Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UKM Setelah Penerapan PP No.46 Tahun 2013

Jurusan Akuntansi 2016

1 Jurnal Perpajakan. Universitas Mercu Buana

PENGARUH PENERAPAN SELF ASSESSMENT SYSTEM,

PERUBAHAN TARIF PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN

TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU UKM

SETELAH PENERAPAN PP NO.46 TAHUN 2013 (Survei pada Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan)

Oleh:

Lilis Natalia Tamba

43214110043

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi

Universitas Mercu Buana Jakarta

Email: [email protected]

ABSTRACT

This research was conducted in order to understand the influence of: (1) the

influence of application the Self Assessment System to Taxpayers compliance of

SME after the application of PP No.46 Tahun 2013, (2) the influence of change in

tax rate to Taxpayers Compliance of SME after the application of PP No.46

Tahun 2013, (3) the influence of the Sanctions of taxation to Taxpayers

compliance of SME after the application of PP No.46 Tahun 2013. This research

is descriptive research with quantitative approach. The population of this study is

the taxpayers of the small and medium enterprises (SME) that has reported taxes

in KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan. The number of samples that are

used as much 81 samples and data were collected using a questionnaire.

The test of instrument variable is include the reliability and validity of the test.

The classic assumption test is includes testing of normality, heteroscedasticity,

multicolinearity and autocolerity. The hypothesis is using multiple linear

regretion analysis, partial test (test t), simultaneous test (test f) and determination

of coefficient.

The result of this study are: (1) there is a positive and significant influence

over the implementation of Self Assessment System to Taxpayers Compliance of

SME’s after the application of PP No.46 Tahun 2013, (2) there is a positive

influence but not significant over the change in tax rate of Taxpayers Compliance

of SME’s after the application of PP No.46 Tahun 2013, (3) there is a positive

and significant influence over the Sanction of taxation to Taxpayers Compliance

of SME’s after the application of PP No.46 Tahun 2013. But when these variables

are combined, it will produce significant influence among the overall variables

with the Taxpayers compliance of SME after application of PP No.46 Tahun 2013

in KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan.

Key Words : The Application of Self Assessment System, The changes of tax

rates and The sanction of taxation to Taxpayers compliance of

SME after application of PP No.46 Tahun 2013 in KPP Pratama

Jakarta Grogol Petamburan

mailto:[email protected]



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh: (1) Pengaruh

penerapan Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UKM

setelah penerapan PP No.46 Tahun 2013, (2) Pengaruh Perubahan Tarif Pajak

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UKM setelah penerapan PP No.46 Tahun

2013, (3) Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UKM

setelah penerapan PP No.46 Tahun 2013. Penelitian ini merupakan penelitian

deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah

Wajib Pajak Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang melaporkan

pajaknya di KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan. Jumlah sampel yang

digunakan sebanyak 81 sampel dan data dikumpulkan menggunakan kuesioner.

Uji keandalan instrumen meliputi uji validitas dan uji realibilitas. Uji asumsi

klasik meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolonieritas dan uji

autokolerasi. Uji hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda, uji

parsial (uji t), uji simultan (uji f) dan uji koefisien determinasi.

Hasil penelitian ini adalah: (1) terdapat pengaruh positif dan signifikan atas

Penerapan Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UKM

setelah penerapan PP No.46 Tahun 2013, (2) terdapat pengaruh positif namun

tidak signifikan atas Perubahan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pelaku UKM setelah penerapan PP No.46 Tahun 2013, (3) terdapat pengaruh

positif dan signifikan atas Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pelaku UKM setelah penerapan PP No.46 Tahun 2013. Namun apabila

keseluruhan variable ini digabungkan, maka akan menghasilkan pengaruh yang

signifikan antara keseluruhan variable dengan Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku

UKM setelah penerapan PP No.46 Tahun 2013 di KPP Pratama Jakarta Grogol

Petamburan.

Kata Kunci: Pengaruh Self Assessment, Perubahan Tarif Pajak, Sanksi

Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UKM setelah

penerapan PP No.46 Tahun 2013



1. PENDAHULUAN

Dalam menjalankan

pemerintahan dan pembangunan,

pemerintah membutuhkan dana yang

tidak sedikit. Dana tersebut

dikumpulkan dari segenap potensi

sumber daya yang dimiliki suatu

negara, baik berupa hasil kekayaan

alam maupun iuran dari masyarakat.

Salah satu bentuk iuran masyarakat

adalah pajak. Menurut UU No.28

Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 tentang

Undang-Undang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan (UU

KUP), pajak adalah kontribusi wajib

kepada negara yang terutang oleh

orang pribadi atau badan yang

bersifat memaksa berdasarkan

undang-undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk

keperluan negara sebesar-besarnya

bagi kemakmuran rakyat.

Dalam APBN-P 2015,

pemerintahan memasang target

tinggi dalam penerimaan pajak.

Pemerintah memasang target

penerimaan pajak sebesar Rp1.440

triliun atau meningkat 20% dari

APBN-P 2014. Untuk mengejar

target tersebut pemerintah harus

menemukan target pajak potensial

lain, salah satunya adalah pajak

Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Potensi tersebut ditunjukkan

dominasi sektor UKM dalam

perekonomian nasional. Menurut

data Kementerian Koperasi dan

UKM 2012, jumlah UKM saat ini

mencapai 99% dari jumlah unit

usaha di Indonesia. Selain itu, UKM

juga menyumbang 55,68% PDB di

Indonesia. Dengan kondisi seperti itu

potensi pajak sektor UKM mencapai

Rp 30 triliun. Namun sangat

disayangkan penyerapan dari Juli

2013 sampai 2014 hanya menyerap

sekitar Rp 2 triliun atau hanya 7%

dari total potensi pajak. Sebuah

kerugian besar bagi penerimaan

negara.

Berbagai cara telah dilakukan

oleh pemerintah agar dapat

meningkatkan kepatuhan wajib pajak

yang masih rendah tersebut. Salah

satunya dengan menerapkan self

assessment system. Kepatuhan yang

diharapkan dengan sistem self

assessment system adalah kepatuhan

sukarela (valuntary compliance).

Untuk meningkatkan kepatuhan



sukarela dari Wajib Pajak,

diperlukan keadilan dan keterbukaan

dalam menerapkan peraturan

perpajakan, salah satunya yaitu

terkait dengan peraturan baru yang

berkaitan dalam penelitian ini

adalah PP No.46 Tahun 2013

mengenai Pajak Penghasilan atas

Penghasilan dari Usaha yang

Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak

yang memiliki Peredaran Bruto tidak

lebih dari Rp 4,8 miliar dalam satu

tahun fiscal dengan tariff pajak final

sebesar 1%. Sasaran dalam PP No.46

Tahun 2013 ini adalah Wajib Pajak

UKM (Usaha Kecil Menengah)

yang menjadi fokus pembahasan

dalam penelitian ini.

Selain itu untuk mengomptimalkan

penerimaan pajak, Direktorat

Jenderal Pajak mengenakan Sanki

Perpajakan baik berupa sanksi

pidana, sanksi administrasi.

Pengenaan sanksi ini mempunyai

pengaruh besar terhadap kepatuhan

wajib pajak. Oleh karena itu Sanksi

diperlukan untuk memberikan

pelajaran bagi pelanggar pajak,

sehingga diharapkan peraturan

perpajakan dipatuhi oleh para wajib

pajak.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Teori Umum (Filosofi)

Pertama, dalam Theory of

Planned Behavior (TPB) dijelaskan

bahwa perilaku yang ditimbulkan

oleh individu muncul karena adanya

niat untuk berperilaku. Teori ini

relevan untuk menjelaskan perilaku

wajib pajak dalam memenuhi

kewajiban perpajakannya. Hal

tersebut berkaitan dengan kesadaran

wajib pajak (behavioral beliefs).

Kedua, Deterrence Theory

merupakan salah satu teori yang

terkait dengan kepatuhan wajib

pajak. ini memandang pemidanaan

bukan sebagai pembalasan atas

kesalahan si pelaku, tetapi sebagai

sarana mencapai tujuan bermanfaat

untuk melindungi masyarakat

menuju kesejahteraan.

Ketiga, Teori Motivasi adalah

suatu keinginan untuk mengatasi

atau mengalahkan suatu tantangan,

untuk kemajuan dan pertumbuhan.

Sedangkan yang terakhir adalah



Teori Pembelajaran Sosial. Teori ini

relevan untuk menjelaskan perilaku

wajib pajak dalam memenuhi

kewajibannya membayar pajak.

2.2 Definisi dan Fungsi Pajak

Andriani seorang mantan guru

besar dalam hukum pajak di

Universitas Amsterdam (Belanda)

memberikan pendapatnya bahwa:

“Pajak adalah iuran kepada negara

(yang dapat dipaksakan) yang

terutang oleh yang wajib

membayarnya menurut peraturan-

peraturan, dengan tidak mendapat

prestasi kembali, yang langsung

dapat ditunjuk, dan yang gunanya

adalah untuk membiayai

pengeluaran-pengeluaran umum

berhubung dengan tugas negara

untuk menyelenggarakan

pemerintahan”.

Pajak memiliki fungsi yang

sangat strategis bagi berlangsungnya

pembangunan suatu Negara. Pajak

antara lain mempunyai Fungsi

Penerimaan (Budgetair), Fungsi

Mengatur (Regulation), Fungsi

Stabilitas dan Fungsi Redistribusi

Pendapatan.

2.3 Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Usaha Kecil adalah usaha

ekonomi produktif yang berdiri

sendiri, yang dilakukan oleh orang

perorangan atau badan usaha yang

bukan merupakan anak perusahaan

atau bukan cabang perusahaan yang

dimiliki, dikuasai, atau menjadi

bagian baik langsung maupun tidak

langsung dari usaha menengah atau

usaha besar yang memenuhi kriteria:

memiliki kekayaan bersih lebih

dari Rp 50.000.000 – Rp

500.000.000 (tidak termasuk tanah

dan bangunan tempat usaha), serta

memiliki hasil penjualan tahunan

lebih dari Rp 300.000.000 - Rp

2.500.000.000.

Sedangkan Usaha Menengah

adalah usaha yang memiliki

kekayaan bersih lebih dari Rp

500.000.000 - Rp 10.000.000.000.

(tidak termasuk tanah dan bangunan

tempat usaha), serta memiliki hasil

penjualan tahunan lebih dari Rp

2.500.000.000 – Rp 50.000.000.000.



2.4 Definisi PPh Final No.46 Th.2013

Berdasarkan Peraturan Menteri

Keuangan No. 07/PMK.011/2013

tentang pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 46 tahun 2013

tentang Pajak Penghasilan atas

Penghasilan dari usaha yang diterima

atau diperoleh Wajib Pajak yang

memiliki Peredaran Bruto tertentu

atas penghasilan tersebut dikenakan

Pajak Penghasilan yang bersifat

final. Besarnya tarif Pajak

Penghasilan yang bersifat final

sebagaimana dimaksud adalah 1%.

Pengenaan Pajak Penghasilan

sebagaimana dimaksud didasarkan

pada peredaran bruto dari usaha

dalam 1tahun dari Tahun Pajak

terakhir sebelum Tahun Pajak yang

bersangkutan. Dalam hal peredaran

bruto Wajib Pajak telah melebihi

jumlah 4,8 milyar dalam satu Tahun

Fiskal.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan

penelitian kausal, yaitu penelitian

untuk mengetahui pengaruh antara

hubungan satu atau lebih variabel

bebas (independent variabel)

terhadap variabel terikat (dependent

variabel). Variabel dalam penelitian

ini terdiri dari tiga variabel

independen dan satu variabel

dependen. Variabel independen

dalam penelitian ini diantaranya;

Penerapan Self assessment system

(X1), Perubahan Tarif Pajak (X2)

dan Sanksi Perpajakan (X3).

Sedangkan satu variabel

dependennya yaitu Kepatuhan Wajib

Pajak Pelaku UKM Setelah

Penerapan PP No.46 Tahun 2013

(Y).

Pengambilan sampel dalam

penelitian ini diambil dari jumlah

populasi wajib pajak atau pemilik

usaha di wilayah kecamatan grogol

yang masih berjalan dengan jumlah

108 pemilik usaha WPOP yang

merupakan WPOP aktif dan tidak

menutup kemunginan bahwa Wajib

Pajak Badan yang melaporkan PPh

Pasal 4 ayat (2) final atas omset

sebesar 1% pun juga merupakan

sampel dalam penelitian ini. Supaya

dapat menentukan besaran sampel

maka penulis memakai rumus slovin

(Husein Umar) yaitu:



=

=

85,039.

Dari hasil perhitungan di atas,

jumlah sampel di bulatkan menjadi

85 orang. Yang artinya kuesioner

disebarkan ke 85 responden di KPP

Pratama Jakarta Grogol Petamburan.

Sedangkan data yang

digunakan dalam penelitian ini

adalah data primer yang berasal dari

sumber utama dan dokumen

pendukung lainnya. Pengumpulan

data dilakukan dengan menggunakan

instrument berupa kuesioner yang

dibagikan kepada para responden,

dimana pertanyaan yang diajukan

menggunakan skala likert dengan

lima skala skor untuk jawaban

responden yaitu sebagai berikut:

Skala Likert Untuk Kuesioner

Jawaban Responden Keterangan Skor

SS Sangat Setuju 5

S Setuju 4

RG Ragu 3

TS Tidak Setuju 2

STS Sangat Tidak Setuju 1

Adapun untuk mengukur besarnya frekuensi masing-masing variabel

digunakan skala interval seperti tabel dibawah ini:

Skala Interval Frekuensi

No Interval Skor Kriteria

1 84,1 – 100 Sangat Baik

2 68,1 – 84 Baik

3 52,1 – 68 Cukup

4 36,1 – 52 Tidak Baik

5 20 – 36 Sangat Tidak Baik



Jenis Metode Penelitian yang

digunakan dalam penelitian ini pada

dasarnya terdiri dari tiga uji, yaitu;

(1) Uji Keandalan Instrumen, yang

terbagi menjadi; Uji Validitas dan

Uji Reliabilitas. (2) Uji Asumsi

Klasik, yang terbagi menjadi; Uji

Normalitas, Uji Heteroskedastisitas,

Uji Mulitikolonieritas dan Uji

Autokolerasi. (3) Uji Hipotesis, yang

terbagi menjadi; Analisis Regresi

Berganda, Uji t (Uji Regresi Parsial),

Uji F dan Koefisien Determinasi.

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis

Responden dalam penelitian ini

adalah Wajib Pajak pelaku UKM

yang merupakan wajib pajak

terdaftar di KPP Pratama Jakarta

Grogol Petamburan. Hal ini dapat

diketahui dengan kepatuhan Wajib

Pajak pelaku UKM melaporkan SSP

PPh Pasal 4 ayat (2) final sebesar 1%

atas omset yang mereka peroleh tiap

bulannya dari penghasilan atas usaha

mereka.

Distribusi Kuesioner

Keterangan Jumlah Persentase

Kuesioner yang disebar 85 100%

Kuesioner yang tidak memenuhi syarat 4 4,71%

Kuesioner yang digunakan 81 95,29% Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Hasil Analisis Regresi Berganda

Coefficientsa

Unstandardized Coefficients

Standardized Coefficients

t Sig. B Std. Error Beta

1 (Constant) 4,594 2,165 2,122 ,037

Penerapan Self assessment system ,258 ,128 ,194 2,011 ,048

Perubahan Tarif Pajak ,031 ,132 ,021 ,238 ,812

Sanksi Perpajakan ,909 ,128 ,654 7,123 ,000

a. Dependent Variabel: Kepatuhan WP UKM setelah PP No.46

Sumber: Data primer yang diolah, 2016



Dari tabel diatas maka dapat

diketahui persamaan regresinya yaitu

sebagai berikut:

Y= 4,594 + 0,258X1 + 0,031X2 +

0,909X3

Arti persamaan ini sebagai berikut :

Konstanta sebesar 4,594; artinya jika



dan Sanksi Perpajakan (X3) nilainya

adalah 0, maka Kepatuhan Wajib

Pajak UKM setelah PP No.46 (Y)

nilainya sebesar 4,594. Sehingga dari

tabel hasil analisis regresi berganda

diatas, didapatkan kesimpulan

sebagai berikut:

a. Koefisien regresi dari variabel

Pengaruh Penerapan Self

assessment system (X1) sebesar

0,258 bernilai positif (+).

Sehingga dapat dikatakan bahwa


berpengaruh positif terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak UKM

setelah PP No.46.

b. Koefisien regresi dari variabel

Pengaruh Perubahan Tarif Pajak

(X2) sebesar 0,031 bernilai positif

(+). Sehingga dapat dikatakan

bahwa Perubahan Tarif Pajak



setelah PP No.46.

c. Koefisien regresi dari variabel

Sanksi Perpajakan (X3) sebesar

0,909 bernilai positif (+).

Sehingga dapat dikatakan bahwa

Sanksi Perpajakan (X3)



setelah Peraturan Pemerintah

No.46.

Selain itu dari tabel diatas didapat

informasi dan kesimpulan sebagai

berikut:

a. Pengaruh Penerapan Self

assessment system (X1) terhadap


setelah PP No.46 (Y).

Berdasarkan hasil pengujian

analisis regresi diatas, nilai t

hitung sebesar 2,011 > dari nilai t

tabel 1,994 {dilihat pada distribusi

t tabel dengan t0,025 (pengujian dua

arah) dan df 77 (n-k-1)}. Lalu

nilai signifikansi pada varibel


(X1) sebesar 0,048 < dari 0,05.

Kesimpulan: H0 ditolak. H1

diterima. Artinya Penerapan Self



assessment system (X1)

berpengaruh signifikan pada


setelah PP No.46 (Y).

b. Pengaruh Perubahan Tarif Pajak

(X2) terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak UKM setelah PP No.46 (Y).



hitung sebesar 0,238 < dari nilai t





Perubahan Tarif Pajak (X2)

sebesar 0,812 > dari 0,05.

Kesimpulan: H0 diterima. H1

ditolak. Artinya Perubahan Tarif

Pajak (X2) tidak berpengaruh

signifikan pada Kepatuhan Wajib


c. Pengaruh Sanksi Perpajakan (X3)

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

UKM setelah PP No.46 (Y).



hitung sebesar 7,123 > dari nilai t






(X1) sebesar 0,000 < dari 0,05.

Kesimpulan: H0 ditolak. H1

diterima. Artinya Sanksi

Perpajakan (X3) berpengaruh

signifikan pada Kepatuhan Wajib


4.2 Pembahasan

Pengaruh Penerapan Self

assessment system terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak Setelah

Penerapan PP No.46 Tahun 2013.

Pada pengujian hipotesis di Analisis

Linier Berganda menghasilkan nilai

signifikansi sebesar 0,048 yang

artinya lebih kecil dari batas level

signifikan yang ditentukan yaitu

0,05. Sehingga kesimpulan yang

dibuat pada uji hipotesis sebelumnya

yang menyatakan bahwa Penerapan

Self assessment system berpengaruh

positif terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak UKM setelah PP No.46 Tahun

2013 dapat diterima. Hasil penelitian

menunjukkan adanya pengaruh

positif dan signifikan dari Penerapan

Self assessment system berpengaruh

positif terhadap Kepatuhan Wajib



Pajak UKM setelah PP No.46 Tahun

2013. Analisis sederhana dari

hipotesis sebelumnya menghasilkan

persamaan regresi Y = 4,594 +

0,258X1 (persamaan regresi hanya

untuk variabel X1 saja). Arti dari

persamaan regresi ini adalah


setelah PP No.46 (Y) akan tetap

bernilai 4,594 apabila Penerapan Self

assessment system (X1) konstan atau

tidak mengalami perubahan.

Koefisien regresi X1 bernilai 0,258

menunjukkan bahwa setiap kenaikan

variabel Penerapan Self assessment

system (X1) sebesar satu (satuan)

akan meningkatkan variabel

Kepatuhan Wjaib Pajak UKM

setelah PP No.46 (Y) sebesar 0,258

(satuan). Jadi arah model regresi ini

adalah positif. Berdasarkan uraian

tersebut dapat disimpulkan bahwa

semakin tinggi tingkat Self

assessment system, maka Wajib

Pajak akan semakin patuh.

Pengaruh Perubahan Tarif Pajak


Setelah PenerapanPP No.46 Tahun

2013.




artinya lebih besar dari batas level




yang menyatakan bahwa Perubahan

Tarif Pajak berpengaruh positif


UKM setelah PP No.46 Tahun 2013

dapat diterima. Akan tetapi hasil

penelitian ini juga menunjukkan

adanya ketidaksignifikansi dari

Perubahan Tarif Pajak yang



setelah PP No.46 Tahun 2013.

Analisis sederhana dari hipotesis

sebelumnya menghasilkan

persamaan regresi Y = 4,594 +

0,031X2 (persamaan regresi hanya

untuk variabel X2 saja). Arti dari




bernilai 4,594 apabila Perubahan

Tarif Pajak (X2) konstan atau tidak

mengalami perubahan. Koefisien

regresi X2 bernilai 0,031


variabel Perubahan Tarif Pajak (X2)

sebesar satu (satuan) akan



meningkatkan variabel Kepatuhan

Wjaib Pajak UKM setelah PP No.46

(Y) sebesar 0,031 (satuan). Hal ini

mungkin disebabkan oleh beberapa

faktor luar, dimana faktor ini

menjadi salah satu indikator

ketidaksignifikannya variabel

penelitian saya. Beberapa indikator

tersebut akan saya coba jabarkan

sebagai berikut:

a. PP 46/2013 join PMK

107/011/2013 tentang Pajak

Penghasilan (PPh) bersifat final

dengan tarif 1% atas penghasilan

(omset) tiap bulannya yang

diterima oleh Wajib Pajak Non-

BUT dengan peredaran bruto

tidak melebihi 4,8 Milyar dalam 1

tahun fiskal. Peraturan ini mulai

diberlakukan pada tanggal 1 Juli

2013, dan harus sudah mulai

dibayar (diterapkan) paling

lambat pada tanggal 15 Agustus

2013. Namun sebelumnya sampai

dengan akhir bulan Agustus 2013

belum ada petunjuk pelaksanaan

dan sosialisasi yang jelas dari

pihak Kantor Pelayanan Pajak,

serta masih banyak Bank yang

bahkan belum terdaftar untuk

kode SSP 411128-420 sebagai

kode setoran pajak baru ini. Hal

ini membuat para Wajib Pajak

Non-BUT yang memiliki

peredaran bruto < 4,8 Milyar

dalam satu tahun fiskal masih

melaporkan Pajak Penghasilan

(PPh) Pasal 25 sebagai angsuran

pajak tiap bulannya yang

berfungsi untuk meringankan

beban pajak terutang Wajib Pajak

yang harus dilunasi sebelum

pelaporan SPT Tahunan Wajib

Pajak. Jadi ketika para Wajib

Pajak yang termasuk golongan

UKM dengan peredaran bruto <

4,8 Milyar ini belum mengetahui

secara pasti perihal mekanisme

peraturan PPh Pasal 4 Ayat (2)

dengan tarif 1% yang dikenakan

atas penghasilan (omset) yang

didapatkan, para pelaku UKM ini

masih melaporkan PPh Pasal 25

sebagai angsuran pajak mereka

tiap bulannya. Dan hal ini tidak

membuat suatu tunggakan pajak

atau pengaruh yang signifikan

terhadap kepatuhan Wajib Pajak

UKM.

b. Banyaknya Wajib Pajak yang

telah memakai Jasa Konsultan

Pajak sebagai jasa tenaga



professional untuk mengurus

segala mekanisme perpajakan

mereka. Hal ini terbukti dengan

jumlah konsultan pajak yang

terdaftar di DJP adalah sebanyak

3.515 per awal tahun 2015

(Sumber: Kemenkeu). Kantor

konsultan pajak yang melayani

jasa konsultan pajak memiliki

tugas sebagai kuasa wajib pajak

dalam menjalankan kewajiban

perpajakan para wajib pajak yang

menjadi klien dari konsultan pajak

tersebut. Maka Perubahan Tarif

Pajak atas penghasilan (omset)

dengan tarif 1% ini, yang tadinya

kurang diketahui atau dipahami

oleh wajib pajak para pelaku

UKM dapat diatasi dengan jasa

konsultan pajak tersebut. Para

wajib pajak pelaku UKM yang

memiliki peredaran bruto < 4,8

Milyar dalam 1 tahun fiskal yang

awalnya masih tetap membayar

angsuran PPh 25 tiap bulannya

dikarenakan belum mengetahui

tentang Perubahan Tarif Pajak ini,

akan melakukan pembukuan dan

mulai melakukan PPh Pasal 4

Ayat (2) sebesar 1% dari nilai

penghasilan (omset) yang mereka

peroleh tiap bulannya, baik

pembukuan mereka mengalami

laba atau kerugian. Jadi

Perubahan Tarif Pajak ini tidak

terlalu berpengaruh signifikan

karena faktor jasa konsultan pajak

yang mampu menetralisir dampak

dari Perubahan Tarif Pajak ini.

Selain itu, berdasarkan uraian

tersebut dapat disimpulkan bahwa

semakin tinggi Perubahan Tarif

Pajak, maka tidak dapat

disimpulkan bahwa Wajib Pajak

akan semakin patuh.

Pengaruh Ketegasan Sanksi

Perpajakan terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak Setelah Penerapan

PP No.46 Tahun 2013.




artinya lebih kecil dari batas level




yang menyatakan bahwa Sanksi

Perpajakan berpengaruh positif


UKM setelah PP No.46 Tahun 2013

dapat diterima. Hasil penelitian



menunjukkan adanya pengaruh

positif dan signifikan dari Sanksi



UKM setelah PP No.46 Tahun 2013.

Analisis sederhana dari hipotesis

sebelumnyamenghasilkan persamaan

regresi Y = 4,594 + 0,909X3

(persamaan regresi hanya untuk

variabel X3 saja). Arti dari




bernilai 4,594 apabila Sanksi

Perpajakan (X3) konstan atau tidak

mengalami perubahan. Koefisien

regresi X3 bernilai 0,909


variabel Sanksi Perpajakan (X3)

sebesar satu (satuan) akan

meningkatkan variabel Kepatuhan

Wjaib Pajak UKM setelah PP No.46

(Y) sebesar 0,909 (satuan). Jadi arah

model regresi ini adalah positif.

Berdasarkan uraian tersebut dapat

disimpulkan bahwa semakin tinggi

tingkat Sanksi Perpajakan, maka

Wajib Pajak akan semakin patuh.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan

pembahasan mengenai pengaruh

Pengaruh Self assessment system,

Perubahan Tarif Pajak dan Sanksi

Perpajakan terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak setelah PP No. 46

Tahun 2013 dengan Persepsi Wajib

Pajak sebagai variabel moderasi,

maka dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut :

1. Penerapan Self assessment system

berpengaruh signifikan terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak setelah

PP No. 46 Tahun 2013 yang

artinya semakin meningkatnya


maka akan semakin meningkat

pula Kepatuhan Para Wajib Pajak

Pelaku UKM tersebut.

2. Penerapan Self assessment system

tidak berpengaruh signifikan


setelah PP No. 46 Tahun 2013.

Hal ini mungkin disebabkan oleh

beberapa faktor luar, dimana

faktor ini menjadi salah satu

indikator ketidaksignifikannya

variabel penelitian saya,



diantaranya adalah ketidakadaan

nya petunjuk pelaksaan dan

sosialisasi yang tepat waktu dari

Kantor Pelayanan Pajak perihal

Perubahan Tarif Pajak ini dan

makin banyaknya kantor

konsultan pajak yang dijadikan

sebagai jasa professional bagi

para wajib pajak untuk

melaksanakan semua mekanisme

perpajakan mereka secara benar

dan taat hukum pajak. Maka

dengan hal ini dapat ditarik

kesimpulan bahwa Perubahan

Tarif Pajak tidak berpengaruh

signifikan karena semakin

meningkatnya Perubahan Tarif

Pajak belum tentu semakin

meningkat pula Kepatuhan Para

Wajib Pajak Pelaku UKM

tersebut.

3. Ketegasan Sanksi Perpajakan

berpengaruh signifikan terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak setelah

PP No. 46 Tahun 2013 yang

artinya semakin meningkatnya

Ketegasan Sanksi Perpajakan

maka akan semakin meningkat

pula Kepatuhan Para Wajib Pajak

Pelaku UKM tersebut.

4. Pada Uji F di bab IV, terdapat

informasi jika seluruh variabel



dan Sanksi Perpajakan (X3)

digabungkan, maka akan

menghasilkan pengaruh yang

signifikan terhadap variabel

Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku

UKM (Y).

5. Penerapan Self assessment system,

Perubahan Tarif Pajak dan Sanksi


sebesar 64,9% terhadap


setelah PP No.46 Tahun 2013.

Sisanya 35,1% dipengaruhi oleh

variabel lain di luar penelitian ini

yang dapat berupa tentang

Persepsi dan Pemahaman Wajib

Pajak Pelaku UKM itu sendiri.



5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta

hal-hal yang terkait dengan

keterbatasan penelitian ini, saran

yang dapat diberikan adalah sebagai

berikut :

1. Pengaruh Self assessment system

sebagai salah satu system

pemungutan pajak di Indonesia

mempengaruhi tingkat Kepatuhan

Wajib Pajak, sehingga diperlukan

peran aktif masyarakat dalam

pelaksaannya. Selain itu

pemerintah perlu meningkatkan

pemantauan secara lebih continue.

2. Segala bentuk Perubahan Tarif

Pajak ada baiknya di umumkan

dan di sosialisasikan kepada

masyarakat dari jauh-jauh hari

sebelum waktu penerapan

implementasi Perubahan Tarif

Pajak tersebut. Hal ini akan

memudahkan para wajib pajak

untuk mengetahui sejauh mana

dampak yang dihasilkan atas

Perubahan Tarif Pajak dan

memberikan pemahaman tentang

pengetahuan lebih lanjut serta

kesiapan para wajib pajak

terhadap Perubahan Tarif Pajak

tersebut.

3. Ketegasan Sanksi Pajak

mempengaruhi Kepatuhan Wajib

Pajak Pelaku UKM, sehingga

pemerintah perlu meningkatkan

proses edukasi kepada masyarakat

perihal jenis-jenis sanksi pajak

mulai dari yang paling ringan

hingga yang terberat, agar para

wajib pajak memiliki kebenaran

dalam mengitung, membayar,

mengisi SPT serta tepat waktu

dalam melaporkan atau

menyampaikan SPT tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Alena. 2011. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap

Penerimaan Pajak Penghasilan di Indonesia. http://alena19.wordpress.com

Anggun, K. S. 2012. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan

Wajib Pajak. Retrieved from www.core.ak.uk

Bandura. 1977. Social Learning Theory.

BPPK. 2013. Pajak 1% Untuk UMKM: Hadiah Atau Hukuman?. Retrieved from

www.bppk.kemenkeu.go.id

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) 2014, Tentang APBNP Indonesia.

Dudi, W. 2008. Tarif Baru Pajak Penghasilan. Retrieved from

www.dudiwahyudi.com

Dwi Sudaryati 2013. Self Assessment System.

Fungsi Pengelompokkan Pajak dan Tata Cara Pemungutan. (2011). Retrieved

from www.sarjanaku.com

Gunadi. 2005. Kepatuhan Pajak (Tax Compliance).

Gustina. 2014. Indikator Sanksi Perpajakan.

Heny, W. Y. 2014. Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan

Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM.

Irma, A. 2014. Kuesioner Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Sikap

Fiskus, Lingkungan Pajak, Pengetahuan Pajak, Persepsi Efektifitas Sistem

Perpajakan, Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Orang Peibadi. Retrieved from www. http://eprints.umk.ac.id/

Jeff, P. 2008. Tax Compliance Cost of Small and Medium Enterprise in Malaysia.

http://alena19.wordpress.com/

http://www.core.ak.uk/

http://www.bppk.kemenkeu.go.id/

http://www.dudiwahyudi.com/

http://www.sarjanaku.com/

http://eprints.umk.ac.id/



Junaidi. 2013. Titik Persentase Distribusi Uji F. Retrieved from

http://ledhyane.lecture.ub.ac.id

Kautsar, R. S. 2014. Deterrence Theory. Retrieved from www.asp.trunojoyo.ac.id

Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000. Tentang Kriteria Wajib

Pajak Patuh.

Ketentuan Terbaru Pajak Penghasilan atas UMKM. 2013. www.ortax.org

Mustikasari. 2007. Theory of Planned Behaviour.

Niko, B. P. 2011. Pengaruh Besarnya Tarif Pajak Hiburan dan Pelayanan

Petugas Pajak serta Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib

Pajak Dalam Membayar Pajak Hiburan Kota Semarang. Retrieved from

www.lib.unnes.ac.id

Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Efektifitas Sistem Perpajakan

Terhadap Kemauan Membayar Pajak. Retrieved from

www.library.upnvj.ac.id

Peraturan Menteri Keuangan No.107/PMK.011/2013. Tentang Pajak

Penghasilan atas Peredaran Bruto Tertentu

Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013, Tentang Wajib Pajak UKM (Usaha

Kecil dan Menengah).

Perubahan Tarif Pajak Final. Retrieved from www.pajak.go.id

Ridho, T. A. 2014 Analisis Pengaruh Pemahaman Para Pelaku UMKM Terhadap

Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 (Survei

Pada UMKM di Pasar 16 Ilir Palembang). Retrieved from

https://id.scribd.com

http://ledhyane.lecture.ub.ac.id/

http://www.asp.trunojoyo.ac.id/

http://www.ortax.org/

http://www.lib.unnes.ac.id/

http://www.library.upnvj.ac.id/

http://www.pajak.go.id/

https://id.scribd.com/



Sahid, R. 2014. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas dengan Program SPSS, Uji

Normalitas Kolmogorov Smirnov dengan Program SPSS. Retrieved from

www.spssindonesia.com

Sugiyono. 2009. Variabel Penelitian.

Supriyati. 2012. Teori Motivasi. Retrieved from www.academia.edu

Tarif Pajak Penghasilan. 2011. Retrieved from www.hasyimsoska.blogspot.co.id

Undang-Undang Perpajakan No.28 Tahun 2007 pasal 1 ayat (1). Tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang KUP No.28 Tahun 2007, Tentang Jangka Waktu Penyampaian

SPT.

Undang-Undang Perpajakan No.28 Tahun 2007. Tentang Ketentuan Definisi

Pajak.

Undang Undang Perpajakan No.8 Tahun 2008 pasal 1 ayat (1), (2), (3). Pasal 6

ayat (1), (2), (3) Tentang UKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Undang-Undang Perpajakan No.16, No.17, No.18 Tahun 2000. Tentang Self

assessment system.

Undang-Undang Perpajakan No.17 ayat (1) Tahun 2007. Tentang Tarif

Progresif.

Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008. Tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008 (UU PPh) pasal 31 E. Tentang

Wajib Pajak Badan Dalam Negeri.

Windra, S. W., Herry, L. 2012. Uji Empiris Faktor-Faktor Konservatisme

Akuntan Dalam Perpajakan. Retrieved from www.eprints.undip.dc.id

http://www.spssindonesia.com/

http://www.academia.edu/

http://www.hasyimsoska.blogspot.co.id/

http://www.eprints.undip.dc.id/

Documents

Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UKM Setelah Penerapan PP No.46 Tahun 2013