IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

(PKWT) BESERTA AKIBAT HUKUM JIKA TERJADI

WANPRESTASI

(Studi Kasus di PT Panen Mas Jogja)

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1

pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

ADI YUWANA YOGA PRATAMA

C100170156

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2021

i

ii

iii

1

IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)

BESERTA AKIBAT HUKUM JIKA TERJADI WANPRESTASI

(Studi Kasus di PT Panen Mas Jogja)

Abstrak

Pelaksanaan perjanjian kontrak kerja terjadi antara perusahaan dan pekerja baik

secara tulis dan secara langsung sehingga menimbulkan kesepakatan kontrak

kerja. Dalam hal ini perusahaan sebagai pemberi pekerjaan dan pekerja sebagai

pelaksanaan pekerjaan seperti halnya hubungan perusahaan dan pekerja yang

terjadi di PT.Panen Mas Jogja. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan

penelitian di PT. Panen Mas Jogja dengan rumusan masalah seperti berikut

yaitu:1) Bagaimana implementasi perjanjian kerja waktu tertentu antara pekerja

dengan PT Panen Mas Jogja? 2) Bagaimana akibat dan tanggung jawab hukum

apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi? Metode penelitian yang

digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Jenis penelitian yang

digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Sumber data meliputi data

primer yaitu wawancara dan data sekunder meliputi sumber hukum primer dan

sekunder. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara.

Teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Dari hasil

pembahasan dan penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1)

pelaksanaan perjanjian kontrak kerja waktu tertentu di PT. Panen Mas Jogja telah

sesuai dengan Undang-undang yang berlaku walaupun terkait dengan jaminan

kesehatan yang tidak dicantumkan dalam kontrak kerja.2) Akibat dan Tanggung

Jawab hukum dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan pekerja maupun

perusahaan dapat diberlakukannya pertanggung jawaban secara hukum dan

mendapatkan sanksi ganti kerugian bagi pihak yang melakukan wanprestasi.

Kata Kunci: perjanjian kerja waktu tertentu, perusahaan, pekerja

Abstract

Implementation of work contracts that occur between the company and workers

both in writing and directly, giving rise to an employment contract agreement. In

this case the company as the employer and the worker as the implementation of

the work as well as the relationship between the company and workers that

occurred at PT.Panen Mas Jogja. Therefore the authors are interested in

conducting research at PT. Panen Mas Jogja with the formulation of the problem

as follows: 1) How is the implementation of a certain time work agreement

between workers and PT Panen Mas Jogja? 2) What are the consequences and

legal responsibilities if one of the parties defaults? The research method used is an

empirical juridical research method. The type of research used is the type of

empirical legal research. Sources of data include primary data, namely interviews

and secondary data include primary and secondary legal sources. Methods of data

collection by literature study and interviews. The data analysis technique used a

qualitative descriptive technique. From the results of the discussion and research,

the following conclusions can be drawn: 1) implementation of a certain time

contract agreement at PT. Panen Mas Jogja is in accordance with the applicable

law, even though it is related to health insurance which is not included in the

2

employment contract. 2) Legal consequences and responsibilities of defaults by

workers and companies can be held legally responsible and get compensation for

damages. party that defaults.

Keywords: fixed time employment agreement, company, workers

1. PENDAHULUAN

Pekerja/buruh ialah sumber daya manusia dan aset perusahaan yang menjamin

kelangsungan usaha. Hubungan pekerja dan pengusaha yang terjalin haruslah

dengan suasana hubungan industri yang memiliki nilai yang adil, harmoni serta

menjunjung tinggi martabat.”Pengusaha dan pekerja memulai sebuah hubungan

diawali dengan adanya suatu perjanjian. Pengusaha atau pemilik perusahaan akan

memberikan perlakuan seperti memberi perintah, disaat sudah terjalin hubungan

kerjasama dibawah perjanjian. Hal ini mengakibatkan pekerja harus tunduk pada

perintah orang lain tersebut.”Hubungan antara atasan dan pekerja ini merupakan

hubungan hukum antar orang tersebut.”Hubungan hukum ini terjadi karena

adanya interaksi antara pihak yang menyebabkan terjadinya hak dan

kewajiban.”Maka dari itu timbulah hubungan hukum yang terjadi sehingga

mengakibatkan suatu perbuatan perjanjian (Asikin, 2012).

Dalam lingkup ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan merupakan lingkup

yang harus memberikan suatu perlindungan hukum dari pemerintah. Hal ini

dikarenakan tingkatan pekerja yang dibawah dari pengusaha. Perlindungan hukum

bagi pekerja bertujuan supaya ikatan kerja bisa terjamin dengan terdapatnya suatu

keadilan maupun perlindungan terhadap pekerja sehigga mendapatkan kepastian

hukum (Shalihah, 2016).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

kemudian Undan-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah

salah satu undang-undang yang mengatur mengenai masalah ketenagakerjaan

yang memliki prinsip untuk membangun suatu ketenagakerjaan untuk memenuhi

hak pekerja serta mendapatkannya suatu kesejahteraan yang berupa, jaminan

Kesehatan, upah kerja, serta perlindungan,”Undang-undang ini mengatur cara

membuat suatu perjanjian kerja,”seperti Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu

(PKWT) dan mengetahui tentang implikasi pelaksanaan perjanjian kerja waktu

3

tertentu antara perusahaan dengan pekerja serta mengetahui akibat hukum apabila

salah satu pihak melakukan wanprestasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian

yang berjudul: “IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJA WAKTU

TERTENTU (PKWT) BESERTA AKIBAT HUKUM JIKA TERJADI

WANPRESTASI (Studi Kasus di PT Panen Mas Jogja)”

Berkaitan dengan rumusan masalah pertama dalam penelitian ini adalah

Bagaimana implementasi perjanjian kerja waktu tertentu antara pekerja dengan PT

Panen Mas Jogja dan rumusan yang kedua adalah Bagaimana akibat dan tanggung

jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi?

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah yang pertama untuk

mengetahui pelaksanaan perjanjian kontrak kerja waktu tertentu antara pekerja

dengan perusahaan PT. Panen Mas Jogja terkait sesuai atau tidaknya dengan

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana

telah diperbaharui menjadi Undang-Undang no 11 Tahun 2020 Tentang Cipta

Kerja. Kedua, untuk mengetahui akibat dan tanggung jawab hukum apabila salah

satu pihak apabila melakukan tindakan wanprestasi di PT.Panen Mas Jogja. Dari

hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan

manfaat praktis dan teoritis, baik itu bagi pengembangan ilmu hukum maupun

dapat menjadi informasi bagi perusahaan dan pekerja untuk diterapkan.

Dalam menjabarkan kerangka pemikiran penelitian ini, penulis memulai

dengan menjelaskan implementasi pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu di

PT.Panen Mas Jogja dan tanggung jawab hukum bagi pihak-pihak yang

melakukan wanprestasi. Dalam perjanjian kontrak kerja tersebut diatur mengenai

peraturan yang ada diperusahaan yang terkait dengan, jam kerja, upah kerja,

tunjangan kerja, dan sanksi baik yang merupakan hak dan kewajiban perusahaan

maupun pekerja. Adanya suatu perjanjian kontrak kerja ditandai dengan adanya

pekerjaan, adanya unsur di bawah perintah, adanya upah kerja dan adanya waktu.

2. METODE

Untuk memahami dan mendekati objek dalam melakukan penelitian ini

menggunakan pendekatan yuridis empiris.”Pendektan yuridis empiris yaitu dalam

4

dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-

bahan hukum data sekunder dan primer yang diperoleh di lapangan yang akan

dilakukan dalam penelitian ini.”Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis

penelitian hukum empiris. Sumber data meliputi data primer yaitu wawancara dan

data sekunder meliputi sumber hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan

data dengan studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak Perusahaan PT.

Panen Mas Jogja dan pekerja yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif

kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Bagaimana implementasi perjanjian kerja waktu tertentu antara pekerja

dengan PT Panen Mas Jogja

Implementasi perjanjian kerja terdapat beberapa unsur seperti, subjek hukum

perjanjian kerja, obyek hukum perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, dan

mengatur tentang akibat hukum mengenai wanprestasi, dalam studi kasus ini

penulis memilih penelitian antara PT. Panen Mas Jogja dengan pekerja, terkait hal

tersebut maka dapat dijelaskan mengenai, subjek hukum perjanjian kerja yaitu

para pihak di dalam perjanjian kerja. Kepada para pihak inilah diletakkan hak dan

kewajiban. Dengan pengertian ini maka subjek perjanjian kerja merupakan

pengusaha dan pekerja/ buruh. Subjek hukum dalam perjanjian kerja pada

hakikatnya adalah subjek hukum dalam hubungan kerja (Asyhadie, 2007). Terkait

subjek perjanjian kerja dengan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

Tentang Ketenagakerjaan serta Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang

cipta telah sesuai dengan isi subjek kontrak perjanjian. Kemudian Dalam

melaksanakan suatu perjanjian kerja selain adanya subjek hukum haruslah ada

suatu objek dalam perjanjian kerja tersebut. Objek perjanjian kerja adalah isi dari

perjanjian itu, yang menyangkut hak-hak dan kewajiban para pihak yang membuat

perjanjian itu. pada diri pekerja. Atas dasar tenaga telah dikeluarkan oleh pekerja/

buruh maka ia akan mendapatkan upah (Wijayanti, 2010). Terkait dengan objek

telah sesuai dengan doktrin dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan serta Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta.

Dalam kaitannya hak dan kewajiban para pihak telah sesuai dengan Undang

5

Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan serta Undang-Undang nomor 11

tahun 2020 tentang cipta walaupun terkait dengan upah lembur yang di ganti

dengan tabungan jam dan perlindungan mengenai kesehatan tidak dijelaskan

dalam kontrak kerja. Dalam suatu pelaksanaan perjanjian kerja, ada terdapat

perbuatan wanprestasi. Wanprestasi dalam perjanjian kerja adalah tidak

dilakukannya perbuatan sebagaimana ditentuan dalam perjanjian tersebut.

Perbuatan yang dimaksud adalah pekerja atau pihak perusahaan tidak memenuhi

isi perjanjian yang telah disepakati bersama (Manulang, 2014). Terkait dengan

aturan yang ada di dalam perjanjian kontrak kerja di PT. Panen Mas telah sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan serta

Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta.

3.2 Bagaimana akibat dan tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak

melakukan wanprestasi?

Keadaan perekonomian masyarakat sekarang mengalami kondisi yang kurang

baik, taraf ekonomi dan penghasilan masyarakat mengalami banyak penurunan

yang signifikan akibat terjadi pandemi, serta menyebabkan dampak yang begitu

besar baik bagi pengusaha dan pekerja. Pada studi kasus ini penulis melakukan

wawancara langsung kepada para pihak baik dari perusahaan maupun dari

pekerja, dari hasil wawancara tersebut terdapat informasi yaitu seperti peraturan-

peraturan yang ada diperusahaan, pelaksanaan pekerjaan secara langsung,

terutama dari pekerja yang mengeluhkan mengenai pembayaran gaji sering

terlambat, kemudian pekerja yang penulis wawancarai tidak mendapatkan jaminan

Kesehatan, tidak mendapatkan upah lembur di ganti dengan (tabungan jam),

tabungan jam sendiri merupakan tabungan sebagai pengganti jika pekerja tidak

dapat masuk kerja. Selain itu pekerja juga memberikan penjelasan mengenai

pemberian kontrak yaitu sebelum pandemi biasanya kontrak diperpanjang setiap 1

tahun sekali, akan tetapi setelah pandemi melanda kontrak diperpanjang menjadi 3

bulan sekali.

Kemudian terkait dengan demo yang terjadi di PT. Panen Panen Mas Jogja

terkait THR yang belum dibayarkan oleh pihak perusahaan memberikan

penjelasan dan pertanggung jawaban terkait pembayaran THR yang belum

terselesaikan, pihak perusahaan menjelaskan bahwa, perusahaan itu bukan tidak

6

membayarkan THR, akan tetapi belum membayarkan dengan alasan pandemi

yang melanda mempengaruhi keuangan perusahaan, solusi yang ditawarkan pihak

perusahaan terhadap tuntutan yang diberikan oleh pekerja selain terkait THR yaitu

tanggung jawab hukum pihak perusahaan berikan kepada pekerja seperti

pemberian gaji agar tepat waktu, pemberian upah lembur dan jaminan kesehatan,

kemudian terkait dengan pemberian THR pihak perusahaan akan melakukan rapat

dengan pihak internal manajemen, pihak perusahaan harus membayarkan THR

kepada pekerja, Seperti halnya menurut hasil wawancara yang penulis dapat

bahwa menurut pengalaman pekerja saat bekerja di perusahaan tersebut pernah

terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja, yaitu tindakan pencurian,

tindakan tersebut merupakan berbuatan yang melawan hukum, maka dari itu

akibat hukum tindakan pencurian mendapatkan sanksi dari perusahaan adalah

pemecatan atau PHK, kemudian perbuatan wanprestasi oleh pekerja yang tidak

masuk kerja selama 1 bulan dan akhirnya di PHK yang mengakibatkan tidak

terpenuhinya kewajiban dari perusahaan. Berdasarkan hasil tersebut secara jelas

pekerja telah melanggar pasal 154 huruf A Undang-undang Nomor 11 Tahun

2020 Tentang cipta kerja yang mengatur tentang pemutusan hubungan kerja.

kemudian terkait permasalahan diatas seperti tidak diberikannya jaminan

kesehatan, upah lembur (diganti tabungan jam), dan belum dilunasinya THR yang

merugikan pekerja. terkait dengan kasus diatas dapat dipertanggungjawabkan

secara hukum, dan bertentangan dengan pasal 86 ayat (1), pasal 87 ayat (1), pasal

88 A ayat (3) dan pasal 156 UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Terkait dengan isi perjanjian kontrak kerja waktu tertentu antara PT. Panen Mas

Jogja dan pekerja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Akan tetapi menurut hasil wawancara penulis dengan pekerja bahwa

terdapat berbagai masalah yang pekerja peroleh seperti pelaksanaan kerja

diperusahaan di PT. Panen Mas Jogja seperti tidak diberikannya upah lembur

diganti tabungan jam dan tidak mendapatkan jaminan kesehatan, merasa dirugikan

sering pulang malam tetapi tidak mendapatkan upah lembur. Terkait dengan demo

7

yang terjadi pihak perusahaan memberikan solusi akan tetapi belum terlaksanakan

akibat pandemi yang sangat mempengaruhi kondisi manajemen kuangan

diperusahaan, terkait dengan hal itu pihak perusahaan juga berjanji akan

melakukan tanggung jawab sesuai dengan janji yang diberikan perusahaan.

Terkait dengan akibat dan tanggung jawab hukum dalam perjanjian

kontrak kerja waktu tertentu antara PT.Panen Mas Jogja dengan pekerja bahwa

pada dasarnya kesalahan didalam pelaksanaan perjanjian kerja yang dilakukan

salah satu pihak dapat menimbulkan permasalahan apabila terdapat kelalaian

didalam pelaksanaannya karena tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian

kerja/perjanjian kerja waktu maka harus dilaksanakannya tanggung jawab hukum

yang dibebankan atas perbuatan wanprestasi. Mengenai kasus wanprestasi yang

terjadi di PT. Panen Mas Jogja dapat dilakukan pertanggung jawaban berupa PHK

bagi pekerja, dan bagi perusahaan yang tidak dapat memberikan kewajiban

kepada pekerja serta dalam penyelesainnya tidak dapat melalui musyawarah maka

salah satu pihak dapat menuntut ke pengadilan.

4.2 Saran

Bagi pekerja dalam kaitannya sebagai pelaksana pekerjaan mengingat kondisi

sekarang dalam memilih perusahaan yang akan dilamar agar untuk melihat latar

belakang dan kondisi perusahaan yang akan dituju untuk bekerja, agar

mendapatkan perusahaan yang sesuai dengan yang diharapkan, dan setidaknya

memberikan jaminan seperti jaminan kesehatan, upah sesuai perjanjian, upah

lembur, agar tidak terjadi lagi pekerja yang mengeluhkan terkait hal tersebut,

mengingat dengan kebutuhan sehari-hari pekerja yang semakin meningkat maka

dari itu lebih bekerja keras dan giat agar dapat mendapatkan hasil yang baik dalam

berupa di perusahaan maupun dalam melaksanakan pekerjaan.

Bagi Perusahaan agar lebih dapat bersaing dan memberikan inovatif

kedepan, selain tugas perusahaan yaitu mendapatkan laba, tetapi tidak

memungkiri juga memperhatikan kesejahteraan, keselamatan pekerja, dengan

memberikan setidaknya jaminan Kesehatan yang sangat berguna bagi pekerja,

sehingga terciptanya manajemen yang sehat antara perusahaan dan pekerja, dan

supaya pekerja yang bekerja diperusahaan tersebut semakin bekerja keras untuk

melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana pekerjaan dengan meningkatkan skil

8

mereka yang dapat mempengaruhi kualitas, kuantitas produk perusahaan dan

mendapatkan hasil yang menyebabkan peningkatan laba yang diterima oleh

perusahaan semakin meningkat dan semakin maju kedepan.

Bagi Pemerintah juga terkait pembaharuan peraturan mengenai kebijakan

tentang pelaksanaan perjanjian kerja yang diatur dalam Undang-Undang No.13

Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang diperbaharui menjadi Undang-Undang

No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja PP No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian

Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan

Pemutusan Hubungan Kerja, yang bertujuan untuk lebih meningkatkan kualitas

dalam mengatur ketenagakerjaan yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Asikin, Zainal. (2012). Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Jakarta: Rajagrafindo

Persada.

Asyhadie, Zaeni. (2007). Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang

Hubungan Kerja,. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Manulang, Sandjun. (2014). “Wanprestasi Tenaga Kerja Indonesia Dlama

Perjanjian Kerja”. Jurnal, Vol. 2 No. 11

Shalihah, Fitriatus. (2016). “ Implementasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

(PKWT) Dalam Hubungan Kerja di Indonesia”. Jurnal, Vol. 4 No. 1

Wijayanti, Asri. (2010). Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. Jakarta :

Sinar Grafika