BAHAN AJAR (HANJAR) MANAJEMEN KEBENCANAAN

MARKAS BESAR

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

BAHAN AJAR (HANJAR)

MANAJEMEN KEBENCANAAN

untuk

SEKOLAH INSPEKTUR POLISI SUMBER SARJANA

untu

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI

2022

MILIK DINAS MILIK DINAS

IDENTITAS BUKU

MANAJEMEN BENCANA

Penyusun : Tim Pokja Lemdiklat Polri T.A. 2022 Editor : 1. Kombes Pol Drs. Agus Salim 2. AKBP Budi Eka Takariawan 3. AKBP Henny Wuryandari S.H 4. Kompol Edwin J.A Humokor, S.H, M.H 5. Apriyuanda Giyant Bayu Pradana STP, M.Sc 6. Penata Yusdan Ibnuza Mahany, S.Pd 7. Bripda Muhamad Aditya Widicaksono Hanjar Pendidikan Polri Pendidikan Pembentukan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana Diterbitkan oleh: Bagian Kurikulum dan Bahan Ajar Pendidikan Pembentukan Biro Kurikulum Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Tahun 2022 Hak cipta dilindungi Undang-Undang Dilarang menggandakan sebagian atau seluruh isi Bahan Ajar (Hanjar) Pendidikan Polri ini, tanpa izin tertulis dari Kalemdiklat Polri.


vii


PENDIDIKAN PEMBENTUKAN SEKOLAH INSPEKTUR POLISI SUMBER SARJANA

DAFTAR ISI

Cover ................................................................................................................. i

Sambutan Kalemdiklat Polri .............................................................................. ii

Keputusan Kalemdiklat Polri .............................................................................. iv

Identitas Buku .................................................................................................... vi

Daftar Isi ............................................................................................................ vii

Pendahuluan ..................................................................................................... 1

Standar Kompetensi .......................................................................................... 1

HANJAR 01 PENANGGULANGAN BENCANA

Pengantar ........................................................................... 2

Kompetensi Dasar ............................................................ 2

Materi Pelajaran ................................................................ 3

Metode Pembelajaran ....................................................... 3

Alat/media, Bahan dan Sumber Belajar ............................. 4

Kegiatan Pembelajaran ...................................................... 5

Tagihan/Tugas ................................................................... 6

Lembar Kegiatan ............................................................... 6

Bahan Bacaan ....................................................................

1. Pengertian bencana dan penanggulangan bencana

................................................................................................

7

2. Jenis – Jenis Bencana .............................................. 11

3. Karakteristik bencana di indonesia ............................. 20

4. Prinsip Penanggulangan Bencana ............................. 24

5. Tahap Penanggulangan Bencana ..............................

6. Rangkuman ................................................................

7. Latihan .......................................................................

25

58

61


viii



HANJAR 02 TEKNIK PENANGGULANGAN BENCANA

Pengantar ........................................................................... 62

Kompetensi Dasar ............................................................ 62

Materi Pelajaran ................................................................ 63

Metode Pembelajaran ....................................................... 64

Alat/media, Bahan dan Sumber Belajar ............................. 65

Kegiatan Pembelajaran ...................................................... 66

Tagihan/Tugas ................................................................... 67

Lembar Kegiatan ............................................................... 67

Bahan Bacaan .................................................................... 68

TEKNIK PENANGGULANGAN BENCANA

1. Teknik Penanggulangan Bencana Banjir ................. 68

2. Teknik Penanggulangan Benacan Gempa Bumi ..... 75

3. Teknik Penanggulangan Bencana Gunung Meletus 78

4. Teknik Penanggulangan Bencana Tsunami ............. 82

5. Teknik Penanggulangan Bencana Tanah Longsor... 86

6. Teknik Penanggulangan Bencana Kebakaran Bangunan Dan Kebakaran Hutan ..........................

91

7. Teknik Penanggulangan Bencana Kecelakaan Transportasi (Darat, Laut Dan Udara) ...................

101

8. Teknik Penanggulangan Bencana Wabah Penyakit 112

9. Teknik Penanggulangan Bencana Kerusuhan Sosial

117

10. Tujuan Penanggulangan Bencana .......................... 123

11. Hak dan Kewajiban Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana ....................................

123

12. Organisasi Sistim Komando Pengendalian 124


ix



Lapangan ( SKPL ) ................................................

Rangkuman ...................................................................... ................................133

Latihan ............................................................................. 135


1

MANAJEMEN KEBENCANAAN PENDIDIKAN PEMBENTUKAN SEKOLAH INSPEKTUR POLISI SUMBER SARJANA

HANJAR


6 JP (270 menit)

Pendahuluan

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Jika kita mencermati, maka kita mendapati tiga komponen dalam pengertian-pengertian di atas, yaitu bencana, kejadian mengancam (bisa alam maupun non alam), dan faktor manusia. Implikasinya adalah bencana dan kejadian ancaman (selanjutnya disebut ancaman) merupakan dua hal yang berbeda, ancaman dapat menjadi bencana apabila manusia dalam kondisi rentan dan tidak memiliki kemampuan menghadapi ancaman atau kerentanan terhadap bencana.

Setiap jenis bencana mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan masalah yang diakibatkannya dimana penetapannya ditentukan oleh komponen penyebab bencana itu sendiri dan besarnya dampak yang ditimbulkan. Secara keseluruhan karakteristik bencana di Indonesia dipengaruhi oleh posisi geologis, posisi geografis, posisi astronomis dan perilaku manusianya yang menghasilkan berbagai bencana, yaitu banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin badai, gelombang badai/ pasang, gempa bumi, letusan gunung api, kegagalan teknologi, dan wabah penyakit.

Bahan Ajar (Hanjar) ini diberikan kepada peserta didik terkait materi

tentang pengertian penanggulangan bencana, teknik penanggulangan

bencana serta peran Polri dalam penanggulangan bencana.Tujuan

diberikannya Hanjar ini yaitu agar peserta didik memahami manajemen

kebencanaan.

Standar Kompetensi

Memahami manajemen kebencanaan.


2


Pengantar

Modul ini membahas materi tentang pengertian bencana dan penanggulangan bencana, jenis-jenis bencana, karakteristik bencana di Indonesia, prinsip penanggulangan bencana serta tahapan penanggulangan bencana.

Tujuan diberikannya modul ini, yaitu agar peserta didik memahami pengertian penanggulangan bencana.

Kompetensi Dasar(Copper PLATE 14)

1. Memahami penanggulangan bencana.

Indikator hasil belajar:

a. Menjelaskan Pengertian bencana dan penanggulangan bencana.

b. Menjelaskan jenis-jenis bencana.

c. Menjelaskan karakteristik bencana di Indonesia.

d. Menjelaskan prinsip penanggulangan bencana.

e. Menjelaskan tahap penanggulangan bencana.

MODUL

01

PENANGGULANGAN BENCANA

2 JP (90 menit)


3


Materi Pelajaran

1. Pokok bahasan:

Penanggulangan bencana.

Sub Pokok Bahasan:

a. Pengertian bencana dan penanggulangan bencana.

b. Jenis-jenis bencana.

c. Karakteristik bencana di indonesia.

d. Prinsip penanggulangan bencana.

e. Tahap penanggulangan bencana.

METODE PEMBELAJARAN

1. Metode Ceramah

Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi tentang penanggulangan bencana.

2. Metode Brainstorming (curah pendapat)

Metode ini digunakan pendidik untuk mengeksplor pendapat peserta didik tentang materi yang disampaikan.

3. Metode Tanya jawab

Metode ini digunakan untuk tanya jawab tentang materi yang telah disampaikan.

4. Metode Penugasan

Metode ini digunakan untuk memberikan penugasan kepada peserta didik untuk membuat resume.


4


Alat/Media, Bahan Dan Sumber Belajar

1. Alat/media:

a. White Board.

b. Laptop.

c. LCD.

d. Spidol.

e. Penghapus.

f. Papan flipchart.

g. Laserpoint.

2. Bahan

a. Kertas flipchart.

b. Alat tulis.

3. Sumber belajar:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

b. Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Manajemen Penanggulangan Bencana.

c. Buku Pedoman Latihan Kesiapsiagaan Bencana ( BNPB).

d. Modul Diklat Dasar Manajemen Bencana Pusdiklat BNPB.

e. Buku saku Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana (BNPB).


5


Kegiatan Pembelajaran

1. Tahap awal: 10 menit

Pendidik melakukan apersepsi:

a. Membuka kelas dan memberikan salam.

b. Pendidik memperkenalkan diri secara singkat.

c. Pendidik menyampaikan tujuan dan materi yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran.

2. Tahap inti: 70 menit

a. Pendidik menyampaikan materi penanggulangan bencana.

b. Peserta didik memperhatikan, mencatat hal-hal penting tentang materi yang diberikan oleh pendidik.

c. Pendidik memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya/memberikan komentar terkait materi yang disampaikan.

d. Peserta didik bertanya tentang materi yang belum dimengerti/dipahami.

e. Pendidik menyimpulkan materi pelajaran yang telah disampaikan.

3. Tahap akhir: 10 menit

a. Cek penguatan materi.

Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi secara umum.

b. Cek penguasaan materi.

Pendidik mengecek penguasaan materi dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik.

c. Keterkaitan mata pelajaran dengan pelaksanaan tugas.

Pendidik menggali manfaat yang bisa di ambil dari materi yang disampaikan.

d. Pendidik menugaskan peserta didik untuk membuat resume.


6


Tagihan/Tugas

Peserta didik mengumpulkan resume dari materi yang telah diberikan oleh pendidik.

Lembar Kegiatanpe 14)p

Pendidik menugaskan kepada peserta didik untuk membuat resume dari materi yang telah disampaikan.


7


Bahan Bacaan

PENAGGULANGAN BENCANA

1. Pengertian bencana dan penanggulangan bencana

Pengertian bencana dari beberapa ahli masih berbeda-beda walaupun secara prinsip pengertian mengarah pada konsep yang sama. Beberapa pengertian bencana diantaranya diungkapkan oleh UNISDR (2002) bahwa bencana adalah :

“Suatu gangguan serius terhadap keberfungsian masyarakat, sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi atau lingkungan, dan gangguan itu melampaui kemampuan masyarakat mengatasi dengan menggunakan sumberdaya mereka sendiri”.

Sedangkan pengertian bencana menurut Undang - Undang No. 24 tahun 2007 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana diartikan:

“Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis”.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat diambil kata kunci dari pengertian bencana tersebut yaitu :

a. Kejadian/peristiwa (alam dan non-alam)

b. Menyebabkan gangguan secara meluas terhadap kehidupan dan penghidupan manusia.

c. Berdampak korban jiwa, kerugian harta-benda dan kerusakan lingkungan.

d. Masyarakat yang terkena tidak mampu mengatasi, sehingga membutuhkan bantuan dari luar.

a. Ancaman

Ancaman merupakan kejadian atau kondisi yang berpotensi menimbulkan kerusakan atau kerugian dan kehilangan jiwa manusia. Ancaman dapat disebabkan oleh alam, teknologi, atau manusia. Ancaman berpotensi menimbulkan bencana, tetapi tidak semua ancaman selalu menjadi bencana. Ancaman menimbulkan bencana apabila manusia berada dalam kondisi rentan dan tidak memiliki kemampuan untuk


8


mengatasi akibat-akibat yang ditimbulkan ancaman tersebut. Sebaliknya, ancaman tidak menjadi bencana apabila manusia tidak dalam kondisi rentan dan mampu mengatasi akibat yang ditimbulkannya.

Ancaman bisa dibagi sebagai berikut:

1) Semua yang disebabkan oleh alam: gempa bumi, banjir, tanah longsor, kekeringan, angin puting beliung, dll.

2) Semua yang disebabkan oleh kekerasan: perang, konflik senjata, serangan fisik.

3) Semua yang menyebabkan kerusakan: penurunkan kesehatan, pendidikan dan pelayanan umum.

4) Semua yang disebabkan oleh kegagalan teknologi: tumpahan minyak, ledakan pabrik, kebakaran, kebocoran gas, kegagalan transportasi.


9


b. Kerentanan

Manusia yang berada dalam kondisi rentan apabila berada di lokasi yang berpotensi terpapar oleh ancaman disebut sebagai kerentanan. Artinya, kerentanan berkaitan langsung dengan ancaman. Misalnya ancaman gunung berapi menghasilkan unsur awan panas, lahar, dan batu-batuan di mana orang-orang yang berada dalam jangkauan atau wilayahnya dilalui oleh unsur-unsur tersebut disebut dalam kondisi rentan. Selain kerentanan secara fisik/lokasi, dapat juga berupa kerentanan sosial karena pengetahuan yang rendah mengenai bencana, tidak adanya dukungan terhadap kelompok rentan terutama penyandang disabilitas.

c. Kapasitas

Kapasitas adalah kombinasi dari semua kekuatan dan sumberdaya yang ada dalam masyarakat, kelompok, atau organisasi yang bisa mengurangi tingkat risiko atau akibat bencana. Kapasitas manusia dalam menghadapi akibat yang ditimbulkan ancaman antara lain:

1) Kapasitas untuk mencegah terjadinya ancaman atau mengurangi kekuatan/ volume ancaman. Contoh: a) Kapasitas membuat sistem pengelolaan air dan

daerah resapan mampu mencegah banjir (pencegahan).

b) Kapasitas membuat kanal air membuat volume air yang membanjiri sebuah daerah berkurang (mitigasi).

2) Kapasitas untuk mengurangi kerentanan terhadap ancaman. Contohnya : a) Kapasitas berenang dapat mengurangi kerentanan

terhadap ancaman banjir.

b) Penataan perumahan berada di lokasi yang aman dari ancaman banjir

c) Kebiasaan masyarakat yang tak menghambat perempuan naik pohon atau berenang akan mengurangi kerentanan perempuan terhadap ancaman tsunami.

d. Risiko

Risiko merupakan kemungkinan timbulnya kerugian pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu, yang timbul karena suatu bahaya menjadi bencana. Risiko dapat berupa kematian, luka, sakit, hilang, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan


10


gangguan kegiatan masyarakat.

Dengan pengertian diatas, ancaman dan bencana merupakan dua hal yang berbeda, ancaman dapat menjadi bencana apabila masyarakat sekitar dalam kondisi rentan dan kapasitas yang rendah, atau memiliki kerentanan terhadap bencana. Sedangkan potensi atau kemungkinan terjadinya dampak/gangguan yang meluas sehingga menimbulkan kerusakan dan kerugian diartikan dengan risiko.

Secara sederhana dalam memahami risiko bencana dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar Konsep Dasar Risiko Bencana

e. Pengertian Penanggulangan Bencana.

Penanggulangan bencana adalah seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanganan bencana sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana yang mencakup pencegahan, pengurangan (mitigasi), kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan. Tujuan penanggulangan bencana untuk melindungi masyarakat dari bencana dan melindungi dari dampak yang ditimbulkannya.

Sistem penanggulangan bencana adalah sistem pengaturan yang menyeluruh tentang kelembagaan, penyelenggaraan, tata kerja dan mekanisme serta pendanaan dalam Penanggulangan Bencana (PB). Sistem ini ditetapkan dalam pedoman/panduan atau peraturan dan perundang- undangan.


11


Di Indonesia sistem Penanggulangan Bencana (PB) didasarkan pada kelembagaan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sistem Nasional Penanggulangan Bencana (PB) berupaya untuk menuju penanggulangan bencana yang tepat di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut telah terjadi perubahan yang signifikan dalam pengelolaan bencana dari tingkat nasional hingga daerah, diantaranya dalam hal hukum, peraturan dan perundangan, kelembagaan, perencanaan, penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PB), pengelolaan sumber daya dan pendanaan.

2. Jenis-Jenis Bencana

Bencana dapat terjadi, karena ada dua kondisi yaitu adanya peristiwa atau gangguan yang mengancam dan merusak (hazard)dan kerentanan (vulnerability) masyarakat. Hubungan keduanyadapat digambarkan, bila gangguan atau ancaman tersebut muncul kepermukaan tetapi masyarakat tidak rentan, maka berarti masyarakat dapat mengatasi sendiri peristiwa yang mengganggu tersebut, sementara bila kondisi masyarakat rentan tetapi tidak terjadi peristiwa yang mengancam maka tidak akan terjadi bencana. Bencana dibagi ke dalam tiga kategori yaitu:

a. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.


12


1) Gempa Bumi

Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba- tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi (lempeng bumi).

Jenis gempa bumi: Gempa bumi vulkanik; Gempa bumi ini terjadi akibat adanya aktivitas magma, yang biasa terjadi sebelum gunung api meletus. Apabila keaktifannya semakin tinggi maka akan menyebabkan timbulnya ledakan yang juga akan menimbulkan terjadinya getaran atau goyangan pada permukaan bumi. Biasanya untuk gempa bumi jenis ini hanya terasa di sekitar gunung api tersebut.

Gempa bumi tektonik; Gempa bumi ini disebabkan oleh adanya aktivitas tektonik, yaitu pergeseran lempeng lempeng tektonik secara mendadak yang mempunyai kekuatan dari yang sangat kecil hingga yang sangat besar. Gempa bumi ini banyak menimbulkan kerusakan atau bencana alam di bumi, getaran gempa bumi yang kuat mampu menjalar keseluruh bagian bumi. Gempa bumi tektonik disebabkan oleh perlepasan [tenaga] yang terjadi karena pergeseran lempengan plat tektonik seperti layaknya gelang karet ditarik dan dilepaskan dengan tiba-tiba. Tenaga yang dihasilkan oleh tekanan antara batuan dikenal sebagai kecacatan tektonik.

Gambar Peta Sebaran Kejadian Gempa Bumi

2) Tsunami

Tsunami adalah serangkaian gelombang air laut besar hingga menghantam pesisir dengan kecepatan tinggi.


13


Tsunami terjadi karena adanya aktivitas di dasar laut yang disebabkan oleh lentingan lempeng di bawah laut, letusan gunung api di bawah laut, maupun longsor yang terjadi di dasar laut. Ciri – ciri umum terjadinya tsunami adalah gempa bumi, letusan gunung api atau jatuhnya meteor di dasar laut yang menimbulkan gelombang besar menuju pesisir laut. Getaran sebelum tsunami dapat dirasakan sebelum tsunami datang, namun juga tidak dapat dirasakan sebelumnya atau biasanya disebut tsunami kiriman. Di laut dalam, gelombang tsunami dapat merambat dengan kecepatan 500-1000 km per jam setara dengan kecepatan pesawat terbang.

Gambar Sejarah Kejadian Tsunami.

3) Erupsi Gunung Api

Gunung api merupakan peristiwa yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Magma adalah cairan pijar yang terdapat di dalam lapisan bumi dengan suhu yang sangat tinggi, yakni diperkirakan lebih dari 1.000 °C. Cairan magma yang keluar dari dalam bumi disebut lava. Suhu lava yang dikeluarkan bisa mencapai 700-1.200 °C. Letusan gunung api yang membawa batu dan abu dapat menyembur sampai sejauh radius 18 km atau lebih, sedangkan lavanya bisa membanjiri sampai sejauh radius 90 km.

Tidak semua gunung berapi sering meletus. Gunung berapi yang sering meletus disebut gunung berapi aktif. Gunung berapi yang akan meletus dapat diketahui melalui beberapa tanda, antara lain:


14


a) Suhu di sekitar gunung naik.

b) Mata air menjadi kering.

c) Sering mengeluarkan suara gemuruh, kadang disertai getaran (gempa).

d) Tumbuhan di sekitar gunung layu.

e) Binatang di sekitar gunung bermigrasi.

Gambar Peta Sebaran Gunung Api di Indonesia

4) Banjir

Banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan oleh air. Peristiwa banjir timbul jika air menggenangi daratan yang biasanya kering.

Banjir pada umumnya disebabkan oleh air sungai yang meluap ke lingkungan sekitarnya sebagai akibat curah hujan yang tinggi. Kekuatan banjir mampu merusak rumah dan menyapu fondasinya. Air banjir juga membawa lumpur berbau yang menutup segalanya setelah air surut. Banjir adalah hal yang rutin, setiap tahun pasti datang. Banjir dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup berupa:

a) Rusaknya areal pemukiman penduduk.

b) Sulitnya mendapatkan air bersih.

c) Rusaknya sarana dan prasarana penduduk.


15


d) Rusaknya areal pertanian.

e) Timbulnya wabah penyakit.

f) Menghambat transportasi darat.

Gambar Potensi Ancaman Banjir di Indonesia

5) Kekeringan

Kekeringan adalah keadaan kekurangan pasokan air pada suatu daerah dalam masa yang berkepanjangan, beberapa bulan hingga bertahun-tahun. Biasanya kejadian ini muncul bila suatu wilayah secara terus-menerus mengalami curah hujan di bawah rata- rata. Musim kemarau yang panjang akan menyebabkan kekeringan karena cadangan air tanah akan habis akibat penguapan (evaporasi), transpirasi, ataupun penggunaan lain oleh manusia. Kekeringan dapat menjadi bencana alam apabila mulai menyebabkan suatu wilayah kehilangan sumber pendapatan akibat gangguan pada pertanian dan ekosistem yang ditimbulkannya. Dampak ekonomi dan ekologi kekeringan merupakan suatu proses sehingga batasan kekeringan dalam setiap bidang dapat berbeda-beda. Namun demikian, suatu kekeringan yang singkat tetapi intensif dapat pula menyebabkan kerusakan yang signifikan.


16


Gambar Kekeringan di Indonesia

6) Angin Topan/Angin Puting Beliung

Angin topan adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan 120 km/jam atau lebih yang sering terjadi di wilayah tropis di antara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Angin topan disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca. Angin paling kencang yang terjadi di daerah tropis ini umumnya berpusar dengan radius ratusan kilometer di sekitar daerah sistem tekanan rendah yang ekstrem dengan kecepatan sekitar 20 km/jam.

Gambar Ilustrasi Angin Topan


17


7) Tanah Longsor

Gambar Kejadian Tanah Longsor

Tanah longsor atau sering disebut gerakan tanah longsor adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Secara umum kejadian longsor disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Faktor pendorong adalah faktor- faktor yang memengaruhi kondisi material itu sendiri, sedangkan faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan bergeraknya material tersebut. Meskipun penyebab utama kejadian ini adalah gravitasi yang memengaruhi suatu lereng yang curam, ada pula faktor-faktor lainnya yang turut berpengaruh, yaitu:

a) Erosi yang disebabkan oleh sungai-sungai atau gelombang laut yang menciptakan lereng-lereng yang terlalu curam.

b) Lereng bebatuan dan tanah lemah melalui yang diakibatkan hujan lebat.

c) Gempa bumi menyebabkan tekanan yang mengakibatkan longsornya lereng- lereng yang lemah.

d) Gunung berapi menciptakan simpanan debu yang lengang, hujan lebat dan aliran debu-debu.

e) Getaran mesin, lalu lintas, penggunaan bahan-bahan peledak, dan bahkan petir.

f) Berat yang terlalu berlebihan, misalnya dari


18


berkumpulnya hujan atau salju.

b. Bencana non - alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa :

1) Kegagalan Teknologi

Kegagalan teknologi adalah semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan/atau industri.

Penyebab kegagalan teknologi :

a) Kebakaran.

b) Kegagalan/kesalahan desain keselamatan pabrik/ teknologi.

c) Kesalahan prosedur pengoperasionalan pabrik/ teknologi.

d) Kerusakan komponen.

e) Kebocoran reaktor nuklir.

f) Kecelakaan transportasi (darat, laut, udara).

2) Gagal Modernisasi

Modernisasi pada masyarakat, tentu membawa dampak positif dan negatif. Contoh dari peristiwa dari gagalnya modernisasi di Indonesia yaitu peristiwa blackout di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan Bandung mengalami pemadaman listrik lebih dari 6 jam yang terjadi pada tahun 2019. Celakanya, selain pemadaman listrik, masyarakat juga mengalami kelumpuhan telekomunikasi baik telepon, maupun Internet. Kondisi blackout atau kelumpuhan selama 6 jam lebih menunjukkan ketidaksiapan pemerintah dan juga lembaga pelayanan publik dalam menghadapi situasi darurat yang melumpuhkan listrik dan jalur telekomunikasi. Blackout juga bisa saja tidak hanya disebabkan oleh bencana alam, tetapi juga bisa disebabkan karena sabotasi, terorisme, atau perang siber (cyber war) yang ditujukan untuk menyerang sektor strategis seperti listrik dan telekomunikasi.

3) Epidemi

Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pola penyebaran penyakit atau kejadian yang berhubungan dengan kesehatan, beserta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kejadian tersebut. Penerapan ilmu epidemiologi dilakukan melalui


19


investigasi terhadap suatu kejadian yang berhubungan dengan kesehatan agar bisa dikendalikan, misalnya saat terjadi wabah. Epidemiologi umumnya dilakukan pada lingkup masyarakat tertentu, mulai dari lingkup yang kecil hingga lingkup yang lebih besar. Misalnya, lingkungan perumahan, sekolah, daerah, negara, hingga dunia. Ada beberapa istilah dalam epidemiologi, yaitu endemi, epidemi, wabah, dan pandemi. Semua istilah tersebut berhubungan dengan penyakit-penyakit yang bersifat serius. Berikut ini adalah penjelasannya: a) Wabah

Wabah terjadi ketika suatu penyakit mulai menyebar dan menulari penduduk dengan jumlah lebih banyak daripada biasanya di dalam suatu area atau komunitas atau saat musim-musim tertentu. Wabah biasanya berlangsung dalam jangka waktu lama, mulai dari hitungan hari hingga tahun. Tidak hanya di satu wilayah, tetapi wabah juga bisa meluas ke daerah atau negara lain di sekitarnya.

Namun, tidak semua penyakit menular dapat disebut sebagai wabah. Suatu penyakit dapat dikatakan wabah ketika penyakit tersebut memiliki kondisi sebagai berikut:

(1) Sudah lama tidak muncul dan menjangkiti masyarakat.

(2) Datang penyakit baru yang sebelumnya tidak diketahui.

(3) Penyakit tersebut baru pertama kali menjangkiti masyarakat di daerah tersebut.

b) Endemi

Penyakit endemi adalah penyakit yang muncul dan menjadi karekteristik di wilayah tertentu, misalnya penyakit malaria di Papua. Penyakit ini akan selalu ada di daerah tersebut, namun dengan frekuensi atau jumlah kasus yang rendah.

c) Epidemi

Epidemi terjadi ketika suatu penyakit telah menyebar dengan cepat ke wilayah atau negara tertentu dan mulai memengaruhi populasi penduduk di wilayah atau negara tersebut.

Beberapa contoh epidemi yang pernah terjadi adalah penyakit SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) pada tahun 2003 yang terjadi di


20


seluruh dunia dan menelan korban ratusan jiwa, penyakit Ebola di negara-negara Afrika, serta penyakit yang disebabkan oleh virus Zika.

d) Pandemi

Pandemi adalah wabah penyakit yang terjadi secara luas di seluruh dunia. Dengan kata lain, penyakit ini sudah menjadi masalah bersama bagi seluruh warga dunia. Contoh penyakit yang tergolong pandemi adalah HIV/AIDS dan COVID-19.

Tidak hanya itu, influenza yang saat ini tampak ringan pun dahulu pernah menjadi penyakit yang masuk ke dalam kategori pandemi dan menjadi masalah bagi seluruh negara di dunia.

c. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

3. Karakteristik Bencana di Indonesia

Secara geografis Indonesia merupakan kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik, yaitu : Benua Asia, Benua Australia, Lempeng samudera Hindia dan lempeng Samudera Pasifik. Pada bagian selatan dan timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik (volcanic arc) yang memanjang dari pulau Sumatera- Jawa- Nusa Tenggara – Sulawesi yan sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah yang didominasi rawa- rawa. Kondisi tersebut berpotensi sekaligus rawan bencana letusan gunun berapi, gempabumi, tsunami, banjir dan tanah longsor. Data menunjukan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kegempaan yang sangat tinggi di dunia, lebih dari 10 kali tingkat kegempaan di Amerika Serikat.

Dengan mengetahui letak geografis Indonesia dan letak daerah yang termasuk beriklim tropis dengan dua musim menjadi pemicu semakin meningkatnya intensitas ancaman. Sehingga pembahasan tentang karakteristik bencana di Indonesia seringkali menyajikan kondisi geografi dan topografi Indonesia berkaitan dengan bencana-bencana tertentu. Secara umum ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa Indonesia rawan bencana ditinjau dari letak geografisnya. Namun, pendekatan ini seringkali membuat waktu lebih banyak digunakan untuk penjelasan bencana geologis terutama gempa bumi, tsunami, dan gunung meletus. Akibatnya bencana-bencana lain kurang mendapatkan perhatian. Karakteristik Bencana di Indonesia lebih berfokus


21


pada identifikasi karakteristik berbagai ancaman yang terjadi di Indonesia.

Gambar Peta Tektonik di Indonesia

Untuk mengetahui karakteristik dari berbagai ancaman, ada beberapa indikator yang digunakan (misalnya menggunakan banjir sebagai contoh):

a. Pemicu

Apa yang menjadi penyebab ancaman? Dalam konteks banjir, penyebabnya adalah curah hujan yang tinggi dan volume air yang melebihi kemampuan peresapan air oleh tanah dan melampaui daya tampung kanal, sungai, dan sarana penampungan lain.

b. Unsur – unsur yang mengancam

Bagian apa dari ancaman yang membahayakan bagi manusia, hewan ternak, dan harta benda? Untuk banjir, unsur yang mengancam antara lain derasnya aliran air, tingginya air yang meluap, kayu dan benda lain yang hanyut.


22


Gambar Contoh Jumlah Penduduk Terancam

c. Tipe, Kecepatan dan Jarak Ancaman

Apakah serangan bersifat tiba-tiba/perlahan-lahan, seberapa cepat ancaman dapat mengenai dan berapa jarak ancaman dari elemen-elemen berisiko? Umumnya banjir merupakan serangan yang bersifat perlahan-lahan (dari munculnya tanda - tanda hingga terjadinya banjir dapat berlangsung antara beberapa hari hingga sekitar seminggu). Aliran air yang meluap dan seberapa cepat banjir mencapai tinggi tertentu tergantung pada tingginya curah hujan, kemiringan tanah, dan jarak wilayah dengan sungai. Jarak ancaman tergantung dari lokasi dari wilayah-wilayah yang terkena banjir dari sungai.

d. Tanda - tanda

Peringatan alam atau non-alam apa saja yang menandakan bahwa kejadian ancaman akan datang? Untuk banjir, tanda- tanda tergantung pada kondisi di wilayah yang terkena. Misalnya: hujan deras selama tiga hari berturut-turut dapat menjadi tanda banjir di wilayah tertentu sedangkan hujan sehari sudah menjadi tanda banjir di wilayah lain. Namun demikian ada tanda-tanda umum seperti volume air di pintu air yang sangat tinggi dan suara aliran air yang terdengar deras di sungai.

e. Frekuensi

Berapa kali sebuah ancaman datang dalam kurun waktu tertentu di wilayah yang terancam? Misalnya beberapa


23


desa di daerah Meulaboh, Propinsi Daerah Istimewa Aceh biasanya mengalami banjir selama dua kali dalam setahun.

f. Periode

Kapan biasanya banjir melanda sebuah wilayah? Misalnya banjir biasanya terjadi di bulan November dan Januari di beberapa desa di Meulaboh. Atau banjir di Jakarta umumnya datang antara bulan Januari hingga Maret.

g. Durasi

Berapa lama biasanya ancaman tersebut melanda? Untuk banjir, jangka waktu serangan bisa berkisar antara satu hari hingga 1-2 minggu, tergantung dari kondisi wilayah.

h. Akibat Kerusakan

Apa kerugian atau kerusakan yang muncul? Banjir dapat menyebabkan kematian, luka-luka, rusak dan hilangnya harta benda, rusaknya lahan pertanian dll tergantung dari besarnya banjir.

i. Akar Penyebab

Apa yang menjadi akar penyebab bencana (mengapa ancaman banjir menjadi bencana bagi masyarakat yang terkena)? Akar penyebab banjir tergantung pada dinamika di wilayah yang terkena. Beberapa penyebab antara lain penebangan hutan di daerah yang lebih tinggi, penyempitan daerah aliran sungai, dan tidak adanya sistem peringatan dini. Di wilayah lain, penyebabnya adalah kurangnya resapan air, mampatnya gorong gorong, dan kurangnya sarana penampungan air seperti situ dan waduk.

Karakteristik suatu ancaman tertentu di sebuah daerah tentu saja berbeda dari daerah lain. Banjir di suatu daerah memiliki karakteristik yang berbeda dengan daerah lain. Begitu juga dengan ancaman-ancaman lainnya. Di sini, penting sekali bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengidentifikasikan karakteristik spesifik dari ancaman di wilayahnya, dan tidak berhenti pada memahami karakteristik dari ancaman secara umum. Karakteristik bencana dapat diidentifikasikan dengan mengetahui sejarah bencana di wilayah yang bersangkutan. Pemahaman ancaman secara spesifik akan membantu masyarakat dalam menentukan strategi-strategi pengurangan risiko bencana di wilayahnya.


24


4. Prinsip Penanggulangan Bencana.

Prinsip – Prinsip Penanggulangan Bencana berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

a. Cepat dan Akurat

Bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

b. Prioritas

Apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

c. Koordinasi

Penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

d. Keterpaduan

Penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.

e. Berdaya Guna

Dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

f. Berhasil Guna

Kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

g. Transparansi

Penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

h. Akuntabilitas

Penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

i. Kemitraan

Kerjasama antar seluruh komponen dalam menanggulangi bencana.

j. Pemberdayaan

Peningkatan pemahaman kepada masyarakat untuk terlibat dalam penanggulangan bencana di wilayahnya.

k. Nondiskriminasi

Negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku,


25


agama, ras, dan aliran politik apa pun.

l. Nonproletisi

Dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

5. Tahap Penanggulangan Bencana

Dalam upaya penanggulangan bencana, dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan sebagai berikut:

a. Tahap pra-bencana yang dilaksanakan ketika tidak terjadi bencana dan terdapat potensi bencana

b. Tahap tanggap darurat yang diterapkan dan dilaksanakan pada saat sedang terjadi bencana.

c. Tahap pasca bencana yang diterapkan setelah terjadi bencana.

Dalam keseluruhan tahapan penanggulangan bencana tersebut, ada 3 (tiga) manajemen yang dipakai yaitu :

3) Manajemen Risiko Bencana

1) Pengertian

Adalah pengaturan/manajemen bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang bertujuan mengurangi risiko saat sebelum terjadinya bencana. Manajemen risiko ini dilakukan dalam bentuk :

a) Pencegahan bencana

Serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.

b) Mitigasi Serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

c) Kesiapsiagaan Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Kesiapsiagaan ini sebenarnya masuk manajemen darurat, namun letaknya di pra bencana. Dalam fase ini juga terdapat peringatan dini yaitu serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada


26


suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

d) Pengurangan risiko bencana

Konsep dan praktek mengurangi risiko bencana melalui upaya sistematis untuk menganalisa dan mengurangi faktor-faktor penyebab bencana. Mengurangi paparan terhadap bahaya, mengurangi kerentanan manusia dan properti, manajemen yang tepat terhadap pengelolaan lahan dan lingkungan, dan meningkatkan kesiapan terhadap dampak bencana merupakan contoh pengurangan risiko bencana.

Pengurangan risiko bencana meliputi disiplin manajemen bencana, mitigasi bencana dan kesiapsiagaan bencana, tetapi pengurangan risiko bencana juga merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan. Agar kegiatan pembangunan dapat berkelanjutan mereka juga harus mengurangi risiko bencana.

Gambar Periode Frekuensi Bencana

2) Tahapan Manajemen Risiko Bencana


27


Manajemen risiko bencana adalah pengaturan/manejemen bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang bertujuan mengurangi risiko saat sebelum terjadinya bencana. Manajemen risiko ini dilakukan dalam bentuk:

a) Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.

b) Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Sebagai sebuah kegiatan yang integral dengan semua kegiatan pembangunan, maka upaya upaya Pencegahan dan Mitigasi memiliki beberapa nilai strategis, seperti :

1) Mencegah/Mengurangi hilangnya nyawa, harta benda, dan kerusakan hasil pembangunan.

2) Mengurangi pengeluaran untuk tanggap darurat dan pemulihan.

3) Melanggengkan pembangunan secara berkelanjutan.

4) Mengurangi stres dan beban psikologis kegiatan tanggap darurat dan pemulihan

c) Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Kesiapsiagaan ini sebenarnya masuk manajemen darurat, namun letaknya di pra bencana. Dalam fase ini juga terdapat peringatan dini yaitu serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

d) Pengurangan risiko bencana adalah konsep dan praktek mengurangi risiko bencana melalui upaya sistematis untuk menganalisa dan mengurangi faktor-faktor penyebab bencana. Mengurangi paparan terhadap bahaya, mengurangi kerentanan manusia dan properti, manajemen yang tepat terhadap pengelolaan lahan dan lingkungan, dan


28


meningkatkan kesiapan terhadap dampak bencana merupakan contoh pengurangan risiko bencana.

Pengurangan risiko bencana meliputi disiplin manajemen bencana, mitigasi bencana dan kesiapsiagaan bencana, tetapi pengurangan risiko bencana juga merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan. Agar kegiatan pembangunan dapat berkelanjutan mereka juga harus mengurangi risiko bencana.

3) Aktivitas Manajemen Risiko

Jadi pada intinya kita bisa melihat bahwa ada 4 (empat) aktivitas yang harus dilakukan dalam manajemen risiko ini:

a) Identifikasi risiko dan tingkat kerentanan.

Risiko adalah prakiraan/probabilitas potensi kerugian yang ditimbulkan oleh bencana padasuatu wilayah dalam kurun waktu tertentu sepertikematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnyarasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilanganharta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

Secara konvensional risiko dinyatakan dalam persamaan:

R = RisikoBencana

H = Hazard(bahaya)

v = vulnerability (kerentanan)

C = Capacity (kemampuan)

Sejumlah disiplin ilmu juga mencakup konsep keterpaparan untuk secara khusus merujuk pada aspek kerentanan fisik. Lebih dari sekedar mengungkapkan kemungkinan adanya kerugian fisik, sangat penting untuk mengakui bahwa risiko-risiko dapat bersifat melekat atau dapat diciptakan atau ada dalam sistem-sistem sosial. Penting untuk mempertimbangkan konteks sosial dimana risiko terjadi dan oleh karenanya penduduk tidak mesti mempunyai persepsi yang sama tentang risiko dan akar-akar penyebabnya.

Risiko (risk): Kemungkinan akan kehilangan yang bisa terjadi sebagai akibat kejadian buruk, dengan akibat kedaruratan dan keterancaman. Bahaya (hazard): Potensi akan terjadinya kejadian alam atau ulah manusia dengan akibat negatif.


29


Keterancaman (vulnerability): Akibat yang timbul dimana struktur masyarakat, pelayanan dan lingkungan sering rusak atau hancur akibat dampak kedaruratan. Adalah kombinasi mudahnya terpengaruh (susceptibility) dan daya bertahan (resilience). Resilience adalah bagaimana masyarakat mampu bertahan terhadap kehilangan, dan susceptibility adalah derajat mudahnya terpengaruh terhadap risiko. Dengan kata lain, ketika menentukan keterancaman masyarakat atas dampak kedaruratan, penting untuk memastikan kemampuan masyarakat beserta lingkungannya untuk mengantisipasi, mengatasi dan pulih dari bencana. Jadi dikatakan sangat terancam bila dalam menghadapi dampak keadaan bahaya hanya mempunyai kemampuan terbatas dalam menghadapi kehilangan dan kerusakan, dan sebaliknya bila kurang pengalaman menghadapi dampak keadaan bahaya namun mampu menghadapi kehilangan dan kerusakan, dikatakan tidak terlalu terancam terhadap bencana dan kegawatdaruratan.

Yang perlu diidentifikasi antara lain jenis atau sifat bencana, lokasi, berapa besar tingkat kekuatannya (intensitas), jangka waktu dari bencana-bencana sebelumnya untuk bisa melihat tingkat probabilitas atau frekuensi timbulnya ancaman atau risiko bencana. Keadaan dan tingkat kerentanan dari masyakarat dan sumber daya lainnya termasuk infrastruktur juga harus diidentifikasi.

b) Mengkaji risiko dan tingkat kerentanan.

Dalam tahapan ini risiko yang ada harus dianalisa untuk melihat berapa besar tingkat bahayanya, begitu pula tingkat kerentanannya harus dianalisa untuk dapat mengetahui kapasitas dari masyarakat dan sumber daya yang tersedia untuk mengurangi risiko atau dampak dari bencana.

Proses Perencanaan Terhadap Bencana (Risk Assessment / Penilaian Risiko)

a) Tentukan hal yang akan direncanakan.

b) Tetapkan komite perencanaan.

c) Lakukan penilaian risiko.

d) Tentukan tujuan perencanaan.

e) Tentukan pertanggungjawaban.

f) Analisis sumberdaya.


30


g) Kembangkan sistem dan prosedur.

h) Tulis rencana.

i) Latih tenaga.

j) Tes rencana, tenaga dan prosedur.

k) Tinjau ulang rencana.

l) Perbaiki rencana.

Setiap risiko yang dihadapi mempunyai 4 alternatif penanganan yaitu:

(1) Menghindari risiko (pencegahan), dilakukan apabila kita tidak mampu melawan risiko yang akan terjadi, maka kita harus menghindari dengan cara relokasi, membuat peraturan tata ruang yang melarang berada di tempat tersebut.

(2) Mengurangi risiko (mitigasi), dilakukan jika risiko tersebut masih dalam batas kemampuan untuk ditangani, maka kita lakukan upaya mitigasi yang dapat berupa mitigasi struktural maupun mitigasi non-struktural.

(3) Mengalihkan risiko (transfer), dilakukan jika risiko yang seharusnya kita terima dialihkan pada pihak lain, hal ini untuk meringankan beban penerima risiko. Hal ini dilakukan dengan cara membayar asuransi.

(4) Menerima risiko (Risk Acceptance) adalah risiko sisa yang harus kita terima setelah upaya-upaya diatas dilaksanakan.

c) Evaluasi.

Risiko dan tingkat kerentanan tersebut harus dievaluasi untuk menentukan risiko mana yang memerlukan prioritas dan penanggulangan.

Kunci pendekatan berdasar risiko menghadapi bahaya diterima dalam bentuk tingkat rasa aman yang memadai dan secara ekonomik. Baik definisi dari tingkat rasa aman yang memadai dan kuantifikasi tampilan ekonomik tidak dapat dibuat hanya oleh para ahli. Nilai dan tanggapan sosial mungkin merupakan faktor lebih penting dalam membentuk rasa aman dari pada risiko nyata sendiri.

Satu masalah yang belum jelas adalah opini publik dalam proses keputusan. Ini mungkin karena jarak


31


antara ilmu sosial (termasuk proses evaluasi publik) dan ilmu administratif atau teknik (yang bertanggung jawab pada kebanyakan risiko nyata). Usaha saat ini adalah menjembatani jarak tersebut dengan mengembangkan model yang seakurat mungkin menunjukkan persepsi dan evaluasi publik akan risiko yang diharapkan hingga pembuat keputusan dapat menggunakan hal ini. Dengan kata lain, dianjurkan bahwa pandangan publik tentang evaluasi risiko secara normatif (dari pada emperik-deskriptif) akan memperbaiki keputusan yang dibuat dalam pengelolaan bencana.

d) Pelaksanaan pengurangan risiko bencana berdasarkan evaluasi yang dibuat.

Pelaksanaan pengurangan risiko dilakukan lintas sektor dan lintas wilayah oleh berbagai pihak dalam pembangunan, baik pemerintah, wasta, masyarakat, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat.

4) Manajemen Kedaruratan

1) Pengertian

Adalah pengaturan upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor pengurangan jumlah kerugian dan korban serta penanganan pengungsi saat terjadinya bencana dengan fase nya yaitu:

Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Penanganan darurat bencana menjadi tiga status, yaitu:

a) Siaga Darurat, Status Siaga Darurat adalah keadaan ketika potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya bencana yang ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat.

b) Status Tanggap Darurat adalah keadaan ketika ancaman bencana terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok


32


orang/masyarakat.

c) Status Transisi Darurat ke Pemulihan adalah keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun eskalasinya dan/atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat masih tetap berlangsung

2) Tujuan umum dari tanggap darurat

a) Memastikan keselamatan sebanyak mungkin korban dan menjaga mereka dalam kondisi kesehatan sebaik mungkin.

b) Menyediakan kembali kecukupan diri dan pelayanan- pelayanan dasar secepat mungkin bagi semua kelompok populasi, dengan perhatian khusus bagi mereka yang paling membutuhkan yaitu kelompok paling rentan baik dari sisi umur, jenis kelamin dan keadaan fisiknya.

c) Memperbaiki infrastruktur yang rusak atau hilang dan menggerakkan kembali aktivitas ekonomi yang paling mudah.

d) Dalam situasi konflik kekerasan, tujuannya adalah melindungi dan membantu masyarakat sipil dengan memahami bentuk kekerasan yang mungkin manifestasinya berbeda bagi korban lelaki, perempuan dan anak-anak. Kekerasan dalam situasi konflik yang dialami perempuan seperti kekerasan seksual tak selalu mudah terungkap terutama jika kaum lelaki dari kelompok korban menyembunyikan fakta itu untuk menjaga harga diri kelompok.

e) Dalam kasus pengungsian, tujuannya adalah mencari solusi- solusi yang bertahan lama secepat mungkin.

3) Proses Tanggap Darurat

Secara umum proses kegiatan tanggap darurat meliputi:

a) Pengkajian Cepat.

Tujuan utama pengkajian adalah menyediakan gambaran situasi paska bencana yang jelas dan akurat. Dengan pengkajian itu dapat diidentifikasikan kebutuhan-kebutuhan seketika serta dapat mengembangkan strategi penyelamatan jiwa dan pemulihan dini. Oleh karena itu tools pengkajian cepat ini harus responsif pada kebutuhan korban yang beragam


33


dari sisi umur, gender dan keadaan fisik dan kebutuhan khususnya. Sebab pengkajian menentukan pilihan-pilihan bantuan kemanusiaan, bagaimana menggunakan sumber daya sebaik-baiknya, atau mengembangkan permintaan/proposal bantuan berikutnya. Kaji cepat dialkukan pada umumnya dengan menggunakan beberapa indikator diantaranya adalah :

(1) Jumlah korban meninggal dunia dan luka-luka.

(2) Tingkat kerusakan infrastruktur.

(3) Tingkat ketidakberfungsian pelayanan-pelayanan dasar.

(4) Cakupan wilayah bencana.

(5) Kapasitas pemerintah setempat dalam merespon bencana tersebut.

b) Penentuan Status Kedaruratan.

Penentuan status kedaruratan dilakukan setelah pengkajian cepat dilakukan. Penentuan status dilakukan oleh pemerintah (kepala daerah) setelah berkoordinasi dengan tim pengkaji. Penentuan status dilakukan sesuai dengan skala bencana, dan status kedaruratan dibagi menjadi tiga:

(1) Darurat nasional.

(2) Darurat propinsi.

(3) Darurat kabupaten/kota.

Penetapan status dan tingkatan bencana memuat indikator:

(1) Jumlah korban.

(2) Kerugian harta benda.

(3) Kerusakan prasarana dan sarana.

(4) Cakupan luas wilayah yang terkena dan dampak sosek yang ditimbulkan.

Saat status kedaruratan ditetapkan, tindakan yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah membentuk Satuan Komando Penanganan Darurat Bencana yang dipimpin kepala BNPB atau BPBD, atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Penetapan status darurat sebagai kondisi yang memberikan kemudahan akses dalam pengerahan sumber daya manusia,


34


pengerahan peralatan, pengerahan logistik, imigrasi-cukai- karantina, izin operasi, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan bantuan pengelolaan informasi, pengelolaan keuangan, penyelamatan, komando terhadap sektor-sektor terkait.

c) Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi (PPE).

Evakuasi melibatkan pemindahan warga/masyarakat dari zona berisiko bencana ke lokasi yang lebih aman. Perhatian utama adalah perlindungan kehidupan masyarakat dan perawatan segera bagi mereka yang cedera. Evakuasi sering berlangsung dalam kejadian seperti banjir, tsunami, konflik kekerasan, atau longsor (yang bisa juga diawali oleh gempa bumi). Evakuasi yang efektif dapat dilakukan jika ada:

(1) Sistem peringatan yang tepat waktu dan akurat

(2) Identifikasi jalur evakuasi yang jelas dan aman

(3) Identifikasi data dasar tentang penduduk

(4) Kebijakan/peraturan yang memerintahkan semua orang melakukan evakuasi ketika perintah diberikan.

(5) Program pendidikan publik yang membuat masyarakat sadar tentang rencana evakuasi.

Search and rescue (SAR) adalah proses mengidentifikasikan lokasi korban bencana yang terjebak atau terisolasi dan membawa mereka kembali pada kondisi aman serta pemberian perawatan medis. Dalam situasi banjir, SAR biasanya mencari korban yang terkepung oleh banjir dan terancam oleh naiknya debit air. SAR dilakukan baik dengan membawa mereka ke tempat aman atau memberikan makanan dan pertolongan pertama lebih dahulu hingga mereka dapat dievakuasi. Dalam kasus setelah gempa bumi, SAR biasanya terfokus pada orang-orang yang terjebak atau terluka di dalam bangunan yang roboh.

Aktivitas penyelamatan dan evakuasi dapat dikelompokkan menjadi:

(1) Pencarian dan penyelamatan korban.

(2) Pertolongan darurat.


35


(3) Evakuasi korban.

(4) Prioritas pada korban luka parah dan kelompok rentan.

Dalam kasus bencana yang terjadi perlahan-lahan seperti kekeringan parah, perpindahan orang dari wilayah berisiko ke tempat yang lebih aman, proses evakuasi ini disebut sebagai migrasi akibat krisis. Perpindahan ini biasanya tidak terorganisasi dan dikoordinasi oleh otoritas tetapi respon spontan dari para migran untuk mencari jalan keluar di tempat lain.

d) Pemenuhan Kebutuhan Dasar (Response and Relief)

Rujukan standar pemenuhan kebutuhan dasar diatur dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 Tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar. Standar- standar pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan sesuai dengan standar International Sphere Project (Humanitarian Charter and Minimum Standards in Disaster Response).

Response and relief harus berlangsung sesegera mungkin. penundaan tidak bisa dilakukan dalam situasi ini. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki rencana kontinjensi sebelumnya.

Relief adalah pengadaan bantuan kemanusiaan berupa material dan perawatan medis yang dibutuhkan untuk menyelamatkan dan menjaga keberlangsungan hidup. Relief juga memampukan keluarga-keluarga untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, pakaian, air, makanan, dan medis. Perhatikan kebutuhan khusus bagi bayi, perempuan yang baru melahirkan/sedang mentsruasi atau perempuan manula.

Kebutuhan dasar juga harus mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan keamanan dan kenyamanan. Penyediaan bantuan atau layanan biasanya bersifat gratis pada hari-hari atau minggu-minggu sesudah terjadinya bencana. Dalam situasi darurat yang perlahan-lahan namun sangat merusak dan meningkatkan pengungsian populasi, masa pemberian bantuan darurat dapat diperpanjang.

e) Perlindungan terhadap Kelompok Rentan


36


Prinsip ini mengendepankan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dalam setiap komponen penyelengaraan penanggulangan bencana. Tujuannya adalah demi terwujudnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan, lansia, dan anak-anak, termasuk kaum dengan disabilitas/ difabilitas

Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan dilakukan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial. Terdapat kelompok yang dianggap lebih rentan dibandingkan kelompok lainnya karena kekurangmampuan untuk menghindari ancaman, lebih mudah terkena ancaman, dan kekurangmampuan untuk beradaptasi dengan dampak, yaitu :

(1) Anak-anak

(2) Perempuan

(3) Penyandang Disabilitas

Washington Group menggunakan pendekatan disabilitas menurut ICF diatas. Kelompok ini merumuskan 6 pertanyaan yang berhubungan dengan kefungsian antara lain, melihat, mendengar, bergerak, memahami, merawat diri, dan komunikasi

(a) Memiliki kesulitan melihat.

(b) Memiliki kesulitan mendengar.

(c) Memiliki kesulitan bergerak, berjalan atau naik turun tangga.

(d) Memiliki kesulitan dalam mengingat atau berkonsentrasi.

(e) Memiliki kesulitan dalam melakukan kegiatan rawat diri, seperti mandi atau berpakaian secara mandiri.

(f) Memiliki kesulitan berkomunikasi, misalnya dalam memahami atau dipahami lawan bicara, meskipun ketika sedang berkomunikasi dengan menggunakan bahasa sehari-hari

(4) Manusia Lanjut Usia


37


f) Pemulihan segera sarana dan prasarana vital

Pemulihan sarana dan prasarana vital bertujuan agar berfungsinya sarana dan prasaran vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat dapat berlangsung. Sarana tersebut diantaranya sarana dan prasarana transportasi, komunikasi, energi, air, kesehatan, pendidikan, pemerintahan.

Beberapa minggu sesudah berlangsungnya tanggap darurat, pengkajian yang lebih mendalam tentang kondisi masyarakat korban bencana harus dilakukan. Langkah ini berkaitan dengan identifikasi kebutuhan pemulihan masyarakat. Fokus pengkajian bergeser ke hal-hal vital yang dibutuhkan masyarakat supaya mereka mampu melakukan kegiatan sehari-hari secara normal. Instrumen pengkajian itu harus cukup lengkap dalam mengidentifikasi kebutuhan yang sangat beragam.

4) Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan Selama Tanggap Darurat

a) Logistik dan suplai.

Pemberian bantuan darurat membutuhkan fasilitas dan

kapasitas logistik. Pelayanan suplai yang terorganisasi dengan baik sangat penting dalam menangani pengadaan barang atau tanda terima, penyimpanan/gudang, pengaturan. Layanan pasokan yang terorganisasi dengan baik sangat penting untuk menangani pengadaan, penerimaan dan penyimpanan. Demikian halnya komunikasi untuk pengaturan suplai bantuan yang didistribusikan kepada korban.

b) Manajemen informasi dan komunikasi.

Semua aktivitas di atas tergantung pada komunikasi. Ada dua aspek komunikasi dalam bencana. Pertama adalah alat komunikasi untuk penyaluran informasi seperti radio, telepon, dan sistem pendukung seperti satelit, listrik, charger dan jalur transmisi. Kedua adalah manajemen informasi yaitu protokol untuk mengetahui siapa memberikan informasi apa kepada siapa, prioritas apa yang diberikan dalam komunikasi, bagaimana informasi disebarkan dan ditafsirkan.

c) Respon dan kemampuan korban.


38


Dalam situasi tergesa-gesa untuk merencanakan dan melakukan operasi bantuan, sangat mungkin terjadi kurangnya perhatian pada kebutuhan dan sumber daya riil para korban. Untuk itulah pengkajian harus mempertimbangkan mekanisme kearifan lokal yang sudah ada yang mungkin dapat memberdayakan masyarakat dan tak terlalu bergantung kepada bantuan luar. Di sisi lain, para korban mungkin memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus dan baru dalam pelayanan sosial untuk menyesuaikan diri dengan trauma dan gangguan akibat bencana. Partisipasi anggota dan organisasi masyarakat dalam tanggap darurat penting bagi proses pemulihan dini.

d) Keamanan.

Keamanan seringkali tidak menjadi isu utama sesudah bencana. Namun, potensi bahaya setelah bencana bisa muncul kapan saja. Keamanan dapat ditinjau dari dua hal. Pertama, keamanan yang berkaitan dengan kejadian bencana lanjutan seperti gempa susulan atau robohnya bangunan yang rapuh. Kedua, keamanan yang berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan semasa tanggap darurat misalnya pencurian, penjarahan, pencegatan bantuan secara liar, dll. Khusus dalam isu kekerasan etnis atau konflik SARA, bentuk keamanan yang harus diwaspadai adalah penyerangan kepada kelompok lawan dengan memanfaatkan kerentanan kaum perempuan hingga terjadi perkosaan oleh kelompok yang lebih kuat. Kegiatan keamanan dapat menciptakan situasi yang lebih kondusif bagi proses tanggap darurat. Beberapa kegiatan keamanan antara lain:

(1) Perintah larangan kembali ke daerah asal atau masuk bangunan yang belum aman dari bencana.

(2) Patroli atau penjagaan pencegahan menuju daerah yang belum aman.

(3) Patroli keamanan oleh polisi dan petugas keamanan desa yang terorganisir.

(4) Hindari penggunaan organisasi para-militer yang tidak netral atau memihak ke salah satu kelompok yang bertikai (dalam kasus konflik SARA). Jika mereka mendesak, berilah tugas - tugas yang tidak terkait langsung dengan masyarakat korban tetapi dengan


39


infrastruktur seperti membersihkan puing atau membangun tenda dll.

5) Hambatan-hambatan dalam Tanggap Darurat

Pelaksanaan operasi tanggap darurat seringkali mengalami hambatan. Akibatnya, tanggap darurat tidak dapat berjalan dengan cepat dan lancar. Ini menyebabkan bantuan kemanusiaan mengalami penundaan atau keterlambatan, pemberian bantuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan, atau bahkan pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran/bukan kepada yang berhak. Lebih jauh, para korban akan mengalami peningkatan kerentanan.

Hambatan-hambatan yang mungkin muncul antara lain:

a) Kekurangsiapan atau kegagapan dalam memberikan bantuan.

b) Informasi tidak akurat atau tidak lengkap dan cenderung membingungkan.

c) Terputusnya komunikasi dan transportasi sedangkan pemulihan/ fasilitasi komunikasi dan transportasi darurat tidak bisa segera dilakukan.

d) Sasaran/target pemberian bantuan yang tidak jelas.

e) Ketidakamanan dan tidak adanya jaminan perlindungan sedangkan fasilitasi keamanan belum bisa diciptakan secara cepat.

f) Hambatan politis dan administratif/birokrasi yang lambat.

g) Tidak seimbangnya kebutuhan/permintaan dari lapangan dan persediaan bantuan.

h) Cakupan wilayah terlalu luas dan sulit terjangkau sehingga bantuan tidak memadai.

i) Petugas lapangan, relawan, mengalami kelelahan akibat tugas/ hal yang harus dikerjakan terlalu banyak dan terus menerus sedangkan waktu sangat terbatas.

j) Ketidakpuasan atau ketidaksabaran korban karena bantuan terlambat datang.

Pemenuhan kebutuhan darurat perlu memperhatikan kebutuhan kelompok rentan. Hal ini penting supaya mengurangi dampak yang lebih besar terhadap kelompok rentan. Dalam hal ini, pemerintah dan


40


masyarakat paling sering merespon kebutuhan perempuan dan anak-anak. Ini sesuatu yang baik, namun kurangnya pemahaman dan perhatian terhadap kelompok-kelompok lain yang rentan di masyarakat membuat pemenuhan kebutuhan kelompok-kelompok tersebut terabaikan. Misalnya, bagaimana kebutuhan sanitasi orang-orang yang mengalami keterbatasan fungsi melihat, mendengar, bergerak, dan berkomunikasi.

Pada saat penanganan darurat, pemenuhan hak-hak dan kebutuhan dasar disabilitas dan kelompok rentan diutamakan dengan menyediakan akses dan layanan berupa desain dan lokasi pengungsian yang ramah, fasilitas penampungan yang dapat diakses, penyediaan air bersih dan sanitasi, layanan kesehatan dan pendidikan darurat yang memenuhi standar dan dapat diakses. Penjangkauan bagi warga yang tidak dapat mengungsi diperlukan untuk memberikan layanan kesehatan dan makanan.

Standar minimal pemenuhan kebutuhan pengungsi pada situasi darurat hingga pemulihan, dengan memperhatikan aspek-aspek penting pada setiap bidang penanganan, yaitu

PEMENUHAN KEBUTUHAN

ASPEK PENTING

air, dan sanitasi

• Fasilitas, terutama pusat kesehatan dan jamban, harus aman (misalnya pencahayaan cukup dan terkunci) dan dapat diakses sepenuhnya untuk orang-orang dengan kemampuan dan kebutuhan yang berbeda. Fasilitas / tempat pengungsian yang landai dan rata, pengangan tangan dan pintu yang lebih lebar dipasang untuk pengguna kursi roda

• Minimal 15 % air tersedia bagi kebutuhan penyandang disabilitas dan orang tua

• Penyediaan sistem antrian untuk mengakses air minum dan air bersih untuk mengurangi waktu tunggu


41


• Menyediakan lantai yang landai, pegangan tangan dan akses terpandu (misalnya string yang menandai jalan bagi orang dengan gangguan visual).

• Adaptasi jamban yang ada untuk

digunakan oleh orang-orang dengan keterbatasan mobilitas fisik atau visual dengan prinsip akomodasi / penyesuaian yang wajar. Menyediakan toilet khusus atau fasilitas sanitasi / barang yang dibutuhkan, misal toilet dengan kursi permanen atau kursi yang dapat dilepas, bed pans, potties / commodes

• Menyediakan fasilitas cuci tangan yang mudah diakses (misalnya fasilitas yang rendah dan keran yang mudah digunakan), yang dekat dengan kakus yang mudah dijangkau.

• Pastikan wanita dan anak perempuan dari segala umur, termasuk wanita yang lebih tua dan penyandang disabilitas dapat mengakses ruang pribadi untuk mandi, untuk mencuci dan mengeringkan pakaian dan kain bernoda yang digunakan untuk perawatan menstruasi, dan untuk membuang bahan sanitasi.


42


Kesehatan

• Menilai kebutuhan kesehatan untuk menentukan intervensi yang tepat dan memastikan penyandang disabilitas dalam respon kesehatan terpadu, termasuk layanan rehabilitasi, kesehatan mental, dan pengobatan penyakit kronis.

• Memastikan akses fasilitas kesehatan (misalnya memfasilitasi transportasi, memasang lantai landai, dll) dan layanan penting pada fasilitas kesehatan (misalnya jamban dan area menyusui), termasuk layanan penjangkauan kesehatan.

• Menyusun jadwal khusus untuk penyandang disabilitas dan orang tua untuk mengakses layanan medis atau konsultasi keperawatan.

• Menyediakan alat bantu mobilitas yang sesuai (kursi roda, kruk, dll) dan alat bantu lainnya (alat bantu pendengaran, kacamata, dll).

• Mengidentifikasi dan mengatasi hambatan sosial yang signifikan mempengaruhi akses untuk kelompok ini, termasuk diskriminasi dan stigma

• Rujuk orang-orang dengan luka serius

ke fasilitas medis bedah dan medis khusus, termasuk operasi darurat / korektif jika perlu, apapun usia atau keterbatasan fungsi mereka.

• Memastikan bahwa transportasi ke fasilitas perawatan tersedia untuk orang yang terluka dan penyandang disabilitas.

• Pastikan anak-anak penyandang disabilitas telah mendapatkan akses penuh terhadap perawatan medis yang diperlukan, termasuk obat-obatan untuk mengobati epilepsi dan diabetes anak. program pencegahan dan pengobatan. dan pelayanan nutrisi, imunisasi,


43


• Penyandang disabilitas dan orang tua

memiliki akses penuh pada kesehatan seksual dan layanan kesehatan reproduksi.

Hunian Pengungsian

• Minimal 15 persen tempat penampungan dapat diakses oleh semua.

• Menentukan tempat pengungsian bagi mereka yang memiliki keterbatasan fungsi visual atau mobilitas terbatas, dekat dengan fasilitas dan layanan penting, rute yang aman dan yang terang.

• Mengadaptasi atau membangun tempat pengungsian yang dapat digunakan oleh orang dengan keterbatasan mobilitas (misalnya akses mudah, lantai dengan warna gelap dengan kombinasi warna terang, lebar pintu cukup untuk kursi roda, pegangan tangan, grab bar, tali pemandu, lantai non-slip)

• Meminimalkan resiko eksploitasi seksual melalui konsultasi, monitoring dan pengorganisasian bantuan pembangunan tempat tinggal jika diperlukan.

Sandang / Non-Food Item

• Menyediakan perlengkapan yang sesuai (misalnya alat bantu mobilitas atau popok orang dewasa) dan disediakan dalam paket yang lebih kecil untuk memudahkan transportasi bagi orang-orang dengan tantangan mobilitas.

• Distribusi harus dapat diakses: antrian terpisah untuk mengurangi waktu tunggu, bantuan tersedia untuk pengumpulan / transportasi, menyediakan layanan penjangkauan sehingga orang-orang yang tinggal di rumah atau orang-orang yang tidak dapat mengakses distribusi tidak dikecualikan.


44


Nutrisi dan Makanan

• Memastikan penyandang disabilitas dan kelompok rentan lain dapat dengan mudah mengakses sumber makanan, baik langsung atau melalui transfer tunai dan voucher. Makanan harus mudah dikonsumsi dan memenuhi protein tambahan dan persyaratan mikronutrien terutama bagi yang mengalami gangguan atau kerentanan tertentu, dan mereka yang terkena penyakit tidak menular dengan manajemen diet spesifik.

• Adanya distribusi makanan dan nutrisi bagi penyandang disabilitas yang berada di hunian yang mengalami keterbatasan mobilitas ke pengungsian dengan layanan adanya outreach/penjangkauan.

• Menyediakan nutrisi yang cukup dan sesuai dan akses terhadap makanan yang sesuai, seperti makanan rendah sodium untuk penderita diabetes, suplemen untuk nutrisi mikro dan makanan yang mudah dikunyah untuk anak-anak dengan cerebral palsy atau untuk orang tua.

Pemulihan

awal

• Merancang kegiatan pemulihan awal yang sesuai dan tidak diskriminatif, termasuk pelatihan keterampilan, intervensi mata pencaharian, dan pemrograman keuangan mikro untuk mendukung kemandirian.

Pendidikan

Darurat

• Penyediaan dukungan bagi anak-anak dan remaja penyandang disabilitas (misalnya meja dan kursi yang disesuaikan di sekolah, transportasi ke dan dari sekolah, alat bantu belajar atau alat bantu pendengaran).

• Pastikan aksesibilitas gedung sekolah dan fasilitas untuk anak-anak dan remaja penyandang disabilitas. Menyediakan alat bantu mobilitas (misalnya kursi roda) dan alat bantu (misalnya alat bantu dengar dan baterai) sesuai kebutuhan. Pastikan aksesibilitas jamban (yang terpisah untuk anak laki-laki dan perempuan).


45


• Pastikan bahwa kegiatan belajar mengajar dapat diakses oleh anak-anak dan remaja penyandang disabilitas, dengan pelatihan staf, metode pengajaran, kurikulum dan dukungan tambahan, dan penyesuaian tempat termasuk ruang ramah anak untuk memaksimalkan pendidikan anak pada kondisi darurat, termasuk anak-anak dengan gangguan sensorik, intelektual, mental atau fisik.

5) Manajemen Pemulihan

1) Rehabilitasi Pasca Bencana

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semuaaspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

Rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan, dan pemulihan fungsi pelayanan publik.

Dalam penentuan kebijakan rehabilitasi prinsip dasar yang digunakan adalah sebagai berikut:

a) Menempatkan masyarakat tidak saja sebagai korban bencana, namun juga sebagai pelaku aktif dalam kegiatan rehabilitasi.

b) Kegiatan rehabilitasi merupakan rangkaian kegiatan yang terkait dan terintegrasi dengan kegiatan prabencana, tanggap darurat dan pemulihan dini serta kegiatan rekonstruksi.

c) “Early recovery” dilakukan oleh “Rapid Assessment Team” segera setelah terjadi bencana.

d) Program rehabilitasi dimulai segera setelah masa tanggap darurat (sesuai dengan Perka BNPB Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengkajian


46


Kebutuhan Pasca Bencana) dan diakhiri setelah tujuan utama rehabilitasi tercapai.

2) Ruang Lingkup Pelaksanaan Rehabilitasi:

a) Perbaikan Lingkungan Daerah Bencana

Perbaikan lingkungan fisik meliputi kegiatan perbaikan lingkungan fisik untuk kawasan pemukiman, kawasan industri, kawasan usaha dan kawasan gedung. Indikator yang harus dicapai pada perbaikan lingkungan adalah kondisi lingkungan yang memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi, dan budaya serta ekosistem.

b) Perbaikan Prasarana dan Sarana Umum

Prasarana dan sarana umum adalah jaringan infrastruktur dan fasilitas fisik yang menunjang kegiatan kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat. Prasarana umum atau jaringan infrastruktur fisik disini mencakup jaringan jalan/ perhubungan, jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan komunikasi, jaringan sanitasi dan limbah, dan jaringan irigasi/ pertanian. Sarana umum atau fasilitas sosial dan umum mencakup fasilitas kesehatan, fasilitas perekonomian, fasilitas pendidikan, fasilitas perkantoran pemerintah, dan fasilitas peribadatan.

c) Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat

Yang menjadi target pemberian bantuan adalah masyarakat korban bencana yang rumah/ lingkungannya mengalami kerusakan struktural hingga tingkat sedang akibat bencana, dan masyarakat korban berkehendak untuk tetap tinggal di tempat semula. Kerusakan tingkat sedang adalah kerusakan fisik bangunan sebagaimana Pedoman Teknis (Deppu, 2006) dan/ atau kerusakan pada halaman dan/ atau kerusakan pada utilitas, sehingga mengganggu penyelenggaraan fungsi huniannya. Untuk bangunan rumah rusak berat atau roboh diarahkan untuk rekonstruksi. Tidak termasuk sasaran pemberian bantuan rehabilitasi adalah rumah/ lingkungan dalam kategori:

(1) Pembangunan kembali (masuk dalam rekonstruksi).

(2) Pemukiman kembali (resettlement dan relokasi).

(3) Transmigrasi ke luar daerah bencana.


47


d) Pemulihan Sosial Psikologis

Pemulihan sosial psikologis adalah pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana agar dapat berfungsi kembali secara normal. Sedangkan kegiatan psikososial adalah kegiatan mengaktifkan elemen-elemen masyarakat agar dapat kembali menjalankan fungsi sosial secara normal. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh siapa saja yang sudah terlatih.Pemulihan sosial psikologis bertujuan agar masyarakat mampu melakukan tugas sosial seperti sebelum terjadi bencana, serta tercegah dari mengalami dampak psikologis lebih lanjut yang mengarah pada gangguan kesehatan mental.

e) Pelayanan Kesehatan

Pemulihan pelayanan kesehatan adalah aktivitas memulihkan kembali segala bentuk pelayanan kesehatan sehingga minimal tercapai kondisi seperti sebelum terjadi bencana.Pemulihan sistem pelayanan kesehatan adalah semua usaha yang dilakukan untuk memulihkan kembali fungsi sistem pelayanan kesehatan yang meliputi SDM Kesehatan, sarana/prasarana kesehatan, kepercayaan masyarakat.

f) Rekonsiliasi dan Resolusi Konflik

Kegiatan rekonsiliasi adalah merukunkan atau mendamaikan kembali pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan, pertengkaran dan konflik. Sedangkan kegiatan resolusi adalah memposisikan perbedaan pendapat, perselisihan, pertengkaran atau konflik dan menyelesaikan masalah atas perselisihan, pertengkaran atau konflik tersebut. Rekonsiliasi dan resolusi ditujukan untuk membantu masyarakat di daerah bencana untuk menurunkan eskalasi konflik sosial dan ketegangan serta memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakat.

g) Pemulihan Sosial Ekonomi Budaya

Pemulihan sosial ekonomi budaya adalah upaya untuk memfungsikan kembali kegiatan dan/ atau lembaga sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di daerah bencana. Kegiatan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya ditujukan untuk menghidupkan kembali kegiatan dan lembaga sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di daerah


48


bencana seperti sebelum terjadi bencana.

h) Pemulihan Keamanan dan Ketertiban

Pemulihan keamanan adalah kegiatan mengembalikan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana sebelum terjadi bencana dan menghilangkan gangguan keamanan dan ketertiban di daerah bencana. Pemulihan keamanan dan ketertiban ditujukan untuk membantu memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah bencana agar kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana dan terbebas dari rasa tidak aman dan tidak tertib.

i) Pemulihan Fungsi Pemerintahan

Indikator yang harus dicapai pada pemulihan fungsi pemerintahan adalah:

a) Keaktifan kembali petugas pemerintahan.

b) Terselamatkan dan terjaganya dokumen -dokumen negara dan pemerintahan.

c) Konsolidasi dan pengaturan tugas pokok dan fungsi petugas pemerintahan.

d) Berfungsinya kembali peralatan pendukung tugas-tugas pemerintahan.

e) Pengaturan kembali tugas - tugas instansi / lembaga yang saling terkait.

j) Pemulihan Fungsi Pelayanan Publik

Pemulihan fungsi pelayanan publik adalah berlangsungnya kembali berbagai pelayanan publik yang mendukung kegiatan/ kehidupan sosial dan perekonomian wilayah yang terkena bencana.Pemulihan fungsi pelayanan publik ini meliputi: pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan perekonomian, pelayanan perkantoran umum/pemerintah, dan pelayanan peribadatan.

3) Rekonstruksi Pasca Bencana

Rekonstruksi adalah perumusan kebijakan dan usaha serta langkah-langkah nyata yang terencana baik, konsisten dan berkelanjutan untuk membangun kembali secara permanen semua prasarana, sarana dan sistem kelembagaan, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat, dengan sasaran utama tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan


49


budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di wilayah pasca bencana.

Rencana Rekonstruksi adalah dokumen yang akan digunakan sebagai acuan bagi penyelenggaraan program rekonstruksi pascabencana, yang memuat informasi gambaran umum daerah pasca bencana meliputi antara lain informasi kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, sarana dan prasarana sebelum terjadi bencana, gambaran kejadian dan dampak bencana beserta semua informasi tentang kerusakan yang diakibatkannya, informasi mengenai sumber daya, kebijakan dan strategi rekonstruksi, program dan kegiatan, jadwal implementasi, rencana anggaran, mekanisme/ prosedur kelembagaan pelaksanaan.

Pelaksana Rekonstruksi adalah semua unit kerja yang terlibat dalam kegiatan rekonstruksi, di bawah koordinasi pengelola dan penanggungjawab kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana pada lembaga yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana di tingkat nasional dan daerah.

a) Lingkup Pelaksanaan Rekonstruksi

Program Rekonstruksi adalah tindakan untuk memulihkan kondisi fisik melalui pembangunan kembali secara permanen prasarana dan sarana permukiman, pemerintahan dan pelayanan masyarakat (kesehatan, pendidikan dan lain-lain), prasarana dan sarana ekonomi (jaringan perhubungan, air bersih, sanitasi dan drainase, irigasi, listrik dan telekomunikasi dan lain-lain), prasarana dan sarana sosial (ibadah, budaya dan lain-lain) yang rusak akibat bencana, agar kembali ke kondisi semula atau bahkan lebih baik dari kondisi sebelum bencana. Cakupan kegiatan rekonstruksi fisik mencakup, tapi tidak terbatas pada, kegiatan membangun kembali sarana dan prasarana fisik dengan lebih baik dari hal-hal berikut:

(1) Prasarana dan sarana

(2) Sarana sosial masyarakat.

(3) Penerapan rancang bangun dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana.


50


b) Program Rekonstruksi Non Fisik

Rekonstruksi non fisik adalah tindakan untuk memperbaiki atau memulihkan kegiatan pelayanan publik dan kegiatan sosial, ekonomi serta kehidupan masyarakat, antara lain sektor kesehatan, pendidikan, perekonomian, pelayanan kantor pemerintahan, peribadatan dan kondisi mental/sosial masyarakat yang terganggu oleh bencana, kembali ke kondisi pelayanan dan kegiatan semula atau bahkan lebih baik dari kondisi sebelumnya. Cakupan kegiatan rekonstruksi non-fisik di antaranya adalah:

(1) Kegiatan pemulihan layanan yang berhubungan dengan kehidupan sosial dan budaya masyarakat.

(2) Partisipasi dan peran serta lembaga/organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat.

(3) Kegiatan pemulihan kegiatan perekonomian masyarakat.

(4) Fungsi pelayanan publik dan pelayanan utama dalam masyarakat.

(5) Kesehatan mental masyarakat.

4) Prinsip-Prinsip Pemulihan

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, maka prinsip dasar penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana adalah:

a) Merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah

b) Membangun menjadi lebih baik (build back better) yang terpadu dengan konsep pengurangan risiko bencana dalam bentuk pengalokasian dana minimal 10% dari dana rehabilitasi dan rekonstruksi

c) Mendahulukan kepentingan kelompok rentan seperti lansia, perempuan, anak dan penyandang cacat

d) Mengoptimalkan sumberdaya daerah

e) Mengarah pada pencapaian kemandirian masyarakat, keberlanjutan program dan kegiatan


51


serta perwujudan tatakelola pemerintahan yang baik

f) Mengedepankan keadilan dan kesetaraan gender.

5) Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana

Pengkajian kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) adalah suatu rangkaian kegiatan pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak, dan perkiraan kebutuhan, yang menjadi dasar bagi penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi. Pengkajian dan penilaian melip uti identifikasi dan penghitungan kerusakan dan kerugian fisik yang menyangkut aspek pembangunan manusia, perumahan atau pemukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial dan lintas sektor. Analisis dampak melibatkan tinjauan keterkaitan dan nilai agregat (total) dari akibat bencana dan implikasi umumnya terhadap aspek aspek fisik dan lingkungan, perekonomian, psikolosial, budaya, politik dan tata pemerintahan. Perkiraan kebutuhan adalah penghitungan biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pengkajian kebutuhan pasca bencana penting dilakukan karena:

a) Berfungsi sebagai catatan mengenai kerusakan yang disebabkan oleh bencana yang sudah terjadi

b) Memberikan perkiraan kerugian untuk digunakan pada proses penghitungan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi

c) Memberikan gambaran atau bukti, manfaat yang akan didapat dari kegiatan mitigasi

d) Memberikan informasi bagi (stakeholder) masyarakat yang rentan atau berpotensi menjadi korban

JITUPASNA bertujuan agar pemulihan pasca bencana berorientasi pada pemulihan harkat dan martabat manusia secara utuh. Komponen-komponen dalam JITUPASNA diatas memiliki hubungan dalam rangka memandu proses penyusunan rancana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi maupun untuk melakukan upaya pemulihan pascabencana.

Perkiraan kebutuhan pemulihan dalam JITUPASNA berorientasi pada pemetaan kebutuhan untuk pemulihan awal pada rehabilitasi dan rekonstruksi yang mengacu pada kebutuhan pemulihan awal, yaitu rangkaian kegiatan mendesak yang harus dilakukan


52


saat berakhirnya masa tanggap darurat dalam bentuk pemulihan fungsi-fungsi dasar kehidupan bermasyarakat menuju tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Kebutuhan pemulihan awal ini dapat berupa kebutuhan fisik dan non fisik. Pemenuhan kebutuhan pemulihan awal harus berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan. Pemenuhan kebutuhan ini misalnya penyediaan kebutuhan pangan, penyediaan sekolah sementara, pemulihan pelayanan pengobatan di Puskesmas dengan melibatkan dokter dan Paramedik di Puskesmas tersebut sehingga pemulihannya bisa lebih cepat termasuk penyediaan layanan psikososial.

Prinsip-Prinsip Dasar Dalam Penilaian Kebutuhan Pasca Bencana

Prinsip dasar dalam pengkajian kebutuhan pasca bencana adalah sebagai berikut:

a) Pendekatan partisipatif dengan melibatkan para pihak berkepentingan dalam prosesnya

b) Pendekatan berbasis bukti, mengutamakan pengamatan terhadap akibat dan dampak bencana serta kebutuhan pemulihan yang berbasis bukti

c) Pendekatan pengurangan resiko bencana, menggunakan cara pandang pengurangan resiko bencana dalam analisisnya sehingga JITUPASNA dapat mendukung rehabilitasi dan konstruksi yang dapat membangun yang lebih baik

d) Pendekatan hak-hak dasar, menggunakan cara pandang berbasis hak hak dasar sehingga pengkajian terhadap akibat dan dampak bencana berorientasi pada Pemulihan hak-hak dasar tersebut

e) Menjunjung tinggi akuntabilitas dalam proses maupun pelaporan hasil kajian sebagai bentuk tanggungjawab terhadap masyarakat berdampak bencana.

Secara umum penilaian dalam pengkajian akibat dan dampak bencana dikelompokkan terhadap lima sektor, yaitu:

a) Sektor Pemukiman.

b) Sektor Infrastruktur.

c) Sektor Ekonomi Produktif.

d) Sektor Sosial


53


e) Sektor lainnya (Pemerintahan, lingkungan. Ketertiban dan keamanan, Perbankan)

6) Penilaian Akibat dan Kerugian

Penilaian akibat pasca bencana pada lima sektor diatas, memuat komponen-komponen akibat, kerugian, gangguan akses, gangguan fungsi, dan meingkatnya risiko. Pengkajian akibat merupakan pengkajian atas akibat langsung dan tidak langsung kejadian bencana terhadap seluruh aspek penghidupan manusia. Sedangkan untuk penilaian kerugian, maka seluruh perkiraan biaya yang ditimbulkan sebagai akibat tidak langsung dari terjadinya bencana dimasukkan dalam kelompok ini. Khusus asumsi perhitungan sebaiknya dilakukan oleh tenaga teknis yang sesuai dengan bidang ilmu/keahliannya.

Penilaian kerugian meliputi hal-hal sebagai berikut:

a) Biaya tambahan yang dikeluarkan seseorang untuk transport akibat jalan/jembatan terputus

b) Biaya tambahan yang dikeluarkan seseorang untuk sewa rumah akibat rumahnya rusak/hancur.

Ketentuan mengenai unsur-unsur yang membangun komponen akibat bencana dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

KOMPONEN URAIAN

Kerusakan

Perubahan bentuk pada aset fisik dan infrastruktur milik pemerintah,masyarakat, keluarga dan badan usaha sehingga terganggu fungsinyasecara parsial atau total sebagai akibat langsung dari suatu bencana.

Misalnya, kerusakan rumah, sekolah, pusat kesehatan, pabrik, tempat usaha, tempat ibadah dan lain-lain dalam kategori tingkat kerusakanringan, sedang dan berat.

Kerugian

Meningkatnya biaya kesempatan atau hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan ekonomi karena kerusakan aset milik pemerintah, masyarakat, keluarga dan badan usaha sebagai akibat tidak langsung dari suatu bencana.

Misalnya, potensi pendapatan yang berkurang, pengeluaran yang bertambah selama periode waktu hingga aset dipulihkan.


54


Gangguan Akses

Hilang atau terganggunya akses individu, keluarga dan masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan dasarnya akibat suatu bencana. Misalnya, rumah yang rusak atau hancur karena bencana mengakibatkan orang kehilangan akses terhadap naungan sebagai kebutuhan dasar.

Rusaknya rumah sakit atau fasilitas layanan kesehatan mengakibatkan orang kehilangan akses terhadap pelayanan kesehatan sebagai kebutuhan dasar.

Kerusakan sarana produksi pertanian membuat hilangnya akses keluarga petani terhadap hak atas pekerjaan.

Gangguan Fungsi

Hilang atau terganggunya fungsi kemasyarakatan dan pemerintahan akibat suatu bencana. Misalnya, rusaknya suatu gedung pemerintahan mengakibatkan terhentinya fungsi-fungsi administrasi umum, penyediaan keamanan, ketertiban hukum dan pelayanan-pelayanan dasar.

Demikian juga bila proses-proses kemasyarakatan dasar terganggu, seperti proses musyawarah, pengambilan keputusan masyarakat, proses perlindungan masyarakat, proses-proses sosial dan budaya.

Meningkat nya Risiko

Meningkatnya kerentanan dan atau menurunnya kapasitas individu, keluarga dan masyarakat sebagai akibat dari suatu bencana.

Misalnya, bencana mengakibatkan perburukan terhadap kondisi aset, kondisi kesehatan, kondisi pendidikan dan kondisi kejiwaan sebuah keluarga, dengan demikian kapasitas keluarga semakin menurun atau kerentanannya semakin meningkat bila terjadi bencana berikutnya.

7) Penilaian Dampak

Komponen pengkajian dampak meliputi pengkajian dampak bencana terhadap aspek- aspek ekonomi-fiskal, sosial-budaya- politik, pembangunan manusia dan infrastruktur lingkungan secara agregat (total). Pengkajian dampak bencana merupakan pengkajian yang bersifat jangka menengah dan jangka panjang.


55


Pengkajian dampak bencana berguna untuk memandu agar pengkajian kebutuhan pemulihan pascabencana memiliki orientasi strategis dalam jangka menengah dan jangka panjang.

Penjelasan mengenai dampak pasca bencana dijelaskan pada tabel berikut:

KOMPONEN URAIAN

Ekonomi dan

Fiskal

Dampak ekonomi adalah penurunan kapasitas ekonomi masyarakat di tingkat kabupaten/kota setelah terjadi bencana yang berimplikasi terhadap produksi domestik regional bruto.

Kapasitas ekonomi masyarakat tersebut meliputi tingkat inflasi, tingkat konsumsi masyarakat, tingkat kesenjangan pen dapatan, tingkat pengangguran, angka kemiskinan dan lain-lain. Penurunan terhadap investasi, impor serta ekspor juga dapat diidentifikasi sebagai dampak bencana terhadap perekonomian.

Dampak fiskal adalah penurunan terhadap kapasitas keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai dampak bencana dalam jangka pendek hingga menengah. Kapasitas keuangan pemerintah meliputi kapasitas pendapatan yang bersumber dari pajak, retribusi dan pendapatan bagi hasil atas kekayaan negara yang dipisahkan. Penurunan kapasitas ini berimplikasi pada menurunnya kemampuan anggaran pemerintah untuk menjalankan fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasinya.


56


Sosial, Budaya

dan Politik

Dampak budaya adalah perubahan sistem nilai, etika dan norma dalam masyarakat setelah bencana. Contoh dampak terhadap budaya adalah menurunnya kegiatan-kegiatan kebudayaan, berubahnya standar nilai dalam masyarakat dan lain-lain.

Dampak budaya berimplikasi pada perubahan struktur sosial dalam jangka menengah dan panjang. Perubahan ini mencakup perubahan cara dan perilaku kehidupan sosial di masyarakat setelah bencana.

Meningkatnya masalah-masalah sosial setelah bencana dapat menjadi tolok ukur adanya dampak sosial akibat bencana. Misalnya meningkatnya konflik sosial, meningkatnya kekerasan berbasis gender, meningkatnya jumlah pekerja anak dan meningkatnya perceraian.

Dampak politik adalah perubahan struktur kuasa dan perilaku politik dalam jangka menengah dan panjang setelah terjadi bencana. Contoh dampak politik adalah bencana berimplikasi pada peningkatan konflik berbasis politik karena perebutan sumber daya setelah bencana. Atau menurunnya kepercayaan publik terhadap pemimpin yang dipilih secara demokratis karena salah kelola dalam penanganan bencana.

Pembangunan

Dampak pembangunan manusia adalah dampak bencana terhadap kualitas kehidupan manusia dalam jangka menengah dan jangka panjang yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Ketimpangan Gender dan Indeks Kemiskinan Multidimensional.

Kualitas pembangunan manusia diatas dapat diprediksi dari indikator-indikator jumlah anak yang bisa bersekolah, jumlah perempuan dan laki-laki yang bisa bekerja, jumlah keluarga yang memiliki akses terhadap air bersih serta tingkat akses terhadap pelayanan


57


dasar seperti pendidikan, kesehatan, kependudukan dan lain-lain.

Lingkungan

Dampak terhadap lingkungan adalah penurunan kualitas lingkungan yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia dan membutuhkan pemulihan dalam jangka menengah dan jangka panjang. Penurunan ini misalnya penurunan ketersediaan sumber air bersih, kerusakan hutan dan kerusakan daerah aliran sungai serta kepunahan spesies spesies langka setelah bencana.


58


Rangkuman

1. Pengertian bencana dari beberapa ahli masih berbeda-beda walaupun secara prinsip pengertian mengarah pada konsep yang sama. Beberapa pengertian bencana diantaranya diungkapkan oleh UNISDR (2002) bahwa bencana adalah :

“Suatu gangguan serius terhadap keberfungsian masyarakat, sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi atau lingkungan, dan gangguan itu melampaui kemampuan masyarakat mengatasi dengan menggunakan sumberdaya mereka sendiri”.

2. Penanggulangan bencana adalah seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanganan bencana sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana yang mencakup pencegahan, pengurangan (mitigasi), kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan. Tujuan penanggulangan bencana untuk melindungi masyarakat dari bencana dan melindungi dari dampak yang ditimbulkannya.

3. Ancaman merupakan kejadian atau kondisi yang berpotensi menimbulkan kerusakan atau kerugian dan kehilangan jiwa manusia. Ancaman dapat disebabkan oleh alam, teknologi, atau manusia. Ancaman berpotensi menimbulkan bencana, tetapi tidak semua ancaman selalu menjadi bencana. Ancaman menimbulkan bencana apabila manusia berada dalam kondisi rentan dan tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi akibat-akibat yang ditimbulkan ancaman tersebut. Sebaliknya, ancaman tidak menjadi bencana apabila manusia tidak dalam kondisi rentan dan mampu mengatasi akibat yang ditimbulkannya.

4. Manusia yang berada dalam kondisi rentan apabila berada di lokasi yang berpotensi terpapar oleh ancaman disebut sebagai kerentanan. Artinya, kerentanan berkaitan langsung dengan ancaman. Misalnya ancaman gunung berapi menghasilkan unsur awan panas, lahar, dan batu-batuan di mana orang-orang yang berada dalam jangkauan atau wilayahnya dilalui oleh unsur-unsur tersebut disebut dalam kondisi rentan. Selain kerentanan secara fisik/lokasi, dapat juga berupa kerentanan sosial karena pengetahuan yang rendah mengenai bencana, tidak adanya dukungan terhadap kelompok rentan terutama penyandang disabilitas.

5. Kapasitas adalah kombinasi dari semua kekuatan dan sumberdaya yang ada dalam masyarakat, kelompok, atau organisasi yang bisa mengurangi tingkat risiko atau akibat bencana. Kapasitas manusia dalam menghadapi akibat yang ditimbulkan ancaman antara lain:

6. Risiko merupakan kemungkinan timbulnya kerugian pada suatu


59


wilayah dan kurun waktu tertentu, yang timbul karena suatu bahaya menjadi bencana. Risiko dapat berupa kematian, luka, sakit, hilang, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.

7. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

8. Bencana non - alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam.

9. Secara geografis Indonesia merupakan kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik, yaitu : Benua Asia, Benua Australia, Lempeng samudera Hindia dan lempeng Samudera Pasifik. Pada bagian selatan dan timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik (volcanic arc) yang memanjang dari pulau Sumatera- Jawa- Nusa Tenggara – Sulawesi yan sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah yang didominasi rawa- rawa. Kondisi tersebut berpotensi sekaligus rawan bencana letusan gunun berapi, gempabumi, tsunami, banjir dan tanah longsor. Data menunjukan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kegempaan yang sangat tinggi di dunia, lebih dari 10 kali tingkat kegempaan di Amerika Serikat.

10. Prinsip – Prinsip Penanggulangan Bencana berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

a. Cepat dan Akurat

Bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

b. Prioritas

Apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

c. Koordinasi

Penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

d. Keterpaduan

Penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.

e. Berdaya Guna

Dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

f. Berhasil Guna


60


Kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

g. Transparansi

Penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

h. Akuntabilitas

Penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

i. Kemitraan

Kerjasama antar seluruh komponen dalam menanggulangi bencana.

j. Pemberdayaan

Peningkatan pemahaman kepada masyarakat untuk terlibat dalam penanggulangan bencana di wilayahnya.

k. Nondiskriminasi

Negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.

l. Nonproletisi

Dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

11. Dalam upaya penanggulangan bencana, dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan sebagai berikut:

a. Tahap pra-bencana yang dilaksanakan ketika tidak terjadi bencana dan terdapat potensi bencana

b. Tahap tanggap darurat yang diterapkan dan dilaksanakan pada saat sedang terjadi bencana.

c. Tahap pasca bencana yang diterapkan setelah terjadi bencana.

12. Dalam keseluruhan tahapan penanggulangan bencana tersebut, ada 3 (tiga) manajemen yang dipakai yaitu :

a. Manajemen Risiko Bencana

b. Manajemen Kedaruratan

c. Manajemen Pemulihan


61


Latihan

1. Jelaskan pengertian bencana dan penanggulangan bencana ! 2. Jelaskan jenis-jenis bencana ! 3. Jelaskan karakteristik bencana di Indonesia ! 4. Jelaskan prinsip penanggulangan bencana nasional! 5. Jelaskan tahap penanggulangan bencana!


62


4

Pengantar

Dalam Hanjar ini dibahas materi tentang teknik penanggulangan bencana alam dan non alam meliputi teknik penanggulangan bencana banjir, teknik penanggulangan bencana gempa bumi, teknik penanggulangan bencana gunung meletus, teknik penanggulangan bencana tsunami, teknik penanggulangan bencana tanah longsor, teknik penanggulangan bencana kebakaran bangunan dan kebakaran hutan, teknik penanggulangan bencana kecelakaan transportasi (darat, laut dan udara), teknik penanggulangan bencana wabah penyakit, teknik penanggulangan bencana kerusuhan sosial, tujuan penanggulangan bencana, hak dan kewajiban masyarakat dalam penanggulangan bencana, organisasi Sistim Komando Pengendalian Lapangan ( SKPL ).

Tujuan diberikannya Hanjar ini agar peserta didik menerapkan teknik penanggulangan bencana dan memahami peran Polri dalam penanganan bencana.

Kompetensi Dasar(Copper PLATE 14)

1. Memahami teknik penanggulangan bencana.


a. Menjelaskan teknik penanggulangan bencana banjir.

b. Menjelaskan teknik penanggulangan bencana gempa bumi.

c. Menjelaskan teknik penanggulangan bencana gunung meletus.

d. Menjelaskan teknik penanggulangan bencana tsunami.

e. Menjelaskan teknik penanggulangan bencana tanah longsor.

a. Menjelaskan teknik penanggulangan bencana kebakaran bangunan dan kebakaran hutan.

f. Menjelaskan teknik penanggulangan bencana kecelakaan transportasi (darat, laut dan udara).

MODUL

02


4 JP (180 menit)


63


g. Menjelaskan teknik penanggulangan bencana wabah penyakit.

h. Menjelaskan teknik penanggulangan bencana kerusuhan sosial.

2. Memahami peran Polri dalam penanganan bencana.


a. Menjelaskan tujuan penanggulangan bencana.

b. Menjelaskan hak dan kewajiban masyarakat dalam penanggulangan bencana.

c. Menjelaskan Organisasi Sistim Komando Pengendalian Lapangan ( SKPL ).

Materi Pelajaran

1. Pokok Bahasan :

Teknik penanggulangan bencana.

Subpokok Bahsan :

a. Teknik penanggulangan bencana banjir.

b. Teknik penanggulangan bencana gempa bumi.

c. Teknik penanggulangan bencana gunung meletus.

d. Teknik penanggulangan bencana tsunami.

e. Teknik penanggulangan bencana tanah longsor.

f. Teknik penanggulangan bencana kebakaran bangunan dan kebakaran hutan.

g. Teknik penanggulangan bencana kecelakaan transportasi (darat, laut dan udara).

h. Teknik penanggulangan bencana wabah penyakit.

i. Teknik penanggulangan bencana kerusuhan sosial.

2. Pokok Bahasan :

Peran Polri dalam penanganan bencana.

Subpokok Bahasan:

a. Tujuan penanggulangan bencana

b. Hak dan kewajiban masyarakat dalam penanggulangan bencana

c. Organisasi Sistim Komando Pengendalian Lapangan (SKPL)


64


Metode Pembelajaran

1. Metode Ceramah

Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi tentang teknik

penanggulangan bencana dan peran Polri dalam penanganan

bencana.

2. Metode Brainstorming (curah pendapat)

Metode ini digunakan pendidik untuk mengeksplor pendapat peserta didik tentang materi yang disampaikan.

3. Metode Tanya jawab

Metode ini digunakan untuk melakukan tanya jawab tentang materi yang telah disampaikan.

4. Metode Penugasan

Metode ini digunakan untuk memberikan penugasan kepada peserta didik, yaitu pembutan resume.


65


Alat/Media, Bahan Dan Sumber Belajar

1. Alat/media:

a. White Board.

b. Laptop.

c. LCD.

d. Spidol.

e. Penghapus.

f. Papan flipchart.

g. Laserpoint.

h. Alat yang digunakan sesuaikan dengan materi praktik.

2. Bahan

a. Kertas flipchart.

b. Alat tulis.

3. Sumber belajar:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

b. Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Manajemen Penanggulangan Bencana.

c. Buku Pedoman Latihan Kesiapsiagaan Bencana ( BNPB).

d. Modul Diklat Dasar Manajemen Bencana Pusdiklat BNPB.

Buku saku Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana (BNPB).


66


Kegiatan Pembelajaran

1. Tahap awal: 10 menit

Pendidik melaksanakan apersepsi:

a. Pendidik melakukan overview (penyampaian materi kembali secara sepintas) materi sebelumnya.

b. Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran.

2. Tahap inti: 160 menit

a. Pendidik menyampaikan materi pelajaran.

b. Peserta didik memperhatikan, mencatat hal-hal penting tentang materi yang diberikan oleh pendidik.

c. Pendidik memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya/memberikan komentar terkait materi yang disampaikan.

d. Peserta didik bertanya tentang materi yang belum dimengerti/dipahami.

e. Pendidik menyimpulkan materi pelajaran yang telah disampaikan.

3. Tahap akhir: 10 menit

a. Cek Penguatan materi.

Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi secara umum.

b. Cek penguasaan materi.

Pendidik mengecek penguasaan materi dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik.

c. Keterkaitan mata pelajaran dengan pelaksanaan tugas.

Pendidik menggali manfaat yang bisa di ambil dari materi yang disampaikan.

d. Pendidik menugaskan peserta didik untuk membuat laporan resume.


67


Tagihan/Tugas

Peserta didik mengumpulkan laporan hasil praktik sesuai materi yang diberikan oleh pendidik.

Lembar Kegiatanpe 14)p

Pendidik menugaskan kepada peserta didik untuk membuat resume dari materi yang telah disampaikan.


68


Bahan Bacaan

POKOK BAHASAN I


Pulau-pulau di Indonesia secara geografis terletak pada pertemuan 3 lempeng tektonik dunia, yaitu lempeng Australasia, lempeng Pasiik, lempeng Eurasia serta Filipina. Hal ini menyebabkan Indonesia rentan secara geologis. Di samping itu, kurang lebih 5.590 daerah aliran sungai (DAS) yang terdapat di Indonesia, yang terletak antara Sabang dan Merauke, mengakibatkan Indonesia menjadi salah satu negara yang berisiko tinggi terhadap ancaman bencana gempa bumi, tsunami, deretan erupsi gunung api (129 gunung api aktif), dan gerakan tanah.

Selain itu, iklim di Indonesia sangat dipengaruhi oleh lokasi dan karakteristik geograis yang membentang antara Samudra Pasiik dan Samudra Hindia. Indonesia memiliki 3 pola iklim dasar: monsunal, khatulistiwa, dan sistem iklim lokal yang menyebabkan perbedaan pola curah hujan yang dramatis. Kondisi tersebut semakin kompleks lantaran tantangan dampak pemanasan global dan pengaruh perubahan iklim, seperti kenaikan suhu temperatur dan permukaan air laut pada wilayah Indonesia yang berada di garis khatulistiwa. Hal ini cenderung menimbulkan tingginya potensi terjadi berbagai jenis bencana hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang, kekeringan, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem, abrasi, serta kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

1. Teknik Penanggulangan Bencana Banjir

Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak digenangi air dalam jangka waktu tertentu. Banjir biasanya terjadi karena curah hujan turun terus menerus dan mengakibatkan meluapnya air sungai, danau, laut atau drainase karena jumlah air yang melebihi daya tampung media penopang air dari curah hujan tadi.


69


Di seluruh Indonesia, tercatat 5.590 sungai induk dan 600 di antaranya berpotensi menimbulkan banjir. Daerah rawan banjir yang dicakup sungai-sungai induk ini mencapai 1,4 juta hektar. Dari berbagai kajian yang telah dilakukan, banjir yang melanda daerah- daerah rawan, pada dasarnya disebabkan tiga hal.

a. Pertama, kegiatan manusia yang menyebabkan terjadinya perubahan tata ruang dan berdampak pada perubahan alam.

b. Kedua, peristiwa alam seperti curah hujan sangat tinggi, kenaikan permukaan air laut, badai, dan sebagainya.

c. Ketiga, degradasi lingkungan seperti hilangnya tumbuhan penutup tanah pada catchment area, pendangkalan sungai akibat sedimentasi, penyempitan alur sungai dan sebagainya.

Banjir bukan hanya menyebabkan sawah tergenang sehingga tidak dapat dipanen dan meluluhlantakkan perumahan dan permukiman, tetapi juga merusak fasilitas pelayanan sosial ekonomi masyarakat dan prasarana publik, bahkan menelan korban jiwa. Kerugian semakin besar jika kegiatan ekonomi dan pemerintahan terganggunya, bahkan terhentinya. Meskipun partisipasi masyarakat dalam rangka penanggulangan banjir sangat nyata. terutama pada aktivitas tanggap darurat, namun banjir menyebabkan tambahan beban keuangan negara, terutama untuk merehabilitasi dan memulihkan fungsi parasana publik yang rusak.

Terjadinya serangkaian banjir dalam waktu relatif pendek dan terulang tiap tahun, menuntut upaya lebih besar mengantisipasinya, sehingga kerugian dapat diminimalkan. Berbagai upaya pemerintah yang bersifat struktural (structural approach), ternyata belum sepenuhnya mampu menanggulangi masalah banjir di Indonesia. Penanggulangan banjir, selama ini lebih terfokus pada penyediaan bangunan fisik pengendali banjir untuk mengurangi dampak bencana.

Selain disebabkan faktor alami, yaitu curah hujan yang tinggi, banjir juga terjadi karena ulah manusia. Contoh, berkurangnya kawasan resapan air karena alih fungsi lahan, penggundulan hutan yang meningkatkan erosi dan mendangkalkan sungai, serta perilaku tidak bertanggung jawab seperti membuang sampah di sungai dan mendirikan hunian di bantaran sungai.

Kejadian bencana banjir sangat bersifat lokal. Satu daerah bisa terlanda banjir dan daerah lainnya aman. Oleh sebab itu, informasi mengenai banjir yang resmi biasanya berasal dari institusi di daerah yang bertanggung jawab, seperti BPBD.

Kendati sifatnya bencana lokal, namun terkadang banjir juga dapat


70


meluas dan melumpuhkan kehidupan perkotaan seperti yang pernah terjadi di Jakarta. Oleh sebab itu, langkah antisipasi harus dilakukan baik sebelum, saat, dan pascabencana banjir.

Penanggulangan banjir dilakukan secara bertahap, dari pencegahan sebelum banjir (prevention), penanganan saat banjir (response/intervention), dan pemulihan setelah banjir (recovery).

Tahapan tersebut berada dalam suatu siklus kegiatan penanggulangan banjir yang berkesinambungan. Kegiatan penanggulangan banjir mengikuti suatu siklus (life cycle), yang dimulai dari banjir, kemudian mengkajinya sebagai masukan untuk pencegahan (prevention) sebelum bencana banjir terjadi kembali. Pencegahan dilakukan secara menyeluruh, berupa kegiatan fisik seperti pembangunan pengendali banjir di wilayah sungai (in-stream) sampai wilayah dataran banjir (off-stream), dan kegiatan non-fisik seperti pengelolaan tata guna lahan sampai sistem peringatan dini bencana banjir.

Disaster Risk Management and Mitigation Circle


71


Kegiatan dalam Siklus Penanggulangan Banjir

a. Kegiatan Pencegahan ( Prevention)

1) Upaya - upaya Struktural

a) Upaya di dalam badan Sungai ( In-Stream)

b) Upaya di luar badan Sungai ( Off- Stream)

2) Upaya - upaya Non-Struktural

a) Upaya pencegahan banjir jangka panjang.

b) Upaya pengelolaan keadaan darurat banjir dalam jangka pendek.

3) Kegiatan yang didapat dilaksanakan

a) Mengetahui istilah-istilah peringatan yang berhubungan dengan bahaya banjir, seperti Siaga I sampai dengan Siaga IV dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan.

b) Mengetahui tingkat kerentanan tempat tinggal, apakah berada di zona rawan banjir.

c) Mengetahui cara-cara untuk melindungi rumah dari banjir.

d) Mengetahui saluran dan jalur yang sering dilalui air banjir dan apa dampaknya untuk rumah .

e) Melakukan persiapan untuk evakuasi, termasuk memahami rute evakuasi dan daerah yang lebih tinggi.

f) Membicarakan dengan anggota masyarakat


72


mengenai ancaman banjir dan merencanakan tempat pertemuan apabila anggota masyarakat saling terpencar-pencar.

g) Mengetahui bantuan apa yang bisa diberikan apabila ada anggota masyarakat yang terkena banjir.

h) Mengetahui kebutuhan-kebutuhan khusus anggota masyarakat apabila banjir terjadi.

i) Membuat persiapan untuk hidup mandiri selama sekurangnya tiga hari, misalnya persiapan tas siaga bencana, penyediaan makanan dan air minum.

j) Mengetahui bagaimana mematikan air, listrik, dan gas.

k) Mempertimbangkan asuransi banjir.

l) Berkaitan dengan harta dan kepemilikan, maka bisa membuat catatan harta, mendokumentasikannya dalam foto, dan simpan dokumen tersebut di tempat yang aman.

m) Menyimpan berbagai dokumen penting di tempat yang aman.

n) Hindari membangun di tempat rawan banjir kecuali ada upaya penguatan dan peninggian bangunan rumah.

o) Perhatikan berbagai instrumen listrik yang dapat memicu bahaya saat bersentuhan dengan air banjir.

p) Turut serta mendirikan tenda pengungsian dan pembuatan dapur umum.

q) Melibatkan diri dalam pendistribusian bantuan.

r) Menggunakan air bersih dengan efisien.

Pada tahap pra bencana, partisipasi masyarakat berupa keikutsertaan mereka dalam berbagai kegiatan, seperti sosialisasi berbagai peraturan, membangun atau membersihkan saluran drainase lingkungan secara swadaya, memprakarsai lomba kebersihan, menjaga dan memantau kondisi lingkungan. Di samping itu aspirasi masyarakat belum dikelola dalam bentuk kelompok/organisasi kemasyarakatan, namun hanya memanfaatkan kelembagaan RT/RW.


73


b. Kegiatan Penanganan ( Intervention/ Response)

1) Pemberitahuan dan penyebaran informasi prakiraan banjir.

2) Reaksi cepat dan bantuan penanganan darurat banjir.

3) Perlawanan terhadap banjir.

Setelah pencegahan dilaksanakan, dirancang pula tindakan penanganan (response/intervention) pada saat bencana banjir terjadi. Tindakan penanganan bencana banjir, antara lain pemberitahuan dan penyebaran informasi tentang prakiraan banjir (flood forecasting information and dissemination), tanggap darurat, bantuan peralatan perlengkapan logistik penanganan banjir (flood emergency response and assistance), dan perlawanan terhadap banjir (flood fighting).

Ketika terjadi banjir kegiatan yang dapat dilaksanakan meliputi :

1) Apabila banjir akan terjadi, maka simaklah informasi dari berbagai media mengenai informasi banjir untuk meningkatkan kesiapsiagaan.

2) Apabila terjadi banjir, segeralah evakuasi ke tempat yang lebih tinggi.

3) Waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air.

4) Ketahui risiko banjir dan banjir bandang, misalnya banjir bandang dapat terjadi dengan atau tanpa peringatan pada saat hujan biasa atau deras.

5) Apabila harus bersiap untuk evakuasi: amankan rumah. Apabila masih tersedia waktu, tempatkan perabot di luar rumah atau di tempat yang aman dari banjir. Barang yang lebih berharga diletakan pada bagian yang lebih tinggi di dalam rumah.

6) Matikan semua jaringan listrik apabila ada instruksi dari pihak berwenang. Cabut alat-alat yang masih tersambung dengan listrik. Jangan menyentuh peralatan yang bermuatan listrik apabila berdiri di atas/dalam air.

7) Jika ada perintah evakuasi dan harus meninggalkan rumah, jangan berjalan di arus air. Beberapa langkah berjalan di arus air dapat mengakibatkan Anda jatuh.

8) Apabila harus berjalan di air, berjalanlah pada pijakan yang tidak bergerak. Gunakan tongkat atau sejenisnya untuk mengecek kepadatan di tempat berpijak.

9) Jangan mengemudikan mobil di wilayah banjir. Apabila


74


air mulai naik, abaikan mobil dan keluarlah ke tempat yang lebih tinggi. Apabila hal ini tidak dilakukan, kemungkinan akan dapat tersapu arus banjir dengan cepat.

10) Bersihkan dan siapkan penampungan air untuk berjaga-jaga seandainya kehabisan air bersih.

11) Waspada saluran air atau tempat melintasnya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan

c. Pemulihan ( Recovery)

1) Bantuan segera kebutuhan hidup sehari-hari dan perbaikan sarana dan prasarana

a) Pembersihan dan rekonstruksi pasca banjir

b) Rehabilitasi dan pemulihan kondisi fisik dan non-fisik

2) Penilaian kerusakan/kerugian dan asuransi bencana banjir.

3) Kajian penyebab terjadinya bencana banjir.

Pemulihan setelah banjir dilakukan sesegera mungkin, untuk mempercepat perbaikan agar kondisi umum berjalan normal. Tindakan pemulihan, dilaksanakan mulai dari bantuan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, perbaikan sarana-prasarana (aftermath assistance and relief), rehabilitasi dan adaptasi kondisi fisik dan non-fisik (flood adaptation and rehabilitation), penilaian kerugian materi dan non-materi, asuransi bencana banjir (flood damage assessment and insurance), dan pengkajian cepat penyebab banjir untuk masukan dalam tindakan pencegahan (flood quick reconnaissance study).

Kegiatan yang dapat dilaksanakan pasca bencana banjir meliputi :

1) Hindari air banjir karena kemungkinan kontaminasi zat-zat berbahaya dan ancaman kesetrum.

2) Waspada dengan instalasi listrik.

3) Hindari air yang bergerak.

4) Hindari area yang airnya baru saja surut karena jalan bisa saja keropos dan ambles.

5) Hindari lokasi yang masih terkena bencana, kecuali jika pihak yang berwenang membutuhkan sukarelawan.

6) Kembali ke rumah sesuai dengan perintah dari pihak yang berwenang.


75


7) Tetap di luar gedung/rumah yang masih dikelilingi air.

8) Hati-hati saat memasuki gedung karena ancaman kerusakan yang tidak terlihat seperti pada fondasi.

9) Perhatikan kesehatan dan keselamatan keluarga dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih jika Anda terkena air banjir.

10) Buang makanan yang terkontaminasi air banjir.

11) Dengarkan berita atau informasi mengenai kondisi air, serta di mana mendapatkan bantuan perumahan/shelter, pakaian, dan makanan.

12) Dapatkan perawatan kesehatan di fasilitas kesehatan terdekat.

13) Bersihkan tempat tinggal dan lingkungan rumah dari sisa-sisa kotoran setelah banjir.

14) Lakukan pemberantasan sarang nyamuk Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN).

15) Terlibat dalam kaporitisasi sumur gali.

16) Terlibat dalam perbaikan jamban dan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL).

2. Teknik Penanggulangan Bencana Gempa Bumi

Gempa bumi adalah peristiwa berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, aktivitas sesar (patahan), aktivitas gunung api, atau runtuhan batuan. Jenis bencana ini bersifat merusak, dapat terjadi setiap saat dan berlangsung dalam waktu singkat. Gempa bumi dapat menghancurkan bangunan, jalan, jembatan, dan sebagainya dalam sekejap.

Sampai saat ini, belum ada ahli dan institusi yang mampu memprediksi kapan terjadinya gempa bumi. Institusi yang berwenang untuk mengeluarkan informasi kejadian gempa bumi adalah BMKG. Anda dapat mengetahui informasi dari berbagai parameter mengenai besaran suatu gempa bumi, titik pusat


76


gempa bumi, kedalaman, dan potensi tsunami dari laman (www.bmkg. go.id) atau pun aplikasi gawai BMKG berbasis android atau IOS.

a. Pra-bencana

1) Menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi.

2) Melakukan latihan yang dapat bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, berpegangan ataupun dengan bersembunyi di bawah meja.

3) Menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan.

4) Membangun konstruksi rumah yang tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan fondasi yang kuat. Selain itu, bisa merenovasi bagian bangunan yang sudah rentan.

5) Memperhatikan daerah rawan gempa bumi dan aturan seputar penggunaan lahan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

b. Saat Terjadi Bencana

1) Di dalam bangunan, seperti rumah, sekolah ataupun bangunan bertingkat:

a) Guncangan akan terasa beberapa saat. Selama jangka waktu itu, upayakan keselamatan diri dengan cara berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Lindungi kepala dengan bantal atau helm, atau berdirilah di bawah pintu. Bila sudah terasa aman, segera lari keluar rumah.

b) Jika sedang memasak, segera matikan kompor serta mencabut dan mematikan semua peralatan yang menggunakan listrik untuk mencegah terjadinya kebakaran.

c) Bila keluar rumah, perhatikan kemungkinan pecahan kaca, genteng, atau material lain. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka, jangan berdiri dekat tiang, pohon, atau sumber listrik atau gedung yang mungkin roboh.

d) Jangan gunakan lift apabila sudah terasa guncangan. Gunakan tangga darurat untuk evakuasi keluar bangunan. Apabila sudah di dalam elevator, tekan semua tombol atau gunakan


77


interphone untuk panggilan kepada pengelola bangunan.

e) Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan.

2) Di dalam mobil:

a) Saat terjadi gempa bumi besar, akan kehilangan kontrol terhadap mobil.

b) Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil di kiri bahu jalan dan berhentilah.

c) Ikuti informasi dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lainnya seperti radio atau gawai.

Apabila mendengar peringatan dini tsunami, segera lakukan evakuasi menuju ke tempat tinggi, seperti bukit dan bangunan tinggi.

c. Pasca bencana

1) Tetap waspada terhadap gempa bumi susulan.

2) Ketika berada di dalam bangunan, evakuasi diri setelah gempa bumi berhenti. Perhatikan reruntuhan maupun benda-benda yang membahayakan pada saat evakuasi.

3) Jika berada di dalam rumah, tetap berada di bawah meja yang kuat.

4) Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran.

5) Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik dan air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekeliling, hindari daerah yang rawan longsor.

6) Jika di dalam mobil, berhentilah tetapi tetap berada di dalam mobil. Hindari berhenti di bawah atau di atas jembatan atau rambu-rambu lalu lintas.

Setiap terjadi bencana, kita tahu masyarakat yang menjadi korban tidak hanya puluhan, tetapi ratusan dan bahkan ribuan jiwa menjadi korban. Dalam kasus tsunami yang menerjang Aceh pada Desember empat belas tahun silam, jumlah korban bahkan mencapai ratusan ribu jiwa. Dalam tragedi tsunami yang melanda kawasan Selat Sunda 22 Desember 2018 dilaporkan paling tidak jumlah korban meninggal mencapai 300 jiwa lebih. Ini belum termasuk korban yang hilang, terluka, dan berbagai bangunan yang luluh-lantak.

Masyarakat dan wilayah yang menjadi korban bencana


78


sudah barang tentu perlu secepatnya direhabilitasi dan dilakukan rekonstruksi. Lebih dari sekadar menyediakan tenda-tenda penampungan di tempat pengungsian, masyarakat yang menjadi korban bencana, terutama yang kehilangan harta benda dan aset produksinya, mereka tentu membutuhkan uluran tangan dari pemerintah untuk memastikan kemungkinan bangkit kembali dari keterpurukan.

Masyarakat korban bencana yang perahunya hilang karena terseret tsunami, rumahnya hancur diterjang air laut yang menggunung, sawahnya rusak diterjang banjir, toko atau warung miliknya tak lagi berbekas karena luapan air laut, dan lain sebagainya, tentu tidak mungkin mereka dapat bangkit kembali dengan cepat bila tidak memperoleh uluran tangan dari pemerintah.

Kegiatan rehabilitasi pasca-terjadinya bencana selain dilakukan dalam bentuk perbaikan lingkungan, juga bantuan perbaikan rumah korban bencana, pemulihan sosial-ekonomi-budaya, pemulihan pelayanan publik, anak-anak kembali ke sekolah, dan lain-lain, yang bertujuan agar masyarakat segera dapat kembali beraktivitas secara normal dalam kehidupan sehari-hari.

Sedangkan, kegiatan rekonstruksi dilakukan melalui pembangunan kembali prasarana dan sarana, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, revitalisasi kembali partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat, serta peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya pasca-terjadinya bencana. Sejauh mungkin harus dihindari terjadinya kekosongan dalam layanan publik dan tanggung jawab pemerintah memberikan perlindungan serta pelayanan yang terbaik bagi masyarakat di berbagai bidang.

3. Teknik Penanggulangan Bencana Gunung Meletus.

Bahaya erupsi gunung api memiliki dua jenis bahaya berdasarkan


79


waktu kejadian, yaitu bahaya primer dan sekunder. Berikut ini bahaya dari erupsi gunung api :

a. Awan panas adalah aliran material vulkanik panas yang terdiri atas batuan berat, ringan (berongga) lava masif dan butiran klastik yang pergerakannya dipengaruhi gravitasi dan cenderung mengalir melalui lembah. Bahaya ini merupakan campuran material erupsi antara gas dan bebatuan (segala ukuran) yang terdorong ke bawah akibat densitas tinggi. Suhu material bisa mencapai 300 – 700°C, kecepatan awan panas lebih dari 70 km/jam.

b. Aliran lava adalah magma yang meleleh ke permukaan bumi melalui rekahan, suhunya >10.000°C dan dapat merusak segala bentuk infrastruktur.

c. Gas beracun adalah gas vulkanik yang dapat mematikan seketika apabila terhirup dalam tubuh. Gas tersebut antara lain CO2, SO2, Rn, H2S, HCl, HF, H2SO4. Gas tersebut biasanya tidak berwarna dan tidak berbau.

d. Lontaran material (pijar). Lontaran material terjadi ketika letusan magmatic berlangsung. Suhu mencapai 200°C, diameter lebih dari 10 cm dengan daya lontar ratusan kilometer.

e. Hujan abu. Material abu tampak halus dan bergerak sesuai arah angin.

f. Lahar Letusan, lahar letusan terjadi pada gunung berapi yang mempunyai danau kawah, terjadi bersamaan saat letusan. Air bercampur material lepas gunung berapi mengalir dan bentuk banjir lahar.

Mitigasi bencana letusan gunung api adalah “proses pencegahan bencana letusan gunung api atau pengurangan dampak bahaya letusan gunung api” untuk meminimalkan:

a. Jatuhnya korban jiwa

b. Kerugian harta benda

c. Rusaknya lingkungan dan Terganggunya roda perekonomian masyarakat.

d. Mitigasi Bencana Gunung api

Beberapa hal yang perlu diketahui mengenai ancaman bahaya erupsi gunung api yaitu tingkat status gunung api (level) dan Kawasan Rawan Bencana (KRB).


80


Berikut ini penjelasan mengenai Kawasan Rawan Bencana (KRB)

a. Pra-Bencana

1) Dilakukan pemantauan gunung api.

2) Penyediaan peta kawasan rawan bencana gunung api, peta zona risiko bahaya gunung api.

3) Pemantapan protap tingkat kegiatan gunung api.

4) Pembimbingan dan informasi gunung api.


81


5) Penerbitan peta geologi gunung api.

6) Penyelidikan geologi, geofisika dan geokimia.

7) Peningkatan sumberdaya manusia dan pendukungnya.

8) Perhatikan arahan dari PVMBG dan perkembangan aktivitas gunung api.

9) Siapkan masker dan kacamata pelindung untuk mengatasi debu vulkanik.

10) Mengetahui jalur evakuasi dan shelter yang telah disiapkan oleh pihak berwenang.

11) Menyiapkan skenario evakuasi lain jika dampak letusan meluas di luar prediksi ahli.

12) Siapkan dukungan logistik, antara lain makanan siap saji, lampu senter dan baterai cadangan, uang tunai yang cukup serta obat-obatan khusus sesuai pemakai.


1) Mengirimkan tim tanggap darurat.

2) Meningkatkan pengamatan.

3) Melaporkan tingkat kegiatan sesuai alur.

4) Memberikan rekomendasi kepada Pemda sesuai Protap.

5) Tidak berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan.

6) Tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai.

7) Hindari tempat terbuka. Lindungi diri dari abu letusan gunung api.

8) Gunakan kacamata pelindung.

9) Jangan memakai lensa kontak.

10) Gunakan masker atau kain basah untuk menutup mulut dan hidung.

11) Kenakan pakaian tertutup yang melindungi tubuh seperti, baju lengan panjang, celana panjang, dan topi.

c. Pasca Bencana

1) Kurangi terpapar dari abu vulkanik.

2) Hindari mengendarai mobil di daerah yang terkena hujan abu vulkanik sebab bisa merusak mesin kendaraan.


82


3) Bersihkan atap dari timbunan debu vulkanik karena beratnya bisa merobohkan dan merusak atap rumah atau bangunan.

4) Waspadai wilayah aliran sungai yang berpotensi terlanda bahaya lahar pada musim hujan.

5) Menurunkan tingkat kegiatan saat terjadi bencana gunung api sesuai protap.

6) Menginventarisir data letusan, termasuk sebaran dan volume bahan letusan.

7) Mengidentifikasi daerah yang terancam bahaya sekunder.

8) Memberikan saran teknis penanggulangan bahaya sekunder.

9) Pengurangan Resiko Bencana.

10) Melakukan identifikasi, kajian dan pemantauan resiko bencana dan memperkuat sistem peringatan dini

11) Menggunakan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun suatu budaya aman dan ketahanan terhadap bencana di semua tingkatan

12) Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana untuk menjamin pelaksanaan tanggap darurat yang efektif.

4. Teknik Penanggulangan Bencana Tsunami

Tsunami terdiri dari rangkaian gelombang laut yang mampu menjalar dengan kecepatan mencapai lebih dari 900 km/jam atau lebih di tengah laut. Jenis bencana ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain gempa bumi yang terjadi di dasar laut, runtuhan di dasar laut, atau karena letusan gunung api di laut. Saat mencapai pantai yang dangkal, teluk, atau muara sungai,


83


kecepatan gelombang tsunami akan menurun, namun ketinggian gelombang akan meningkat puluhan meter dan bersifat merusak.

Seperti gempa bumi, belum ada ahli dan institusi yang mampu memprediksi dengan tepat kapan tsunami akan terjadi. Anda dapat mengenali suatu wilayah yang berpotensi terdampak tsunami dengan rambu peringatan bahaya tsunami.

Ketika gempa besar yang memicu tsunami terjadi di dekat pesisir pantai, warga hanya punya waktu 10 hingga 30 menit untuk menyelamatkan diri, demikian arahan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Inilah yang dikenal dengan istilah waktu emas (golden time). Keputusan dan tindakan apa yang diambil dalam rentang waktu yang sempit inilah yang akan menentukan hidup dan mati. Oleh karena itu, pengetahuan tentang evakuasi dini dan siaga bencana idealnya harus dimiliki setiap orang.

Tingginya aktivitas kegempaan terjadi karena wilayah nusantara yang merupakan pertemuan tiga lempeng tektonik.

Hampir semua daerah pesisir tergolong rawan, termasuk wilayah yang langsung berbatasan dengan Samudera Hindia, pantai Kalimantan sebelah barat, seluruh pantai Sulawesi, Maluku, Papua, dan pulau-pulau kecil di antaranya.

Peta potensi tsunami di seluruh wilayah Indonesia.

Data BMKG dari 1991 hingga 2010 menunjukan sedikitnya ada 10 bencana tsunami di Indonesia, sembilan di antaranya menimbulkan banyak korban jiwa, termasuk tsunami Flores 1992 dengan lebih dari 2.000 korban jiwa, tsunami Aceh yang menelan lebih dari 200.000 korban, dan gempa Mentawai 2010.

Belajar dari tsunami Aceh, sistem peringatan dini BMKG terus diperbaiki dan sudah mampu menyampaikan peringatan lebih cepat kepada warga.

Berikut ini beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menghadapi


84


bencana tsunami, yaitu :

a. Pra bencana

1) Ketahui tanda-tanda sebelum tsunami terjadi, terutama setelah gempa bumi (intensitas gempa bumi lama dan terasa kuat, air laut surut, bunyi gemuruh dari tengah lautan, banyak ikan menggelepar di pantai yang airnya surut, dan tanda-tanda alam lain).

2) Memantau informasi dari berbagai media resmi mengenai potensi tsunami setelah gempa bumi terjadi.

3) Cepat berlari ke tempat yang tinggi dan berdiam diri di sana untuk sementara waktu setelah satu gempa bumi besar mengguncang.

4) Segera menjauhi pantai dan tidak perlu melihat datangnya tsunami atau menangkap ikan yang terdampar di pantai karena air surut.

5) Mengetahui tingkat kerawanan tempat tinggal akan bahaya tsunami dan jalur evakuasi tercepat ke dataran yang lebih tinggi.


Lima menit setelah gempa, BMKG biasanya akan mengeluarkan peringatan dini di beberapa wilayah jika ada potensi tsunami. Peringatan diberikan dalam tiga kategori berbeda, yaitu :

1) AWAS: Tinggi tsunami diperkirakan bisa mencapai lebih dari tiga meter. Warga diminta segera melakukan evakuasi menyeluruh ke arah tegak lurus dari pinggir pantai. Pemerintah daerah harus menyediakan informasi jelas tentang jalur dan tempat evakuasi terdekat.

2) SIAGA: Tinggi tsunami berada dikisaran 0,5 meter hingga tiga meter. Pemerintah daerah diharapkan bisa mengerahkan warga untuk melakukan evakuasi.

3) WASPADA: Tinggi tsunami kurang dari 0,5 meter. Walau tampak kecil, warga tetap diminta menjauhi pantai dan sungai.

Tindakan yang dapat dilakukan saat terjadinya bencana tsunami meliputi :

1) Setelah gempa bumi berdampak pada rumah, jangan berupaya untuk merapikan kondisi rumah. Waspada gempa bumi susulan!

2) Jika berada di rumah, usahakan untuk tetap tenang dan


85


segera membimbing keluarga untuk menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi dan aman.

3) Tidak semua gempa bumi memicu tsunami. Jika mendengar sirine tanda bahaya atau pengumuman dari pihak berwenang mengenai bahaya tsunami, perlu segera menyingkir dari daerah pantai. Perhatikan peringatan dan arahan dari pihak berwenang dalam proses evakuasi.

4) Jika telah sampai di daerah tinggi, bertahanlah disana karena gelombang tsunami yang kedua dan ketiga biasanya lebih besar dari gelombang pertama serta dengarkan informasi dari pihak yang berwenang melalui radio atau alat komunikasi.

5) Jangan kembali sebelum keadaan dinyatakan aman oleh pihak berwenang.

6) Tsunami tidak datang sekali, tetapi bisa sampai lima kali. Oleh karena itu, sebelum ada pengumuman dari pihak berwenang bahwa kondisi telah aman, janganlah meninggalkan tempat evakuasi karena seringkali gelombang yang datang kemudian justru lebih tinggi dan berbahaya.

7) Hindari jalan melewati jembatan dianjurkan untuk melakukan evakuasi dengan berjalan kaki.

8) Bagi yang melakukan evakuasi menggunakan kendaraan dan terjadi kemacetan, segera kunci dan tinggalkan kendaraan serta melanjutkan evakuasi dengan berjalan kaki.

9) Apabila berada di kapal atau perahu yang tengah berlayar, upayakan untuk tetap berlayar dan menghindari wilayah pelabuhan.

c. Pasca Bencana

1) Tetap utamakan keselamatan dan bukan barang-barang. Waspada dengan instalasi listrik dan pipa gas.

2) Kembali ke rumah setelah keadaan dinyatakan aman dari pihak berwenang.

3) Jauhi area yang tergenang dan rusak sampai ada informasi aman dari pihak berwenang.

4) Hindari air yang menggenang karena kemungkinan kontaminasi zat-zat berbahaya dan ancaman tersengat aliran listrik.

5) Hindari air yang bergerak karena arusnya dapat membahayakan.

6) Hindari area bekas genangan untuk menghindari


86


terperosok atau terjebak dalam kubang.

7) Jauhi reruntuhan di dalam genangan air karena sangat berpengaruh terhadap keamanan perahu penyelamat dan orang-orang di sekitar.

8) Bersihkan sarang nyamuk dan serangga lainya.

9) Berpartisipasi dalam kaporisasi sumber-sumber air bersih, perbaikan jamban dan saluran pembuangan air limbah.

10) Hindari lokasi yang masih terkena bencana, kecuali jika pihak berwenang membutuhkan relawan.

11) Tetap di luar gedung yang masih dikelilingi genangan air.

12) Hati-hati saat memasuki gedung karena ancaman kerusakan yang tidak terlihat seperti pada fondasi.

13) Perhatikan kesehatan dan keselamatan keluarga dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih jika terkena air genangan tsunami.

14) Buanglah makanan yang terkontaminasi air genangan.

15) Dengarkan berita atau informasi mengenai kondisi air, serta di mana mendapatkan bantuan tenda darurat, pakaian, dan makanan.

16) Apabila ada masyarakat yang terluka, segera evakuasi untuk mendapatkan perawatan kesehatan di pos kesehatan terdekat.

5. Teknik Penanggulangan Bencana Tanah Longsor.

Bencana tanah longsor seringkali dipicu karena kombinasi dari curah hujan yang tinggi, lereng terjal, tanah yang kurang padat serta tebal, terjadinya pengikisan, berkurangnya tutupan vegetasi, dan getaran. Bencana longsor biasanya terjadi begitu cepat sehingga menyebabkan terbatasnya waktu untuk melakukan evakuasi mandiri. Material longsor menimbun apa saja yang


87


berada di jalur longsoran.

a. Pra bencana

1) Mengurangi tingkat keterjalan lereng permukaan maupun air tanah. (Perhatikan fungsi drainase adalah untuk menjauhkan air dari lereng, menghindari air meresap ke dalam lereng atau menguras air ke dalam lereng ke luar lereng. Jadi drainase harus dijaga agar jangan sampai tersumbat atau meresapkan air ke dalam tanah).

2) Pembuatan bangunan penahan, jangkar (anchor) dan pilling.

3) Hindarkan daerah rawan bencana untuk pembangunan pemukiman dan fasilitas utama lainnya.

4) Terasering dengan sistem drainase yang tepat (drainase pada teras - teras dijaga jangan sampai menjadi jalan meresapkan air ke dalam tanah).

5) Penghijauan dengan tanaman yang sistem perakarannya dalam dan jarak tanam yang tepat (khusus untuk lereng curam, dengan kemiringan lebih dari 40 derajat atau sekitar 80% sebaiknya tanaman tidak terlalu rapat serta diseling-selingi dengan tanaman yang lebih pendek dan ringan, di bagian dasar ditanam rumput).

6) Mendirikan bangunan dengan fondasi yang kuat.

7) Melakukan pemadatan tanah di sekitar perumahan. Pengenalan daerah rawan longsor.

8) Pembuatan tanggul penahan untuk runtuhan batuan (rock fall).

9) Penutupan rekahan di atas lereng untuk mencegah air masuk secara cepat ke dalam tanah.

10) Pondasi tiang pancang sangat disarankan untuk menghindari bahaya liquefaction (infeksi cairan).

11) Utilitas yang ada di dalam tanah harus bersifat fleksibel.

12) Dalam beberapa kasus relokasi sangat disarankan. Menanami kawasan yang gersang dengan tanaman yang memiliki akar kuat, banyak dan dalam seperti nangka, durian, pete, kaliandra dan sebagainya.

13) Tidak mendirikan bangunan permanen di daerah tebing dan tanah yang tidak stabil (tanah gerak).

14) Membuat selokan yang kuat untuk mengalirkan air hujan.

15) Waspada ketika curah hujan tinggi.


88


16) Mengajak masyarakat untuk tidak menggunduli hutan dan menebang pohon sembarangan.

b. Saat terjadi Bencana

1) Selalu terjaga

Selalu terjaga dan waspada. Banyak kasus kematian dari tanah longsor diakibatkan karena korban sedang lelap tertidur. Ketika curah hujan semakin deras dan tanah semakin terasa ganjil, dapat memberlakukan sistem shift jaga malam.

2) Dengarkan suara-suara ganjil.

Dengarkan suara-suara ganjil seperti pohon retak atau batu-batu besar yang berjatuhan dan bergesekan. Jika mendengar sesuatu, langsung kabari yang lain.

3) Menjauh dari jalur longsoran secepat mungkin.

Jalur longsoran sangat berbahaya. Jalur longsoran membawa reruntuhan rumah, pohon, kendaraan, bahkan bebatuan besar. Menjauh dari jalur longsoran secepat mungkin.

4) Hindari lembah sungai dan daerah dataran rendah.

Lembah sungai dan daerah dataran rendah adalah tempat muara akhir dari hasil longsoran tanah. Menjaulah dari daerah tersebut.

c. Pasca Bencana

1) Hindari wilayah longsor karena kondisi tanah yang labil.

2) Apabila hujan turun setelah longsor terjadi, antisipasi longsor susulan.

3) Jauhi daerah longsoran.

Walaupun tanah longsor sudah selesai, bukan tidak mungkin jika longsoran kedua dan ketiga tidak akan terjadi. Karena itu, jauhi daerah longsoran dan tetap berada di tempat pengungsian.

4) Jauhi kabel yang terputus atau menggantung

Kabel yang terputus atau menggantung masih mengandung arus listrik yang aktif yang bisa mencelakakan.

5) Tindakan pasca longsor

a) Relokasi

Prinsip-prinsip relokasi pengungsi adalah


89


menjauhkan masyarakat dari bencana dan juga mempertimbangkan keinginan dari masyarakat luas yaitu tempat yang aman dari bencana.

Relokasi korban bencana adalah pilihan bukan kewajiban, dan dapat dimaknai sebagai pilihan terakhir yang dapat tempuh ketika daerah atau kawasan dimaksud tidak dapat digunakan atau berbahaya untuk beraktivitas. Namun pasca erupsi Merapi, relokasi seolah menjadi keharusan atau kewajiban yang harus ditempuh. Keharusan tersebut dicarikan daya pengabsah agar warga diwilayah yang ditentukan dapat direlokasi. Hukum menjadi alat legitimasi, dan alat rekayasa untuk mengosongkan wilayah yang ditentukan sebagai kawasan tertentu.

b) Rehabilitasi

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemulihan - rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana harus dilaksanakan dalam kerangka pengurangan risiko bencana yang akan datang. Mengingat bahwa ancaman bahaya bencana akan selalu ada maka sejak awal upaya-upaya mengurangi kerentanan fisik, sosial, dan ekonomi masyarakat harus dilakukan. Kegiatan antara lain meliputi:

(1) Melakukan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) berdasarkan analisis resiko bencana. Ini termasuk rencana struktur, pola ruang wilayah, dan penetapan kawasan dengan mempertimbangkan potensi resiko bencana yang telah ditetapkan lembaga berwenang.

(2) Melaksanakan kegiatan pelatihan dan bantuan modal usaha untuk mengurangi ketergantungan masyarakat kepada sumber mata pencarian yang tidak aman dan rawan bahaya.

(3) Meningkatkan kemampuan masyarakat pada pasca bencana untuk membangun kembali dan memperbaiki rumah, gedung dan bangunan sejenisnya yang memenuhi standar teknis tata bangunan (arsitektur) dengan mempertimbangkan potensi resiko bencana yang telah ditetapkan lembaga berwenang serta sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW). Hal ini dilakukan berdasarkan analisis resiko bencana, yang


90


antara lain meliputi rencana struktur dan pola ruang wilayah serta penetapan kawasan dengan mempertimbangkan potensi resiko bencana yang telah ditetapkan lembaga berwenang.

(4) Mengajak masyarakat pada pasca bencana untuk:

(a) Tidak membangun kembali rumah dan sejenisnya di tepi tebing, di kaki bukit, di lereng gunung berapi, di tepi sungai dan di pinggir pantai.

(b) Tidak menggantungkan kembali sumber mata pencariannya pada kegiatan yang tidak aman dan rawan bahaya, seperti: membuka lahan dengan cara membakar, menambang batu/ pasir dan bahan tambang lain, membuang sampah di sungai atau saluran air dan melakukan pembalakan/ penebangan liar.

c) Rekonstruksi

Penguatan bangunan-bangunan infrastruktur di daerah rawan longsor tidak menjadi pertimbangan utama untuk mitigasi kerusakan yang disebabkan oleh tanah longsor, karena kerentanan untuk bangunan-bangunan yang dibangun pada jalur tanah longsor hampir 100%.

Ada beberapa tindakan perlindungan dan perbaikan yang bisa ditambah untuk tempat-tempat hunian, antara lain:

(1) Perbaikan drainase tanah (menambah materi-materi yang bisa menyerap).

(2) Modifikasi lereng (pengurangan sudut lereng sebelum pem-bangunan).

(3) Vegetasi kembali lereng-lereng.

(4) Beton-beton yang menahan tembok mungkin bisa menstabilkan lokasi hunian.


91


6. Teknik Penanggulangan Bencana Kebakaran Bangunan Dan Kebakaran Hutan

a. Bencana Kebakaran Bangunan

1) Pengertian – pengertian yang terkait dengan Kebakaran bangunan.

a) Bangunan Gedung

Wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

b) Evakuasi

Pemindahan orang/penghuni dari satu tempat yang berbahaya ketempat yang lebih aman.

c) Keadaan darurat

Setiap peristiwa atau kejadian pada bangunan dan lingkungan sekelilingnya yang memaksa dilakukannya suatu tindakan segera. Dengan perkataan lain, keadaan darurat adalah suatu situasi yang terjadi mendadak dan tidak dikehendaki yang mengandung ancaman terhadap kehidupan, aset dan operasi perusahaan, serta lingkungan, dan oleh karena itu memerlukan tindakan segera untuk mengatasinya.

d) Pemilik bangunan gedung

Orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung

e) Pengguna bangunan gedung


92


Pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan

f) Proteksi aktif

Kemampuan peralatan dalam mendeteksi dan memadamkan kebakaran, pengendalian asap, dan sarana penyelamatan kebakaran.

g) Proteksi pasif

Kemampuan stabilitas struktur dan elemennya, konstruksi tahan api, kompartemenisasi dan pemisahan, serta proteksi pada bukaan yang ada untuk menahan dan membatasi kecepatan menjalarnya api dan asap kebakaran.

h) Rencana tindak darurat kebakaran

Suatu Rencana atau Plan yang memuat prosedur yang mengatur SIAPA harus berbuat APA pada saat terjadi keadaan darurat dalam satu bangunan gedung dalam hal ini kebakaran, dimana tiap bangunan akan berbeda bentuk RTDK nya sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing.

i) Orang dengan kemampuan mobilitas terbatas atau memiliki mobilitas terbatas/difabled

Seseorang dengan kelemahan fisik, mental atau mengalami gangguan pada bagian panca indera baik secara tetap atau sementara, yang membutuhkan bantuan saat evakuasi keadaan darurat.

2) Potensi bahaya dan lokasi yang perlu diperhatikan

Potensi bahaya didasarkan kepada kemungkinan ancaman bahaya dari suatu proses atau bahan yang digunakan. Dapat pula ditinjau dari segi kepentingan atas manusia atau objek yang harus dilindungi. Pada bangunan gedung potensi yang menimbulkan bahaya (kebakaran) yang perlu diperhatikan antara lain:

a) Ruang dapur restoran, termasuk tabung gas LPG.

b) Ruang komputer dan pemrosesan data,.

c) Gudang penyimpanan bahan.


93


d) Ruang mesin, genset dan ruang panel.

e) Basement dan lantai parkir,

f) Ruang penampungan sampah,

g) Lokasi lain yang perlu diperhatikan adalah ruang ruang fungsional, ruang rapat, koridor/jalan terusan, tangga kebakaran dan ruang kontrol.

3) Sistem proteksi kebakaran

Sistem proteksi kebakaran yang dapat dipergunakan meliputi :

a) Sistim deteksi dan alarm kebakaran

(1) Sistem deteksi kebakaran otomatis:

(a) Detektor asap/smoke detector

Alat ini akan mengaktifkan alarm apabila ada asap yang masuk ke alat.

(b) Detektor panas/heat detector

Alat ini akan mengaktifkan alarem apabila ada panas yang cukup mengaktifkan sensor.

(c) Sistem sprinkler

Alat ini akan mengaktifkan alarem, apabila ada panas yang dapat memecahkan sensor panasnya (lebih kurang 68O C atau 154O F) dan mengakibatkan alat menyemburkan air dan terjadi aliran air di instalasi yang mendorong katup Flow switch sebagai pemicu tanda alarm.

(2) Sistem deteksi kebakaran manual/alarm kebakaran:

(a) Setiap kotak (Box) Fire Hydrant yang ada selalu dilengkapi dengan Lampu darurat (Flash light emergency),

(b) Alarm Bell dan Manual Push Button (Break Glass).

(c) Flash Light (Visual Coverage), akan menyala apabila terjadi alarem.

(d) Alarm Bell (Audible Coverage), akan berbunyi apabila terjadi alarem.

(e) Break Glass (Manual Push Button), berupa kotak logam berwarna merah


94


yang pada kacanya tertulis Break Glass, yang akan mengaktifkan alarem apabila kacanya dipecahkan.

Apabila kaca salah satu kotak alarm tersebut dipecahkan, bel tanda bahaya kebakaran akan berbunyi. Panel pengontrol tanda bahaya kebakaran di ruang kontrol akan menunjukkan daerah kebakaran tersebut, dan satuan pengaman gedung/building security akan segera menyelidikinya.

Bel tanda bahaya kebakaran tersebut juga akan berbunyi apabila heat detector, smoke detector atau sprinkler bekerja.

b) Sistem pemadam kebakaran otomatis dan manual

(1) Sistem hydrant.

Untuk hydrant, di setiap box dilengkapi dengan hose rack dan nozzle serta selangnya.

(2) Sistem sprinkler.

Sprinkler dilengkapi dengan gate valve & flow switch terdapat di instalasi dalam ruang Air Handling Unit.

(3) Tabung alat pemadam api.

2 (dua) macam tabung alat pemadam api. Jenis halon, CO2 dan dry powder,

c) Sarana penyelamatan dan kelengkapannya

(1) Tangga darurat

Koridor tiap jalan keluar menuju tangga darurat dilengkapi dengan pintu darurat yang tahan api (lebih kurang 2 jam) dan panic bar sebagai pegangannya sehingga mudah dibuka dari sebelah dalam dan akan tetap mengunci kalau dibuka dari sebelah tangga (luar) untuk mencegah masuknya asap kedalam tangga darurat.

Tiap tangga darurat dilengkapi dengan kipas penekan/pendorong udara yang dipasang di atap (Top). Udara pendorong akan keluar melalui grill di setiap lantai yang terdapat di dinding tangga darurat dekat pintu darurat.

Rambu-rambu keluar (exit signs) ditiap lantai dilengkapi dengan tenaga baterai darurat


95


yang sewaktu-waktu diperlukan bila sumber tenaga utama padam.

(2) Lift

Pada saat keadaan darurat:

(a) Hanya lift service (barang) yang dapat digunakan sebagai lift kebakaran (Fire Lift), karena lift tersebut telah dirancang untuk keadaan darurat.

(b) Lift - lift lainnya, sama sekali tidak boleh digunakan, karena ada resiko tinggi akan macet saat kebakaran.

(3) Alat komunikasi (public address)

2 (dua) macam sarana komunikasi, sebagai berikut:

(a) Fire intercom system.

(b) Paging line system.

4) Pra Bencana

a) Tindakan pencegahan

Usaha pencegahan kebakaran seperti tersebut di bawah ini setiap saat harus diindahkan oleh semua penghuni gedung :

(1) Apabila meninggalkan kantor, teliti bahwa semua peralatan yang menggunakan listrik telah diputus hubungannya (komputer, mesin hitung, mesin stensil/foto copy, mesin tulis dan sebagainya).

(2) Pastikan bahwa tidak ada lagi puntung rokok atau tembakau yang masih membara tertinggal didalam kantor.

(3) Jangan menyimpan barang yang mudah terbakar di dalam kantor.

(4) Beritahu dengan segera kepada Pengelola Gedung Manager Teknik bila terdapat gangguan atau kerusakan pada instalasi listrik, plugs, kabel listrik dan sebagainya.

(5) Jangan membebani suatu titik sambungan listrik secara berlebihan dengan menggunakan adaptor/stekker kombinasi.

(6) Jangan masukkan kabel lepas ke dalam


96


wall socket, gunakanlah plug (stekker) yang semestinya,

(7) Jangan membiarkan perabotan kantor atau timbunan sampah di dalam atau dekat kantor anda dan sekali-kali jangan di tangga darurat atau koridor.

(8) Jangan membolehkan memasak makanan dalam lingkungan anda atau di tempat umum kecuali seperti di ruangan pantry.

Hal yang seharusnya dilakukan dan yang dilarang dalam pencegahan kebakaran

a) Hindarkan ruang kerja dari tumpukan benda-benda tak terpakai.

b) Laporkan mengenai kondisi kurang aman kepada atasan/supervisor anda.

c) Hati-hati bekerja dengan peralatan listrik.

d) Hati-hati dengan burner gas dan peralatan api lainnya.

e) Ekstra hati-hati bila bekerja dengan gas-gas dan cairan mudah terbakar.

f) Pelajari lokasi alat pemadam api dan cara penggunaannya,

g) Ketahui dimana lokasi eksit dan jalur ke luar,

h) Hindari tumpukan barang-barang yang tidak terpakai pada tangga.

i) Bersikap ceroboh dalam merokok dan menggunakan korek api.

j) Menutup jalan ke luar dengan peralatan atau barang tak berguna.

k) Merusak peralatan listrik, kabel dan sekring.

l) Membiarkan sampah menumpuk di tempat kerja.

m) Menaruh kain berminyak di lemari atau kabinet.

5) Saat Terjadi Bencana

a) Menutup wajah

(1) Saat terjadi kebakaran, sebaiknya segera menutup wajah dengan baju atau handuk basah, teman-teman.

(2) Baju atau handuk basah ini bisa membantu agar asap pekat kebakaran tidak terhirup hidung dan masuk ke paru-paru. Karena


97


asap pekat itu bisa menganggu pernapasan. Kemudian, bisa mencari jalan keluar dari ruangan.

b) Berjalan merunduk atau merangkak

(1) Saat keluar, bergerak dengan cara merangkak.

(2) Berjalan merunduk atau merangkak di lantai bisa membantu menghindari asap dan uap panas yang cepat naik memasuki seluruh ruangan.

(3) Berjalan merunduk atau merangkaklah dengan hati-hati dan hindari wilayah yang terkena api.

c) Berguling Jika pakaian terbakar

(1) Jika pakaian yang dikenakan terkena api, sebaiknya segera melepas pakaian itu.

(2) Apabila situasinya tidak memungkinkan, bisa memadamkan api yang menyambar pakaian dengan berguling-guling di lantai.

d) Fokus untuk menyelamatkan diri

(1) Jika terjadi kebakaran, fokus untuk menyelamatkan diri sendiri terlebih dahulu.

(2) Menyelamatkan barang berharga saat kebakaran terjadi bisa membahayakan diri. Ini akan memperlambat penyelamatan diri sendiri dan api akan semakin membesar.

(3) Sebaiknya yang pertama dicari saat terjadi kebakaran adalah celah untuk mengeluarkan diri dari ruangan.

e) Menghubungi pemadam kebakaran

Saat sudah berhasil menyelamatkan diri, sesegera mungkin minta pertolongan orang lain untuk menelepon petugas pemadam kebakaran.

6) Pasca Bencana

Setelah kebakaran berhasil dipadamkan oleh petugas damkar, jangan langsung masuk ke bangunan yang baru saja terbakar. Perhatikan beberapa hal berikut ini sebelum memutuskan masuk ke dalam bangunan.

a) Pertama, pastikan api telah padam sepenuhnya dan minta persetujuan petugas sebelum masuk ke dalam bangunan.

b) Kedua, tingkatkan kewaspadaan saat masuk ke


98


bangunan yang baru terbakar, sebab langit-langit atau dinding dapat runtuh sewaktu-waktu.

c) Ketiga, gunakan sepatu karet dan pelindung kepala ketika masuk ke bangunan yang baru terbakar. Terakhir, bantu tetangga yang membutuhkan pertolongan terlebih dahulu sebelum masuk mengamankan harta benda.

Selain hal-hal penting yang telah disebutkan di atas, perhatikan pula beberapa larangan berikut saat akan masuk ke bangunan yang baru saja terbakar.

a) Pertama, jangan menyalakan lampu atau peralatan elektronik yang berhubungan dengan aliran listrik.

b) Kedua, jangan menginjak genangan air karena ada kemungkinan air masih teraliri listrik.

c) Ketiga, saat malam hari jangan menggunakan api atau lilin untuk penerangan, sebaiknya gunakan lampu senter. Terakhir, jangan masuk bila masih terdapat bau gas atau zat kimia yang menyengat dari dalam bangunan.

b. Kebakaran Hutan

Kebakaran hutan adalah peristiwa dimana wilayah yang terdapat banyak pohon, semak, paku-pakuan, dan rumput mengalami perubahan bentuk yang disebabkan pembakaran yang besar-besaran. Kebakaran hutan menyebabkan hutan dilanda api sehingga membuat hutan lenyap dimakan api. Dampak yang disebabkan kebakaran hutan dapat berupa positif dan negatif tetapi dampak negatif melebihi dampak positif.

Penyebab terjadinya kebakaran hutan ada dua macam yaitu faktor alam dan faktor ulah manusia. Kebakaran hutan yang disebabkan oleh faktor alam bisa berupa kekeringan, musim panas yang berkepajangan, dan sambaran petir. Terjadinya angin yang kencang juga bisa menyebabkan kebakaran


99


hutan. Apabila dua batang pohon bergesekan karena tertiup angin kencang maka bisa menyulut api kecil yang menajadi besar.

Kebakaran hutan yang disebabkan oleh faktor ulah manusia yaitu pembakaran hutan secara sengaja untuk membuka lahan baru, membuang sembarangan putung rokok, dan membakar sampah di dekat hutan. Faktor ulah manusia sebagai penyebab kebakaran hutan melebihi dari pada faktor alam. Sebagai contoh 95 persen kebakaran hutan di Indonesia disebabkan oleh ulah manusia.

Akibat dari terjadinya kebakaran hutan memberikan dampak yang besar untuk lingkungan yaitu kabut asap, matinya pepohonan, binatang tidak mempunyai tempat tinggal, dan menjadi penyebab dari terjadinya banjir dan tanah longsor. Untuk mengurangi dampak dari kebakaran hutan marilah kita bersama-sama menjaga hutan.

1) Pra bencana

a) Memberikan peringatan. Masih banyak warga yang tinggal disekitar hutan yang masih belum mempunyai pengetahuan yang memadai tentang hutan dan menyebabkan kerusakan ekosistem yang fatal. Masih banyak warga yang membakar rumput

b) Saat musim kemarau yang disertai angin kencang. Sehingga penyebaran api akan mudah dan meluas. Sehingga memang perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat di sekitar hutan untuk tidak membakar rumput dan puing puing.

c) Melakukan aktivitas pembakaran minimal dengan jarak yang telah ditentukan Seperti diketahui, Jarak minimal yang harus diperhatikan untuk melakukan pembakaran terhadap sampah atau puing-puing adalah minimal 50 kaki dari bangunan dan 500 kaki dari hutan. Hal tersebut harus bisa diterapkan oleh warga yang ingin membakar rumput di area hutan.

d) Pastikan api sudah mati. Sebelum warga pergi meninggalkan tempat pembakaran, sangat disarankan untuk membersihkan area tersebut dari bahan bahan yang mudah terbakar.

e) Hindari membakar ketika cuaca berangin. Angin kencang menjadi faktor utama kebakaran hutan semakin meluas. Api akan semakin kencang dan besar dan tentu ini sangat berbahaya.

2) Saat terjadi bencana


100


a) Apabila tidak memiliki kepentingan, jangan keluar rumah.

b) Tinggal di dalam rumah. Tutup segala akses udara berasap yang bisa masuk ke dalam rumah dan jaga udara dalam ruangan sebersih mungkin.

c) Nyalakan Air Conditioner (AC) atau filtrasi udara. Jika tidak memiliki AC dan terlalu pengap untuk tinggal di dalam rumah, carilah perlindungan di pusat.

d) Segera periksa ke dokter bila memiliki gangguan jantung atau paru-paru.

e) Cukupi asupan air putih, buah dan makanan bergizi.

f) Lindungi lubang pernafasan dengan masker/kain setiap kali beraktivitas di luar ruangan. Gunakan masker N95 untuk perlindungan lebih baik. Cuci tangan dan wajah sesudah beraktivitas di luar ruangan. Bila api terus menjalar, segera laporkan kepada Posko Kebakaran atau pihak terkait.

3) Pasca Bencana

a) Rehabilitasi

Sebelum dilakukan tindakan rehabilitasi di lahan bekas terbakar perlu dilakukan survei untuk mengetahui hal-hal yang berpengaruh terhadap keberhasilan tindakan rehabilitasi (topografi, penutupan vegetasi, kondisi genangan, kondisi tanah gambut, potensi permudaan dan bahan tanaman serta potensi sumber daya manusia) dan eksplorasi hambatan-hambatan yang kemungkinan terjadi. Melalui survei ini dapat ditentukan tindakan silvikultur yang tepat.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan rehabilitasi di lahan gambut:

(1) Hindari tanaman eksotik.

(2) Sesuaikan sistem penanaman dengan kondisi lahan dan tanaman.

(3) Libatkan masyarakat

Mengingat kondisi rawa gambut yang khas, yaitu adanya genangan, maka untuk tanaman yang tidak tahan genangan seperti Meranti dan Ramin, sistem gundukan (mound system) merupakan salah satu alternatif yang dapat diterapkan. Sistem


101


gundukan ini dilakukan dengan cara membuat gundukan buatan dari tanah gambut disekitar titik tanam yang disekelingnya ditahan dengan kayu, atau bahan lainnya agar tidak longsor.

b) Upaya yuridikasi

Investigasi pasca kejadian kebakaran harus segera dilakukan untuk mengetahui siapa penyebab kejadian kebakaran, bagaimana prosesnya dan berapa besar kerugian yang diakibatkan dan selanjutnya melakukan upaya yuridikasi untuk menuntut si pelaku ke muka pengadilan. Dalam upaya yuridikasi ini perlu koordinasi yang terkait antara polisi, penyidik pegawai negeri sipil, LSM, dan para ahli. Para ahli kebakaran, tanah dan lingkungan dapat mendukung upaya penyidikan dalam pengumpulan bukti-bukti serta hasil-hasil analisa yang dapat mengungkapkan bahwa kebakaran yang terjadi berasal dari penggunaan api yang ceroboh atau kebakaran tersebut dilakukan secara sengaja untuk tujuan tertentu.

7. Teknik Penanggulangan Bencana Kecelakaan Transportasi (Darat, Laut Dan Udara).

a. Teknik Penanggulangan Bencana Kecelakaan Transportasi Darat

Kecelakaan (accident) adalah peristiwa hokum pengangkutan berupa kejadian atau musibah, yang tidak dikehendaki oleh pihak-pihak, terjadi sebelum, dalam waktu atau sesudah penyelenggaraan pengangkutan karena perbuatan manusia atau kerusakan alat pengangkutan sehingga menimbulkan kerugian material,


102


fisik, jiwa, atau hilangnya mata pencaharian bagi pihak penumpang, bukan penumpang, pemilik barang, atau pihak pengangkut. Kecelakaan transportasi adalah peristiwa atau kejadian pengoperasian sarana transportasi yang mengakibatkan kerusakan sarana transportasi, seperti korban jiwa dan / atau kerugian harta benda.

Di jalan raya, banyak ditemukan kesemrawutan lalu lintas. Prasarana lalu lintas yang belum memadai ditambah arogansi pengendara yang menimbulkan kegaduhan makin menambah potensi bencana transportasi di tanah air. Jalan raya masih menjadi pembunuh mematikan bagi pengendara. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecelakaan, yaitu :

1) Faktor Manusia

Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan. Hampir semua kejadian kecelakaan didahului dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan yang berlaku ataupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pula pura-pura tidak tahu.

2) Faktor Kendaraan

Faktor kendaraan yang paling sering adalah kelalaian perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan. Untuk mengurangi factor kendaraan perawatan dan perbaikan kendaraan diperlukan, di samping itu adanya kewajiban untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor secara regular.

3) Faktor Jalan dan Lainnya

Faktor jalan terkait dengan kecepatan rencana jalan, geometric jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan, ada tidaknya median jalan, jarak pandang dan kondisi permukaan jalan. Jalan yang rusak/berlobang sangat membahayakan pemakai jalan terutama bagi pemakai sepeda dan sepeda terbang.

4) Faktor Cuaca

Hari hujan juga memengaruhi unjuk kerja kendaraan seperti jarak pengereman menjadi lebih jauh, jalan menjadi lebih licin, jarak pandang juga terpengaruh karena penghapus kaca tidak bisa bekerja secara sempurna atau lebatnya hujan mengakibatkan jarak pandang menjadi lebih pendek. Asap dan kabut juga bisa mengganggu jarak pandang,


103


terutama di daerah pegunungan.

Itu sebabnya mengapa mitigasi bencana transportasi teramat penting untuk diedukasi kepada masyarakat luas. Mitigasi bencana transportasi sebelum peristiwa melalui pengetatan pengamanan dan perbaikan sarana prasarana transportasi setidaknya akan mengurangi angka korban.

1) Pra bencana

a) Melakukan edukasi kepada masyarakat agar lebih peka dan responsive terhadap kasus kecelakaan pada saat terjadi harus sesegera mungkin digalakkan agar masyarakat bisa menjadi savior bagi korban.

b) Membatasi jumlah penumpang.

c) Memberlakukan pelarangan siswa membawa kendaraan bermotor.

d) Melakukan perbaikan sarana prasarana lalu lintas.

e) Hati - hati dalam berkendara, baik di darat, laut maupun udara.

f) Cek kondisi mesin saat akan melakukan perjalanan, agar dapat terhindar dari kecelakaan transportasi yang disebabkan oleh kondisi mesin kendaraan yang tidak layak jalan.

g) Patuhi peraturan lalu lintas yang berlaku di jalan, baik di darat, laut maupun udara.

h) Jaga kondisi tubuh dan mental pengemudi agar dapat mengemudi dengan benar.

i) Persiapkan perjalanan sebaik mungkin, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan transportasi.


a) Pengemudi Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas, wajib:

(1) Menghentikan Kendaraan yang dikemudikannya.

(2) Memberikan pertolongan kepada korban.

(3) Melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat.

(4) Memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan.

Pengemudi Kendaraan Bermotor, yang karena keadaan memaksa tidak dapat melaksanakan


104


tindakan pada point di atas maka harus segera melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat.

b) Setiap orang yang mendengar, melihat, dan/atau mengetahui terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas wajib:

(1) Memberikan pertolongan kepada korban Kecelakaan Lalu Lintas.

(2) Melaporkan kecelakaan tersebut kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(3) Memberikan keterangan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3) Pasca Bencana

a) Evaluasi dan perbaikan sistem serta pengetatan regulasi

b) Keikutsertaan masyarakat sebagai laskar peduli transportasi agar dapat meminimalisir jumlah korban.

b. Teknik Penanggulangan Bencana Kecelakaan Transportasi Laut

1) Berbagai penyebab tejadinya musibah di atas kapal antara lain karena:

a) Kesalahan manusia (human error).

b) Kerusakan permesinan kapal.

c) Faktor eksternal dan internal, misalnya kejadian kebakaran dan tubrukan.

d) Faktor alam atau cuaca.


105


e) Gabungan dari seluruh penyebab tersebut.

2) Pada umumnya, musibah yang mungkin terjadi pada kapal adalah akibat:

a) Bertubrukan (collision) dengan kapal lain.

b) Kandas (stranded / grounded).

c) Tenggelam akibat cuaca buruk (bedweather).

d) Terbakar (fire).

e) Kerusakan mesin (engine black out/breakdown).

f) Kapal bersenggolan dengan kapal lainnya.

3) Pra Bencana

Kecelakaan kapal susah diprediksi dan dapat terjadi dimana saja. Oleh sebab itu untuk menghadapi musibah di tengah laut sebelum kapal meninggalkan pelabuhan, Kapal wajib melaksanakan persiapan-persiapan dan persyaratan sebagai berikut:

a) Mengikuti peraturan International Manajemen code (ISM code).

b) Pengetesan cara operasinya kemudi darurat, (emergency Rudder).

c) Pengecekan beroperasinya GPS (Global Potitioning System).

d) Cek kelaikan sekoci (David) penolong diturunkan dan dinaikan.

e) Cek Jangkar dan rantai jangkar dalam keadaan baik.

f) Persiapan penerimaan Pilot (pandu),dan menurunkan Pilot.

g) Cek smoke detector di anjungan untuk mengantisipasi kebakaran di palka-palka.

h) Sebelum berlayar Peta-peta mulai dari tempat tolak sampai ketempat tujuan sudah dikoreksi dan up date.

i) Pemeriksaan generator, tes running atau tidak.

j) Pengecek lampu-lampu jalan dan lampu-lampu darurat,

k) Mengetes darurat mesin Induk.

l) Hasil Internal audit dan Manajemen review.

m) Pengopersian Oil Water sparator (OWS).

n) Menengecek tutup palka dan peralatan bongkar


106


muat juga alat elektronik.


Persiapan penanganan kecelakaan adalah sebagai berikut :

a) Observasi

Observasi ini dimaksudkan untuk mengumpulkan dan mancatat informasi yang dapat dilihat dan berguna pada saat penanganan.

Sasaran yang perlu di observasikan adalah :

(1) Posisi / Lokasi Kapal.

(2) Kegiatan kapal.

(3) Jenis Kapal.

(4) Tanda-tanda di lambung Kapal.

(5) Kondisi Kapal.

(6) Bendera Kapal / Kebangsaan.

(7) Haluan dan kecepatan Kapal.

(8) Elektronik yang dimiliki.

(9) Jenis dan kondisi kelengkapan.

(10) Jumlah awak Kapal.

b) Tingkat Resiko dan ancaman

Semua penanganan dapat mengakibatkan resiko bagi awak Kapal penolong. Penentuan tingkat resiko dibuat untuk menentukan cara bertindak dalam mengantisipasi kemungkinan resiko yang akan terjadi. Beberapa hal yang menentukan tingkat resiko, meliputi :

(1) Konfigurasi Kapal yang mengalami kecelakaan.

(2) Kebangsaan awak Kapal yang mengalami kecelakaan.

(3) Reaksi awak Kapal terhadap kehadiran Kapal patroli Polri.

(4) Keadaan cuaca.

(5) Waktu ( siang/malam ).

c) Bunyikan alarm di Kapal penolong sebagai tanda adanya laka laut, maka komandan Kapal beserta ABK segera menuju Pos masing-masing yang telah ditentukan di atas kapal patroli Polri dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan


107


berpakaian dan perlengkapannya.

d) ABK Kapal penolong yang pertama kali melihat atau mengetahui adanya laka laut, segera berteriak “ KECELAKAAN LAUT” di posisi ( posisi laka tersebut terjadi atau dilihat ) secara berulang, kemudian menginformasikan kejadian tersebut kepada perwira jaga Kapal.

e) Kecepatan laju kapal penolong segera dikurangi dan haluan diarahkan kelokasi laka yang terjadi dan diusahakan posisi lokasi laka senantiasa pada posisi lambung dari kapal penolong.

f) Komandan kapal penolong menuju salah satu abk kapal untuk selalu mengawasi posisi laka.

g) Merapatkan kapal penolong ke lokasi laka dengan memperhatikan posisi yang aman bagi kapal patroli.

h) Olah gerak kapal penolong dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak menggangu korban yang sedang berusaha menyelamatkan diri.

i) Pada malam hari, lampu sorot kapal penolong seluruhnya dinyalakan dan diarahkan pada lokasi kecelakaan.

j) Dalam hal penangan terhadap korban melakukan tindakan tindakan antara lain:

(1) Bilamana ada korban yang jatuh kelaut usahakan dalam melempar pelampung ke arah korban yang jatuh kelaut harus memperhatikan arus laut, agar korban dapat menjangkau pelampung.

(2) Anggota Tim Penolog agar diterjunkan kelaut dengan maksud memberikan pertolongan harus sudah memakai baju penyelamat (life jacket) atau alat pengamanlainnya.

(3) Dalam hal penangan korban luka berat dan luka ringan diusahakan diberikan tempat yang terbuka dan/atau terdapat sirkulasi udara diatas kapal.

(4) Segera memberikan tindakan pertama terhadap korban dengan mempergunakan alat kesehatan yang berada diatas kapal penolong sebelum mendapatkan perawatan yang intensif dari pihak rumah sakit.


108


5) Pasca Bencana

Proses tata laksana pasca terjadi bencana diatur serta dilaksanakan oleh KNKT.

c. Teknik Penanggulangan Bencana Kecelakaan Transportasi Udara

Bepergian menggunakan pesawat terbang saat ini adalah sebuah keniscayaan. Apalagi kita tinggal disebuah Negara kepulauan yang dipisahkan oleh lautan sehingga sarana transportasi udara adalah salah satu solusi jitu untuk berpindah dari satu kota ke kota lain.

1) Pra bencana

Pemeriksaan perawatan pesawat adalah inspeksi periodik yang harus dilakukan pada seluruh pesawat terbang sipil/komersial setelah batas waktu atau penggunaan yang telah ditentukan sebelumnya.

Pesawat terbang militer umumnya juga melakukan program perawatan tertentu yang serupa dengan yang dilakukan oleh operator penerbangan sipil. Maskapai penerbangan dan operator komersial lainnya yang memiliki pesawat besar atau bertenaga turbin mengikuti program inspeksi berkelanjutan yang disetujui oleh Federal Aviation Administration (FAA) di Amerika Serikat, atau oleh otoritas penerbangan sipil lainnya seperti Direktorat Jenderal Perhubungan Udara di Indonesia atau European Aviation Safety Agency (EASA).

Di bawah pengawasan setiap otoritas penerbangan sipil, setiap operator harus menyiapkan Dokumen Perencanaan Perawatan dan disetujui menjadi Continuous Airworthiness Maintenance Program (CAMP) sebagai acuan perawatan pesawat oleh operator. CAMP meliputi inspeksi rutin dan detail. Maskapai dan otoritas penerbangan sipil umumnya menjelaskan ispeksi detail sebagai "check", biasanya dengan nama sebagai berikut: A check, B check, C check, atau D check. A dan B check merupakan pemeriksaan yang lebih ringan, sedangkan C dan D


109


dianggap sebagai pemeriksaan yang lebih berat.

a) A check

Pemeriksaan ini dilakukan setiap 400 - 600 jam terbang atau 200 - 300 pergerakan (lepas landas dan mendarat dianggap sebagai satu pergerakan pesawat), tergantung jenis pesawatnya.

Pemeriksaan ini membutuhkan sekitar 150 - 180 jam kerja dan umumnya dilakukan di hangar sedikitnya selama 10 jam. Pelaksanaan sebenarnya bergantung dengan jenis pesawat, jumlah pergerakan, atau jumlah jam terbang setelah pemeriksaan terakhir. Pemeriksaan dapat ditunda oleh maskapai apabila beberapa kondisi yang ditentukan sebelumnya terpenuhi.

b) B check

Pemeriksaan ini dilakukan setiap 6-8 bulan. Pemeriksaan membutuhkan 160 - 180 jam kerja, bergantung pada jenis pesawat, dan umumnya selesai dalam waktu 1 - 3 hari di hangar.

Pemberlakuan jadwal yang sama bisa dilakukan kepada A dan B check. Selain itu, B check juga bisa digabungkan dalam A check yang berkelanjutan, seperti: pemeriksaan A1 hingga A10 menyelesaikan seluruh item B check.

c) C check

Pemeriksaan ini dilakukan kira-kira setiap 20 - 24 bulan atau pada jumlah jam terbang tertentu seperti yang ditetapkan oleh pembuat pesawat. pemeriksaan perawatan ini jauh lebih luas dibandingkan B check, mengharuskan sebagian besar komponen pesawat untuk diperiksa.

Pemeriksaan ini membuat pesawat tidak bisa terbang hingga penyelesaiannya. karena pesawat dilarang meninggalkan tempat pemeriksaan sebelum selesai. Pemeriksaan ini juga membutuhkan tempat yang lebih luas dibandingkan A dan B check. Pemeriksaan ini umumnya dilakukan di hangar tembat basis perawatan berada.

Waktu yang dibutukan untuk pemeriksaan ini antara 1 -2 minggu dan membutuhkan tenaga hingga 6000 jam kerja. Jadwal pemeriksaan tergantuk pada banyaknya faktor dan komponen yang diperiksa, dan bergantung pada jenis


110


pesawat.

d) D check

Pemeriksaan ini merupakan yang paling luas dan paling berat bagi sebuah pesawat. Pemeriksaan ini dilakukan kira-kira setiap enam tahun.

Pemeriksaan ini membuat hampir semua bagian pesawat dibongkr untuk inspeksi dan diteliti. Bahkan cat harus benar-benar dikelupas untuk inspeksi lebih lanjut pada bagian dinding lambung. Pemeriksaan ini membutuhkan hingga 50000 jam kerja dan 2 bulan untuk selesai, tergantung jenis pesawat dan jumlah personil yang terlibat.

Pemeriksaan ini juga membutuhkan tempat yang paling luas sehingga harus dilakukan di basis perawatan yang tepat. Sulitnya persyaratan dan besarnya usaha yang dibutuhkan membuat pemeriksaan ini menjadi yang paling mahal, dengan biaya penyelenggaraan sekali D check menghabiskan dana hingga puluhan miliar rupiah.

Karena kondisi dan biaya pemeriksaan ini, sebagian besar maskapai terutama yang memiliki armada besar harus merencanakan D check bagi pesawatnya setahun sebelumnya. Sering kali pesawat yang lebih tua pada beberapa maskapai tertentu akan disimpan atau dibesituakan sebelum mencapai D check berikutnya, karena besarnya biaya bila dibandingkan dengan nilai pesawat.

Rata-rata, sebuah pesawat komersial akan menjalani tiga D check sebelum dimusnahkan. Banyak bengkel perawatan, perbaikan, dan pembongkaran menyatakan sulit memperoleh D check yang menguntungkan di beberapa negara tertentu, sehingga hanya sedikit bengkel yang bisa melakukannya.

Karena waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan, banyak maskapai menggunakan kesempatan pemeriksaan ini untuk juga melakukan modifikasi kabin yang cukup besar di pesawat, yang juga membutuhkan waktu banyak sebelum boleh diterbangkan. Hal ini juga meliputi penggantian kursi, sistem hiburan, dan karpet.

2) Saat terjadi bencana

a) Pertama, dengarkan baik-baik petunjuk keselamatan yang diperagakan awak pesawat dan ingat untuk membaca kartu keselamatan. Poin ini


111


seringkali dianggap remeh oleh penumpang padahal sangat membantu dalam upaya penyelamatan.

Harus mengingat pintu keluar terdekat, termasuk jarak dari baris tempat duduk ke pintu keluar. Kemampuan mengingat ini diperlukan karena Anda dapat terjebak dalam keadaan gelap atau asap tebal di dalam pesawat. Info penyelamatan ketika terjadi kecelakaan udara penting diketahui sebagai dasar bertahan hidup.

b) Kedua, beberapa penelitian secara implisit juga mendorong penumpang memilih kursi deretan belakang supaya lebih aman. “Mereka yang duduk enam baris dari pintu keluar, lebih kecil kemungkinannya untuk bertahan hidup,” ungkap hasil studi Universitas Greenwich, seperti ditulis Telegraph.

Majalah Popular Mechanics juga menganalisis kecelakaan udara setelah tahun 1971 hingga tahun 2007. Ulasan media ini menyimpulkan kursi belakang yang berada di belakang sayap merupakan tempat paling aman. Penumpang yang duduk di sana memiliki tingkat ketahanan hidup sebesar 69 persen, dibandingkan 56 persen penumpang di kursi atas sayap dan 49 persen penumpang bagian depan.

c) Ketiga, tempatkan tubuh serendah mungkin (posisi brace) untuk mengurangi efek benturan dan risiko terhirup asap. Posisikan kaki di belakang lutut, letakkan tas tangan di bawah kursi depan, dan pergunakan sebagai pelindung tambahan kepala. Singkirkan benda-benda berbahaya di sekitar seperti pensil, pulpen, atau gigi palsu. Pertahankan posisi ini sampai pesawat berhenti.

d) Keempat, kenakan sabuk pengaman dengan benar dan pelajari cara melepasnya di saat yang tepat. Pada saat panik, orang cenderung bingung melepas sabuk pengaman.

e) Kelima, jika terjebak dalam kondisi berasap, sebisa mungkin cari penutup hidung, basahi dulu dengan air, atau urine. Asap dapat menyebabkan kesadaran hilang, sehingga perlu mengurangi kadar hirupan asap menggunakan kain basah. Lalu ingatlah untuk meninggalkan barang karena benda-benda tersebut akan membatasi gerak penyelamatan.


112


f) Terakhir, meski sulit, usahakan tetap tenang, mendengarkan, dan mengikuti instruksi awak pesawat pesawat. Pilot dilatih untuk mengatasi prosedur darurat. Mereka akan memberikan informasi keputusan kepada Air Traffic Services (pelayanan lalu lintas udara) yang sedang berjalan. Ketika kondisi sudah genting mereka dapat menggunakan Frequency Emergency 121.50. Semua lalu lintas pesawat dapat mendengarkan informasi yang disampaikan pilot.

Namun, apabila awak pesawat ikut panik atau tertegun saat harus memandu, maka penumpang diperbolehkan membuat keputusan penyelamatan mandiri. Periode emas untuk menyelamatkan diri hanya berlangsung sekitar dua menit.

3) Pasca Bencana

Proses tata laksana pasca terjadi bencana diatur serta dilaksanakan oleh KNKT.

8. Teknik Penanggulangan Bencana Wabah Penyakit

a. Pra Bencana

Secara lebih rinci upaya pengurangan bencananya antara lain:

1) Menyiapkan masyarakat secara luas termasuk aparat pemerintah khususnya di jajaran kesehatan dan lintas sektor terkait untuk memahami risiko bila wabah terjadi serta bagaimana cara-cara menghadapinya bila suatu wabah terjadi melalui kegiatan sosialisasi yang berkesinambungan.

2) Menyiapkan produk hukum yang memadai untuk


113


mendukung upaya-upaya pencegahan, respon cepat serta penanganan bila wabah terjadi.

3) Menyiapkan infrastruktur untuk upaya penanganan seperti sumberdaya manusia yang profesional, sarana pelayanan kesehatan, sarana komunikasi, transportasi, logistik serta pembiayaan operasional.

4) Upaya penguatan surveilans epidemiologi untuk identifikasi faktor risiko dan menentukan strategi intervensi dan penanganan maupun respon dini di semua jajaran.


Sebelum pandemi COVID-19, Indonesia telah menghadapi wabah penyakit lain. Kenyataan ini menjadi angin segar di tengah semakin bertambahnya kasus positif Covid-19.

Dengan keberhasilan Indonesia menghadapi wabah terdahulu, harapannya, pandemi Covid-19 juga bisa teratasi dengan baik. Yang diperlukan adalah kerjasama apik antara pemerintah dan masyarakat.

Berikut ini beberapa penyakit yang pernah mewabah di Indonesia dan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasinya :

1) Cacar

Berasal dari “Isle de France”, pada tahun 1804 masuk ke Batavia. Pengembangan vaksinasi cacar telah dilakukan sejak tahun 1811 dan disempurnakan pada tahun 1926 oleh Dr. L. Otten. Tahun 1948, wabah cacar kembali melanda Indonesia. Upaya pencegahan penyakit terus dilakukan dengan pencacaran massal. Akhirnya pada tahun 1972, pemerintah Indonesia berhasil membasmi penyakit ini dan oleh WHO dinyatakan bebas cacar pada tahun 1974.

2) Malaria

Laveran pada tahun 1882 menemukan Plasmodium malariae sebagai penyakit malaria, dengan penularan melalui nyamuk. Upaya pemberantasan malaria sudah mulai dilakukan sejak tahun 1911 dengan pemantauan jenis nyamuk dan jentik, pencegahan berkembangnya jentik di sarang-sarang, pembunuhan nyamuk dewasa dengan asap, obat nyamuk, penggunaan kelambu/kasa nyamuk, serta pencegahan kontak antara manusia dan nyamuk.

Hingga saat ini malaria (terutama di wilayah endemis) menjadi momok bagi masyarakat sehingga upaya


114


pencegahan perlu terus dilakukan.

3) Demam berdarah (DBD)

Demam berdarah banyak ditemukan di Indonesia dan di Asia Tenggara. Banyak dilaporkan kejadian epidemi penyakit ini, namun kasus pandemi terjadi pada 1998 dengan lebih dari 1,2 juta kasus yang dilaporkan ke WHO. Pada saat itu, setiap tahunnya terjadi 72.133 kasus dan 1.414 kematian dengan angka rata-rata kematian 2 persen.

Sama seperti malaria, demam berdarah juga masih menjadi momok bagi masyarakat, terutama di wilayah endemis. Maka itu, masyarakat perlu rutin melakukan pencegahan demam berdarah dengan 3M+, diantaranya:

a) Menaburkan bubuk larvasida pada tempat penampungan air.

b) Menggunakan obat nyamuk/obat anti nyamuk.

c) Menggunakan kelambu saat tidur.

d) Memelihara ikan pemangsa jentik nyamuk.

e) Menanam tanaman pengusir nyamuk.

f) Mengatur cahaya dan ventilasi dalam rumah.

g) Menghindari kebiasaan menggantung pakaian di dalam rumah.

4) Sampar (penyakit pes)

Kasus pertama terjadi di Malang pada Maret 1911 dan meluas ke daerah lain. Jalur penyebaran diduga melalui kapal yang mengangkut beras dan di atas kapal juga berkeliaran tikus-tikus yang terjangkit penyakit pes. Selama kurang lebih 40 tahun, penyakit ini telah menyerang 240 ribu orang di Pulau Jawa. Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit dilakukan dalam berbagai cara, termasuk vaksinasi dan “DDT Spraying”. Sejak tahun 1961, tidak ditemukan lagi kasus ini.

5) Penyakit kolera

Kolera mulai dikenal tahun 1821, saat itu sifatnya belum dikenali, tetapi vaksinasi massal dan penyuluhan kebersihan selalu diadakan saat wabah terjadi. Meskipun telah ditemukan vaksin, penyakit ini masih terus berjangkit di Indonesia hingga tahun 2003 dengan kejadian wabah terakhir pada tahun 1927 di Tanjung Priok.


115


6) Flu burung

Flu burung disebabkan oleh virus influenza tipe A (Varian H5N1). Laporan di Indonesia terjadi pertama kali pada Agustus 2003. Jalur transmisi melalui unggas ke unggas, unggas ke manusia, maupun melalui udara yang tercemar virus H5N1. Untuk mengatasi dampak akibat flu burung, Departemen Kesehatan Indonesia telah mengambil beberapa tindakan mulai dari investigasi para pekerja, penjual dan penjamah produk ayam pada beberapa daerah di Indonesia hingga meningkatkan upaya penyuluhan kesehatan masyarakat agar tetap waspada dan tidak panik.

7) SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome)

Kasus ini pada awalnya berasal dari Guangdong pada November 2002, April 2003, diketahui penyebabnya adalah corona virus. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Departemen Kesehatan saat itu dengan mengupayakan public awareness, pemantauan kasus secara epidemiologi berdasarkan informasi masyarakat, menyiapkan rumah sakit baik sarana maupun prasarana, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas. Di Indonesia, sejak 17 Maret – 10 April 2003, 24 orang dicurigai mengidap penyakit SARS. Dari jumlah tersebut, satu orang dinyatakan kasus, delapan orang dalam tahap observasi, dan sisanya dinyatakan negatif.

8) Spanish flu

Pandemi ini terjadi pada tahun 1918 – 1920, asal terjadinya pandemi ini tidak diketahui, namun menurut catatan sejarah, virus H1N1 sebagai penyebabnya masuk ke Indonesia pertama kali dibawa oleh seorang penumpang kapal dari Malaysia dan Singapura dan menyebar lewat Sumatera Utara.

Di Indonesia sendiri, diperkirakan angka kematian mencapai 1,5 juta kasus. Namun, dengan adanya perhitungan yang baru, diperkirakan terdapat peningkatan angka kasus kematian menjadi 4,26 – 4,37 juta hanya di pulau Jawa. Kurangnya sarana dan prasarana kesehatan, serta fokus yang terpecah terhadap penyakit lainnya juga menjadi masalah pada saat itu.

9) Flu babi (swine flu)

Terjadi pada tahun 2009, flu babi ditemukan pertama kali di Amerika Serikat dan disebabkan oleh virus influenza H1N1 jenis baru. Sehingga hal ini membuat


116


vaksin influenza musiman A dan B yang tersedia tidak bermanfaat, dan untuk mencegah penyebaran virus baru ini diperlukan vaksin influenza A baru.

Selain berbagai pandemi yang pernah terjadi di Indonesia, penyakit-penyakit lain yang pernah menjadi wabah/endemi di negara Indonesia adalah HIV/AIDS, difteri, campak, tetanus, rabies, leptospirosis, tuberkulosis, polio, dan berbagai penyakit lainnya.

10) Virus Corona (Covid-19)

Korona virus atau corona virus (istilah populernya: virus korona, atau virus Corona ) adalah sekumpulan virus dari subfamili Orthocorona virinae dalam keluarga Corona viridae dan ordo Nidovirales. Kelompok virus ini yang dapat menyebabkan penyakit pada burung dan mamalia (termasuk manusia).

Pada manusia, korona virus menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang umumnya ringan, seperti pilek, meskipun beberapa bentuk penyakit seperti SARS, MERS, dan Covid-19 sifatnya lebih mematikan. Manifestasi klinis yang muncul cukup beragam pada spesies lain: pada ayam, korona virus menyebabkan penyakit saluran pernapasan atas, sedangkan pada sapi dan babi menyebabkan diare. Belum ada vaksin atau obat antivirus untuk mencegah atau mengobati infeksi korona virus pada manusia.

c. Pasca Bencana

Kebijakan di bidang kesehatan, antara lain:

1) Penanggung jawab kesehatan dalam penanganan bencana di tingkat Pusat adalah Menteri Kesehatan.

2) Penanggung jawab kesehatan dalam penangangan bencana di tingkat Provinsi adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.

Kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan bantuan, antara lain:

1) Penerimaan bantuan baik dari masyarakat umum, masyarakat internasional, instansi pemerintah, pemerintahan negara sahabat, lembaga swadaya masyarakat dalam dan luar negeri serta organisasi non pemerintah (NGO).

2) Penyimpanan bantuan sebelum disalurkan, penilaian bantuan, konversi bantuan dan eliminasi nilai bantuan.

3) Penyaluran bantuan dari donor kepada masyarakat


117


korban bencana harus sesuai dengan sasaran.

9. Teknik Penanggulangan Bencana Kerusuhan Sosial.

Kerusuhan atau Konflik Sosial adalah suatu kondisi dimana terjadi huru-hara/kerusuhan atau perang atau keadaan yang tidak aman di suatu daerah tertentu yang melibatkan lapisan masyarakat, golongan, suku, ataupun organisasi tertentu.

Indonesia sebagai negara kesatuan pada dasarnya dapat mengandung potensi kerawanan akibat keanekaragaman suku bangsa, bahasa, agama, ras dan etnis golongan, hal tersebut merupakan faktor yang berpengaruh terhadap potensi timbulnya konflik. Dengan semakin marak dan meluasnya konflik akhir-akhir ini, merupakan suatu pertanda menurunnya rasa nasionalisme di dalam masyarakat.

Kondisi seperti ini dapat terlihat dengan meningkatnya konflik yang bernuansa SARA, serta munculya gerakan-gerakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI akibat dari ketidakpuasan dan perbedaan kepentingan. Apabila kondisi ini tidak dikelola dengan baik akhirnya akan berdampak pada disintegrasi bangsa. Permasalahan ini sangat kompleks sebagai akibat akumulasi permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan yang saling tumpang tindih, apabila tidak cepat dilakukan tindakan-tindakan bijaksana untuk menanggulangi sampai pada akar permasalahannya maka akan menjadi problem yang berkepanjangan.

Kekhawatiran tentang perpecahan (disintegrasi) bangsa di tanah air dewasa ini yang dapat digambarkan sebagai penuh konflik dan pertikaian, gelombang reformasi yang tengah berjalan menimbulkan berbagai kecenderungan dan realitas baru. Segala hal yang terkait dengan Orde Baru termasuk format politik dan paradigmanya dihujat dan dibongkar. Bermunculan pula aliansi ideologi dan politik yang ditandai dengan menjamurnya partai-partai politik baru. Seiring dengan itu lahir sejumlah tuntutan


118


daerah-daerah diluar Jawa agar mendapatkan otonomi yang lebih luas atau merdeka yang dengan sendirinya makin menambah problem, manakala diwarnai terjadinya konflik dan benturan antar etnik dengan segala permasalahannya.

Penyebab timbulnya disintegrasi bangsa juga dapat terjadi karena perlakuan yang tidak adil dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah khususnya pada daerah-daerah yang memiliki potensi sumber daya/kekayaan alamnya berlimpah/ berlebih, sehingga daerah tersebut mampu menyelenggarakan pemerintahan sendiri dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi.Sebelumnya

Selain itu disintegrasi bangsa juga dipengaruhi oleh perkembangan politik dewasa ini. Dalam kehidupan politik sangat terasa adanya pengaruh dari statemen politik para elit maupun pimpinan nasional, yang sering mempengaruhi sendi-sendi kehidupan bangsa, sebagai akibat masih kentalnya bentuk-bentuk primodialisme sempit dari kelompok, golongan, kedaerahan bahkan agama. Hal ini menunjukkan bahwa para elit politik secara sadar maupun tidak sadar telah memprovokasi masyarakat. Keterbatasan tingkat intelektual sebagian besar masyarakat Indonesia sangat mudah terpengaruh oleh ucapan-ucapan para elitnya sehingga dengan mudah terpicu untuk bertindak yang menjurus ke arah terjadinya kerusuhan maupun konflik antar kelompok atau golongan.

a. Pra Bencana

Adapun kebijakan yang diperlukan guna memperkukuh upaya integrasi nasional adalah sebagai berikut :

1) Membangun dan menghidupkan terus komitmen, kesadaran dan kehendak untuk bersatu.

2) Menciptakan kondisi yang mendukung komitmen, kesadaran dan kehendak untuk bersatu dan membiasakan diri untuk selalu membangun konsensus.

3) Membangun kelembagaan (Pranata) yang berakarkan nilai dan norma yang menyuburkan persatuan dan kesatuan bangsa.

4) Merumuskan kebijakan dan regulasi yang konkret, tegas dan tepat dalam aspek kehidupan dan pembangunan bangsa, yang mencerminkan keadilan bagi semua pihak, semua wilayah.

5) Upaya bersama dan pembinaan integrasi nasional memerlukan kepemimpinan yang arif dan efektif.


1) Pastikan berada di daerah aman

Entah itu kunjungan ke suatu daerah yang sering


119


menimbulkan banyak kegaduhan untuk bepergian semata, atau di daerah tempat tinggal memang ada di area tersebut ada baiknya apabila sudah mengenal seluk beluk daerah tersebut sehingga tahu kemana mesti berlindung ketika kericuhan terjadi.

Apabila daerah tersebut termasuk daerah yang masih awam, selalu bawa map lokal untuk membantu menavigasikan arah jalan.

2) Selalu waspada akan lingkungan sekitar

a) Selalu pastikan bahwa tahu perkembangan berita ter-update tentang daerah tempat tinggal atau tempat bepergian.

b) Apabila mendengar adanya aksi demo yang sedang berlangsung, hindari daerah tersebut dan pilihlah jalur akomodasi yang berbeda dengan biasanya.

c) Hindari tempat-tempat dimana kumpulan polisi dan masa sedang berkumpul.

3) Pastikan terlihat netral

a) Jika tidak sengaja terjebak di antara kerusuhan demonstrasi, usahakan terlihat senetral-netralnya.

b) Jangan membuat diri sendiri terlihat seperti salah satu demonstran.

c) Jauhi kumpulan demonstran dengan cara berjalan ke arah tempat yang tidak ramai.

4) Jangan panik dan tergesa

a) Saat sedang berlindung, usahakan untuk bisa mengontrol emosi dan ekspresi diri sendiri.

b) Jangan terlihat tergesa-gesa karena hal tersebut akan memancing tingkah agresi dan perhatian dari sebuah pihak yang tidak diinginkan.

c) Tunjukkan sikap tenang, netral, dan tidak mau terlibat dalam kerusuhan tersebut dengan jalan perlahan-lahan saat menghindari kumpulan orang-orang yang sudah rusuh.

5) Jauhi tempat berkaca atau sumber api

a) Ketika sedang berlindung dari aksi demo yang rusuh, jauhi tempat-tempat yang kelihatannya mudah ambruk seperti bangunan-bangunan berkaca, karena akan lebih mudah terluka di tempat ini dibandingkan dengan kerumunan besar karena jumlah barang yang berterbangan ke


120


segala arah.

b) Jauhi juga tempat-tempat yang dapat terbakar dengan mudah seperti bangunan yang didominasi oleh material kayu.

6) Jangan Melawan

a) Tanpa bisa kita pungkiri, saat kerusuhan sedang terjadi, tingkat amarah seseorang terkadang dapat membuat mereka bertindak tidak sewajarnya.

b) Jika keadaan sudah semakin parah, kamu tergiring ke dalam kumpulan masa yang ditahan oleh pihak polisi, jangan melawan.

c) Tingkah yang agresif tidak akan berujung baik apabila dilawan dengan amarah.

7) Tetap Tenang

a) Membalas perlakuan seseorang yang sedang ricuh dengan amarah tidak akan menyelesaikan masalah karena akan memancing lebih banyak emosi.

b) Tarik napas dan cobalah untuk tenang.

c) Ikuti jalur masa ketika gerombolan memang sudah tidak bisa ditembus lagi, dan setelah melihat celah untuk kamu berjalan keluar dari kerumunan, lakukanlah dengan segera.

8) Ketika kerusuhan aksi demo terjadi dan tidak sengaja terjebak di tengah-tengah keramaian tersebut, cari tempat aman dan tutupi kepala sampai leher dengan keadaan tertelungkup. Dengan begini dapat melindungi wajah dan bagian depan leher yang sangat akan fatal bila terluka.

9) Jika terbawa arus masa, buat sedikit ruang di antara diri sendiri dengan menggenggam pergelangan tangan dan bentangkan sikut ke arah samping. Ini akan memberikan sedikit ruang untuk bernapas.

10) Ketika tidak sengaja terdorong massa dan terjatuh, bungkukkan badan dan bergulinglah ke arah yang aman. Tutupi bagian kepala sampai leher sambil berjongkok sampai masa selesai lewat. Ingat, jangan melawan.

11) Ketika tindakan penembakan sudah terdengar, berlututlah dan letakkan kedua tangan dibelakang kepala seakan-akan sudah menyerah. Apabila keadaan semakin parah, jatuhkan badanmu dengan keadaan tertelungkup dan tutupi kepala sampai leher


121


menggunakan tas atau barang yang ada.

Saat Terjebak dalam Mobil

1) Matikan mesin dan segeralah berlindung dibalik jok atau ke dalam area peristirahatan kaki.

2) Jika masa kumpulan kegaduhan masih jauh namun terlihat mendekat, mundurkan mobil atau belok ke arah berlawanan secara perlahan. Ingat, jangan memancing perhatian.

3) Jika tidak bisa menghindari kericuhan, parkirkan mobil, lalu tinggalkan saja di sisi jalan. Tindakan keji membakar mobil sudah tidak asing lagi terjadi saat kericuhan. Pikirkan keselamatan dibandingkan dengan keadaan kendaraan.

c. Pasca Bencana

Adapun strategi yang digunakan dalam penanggulangan disintegrasi bangsa antara lain :

1) Menanamkan nilai-nilai Pancasila, jiwa sebangsa dan setanah air dan rasa persaudaraan, agar tercipta kekuatan dan kebersamaan di kalangan rakyat Indonesia.

2) Menghilangkan kesempatan untuk berkembangnya primodialisme sempit pada setiap kebijaksanaan dan kegiatan, agar tidak terjadi KKN.

3) Meningkatkan ketahanan rakyat dalam menghadapi usaha-usaha pemecahbelahan dari anasir luar dan kaki tangannya.

4) Penyebaran dan pemasyarakatan wawasan kebangsaan dan implementasi butir-butir Pancasila, dalam rangka melestarikan dan menanamkan kesetiaan kepada ideologi bangsa.

5) Menumpas setiap gerakan separatis secara tegas dan tidak kenal kompromi.

6) Membentuk satuan sukarela yang terdiri dari unsur masyarakat, TNI dan Polri dalam memerangi separatis.

7) Melarang, dengan melengkapi dasar dan aturan hukum setiap usaha untuk menggunakan kekuatan massa.

Untuk mendukung terciptanya keberhasilan suatu kebijaksanaan dan strategi pertahanan disarankan :

1) Penyelesaian konflik vertikal yang bernuansa separatisme bersenjata harus diselesaikan dengan


122


pendekatan militer terbatas dan professional guna menghindari korban dikalangan masyarakat dengan memperhatikan aspek ekonomi dan sosial budaya serta keadilan yang bersandar pada penegakan hukum.

2) Penyelesaian konflik horizontal yang bernuansa SARA diatasi melalui pendekatan hukum dan HAM.

3) Penyelesaian konflik akibat peranan otonomi daerah yang menguatkan faktor perbedaan, disarankan kepemimpinan daerah harus mampu meredam dan memberlakukan reward and punishment dari strata pimpinan diatasnya.

4) Guna mengantisipasi segala kegiatan separatisme ataupun kegiatan yang berdampak disintegrasi bangsa perlu dibangun dan ditingkatkan institusi inteligen yang handal.


123


POKOK BAHASAN II

PERAN POLRI DALAM PENANGANAN BENCANA

Peran Polri dalam penanganan bencana sesuai dengan peraturan Kapolri nomor 17 Tahun 2009, yaitu :

1. Tujuan Penanggulangan Bencana

a. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana.

b. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

c. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

d. Menghargai budaya lokal.

e. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta.

f. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan dan menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Hak dan Kewajiban Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana

a. Setiap orang berhak:

1) Mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana.

2) Mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

3) Mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana.

4) Berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial.

5) Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya.

6) Melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.

7) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

8) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian


124


karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

b. Kewajiban Masyarakat (UU no 24/2007 Pasal 27)

Setiap orang berkewajiban:

1) Menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

2) Melakukan kegiatan penanggulangan bencana.

3) Memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.

3. Organisasi Sistim Komando Pengendalian Lapangan ( SKPL )

1) Tugas dan Tanggung Jawab Organisasi dalam SKPL Kepala Komando Pengendalian Lapangan (KA KPL)

a) Tugas :

(1) Mendirikan pos KPL.

(2) Menilai situasi darurat yang terus berubah.

(3) Menugaskan staf yang diperlukan.

(4) Menetapkan pilihan bagian-bagian dari sistem KPL untuk dioperasionalkan.

(5) Mengendalikan operasional bagian-bagian


125


dari sistem KPL.

(6) Memberikan pengarahan atau briefing awal dan memulai proses perencanaan berdasarkan analisis fakta yang ditemukan.

(7) Menyetujui semua rencana antara lain rencana kegiatan, rencana kebutuhan sumber daya, rencana press release, dan rencana demobilisasi.

(8) Memastikan koordinasi tindakan dan kegiatan para staf.

b) Tanggung jawab:

Kepala KPL dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kasatker masing-masing kesatuan.

2) Staf Komando Pengendalian Lapangan

a) Petugas informasi publik/humas :

(1) Mendirikan pusat informasi yang terpisah dari segala aktivitas lainnya.

(2) Mengatur ruang kerja, materiil, dan penempatan staf.

(3) Menyiapkan rangkuman informasi awal dan memelihara arsip semua rangkuman berikutnya.

(4) Mendapatkan persetujuan Kepala KPL untuk press release.

(5) Mengumumkan berita-berita yang sudah disetujui ke pers dan memasang di pos KPL.

(6) Mengatur pertemuan antar personel KPL dengan pers.

(7) Menyediakan pelayanan pendampingan pers dan VIP.

(8) Memperhatikan batasan-batasan penyampaian berita yang ditetapkan oleh Kepala KPL.

(9) Membuat catatan harian unit humas.

b) Petugas Pengamanan Keselamatan

(1) Memonitor dan menilai situasi yang berbahaya dan tidak aman.

(2) Mengembangkan tindakan yang diperlukan untuk memastikan keamanan para personel.


126


(3) Menghentikan semua kegiatan yang tidak aman pada penanggulangan bencana yang dianggap berada di luar lingkup rencana kegiatan kejadian darurat.

c) Petugas Penghubung (LO) :

(1) Mendapatkan pengarahan dari Kepala KPL.

(2) Menyediakan contact person bagi perwakilan instansi atau bantuan bersama yang membantu.

(3) Mengidentifikasi perwakilan instansi dari setiap instansi termasuk penghubung komunikasi dan lokasi mereka.

(4) Menanggapi permintaan personel penanggulangan bencana untuk kontak antar organisasi.

(5) Memonitor operasi penanggulangan bencana untuk mengidentifikasi apa yang berpotensi menjadi masalah antar organisasi.

(6) Menyediakan informasi dan menjalin hubungan dengan penghubung instansi pemerintah lainnya.

(7) Membuat catatan harian unit.

d) Tugas dan Tanggung Jawab Staf Umum Komando

(1) Tugas dan Tanggung Jawab Bagian Operasional

(a) Menerima pengarahan/briefing dari Kepala KPL.

(b) Memberi pengarahan dan pengendalian atas kegiatan operasional yang tengah berlangsung sesuai dengan rencana kegiatan penanggulangan bencana.

(c) Melakukan kegiatan pertolongan dan penyelamatan korban bencana.

(d) Melakukan supervisi.

(e) Mengkoordinasikan kegiatan bagian operasi dengan semua staf bagian lainnya.

(f) Memberikan masukan kepada Kepala KPL berkaitan dengan lokasi kegiatan pendukung, sumber daya, dan perkembangan situasi taktis.

(g) Memastikan laporan ke bagian logistik


127


bahwa jumlah sumber daya, persediaan makanan, persediaan barang, dan tempat tinggal, sudah mencukupi sesuai kebutuhan.

(h) Membuat catatan harian unit.

Bagian operasional dipimpin oleh Kepala Bagian Operasional (Kabagops) dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala KPL.

(2) Tugas dan Tanggung Jawab Bagian Perencanaan


(b) Mengumpulkan semua informasi yang berkaitan dengan penanggulangan bencana.

(c) Menganalisis dan mengevaluasi informasi yang diperoleh.

(d) Menentukan rencana kebutuhan semua sumber daya yang dibutuhkan.

(e) Memetakan lokasi bencana.

(f) Menyusun rencana kegiatan.

(g) Membuat perkiraan cepat (Kirpat) terhadap perubahan-perubahan signifikan yang terjadi atas status penanggulangan bencana.

(h) Membuat catatan harian unit.

Bagian perencanaan dipimpin oleh Kepala Bagian Perencanaan (Kabagren), dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala KPL.

(3) Tugas dan Tanggung Jawab Bagian Logistik


(b) Merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan logistik serta melakukan supervisi terhadap personel yang ditugaskan.

(c) Mengusulkan lokasi pangkalan aju kepada Kepala KPL.

(d) Mengangkat personel sebagai anggota


128


bagian logistik sesuai kebutuhan.

(e) Mengantisipasi dan merencanakan bantuan logistik yang diperlukan.

(f) Mendata dan menjalin kerja sama dengan potensi sumber daya yang ada.

(g) Menyediakan, memelihara, dan mengendalikan sumber daya yang berupa peralatan, fasilitas tertentu, dan jasa komersil.

(h) Mengkoordinasikan dan memproses permintaan penambahan sumber daya.

(i) Mempersiapkan rencana kegiatan penanganan penanggulangan bencana.

(j) Memastikan bahwa permintaan peralatan komunikasi penanganan penanggulangan bencana terpenuhi.

(k) Mengusulkan pelepasan sumber daya selaras dengan rencana demobilisasi.

Bagian logistik dipimpin oleh Kepala Bagian logistik (Kabaglog) dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala KPL.

(4) Tugas dan Tanggung Jawab Bagian Administrasi dan Keuangan

(a) Menerima pengarahan atau briefing dari Kepala KPL.

(b) Memberikan masukan semua perencanaan keuangan dan analisis biaya.

(c) Memastikan persediaan dan kebutuhan bagian administrasi/ keuangan.

(d) Memastikan catatan waktu kerja personel dikirimkan ke kesatuan asal sesuai dengan perjanjian atau kebijakan.

(e) Mendukung semua rencana kegiatan demobilisasi/penarikan kembali.

(f) Memastikan penyiapan semua dokumen pertanggungjawaban keuangan dalam penanggulangan bencana.

(g) Membuat catatan harian unit.


129


Bagian administrasi dan keuangan dipimpin oleh Kepala Bagian Administrasi/Keuangan (Kabagminku), dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala KPL.

3) Fasilitas dan sumber daya kejadian darurat

a) Jenis-jenis Fasilitas Kejadian Darurat

(1) Pos Komando Pengendalian Lapangan (Pos KPL).

(2) Pangkalan Aju .

(3) Pangkalan Kejadian.

(4) Pangkalan Helikopter.

(5) Helispot.

b) Penggunaan Sumber Daya Kejadian Darurat.

Sumber daya yang dikerahkan ke suatu kejadian darurat dikelola dengan cara sebagai berikut:

(1) Sumber Daya Tunggal (Single Resources) mencakup personel maupun peralatan yang mereka perlukan/digunakan.

(2) Satuan Tugas adalah gabungan sumber daya tunggal yang jenis dan tipenya berbeda.

Satuan Tugas ini dibentuk untuk suatu kebutuhan taktis tertentu, menggunakan komunikasi bersama dan seorang pemimpin. Satuan Tugas dapat ditetapkan sebelumnya atau dibentuk di tempat kejadian darurat dari berbagai sumber daya tunggal yang tersedia.

Satuan Tugas ditentukan berdasarkan kebutuhan operasionalnya. Misalnya, satuan tugas yang digunakan oleh suatu jurisdiksi dalam suatu kerusuhan kota mungkin meliputi:

(a) Satu unit patroli Polisi.

(b) Tiga mobil dinas pemadam kebakaran.

(c) Satu unit pelayanan medis.

(3) Tim Gerak Cepat/Regu/Satuan Lapangan Bergerak -Sumber daya ini adalah gabungan sumber daya tunggal dengan jenis dan tipe yang sama.

Menggunakan komunikasi bersama dan satu pimpinan. Jumlah sumber daya yang akan


130


digunakan didasarkan pada apa yang dibutuhkan untuk melakukan fungsi tersebut. Panduan rentang kendali hendaknya digunakan. Semua sumber daya ini dapat ditentukan sebelumnya atau dibentuk di tempat kejadian darurat dari berbagai sumber daya tunggal yang tersedia. Penggunaan Satuan Tugas dan sumber-sumber daya lainnya:

(a) Memaksimalkan penggunaan sumber daya yang efektif/sarana melipat gandakan kekuatan.

(b) Mengurangi rentang kendali.

(c) Mengurangi lalu lintas komunikasi.

(4) Sumber daya taktis yang dikerahkan ke suatu kejadian darurat akan selalu berada dalam salah satu dari ketiga keadaan berikut.

(a) Ditugaskan/ditempatkan adalah sumber daya yang melaksanakan tugas aktif/tindakan taktis.

(b) Tersedia adalah sumber daya yang siap untuk ditempatkan/dikerahkan (berada di Pangkalan Aju).

(c) Tidak dapat dipakai adalah sumber daya yang tidak ditugaskan atau tidak tersedia.

4) Langkah-langkah penting dalam membuat Rencana Kegiatan Kejadian Darurat (RKKD)

a) Pahami Situasi

Dalam memahami situasi perlu dijawab:

(1) Apa yang telah terjadi?

(2) Kemajuan apa yang sudah dicapai?

(3) Seberapa baik rencana saat ini?

(4) Bagaimana potensi perkembangan kejadian darurat?

(5) Apa sumber daya yang ada saat ini dan di masa depan, serta bagaimana kemampuan organisasi?

b) Tetapkan Sasaran dan Strategi Kejadian Darurat

(1) Sasaran, yaitu sehubungan dengan apa yang ingin dicapai Kepala KPL selama operasi. Tujuan yang ingin dicapai dalam suatu


131


periode operasi tertentu.

(2) Sasaran kejadian darurat hendaknya memiliki karakteristik sebagai berikut:

(a) Dapat dicapai

Sasaran-sasaran tersebut harus dapat dicapai dengan sumber daya yang dapat dialokasikan oleh kesatuan (dan instansi-instansi yang membantu) untuk kejadian darurat, walaupun mungkin membutuhkan beberapa Periode Operasi untuk mencapainya.

(b) Dapat diukur

Pernyataan sasaran hendaknya memungkinkan untuk melakukan laporan akhir tentang apakah sasaran tersebut berhasil dicapai atau tidak.

(c) Fleksibel

Sasaran hendaknya cukup luas sehingga memungkinkan pertimbangan alternatif-alternatif strategis dan taktis.

(d) Strategi, yaitu memberi arahan tindakan secara keseluruhan yang akan dilaksanakan selama operasi.

Berbagai strategi untuk mencapai sasaran hendaknya melalui pengujian kriteria berikut:

Masuk akal (dapat dikerjakan, praktis, dan cocok).

Berada dalam aturan-aturan keamanan yang dapat diterima.

Berbiaya efektif.

Sesuai dengan praktik lingkungan yang baik.

c) Kembangkan arahan dan penugasan taktis

(1) Taktis, yaitu memberi tugas-tugas spesifik kepada unsur-unsur atau individu-individu untuk mendukung konsep keseluruhan (strategi dari operasi terebut). Dalam penjabaran taktis ditetapkan siapa, yang akan melakukan apa, kapan, dimana dan dengan sumber daya apa.

(2) Arah taktis termasuk menentukan taktik dan


132


operasi yang diperlukan untuk strategi yang dipilih, dan menentukan serta menempatkan sumber daya yang tepat. Arah taktis dikembangkan di sekitar Periode Operasi dan harus memiliki hasil yang dapat diukur.

d) Siapkan rencana

Dalam kejadian darurat yang lebih kecil, yang tidak membutuhkan Rencana Kegiatan Kejadian Darurat (RKKD) tertulis, urutan langkah-langkah untuk APP yang disampaikan Kepala Komando Pengendalian Lapangan kepada Staf umum adalah:

(1) Menyebutkan sasaran.

(2) Menjelaskan strategi (satu atau lebih).

(3) Menjelaskan taktik spesifik.

(4) Melakukan penempatan sumber daya.

Bagian Perencanaan memiliki tanggung jawab utama untuk mendokumentasikan Rencana Kegiatan Kejadian Darurat, selain untuk menyusun, mencetak, dan mendistribusikannya.

5) Implementasi

Dalam kejadian darurat kecil, Kepala KPL bertanggung jawab sepenuhnya dalam menerapkan Rencana Kegiatan Kejadian Darurat. Bila tidak ada Rencana Kegiatan Kejadian Darurat tertulis, Kepala KPL akan memberikan instruksi lisan kepada bawahannya. Formulir Brifing Kejadian Darurat (SKPL 201) dan formulir perencanaan SKPL 215 dan 215A dapat memberikan kerangka kerja yang berguna untuk brifing apabila Rencana Kegiatan Kejadian Darurat tertulis tidak dibutuhkan.

Kejadian Darurat yang lebih besar membutuhkan Rencana Kegiatan Kejadian Darurat tertulis. Masing-masing Staf umum akan memikul tanggung jawab untuk menerapkan bagian mereka masing-masing dalam Rencana Kegiatan Kejadian Darurat.


133


Rangkuman

1. Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak digenangi air dalam jangka waktu tertentu. Banjir biasanya terjadi karena curah hujan turun terus menerus dan mengakibatkan meluapnya air sungai, danau, laut atau drainase karena jumlah air yang melebihi daya tampung media penopang air dari curah hujan tadi.

2. Gempa bumi adalah peristiwa berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, aktivitas sesar (patahan), aktivitas gunung api, atau runtuhan batuan. Jenis bencana ini bersifat merusak, dapat terjadi setiap saat dan berlangsung dalam waktu singkat. Gempa bumi dapat menghancurkan bangunan, jalan, jembatan, dan sebagainya dalam sekejap.

3. Mitigasi bencana letusan gunung api adalah “proses pencegahan bencana letusan gunung api atau pengurangan dampak bahaya letusan gunung api” untuk meminimalkan:

a. Jatuhnya korban jiwa

b. Kerugian harta benda

c. Rusaknya lingkungan dan Terganggunya roda perekonomian masyarakat.

d. Mitigasi Bencana Gunung api

4. Tsunami terdiri dari rangkaian gelombang laut yang mampu menjalar dengan kecepatan mencapai lebih dari 900 km/jam atau lebih di tengah laut. Jenis bencana ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain gempa bumi yang terjadi di dasar laut, runtuhan di dasar laut, atau karena letusan gunung api di laut. Saat mencapai pantai yang dangkal, teluk, atau muara sungai, kecepatan gelombang tsunami akan menurun, namun ketinggian gelombang akan meningkat puluhan meter dan bersifat merusak

5. Bencana tanah longsor seringkali dipicu karena kombinasi dari curah hujan yang tinggi, lereng terjal, tanah yang kurang padat serta tebal, terjadinya pengikisan, berkurangnya tutupan vegetasi, dan getaran. Bencana longsor biasanya terjadi begitu cepat sehingga menyebabkan terbatasnya waktu untuk melakukan evakuasi mandiri. Material longsor menimbun apa saja yang berada di jalur longsoran.

6. Kebakaran hutan adalah peristiwa dimana wilayah yang terdapat banyak pohon, semak, paku-pakuan, dan rumput mengalami perubahan bentuk yang disebabkan pembakaran yang besar-besaran. Kebakaran hutan menyebabkan hutan dilanda api sehingga membuat hutan lenyap dimakan api. Dampak yang


134


disebabkan kebakaran hutan dapat berupa positif dan negatif tetapi dampak negatif melebihi dampak pofitif.

7. Kecelakaan (accident) adalah peristiwa hokum pengangkutan berupa kejadian atau musibah, yang tidak dikehendaki oleh pihak-pihak, terjadi sebelum, dalam waktu atau sesudah penyelenggaraan pengangkutan karena perbuatan manusia atau kerusakan alat pengangkutan sehingga menimbulkan kerugian material, fisik, jiwa, atau hilangnya mata pencaharian bagi pihak penumpang, bukan penumpang, pemilik barang, atau pihak pengangkut. Kecelakaan transportasi adalah peristiwa atau kejadian pengoperasian sarana transportasi yang mengakibatkan kerusakan sarana transportasi, seperti korban jiwa dan / atau kerugian harta benda.

8. Sebelum pandemi COVID-19, Indonesia telah menghadapi wabah penyakit lain. Kenyataan ini menjadi angin segar di tengah semakin bertambahnya kasus positif Covid-19.

Dengan keberhasilan Indonesia menghadapi wabah terdahulu, harapannya, pandemi Covid-19 juga bisa teratasi dengan baik. Yang diperlukan adalah kerjasama apik antara pemerintah dan masyarakat.

9. Kerusuhan atau Konflik Sosial adalah suatu kondisi dimana terjadi huru-hara/kerusuhan atau perang atau keadaan yang tidak aman di suatu daerah tertentu yang melibatkan lapisan masyarakat, golongan, suku, ataupun organisasi tertentu.

10. Tujuan Penanggulangan Bencana

a. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana.

b. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

c. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

d. Menghargai budaya lokal.

e. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta.

f. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan dan menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.


135


Latihan

1. Jelaskan teknik penanggulangan bencana banjir !

2. Jelaskan teknik penanggulangan bencana gempa bumi !

3. Jelaskan teknik penanggulangan bencana gunung meletus !

4. Jelaskan teknik penanggulangan bencana tsunami !

5. Jelaskan teknik penanggulangan bencana tanah longsor !

6. Jelaskan teknik penanggulangan bencana kebakaran bangunan dan kebakaran hutan !

7. Jelaskan teknik penanggulangan bencana kecelakaan transportasi (darat, laut dan udara) !

8. Jelaskan teknik penanggulangan bencana wabah penyakit !

9. Jelaskan teknik penanggulangan bencana kerusuhan sosial !

10. Jelaskan peran Polri dalam penanganan bencana !

Documents

BAHAN AJAR (HANJAR) MANAJEMEN KEBENCANAAN