati Haris Supervisor : Rohana Thahier

Family planning counselors are an important factor in carrying out family planning programs, but the performance of family planning counselors towards Department of Control of Population and Family Planning in Makassar City are still not optimal. Based on these problems, this research aims to determine and analyze the performance of family planning counselors at the Department of Control of Population and Family Planning in Makassar.

The research method used in this research is descriptive quality method. Data collection methods used in this research are interviews, document review and observation. Meanwhile, data collection instruments used in this research are interview guidelines, guidelines for reviewing documents and observation guidelines. Moreover, data analysis techniques used in this research are conducted by means of data reduction, data presentation, conclusions drawing and verification. After that, the validity of the data is tested by using the triangulation technique.

The results of this research indicated that the overall performance of family planning counselors was in a good category but there were still several indicators that need to be improved to maximize the performance of family planning counselors.

Keywords : Performance, Performance of Family Planning Counselors, Family Planning

ix

ix

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUl .......................................................................... i

LEMBAR PENGESAHAN .............................................................. ii

LEMBAR PERNYATAAN .............................................................. iii

KATA PENGANTAR ...................................................................... iv

INTISARI ....................................................................................... vii

ABSTRACT ................................................................................... viii

DAFTAR ISI ................................................................................... ix

DAFTAR TABEL ............................................................................ xi

DAFTAR GAMBAR ....................................................................... xii

DAFTAR DIAGRAM ...................................................................... xiii

BAB I PENDAHULUAN ................................................................. 1

A. Latar Belakang.................................................................. 1

B. Rumusan Masalah ............................................................ 10

C. Tujuan Penelitian .............................................................. 10

D. Manfaat Penelitian ............................................................ 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ........................................................ 12

A. Tinjauan Teori ................................................................... 12

1. Konsep Manajemen .................................................... 12

2. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia ............... 17

3. Konsep Manajemen Kinerja ........................................ 22

4. Konsep Kinerja ............................................................ 25

5. Konsep Penyuluh Keluarga Berencana ....................... 32

B. Deskripsi Fokus Penelitian ............................................... 43

C. Kerangka Konsep ............................................................. 47

D. Pertanyaan Penelitian ....................................................... 49

BAB III DESAIN DAN PROSEDUR PENELITIAN ......................... 50

A. Pendekatan Penelitian ...................................................... 50

B. Desain Penelitian .............................................................. 50

x

x

C. Sumber Data..................................................................... 51

D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data ........................ 52

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .............................. 54

F. Keabsahan Data ............................................................... 56

BAB IV HASIL PENELITAN .......................................................... 57

A. Deskripsi Singkat Lokus/Objek Penelitan ......................... 57

B. Karakteristik Sumber Data ................................................ 65

C. Hasil Analisis Data ............................................................ 67

BAB V PEMBAHASAN .................................................................. 90

BAB VI PENUTUP .................................................................... 101

A. Kesimpulan .................................................................. 101

B. Saran ........................................................................... 102

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................

xi

DAFTAR TABEL

Tabel 1 10 Negara Dengan Jumah Penduduk Terbanyak di Dunia

2018….................................................................................................. 2

Tabel 2 Jumlah Pegawai Penyuluh Keluarga

Berencana……………………………………………….……….............. 7

Tabel 3 Realisasi Indikator

Kinerja…………………………...……………………..………………….. 8

Tabel 4 Rekapitulasi Daftar Hadir Penyuluh Keluarga

Berencana…….................................................................................... 9

Tabel 5 Rencana Kegiatan

Penelitian………………………………………………….………............. 50

xii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi .............................................................. 63

Gambar 2 Laporan Kegiatan PKB melalui E-Visum ............................. 70

Gambar 3 Daftar Rekapitulasi PKB Yang Mengikuti LDU .................... 72

Gambar 4 Kegiatan Penyuluhan .......................................................... 75

Gambar 5 Rapat Koordinasi ................................................................. 78

Gambar 6 Pelatihan Sub PPKBD dan Kader KB .................................. 81

Gambar 7 Capian Peserta KB Aktif ...................................................... 84

Gambar 8 Data Pencapaian Peserta KB .............................................. 85

Gambar 9 Rapat Staf ........................................................................... 88

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada umumnya di negara berkembang, masalah utama yang terjadi

adalah masalah tingginya laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan

penduduk merupakan perubahan jumlah penduduk dalam suatu wilayah

tertentu setiap tahunnya. Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia

semakin hari semakin meningkat. Di Indonesia sendiri dalam empat tahun

terakhir telah mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup meningkat.

Berdasarkan data dari sensus penduduk yang dikeluarkan oleh

Badan Pusat Statistik Nasional pada tahun 2015 jumlah penduduk

Indonesia sebanyak 255.500.500 jiwa, tahun 2016 sebanyak 258.700.000

jiwa, tahun 2017 sebanyak 262.000.000 jiwa. Sedangkan untuk tahun

2018 jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 266.927.712 jiwa

(Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB (UN DESA), 2018,

Population, https://www.un.org/development/desa/en/key-

issues/population.html, diakses pada tanggal 12 September 2018).

Dikarenakan jumlah penduduk Indonesia yang terus meningkat

membuat negara Indonesia menjadi negara dengan jumlah penduduk

tertinggi ke empat di dunia setelah negara China, India dan Amerika

Serikat. Berikut terlampir sepuluh negara dengan jumlah penduduk

terbanyak di dunia selama tahun 2018.

2

Tabel 1 10 Negara Dengan Jumlah Penduduk Terbanyak Di Dunia 2018

Sumber : Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB (UN DESA) 2018

Pertumbuhan jumlah penduduk yang meningkat disebabkan oleh

beberapa faktor. Pertama, angka kelahiran yang terus meningkat.

Kemajuan di bidang kedokteran dapat menyebabkan tingkat kelahiran

rata-rata naik. Hal ini dikarenakan berbagai perawatan kesuburan sudah

tersedia dan adanya solusi yang efektif untuk masalah infertilitas yang

dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya pembuahan. Penduduk yang

menikah dini juga berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk yang

meningkatkan kemungkinan memiliki banyak anak.

Kedua, angka kematian yang menurun adalah salah satu faktor

utama kelebihan penduduk. Perawatan medis yang semakin maju dan

canggih, tentunya peluang penyakit-penyakit dapat disembuhkan semakin

besar. Hal ini tentunya membuat angka kematian berkurang dan harapan

hidup manusia semakin meningkat. Ketiga, pendidikan yang kurang.

Faktor pendidikan juga dapat menyebabkan pertumbuhan jumlah

NO NEGARA POPULASI

1 China 1.296.166.707

2 India 1.257.902.871

3 Amerika Serikat 328.618.174

4 Indonesia 266.927.712

5 Brazil 213.219.775

6 Pakistan 200.234.439

7 Nigeria 213.219.775

8 Bangladesh 196.107.056

9 Rusia 146.467.279

10 Jepang 126.193.271

3

penduduk yang tinggi. Penduduk yang kurang pendidikan gagal untuk

memahami kebutuhan dalam mengekang pertumbuhan penduduk.

Metode pengendalian kelahiran dan keluarga berencana tidak mencapai

dalam bagian buta huruf masyarakat. Penduduk yang berpendidikan

strata dapat membuat keputusan yang lebih bertanggung jawab tentang

pernikahan dan melahirkan. Oleh karena itu, pendidikan adalah alat yang

efektif untuk mengekang pertumbuhan penduduk yang tinggi.

Bertambahnya jumlah penduduk akan mengakibatkan kondisi

dimana penduduk dalam suatu daerah akan menjadi sangat padat. Jika

jumlah penduduk menjadi sangat padat dan tidak diimbangi dengan

beberapa aspek mobilitas yang baik seperti aspek kesehatan, aspek

ekonomi, bahkan jumlah lapangan kerja yang terbatas, tentunya akan

mengakibatkan meningkatnya tingkat kemiskinan dan masyarakat akan

hidup dengan kondisi yang tidak kondusif untuk kedepannya.

Berdasarkan data yang telah di keluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kota

Makassar tahun 2018, laju pertumbuhan penduduk yang tidak di imbangi

dengan aspek kesehatan dapat dilihat pada tahun 2017 angka kelahiran

bayi mencapai 20.018 jiwa adapun bayi yang baru lahir dan menderita gizi

buruk mencapai 6738 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk yang tidak

diimbangi dengan aspek ekonomi dapat dilihat pada tahun 2017 tingkat

kemiskinan telah mencapai angka 366.430 KK. Laju pertumbuhan

penduduk yang tidak diimbangi dengan jumlah lapangan kerja dapat

dilihat dari meningkatnya jumlah pengangguran setiap tahunnya, pada

tahun 2017 jumlah pengangguran sudah mencapai angka 224.885 orang.

4

Untuk dapat mengatasi beberapa masalah penyebab terjadinya laju

pertumbuhan penduduk sebagaimana telah penulis paparkan diatas,

maka pemerintah melakukan berbagai upaya dengan membuat kebijakan

agar pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

dapat terlaksana dengan baik dan harus dapat diimbangi dengan

peraturan pertumbuhan jumlah penduduk melalui keberhasilan program

keluarga berencana yang harus dilaksanakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga. Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana adalah proses, cara, dan tindakan untuk melaksanakan program Keluarga Berencana oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

Dimana keluarga berencana merupakan suatu upaya yang dilakukan

untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur

kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan

hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas (Peraturan

Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan

Sistem Informasi Keluarga).

Program Keluarga Berencana harus dilaksanakan karena jika

program keluarga berencana tersebut tidak terlaksana sebagaimana

mestinya akan berakibat pada laju pertumbuhan penduduk yang tidak

seimbang dan membawa tantangan besar seperti dalam meningkatkan

kesejahteraan rakyat, menciptakan kesempatan kerja, menghilangkan

5

1.430.000

1.440.000

1.450.000

1.460.000

1.470.000

1.480.000

1.490.000

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017

kemiskinan, meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan, meningkatkan

infrastruktur dan pelayanan publik.

Program Keluarga Berencana Nasional (PKBN) merupakan salah

satu program sosial dasar yang sangat penting artinya bagi kemajuan

suatu bangsa. Program ini memberikan kontribusi yang besar bagi

pembangunan sumber daya manusia pada masa kini dan masa yang

akan datang, dan menjadi sumber daya yang menjadi prasyarat bagi

kemajuan dan kemandirian bangsa.

Kota Makassar merupakan salah satu kota yang laju pertumbuhan

penduduknya meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data jumlah

penduduk dan laju pertumbuhan penduduk yang telah dikeluarkan oleh

Badan Pusat Statistik Kota Makassar pada tahun 2017, jumlah penduduk

di Kota Makassar meningkat sebanyak 1,32% dari tahun 2016.

Diagram 1 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut

Kecamatan di Kota Makassar 2015-2017

Sumber: Badan Pusat Statistik 2017

6

Dapat dilihat pada diagram diatas, pada tahun 2015 jumlah

penduduk di Kota Makassar mencapai 1.449.401 jiwa. Tahun 2016 jumlah

penduduk meningkat sebesar 1,39% menjadi 1.469.601 jiwa, dan di tahun

2017 meningkat lagi sebesar 1,32% menjadi 1.489.011 jiwa. Dengan

demikian perbandingan laju pertumbuhan penduduk di Kota Makassar

setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota

Makassar merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang

pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi

kewenangan daerah. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan

pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana

yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang

ditugaskan kepada daerah.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana juga

memiliki tugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang

pengendalian penduduk dan keluarga berencana (Peraturan Walikota

Makassar Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana).

Penyuluh KB ini memegang tugas yang sangat penting dalam

melaksanakan Program KB di lapangan. Penyuluh KB atau yang biasa

disingkat PKB, berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat

7

dengan mengajak, mengayomi dan memotivasi setiap keluarga untuk

mengikuti program KB sesuai dengan visi BKKBN Kota Makassar yaitu

menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan

penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas 2018 (bkkbn.go.id).

Keberhasilan pelaksanaan program KB Nasional selama ini tidak

terlepas dari petugas penyuluh KB. Keberhasilan PKB dalam

melaksanakan tugasnya harus didukung oleh kemampuan mereka dalam

penguasaan program KB terutama dalam menghadapi lingkungan yang

terus berubah (BKKBN, 2004). Untuk itu PKB harus meningkatkan

kinerjanya guna mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Berikut jumlah penyuluh keluarga berencana yang bertugas di Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:

Tabel 2 Jumlah Pegawai Penyuluh Keluarga Berencana pada Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar 2018

Penyuluh Keluarga

Berencana

Laki-laki Perempuan Jumlah

22 92 114

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar 2018

Dapat dilihat pada tabel diatas, jumlah penyuluh keluarga

berencana yang sebanyak 114 orang, jika dibandingkan dengan jumlah

cakupan wilayah kelurahan di Kota Makassar yang sebanyak 153, secara

langsung akan menghambat kinerja penyuluh keluarga berencana. Hal ini

disebabkan karena satu penyuluh keluarga berencana menangani dua

wilayah kerja. Sedangkan, idealnya satu wilayah ditangani oleh satu

sampai dua penyuluh keluarga berencana.

8

Penyebab diatas tentunya dapat mengurangi kinerja para penyuluh

KB, dikarenakan tidak adanya kesesuaian antara jumlah penyuluh

keluarga berencana dengan jumlah cakupan wilayah kerja, sehingga ada

beberapa penyuluh yang tidak dapat mencapai target sasaran kinerjanya.

Tabel 3 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Pasangan Usia

Subur Menjadi Peserta KB Bulan Juli, Agustus, September Tahun 2018

No Indikator Kinerja Satuan Juli Agustus September

1

Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif 65%.

PUS Aktif 69,29% 69,34% 69,40%

2

Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need) 5%.

PUS Tidak ber KB

7,16% 7,19% 7,18%

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar 2018

Berdasarkan wawancara awal dengan Kepala Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana diperoleh kesimpulan bahwa Kinerja

Penyuluh Keluarga Berencana masih belum optimal dimana capaian

setiap bulannya hanya meningkat sangat sedikit karena ada beberapa

penyuluh keluarga berencana yang menangani dua wilayah sekaligus

karena masih kurangnya jumlah penyuluh keluarga berencana untuk

menangani beberapa wilayah kelurahan di Kota Makassar hal ini

menyebabkan beban kerja penyuluh menjadi lebih banyak lagi, adapun

kurangnya tingkat kehadiran penyuluh di wilayah kerjanya yang

disebabkan beberapa hal seperti dinas luar dan tanpa keterangan.

Dimana semua itu tentunya akan menyebabkan kinerja penyuluh keluarga

9

berencana menjadi terhambat karena pada saat penyuluh tidak hadir

diwilayah kerjanya maka proses penyuluhan diwilayah tersebut akan

tertunda.

Maka dari itu, salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja

penyuluh KB, maka penyuluh KB tersebut harus memperhatikan

kehadiran di wilayah kerjanya. Karena jika penyuluh KB tidak masuk

kantor maka penyuluhan yang akan dilakukan di wilayahnya menjadi

terhambat. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini rekapitulasi daftar hadir

penyuluh KB bulan Juni-Agustus 2018.

Tabel 4

Rekapitulasi Daftar Hadir Penyuluh Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar

bulan Juni-Agustus 2018

Bulan Jumlah

Hari Kerja Jumlah

Penyuluh KB Jumlah Hadir

%

Juli 22 114 93,90%

Agustus 22 114 92,40%

September 22 114 92,60% Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar 2018

Berdasarkan pada tabel diatas, tercatat dari daftar hadir selama tiga

bulan terakhir, masih ada beberapa penyuluh keluarga berencana yang

kehadirannya tidak full setiap bulannya yang disebabkan izin, dinas luar

maupun tanpa keterangan hal ini mengakibatkan tanggung jawab

penyuluh keluarga berencana untuk melakukan pekerjaannya dilapangan

menjadi terhambat. Jadi dapat disimpulkan bahwa rendahnya tingkat

kehadiran penyuluh menyebabkan terhambatnya penyuluh melaksanakan

kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan Program

Keluarga Berencana Nasional.

10

Berdasarkan masalah-masalah yang telah penulis paparkan

sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang

berjudul: “Kinerja Penyuluh Keluarga Berencana pada Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka fokus permasalahan dapat

dirumuskan sebagai berikut: Bagaimanakah Kinerja Penyuluh Keluarga

Berencana Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakan penelitian ini ialah untuk memperoleh

jawaban atas pertanyaan fokus permasalahan yaitu untuk mengetahui dan

menganalisis Kinerja Penyuluh Keluarga Berencana Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan

referensi dan pembanding untuk penelitian selanjutnya terkait

masalah kinerja. Dan bagi para pembaca dapat dijadikan

sebagai tambahan pengetahuan.

11

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan

pemikiran untuk meningkatkan Kinerja Penyuluh Keluarga

Berencana Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kota Makassar.

12

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Konsep Manajemen

Sesungguhnya tidak ada bidang yang lebih utama dari kegiatan

manusia selain bermanajemen karena dengan manajemen maka tujuan

kerjasama organisasi dapat dicapai secara lebih efektif dan efisien.

a. Pengertian Manajemen

Berbicara masalah kinerja tidak terlepas dari manajemen jadi

sebelum membahas mengenai kinerja terlebih dahulu dibahas masalah

manajemen. Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya

mengatur.

Management is a distinct process consisting of planning, organizing,

actuating and controlling performed to determine and accomplish stated

objectives by the use human being and other resources. Artinya

manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-

tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian

yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang

telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-

sumber lainnya (Terry, 2010: 16).

13

Hasibuan (2006: 1) “Manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu”.

Berdasarkan teori yang telah di kemukakan oleh Hasibuan, ilmu

yang dimaksud disini merupakan sekumpulan pengetahuan tentang suatu

objek yang disusun secara sistematik oleh para ahli sebagai hasil dari

penelitian yang pernah mereka lakukan. Lalu, seni berkaitan dengan gaya

atau cara untuk melakukan suatu kegiatan, karena seorang manajer

mempunyai gaya kepemimpinannya sendiri yang berbeda dengan

manajer lainnya dalam mengelola suatu organisasi. Jadi dalam mengelola

manajemen sangat dibutuhkan ilmu dan seni untuk memanfaatkan segala

sumber daya yang ada secara lebih efektif dan efisien guna mencapai

tujuan organisasi.

Handoko (2011: 10) “Manajemen adalah bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan, dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, personalia, pengarahan, kepemimpinan dan pengawasan”.

Safroni (2012: 44) “Manajemen merupakan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dan proses penggunaan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan”.

Berdasarkan kedua pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa

manajemen selalu menjalankan fungsi-fungsinya guna mencapai tujuan

sebuah organisasi. Hal ini harus sesuai dengan proses yang dimulai

dengan perencanaan dan diakhiri dengan pengawasan.

Manajemen merupakan seluruh kegiatan di dalam suatu organisasi

yang melibatkan penyusunan dan pencapaian tujuan, penilaian prestasi

14

dan pengembangan suatu filosofi organisasi dalam melaksanakan

kegiatan yang memberi keyakinan terhadap keberadaan organisasi di

tengah suatu sistem sosial dimana organisasi itu berada (Harahap 2004:

4). Selain itu, manajemen juga merupakan perencanaan,

pengorganisasian, dan pengendalian usaha-usaha dari para anggota

organisasi dan penggunaan sumber daya lain yang ada dalam organisasi

tersebut, guna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Sihotang,

2007: 1).

Manajemen mengacu pada suatu proses mengkoordinasi dan

mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar diselesaikan secara efektif

dan efisien melalu orang lain. Efektif disini berarti semua unsur sumber

daya yang dimiliki oleh suatu organisasi dapat diberdayakan sesuai

dengan fungsinya masing-masing, sementara efisien berarti pekerjaan

yang telah ditentukan manajer dapat dilakukan dan diselesaikan oleh para

pekerja sesuai dengan anggaran. Kondisi tersebut akan dicapai apabila

organisasi melakukan kegiatan koordinasi (Budiono dalam Karyoto, 2015:

2).

b. Unsur-Unsur Manajemen

Hasibuan (1995: 21) mengemukakan bahwa unsur manajemen

terdiri dari 6M yaitu man, money, methode, machines, materials, dan

market:

1) Man Tenaga kerja manusia, baik tenaga kerja eksekutif maupun operatif.

15

2) Money Uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

3) Method Cara-cara yang digunakan dalam usaha untuk mencapai tujuan.

4) Materials Bahan-bahan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan.

5) Machines Dalam kegiatan perusahaan, mesin sangat diperlukan. Penggunaan mesin akan membawa kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efesiensi kerja.

6) Market Memasarkan produk sudah barang tentu sangat penting sebab bila barang yang diproduksi tidak laku, maka proses produksi barang akan berhenti. Artinya, proses kerja tidak akan berangsung. Oleh sebab itu, penguasaan pasar dalam arti menyebarkan hasil produksi merupakan faktor menentukan dalm perusahaan. Agar pasar dapat dikuasai maka kualitas dan harga barang harus sesuai dengan selera konsumen dan daya beli (kemampuan) konsumen.

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan oleh Hasibuan

mengenai unsur manajemen, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur

manajemen sangat penting, karena segala sesuatu yang terkait dengan

perencanaan dan pelaksanaan suatu produksi sangat bergantung kepada

manusia, lalu pengelolaan uang yang baik akan sangat berpengaruh pada

sukses tidaknya manajemen yang dilakukan dan dalam proses

manajemen terdapat metode yang digunakan agar proses manajemen

dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Selain itu, organisasi harus

mampu mengelola, mengontrol dan memanfaatkan bahan-bahan yang

ada dengan sebaik mungkin agar tujuan organisasi bisa tercapai, mesin

juga dibutuhkan untuk mengelola bahan-bahan tersebut dan yang terakhir

penguasaan pasar di butuhkan suatu pelaku usaha harus mengikuti

16

perkembangan pasar yang ada pada masyarakat seperti menyesuaikan

kualitas dan harga barang sesuai dengan selera konsumen.

c. Fungsi-Fungsi Manajemen

Terry (2010: 9) mengemukakan bahwa fungsi manajemen dapat

dibagi menjadi empat bagian, yakni planning (perencanaan), organizing

(pengorganisasian), actuating (pelaksanaan), dan controlling

(pengawasan):

1) Planning (Perencanaan) Planning (perencanaan) ialah penetapan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. Planning mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk dalam pemilihan alternatif-alternatif keputusan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang.

2) Organizing (Pengorganisasian) Organizing berasal dari kata organon dalam bahasa Yunani yang berarti alat, yaitu proses pengelompokan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan penugasan setiap kelompok kepada seorang manajer. Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua sumber-sumber yang diperlukan, termasuk manusia, sehingga pekerjaan yang dikehendaki dapat dilaksanakandengan berhasil.

3) Actuating (Pelaksanaan) Pelaksanaan adalah usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa, hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan bersama.

4) Controlling (Pengawasan) Controlling atau pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan alat utk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

17

2. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

a. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu bagian yang

integral dari setiap organisasi baik pemerintahan maupun sektor swasta.

Istilah manajemen sumber daya manusia di sisi lain merujuk pada setiap

departemen yang ada dalam organisasi yang menaungi kerja sistem

hubungan antar pekerja.

Hasibuan (2006: 10) “Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar lebih efektif dan efisien serta membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Hasibuan, manajemen

sumber daya manusia sangat berperan untuk mengatur hubungan dan

suatu peranan tenaga kerja untuk mencapai tujuan suatu perusahaan

dengan baik dan tepat sasaran.

Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu kegiatan

pengelolaan yang meliputi pendayagunaan, pengembangan, penilaian,

pemberian balas jasa untuk manusia sebagai individu anggota organisasi

atau perusahaan bisnis (Samsudin, 2006: 22).

Mondy (2008: 4) “Manajemen sumber daya manusia merupakan pemanfaatan sejumlah individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dan konsekuensinya, para manajer disetiap tingkat harus selalu melibatkan diri mereka dengan MSDM”.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Mondy, seorang manajer

dalam upaya pencapaian tujuan organisasi harus melibatkan sejumlah

pegawainya. Dengan melalui berbagai kegiatan dalam upaya peningkatan

18

kemampuan para pegawai agar hasil yang diharapkan bisa berjalan lebih

efektif dan efisien.

Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu perencanaan,

pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan

terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa,

pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam

rangka mencapai tujuan suatu organisasi (Mangkunegara, 2001: 2).

Human resources management is the development and utilization of

personnel for the effective achievement of individual, organizational,

community, national, and international goals and objectives. Artinya

Manajemen Sumber Daya Manusia adalah pengembangan dan

pemanfaatan pegawai dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran

individu, organisasi, masyarakat, bangsa dan internasional yang efektif.

(Kiggundu dalam Sulistyani dan Rosidah, 2003: 11).

Armstrong (1990: 1) “Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu pendekatan terhadap manajemen manusia yang berdasarkan empat prinsip dasar. Pertama, sumber daya manusia adalah harta paling penting yang dimiliki oleh suatu organisasi, sedangkan manajemen yang efektif adalah kunci bagi keberhasilan organisasi tersebut. Kedua, keberhasilan ini sangat mungkin dicapai jika peraturan atau kebijaksanaan dan prosedur yang bertalian dengan manusia dari perusahaan tersebut saling berhubungan, dan memberikan sumbangan terhadap pencapaian tujuan perusahaan dan perencanaan strategis. Ketiga, kultur dan nilai perusahaan, suasana organisasi dan perilaku manajerial yang berasal dari kultur tersebut akan memberikan pengaruh yang besar terhadap hasil pencapaian yang terbaik. Serta yang terakhir atau yang keempat adalah manajemen sumber daya manusia berhubungan dengan integrasi yakni semua anggota organisasi anggota tersebut terlibat dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

19

Rivai (2004: 1) “Manejemen sumber daya manusia merupakan salah

satu bidang dari manajemen yang meliputi segi perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian”.

Sihotang (2007: 1) “Manajemen sumber daya manusia (MSDM adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian terhadap pengadaan seleksi, tes penyaringan, pelatihan, penempatan, penerimaan kompensasi, pengembangan, dan pemeliharaan”.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Sihotang, bahwa didalam

manajemen sumber daya manusia ada beberapa proses yang dilakukan

agar pengolahan sumber daya manusia bisa berjalan lebih efisien.

Human resources management is the process of developing,

applying and evaluated policies, procedures, methodes and programs

relating to the individual in the organizations. Artinya manajemen sumber

daya manusia merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian,

pengarahan dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan,

pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan

dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan

individu, suatu organisasi dan masyarakat (Rachmawati, 2007: 3).

Yani (2012: 1) “Manajemen sumber daya manusia dapat diartikan sebagai ilmu mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja secara efektif dan efisien sehingga tercapai tujuan organisasi atau perusahaan”.

Manajemen sumber daya manusia atau MSDM dapat juga diartikan

sebagai suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan

pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi,

integrasi pemeliharaan dan pemutusan hubungan kerja dengan sumber

20

daya manusia untuk mencapai sasaran perorangan, organisasi dan

masyarakat (Flippo dalam Yani 2012: 3).

b. Fungsi-fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia

Hasibuan (2012: 21) mengemukakan bahwa fungsi-fungsi

Manajemen Sumber Daya Manusia ialah sebagai berikut:

1) Perencanaan 2) Pengorganisasian 3) Pengarahan 4) Pengendalian 5) Pengadaan 6) Pengembangan 7) Kompensasi 8) Pengintegrasian 9) Pemeliharaan 10) Kedisiplinan 11) Pemberhentian

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan oleh Hasibuan

mengenai fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia dapat

disimpulkan bahwa fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia

sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan, sasaran,

kegiatan didalam sebuah organisasi.

c. Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia

Sedarmayanti (2011: 13) mengemukakn secara khusus bahwa

manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk :

1) Memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan karyawan yang cakap, dapat dipercaya dan memiliki motivasi tinggi, seperti yang diperlukan.

21

2) Meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang melekat pada manusia seperti kontribusi, kemampuan dan kecakapan mereka.

3) Mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi prosedur perekrutan dan seleksi “yang teliti”, sistem kompensasi dan insentif yang tergantung pada kinerja, pengembangan manajemen serta aktivitas pelatihan yang terkait mengenai “kebutuhan bisnis.”

4) Mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen tinggi yang menyadari bahwa karyawan adalah pihak terkait dalam suatu organisasi yang bernilai dan membantu mengembangkan iklim kerja sama dan kepercayaan bersama.

5) Menciptakan iklim, dimana hubungan yang produktif dan harmonis dapat dipertahankan melalui asosiasi antara manajemen dengan karyawan.

6) Mengembangkan lingkungan, dimana kerjasama tim dan fleksibilitas dapat berkembang.

7) Membantu organisasi menyeimbangkan dan mengadaptasikan kebutuhan pihak terkait (pemilik, lembaga atau wakil pemerintah, manajemen, karyawan, pelanggan, pemasok dan masyarakat luas).

8) Memastikan bahwa orang dinilai dan dihargai berdasarkan apa yang telah mereka lakukan dan mereka capai.

9) Mengelola karyawan yang beragam, memperhitungkan perbedaan individu dan kelompok dalam kebutuhan penempatan, gaya kerja dan aspirasi.

10) Memastikan bahwa kesamaan kesempatan tersedia untuk semua.

11) Mengadopsi pendekatan etis untuk mengelola karyawan yang didasarkan pada perhatian untuk karyawan, keadilan dan transportasi.

12) Memperhatikan dan memperbaiki kesejahteraan fisik dan mental karyawannya.

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan oleh Sedarmayanti, dapat

disimpulkan bahwa pada dasarnya tujuan manajemen sumber daya

manusia adalah untuk mewujudkan tujuan sebuah organisasi atas kinerja

positif yang dihasilkan oleh sumber daya manusia yang mempunyai

kemampuan dan daya saing yang tinggi.

22

3. Konsep Manajemen Kinerja

a. Pengertian Manajemen Kinerja

Manajemen kinerja merupakan manajemen tentang bagaimana

menciptakan hubungan dan memastikan komunikasi yang efektif dengan

memfokuskan pada apa yang diperlukan oleh organisasi, manajer, dan

pekerja untuk berhasil. Manajemen kinerja juga mengatur tentang

bagaimana kinerja dikelola untuk memperoleh sukses (Wibowo, 2007: 7).

Manajemen kinerja adalah suatu cara untuk mendapatkan hasil yang

lebih baik bagi organisasi, kelompok dan individu dengan memahami dan

mengelola kinerja sesuai dengan target yang telah direncanakan, standar

dan persyaratan kompetensi yang telah ditentukan. Dengan demikian

manajemen kinerja merupakan sebuah proses untuk menetapkan apa

yang harus dicapai, dan pendekatannya untuk mengelola dan

pengembangan manusia melalui suatu cara yang meningkatkan

kemungkinan bahwa sasaran akan dapat dicapai dalam suatu jangka

waktu tertentu baik pendek maupun panjang (Dharma, 2010: 25).

Mondy (2008: 256) “Manajemen kinerja adalah proses berorientasi tujuan yang diarahkan untuk memastikan bahwa proses-proses keorganisasian ada pada tempatnya untuk memaksimalkan produktivitas pada karyawan, tim, dan akhirnya organiasasi”.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Mondy, jika manajemen

kinerja diterapkan didalam suatu organisasi maka dipastikan bahwa

semua telah teratur pada tempatnya sehingga produktivitas karyawan, tim,

bahkan organisasi bisa meningkat karena manajemen kinerja membantu

23

mengkomunikasikan sasaran dan mengedepankan nilai-nilai didalam

organisasi.

Manajemen kinerja merupakan suatu ilmu yang memadukan seni

didalamnya untuk menerapkan suatu konsep manajemen yang memiliki

tingkat fleksibelitas yang representative dan aspiratif guna mewujudkan

visi dan misi suatu organisasi dengan cara mempergunakan orang yang

ada dalam organisasi tersebut secara maksimal (Fahmi, 2011: 3).

Armstrong (2004: 29) “Manajemen kinerja merupakan sarana untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari organisasi, tim, dan individu dengan cara memahami dan mengelola kinerja dalam suatu kerangka tujuan, standar dan persyaratan-persyaratan atribut/kompetensi terencana yang telah disepakati”.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Armstrong, untuk

mendapatkan hasil kerja yang lebih baik dari suatu organisasi, tim,

maupun individu perlu diadakan manajemen kinerja guna menjadi

pengkajian ulang terhadap kinerja secara berkesinambungan agar segala

urusan organisasi berjalan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati.

b. Tujuan Manajemen Kinerja

Dharma (2010: 29) mengemukakan secara khusus dan spesifik

bahwa manajemen kinerja bertujuan untuk:

1) Memperoleh peningkatan kinerja yang berkelanjutan. 2) Bertindak sebagai daya dongkrak untuk perubahan yang lebih

berorientasi kinerja. 3) Meningkatkan motivasi dan komitmen para pegawai. 4) Memungkinkan bagi individu untuk mengembangkan

kemampuan, meningkatkan kepuasan kerja dan mencapai potensi pribadi yang bermanfaat bagi individu dan organisasi.

5) Mengembangkan hubungan yang terbuka dan konstruktif antara individu dan manajer dalam suatu proses dialog yang

24

berkesinambungan terkait dengan pekerjaan yang dilakukan sepanjang tahun.

6) Menyediakan suatu kerangka kerja bagi keesepakatan sasaran yang dinyatakan dalam bentuk target dan standar kinerja sehingga suatu pemahaman bersama mengenai sasaran dan peranan yang harus dimainkan baik oleh manajer dan individu untuk meningkatkan pencapaian sasaran.

7) Memfokuskan perhatian kepada atribut dan kompetensi yang diperlukan sehingga dapat menunjukkan kinerja yang efektif dan kepada usaha pengembangan selanjutnya.

8) Menyediakan kriteria untuk dapat melakukan pengukuran dan penilaian yang akurat dan objektif sehubungan dengan target dan standar yang telah disepakati, sehingga pegawai secara individu dapat menerima umpan-balik dari manajer mengenai seberapa baik kinerja mereka.

9) Berdasarkan penilaian ini memungkinkan individu dan manajer mencapai kesepakatan tentang rencana pengembangan dan metode pelaksanaannya, serta secara bersama mengkaji kebutuhan di bidang pelatihan dan pengembangan.

10) Menyediakan suatu landasan bagi pemberian imbalan yang bersifat finansial dan atau non-finansial bagi pegawai sesuai dengan kontribusi mereka. Pertama dengan pembayaran gaji/upah berdasarkan kinerja. Kedua memberikan penghargaan terhadap pencapaian dan berbagai kesempatan untuk memperoleh tanggung-jawab yang lebih besar dan untuk meningkatkan pengetahuan serta keahlian.

11) Mendemonstrasikan kepada semua orang bahwa organisasi menghargai mereka sebagai individu.

12) Membantu dalam memberdayakan pegawai seperti memberikan ruang yang lebih luas kepada pegawai untuk mengambil alih tanggung-jawab dan memegang kendali atas pekerjaan mereka.

13) Membantu sebuah organisasi untuk mempertahankan pegawai yang dinilai berkualitas.

14) Mendukung inisiatif manajemen yang berkualitas secara keseluruhan.

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan oleh Dharma, dapat

disimpulkan bahwa manajemen kinerja sangatlah penting diterapkan

dalam sebuah organisasi. Karena manejemen kinerja dapat mengelola

kinerja sumber daya manusia sesuai dengan target yang telah

direncanakan/ditetapkan.

25

4. Konsep Kinerja

a. Pengertian Kinerja

Kinerja berasal dari pengertian performance. Ada pula yang

memberikan pengertian performance sebagai hasil kerja atau prestasi

kerja. Namun, sebenarnya kinerja mempunyai makna yang lebih luas,

bukan hanya hasil kerja, tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan

berlangsung (Wibowo, 2007: 7).

Hasibuan (2006: 94) “Kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu”.

Adapun yang berpendapat bahwa kinerja adalah hasil yang diperoleh

oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat profit oriented dan

non profit oriented maksudnya adalah organisasi yang berorientasi pada

keuntungan maupun organisasi pemerintah yang berorientasi pada

pelayanan, pada dasarnya memiliki kesamaan dalam mengukur hasil kerja

pegawai yaitu dengan cara mengacu pada satu periode waktu tertentu

(Fahmi, 2011: 2).

Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau

sekelompok orang dalam organisasi, sesuai dengan wewenang dan

tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan

organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan

sesuai dengan moral maupun etika (Prawirosentono, 1999: 54).

Kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya

sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan,

26

berarti kinerja pegawai itu dapat dilihat dari kemampuan serta motivasinya

untuk melaksanakan pekerjaan (Supriyono, 2006: 78).

Sulistiyani (2003: 223) “Kinerja seseorang merupakan sebuah

kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai

dari hasil kerjanya”. Pendapat Sulistiyani menjelaskan bahwa

kemampuan, usaha dan kesempatan yang dinilai berdasarkan hasil kerja

merupakan suatu kinerja.

Selanjutnya, Wirawan (2009: 5) juga mengatakan: “kinerja adalah

keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu

pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu tertentu”. Dalam hal ini

pekerjaan yang dimaksud merupakan kegiatan yang digunakan untuk

menyelesaikan atau mencapai sesuatu yang hanya membutuhan tenaga

dan keterampilan. Kinerja merupakan catatan keluar yang dihasilkan dari

fungsi suatu pekerjaan tertentu atau kegiatan selama satu periode waktu

tertentu (Gomes, 2003: 76).

Mangkunegara (2011: 67) “Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Berdasarkan teori yang dikemukakan Mangkunegara, suatu kinerja

merupakan hasil pekerjaan yang dikerjakan oleh karyawan secara kualitas

dan kuantitas yang membantu suatu organisasi dalam mencapai

tujuannya.

27

b. Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja merupakan suatu cara dalam melakukan evaluasi

terhadap kerja pegawai dengan tolak ukur tertentu yang obektif dan

berkaitan langsung dengan tugas seseorang yang dilakukan secara

berkala. Objek penilaian sebagai kemampuan pegawai dalam

melaksanakan tugas/pekerjaan yang diberikan, perilaku dalam

melaksanakan tugas, sikap dalam melaksanakan tugas dan sebagainya.

Penilaian kinerja merupakan proses penilaian yang dilakukan oleh

penilai dengan mengumpulkan informasi mengenai hasil kerja yang

dihasilkan oleh pegawai, kemudian membuat dokumen pendukung yang

nantinya akan dijadikan sebagai bahan pembanding standar kinerja

secara periodic dalam pengambilan keputusan manajemen sumber daya

manusia (Wirawan, 2009: 11).

Siagian (2005: 223) “Penilaian kinerja adalah penilaian prestasi kinerja yang rasional dan diterapkan secara objektif terlihat pada paling sedikit dua kepentingan, yaitu kepentingan karyawan yang bersangkutan dan kepentingan organisasi”.

Dharma (2003: 367) “Penilaian kinerja merupakan proses

pengambilan keputusan tentang hasil yang dicapai karyawan dalam

periode waktu tertentu”. Mangkunegara (2005: 10) juga menjelaskan:

“penilaian kinerja merupakan penilaian yang dilakukan secara sistematis

untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi”.

Berdasarkan tiga teori yang telah dikemukakan oleh para ahli diatas,

ditarik kesimpulan bahwa penilaian kinerja adalah sesuatu yang sangat

penting dilakukan guna mengetahui hasil yang telah dikerjakan oleh

28

pegawai apakah sudah sesuai dengan standar kinerja dalam suatu

organisasi.

c. Indikator Kinerja

Mangkunegara (2011: 67) mengemukakan ada beberapa indikator

pengukuran kinerja yakni sebagai berikut:

1) Kuantitas Kerja Kuantitas kerja adalah seberapa lama seorang pegawai bekerja dalam satu harinya. Kuantitas kerja ini dapat dilihat dari kecepatan kerja setiap pegawai.

2) Kualitas dari Hasil Kualitas kerja adalah seberapa baik seorang pegawai mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan.

3) Kerja Sama Kerja sama adalah sesuatu pekerjaan yang dilakukan secara bersama atau pekerjaan yang dilakukan dengan bantuan orang lain.

4) Tanggung Jawab Tanggung jawab terhadap pekerjaan adalah kesadaran akan kewajiban pegawai untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh organisasi.

5) Inisiatif Inisiatif merupakan kemampuan untuk memutuskan dan melakukan sesuatu yang benar tanpa harus diberi tahu, mampu menemukan apa yang seharusnya dikerjakan terhadap sesuatu yang ada di sekitar, berusaha untuk terus bergerak untuk melakukan beberapa hal walau keadaan terasa semakin sulit.

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan oleh Mangkunegara

mengenai indikator pengukuran kinerja pegawai, ada beberapa aspek

yang harus diperhatikan seperti kuantitas kerja, kualitas dari hasil kerja,

kerja sama, tanggung jawab, dan inisiatif tujuannya agar hasil pekerjaan

pegawai dapat diketahui, selain itu juga dapat berguna bagi pegawai agar

pegawai tersebut dapat melaksanakan pekerjaan yang lebih baik lagi dari

sebelumnya.

29

Selain itu, adapula pendapat lain menyebutkan indikator kinerja,

seperti yang dikemukakan oleh Fadel (2009: 159):

1) Pemahaman Atas Tupoksi Dalam menjalankan tupoksi, pegawai harus tahu dan paham mengenai tugas pokok dan fungsi masing-masing sehingga dalam mengerjakan tugas akan sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya.

2) Inovasi Memiliki inovasi yang positif dan menyampaikan pada atasan serta mendiskusikannya pada rekan kerja tentang pekerjaan.

3) Kecepatan Kerja Dalam menjalankan tugas kecepatan kerja harus diperhatikan dengan menggunakan metode kerja yang ada.

4) Keakuratan Kerja Tidak hanya cepat, namun dalam menyelesaikan tugas pegawai juga harus disiplin dalam mengerjakan tugas dengan teliti dalam bekerja dan melakukan pengecekan ulang.

5) Kerjasama Kemampuan dalam bekerjasama dengan rekan kerja lainnya seperti bisa menerima dan menghargai pendapat orang lain.

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan oleh Fadel, indikator

kinerja dapat diukur dengan pemahaman atas tupoksi, inovasi, kecepatan

kerja, keakuratan kerja, dan kerjasama yang harus saling berkaitan satu

sama lain untuk menghasilkan kinerja pegawai yang baik dalam suatu

organisasi.

Selain pendapat para ahli, pemerintah juga memiliki indikator kinerja

pegawai yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999

Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS, berikut uraiannya:

1) Kesetiaan, yaitu tekat dan kesanggupan untuk menaati, melaksanakan, dan mengamalkan sesuatu yang ditaati dengan penuh kesabaran dan tanggungjawab.

2) Prestasi kerja, yaitu hasil kerja yang dicapai pegawai dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya.

3) Tanggungjawab, yaitu kesanggupan pegawai dalam melakukan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu, serta berani dalam menanggung resiko atas keputusan yang telah diambil.

30

4) Ketaatan, yaitu kesanggupan seorang pegawai untuk menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang belaku.

5) Kejujuran, yaitu ketulusan hati pegawai dalam melaksanakan dan kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang diembannya.

6) Kerjasama, yaitu kemampuan pegawai untuk bekerjasama dengan orang lain dalam melakukan tugasnya,

7) Prakarsa, yaitu kemampuan pegawai untuk mengambil keputusan langkah-langkah atau melaksanakan semua tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu dari perintah atasan.

8) Kepemimpinan, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain sehingga dapat diarahkan secara maksimal untuk melaksanakan tugas.

Berdasarkan teori yang telah tertuang dalam Undang-undang No

43 tahun 1999 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS, dapat

disimpulkan bahwa ada beberapa indikator yang digunakan dalam

mengukur kinerja pegawai yang dilihat dari bermacam-macam aspek

penting yang harus dijadikan pertimbangan agar kinerja dapat tercapai

sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah menjadi komitmen dalam

suatu organisasi.

d. Tujuan Penilaian Kinerja

Adapun tujuan diadakannya penilaian kinerja menurut Sunyoto

dalam Mangkunegara (2010: 10) adalah sebagi berikut:

1) Meningkatkan saling pengertian antara pegawai tentang penilaian kinerja.

2) Mencatat dan mengakui hasil kerja seseorang pegawai, sehingga mereka termotivasi untuk berbuat yang lebih baik, atau sekurang-kurangnya berprestasi.

3) Memberikan peluang kepada pegawai untuk mendiskusikan keinginan dan aspirasinya serta meningkatkan kepedulian terhadap karir atau terhadap pekerjaan yang diembannya sekarang.

31

4) Mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan, sehingga pegawai termotivasi untuk berprestasi sesuai dengan potensinya.

5) Memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan pelatihan, khusus rencana diklat dan kemudian menyetujui rencana itu jika tidak ada hal-hal yang perlu diubah.

e. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Menurut Robbins (Pasolong, 2007: 186) faktor-faktor yang

mempengaruhi kinerja adalah:

1) Kemampuan adalah suatu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjan. Kemampuan dapat dilihat dari dua segi, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Kemampuan intelektual yaitu kemampuan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan mental dan kemampuan fisik yaitu kemampuan yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, kecekatan, kekuatan, dan keterampilan.

2) Motivasi adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Robbins, kemampuan dan

motivasi sangat mempengaruhi kinerja seorang pegawai. Kemampuannya

dilihat dari bagaimana kemampuan pegawai tersebut dalam melakukan

tugasnya. Sedangkan motivasi dilihat dari bagaimana semangat dia dalam

melakukan pekerjaannya guna mencapai tujuan organisasi menjadi lebih

baik lagi.

Adapun pendapat lain mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi

kinerja pegawai seperti yang dikemukakan oleh Prawirosentono (1999:

27) diantaranya:

1) Efektifitas dan Efisiensi Bila suatu tujuan tertentu akhirnya bisa dicapai, kita boleh mengatakan bahwa kegiatan tersebut efektif tetapi apabila akibat-akibat yang tidak dicari kegiatan menilai yang penting dari hasil yang dicapai sehingga mengakibatkan kepuasan walaupun efektif dinamakan tidak efisien. Sebaliknya, bila

32

akibat yang dicari-cari tidak penting atau remeh maka kegiatan tersebut efisien.

2) Otoritas (Wewenang) Otoritas adalah sifat dari suatu komunikasi atau perintah dalam suatu organisasi formal yang dimiliki seorang anggota organisasi kepada anggota yang lain untuk melakukan suatu kegiatan kerja sesuai dengan konstribusinya. Perintah tersebut mengatakan apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh didalam organisasi tersebut.

3) Disiplin Disiplin adalah sikap taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku. Jadi disiplin pegawai merupakan kegiatan karyawan yang bersangkutan dalam menghormati perjanjian kerja dengan organisasi dimana dia bekerja.

4) Inisiatif Inisiatif yaitu berkaitan dengan daya pikir dan kreatifitas dalam membentuk ide untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan organisasi.

5. Konsep Penyuluh Keluarga Berencana

a. Pengertian Penyuluh Keluarga Berencana

Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PKB

adalah Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan fungsional yang diberi

tugas tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh

pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan Penyuluhan,

pelayanan, evaluasi dan pengembangan program KB Nasional.

(Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana

Nasional Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Jabatan

Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana).

b. Tugas Penyuluh Keluarga Berencana

Adapun beberapa tugas penyuluh keluarga berencana, yakni

sebagai berikut:

33

1) Perencanaan

Penyuluh keluarga berencana dalam bidang perencanaan

bertugas untuk penguasaan potensi wilayah kerja sejak

pengumpulan data, analisa penentuan, masalah prioritas,

penyusunan terencana kerja dan memfasilitasi penyusunan jadwal

kegiatan tingkat RT, RW dan Desa/Kelurahan.

2) Pengorganisasian

Penyuluh keluarga berencana dibidang pengorganisasian

meliputi memperluas pengetahuan dan wawasan program,

rekruitmen kader, mengembangkan kemampuan dan memerankan

kader/IMP dan mitra kerja lainnya dalam Program Pengendalian

Penduduk, KB-KR dan KS-PK. Bila di wilayah kerjanya tidak ada

kader diharapkan dapat merekrut kader baru.

3) Pelaksana dan Pengelola Program

Penyuluh Keluarga Berencana sebagai pelaksana dan

pengelola melakukan berbagai kegiatan dimulai dari penyiapan atau

memfasilitasi peran IMP dan mitra kerja lainnya serta dukungan

untuk pelayanan KIE/Konseling dan Advokasi program KKB.

4) Pengembangan

Penyuluh Keluarga Berencana melaksanakan pengembangan

kemampuan teknik IMP dan mitra kerja lainnya dengan

34

melaksanakan mekanisme optional secara rutin dan berkelanjutan

dalam penyelenggaraan program KKB di tingkat desa/kelurahan.

5) Evaluasi dan Pelaporan

Penyuluh Keluarga Berencana melaksanakan evaluasi dan

pelaporan program KKB sesuai dengan system pelaporan yang telah

ditentukan dan dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan (BKKBN,

2015: 6).

c. Fungsi Penyuluh Keluarga Berencana

Penyuluh Keluarga Berencana mempunyai fungsi

merencanakan, mengorganisasikan, mengembangkan, melaporkan

dan mengevaluasi program Kependudukan dan KB Nasional dan

pembangunan lainnya di tingkat Desa/Kelurahan (BKKBN, 2015: 8).

d. Langkah Kerja Penyuluh Keluarga Berencana

Langkah kerja Penyuluh Keluarga Berencana dalam

pelaksanaan program Kependudukan dan KB merupakan acuan dan

prosedur kerja dalam melaksanakan berbagai kegiatan operasional

di tingkat lini lapangan, langkah kerja Penyuluh Keluarga Berencana

ini sebagai pedoman bagi Kabupaten/Kota dan Provinsi terkait dalam

melaksanakan pembinaan dan orientasi serta penilaian dalam

pelaksanaan tugas Penyuluh Keluarga Berencana.

Langkah kerja Penyuluh Keluarga berencana adalah sebagai

berikut:

35

1) Pendekatan tokoh formal

2) Pendataan dan pemetaan

3) Pendekatan tokoh informal

4) Pembentukan kesepakatan

5) Penegasan kesepakatan

6) Advokasi dan KIE

7) Penteladanan/Pembentukan Grup Pelopor

8) Pelayanan KB dan KS

9) Pembinaan

10) Pencatatan, Pelaporan, dan Evaluasi (BKKBN, 2015: 10).

Sepuluh langkah kerja Penyuluh Keluarga Berencana diatas

akan diklasifikasikan menjadi empat tahapan sesuai dengan proses

manajemen POAC (Planning, Organizing, Actuating dan Controling).

Berikut ini akan diuraikan Langkah kerja Penyuluh Keluarga

Berencana mengikuti tahapan pada proses manajemen POAC

tersebut:

a) Planning

1. Pendekatan Tokoh Formal

Pendekatan tokoh formal merupakan kunjungan atau

silaturahmi kepada wilayah dalam rangka meminta dukungan secara

formal tentang pelaksanaan operasional program KKB di wilayahnya.

Hal yang diharapkan dari kegiatan ini adalah:

36

(a) Tumbuhnya keakraban antara Penyuluh Keluarga

Berencana dan tokoh formal yang bersangkutan.

(b) Dipahaminya maksud, tujuan dan rencana kerja yang

disusun.

(c) Kesediaan tokoh formal untuk berperan sesuai dengan yang

diharapkan, seperti memimpin rapat, menjadi pembicara,

atau menggerakkan tokoh, formal dan informal untuk

mendukung kegiatan operasional KKB di wilayahnya.

(d) Adanya dukungan baik berupa petunjuk, tenaga, dana dan

sarana.

(e) Adanya pengesahan rencana yang telah disusun oleh

Penyuluh Keluarga Berencana. Tempat pendekatan tokoh

formal dapat dilakukan di mana saja sesuai kebutuhan,

misalnya di kantor, di rumah, pada waktu pertemuan, baik

waktu pagi, sore hari ataupun malam (BKKBN, 2015: 11).

2. Pendataan dan Pemetaan

Untuk mengenali wilayah kerjanya, Penyuluh Keluarga

Berencana melakukan pengenalan wilayah yang mencakup batas

wilayah, data demografi, data tahapan keluarga serta data individu,

yang ditindaklanjuti dengan analisa data. Hasil yang diharapkan:

(a) Dimilikinya peta KS, tabel, grafik mengenai kondisi wilayah

tersebut.

37

(b) Data pada tabel, grafik tersebut harus selalu dalam keadaan

dinamis sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

(c) Data klasifikasi tahapan keluarga sejahtera.

(d) Tersedianya data individu di wilayahnya (BKKBN, 2015: 11).

3. Pendekatan Tokoh Informal

Pendekatan tokoh informal merupakan kunjungan atau

silaturahmi kepada tokoh informal seperti tokoh masyarakat, tokoh

Agama/Adat atau tokoh ekonomi dan mitra kerja lainnya dalam

rangka kerjasama secara informal tentang pelaksanaan operasional

program KKB di wilayahnya. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini

adalah:

(a) Tumbuhnya keakraban antara Penyuluh Keluarga

Berencana dan tokoh informal yang bersangkutan.

(b) Dipahaminya maksud, tujuan dan rencana kegiatan yang

akan dilakukan.

(c) Dipahaminya program KKB sehingga tidak menentang, tidak

ragu-ragu serta mendukungnya.

(d) Bersedia menghadiri rakot Desa/Kelurahan dan menjadi

motivator.

(e) Diperolehnya dukungan, baik berupa petunjuk, tenaga

maupun sarana dan biaya (BKKBN, 2015: 12).

38

b) Organizing

1. Pembentukan Kesepakatan

Kegiatan ini dilakukan pada setiap forum mekanisme

operasional yang di dukung oleh keberadaan tokoh formal dan

informal sehingga bersedia menjadi motivator pelaksanaan program

di wilayahnya. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah:

(a) Diperolehnya pemahaman yang sama tentang permasalahan

pencapaian program bulan lalu.

(b) Kesepakatan di dukung dengan adanya bukti rencana

operasional kegiatan bulan ini (BKKBN, 2015: 12).

2. Penegasan Kesepakatan

Penegasan kesepakatan ini merupakan proses untuk

memantapkan tokoh formal dan informal agar berperan aktif sesuai

dengan hasil kesepakatan dan rencana yang telah disepakati dalam

rakor forum mekanisme operasional. Bukti penegasan kesepakatan

adalah:

(a) Adanya bukti kesepakatan secara tertulis melalui surat dan

catatan hasil kesepakatan serta rencana operasional

kegiatan.

(b) Penegasan ini disampaikan oleh kepala wilayah/tokoh

formal.

(c) Memantapkan kembali isi pesan disampaikan oleh tokoh

formal kepada masyarakat (BKKBN, 2015: 13).

39

3) Actuating

1. Advokasi dan KIE

Komunikasi Informasi Edukasi atau yang biasa disebut dengan

KIE merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh pengelola

program KB di wilayah kerjanya dengan tujuan menjelaskan tentang

pentingnya pelaksanaan program yang akan dicapai apabila

dilakukan bersama-sama antara pemerintah, masyarakat dan pihak

swasta, sehingga menjadi tanggung jawab bersama. Maksud dan

tujuan kegiatan ini adalah:

(a) Meningkatnya pengetahuan tentang program KKB.

(b) Adanya perubahan sikap positif tentang pentingnya program

KKB.

(c) Adanya perubahan perilaku dalam mendukung kegiatan

program KKB (BKKBN, 2015: 13).

2. Pembentukan Grup Pelapor

Pembentukan grup pelapor adalah langkah untuk mengajak

dan mempersiapkan seseorang atau kelompok untuk

menarik/menggerakkan anggota masyarakat lainnya, untuk menjadi

peserta KB dalam memilih alat kontrasepsi (khususnya yang lebih

efektif) maupun menjadi peserta pengelola program. Maksud dan

tujuan kegiatan ini:

(a) Menjadi teladan bagi keluarga di lingkungannya.

40

(b) Meningkatnya jumlah dan kualitas institusi masyarakat,

pengelola program KKB.

(c) Meningkatnya keteladanan dalam pemakaian kontrasepsi

efektif (BKKBN, 2015: 14).

3. Pelayanan KB dan KS

Pelayanan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan

oleh Penyuluh Keluarga Berencana dan pengelola program KKB

dalam mempersiapkan pelayanan teknis kepada sasaran sesuai

dengan jenis pelayanan yang diberikan, misalnya pelayanan KIE/KIP

konseling kontrasepsi kepada calon peserta KB, analisa data

kependudukan dan pembentukan, pembinaan serta pengembangan

kelompok kegiatan BKB, BKR, dan UPPKS. Maksud dan tujuan

kegiatan ini adalah:

(a) Meningkatnya mutu pelayanan secara mudah, murah, cepat

dan aman.

(b) Meningkatnya jumlah peserta KB aktif terutama kontrasepsi

jangka panjang.

(c) Meningkatnya kuantitas dan kualitas program BKB, BKR,

dan UPPKS.

(d) Pembina akseptor KB (BKKBN, 2015: 14).

41

4. Bidang Keluarga Sejahtera

(a) Menumbuhkan, membina, mengembangkan kelompok

UPPKS, bina keluarga (Bina Keluarga Balita, Remaja dan

Lansia)

(b) Memotivasi dan menggali potensi yang ada, baik individual

maupun kelompok untuk membantu keluarga pra KS dan KS

I, sesuai dengan masalah yang dihadapi.

(c) Mengidentifikasi keterampilan yang dibutuhkan kelompok,

mencari pelatih, membantu mencarikan pemasaran kegiatan

kelompok UPPKS.

(d) Meningkatkan peran pria dalam ber KB/pembinaan

kesertaan ber KB.

(e) Kegiatan lain yang diperlukan dalam rangka mencukupi

kebutuhan dalam melaksanakan delapan fungsi keluarga

(BKKBN, 2015: 14).

4) Controlling

1. Pembinaan Kesertaan KB, PPKBD/Sub PPKBD dan

Kader

Pembinaan bisa dilaksanakan baik langsung oleh petugas

maupun oleh pengelola program lainnya dalam rangka emantapkan

dan melestarikan baik akseptor maupun institusi yang ada di wilayah

kerja yang berangkutan, dengan jalan memberikan penyuluhan,

42

bimbingan serta memberikan keterampilan lainnya secara bertahap.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah:

(a) Menjadi peserta KB aktif dan lestari sehingga angka drop out

semakin kecil.

(b) Para pengelola program KB/KS semakin terampil dalam

melakukan kegiatan-kegiatannya.

(c) PPKBD, Sub PPKBD dan kelompok KB/KS semakin aktif

dan mampu melakukan kegiatan KB/KS (BKKBN, 2015: 15).

2. Pencatatan, Pelaporan dan Evaluasi

Pencatatan adalah suatu kegiatan mencatat hal-hal yang

berkaitan dengan masukan, proses maupun hasil kagiatan yang

telah dilakukan, pencatatan ini bersifat kualitatif dengan

menggunakan formulir yang telah ditentukan. Pelaporan adalah

suatu proses kegiatan melaporkan hal-hal yang telah dicatat. Data

yang bersifat kualitatif dapat dilaporkan secara tulisan melalui forum

mekanisme operasional yang ada. Evaluasi adalah kegiatan

penilaian dari seluruh kegiatan yang telah dilakukan sebagai bahan

penyusunan rencana kegiatan selanjutnya. Maksud dan tujuan

kegiatan ini:

(a) Agar diketahui sejauhmana hasil yang dicapai berdasarkan

rencana yang telah ditentukan, kendala yang dihadapi, serta

solusi.

43

(b) Menyampaikan informasi kepada tokoh formal untuk

menentukan kebijakan/petunjuk dalam penyusunan rencana

kegiatan selanjutnya.

(c) Untuk memudahkan dalam penentuan langkah kerja

selanjutnya (BKKBN, 2015: 16).

Sasaran kegiatan ini adalah:

(a) Input meliputi dana, sarana dan tenaga

(b) Proses meliputi perencanaan, pelaksanaan, hambatan yang

ditemui.

(c) Output meliputi hasil yang dicapai baik yang bersifat

kuantitatif maupun kualitatif (BKKBN, 2015: 17).

B. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan teori yang telah dibahas diatas, maka untuk

kepentingan penelitian ditetapkan deskripsi fokus penelitian sebagai

berikut: Fokus Kinerja Penyuluh Keluarga Berencana.

1. Kuantitas Kerja

Dalam penelitian ini, kuantitas kerja merupakan seberapa lama

seorang pegawai bekerja dalam satu harinya. Kuantitas kerja ini

dapat dilihat dari kecepatan kerja setiap pegawai itu masing-masing.

Kuantitas kerja penyuluh keluarga berencana juga dapat diukur

dengan menggunakan dua indikator yaitu dilihat dari kecepatan dan

44

kemampuan penyuluh dalam melakukan pekerjaan. Diuraikan

sebagai berikut:

a. Kecepatan

Kecepatan merupakan waktu yang dibutuhkan untuk

melakukan suatu pekerjaan. Kecepatan yang dimaksud dalam

penelitian ini adalah seberapa cepat penyuluh keluarga

berencana dalam menyelesaikan tugasnya setiap harinya.

b. Kemampuan

Kemampuan merupakan kapasitas yang dimiliki oleh individu

untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan.

Kemampuan yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan

kemampuan seorang penyuluh keluarga berencana dalam

menyelesaikan tugasnya sesuai dengan kewajibannya.

2. Kualitas dari Hasil

Dalam penelitian ini, kualitas dari hasil kerja merupakan

bagaimana seorang penyuluh mengerjakan apa yang seharusnya

dikerjakan dengan hasil yang baik. Kualitas dari hasil kerja penyuluh

keluarga berencana dapat diukur dengan menggunakan dua

indikator yaitu dilihat dari kerapihan dan ketelitian dalam melakukan

suatu pekerjaan yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Kerapian

Kerapihan merupakan sesuatu yang dilakukan secara baik,

teratur, dan tertib. Kerapihan yang dimaksud dalam penelitian

45

ini adalah kerapihan penyuluh dalam melakukan pekerjaannya

seperti dalam menyimpan dokumen atau arsip dan SKP

tahunan berjalan.

b. Ketelitian

Ketelitian merupakan kemampuan seorang individu untuk

melakukan suatu pekerjaan dengan teliti dan tidak ada

kesalahan. Ketelitian yang dimaksud dalam penelitian ini

adalah ketelitian dalam mengerjakan tugas dilapangan dan

penginputan data jumlah pasangan usia subur, peserta

program kb aktif dan program kb baru.

3. Kerja Sama

Dalam penelitian ini, kerja sama merupakan pekerjaan yang

dilakukan seorang penyuluh yang dibantu oleh mitra kerja untuk

mencapai tujuan organisasi. Kerja sama dapat diukur dengan

menggunakan dua indikator yaitu dilihat dari jalinan kerja sama dan

kekompakan, akan diuraikan sebagai berikut:

a. Jalinan Kerja Sama

Jalinan kerjasama merupakan hubungan timbal balik, saling

menguntungkan yang terjalin berdasarkan kepedulian,

kesetaraan dan kebersamaan yang sinergis antara pemerintah,

masyarakat, dan dunia usaha dalam pembangunan

kesejahteraan sosial. Jalinan kerja sama yang dimaksud pada

penelitian ini adalah cara penyuluh keluarga berencana

mencari mitra kerja yang akan membantunya dalam

46

mendukung kelancaran kegiatan program keluarga berencana

di wilayah kerjanya.

b. Kekompakan

Kekompakan merupakan pekerjaan yang dilakukan secara

bersama secara teratur dan rapi untuk mencapai suatu tujuan.

Kekompakan yang dimaksud pada penelitian ini adalah cara

penyuluh keluarga berencana dalam bekerja sama dengan

mitra kerja, dan masyarakat secara teratur dan rapi guna

mencapai tujuan organisasi untuk merealisasikan program

keluarga berencana.

4. Tanggung Jawab

Tanggung jawab terhadap pekerjaan merupakan kesadaran

akan kewajiban penyuluh keluarga berencana untuk melaksanakan

pekerjaan yang diberikan oleh organisasi. Tanggung jawab dapat

diukur dengan menggunakan dua indikator yaitu hasil kerja dan

pengambilan keputusan, yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Hasil Kerja

Hasil kerja merupakan keluaran kerja bisa berupa barang

ataupun jasa yang dapat dihitung atau diukur. Hasil kerja yang

dimaksud pada penelitian ini adalah keluaran kerja yang

dihasilkan oleh penyuluh keluarga berencana seperti hasil

capaian peserta PUS, peserta program KB baru dan KB aktif.

47

b. Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan merupakan upaya yang dilakukan oleh

seseorang untuk memecahkan masalah dan mencari solusi.

Pengambilan keputusan yang dimaksud dalam penelitian ini

adalah upaya seorang penyuluh keluarga berencana dalam

memecahkan suatu masalah yang terjadi dilapangan, seperti

dalam hal memecahkan keluhan yang datang dari masyarakat

dan memberikan solusi yang terbaik.

C. Kerangka Konsep

Berdasarkan paparan latar belakang dan tinjauan pustaka yang

disusun oleh penulis mengenai Kinerja Penyuluh Keluarga Berencana,

maka penulis memilih menggunakan teori Mangkunegara yaitu “Kinerja

adalah hasil kerja secara kuantitas dan kualitas yang dicapai oleh seorang

pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab

yang diberikan kepadanya”

48

Sumber: Mangkunegara, 2011: 67

D. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana kinerja penyuluh keluarga berencana ditinjau dari

aspek kuantitas kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kota Makassar?

2. Bagaimana kinerja penyuluh keluarga berencana ditinjau dari

aspek kualitas dari hasil pada Dinas Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana Kota Makassar?

KUANTITAS KERJA

- Kecepatan

- Kemampuan

KINERJA PENYULUH

KELUARGA

BERENCANA

TANGGUNG JAWAB

- Hasil Kerja

- Pengambilan Keputusan

KERJA SAMA

- Jalinan kerja sama

- Kekompakan

KUALITAS DARI HASIL

- Kerapihan

- Ketelitian

49

3. Bagaimana kinerja penyuluh keluarga berencana ditinjau dari

aspek kerja sama pada Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kota Makassar?

4. Bagaimana kinerja penyuluh keluarga berencana ditinjau dari

aspek tanggung jawab pada Dinas Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana Kota Makassar?

50

50

BAB III

DESAIN DAN PROSEDUR PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis ingin mengetahui bagaimana kinerja

penyuluh keluarga berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan

adalah kualitatif, dimana penelitian yang akan dilakukan bersifat deskriptif,

yaitu menggambarkan sebuah fenomena atau kejadian dengan apa yang

sebenarnya terjadi dan apa adanya.

Penelitian kualitatif ini mampu memberikan gambaran kinerja

penyuluh keluarga berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kota Makassar serta mendeskripsikan kondisi yang

sesuai dengan pengematan pada saat penelitian itu berlangsung dan

membandingkan dengan data primer serta sekunder yang ada.

B. Desain Penelitian

Desain penelitian ini peneliti akan menentukan lokasi fokus penelitian

pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota

Makassar serta yang menjadi fokus penelitian adalah Kinerja Penyuluh

Keluarga Berencana. Adapun rencana kegiatan penyusunan penelitian

sebagai berikut:

51

Tabel 5 Rencana Kegiatan Penelitian

NO TAHAPAN KEGIATAN

PENELITIAN

Bulan

September Oktober November Desember

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1

Penyusunan Proposal Kegiatan (BAB I-III), Instrument Penelitian dan Pembimbingan

2 Pelaksanaan Seminar Proposal

3 Perbaikan Hasil Seminar Proposal

4 Penelitian

5 Penyusunan Laporan Hasil Penelitian

6 Pelaksanaan Ujian Skripsi

7 Perbaikan Hasil Ujian Skripsi

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dilakukan pada lingkup Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar dengan

menggunakan metode observasi, metode wawancara dan telaah

dokumen.

Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dipercaya

dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi di lokasi fokus

penelitian mengenai bagaimana kinerja penyuluh keluarga berencana

pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar.

Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini adalah:

1. Kepala Dinas 1 Orang

2. KA UPT Kec. Biringkanaya 1 Orang

3. Sub PPKBD Kel. Pai 1 Orang

4. Penyuluh Keluarga Berencana 1 Orang

5. Masyarakat (PUS yang ber KB) 2 Orang

Jumlah 6 Orang

D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini

adalah:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan bertujuan untuk mendapatkan informasi dan

keterangan yang ingin diketahui lebih mendalam oleh peneliti. Wawancara

tersebut dilakukan dengan metode wawancara terstruktur dan mendalam.

Wawancara terstruktur dan mendalam dilakukan untuk mendapatkan

informasi yang dapat memberikan penjelasan yang memadai dan lebih rinci.

Adapun beberapa informan yang akan diwawancarai sesuai dengan yang

terdapat pada sumber data.

53

b. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data pokok dengan cara

pengamatan langsung pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kota Makassar. Observasi dilakukan dengan pengamatan

yang jelas, rinci, lengkap, dan sadar tentang perilaku individu sebenarnya

didalam suatu keadaan tertentu. Observasi juga sangat berguna untuk

mengungkap gambaran realistis yang bersifat fakta dan kebenaran untuk

menjawab pertanyaan yang masih dianggap belum mendukung jika hanya

menggunakan metode wawancara ataupun dokumentasi.

c. Telaah dokumen

Telaah dokumen merupakan teknik pengumpulan data sekunder

atau digunakan untuk mencari keterangan atau mengambil data-data atau

informasi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kota Makassar. Dokumen-dokumen yang digunakan dalam penelitian ini

adalah dokumen yang berupa buku, arsip, non buku, laporan, profil kantor,

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan fokus

penelitian.

2. Instrumen Pengumpulan Data

a. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara dilakukan dengan menggunakan metode

wawancara terstruktur dan mendalam karena menyangkut obyek yang

sangat spesifik sehingga arah pembicaraannya dituntut oleh sejumlah

54

pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu dan dilakukan dengan

bertanya langsung kepada informan.

b. Pedoman Observasi

Pedoman observasi dilakukan dengan kegiatan pengamatan

langsung terhadap objek kajian yang sedang berlangsung dalam keadaan

tertentu untuk memperoleh keterangan dan informasi sebagai data yang

akurat tentang hal-hal yang diteliti agar sesuai antara jawaban informan

dengan kegiatan yang mengenai fokus penelitian.

c. Pedoman Telaah Dokumen

Pedoman telaah dokumen dilakukan dengan menelaah dokumen-

dokumen dan data sekunder yang telah diperoleh yang sesuai dengan

fokus penelitian.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Adapun teknik pengolahan data kualitatif diantaranya adalah sebagai

berikut:

a. Pengumpulan data hasil penelitian (wawancara, observasi dan

telaah dokumen).

b. Pemeriksaan data lapangan (wawancara, observasi, telaah

dokumen).

55

c. Pengelompokan data hasil penelitian (wawancara, observasi,

telaah dokumen).

d. Pengolahan data berdasarkan keterkaitan antar komponen.

e. Hasil pengolahan data yaitu dengan cara mendeskripsikan

secara keseluruhan dan secara sistematik mengenai

keterkaitan antar satuan-satuan data penelitian.

2. Analisis Data

Analisis data penelitian kualitatif dimulai dengan menelaah dokumen

data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, observasi,

telaah dokumen dan lain sebagainya sampai dengan penarikan

kesimpulan.

Maka analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui

tahapan pengelolaan data sebagai berikut:

a) Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses penyempurnaan data, baik

pengurangan terhadap data yang dianggap kurang perlu dan tidak

relevan, maupun penambahan data yang dirasa masih kurang.

Reduksi data akan berlangsung secara terus-menerus selama

penelitian berlangsung.

b) Penyajian Data

Penyajian data akan memudahkan untuk memahami apa yang

terjadi selama penelitian berlangsung. Penyajian data berbentuk

56

uraian naratif dari informasi yang telah didapat. Hal ini dilakukan

untuk mempermudah dalam membaca data informasi yang diperoleh

dari penelitian.

c) Menarik Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dilakukan untuk pengambilan keputusan dari

pengumpulan data dengan menganalisis secara kualitatif untuk

menyusun kesimpulan.

F. Keabsahan Data

Untuk keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu

teknik pengumpulan data yang berbeda untuk mendapat data dari sumber

yang sama. Peneliti menggunakan wawancara, observasi, dan telaah

dokumen untuk sumber data yang sama secara serempak, juga untuk

mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang

sama.

57

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Singkat Lokus/Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kota Makassar

Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tantang

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pada Pasal 53

ayat (2) menyebutkan bahwa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana

Nasional (BKKBN) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang

berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden

yang memiliki tugas melaksanakan pengendalian penduduk dan

menyelenggarakan keluarga berencana. Di Kota Makassar Badan

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengalami

perubahan nama serta beberapa tugas dan fungsi yang sedikit berbeda.

Sekarang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kota

Makassar (BKKBN) telah berubah nama menjadi Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar dimana instansi ini

mempunyai tugas untuk membantu walikota melaksanakan Urusan

Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang

menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan

kepada Daerah.

58

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar

terletak di Jalan Jendral Ahmad Yani No. 2, Makassar, Sulawesi Selatan,

Indonesia 90000. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kota Makassar dibawah kepemimpinan Plt. Kepala Dinas Andi Zulkifly.,

S.S.T.P., M.Si. Beliau baru menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas selama satu

bulan, sebelumnya dijabat oleh bapak Drs. Daniel Pakambanan M.Si, namun

beliau sudah memasuki masa pensiun. Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kota Makassar didukung oleh sumber daya aparatur

yang terdistribusi menurut bidang dan kesekretariatan. Jumlah pegawai

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar

adalah sebanyak 209 Pegawai dimana terdiri dari 35 orang Pejabat

Struktural, 114 orang Tenaga Fungsional (Penyuluh KB), 13 orang Staf, 45

orang Tenaga Honorer dan dua orang Tenaga Sukarela.

2. Visi Misi, Strategi dan Sasaran

a. Visi Misi

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar dalam

melaksanakan kegiatan pemerintahan, maka Visi Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar, yaitu “Mewujudkan

Kehidupan Keluarga Terencana yang Sehat dan Nyaman” dan dalam

59

mewujudkan Visi tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kota Makassar memiliki empat Misi, yaitu:

1) Menyiapkan dan melaksanakan pelayanan keluarga

berencana dan kesehatan reproduksi secara sistematis.

2) Meningkatkan kualitas sumber daya pengelola program

keluarga berencana.

3) Mendorong stakeholder dan mitra kerja dalam penyiapan

kehidupan berkeluarga, pemenuhan hak-hak reproduksi,

peningkatan ketahanan keluarga dan pelayanan keluarga

berencana.

4) Peningkatkan kualitas penyediaan sarana dan analisis data

dan informasi program keluarga berencana.

b. Strategi

Dalam mencapai Visi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kota Makassar menetapkan beberapa strategi, antara lain:

1) Pembinaan sumber daya manusia (pengelola dan pelaksana)

program serta institusi masyarakat di tingkat lini lapangan;

2) Peningkatan akses pelayanan berkualitas, baik yang dikelola

oleh institusi pemerintah maupun non-pemerintah, termasuk

bagi keluarga miskin melalui program askeskin (asuransi

kesehatan bagi masyarakat miskin);

60

3) Jaminan ketersediaan pelayanan dengan standard mutu

yang berkualitas bagi masyarakat yang membutuhkan;

4) Pengembangan program yang berorientasi pada masalah

kemiskinan, hak-hak reproduksi, kesetaraan gender, dan

kerentanan social;

5) Penentuan prioritas program dengan melibatkan berbagai

komponen masyarakat;

6) Peningkatan kualitas data dan informasi serta metode

analisis untuk penetapan prioritas program;

7) Penggerakan sumber daya masyarakat untuk mendukung

penyelenggaraan program KB;

8) Pembinaan akses dan pelayanan informasi bagi kelompok

masyarakat yang membutuhkan secara transparan;

9) Pengembangan kemitraan dengan berbagai pihak, baik

pemerintah dan non-pemerintah, dalam lingkup Kota

Makassar.

c. Sasaran

Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kota Makassar, adalah:

1) Meningkatnya pasangan usia subur menjadi peserta KB Baru

dan Aktif serta peningkatan pemahaman Kesehatan

Reproduksi Remaja;

2) Meningkatnya peran serta institusi masyarakat;

61

3) Meningkatnya pasangan usia subur yang ikut serta dalam

kelompok kegiatan (POKTAN) bina keluarga balita, bina

keluarga remaja, bina keluarga lansia (TRIBINA) dan

kelompok UPPKS;

4) Tersedianya data dan informasi program keluarga

berencana;

5) Meningkatnya kualitas layanan kelembagaan dan SDM untuk

mendukung layanan standard dunia.

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Struktur

Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,

terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdiri atas :

1) Sub Bagian Keuangan dan Sarana;

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

3) Sub Bagian Perencanaan.

c. Bidang Keluarga Berencana, terdiri atas:

1) Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi;

2) Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;

62

3) Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesetaraan Keluarga

Berencana.

d. Bidang Penyuluhan dan Penggerakan, terdiri atas:

1) Seksi Penyuluhan dan KIE;

2) Seksi Advokasi dan Penggerakan;

3) Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB

e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri atas :

1) Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;

2) Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia;

3) Seksi Bina Ketahanan Remaja.

f. Bidang Pengendalian Penduduk, terdiri atas:

1) Seksi Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian

Penduduk;

2) Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk;

3) Seksi Data dan Informasi.

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

h. Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana.

63

Gambar 1

Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar

Plt. Kepala Dinas

Sekertaris

Kepala Sub

Bagian

Perencanaan

dan

Pelaporan

Kepala

Sub

Bagian

Keuangan

Kepala Sub

Bagian

Tata Usaha

& Sarana

Kepala Bidang

Ketahanan dan

Kesejahteraan

Keluarga

Kepala Bidang

Pengendalian

Penduduk

Kepala Bidang

Penyuluhan

dan

Penggerakan

Kepala Sub

Bagian

Perencanaan

dan Pelaporan

Kepala Bidang

Keluarga

Berencana

Kasi

Pemberdayaan

Keluarga

Sejahtera

Kasi Jaminan

Pelayanan KB Kasi Advokasi

dan

Penggerakan

Kasi

Pemanduan &

Sinkronisasi

Kebijakan

Kependudukan

Kasi Bina

Ketahanan

Keluarga

Balita, Anak

dan Lansia

Kasi Data dan

Informasi

Kasi

Penyuluhan

Kasi

Pembinaan

Kesertaan KB

Kasi Bina

Ketahanan

Remaja

Kasi

Perencanaan &

Perkiraan

Pengendalian

Penduduk

Kasi

Pendayagunaan

PKB, PLKB,

dan Kader KB

Kasi Distributor

Alkon

UPTD

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar

64

4. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kota Makassar

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun

2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makasssar

mempunyai tugas pokok membantu Walikota merumuskan, membina,

mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan dibidang keluarga

berencana meliputi bidang jaminan dan pelayanan keluarga berencana,

pengendalian keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga,

pergerakan masyarakat dan pengolahan data.

Selain menjalankan tugas pokok sebagaimana diatas, Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar juga

menyelenggarakan fungsi sebagai perumusan kebijakan pengendalian

program jaminan dan pelayanan keluarga berencana:

a. Penyusunan kebijakan pelaksanaan kegiatan pengendalian

keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;

b. Penyusunan rumusan kebijakan dan fasilitasi kerjasama

terhadap pergerakan dan peran serta masyarakat dalam

program keluarga berencana;

c. Penyusunan rumusan kebijakan pelaksanaan bidang

pengolahan data program keluarga berencana;

65

d. Penyusunan bimbingan dan pengendalian pelaksanaan

koordinasi antar satuan kerja perangkat daerah dan

penyusunan program keluarga berencana, kesehatan

reproduksi, pemberdayaan keluarga sejahtera;

e. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian unit pelaksana

teknis dan tenaga fungsional.

B. Karakteristik Sumber Data

1. Kepala Dinas

Sumber pertama dalam penelitian ini adalah Andi. Zulkifli Nanda,

S.STP., M.Si. Lahir di Ujung Pandang, 30 Juni 1980, beralamat di

Kompleks Azalea Golden Park Hollywood No. 26 Kota Makassar. Beliau

menempuh pendidikan Strata Satu (S1) pada Sekolah Tinggi

Pendidikan Dalam Negeri, dan Strata Dua (S2) pada Universitas

Hasanuddin.

2. KA UPT Kecamatan Biringkanaya

Sumber kedua dalam penelitian ini adalah Hj. Musliah Yusuf. Lahir

tanggal 28 Januari 1962, beralamat di Bumi Tamalanrea Permai Jalan

Kerukunan barat 11 Blok J No. 270. Beliau menempuh pendidikan

Strata Satu (S1) pada Universitas Vetran Republik Indonesia jurusan

Sosial Politik.

66

3. Penyuluh Keluarga Berencana

Sumber ketiga dalam penelitian ini adalah Ir. Sarlina Parerung.

Lahir di Makale, tanggal 20 Oktober 1968, beralamat di Bumi

Tamalanrea Permai Blok C No. 193. Beliau menempuh pendidikan

Strata Satu (S1) pada Universitas Hasanudin jurusan Peternakan.

4. Sub PPKBD (Peran Pembantu Pembina Keluarga

Berencana Desa)

Sumber keempat dalam penelitian ini adalah Darmi. Lahir di Ujung

Pandang, 17 Juli 1988. Beralamat di Jalan Kampung Balangtanga

Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya. Pendidikan terakhir beliau

adalah Sekolah Menengah Atas. Beliau seorang Sub PPKBD pada

Kelurahan Pai Kecamatan Biringkaya

5. Masyarakat PUS yang Ber KB

Sumber kelima dalam penelitian ini adalah Andi Riani. Lahir di

Watampone, 08 Oktober 1986. Beralamat di Jalan Batara Bira

Kompleks PU No. 8 Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya Baddoka.

Beliau menempuh pendidikan Strata Satu (S1) pada Universitas

Hasanuddin Makassar, jurusan Kesehatan Masyarakat. Beliau seorang

Pegawai Negeri Sipil dengan 2 orang anak.

Sumber keenam dalam penelitian ini adalah Irmawati. Lahir di

Maros, 24 April 1993. Beralamat di Jalan Kampung Balangtanga N0. 18

Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya. Pendidikan terakhir beliau

67

adalah Sekolah Menengah Atas. Beliau seorang Ibu Rumah Tangga

dengan 2 orang anak.

C. Hasil Analisis Data

Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam

melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Kinerja

pegawai didalam suatu organisasi merupakan suatu aspek yang sangat

penting karena dengan bagusnya kinerja pegawai didalam suatu

organisasi bisa membuktikan bahwa pekerjaan yang telah dilakukan

pegawai itu sudah berhasil dan tercapai.

Pada penelitian ini yang akan ditinjau adalah mengenai tentang

kinerja penyuluh keluarga berencana. Hasil dari penelitian ini

merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh

peneliti kepada informan. Adapun sub fokus terdiri dari kuantitas kerja,

kualitas dari hasil, kerja sama, dan tanggung jawab.

Jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah enam orang.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara,

observasi dan telaah dokumen guna menggali informasi lebih

mendalam lagi dengan informan yang berasal dari Kepala Dinas,

Kepala UPT Kecamatan Biringkayana, Sub PPKBD Kecamatan

Biringkanaya, Penyuluh Keluarga Berencana, Masyarakat Pasangan

Usia Subur yang menggunakan KB.

68

Berikut ini akan dipaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan

sebagai berikut:

1. Kuantitas Kerja

Kuantitas kerja adalah ukuran seberapa lama seorang pegawai

bekerja dalam satu harinya. Kuantitas kerja sangat diperlukan didalam

organisasi untuk mengukur kinerja pegawainya. Kuantitas kerja dapat

dilihat dari kecepatan dan kemampuan seorang pegawai. Kecepatan

dapat dilihat dari seberapa lama waktu yang dibutuhkan dalam

melakukan suatu pekerjaan, sedangkan kemampuan dapat dilihat dari

kapasitas yang dimiliki oleh seorang individu dalam mengerjakan

berbagai tugas dalam suatu pekerjaan.

a. Kecepatan

Kecepatan kerja merupakan kemampuan seorang individu untuk

mengerjakan suatu pekerjaan dengan batas waktu tertentu. Pentingnya

kecepatan kerja bagi pegawai agar pegawai bisa lebih mengatur

rencana kerjanya dengan baik, agar target-target yang telah ditetapkan

bisa dicapai. Kecepatan kerja penyuluh keluarga berencana juga

menjadi salah satu indikator penunjang kinerja pada Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa, 30

69

Oktober 2018. Ibu Hj. Musliah Yusuf selaku Kepala UPT Kecamatan

Biringkanaya, mengatakan bahwa:

“Kalau para penyuluh keluarga berencana pada kecamatan biringkanaya sudah bekerja dengan cepat karena mereka dikejar oleh target untuk mencapai angka kredit, karena mereka kan penyuluh mereka bekerja karena ada nilai angka kredit, semakin cepat mereka bekerja dan semakin banyak kegiatan yang dilakukan akan menambah banyak nilai angka kredit yang mereka dapatkan akan menunjang mereka untuk kenaikan pangkat.”

Lebih jelas disampaikan oleh Ibu Ir. Sarlina Parerung selaku

Penyuluh Keluarga Berencana pada Kelurahan Pai pada hari Selasa, 30

Oktober 2018, mengatakan bahwa:

“Kalau soal kecepatan pada saat kami bekerja itu sudah termasuk cepat, karena ada laporan kegiatan yang setiap dua jam sekali itu kita harus memasukan di E-Visum, jadi dari E-Visum itu kita memang langsung dipantau oleh pusat, jadi misalkan seperti saya dari pagi jam 08:00 itu saya sudah harus cepat memasukan laporan kegiatan saya dilapangan apa yang saya lakukan pada jam itu misalnya saya sedang menyuluh kerumah warga, kegiatan posyandu itu semua harus dimasukkan berserta foto bukti kita sedang menyuluh atau mengadakan kegiatan posyandu. Kalau kita terlambat memasukan kita tidak dapat nilai angka kredit.”

Hal ini diperkuat dengan hasil telaah dokumen salah satu laporan

kegiatan penyuluh pada aplikasi E-Visum yang terurai mengenai uraian

kegiatan, sasaran kerja, estimasi angka kredit, hasil, dan tindak lanjut

kegiatan.

70

Gambar 2 Laporan Kegiatan Penyuluh Melalui Aplikasi E-Visum

Sumber : Hasil Telaah Dokumen Pada Aplikasi E-Visum

Berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumen di atas dapat

disimpulkan bahwa kecepatan kerja penyuluh keluarga berencana

sudah cepat karena penyuluh langsung dipantau oleh pusat

menggunakan aplikasi E-Visumn dan ada target yang harus mereka

kejar untuk mencapai nilai angka kredit yang bisa digunakan untuk

menunjang kenaikan pangkat.

b. Kemampuan

Kemampuan merupakan kapasitas yang dimiliki oleh seorang

individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan.

Kemampuan kerja juga menjadi salah satu faktor pendukung kinerja

penyuluh keluarga berencana. Berdasarkan hasil wawancara yang

dilakukan pada hari Kamis, 01 November 2018. Bapak Andi Zulkifli

71

Nanda S.STP., M.Si selaku kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kota Makassar, mengatakan bahwa:

“Menurut saya, sebagian besar sudah bisa dikatakan mampu mengerjakan tugasnya melihat target-target yang sudah tercapai saya sudah cukup puas karena mereka sudah paham. Tapi, mereka masih harus meningkatkan terus keahliannya dengan selalu belajar, dengan mempelajari tupoksinya kembali masing-masing agar capaian kinerjanya terus meningkat.”

Lebih jelas di tambahkan oleh Ibu Hj. Musliah Yusuf selaku Kepala

UPT Kecamatan Biringkanaya, pada hari Selasa, 30 Oktober 2018,

mengatakan bahwa:

“Kalau kemampuannya mereka sudah tergolong mampu karena mereka semua sebelum turun kelapangan menjadi seorang penyuluh mereka harus dibekali pengetahuan dan wawasan dalam pelatihan dasar umum.”

Hal ini diperkuat dengan hasil telaah dokumen pada Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar

mengenai daftar rekapitulasi Penyuluh Keluarga Berencana Kota

Makassar yang telah mengikuti Latihan Dasar Umum sebelum turun

kelapagan menjadi seorang penyuluh keluarga berencana

72

Gambar 3 Daftar Rekapitulasi Penyuluh KB Kota Makassar Yang Telah

Mengikuti Latihan Dasar Umum (LDU)

Sumber : Telaah Dokumen pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kota Makassar

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa 114 orang

penyuluh keluarga berencana yang terdiri dari 14 Kecamatan yang ada

di Kota Makassar sudah mengikuti latihan dasar umum sebelum

menjadi penyuluh.

Berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumen diatas dapat

disimpulkan bahwa penyuluh keluarga berencana sudah tergolong

mampu dalam tugasnya karena sebelum turun kelapangan sudah

dibekali pengetahuan dan wawasan dalam pelatihan dasar umum,

namun masih ada penyuluh keluarga berencana yang mungkin masih

harus selalu meningkatkan keahliannya lagi dengan mempelajari

tupoksinya masing-masing agar lebih paham dengan pekerjaannya.

73

2. Kualitas dari Hasil

Kualitas dari hasil merupakan seberapa baik seorang pegawai

dalam mengerjakan yang seharusnya mereka kerjakan. Kualitas dari

hasil sangat dibutuhkan oleh suatu organisasi karena itu bisa menjadi

sasaran ukuran berhasil tidaknya kinerja pegawai didalamnya. Kualitas

dari hasil dapat dilihat dari kerapihan dan ketelitian. Kerapihan dapat

dilihat dari seberapa baik, teratur, bersih dan tertib seorang penyuluh

dalam melaksanakan tugasnya. Sedangkan ketelitian dapat dilihat dari

kemampuan penyuluh dalam melakukan suatu pekerjaan dengan tidak

adanya kesalahan.

a. Kerapihan

Kerapihan merupakan sesuatu yang dilakukan secara baik, teratur,

dan tertib. Kerapihan juga sangat menunjang kualitas dari hasil kerja

penyuluh keluarga berencana. Berdasarkan hasil wawancara yang

dilakukan pada hari Kamis, 01 November 2018 dengan Bapak Andi

Zulkifli Nanda S.STP., M.Si selaku kepala Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar, mengatakan

bahwa:

“Kerapihan penyuluh keluarga berencana itu sangat penting apalagi ketika turun kelapangan melakukan penyuluhan dan konseling kemasyarakat mereka harus berpakaian rapih menggunakan seragam, karena kalau mereka berpakaian acak-acakan masyarakat pasti tidak akan tertarik untuk melihatnya pada saat menyuluh maupun konseling hal ini pasti akan berpengaruh pada kualitas hasil kerjanya.”

74

Lebih lanjut disampaikan oleh Ibu Ir. Sarlina Parerung selaku

Penyuluh Keluarga Berencana pada Kelurahan Pai pada hari Selasa, 30

Oktober 2018, mengatakan bahwa:

“Kalau saya didalam bekerja itu menganggap kerapihan itu

sangat penting, pertama dalam hal pakaian karena kita ini

kan seorang penyuluh yang langsung bertemu dengan

masyarakat dan yang kedua dalam hal menyimpan dokumen-

dokumen kita juga harus rapih karena kalau tidak dokumen

tersebut bisa saja hilang sehingga kita tidak punya lagi

dokumen laporan kegiatan.”

Hal ini didukung dengan hasil wawancara bersama Ibu Andi Riani

selaku Masyarakat yang BerKB pada Kelurahan Pai, Kecamatan

Biringkanaya pada hari Senin, 05 November 2018, mengatakan bahwa:

“Saya melihat penyuluh keluarga berencana pada saat mengadakan penyuluhan di Puskesmas sewaktu posyandu, dia menggunakan seragam kantor yang rapih.”

Hal yang sama diungkapkan oleh Ibu Irmawati pada hari Senin, 05

November 2018, mengatakan bahwa :

“Menurut saya, penyuluh sudah berpakaian rapih ketika bekerja seperti pada saat konseling dan penyuluhan”

Selanjutnya diperkuat dengan hasil Observasi peneliti pada hari

Senin, 12 November 2018 di Rumah Kader KB saat kegiatan

penyuluhan kepada masyarakat:

75

Gambar 4 Kegiatan Penyuluhan

Sumber : Hasil Observasi pada Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa pada saat

penyuluhan dengan masyarakat, penyuluh keluarga berencana

menggunakan pakaian seragam kantor dengan sangat rapih.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung dapat

dikatakan bahwa penyuluh keluarga berencana sudah sangat rapih

dalam berpakaian ketika melakukan kegiatan penyuluhan, maupun

konseling. Selain rapih dalam berpakaian, penyuluh juga sudah

bersikap rapih dalam melakukan pekerjaannya seperti dalam mendata,

menginput maupun menyimpan dokumen-dokumen pendukung

kegiatannya.

76

b. Ketelitian

Ketelitian merupakan kemampuan seseorang individu untuk

melakukan suatu pekerjaan dengan teliti dengan tidak ada kesalahan.

Didalam bekerja penyuluh keluarga berencana dituntut untuk

memperhatikan ketelitian dalam bekerja. Berdasarkan hasil wawancara

yang dilakukan pada hari Kamis, 01 November 2018. Bapak Andi Zulkifli

Nanda S.STP., M.Si selaku kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kota Makassar, mengatakan bahwa:

“Penyuluh diwajibkan teliti dalam melakukan pekerjaannya terlebih lagi saat mereka mendata, menginput jumlah pus, akseptor baru, peserta kb aktif dan sebagainya, sejauh ini penyuluh sudah cukup teliti karena dilihat dari hasil kerjanya sudah sangat minim kesalahan”

Hal ini diperkuat oleh Ibu Ir. Sarlina Parerung selaku Penyuluh

Keluarga Berencana pada Kelurahan Pai pada hari Selasa, 30 Oktober

2018, mengatakan bahwa:

“Saya sudah bekerja dengan cukup teliti apalagi ketika menginput data atau kegiatan kedalam aplikasi, kita harus betul-betul teliti karena kalau salah dan tidak sesuai maka tidak ada nilai angka kredit yang didapatkan”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa

penyuluh keluarga berencana sudah bekerja dengan sangat teliti

melihat hasil kerjanya yang minim keselahan.

77

3. Kerja Sama

Kerja sama adalah sesuatu pekerjaan yang dilakukan secara

bersama atau pekerjaan yang dilakukan dengan bantuan orang lain

untuk mencapai tujuan bersama. Kerja sama dapat dilihat dari jalinan

kerja sama dan kekompakan. Jalinan kerja sama dapat dilihat dari

bagaimana hubungan pekerjaan yang dilakukan berdasarkan

kepedulian guna mencapai tujuan bersama. Sedangkan kekompakan

dilihat dari pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama dengan

teratur, dan rapih.

a. Jalinan Kerja Sama

Jalinan kerja sama merupakan hubungan timbal balik, saling

menguntungkan yang terjain berdasarkan kepedulian, kesetaraan, dan

kebersamaan yang sinergis. Jalinan kerja sama juga menjadi salah satu

faktor penunjang kinerja penyuluh keluarga berencana karena penyuluh

keluarga berencana tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan dari

masyarakat sekitar yang diangkat menjadi sub PPKBD dan para Kader

KB. Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin, 05 November 2018,

Ibu Darmi selaku Peran Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa

atau PPKBD Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya, mengatakan

bahwa:

“Awalnya saya dipilih oleh penyuluh untuk membantunya

dalam bekerja, saya dipilih menjadi sub PPKBD karena

78

dianggap sangat berpengaruh dan dipercayai oleh

masyarakat diwilayah ini. Sikap penyuluh juga sangat baik

dia sangat peduli dengan masyarakat disini jadi terjalin lah

kerja sama yang baik kami di wilayah ini.”

Selanjutnya disampaikan oleh Ibu Ir. Sarlina Parerung selaku

Penyuluh Keluarga Berencana pada Kelurahan Pai pada hari Selasa, 30

Oktober 2018, mengatakan bahwa:

“Saya dibantu dengan sub PPKBD dan kader KB diwilayah ini

dalam hal mengumpulkan masyarakat, melaksanakan

kegiatan posyandu, penyuluhan, konseling. Sekarang sudah

tidak sulit mencari orang yang ingin menjadi kader KB karena

mereka sudah mendapatkan kompensasi langsung dari

pusat, tetapi kita juga tidak asal memilih kader, yang kita pilih

juga harus yang betul-betul berpengaruh kepada masyarakat”

Hal ini diperkuat dengan hasil Observasi langsung peneliti pada

hari Jumat, 09 November 2018 saat rapat koordinasi Sub PPKBD dan

para Kader KB pada:

Gambar 5 Rapat Koordinasi Sub PPKBD dan Para Kader KB

Sumber : Hasil Observasi pada Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya

79

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa adanya jalinan

kerja sama yang baik antar penyuluh keluarga berencana dengan sub

PPKBD dan para kader KB.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung dapat

disimpulkan bahwa guna membantu memperlancar proses kerja

penyuluh keluarga berencana pada suatu wilayah dibutuhkan jalinan

kerja sama antara penyuluh dengan sub PPKBD dan kader KB yang

dipilih secara langsung oleh penyuluh keluarga berencana karena tanpa

bantuan sub PPKBD dan Kader KB penyuluh tidak mampu mengerjakan

pekerjaannya karena susahnya berkomunikasi, bertemu dan

mengumpulkan masyarakat pada suatu wilayah tertentu. Jalinan kerja

sama ini sama-sama menguntungkan karena penyuluh dapat terbantu

kerjanya, sub PPKBD dan Kader KB pun mendapat kompensasi

langsung dari pusat.

b. Kekompakan

Kekompakan merupakan pekerjaan yang dilakukan secara

bersama, teratur dan rapih untuk mencapai suatu tujuan. Kekompakan

juga berpengaruh dalam menjalin kerja sama penyuluh keluarga

berencana dengan sub PPKBD dan Kader KB dilapangan karena jika

penyuluh dengan sub PPKBD dan Kader KB tidak kompak maka

masyarakat akan sulit menerima dan menyerap informasi yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa, 30 Oktober 2018, Ibu

80

Ir. Sarlina Parerung selaku Penyuluh Keluarga Berencana pada

Kelurahan Pai, mengatakan bahwa:

“Cara menjaga kekompakan dengan sub PPKBD dan kader KB itu saya selalu adakan pelatihan untuk kader-kader saya agar para kader kb tersebut mengerti dan paham dengan tugasnya jadi ketika saya tidak bisa turun kelapangan untuk menyuluh karena ada panggilan dipusat ada kader kb yang menggantikan saya, selain itu saya juga selalu menjaga komunikasi dengan kader untuk mengontrol mereka dilapangan juga seperti apa.”

Lebih lanjut disampaikan oleh Ibu Darmi selaku Peran Pembantu

Pembina Keluarga Berencana Desa atau PPKBD Kelurahan Pai

Kecamatan Biringkanaya pada hari Senin, 05 November 2018,

mengatakan bahwa:

“Penyuluh keluarga berencana disini selalu mengontrol kita lewat telepon maupun whatsapp untuk mengetahui perkembangan program KB diwilayah ini, penyuluh juga selalu memfasilitasi kami pelatihan-pelatihan untuk menambah wawasan kami mengenai program kb sebagai bekal untuk turun dilapangan pada saat berhadapan dengan masyarakat.”

Hal ini diperkuat dengan hasil observasi langsung peneliti pada

hari Selasa, 13 November 2018, saat kegiatan pelatihan para sub

PPKBD dan Kader KB:

81

Gambar 6 Pelatihan Sub PPKBD dan Kader KB

Sumber : Hasil Observasi pada Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung dapat

disimpulkan bahwa penyuluh keluarga berencana dengan sub PPKBD

dan para Kader KB sudah kompak dalam bekerja sama, terlebih lagi

penyuluh keluarga berencana selalu memfasilitasi pelatihan-pelatihan

kecil untuk sub PPKBD dan para Kader KB nya agar pada saat diturun

kelapangan sub PPKBD dan para Kader KB sudah paham apa

tugasnya dan bisa satu tujuan dengan penyuluh keluarga berencana.

82

4. Tanggung Jawab

Tanggung jawab terhadap pekerjaan adalah kesadaran akan

kewajiban pegawai untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh

organisasi. Pegawai tidak bisa lepas dari tanggung jawab karena ada

tugas pokok dan fungsi yang harus mereka jalani. Tanggung jawab bisa

dilihat dari hasil kerja dan pengambilan keputusan. Hasil kerja dapat

dilihat dari seberapa besar capaian target dalam bekerja. Sedangkan

pengambilan keputusan dapat dilihat dari cara seorang penyuluh dalam

memecahkan masalah atau memberi solusi jika ada keluhan atau

complain dari masyarakat.

a. Hasil Kerja

Hasil kerja merupakan keluaran kerja yang bisa di ukur. Hasil kerja

penyuluh keluarga berencana sangat berpengaruh terhadap tanggung

jawabnya dalam melakukan suatu pekerjaan. Berdasarkan hasil

wawancara pada hari Kamis, 01 November 2018. Bapak Andi Zulkifli

Nanda S.STP., M.Si selaku kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kota Makassar, mengatakan bahwa:

“Sejauh ini hasil kerja penyuluh sudah cukup memuaskan namun memang belum terlalu optimal dikarenakan kurangnya sumber daya penyuluh kb, dan kami masih sangat membutuhkan banyak tenaga fungsional penyuluh terutama yang sifatnya pns agar sasaran kerja organisasi bisa terus tercapai setiap tahunnya.”

83

Hal ini diperkuat oleh Telaah Dokumen pada Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar mengenai jumlah

penyuluh keluarga berencana:

Tabel 6 Jumlah Pegawai Penyuluh Keluarga Berencana pada Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar 2018

Penyuluh Keluarga

Berencana

Laki-laki Perempuan Jumlah

22 92 114

Sumber: Hasil Telaah Dokumen pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penyuluh

keluarga berencana di Kota Makassar masih sangat kurang dan tidak

sebanding dengan jumlah cakupan wilayah kelurahan yang ada di kota

Makassar yaitu sebanyak 153 kelurahan, hal ini menyebabkan ada nya

penyuluh yang menangani 2 wilayah kelurahan sekaligus.

Selanjutnya didukung oleh telaah dokumen pada Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar

mengenai presentase capaian peserta KB Aktif terhadap PUS

Lapangan Kota Makassar bulan September 2018

84

Gambar 7 Capaian Peserta KB Aktif Kota Makassar bulan September

2018

Sumber : Hasil Telaah Dokumen Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa pencapaian

peserta KB aktif tingkat Kota Makassar jumlah peserta KB Aktif sampai

dengan bulan September 2018 sebesar 133.192 peserta atau 69,40%

terhadap PUS Lapangan 191.929 PUS. Dapat dilihat juga dari masing-

masing kecamatan yang ada di Kota Makassar, masih ada beberapa

kecamatan di kota Makassar yang hasil capaian peserta KB aktifnya

masih tergolong rendah.

85

Berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumen diatas dapat

disimpulkan bahwa rendahnya hasil kerja penyuluh keluarga berencana

disebabkan karena tidak seimbangnya jumlah cakupan wilayah kerja

dengan jumlah sumber daya penyuluh yang ada.

Selain pendapat diatas selanjutnya adapun pendapat yang

disampaikan oleh Ibu Hj. Musliah Yusuf selaku Kepala UPT Kecamatan

Biringkanaya, pada hari Selasa, 30 Oktober 2018, mengatakan bahwa:

“Hasil kerja penyuluh keluarga berencana pada Kecamatan Biringkanaya memang masih ada yang belum mencapai target untuk akhir tahun, tapi sejauh ini tiap bulannya selalu ada peningkatan capaian peserta KB Aktif diusahakan agar ketika akhir tahun semua target bisa tercapai.”

Hal ini didukung oleh hasil telaah dokumen pada Kantor UPT

Kecamatan Biringkanaya mengenai data capaian peserta KB Aktif tahun

2018

Gambar 8 Data Pencapaian Peserta KB Aktif Tahun 2018

Sumber : Hasil Telaah Dokumen Pada Kantor UPT Kecamatan Biringkanaya

86

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa hasil capaian

peserta KB Aktif di Kecamatan Biringkanaya belum memenuhi target

PPM yang ada dilapangan namun selalu ada peningkatan capaian

peserta KB Aktif pada Kecamatan Biringkanaya setiap bulannya.

Lebih lengkap ditambahkan oleh Ibu Ir. Sarlina Parerung selaku

Penyuluh Keluarga Berencana pada Kelurahan Pai pada hari Selasa, 30

Oktober 2018, mengatakan bahwa:

“Kalau hasil kerja rata-rata sih kalau akhir tahun capai target. Biasanya yang tidak capai target perbulan itu karena biasa ada masyarakat misalnya dia tinggal disudiang, tetapi dia memasang kb di rumah sakit siloam jadi otomatis dia tidak terdaftar sebagai peserta kb aktif di wilayah sudiang hal itu yang membuat hasil kerja kita menurun karena dia tidak terdaftar sebagai peserta kb aktif diwilayah tempat tinggalnya.”

Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara bersama Ibu Andi Riani

selaku Masyarakat yang BerKB pada Kelurahan Pai, Kecamatan

Biringkanaya pada hari Senin, 05 November 2018, mengatakan bahwa:

“Kalau hasil kerja penyuluh kb didaerah ini saya kurang tahu, karena saya belum merasakan hasil kerjanya dan saya memasang kb tidak melalui penyuluh kb didaerah ini. Saya memasang kb karena inisiatif saya sendiri dan saya memasangnya dirumah sakit dibantu dengan dokter kandungan saya.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa,

sebenarnya pasangan usia subur yang peserta KB Aktif dikecamatan

Biringkanaya sudah banyak, namun ada beberapa masyarakat yang

87

memasang alat KB diluar wilayah tempat tinggalnya, hal ini

menyebabkan masyarakat tersebut tidak terdaftar sebagai peserta KB

Aktif diwilayah tempat tinggalnya, sehingga jika dilihat dari data yang

ada menunjukkan bahwa masih kurang peserta KB Aktif diwilayah

tersebut karena masyarakat tersebut terdaftar sebagai peserta KB Aktif

diwilayah tempat mereka memasang alat KB tersebut.

b. Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan merupakan upaya yang dilakukan untuk

memecahkan masalah, mencari jalan tengah, dan mencari solusi. Sikap

dalam pengambilan keputusan juga sangat berpengaruh terhadap

tanggung jawab penyuluh keluarga berencana atas pekerjaannya.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin, 05 November 2018, Ibu

Irmawati selaku Masyarakat yang BerKB pada Kelurahan Pai,

Kecamatan Biringkanaya , mengatakan bahwa:

“Penyuluh keluarga berencana sangat bijak dalam mengambil keputusan terlebih saat kita menyampaikan keluhan, beliau dengan cepat menanggapi keluhan kami dan memberikan kami solusi yang terbaik.”

Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Ibu Ir. Sarlina

Parerung selaku Penyuluh Keluarga Berencana pada Kelurahan Pai

pada hari Selasa, 30 Oktober 2018, mengatakan bahwa:

“Biasanya kalau ada keluhan ringan dari masyarakat saya langsung dengan cepat menanggapi, namun jika ada permasalahan yang cukup rumit dan membutuhkan solusi dari berbagai pihak, saya beserta penyuluh kb yang lainnya

88

dan kepala UPT mendiskusikannya pada saat meeting yang setiap hari Senin diadakan di kantor UPT Kecamatan Biringkanaya”

Hal yang sama diungkapkan oleh Ibu Hj. Musliah Yusuf selaku

Kepala UPT Kecamatan Biringkanaya, pada hari Selasa, 30 Oktober

2018, mengatakan bahwa:

“Penyuluh itu jika mengambil keputusan untuk memecahkan keluhan yang ringan dari masyarakat pasti mereka merespon dengan cepat, namun jika keluhannya atau masalahnya terbilang rumit para penyuluh selalu mendiskusikan pada saat meeting guna untuk bertukar pikiran dan mengumpulkan saran-saran dari para penyuluh yang lainnya juga agar tidak salah dalam mengambil keputusan.”

Hal ini diperkuat lagi oleh hasil observasi langsung peneliti pada

hari Senin, 12 November 2018 pada Kantor UPT Kecamatan

Biringkanaya:

Gambar 9 Rapat Staf Pada Kantor UPT Kecamatan Biringkanaya

Sumber : Hasil Observasi pada Kantor UPT Kecamatan Biringkanaya

89

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa para penyuluh dan

Kepala UPT Kecamatan Biringkanaya sedang melakukan rapat, dimana

didalam rapat diadakan evaluasi kegiatan, pembahasan mengenai

permasalahan-permasalahan yang terjadi dilapangan, saling bertukar

pendapat, memberi solusi, saran, masukan dan pemberian motivasi

oleh kepala UPT untuk para penyuluh agar meningkatkan hasil

kerjanya.

Berdasarkan wawancara dan hasil observasi dapat disimpulkan

bahwa penyuluh keluarga berencana sudah bijak dalam mengambil

keputusan dengan mempertimbangkan beberapa aspek yang ada agar

tidak salah dalam mengambil keputusan.

90

`BAB V

PEMBAHASAN

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota

Makassar merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang

pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan

daerah. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai

tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang

pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan

daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Seperti yang

kita ketahui bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu unsur inti

yang menjadi penggerak dalam menjalankan sebuah tujuan organisasi, jadi

dalam menjalankan tugasnya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kota Makassar dibantu oleh tenaga fungsional yaitu Penyuluh

Keluarga Berencana, tanpa adanya bantuan penyuluh keluarga berencana

tentu saja program keluarga berencana tidak akan terlaksana dengan baik.

Dalam penelitian ini penulis berlandaskan kepada teori yang dikemukakan

oleh Mangkunegara terkait kinerja pegawai yang dapat diukur melalui empat

indikator yaitu kuantitas kerja, kualitas dari hasil, kerja sama dan tanggung

jawab. Pada penelitian ini penulis juga menemukan beberapa hal dari hasil

analisa terkait dengan masalah kinerja penyuluh keluarga berencana pada

91

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar

yang berikut akan diuraikan setiap indikator:

1. Kuantitas Kerja

Kuantitas kerja merupakan ukuran seberapa banyak waktu yang

diperlukan oleh seorang penyuluh keluarga berencana bekerja untuk

menyelesaikan jumlah beban kerja yang telah diberikan dalam satu harinya.

Kuantitas kerja dapat dillihat dari dua aspek yaitu kecepatan dan

kemampuan. Dimana seorang penyuluh keluarga berencana diharapkan

memiliki kemampuan untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas yang telah

diberikan seperti mengadakan kegiatan penyuluhan, konseling maupun

wawanmuka dalam target waktu yang telah ditentukan.

a. Kecepatan

Kecepatan kerja merupakan kemampuan seorang pegawai untuk

mengerjakan suatu pekerjaan dengan batas waktu tertentu. Kecepatan kerja

merupakan salah satu aspek yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja

penyuluh keluarga berencana, karena setiap penyuluh keluarga berencana

diberikan tenggat waktu untuk dapat menyelesaikan tugas pokoknya. Apabila

penyuluh keluarga berencana dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan

cepat dan mencapai target maka penyuluh keluarga berencana tersebut

memiliki capaian kinerja yang bagus. Berdasarkan hasil penelitian mengenai

kecepatan kerja penyuluh keluarga berencana, penyuluh keluarga berencana

telah bekerja dengan cepat hal ini didukung dengan laporan penyelesain

92

kegiatan yang setiap dua jam sekali penyuluh keluarga berencana harus

laksanakan dan laporkan langsung melalui aplikasi e-visum yang dimana

didalam aplikasi tersebut terdapat target yang telah penyuluh keluarga

berencana capai dan perolehan nilai angka kredit yang penyuluh keluarga

berencana dapatkan karena telah bekerja dengan cepat, nilai angka kredit

bisa digunakan sebagai penunjang kenaikan pangkat untuk penyuluh

keluarga berencana dan adapun bukti bahwa sudah ada beberapa penyuluh

yang mengalami kenaikan pangkat dikarenakan perolehan nilai angka

kreditnya jadi penyuluh keluarga berencan sudah termasuk cepat dalam

bekerja. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Fadel (2009:

159) bahwa kecepatan kerja harus sangat diperhatikan dengan

menggunakan metode, tahapan kerja, maupun target yang telah ditetapkan.

b. Kemampuan

Kemampuan merupakan kapasitas yang dimiliki oleh seorang pegawai

untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Berdasarkan hasil

analisis data mengenai Kemampuan kerja penyuluh keluarga berencana,

penyuluh keluarga berencana sudah mampu dalam mengerjakan

pekerjaannya karena penyuluh keluarga berencana sebelumnya sudah

mengikuti latihan dasar umum yang didalamnya dijelaskan dan diajarkan

mengenai pengetahuan, advokasi, dan tata cara penyuluhan yang nanti akan

penyuluh keluarga berencana gunakan untuk turun kelapangan melakukan

kegiatan penyuluhan, konseling maupun wawanmuka (tatap muka) kepada

93

masyarakat. Latihan dasar umum ini telah diikuti oleh seluruh penyuluh

keluarga berencana sebelum turun kelapangan. Penyuluh keluarga

berencana juga sudah mengerti akan tugas pokok dan fungsinya dalm

melakukan pekerjaannya sehingga penyuluh keluarga berencana sudah

dianggap mampu dan paham untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan,

konseling maupun wawanmuka. Hal ini sejalan dengan teori yang

dikemukakan oleh Robbins dalam Pasolong (2007: 186) bahwa Kemampuan

dapat dilihat dari dua segi yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik,

kemampuan intelektual dilihat dari cara seseorang untuk melakukan berbagai

aktivitas mental seperti berpikir, melanar, dan memecahkan masalah

sedangkan kemampuan fisik dilihat dari cara seseorang melakukan tugasnya

dengan kecekatan, kekuatan dan keterampilan.

2. Kualitas dari Hasil

Kualitas dari hasil merupakan ukuran seberapa baik seorang penyuluh

keluarga berencana dalam mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diberikan. Kualitas dari

hasil dapat dilihat dari kerapihan dan ketelitiannya, dimana seorang penyuluh

keluarga berencana diharapkan teliti dalam melaksanakan pekerjaannya

seperti dalam hal mendata masyarakat yang berKB, akseptor KB baru, dan

menginput hasil kegiatan mereka agar tidak terjadi kesalahan, selain itu

penyuluh keluarga berencana juga diharapkan rapih dalam bekerja seperti

94

dari cara berpakaian, dalam mengarsip data, dan menyimpan dokumen-

dokumen penunjang kegiatannya agar hasil kerjanya bias berkualitas.

a. Kerapihan

Kerapihan merupakan sesuatu yang dilakukan secara baik, teratur dan

tertib. Setiap penyuluh keluarga berencana tentunya diharapkan dalam

menjalankan tugasnya dengan berpakaian yang rapih dan sopan agar

masyarakat yang melihat penyuluh keluarga berencana pada saat

penyuluhan pun bisa tertarik untuk menyimak arahan dari penyuluh

mengenai program KB. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan

mengenai kerapihan penyuluh keluarga berencana dapat dikatakan bahwa

dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan, konseling, maupun wawanmuka

(tatap muka) penyuluh keluarga berencana telah menggunakan pakaian

dinas hariannya seperti pakaian dinas harian warna khaki, linmas, korpri

kemeja putih dan celana/rok hitam, dan batik, selain dalam berpakaian

penyuluh keluarga berencana juga sudah bersikap rapih dalam melakukan

pekerjaannya seperti dalam hal menyimpan dokumen-dokumen pendukung

kegiatannya pada saat turun dilapangan. Hal ini sejalan dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pakaian Dinas Pegawai

Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah

Daerah yang didalamnya membahas mengenai kerapihan dalam berpakaian

pegawai negeri sipil yang tertuang dalam pasal 12A ayat satu dikatakan

bahwa penggunaan pakaian dinas dilingkungan kementerian dalam negeri,

95

pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sebagimana dimaksud

pada pasal dua yaitu hari senin dan selasa pegawai menggunakan pakaian

dinas harian warna khaki, pada hari rabu pegawai menggunakan pakaian

dinas harian kemeja warna putih, celana/rok hitam atau gelap, pada hari

kamis dan jumat pegawai menggunakan pakaian dinas harian

batik/tenun/pakaian khas daerah, adapun pakaian linmas digunakan sesuai

dengan pada saat peringatan hari linmas, pakaian korpri digunakan pada

saat peringatan hari korpri atau sesuai acara.

b. Ketelitian

Ketelitian merupakan sesuatu yang dilakukan secara baik, teratur dan

tertib. Didalam melakukan pekerjaan penyuluh keluarga berencana

diharapkan dapat bekerja dengan teliti agar pekerjaan yang dilakukan minim

kesalahan dan akan mendapat hasil yang berkualitas. Berdasarkan hasil

penelitian yang telah dilakukan penyuluh keluarga berencana telah bekerja

dengan teliti melihat hasil kerja yang telah dilakukan oleh penyuluh keluarga

berencana sudah minim akan kesalahan karena pada saat penyuluh keluarga

berencana melakukan kegiatan penyuluhan, konseling maupun wawanmuka

dan harus mendata serta menginput laporan kegiatannya sebelum itu

penyuluh keluarga berencana selalu melakukan pengecekan ulang sebelum

menginput hasil kegiatannya pada aplikasi yang telah disediakan maupun

pada dokumen-dokumen yang terlampir yang harus dikumpulkan. Hal ini

sejalan dengan yang dikemukakan oleh Fadel (2009: 159) didalam

96

melakukan tugasnya pegawai bukan hanya dituntut untuk bekerja dengan

cepat, namun dalam menyelesaikan tugasnya pegawai juga dituntut untuk

teliti dalam bekerja dan selalu melakukan pengecekan ulang agar tidak ada

terjadi kesalahan.

3. Kerja Sama

Kerja sama merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh seorang

penyuluh keluarga berencana yang dilakukan dengan bantuan mitra kerja

seperti Sub PPKBD dan Kader KB. Kerja sama dapat dilihat dari jalinan kerja

sama dan kekompakannya dimana didalam pekerjaannya penyuluh keluarga

berencana diharapkan bisa menjalin kerja sama yang baik dengan Sub

PPKBD dan Kader KB guna membantu pekerjaannya dilapangan agar bisa

berjalan dengan lancar dan kompak.

a. Jalinan Kerja Sama

Kemitraan merupakan jalinan kerja sama dari dua belah pihak atau lebih

yang melibatkan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan yang

terjalin berdasarkan kepedulian dan kebersamaan yang sinergis. Jalinan

kerja sama untuk penyuluh keluarga berencana juga merupakan salah satu

faktor penting dalam terwujudnya suatu tujuan yang diinginkan yaitu

terlaksananya tugas pokok dan fungsi dalam organisasi agar berjalan dengan

sistematis serta mengurangi beban pekerjaan dari pegawai juga untuk

mengoptimalkan hasil kerja yang dinginkan. Berdasarkan hasil analisis data

97

mengenai jalinan kerja sama penyuluh keluarga berencana, penyuluh

keluarga berencana sudah menjalin kerja sama yang baik dengan mitra

kerjanya seperti sub PPKBD dan Kader KB yang dipilih secara langsung oleh

penyuluh keluarga berencana untuk membantu melaksanakan tugasnya

dilapangan seperti dalam hal penyuluhan, konseling maupun pendampingan

saat wawanmuka bersama masyarakat. Adapun hasil penelitian terdahulu

oleh Afniyanty (2016: 7) yang sejalan dengan penelitian ini mengatakan

bahwa Penyuluh keluarga berencana pada Desa Pakawa sudah memiliki

jalinan kerja sama yang baik dengan mitra kerja dilapangan dalam

melaksanakan pekerjaannya.

b. Kekompakan

Kekompakan merupakan pekerjaan yang dilakukan secara bersama,

senada, dan rapih untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Berdasarkan hasil

analisis data mengenai kekompakan penyuluh keluarga berencana, penyuluh

keluarga berencana sudah bekerja dengan sangat kompak dengan mitra

kerjanya seperti sub PPKBD dan Kader KB hal ini dibuktikan dengan adanya

hubungan saling ketergantungan antara penyuluh keluarga berencana, sub

PPKBD dan Kader KB. Telebih lagi dalam hal menjaga kekompakannya

penyuluh keluarga berencana selalu memfasilitasi pelatihan-pelatihan kecil

untuk sub PPKBD dan Kader KB guna memberikan wawasan dan

pengetahuan agar pada saat turun kelapangan penyuluh keluarga

berencana, sub PPKBD dan Kader KB bisa kompak dan bersatu padu dalam

98

perkataan dan tindakan jika menganggapi suatu perkara, masalah maupun

keluhan yang datang dari masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori yang

dikemukakan oleh Dewi (2007: 46) bahwa Kekompakan merupakan

pekerjaan yang dilakukan secara teratur, rapih dan bersatu dalam

menghadapi atau mengerjakan suatu pekerjaan yang ditandai dengan

adanya sikap saling ketergantungan.

4. Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan kesanggupan penyuluh keluarga

berencana dalam melakukan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan

sebaik-baiknya dan tepat waktu, serta berani dalam menanggung resiko atas

keputusan yang telah diambil. Tanggung jawab bisa dilihat dari hasil kerja

dan cara dalam mengambil keputusan, dimana penyuluh keluarga berencana

diharapkan dapat bijak dalam mengambil keputusan seperti jika mendapat

keluhan dari masyarakat agar masyarakat merasa puas sehingga hasil kerja

penyuluh bisa terus meningkat.

a. Hasil Kerja

Hasil kerja merupakan capaian yang dicapai oleh seseorang dalam

melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Berdasarkan hasil

analisis data mengenai hasil kerja penyuluh keluarga berencana, dimana

hasil kerja penyuluh keluarga berencana belum terlalu optimal karena masih

kurangnya tenaga fungsional penyuluh keluarga berencana, hal ini

99

menyebabkan adanya penyuluh keluarga berencana yang menangani dua

wilayah sekaligus, namun hal ini tidak membuat turun semangat penyuluh

keluarga berencana dalam melalukan pekerjaannya melainkan membuat

penyuluh keluarga berencana lebih termotivasi untuk selalu meningkatkan

capaian hasil kerjanya seperti capaian peserta KB Baru, KB Aktif dan KB

MKJP agar target pertahun yang ditentukan bisa dicapai dan nilai angka

kreditnya bisa meningkat. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan

oleh Mangkunegara (2010: 10) bahwa Tujuan penelian hasil kerja seorang

pegawai untuk mengevaluasi, mencatat dan mengakui hasil kerja seorang

pegawai sehingga mereka termotivasi untuk berbuat lebih baik lagi atau

sekurang-kurangnya bisa mendapatkan prestasi.

b. Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk

memecahkan masalah, mencari jalan tengah dan mencari solusi.

Berdasarkan hasil analisis data mengenai cara pengambilan keputusan

penyuluh keluarga berencana, penyuluh keluarga berencana sudah bersikap

bijak dalam mengambil keputusan yang sebelumnya telah melalui berbagai

pertimbangan-pertimbangan. Selain itu penyuluh keluarga berencana juga

melibatkan lingkungan organisasi seperti Kepala UPT dan teman-teman

penyuluh keluarga berencana lainnya untuk mengambil keputusan yang tepat

jika mendapat keluhan atau complain dari masyarakat. Hal ini sejalan dengan

teori yang dikemukakan oleh Gibson et.all (1997: 103) bahwa Pengambilan

100

keputusan sebagai proses pemikiran dan pertimbangan mendalam yang

dihasilkan dalam sebuah keputusan, pengambilan keputusan merupakan

sebuah proses dinamis yang dipengaruhi oleh bentuk kekuatan termasuk

lingkungan organisasi, pengetahuan, kecakapan, dan motivasi.

101

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik

kesimpulan terkait Kinerja Penyuluh Keluarga Berencana pada Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar, yang

ditinjau dari aspek Kuantitas Kerja, Kualitas dari Hasil, Kerja Sama, dan

Tanggung Jawab dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kuantitas Kerja

Kuantitas kerja penyuluh keluarga berencana sudah baik dilihat

dari kemampuannya dalam menyelesaikan tugas-tugas seperti

penyuluhan, konseling, maupun wawanmuka sudah berjalan

dengan cepat sesuai dengan target wakti yang telah ditentukan.

2. Kualitas dari Hasil

Kualitas dari hasil kerja penyuluh keluarga berencana sudah baik

dilihat dari ketelitian penyuluh keluarga berencana dalam mendata

dan menginput hasil kegiatan dilapangan sudah minim akan

kesalahan serta kerapihannya dalam berpakaian dan dalam hal

mengarsip data-data penunjang kegiatannya yang membuat hasil

kerjanya bisa berkualitas.

102

3. Kerja Sama

Kerja sama penyuluh keluarga berencana dengan sub PPKBD dan

Kader KB sudah terjalin dengan baik dan kompak dilihat pada saat

proses penyuluhan dan konseling ada kader KB yang senantiasa

membantu penyuluh mengumpulkan masyarakat dan pada saat

wawanmuka ada sub PPKBD yang membantu mendampingi

penyuluh untuk kerumah-rumah masyarakat.

4. Tanggung Jawab

Tanggung jawab penyuluh keluarga berencana jika dilihat dari

hasil kerjanya belum optimal namun penyuluh keluarga berencana

tetap akan terus meningkatkan hasil kerjanya agar bisa maksimal,

dalam hal pengambilan keputusan penyuluh sudah bertindak

dengan bijak dengan mempertimbangkan berbagai hal sebelum

memutuskan.

B. SARAN

1. Diharapkan agar penyuluh keluarga berencana lebih

meningkatkan lagi kuantitas kerjanya seperti kecepatan kerja dan

kemampuannya agar terus diasah dan ditingkatkan sehingga pada

proses penyuluhan, konseling dan wawanmuka membuat

masyarakat lebih paham, yakin dan mau untuk menggunakan

program KB.

103

2. Diharapkan agar penyuluh keluarga berencana dapat

meningkatkan tingkat ketelitian dalam bekerja agar tidak ada

kesalahan yang terjadi lagi sehingga kualitas dari hasil bisa lebih

baik lagi

3. Diharapkan agar penyuluh keluarga berencana bisa lebih kuat

dalam menjalin hubungan kerja sama agar dalam pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi yang telah dibebankan kepadanya bisa

berjalan dengan sistematis dan mengurangi beban pekerjaannya

jika dikerjakan bersama-sama dengan mitra kerjanya.

4. Diharapkan agara penyuluh keluarga berencana bisa bertanggung

jawab dalam melakukan pekerjaan yang telah dilimpahkan

kepadanya dengan sebaik-baiknya agar hasil kerja bisa meningkat

dan penyuluh diharapkan bijak dalam mengambil keputusan.

Untuk pemerintah diharapkan agar bisa menambah tenaga

fungsional khususnya penyuluh keluarga berencana agar hasil

kerja penyuluh keluarga berencana ditiap-tiap wilayah bisa lebih

optimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Armstrong, Michael. 1990. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Transito Asri Media

________________. 2004. Performance Management. Yogyakarta: Tugu Publisher

BKKBN. 2005. Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. Jakarta: BKKBN

______. 2015. Tugas dan Fungsi PLKB/PKB (Pedoman Kerja Tenaga Lini Lapangan Program KKBPK). Jakarta: BKKBN

BPS. 2017. Kota Makassar dalam Angka. Makassar: BPS Kota Makassar

___. 2018. Kota Makassar dalam Angka. Makassar: BPS Kota Makassar

Dharma, Agus Surya. 2003. Manajemen Supervisi (Petunjuk Praktis Bagi Para Supervisor). Jakarta: Raja Grafindo Persada

_________________. 2010. Manajemen Kinerja, Falsafah Teori dan Penerapannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Fadel, Muhammad. 2009. Reinventing Government (Pengalaman dari Daerah). Jakarta: Elex Media Komputindo

Fahmi, Irham. 2011. Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi. Bandung: Alfabeta

Gibson, James L et al. 1997. Organisasi (Perilaku Struktur dan Proses. Alih Bahasa: Nanuk Adiarni. Jakarta: Binarupa Aksara

Gomes, Faustino Cardoso. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Andi Offset

Handoko, T. Hani. 2011. Manajemen, Edisi Kedua. Yogyakarta: BPFE

Harahap, Sofyan. 2004. Sistem Pengawasan Manajemen. Jakarta: Pustaka Quantum

Hasibuan, Malayu S.P. 1995. Manajemen Sumber Daya Manusia dan Kunci Keberhasilan. Jakarta: Gunung Agung

___________________. 2006. Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara

__________________. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara

Karyoto. 2015. Dasar-dasar Manajemen (Teori, Definisi dan Konsep Manajemen). Yogyakarta: Andi

Mangkunegara, Anwar Prabu. 2001. Manajemen Sumber Daya Perusahaan. Bandung: Remaja Rosdakarya

________________________. 2005. Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung: Remaja Rosdakarya

________________________. 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung: Remaja Rosdakarya

_______________________. 2011. Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia Cetakan Ketiga. Bandung: Refika Aditama

Mondy, R Wayne. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Erlangga

Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta

Prawirosentono, Suyadi. 1999. Manajemen Sumber Daya Manusia, Kebijakan Kinerja Karyawan. Yogyakarta: BPFE

Rachmawati, Ike Kusdyah. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Andi

Rivai, Veithzal. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan. Jakarta: Grafindo Persada

Safroni, Ladzi. 2012. Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik dalam Konteks Birokrasi Indonesia. Surabaya: Aditya Media Publishing

Samsudin, Sadili. 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Pustaka Setia

Sedarmayanti. 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Bandung: Refika Aditama

Siagian, P. Sondang. 2005. Fungsi-fungsi Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara

Sihotang, A. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Pradnya Paramita

Sulistyani, Ambar Teguh. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia (Konsep Teori dan Pengembangan dalam Konteks Organisasi Publik). Yogyakarta: Graha Ilmu

Sulistyani, Ambar Teguh dan Rosdiah. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Graha Ilmu

Supriyono. 2006. Psikologi Belajar. Jakarta: Rineka Cipta

Terry, George R. 2010. Asas-asas Manajemen (Diterjemahkan oleh Dr. Winardi, SE. Bandung: Bumi Aksara

Wibowo. 2007. Manajemen Kinerja Edisi Kedua. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Wirawan. 2009. Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia Teori, Aplikasi, dan Penelitian. Jakarta: Salemba Empat

Yani, M. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: SIE YKPN

B. Jurnal Elektronik

Afniyanty. 2016. Kinerja Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di Desa Pakawa Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara. Jurnal Katalogis.

C. Skripsi

Dewi, Andayani. 2007. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Tenaga Kerja di Sumatera Utara. Skripsi. Medan: Universitas Sumatera Utara

D. Peraturan

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Pekerjaan PNS

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

Republik Indonesia. Peraturan Walikota Makassar Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Republik Indonesia. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan

Keluarga Berencana Nasional Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana

. E. Sumber Lain

BKKBN. 2018. Visi Misi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana. http://www.bkkbn.go.id/pages/visi-dan-misi

Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB (UN DESA). 2018.

Population. https://www.un.org/development/desa/en/key-issues/population.html

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar. 2017

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

1. Nama :

2. Jabatan :

3. Waktu Wawancara :

B. Tanggapan Informan (Kepala Dinas)

1. Berapa jumlah penyuluh keluarga yang ada pada Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota

Makassar?

2. Bagaimana kemampuan kerja penyuluh keluarga berencana

dalam mengerjakan tugasnya dilapangan?

3. Apakah penyuluh keluarga berencana sudah memenuhi aspek

kerapihan dan ketelitian dalam bekerja?

4. Adakah yang membantu proses kerja penyuluh keluarga

berencana dilapangan?

5. Apakah ada sarana dan prasarana pendukung penyuluh keluarga

berencana dalam melakukan tugasnya?

6. Sejauh ini bagaimana hasil kerja penyuluh keluarga berencana

menurut anda?

7. Langkah apa saja yang Anda kiatkan ke penyuluh keluarga

berencana guna meningkatkan hasil kerjanya?

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

1. Nama :

2. Jabatan :

3. Waktu Wawancara :

B. Tanggapan Informan (KA UPT Kec. Biringkanaya)

1. Langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh penyuluh keluarga

berencana pada Kecamatan Biringkanaya?

2. Apakah penyuluh keluarga berencana sudah bekerja dengan cepat?

3. Bagaimana kemampuan kerja penyuluh keluarga berencana dalam

mengerjakan tugasnya dilapangan?

4. Sejauh mana penyuluh keluarga berencana sudah memberikan

pemahaman mengenai program KB pada masyarakat di Kecamatan

Biringkanaya?

5. Dalam hal kerja sama, adakah yang membantu penyuluh dalam

bekerja dilapangan?

6. Sejauh ini bagaimana hasil kerja penyuluh keluarga berencana pada

kecamatan biringkanaya menurut anda?

7. Bagaimana cara Anda dalam memotivasi penyuluh keluarga

berencana pada Kecamatan Biringkayana ini untuk meningkatkan

hasil kerjanya?

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

1. Nama :

2. Jabatan :

3. Waktu Wawancara :

B. Tanggapan Informan (Penyuluh Keluarga Berencana)

1. Bagaimana cara Anda dalam mengelola program KB di wilayah ini?

2. Apakah anda sudah bekerja dengan cepat?

3. Bagaimana cara anda melakukan pendekatan kemasyarakat dalam

upaya meningkatkan peserta program kb aktif?

4. Bagaimana cara Anda menjalin kerja sama di wilayah ini?

5. Bagaimana cara anda menjalin kekompakan dengan kader di wilayah

ini?

6. Apakah menurut anda aspek kerapihan itu penting dalam bekerja?

7. Mengenai hasil kerja, apakah menurut anda hasil kerja anda sudah

mencapai target setiap bulannya?

8. Hambatan apa saja yang biasa anda temui ketika menyuluh?

9. Bagaimana cara anda dalam mengambil keputusan ketika mendapat

keluhan/masalah masyarakat?

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

1. Nama :

2. Jabatan :

3. Waktu Wawancara :

B. Tanggapan Informan (Masyarakat yang berKB)

1. Apa tanggapan Anda mengenai program KB?

2. Apakah Anda pernah bertemu dengan Penyuluh Keluarga

Berencana?

3. Menurut anda, bagaimana kecepatan penyuluh keluarga

berencana dalam melaksanakan pekerjaannya?

4. Apakah penyuluh keluarga berencana sudah terbilang

mampu dalam pekerjaannya?

5. Bagaimana penampilan penyuluh pada saat penyuluhan,

konseling, maupun wawanmuka?

6. Bagaimana pendapat anda mengenai jalinan kerja sama dan

kekompakan antara penyuluh dengan kader kb yang

berperan?

7. Sejauh ini, bagaimana menurut anda hasil kerja penyuluh

keluarga berencana? Apakah sudah memenuhi harapan

anda?

MATRIKS WAWANCARA

No Fokus Masalah Indikator Sumber/Waktu Pertanyaan Jawaban

1

Variabel Kuantitas

Kecepatan

Ibu Hj. Musliah Yusuf (Selasa, 30 Oktober 2018, pukul 10:00 WITA)

Bagaimana menurut Anda, apakah seorang penyuluh keluarga berencana sudah

bekerja dengan cepat?

“Kalau para penyuluh keluarga berencana pada kecamatan biringkanaya sudah bekerja dengan cepat karena mereka dikejar oleh target untuk mencapai angka kredit, karena mereka kan penyuluh mereka bekerja karena ada nilai angka kredit, semakin cepat mereka bekerja dan semakin banyak kegiatan yang dilakukan akan menambah banyak nilai angka kredit yang mereka dapatkan akan menunjang mereka untuk kenaikan pangkat.”

2 Ibu Ir. Sarlina Parerung (Selasa, 30 Oktober 2018, pukul 11:30 WITA)

Menurut Anda, apakah dalam bekerja Anda sudah

termasuk cepat?

“Kalau soal kecepatan pada saat kami bekerja itu sudah termasuk cepat, karena ada laporan kegiatan yang setiap dua jam sekali itu kita harus memasukan di E-Visum, jadi dari E-Visum itu kita memang langsung dipantau oleh pusat, jadi misalkan seperti saya dari pagi jam 08:00 itu saya sudah harus cepat memasukan laporan kegiatan saya dilapangan apa yang saya lakukan pada jam itu misalnya saya sedang menyuluh kerumah warga, kegiatan posyandu itu semua harus dimasukkan berserta foto bukti kita sedang menyuluh atau

mengadakan kegiatan posyandu. Kalau kita terlambat memasukan kita tidak dapat nilai angka kredit.”

3 Ibu Irmawati (Senin, 05 Oktober 2018, pukul 10:30 WITA)

Bagaimana Menurut Anda kecepatan kerja penyuluh

keluarga berencana di wilayah ini?

“menurut saya, penyuluh kb itu sudah bekerja dengan cepat”

4 Ibu Andi Riani (Senin, 05 November 2018 pukul 13:00 WITA)

“sudah cepat“

5

Kemampuan

Bapak Andi Zulkifli Nanda S.STP., M.Si (Kamis, 01 November 2018, pukul 14:30 WITA)

Bagaimana menurut Anda kemampuan kerja penyuluh

keluarga berencana?

“Menurut saya, sebagian besar sudah bisa dikatakan mampu mengerjakan tugasnya melihat target-target yang sudah tercapai saya sudah cukup puas karena mereka sudah paham. Tapi, mereka masih harus meningkatkan terus keahliannya dengan selalu belajar, dengan mempelajari tupoksinya kembali masing-masing agar capaian kinerjanya terus meningkat.”

6 Ibu Hj. Musliah Yusuf (Selasa, 30 Oktober 2018, pukul 10:00 WITA)

“Kalau kemampuannya mereka sudah tergolong mampu karena mereka semua sebelum turun kelapangan menjadi seorang penyuluh mereka harus dibekali pengetahuan dan wawasan dalam pelatihan dasar umum.”

7 Ibu Irmawati (Senin, 05 Oktober 2018, pukul 10:30 WITA)

Apakah penyuluh keluarga berencana pada wilayah ini

sudah terbilang mampu dalam mengerjakan

tugasnya?

“menurut saya, penyuluh kb disini sudah mampu karena dia betul-betul bisa memberikan kami pemahaman yang dapat kami mengerti mengenai pentingnya berkb.”

8 Ibu Andi Riani (Senin, 05 November 2018 pukul 13:00 WITA)

”menurut saya, sejauh ini sih sudah mampu ya karena penyuluh tersebut pada saat mengadakan penyuluhan di

posyandu itu sepertinya sudah betul-betul mengerti apa tugasnya.”

9

Variabel Kualitas dari Hasil

Kerapihan

Bapak Andi Zulkifli Nanda S.STP., M.Si (Kamis, 01 November 2018, pukul 14:30 WITA)

Menurut Anda, apakah penyuluh dituntut rapih

dalam bekerja?

“Kerapihan penyuluh keluarga berencana itu sangat penting apalagi ketika turun kelapangan melakukan penyuluhan dan konseling kemasyarakat mereka harus berpakaian rapih menggunakan seragam, karena kalau mereka berpakaian acak-acakan masyarakat pasti tidak akan tertarik untuk melihatnya pada saat menyuluh maupun konseling hal ini pasti akan berpengaruh pada kualitas hasil kerjanya.”

10 Ibu Ir. Sarlina Parerung (Selasa, 30 Oktober 2018, pukul 11:30 WITA)

Menurut Anda, apakah kerapihan dalam bekerja itu

penting?

“Kalau saya didalam bekerja itu menganggap kerapihan itu sangat penting, pertama dalam hal pakaian karena kita ini kan seorang penyuluh yang langsung bertemu dengan masyarakat dan yang kedua dalam hal menyimpan dokumen-dokumen kita juga harus rapih karena kalau tidak dokumen tersebut bisa saja hilang sehingga kita tidak punya lagi dokumen laporan kegiatan.”

11 Ibu Andi Riani (Senin, 05 November 2018 pukul 13:00 WITA)

Apakah penyuluh berpakaian rapih pada saat penyuluhan,

konseling maupun wawanmuka?

“Saya melihat penyuluh keluarga berencana pada saat mengadakan penyuluhan di Puskesmas sewaktu posyandu, dia menggunakan seragam kantor yang rapih.”

12 Ibu Irmawati (Senin, 05 Oktober 2018, pukul 10:30 WITA)

“menurut saya, penyuluh sudah berpakaian rapih ketika bekerja

seperti pada saat konseling maupun pada saat penyuluhan”

13

Ketelitian

Bapak Andi Zulkifli Nanda S.STP., M.Si (Kamis, 01 November 2018, pukul 14:30 WITA)

Menurut Anda apakah penyuluh dituntut teliti dalam

bekerja?

“Penyuluh diwajibkan teliti dalam melakukan pekerjaannya terlebih lagi saat mereka mendata, menginput jumlah pus, akseptor baru, peserta kb aktif dan sebagainya, sejauh ini penyuluh sudah cukup teliti karena dilihat dari hasil kerjanya sudah sangat minim kesalahan”

14 Ibu Ir. Sarlina Parerung (Selasa, 30 Oktober 2018, pukul 11:30 WITA)

Apakah Anda sudah bekerja dengan cukup teliti?

“Saya sudah bekerja dengan cukup teliti apalagi ketika menginput data atau kegiatan kedalam aplikasi, kita harus betul-betul teliti karena kalau salah dan tidak sesuai maka tidak ada nilai angka kredit yang didapatkan”

15

Variabel Kerja Sama

Jalinan Kerja Sama

Bapak Andi Zulkifli Nanda S.STP., M.Si (Kamis, 01 November 2018, pukul 14:30 WITA)

Apakah ada pihak yang membantu penyuluh dalam

bekerja dilapangan?

“iya ada, penyuluh dibantu dengan sub PPKBD dan Kader KB”

16 Ibu Hj. Musliah Yusuf (Selasa, 30 Oktober 2018, pukul 10:00 WITA)

“penyuluh dibantu dengan sub PPKBD dan Kader KB yang ada ditiap-tiap RW”

17 Ibu Ir. Sarlina Parerung (Selasa, 30 Oktober 2018, pukul 11:30 WITA)

Apakah ada pihak yang membantu dalam pekerjaan

Anda?

“Saya dibantu dengan sub PPKBD dan kader KB diwilayah ini dalam hal mengumpulkan masyarakat, melaksanakan kegiatan posyandu, penyuluhan, konseling. Sekarang sudah tidak sulit mencari orang yang ingin menjadi kader KB karena mereka sudah mendapatkan kompensasi langsung dari pusat, tetapi kita juga tidak asal memilih kader, yang kita pilih juga harus yang

betul-betul berpengaruh kepada masyarakat”

18 Ibu Darmi (Senin, 05 November 2018, pukul 09:00 WITA)

Kenapa Anda ingin terlibat dalam membantu pekerjaan

penyuluh keluarga berencana?

“Awalnya saya dipilih oleh penyuluh untuk membantunya dalam bekerja, saya dipilih menjadi sub PPKBD karena dianggap sangat berpengaruh dan dipercayai oleh masyarakat diwilayah ini. Sikap penyuluh juga sangat baik dia sangat peduli dengan masyarakat disini jadi terjalin lah kerja sama yang baik kami di wilayah ini.”

19

Kekompakan

Ibu Ir. Sarlina Parerung (Selasa, 30 Oktober 2018, pukul 11:30 WITA)

Bagaimana cara Anda menjalin kekompakan

dengan pihak yang membantu dalam pekerjaan

Anda?

“Cara menjaga kekompakan dengan sub PPKBD dan kader KB itu saya selalu adakan pelatihan untuk kader-kader saya agar para kader kb tersebut mengerti dan paham dengan tugasnya jadi ketika saya tidak bisa turun kelapangan untuk menyuluh karena ada panggilan dipusat ada kader kb yang menggantikan saya, selain itu saya juga selalu menjaga komunikasi dengan kader untuk mengontrol mereka dilapangan juga seperti apa.”

20 Ibu Darmi (Senin, 05 November 2018, pukul 09:00 WITA)

Bagaimana cara penyuluh dalam menjalin kekompakan dalam bekerja dengan Anda?

“Penyuluh keluarga berencana disini selalu mengontrol kita lewat telepon maupun whatsapp untuk mengetahui perkembangan program KB diwilayah ini, penyuluh juga selalu memfasilitasi kami pelatihan-pelatihan untuk menambah wawasan kami

mengenai program kb sebagai bekal untuk turun dilapangan pada saat berhadapan dengan masyarakat.”

21

Variabel Tanggung Jawab

Hasil Kerja

Bapak Andi Zulkifli Nanda S.STP., M.Si (Kamis, 01 November 2018, pukul 14:30 WITA)

Bagaimana hasil kerja penyuluh keluarga

berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kota Makassar?

“Sejauh ini hasil kerja penyuluh sudah cukup memuaskan namun memang belum terlalu optimal dikarenakan kurangnya sumber daya penyuluh kb, dan kami masih sangat membutuhkan banyak tenaga fungsional penyuluh terutama yang sifatnya pns agar sasaran kerja organisasi bisa terus tercapai setiap tahunnya.”

22 Ibu Hj. Musliah Yusuf (Selasa, 30 Oktober 2018, pukul 10:00 WITA)

Bagaimana hasil kerja penyuluh keluarga

berencana pada Kecamatan Biringkanaya?

“Hasil kerja penyuluh keluarga berencana pada Kecamatan Biringkanaya memang masih ada yang belum mencapai target untuk akhir tahun, tapi sejauh ini tiap bulannya selalu ada peningkatan capaian peserta KB Aktif diusahakan agar ketika akhir tahun semua target bisa tercapai.”

23 Ibu Ir. Sarlina Parerung (Selasa, 30 Oktober 2018, pukul 11:30 WITA)

Sejauh ini, bagaimana hasil kerja Anda? Apakah sudah

memenuhi target?

“Kalau hasil kerja rata-rata sih kalau akhir tahun capai target. Biasanya yang tidak capai target perbulan itu karena biasa ada masyarakat misalnya dia tinggal disudiang, tetapi dia memasang kb di rumah sakit siloam jadi otomatis dia tidak terdaftar

sebagai peserta kb aktif di wilayah sudiang hal itu yang membuat hasil kerja kita menurun karena dia tidak terdaftar sebagai peserta kb aktif diwilayah tempat tinggalnya.”

24 Ibu Andi Riani (Senin, 05 November 2018 pukul 13:00 WITA)

Bagaimana hasil kerja penyuluh keluarga

berencana yang Anda rasakan?

“Kalau hasil kerja penyuluh kb didaerah ini saya kurang tahu, karena saya belum merasakan hasil kerjanya dan saya memasang kb tidak melalui penyuluh kb didaerah ini. Saya memasang kb karena inisiatif saya sendiri dan saya memasangnya dirumah sakit dibantu dengan dokter kandungan saya.”

25 Ibu Irmawati (Senin, 05 Oktober 2018, pukul 10:30 WITA)

“yang saya rasa itu hasil kerja penyuluh sudah baik”

26

Pengambilan Keputusan

Ibu Hj. Musliah Yusuf (Selasa, 30 Oktober 2018, pukul 10:00 WITA)

Menurut Anda, bagaimana cara penyuluh dalam

mengambil keputusan?

“Penyuluh itu jika mengambil keputusan untuk memecahkan keluhan yang ringan dari masyarakat pasti mereka merespon dengan cepat, namun jika keluhannya atau masalahnya terbilang rumit para penyuluh selalu mendiskusikan pada saat meeting guna untuk bertukar pikiran dan mengumpulkan saran-saran dari para penyuluh yang lainnya juga agar tidak salah dalam mengambil keputusan.”

27 Ibu Ir. Sarlina Parerung (Selasa, 30 Oktober 2018, pukul 11:30 WITA)

Bagaimana cara Anda dalam mengambil keputusan untuk

memecahkan masalah “Biasanya kalau ada keluhan ringan dari masyarakat saya

misalnya seperti ada keluhan dari masyarakat?

langsung dengan cepat menanggapi, namun jika ada permasalahan yang cukup rumit dan membutuhkan solusi dari berbagai pihak, saya beserta penyuluh kb yang lainnya dan kepala UPT mendiskusikannya pada saat meeting yang setiap hari Senin diadakan di kantor UPT Kecamatan Biringkanaya”

28 Ibu Irmawati (Senin, 05 Oktober 2018, pukul 10:30 WITA)

Bagaimana sikap penyuluh keluarga berencana dalam

mengambil keputusan?

“Penyuluh keluarga berencana sangat bijak dalam mengambil keputusan terlebih saat kita menyampaikan keluhan, beliau dengan cepat menanggapi keluhan kami dan memberikan kami solusi yang terbaik.”

PEDOMAN OBSERVASI

A. Identitas Tempat Observasi

1. Nama Tempat : _________________________________

2. Alamat : _________________________________

3. Waktu Observasi : _________________________________

B. Hal-hal Yang Diobservasi

1. Kondisi lingkungan kerja

__________________________________________________

2. Sarana/fasilitas pendukung dalam melaksanakan tugas

penyuluhan

__________________________________________________

3. Perilaku penyuluh keluarga berencana

__________________________________________________

4. Dan lain-lain yang dianggap perlu dan kemungkinan muncul dalam

pengumpulan data ini

__________________________________________________

MATRIKS HASIL OBSERVASI

No Fokus Masalah Indikator Observasi Kesimpulan

1 Kerapihan penyuluh keluarga berencana

Cara berpakaian

Hasil observasi menunjukkan Penyuluh keluarga berencana telah berpakaian rapih pada saat melakukan kegiatan penyuluhan, konseling, dan wawanmuka (tatap muka langsung kepada masyarakat).

2

Hubungan jalinan kerja sama penyuluh keluarga berencana dengan mitra kerja

Jalinan kerja sama

Hasil observasi menunjukkan Penyuluh keluarga berecana telah menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan mitra kerjanya seperti sub PPKBD dan para Kader KB, dengan cara selalu mengadakan rapat koordinasi dan memfasilitasi kegiatan pelatihan untuk para mitra.

3 Sikap dalam mengambil keputusan

Sikap penyuluh keluarga berencana

Hasil observasi menunjukkan Penyuluh keluarga berencana sudah bersikap bijak dalam hal pengambilan keputusan.

OBSERVASI

Kerapihan Penyuluh KB saat melakukan kegitan Penyuluhan Kepada

Masyarakat

Hubungan kerja sama Sub PPKBD dan Kader KB pada saat Rapat

Koordinasi

Pelatihan Sub PPKBD dan Kader KB yang di fasilitasi oleh Penyuluh

Keluarga Berencana

Rapat Staff dan Evaluasi Mingguan

PEDOMAN TELAAH DOKUMEN

A. Identitas Tempat Pengambilan Dokumen

1. Nama Tempat : ______________________

2. Alamat : ______________________

3. Waktu Pengambilan Dokumen : ______________________

B. Dokumen Umum

1. Struktur Organisasi

Tersedia Tidak Tersedia

2. Visi dan Misi

Tersedia Tidak Tersedia

3. Daftar Rekapitulasi Penyuluh KB yang telah mengikuti Latihan

Dasar Umum (LDU)

Tersedia Tidak Tersedia

4. Capaian Peserta KB Aktif

Tersedia Tidak Tersedia

VISI DAN MISI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA KOTA MAKASSAR

VISI

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana Kota Makassar dalam melaksanakan kegiatan

pemerintahan, maka Visi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kota Makassar, yaitu “Mewujudkan Kehidupan Keluarga

Terencana yang Sehat dan Nyaman”

MISI

1) Menyiapkan dan melaksanakan pelayanan keluarga berencana dan

kesehatan reproduksi secara sistematis.

2) Meningkatkan kualitas sumber daya pengelola program keluarga

berencana.

3) Mendorong stakeholder dan mitra kerja dalam penyiapan kehidupan

berkeluarga, pemenuhan hak-hak reproduksi, peningkatan ketahanan

keluarga dan pelayanan keluarga berencana.

4) Peningkatkan kualitas penyediaan sarana dan analisis data dan

informasi program keluarga berencana.

Daftar rekapitulasi Penyuluh KB yang telah mengikuti Latihan Dasar

Umum (LDU)

Capaian Peserta KB Aktif Kota Makassar

Contoh aplikasi E-Visum yang digunakan oleh penyuluh keluarga

berencana dalam memasukkan laporan kegiatan

Contoh laporan kegiatan yang dimasukkan oleh penyuluh keluarga

berencana kedalam aplikasi E-Visum

DOKUMENTASI

Wawancara bersama Bapak Andi Zulkifly., S.S.T.P., M.Si selaku Plt. Kepala

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar

Wawancara bersama Ibu Ir. Sarlina Parerung selaku Penyuluh Keluarga

Berencana Kota Makassar

Wawancara bersama Ibu Hj. Musliah Yusuf selaku Kepala UPT Kecamatan

Biringkanaya Kota Makassar

Wawancara bersama Ibu Darmi selaku sub PPKBD (Peran Pembantu

Pembina Keluarga Berencana Desa)

Wawancara bersama Ibu Irmawaty Selaku Masyarakat yang

menggunakan program KB

Wawancara bersama Ibu Andi Riani selaku masyarakat yang

menggunakan program KB

Kegiatan fasilitasi kader posyandu dan KB

Kegiatan pelatihan Kader KB dalam membuat Mapping Peserta KB

RIWAYAT HIDUP PENULIS

DATA PRIBADI

Nama : Rima Melati Haris

Tempat dan Tanggal Lahir : Makassar, 31 Desember 1996

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Status : Lajang / Belum menikah

Alamat : Jl. Faisal Raya II No. 8

Email : [email protected]

Riwayat Pendidikan :

1. TK Angkasa Makassar

2. SD Negeri Mangkura II Makassar

3. SMP Negeri 05 Makassar

4. SMA Negeri 12 Makassar

5. STIA LAN Makassar