Upload
uofaunsada
View
559
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH
PADA DINAS PELAYANAN PAJAK PROVINSI DKI JAKARTA
(PERIODE 2010 – 2014)
SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Akademika Dan Melengkapi
Sebagian Dari Syarat – syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan
Akuntansi
Oleh
GALUH FITRIANI
2011420024
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DARMA PERSADA
JAKARTA
2015
v
ABSTRAK
NIM : 2011420024, Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DALAM RANGKA MENINGKATKAN
PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA DINAS PELAYANAN PAJAK
PROVINSI DKI JAKARTA (PERIODE 2010-2014),
Jumlah Hal : xi + 56 Hal,
Kata Kunci : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Daerah, Efektivitas
Penelitian ini membahas tentang pajak kendaraan bermotor. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskripstif kualitatif. Tujuan dalam
penelitian ini untuk menganalisis apakah pelaksanaan pemungutan pajak
kendaraan bermotor yang telah dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak Provinsi
DKI Jakarta sudah efektif meningkatkan penerimaan pajak daerah di Provinsi
DKI Jakarta serta kendala dan upaya yang dihadapi dalam meningkatkan
penerimaan pajak kendaraan bermotor.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak kendaraan
bermotor di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2010 sampai tahun 2014 dikatakan
sangat efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Hal ini
menunjukkan bahwa Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta sudah baik
dalam mengelola penerimaan pajak kendaraan bermotor akan tetapi belum serius
dalam mengoptimalkan potensi penerimaan pajaknya.
Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI
Jakarta sudah dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor,
meskipun terdapat beberapa kendala sehingga berdampak pada penurunan jumlah
penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2012 dan 2014.
Daftar Acuan : (2004-2014)
Jakarta, Juni 2015
Galuh Fitriani
vi
KATA PENGANTAR
Bismil-laahir-rahmanir-raahiim
Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat dan kuasa-Nya yang telah diberikan kepada penulis, baik
berupa kesehatan jasmani dan rohani sehingga penulis dapat menyelesaikan
skripsi ini, skripsi yang berjudul “EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DALAM RANGKA MENINGKATKAN
PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA DINAS PELAYANAN PAJAK
PROVINSI DKI JAKARTA (Periode 2010-2014)”, yang merupakan salah satu
persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi pada
Fakultas Ekonomi Universitas Darma Persada Jakarta.
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang
tidak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, sehingga
memungkinkan skripsi ini terwujud. Dengan kerendahan hati penulis ingin
menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1. Bapak, Mama, Adik dan Saudara-saudaraku untuk doa, restu, kasih
sayang, perhatian, kesabaran dan dukungan yang mereka berikan
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Ahmad Basid Hasibuan, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan
Akuntansi Universitas Darma Persada yang telah bersedia meluangkan
waktu untuk memberikan bimbingan dan saran kepada penulis.
vii
3. Bapak Muhammad Masdar, SE, Ak, M.Ak selaku Dosen Pembimbing
bagi penulis yang dengan sabar, bijaksana serta sistematis membimbing
penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk waktu,
tenaga dan pikiran yang telah bapak berikan untuk penulis.
4. Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta yang telah memberikan
izin dan fasilitas pelayanan yang baik selama penulis skripsi.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan
mempunyai banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran
yang membangun dari berbagai pihak. Akhir kata, penulis berharap semoga
skripsi ini dapat diterima dan memberikan manfaat bagi kita semua khususnya
bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lain yang membutukan.
Jakarta, Juni 2015
Galuh Fitriani
viii
DAFTAR ISI
Halaman
JUDUL SKRIPSI ............................................................................ i
LEMBAR PERNYATAAN ............................................................ ii
LEMBAR PERSETUJUAN ........................................................... iii
LEMBAR PENGESAHAN ............................................................ iv
ABSTRAK ....................................................................................... v
KATA PENGANTAR ..................................................................... vi
DAFTAR ISI .................................................................................... viii
DAFTAR TABEL ............................................................................ x
DAFTAR GAMBAR ....................................................................... xi
BAB I : PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah ................................................... 1
1.2. Rumusan Masalah ............................................................ 4
1.3. Pembatasan Masalah ........................................................ 5
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian ........................................ 5
1.4.1. Tujuan Penelitian ................................................... 6
1.4.2. Manfaat Penelitian ................................................. 6
BAB II : LANDASAN TEORI
2.1 Tinjauan Perpajakan ......................................................... 7
2.2 Pajak Daerah ..................................................................... 13
2.3 Pajak Kendaraan Bermotor .............................................. 17
2.4 Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan
Bermotor .......................................................................... 19
2.5 Efektivitas ........................................................................ 23
2.6 Kerangka Pemikiran ......................................................... 24
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Lokasi Penelitian .............................................................. 25
ix
3.2 Jenis Data ......................................................................... 25
3.3 Pengumpulan Data ........................................................... 25
3.4 Metode Analisis Data ....................................................... 26
BAB IV : HASIL PENELITIAN
4.1 Deskripsi Objek Penelitian .............................................. 27
4.2 Analisa Data ..................................................................... 35
4.2.1 Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan
Bermotor dan Kesesuaian dengan Peraturan
Perpajakan ............................................................. 35
4.2.2 Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan
Bermotor telah efektif dalam Meningkatkan
Penerimaan Pajak Daerah ....................................... 42
4.2.3 Kendala dan Upaya dalam rangka Meningkatkan
Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor ................ 47
4.3 Interpretasi Hasil .............................................................. 50
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian ........................................... 53
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan ...................................................................... 55
5.2 Saran ................................................................................ 56
DAFTAR PUSTAKA
RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN
x
DAFTAR TABEL
TABEL Judul Hal.
1.1 Sumber Pajak yang Dipungut oleh Dinas Pelayanan
Pajak Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2010–2014 ..... 2
4.1 Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2010 – 2014 ............. 35
4.2 Interpretasi Nilai Efektivitas .................................................. 42
4.3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2010 – 2014 ............... 43
xi
DAFTAR GAMBAR
GAMBAR Judul Hal.
1 Kerangka Pemikiran ........................................................ 24
2 Struktur Organisasi Dinas Pelayanan Pajak Provinsi
DKI Jakarta ...................................................................... 33
3 Struktur Organisasi Suku Dinas Pelayanan Pajak
Provinsi DKI Jakarta ........................................................ 34
4 Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2010 – 2014 .......... 44
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Pajak merupakan salah satu pemasukan negara yang mempunyai tujuan
untuk membiayai pengeluaran atau kebutuhan negara dalam meningkatkan
pembangunan nasional. Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 33
tahun 2004, membawa dampak dibidang perpajakan dalam perubahan sistem
pemungutannya yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan yang
dipungut oleh Pemerintah Daerah. Menurut Resmi (2014:8), pemungutan
pajak di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah.
Pajak daerah terbagi atas pajak provinsi yang terdiri dari pajak kendaraan
bermotor, bea balik nama atas kendaraan bermotor, pajak bahan bakar atas
kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan pajak
kabupaten/kota terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak
reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak mineral bukan logam
dan lain-lain.
Penetapan jenis pajak juga harus bersifat spesifik. Hal ini dimaksudkan
untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam
mengantisipasi situasi dan kondisi serta perkembangan perekonomian daerah
yang mengakibatkan perkembangan potensi pajak dengan tetap
memperhatikan kesederhanaan jenis pajak dalam memenuhi kriteria yang
telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang ada (Triantoro, 2010).
2
Pajak sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dikelola oleh
Pemerintah daerah. Otonomi daerah yang terjadi pada tahun 1999, menuntut
daerah untuk lebih mandiri dalam mengurus urusan permasalahan dalam
berbagai bidang termasuk kemampuan daerah dalam pelaksanaan
pembangunan di daerahnya (Yuliartini dan Supadmi, 2015). Pemerintah
daerah harus lebih efektif dalam menggali sumber-sumber penerimaan
daerah, agar pembangunan daerah dapat terealisasi dengan sebaik mungkin.
Penerimaan dan pengenaan tarif pajak di setiap daerah berbeda-beda, sesuai
dengan potensi yang dimilikinya. Dalam undang-undang Nomor 28 Tahun
2009 menyatakan bahwa pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli
daerah yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil laba Badan Usaha
Milik Daerah, dan pendapatan lain yang sah. Berikut ini sumber-sumber
pajak daerah yang dipungut oleh Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
selama lima tahun terakhir.
Tabel 1.1
Sumber Pajak Daerah yang dipungut oleh Dinas Pelayanan Pajak
Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2010 - 2014
(dalam presentase)
No. Jenis Pajak
Tahun
2010 2011 2012 2013 2014
(%) (%) (%) (%) (%)
1. Pajak Kendaraan Bermotor 100,24 104,69 98,96 104,66 96,68
2. Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor 111,04 109,09 118,19 105,47 86,35
3. Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor 103,90 102,98 88,25 93,37 97,51
4. Pajak Pemanfaatan Air
Bawah Tanah 104,46 67,31 60,02 79,45 79,85
5. Pajak Hotel 114,54 105,31 102,85 102,06 98,74
3
6. Pajak Restoran 114,40 105,73 105,41 110,88 91,78
7. Pajak Hiburan 108,65 84,71 92,28 89,34 100,27
8. Pajak Reklame 93,88 81,71 117,84 127,11 35,92
9. Pajak Penerangan Jalan 109,18 109,98 101,32 100,23 104,08
10. Pajak Parkir 86,27 85,54 105,19 122,81 50,35
11. Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan - 134,21 115,16 106,87 70,97
12. Pajak Rokok - - - - 73,18
13. Pajak Bumi dan Bangunan - - - 93,68 89,42
Sumber: Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
Berdasarkan Tabel 1.1, presentase potensi pendapatan terbesar yang
diperoleh dari pajak daerah selama tiga tahun terkhir adalah jenis pemungutan
pajak kendaraan bermotor. Dimana kendaraan bermotor telah menjadi
kebutuhan masyarakat dan merupakan modal transportasi utama di Jakarta.
Hal ini yang menyebabkan pertambahan jumlah kendaraan bermotor dan
tingkat kemacetan semakin meningkat dari tahun ke tahun (Hasannudin dan
Wokas, 2014). Menurut Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8
tahun 2010, Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang dipungut
pemerintah berdasarkan kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.
Dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor melibatkan tiga instansi
pemerintah, yaitu; Dinas Pelayanan Pajak, Polisi Republik Indonesia, dan PT.
(Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Dan di dalam proses pencatatan
dan pembayaran pajak kendaraan bermotor menggunakan Sistem
Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap (SAMSAT) (Tatambihe, 2014).
Adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun
belum dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan pemungutan pajak kendaraan
bermotor yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Salah satu ukuran
4
keberhasilan pemungutan pajak kendaraan bermotor adalah dengan cara
menghitung efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor. Menurut
Mahmudi (2010:143), efektivitas merupakan hubungan antara keluaran
dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila
proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar
output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang
ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Apabila
konsep efektifitas dikaitkan dengan pemungutan pajak, maka efektifitas
tersebut yang dimaksudkan adalah seberapa besar realisasi penerimaan
berhasil mencapai potensi yang seharusnya dicapai pada suatu periode
tertentu.
Mengingat jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta mengalami
peningkatan, yang seharusnya akan berdampak pada penerimaan pajak
kendaraan bermotor dan memberikan peningkatan pada penerimaan pajak
daerah. Berdasarkan beberapa alasan diatas, maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul, “Efektivitas Pemungutan Pajak
Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak
Daerah pada Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta (Periode
2010-2014)”.
1.2 Rumusan Masalah
1. Apakah pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor telah sesuai
dengan peraturan perpajakan pada Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI
Jakarta.
5
2. Apakah pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor telah efektif
dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah pada Dinas Pelayanan
Pajak Provinsi DKI Jakarta.
3. Apa kendala dan upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan
penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Dinas Pelayanan Pajak
Provinsi DKI Jakarta.
1.3 Pembatasan Masalah
Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah target dan realisasi
penerimaan pajak kendaraan bermotor mulai dari tahun 2010 sampai dengan
tahun 2014.
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.4.1 Tujuan Penelitian
1. Untuk menganalisis pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor
telah sesuai dengan peraturan perpajakan pada Dinas Pelayanan Pajak
Provinsi DKI Jakarta.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor
telah efektif dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah pada Dinas
Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta.
3. Untuk menganalisis kendala dan upaya yang dilakukan dalam rangka
meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Dinas
Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta.
6
1.4.2 Manfaat Penelitian
1. Teoritis
a. Dapat menambah wawasan dalam memahami perpajakan khususnya
pemungutan pajak kendaraan bermotor baik secara teori maupun praktek
di lapangan.
b. Sebagai salah satu sumber acuan untuk penelitian tentang pajak
kendaraan bermotor di masa mendatang.
2. Praktis
a. Sebagai bahan masukan untuk Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI
Jakarta dan instansi yang terkait guna meningkatkan penerimaan pajak
kendaraan bermotor di masa yang akan datang.
b. Sebagai sumber evaluasi Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah.
7
BAB II
LANDASAN TEORI
2.1 Tinjauan Perpajakan
2.1.1 Pengertian Pajak
Pajak pada dasarnya mempunyai peranan yang sangat penting dalam
kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena
pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua
pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Adapun pengertian pajak
menurut para ahli antara lain sebagai berikut:
Menurut Undang-undang RI Nomor 28 Pasal 1 Tahun 2007, menyatakan
bahwa:
“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Menurut Djajadiningrat yang dikutip oleh Resmi (2014:1), mengatakan:
“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke
kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang
memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut
peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada
jasa timbal balik dari negara secara langsug, untuk memelihara kesejahteraan
secara umum”.
Menurut Feldmann yang dikutip oleh Priantara (2012:2), mengatakan:
“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada
penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa
adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-
pengeluaran umum”.
8
Dari beberapa definisi pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak
merupakan kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan
kepada negara berdasarkan Undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan
tiada mendapat balas jasa secara langsung dan semata-mata digunakan untuk
menutup pengeluaran-pengeluaran umum Pemerintah.
2.1.2 Fungsi Pajak
Fungsi pajak berarti kegunaan pokok, manfaat pokok dari pajak itu sendiri.
Menurut Priantara (2012:4) pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:
1. Fungsi anggaran atau penerimaan (budgetair)
Sebagai salah satu sumber penerimaan Pemerintah untuk mebiayai
pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan
negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk
kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan
intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai
jenis pajak seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan dan lain-lain.
2. Fungsi mengatur (regulerend)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur, artinya pajak sebagai alat
untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial
dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.
2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak
Ada 3 sistem pemungutan pajak di Indonesia, yaitu Official Assessment
System, Self Assessment System dan With holding Tax System (Resmi,
2014:11);
9
1. Official Assessment System
Adalah sistem pemungutan pajak yang wewenang untuk menentukan
besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak terletak pada fiskus atau aparat
pemungut pajak. Sistem ini pada umumnya diterapkan pada pengenaan pajak
langsung . Dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif karena utang pajak baru
timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. Dan dalam hal ini
wajib pajak bersifat pasif.
2. Self Assessment System
Adalah sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan
besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terletak pada pihak wajib
pajak yang bersangkutan. Dalam sistem ini wajib pajak sifat aktif untuk
menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri, sedangkan fiskus
hanya memberi penerangan, atau sebagai verifikasi. Sistem ini diterapkan
dalam penyampaian SPT Tahunan PPh (baik untuk Wajib Pajak Badan maupun
Wajib Pajak Orang Pribadi), dan SPT Masa PPN.
3. With Holding System
Adalah sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak
yang terutang dihitung oleh pihak ketiga (yang bukan wajib pajak dan juga
bukan aparat pajak / fiskus). Sebagai bukti atas pelunasan pajak ini biasanya
berupa bukti potong atau bukti pungut.
2.1.4 Asas Pemungutan Pajak
Menurut Priantara (2012:8), terdapat tiga asas pemungutan pajak yaitu :
10
1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)
Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh
penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik
penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negri. Setiap wajib pajak
yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia dikenakan pajak
atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari
luar negri.
2. Asas Sumber
Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas
penghasilan yang bersumber di wilayah tanpa memperhatikan tempat tinggal
wajib pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia
dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya.
3. Asas Kebangsaan
Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan
kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing Indonesia dikenakan
atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia tetapi bertempat
tinggal di Indonesia
2.1.5 Jenis Pajak
Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, membawa
dampak dibidang perpajakan dalam perubahan sistem pemungutannya yaitu
pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan yang dipungut oleh Pemerintah
Daerah. Terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga
bagian, yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga
pemungutnya (Resmi, 2014:7);
11
1. Menurut golongan
Menurut golongannya pajak dikelompokkan menjadi dua;
a. Pajak langsung,
Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan
tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.
Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak
Penghasilan (PPh).
b. Pajak tidak langsung,
Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada
orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu
kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak,
misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai
(PPN).
2. Menurut Sifat
Menurut sifatnya pajak dikelompokkan menjadi dua;
a. Pajak subjektif,
Pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak
atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
b. Pajak objektif,
Pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda,
keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya
kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek
Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.
12
3. Menurut lembaga pemungut
Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu;
1. Pajak Negara (Pajak Pusat)
Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk
membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: Pajak penghasilan
(PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah
(PPnBM), Bea Materai, Bea Masuk dan Cukai.
2. Pajak Daerah
Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak
provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan
untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.
a. Pajak Provinsi meliputi :
Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah
Tanah dan Air Permukaan.
b. Pajak Kabupaten/Kota meliputi :
Pajak Kabupaten/kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak
Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan
Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung
Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
13
2.2 Pajak Daerah
2.2.1 Pengertian Pajak Daerah
Pengertian Pajak Daerah menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah sebagai berikut:
“Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Menurut Mardiasmo (2009:12) Pajak Daerah adalah :
“Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah
tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah”.
2.2.2 Tolak Ukur Menilai Pajak Daerah
Dalam pengelolaan pajak daerah agar sesuai dengan makna pelaksanaan
otonomi daerah pemanfaatannya harus diupayakan untuk pelayanan kepada
sektor pajak yang bersangkutan. Apabila pembayaran pajak daerah dapat
merasakan manfaat atas pembayarannya. Diharapkan timbul kesadaran untuk
melakukan pembayaran secara teratur dan sukarela. Secara umum pemungutan
pajak daerah harus dilihat dari dua sisi yaitu hasil guna dan daya guna bagi
pemerintah daerah dan masyarakat daerah yang bersangkutan. Ada lima tolak
ukur untuk menilai pajak daerah yaitu :
1. Hasil (yield)
a. Memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitan bernagai layanan yang
dibiayainya.
b. Stabilitas dan mudah tidaknya memperlirakan besar hasil itu.
c. Elastisitas hasil pajak terhadap pertumbuhan penduduk.
14
d. Perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut
2. Keadilan (equity)
a. Dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-
wenang
b. Pajak yang bersangkutan harus adil secara horizontal artinya beban pajak
haruslah sama benar antara berbagai kelompok yang bebeda tapi dengan
kedudukan ekonomi yang sama.
c. Adil secara vertikal artinya kelompok yang memiliki sumber ekonomi
yang sama besar memberikan sumbangan yang lebih besar dari pada
kelompok yang tidak memberi sumberdaya ekonomi.
3. Daya guna ekonomi (economic efficiency)
a. Pajak hendaknya mendorong pengguna sumber daya secara efisien dan
efektif dalam kehidupan ekonomi
b. Mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen
menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung dan
memperkecil beban lebih pajak
4. Kemampuan melaksanakan (ability to implement)
a. Pajak harus dapat dilaksanakan dari usdut kemauan politis dan kemauan
tata usaha
b. Dalam menilai kemampuan administratif pengukurannya dilihat dari
kemudahan dalam prosedur pemungutan pajak daerah, kemudahan data
potensi objek pajak akan memberikan optimasi pemungutan pajak daerah
c. Kemampuan politis diperlakukan dalam pengenaan pajak, menetapkan
struktur tarif, memutuskan siapa yang harus membayar dan bagaimana
15
pajak tersebut ditetapkan, memungut pajak secara fisik dan memaksakan
sanksi terhadap para pelanggar
5. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah
a. Haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan, dan
tempat pemungutan pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir
beban pajak
b. Pajak tidak dapat dihindari dengan cara memindahkan objek pajak dari
suatu daerah ke daerah lain.
c. Pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari
kemampuan tata usaha pajak daerah
2.2.3 Jenis-jenis Pajak Daerah
Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009,
jenis pajak di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu;
1. Pajak Provinsi meliputi :
a. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau
penguasaan kendaraan bermotor.
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak
milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau
perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar
menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan
bahan bakar kendaraan bermotor.
d. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau
pemanfaatan air permukaan.
16
e. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh
Pemerintah.
2. Pajak Kabupaten/Kota meliputi :
a. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
b. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh
restoran.
c. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
d. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
e. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik
yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
f. Pajak Pengambilan Bahan Galian golongan C adalah pajak atas kegiatan
pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di
dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
g. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar
badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun
yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat
penitipan kendaraan bermotor
h. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air
tanah.
i. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan
dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas
bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan
17
oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk
kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas
perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
2.3 Pajak Kendaraan Bermotor
2.3.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor
Dalam Peraturan Daerah Prov. DKI Jakarta Nomor 8 tahun 2010 pasal 1,
menyebutkan bahwa pajak kendaraan bermotor:
“Adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di
semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor
atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya
energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan,
termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya
menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta
kendaraan bermotor yang dioperasikan di air”.
2.3.2 Objek Pajak Kendaraan Bermotor
Menurut Kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor;
termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya,
yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan yang dioperasikan di air
dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7
(tujuh Gross Tonnage). Dikecualikan :
1. Kereta api;
2. Kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan pertahanan dan
keamanan negara;
3. Kendaraan bermotor yang dimiliki kedutaan, konsultan, perwakilan negara
asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang
memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah, dan;
18
4. Kendaraan bermotor yang dimiliki oleh pabrikan atau importir yang
semata-mata disediakan untuk keperluan pameran dan tidak untuk dijual.
2.3.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Subjek pajak merupakan orang pribadi atau Badan yang memiliki
Kendaraan Bermotor. Dalam hal Wajib Pajak badan, kewajiban perpajakannya
diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut.
2.3.4 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Kendaraan
Bermotor
1. Dasar Pengenaan
a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan;
b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau
pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor;
c. NJKB ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum.
2. Tarif Pajak
a. Untuk kepemilikan oleh orang pribadi ditetapkan sebesar :
1. Kendaraan pertama 1,50%
2. Kedua 2%
3. Ketiga 2,50%
4. Keempat dan seterusnya 4.0%
b. Untuk kepemilikan oleh badan 1,50%
c. Untuk kendaraan TNI/POLRI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
angkutan umum, ambulans, mobil jenazah, pemadam kebakaran, sosial
keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan sebesar 0,50%
19
d. Untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar
0,40%.
3. Cara Penghitungan
Dalam PERDA Prov. DKI Jakarta No.8 tahun 2010, cara penghitungan
pajak kendaraan bermotor dengan mengalikan tarif pajak dengan dasar
pengenaan pajak.
2.4 Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
2.4.1 Pengertian Pemungutan
Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009,
menyebutkan bahwa;
“Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau
retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada
Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya”.
2.4.2 Sistem Pemungutan Pajak
Dalam Peraturan Daerah Prov. DKI Jakarta Nomor 168 tahun 2012 pasal
2, menyebutkan bahwa pajak kendaraan bermotor terutang ditetapkan oleh
Kepala Dinas Pelayanan Pajak dengan menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan
Pajak Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan.
Adapun ketentuan saat terutang pajak kendaraan bermotor, yaitu;
1. Pajak kendaraan bermotor yang terutang terjadi pada saat kepemilikan atau
penguasaan kendaraan bermotor
2. Saat kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
20
a. Jual beli, terjadi pada tanggal yang tercantum dalam faktur atau invoice
atau kuitansi;
b. Sewa beli melalui lembaga keuangan (leasing/bank) penguasaan
kendaraan bermotor terjadi pada saat tanggal penandatanganan
perjanjian;
c. Hadiah, terjadi pada tanggal yang tercantum dalam akta notaris/surat
keterangan pemberian hadiah;
d. Hibah/warisan, terjadi pada tanggal yang tercantum dalam akta notaris;
e. Eks kedutaan, konsuler, eks lembaga internasional, terjadi pada tanggal
yang tercantum dalam risalah lelang/atau keterangan dari kedutaan,
konsuler dan lembaga internasional;
f. Eks lelang atau penghapusan atau dum termasuk kendaraan bermotor
milik Pemerintah Pusat/Daerah, TNI dan Polri, terjadi pada tanggal yang
tercantum dalam risalah lelang atau penghapusan atau dum; atau
g. Mutasi dari luar Daerah, terjadi pada saat tanggal pencabutan dokumen
kendaraan bermotor yang diterbitkan oleh instansi berwenang daerah asal
kendaraan bermotor
2.4.3 Tata Cara Pemungutan Pajak
Dalam pelaksanaan pemungutan pajak, adapun tata cara pemungutan pajak
yang dilakukan sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28
tahun 2009, seperti :
1. Pemungutan Pajak dilarang diborongkan
21
2. Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat
ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan
peraturan perundang-undangan perpajakan
3. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan
Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan SKPD (Surat Ketentuan
Pajak Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan
4. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
berupa karcis dan nota perhitungan
5. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan
menggunakan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah), SKPDKB
(Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar), dan/atau SKPDKBT (Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan).
2.4.4 Sanksi Pemungutan Pajak
1. Sanksi Administrasi
Sanksi Administrasi menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal
97 adalah sebagai berikut;
a. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak,
Kepala Daerah dapat menerbitkan:
1. SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) dalam hal:
a. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang
terutang tidak atau kurang dibayar
b. Jika SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) tidak disampaikan
kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur
22
secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana
ditentukan dalam surat teguran
c. Jika kewajiban mengisi SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah)
tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan
2. SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan)
jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap
yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang
3. SKPDN (Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil) jika jumlah pajak yang
terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak
terutang dan tidak ada kredit pajak
b. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB (Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
c. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa
kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak
tersebut.
d. Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib
Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
e. Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar Tambahan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
23
huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar
25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari
pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama
24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
2. Sanksi Pidana
Sanksi pidana menurut Undang-undang No.28 Tahun 2009 pasal 174
adalah sebagai berikut:
a. Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat
Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak
lengkap atau tidak melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga
merugikan keuangan daerah dapat dipidanakan dengan kurungan paling
lama 1 tahun dan atau paling banyak 2 kali jumlah pajak yang terutang.
b. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat
Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak
lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga
merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling
lama 2 tahun atau denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang.
2.5 Efektivitas
Menurut Mahmudi (2010:143), menyatakan bahwa:
“Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau
sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan
mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar ouput yang
dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka
semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi”.
24
2.6 Kerangka Pemikiran
Gambar 1.
Menurut Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2010, Pajak kendaraan bermotor
merupakan pajak atas kepemilikan/penguasaan kendaraan bermotor dan
dipungut di wilayah tempat kendaraan bermotor terdaftar. Pajak kendaraan
bermotor dikenakan dalam 12 bulan berturut-turut terhitung mulai saat
pendaftaran kendaraan bermotor. Menurut Mahmudi (2010:143), efektivitas
merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus
dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran
akhir kebijakan. Semakin besar ouput yang dihasilkan terhadap pencapaian
tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit
organisasi. Dengan menganalisis efektifitas ini, maka akan terlihat perbedaan
antara peneriman pajak kendaraan bermotor yang telah berjalan dengan potensi
yang sesungguhnya bisa diperoleh pemerintah daerah dalam meningkatkan
penerimaan pajak daerah.
Efektivitas Pemungutan
Pajak Kendaraan Bermotor Penerimaan Pajak
Daerah
25
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Lokasi Penelitian
Berdasarkan judul yang dipilih oleh penulis, penulis melakukan penelitian
pada Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta, Jl. Abdul Muis No.66
Gambir, Jakarta Pusat 10160.
3.2 Jenis Data
3.2.1 Data Primer
Data primer yang diperoleh penulis dari sumber objek penelitian penulis
yaitu melalui wawancara secara langsung ke objek penelitian, dalam hal ini
melakukan wawancara pada pihak atau pegawai Dinas Pelayanan Pajak
Provinsi DKI Jakarta.
3.2.2 Data Sekunder
Data sekunder merupakan perubahan dari data primer yang telah diolah
lebih lanjut. Data sekunder mencakup; data jumlah wajib pajak kendaraan
bermotor, realisasi penerimaan pajak daerah dan peraturan daerah tentang
pajak atas kendaraan bermotor
3.3 Pengumpulan Data
3.3.1 Wawancara
Wawancara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang
permasalahan yang ada, sehingga penulis dapat menentukan permasalahan
yang harus diteliti. Untuk mendapatkan informasi, maka penulis melakukan
wawancara langsung dengan pegawai atau instansi yang terkait.
26
3.3.2 Observasi
Pengamatan langsung atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam
rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian.
3.3.3 Metode Kepustakaan
Untuk memperoleh landasan dan konsep yang kuat agar dapat
memecahkan permasalah, maka penulis melakukan penelitian kepustakaan
dengan mempelajari dan mengumpulkan data-data dari buku-buku, jurnal
perpajakan, literature, artikel, Undang-undang perpajakan, data dari internet
serta bacaan yang berkaitan dengan penelitian.
3.4 Metode Analisis Data
Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif
kualitatif, dimana metode penelitian yang berusaha mengungkapkan pemecahan
masalah yang ada sekarang berdasarkan data yang aktual, yakni dengan
mengumpulkan data, menganalisis dan menginterprestasikannya.
27
BAB IV
HASIL PENELITIAN
4.1 Deskripsi Objek Penelitian
4.1.1 Sejarah Singkat Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta di bentuk sejak tanggal 11
September 1952. Sejarah panjang mengawali berdirinya Dinas Pelayanan Pajak
Provinsi DKI Jakarta, berawal dari tahun 1952 berdasarkan keputusan Dewan
Perwakilan Kota Sementara Djakarta Raja Nomor 18/DK/Tanggal 11
September 1952 maka di bentuklah Suku Bagian Padjak yang kemudian
berganti nama pada tahun 1955 menjadi Bagian Padjak, dan kembali
mengalami perubahan nama menjadi Urusan Pendapatan Padjak DCI Djakarta
sesuai dengan keputusan Gubernur KDCI Djakarta Nomor B.6/6/52 Tahun
1966 tanggal 22 Juni 1966 tentang struktur Organisasi Sekretariat.
Pada tahun 1968 berdasarkan keputusan KDCI Djakarta Nomor
1B3/2/48/1968 tanggal 3 September tentang perubahan dan peningkatan status
urusan pendapatan dan padjak daerah khusus DCI Djakarta menjadi Dinas
Padjak dan Pendapatan Daerah DCI Djkarta. Selanjutnya berganti nama
menjadi Kantor Pajak dan Pendapatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai
dengan Keputusan Gubernur KDKI Jakarta Nomor B.VII/774/a/1/1975 tanggal
20 Februari 1975 tentang perubahan sebutan dan struktur organisasi.
Tahun 1976, berdasarkan Keputusan Gubernur KDKI Jakarta Nomor
B.VI/585/a/1/1976 pada tanggal 01 Juli 1976 tentang perubahan kembali nama
atau sebutan dan susunan organisasi serta tata kerja kantor pajak dan
28
pendapatan daerah KDKI Jakarta menjadi Dinas Pajak Daerah Khusus Ibukota
Jakarta. Dengan adanya Otonomi Daerah Undang-undang Nomor 22 tahun
1999 dan berdasarkan Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2001
tentang bentuk Organisasi dan perangkat daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta tidak ada perubahan nama dan sebutan,
masih dengan nama Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang
sudah dibentuk sejak tahun 1983 sampai 2007.
Dan terakhir pada tahun 2008, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah yang merubah sebutan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
DKI Jakarta menjadi Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta yang
bertempat di Gedung Dinas Teknis Abdul Muis, Jl.Abdul Muis No.66, Tanah
Abang Jakarta Pusat. Untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 10
tahun 2008, Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta
mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 34 tahun 2009 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta.
4.1.2 Visi dan Misi Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
Visi dari Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta adalah menjadikan
Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta sebagai penyelanggara pelayanan
administrasi perpajakan yang profesional dalam mencapai penerimaan pajak
daerah secara optimal.
Adapun Misi dari Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta yaitu;
1. Mewujudkan Perencanaan Pelayanan Pajak Daerah yang inovatif.
29
2. Menjamin ketersediaan peraturan pelaksanaan pajak daerah dan
melaksanakan penyuluhan peraturan pajak daerah serta menyelesaikan
hukum pajak daerah.
3. Mengembangkan sistem teknologi informasi dalam kegiatan pelayanan
pajak daerah.
4. Mengembangkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM),
sarana prasarana perpajakan daerah, pengelolaan keuangan, serta
perancanaan anggaran dan program dinas.
5. Mengoptimalkan pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan
pelayanan pajak daerah.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan pajak daerah.
4.1.3 Tugas dan Fungsi Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas pokok
dalam menyelenggarakan pemungutan pendapatan daerah dan mengadakan
koordinasi dengan instansi lain dalam perencanaan, pelaksanaan, serta
pengendalian pemungutan pendapatan daerah. Selain tugas pokok, Dinas
Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta juga mempunya beberapa fungsi, yaitu :
1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Dinas Pelayanan
Pajak.
2. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan tugas pelayanan pajak daerah.
3. Pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah.
4. Pemeriksaan pajak daerah.
5. Penetapan pajak daerah.
6. Penagihan pajak daerah.
30
7. Penyelesaian sengketa pajak daerah.
8. Pengendalian dan pengembangan potensi pajak daerah.
9. Penyediaan, pengelolaan, pendayagunaan prasarana dan sarana pelayanan
pajak daerah.
10. Pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional di bidang pelayanan
pajak daerah.
11. Penegak peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah.
12. Penyedia, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan, perawatan,
prasarana dan sarana kerja pelayanan pajak.
13. Pemberian dukungan teknis dan administratif kepada masyarakat.
14. Pengelolaan kepegawaian keuangan, barang, dan ketatausahaan Dinas
Pelayanan Pajak.
15. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.
4.1.4 Susunan Organisasi Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak pasal 5, tugas dari organisasi
kerja adalah;
1. Kepala Dinas
a. Memimpin pelaksanaan dan tugas fungsi Dinas Pelayanan Pajak.
Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat, bidang,
Suku Dinas Pelayanan Pajak, Unit Pelayanan Pajak Daerah dan
kelompok jabatan fungsional.
b. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan satuan kerja perangkat
daerah, unit kerja perangkat daerah dan/atau instansi
31
pemerintahan/swasta, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas
Pelayanan Pajak.
c. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan
fungsi Dinas Pelayanan Pajak.
2. Sekretariat
Sekretariat merupakan unit kerja staf Dinas Pelayanan Pajak. Sekretariat
di pimpin oleh seorang Dinas yang berkedudukan dibawah dan
bertanggungjawab kepada kepala dinas. Sekretariat melaksanakan tugas
administrasi Dinas Pelayanan Pajak.
3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah
Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan perencanaan penerimaan dan
merumuskan metode pelayanan serta menggali potensi pajak daerah.
4. Bidang Sistem Informasi Pajak Daerah
Bidang Sistem Informasi Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan sistem informasi pelayanan pajak daerah.
5. Bidang Peraturan dan Penyuluhan Pajak Daerah
Bidang Peraturan dan Penyuluhan Pajak Daerah mempunyai tugas
melaksanakan perumusan sebagai bahan penyusunan peraturan dan
penyuluhan pajak daerah.
6. Bidang Pengendalian dan Pembinaan
Bidang ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas
melaksanakan pengendalian dan pembinaan pelayanan pajak daerah.
32
7. Suku Dinas Pelayanan Pajak
Suku Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan dikoordinasikan
oleh Walikota.
8. Unit Pelayanan Pajak Daerah
UPPD atau Unit Pelayanan Pajak Daerah merupakan Unit Pelaksana
Teknis Dinas Pelayanan Pajak dalam pelaksanaan pelayanan seluruh pajak
daerah sesuai kewenangannya. Kecuali Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor , Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak
Penerangan Jalan dan Pajak Rokok. UPPD mempunyai tugas melaksanakan
pelayanan seluruh pajak daerah sesuai dengan kewenangannya kecuali pajak
yang telah disebutkan diatas
4.1.5 Struktur Organisasi Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI jakarta, diikuti
dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak Daerah, serta berdampingan
dengan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor. Maka susunan Struktur Organisasi Dinas
Pelayanan Pajak (DPP) sebagai berikut :
33
Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
Sumber: Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
Kepala Dinas
Sekretariat
Subbagian
Umum
Subbagian
Kepegawaian
Subbagian
Program dan
Anggaran
Subbagian
Keuangan
Bidang
Perencanaan
dan
Pengembangan
Daerah
Seksi - seksi
Bidang Sistem
Informasi
Pajak Daerah
Bidang
Peraturan dan
Penyuluhan
Pajak Daerah
Bidang
Pengendalian
dan Pembinaan
Seksi - seksi Seksi - seksi Seksi - seksi
Suku Dinas
Pelayanan Pajak
Kota Administrasi
Kelompok
Jabatan
Unit
Pelayanan
Teknis
34
Gambar 3. Struktur Organisasi Suku Dinas Pelayanan Pajak
Sumber: Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
Kepala Suku Dinas
Pelayanan Pajak
Subbagian
Tata Usaha
Seksi
Pendaftaran
dan
Penatausahaan
Seksi
Penyelesaian
Sengketa
Pajak
Seksi
Penagihan
Pajak
Seksi
Penetapan
Pajak
Sub kelompok
Jabatan Fungsional
35
4.2 Analisis Data
Berikut ini adalah data target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan
bermotor Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 pada
Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta.
Tabel 4.1
Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2010 - 2014
Tahun Target Penerimaan
(Rp)
Realisasi
Penerimaan (Rp)
2010 3.100.000.000.000 3.107.744.107.420
2011 3.500.000.000.000 3.664.400.168.006
2012 4.150.000.000.000 4.106.968.370.530
2013 4.400.000.000.000 4.605.206.082.027
2014 5.150.000.000.000 4.979.110.607.650
Total 13.700.000.000.000 13.691.285.060.207
Sumber : Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
4.2.1 Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan
Kesesuaian dengan Peraturan Perpajakan
Dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor, Dinas
Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Kantor Samsat dan
beberapa instansi terkait dalam melaksanakan pemungutan pajak kendaraan
bermotor di wilayah Jakarta Timur maupun di wilayah lainnya. Pada dasarnya
tata cara dan prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan
Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Kantor Samsat,
telah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta yang
diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 168 tahun 2012
36
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.
Dimana prosedur standar yang dilakukan oleh wajib pajak adalah pada saat
jatuh tempo masa pembayaran pajak kendaraan bermotor yang tertera dalam
STNK, maka wajib pajak diminta untuk memenuhi kewajibannya dalam
membayar pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor dikenakan
masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat
pendaftaraan kendaraan bermotor, sedangkan STNK berlaku untuk 5 (lima)
tahun setiap tahun dilakukan pengesahan dibarengkan dengan saat pembayaran
pajak kendaraan bermotor.
Pelaksanaan tugas, kewajiban dan wewenang Kepala Dinas Pelayanan
Pajak dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh
Kantor Bersama SAMSAT sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah
Provinsi DKI Jakarta Nomor 168 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut :
1. Melaksanakan pendataan dan pendaftaran pajak kendaraan bermotor
2. Menetapkan besarnya pajak kendaraan bermotor
3. Memungut, menagih dan menerima pembayaran pajak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Menerima dan menolak permohonan pengurangan, keringanan dan
pembebasan pajak
5. Memberikan keputusan terhadap keberatan pajak atas permohonan wajib
pajak
6. Memberikan keputusan terhadap permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak
37
7. Melaksanakan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan
penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak
8. Meyetorkan sanksi administrasi pajak
9. Menyetorkan penerimaan pajak ke Kas Daerah
10. Mengusulkan penunjukkan bendaharawan khusus penerimaan pajak
kendaraan bermotor untuk ditetapkan oleh Gubernur
11. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut diatas
setiap bulan kepada Gubernur
Obyek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan
kendaraan bermotor. Dikecualikan dari objek pajak kendaraan bermotor adalah
kereta api dan kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk keperluan
pertahanan dan keamanan negara, seperti:
1. Truck dan bus pengangkut personil TNI dan Polri;
2. Kendaraan bermotor TNI dan Polri yang digunakan untuk sistem
telekomunikasi pertahanan dan keamanan negara;
3. Kendaraan bermotor TNI dan Polri anti teror;
4. Kendaraan bermotor TNI dan Polri untuk keperluan operasional lalu lintas
(mobil patroli dan sejenisnya) keamanan negara;
5. Mobil tahanan untuk keamanan negara antara lain seperti mobil tahanan
Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan, Kepolisian/TNI, Satpol PP dan
kendaraan tempur lainnya.
Subyek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang
memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor, sedangkan wajib pajak
38
kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan
bermotor.
Tata cara pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, sebagai berikut:
1. Pendaftaran; untuk dapat melaksanakan penghitungan besarnya pajak
kendaraan bermotor harus dilakukan pendaftaran terhadap obyek Pajak,
yaitu dengan cara sebagai berikut;
a. Setiap orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai
kendaraan bermotor baru atau bukan baru (bekas pakai), wajib
melakukan pendaftaran kendaraan bermotor pada Dinas Pelayanan Pajak
dalam hal ini Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB pada Kantor Bersama
Samsat (KB Samsat) dengan menggunakan SPOPD (surat pendaftaran
objek pajak daerah) atau SPPKB (surat pendaftaran dan pendataan pajak
daerah) atau SPPKB Pengesahan. SPOPD atau SPPKB atau SPPKB
Pengesahan harus diisi dengan jelas, lengkap dan benar
serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
b. Pendaftaran kendaraan bermotor dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) hari sejak terjadinya pemilikan dan/atau penguasaan kendaraan
bermotor baru.
c. Pendaftaran kendaraan bermotor terhadap perubahan bentuk dan
perubahan mesin, dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
setelah perubahan bentuk atau mesin.
2. Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor; Dasar penetapan atau pengenaan
pajak kendaraan bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB).
39
Permohonan penetapan nilai jual kendaraan bemrotor sekurang-kurangnya
menyebutkan:
a. Merk/tipe kendaraan
b. Isi silinder
c. Tahun pembuatan
3. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor;
a. Wajib pajak membayar atau melunasi pajak kendaraan bermotor secara
tunai di Kantor Samsat atau bank untuk 12 bulan,
b. Pembayaran pajak kendaraan bermotor dilakukan dalam jangka waktu
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya SSPD
(Surat Setoran Pajak Daerah ) atau SKKP (Surat Ketetapan Kewajiban
Pembayaran) atau dokumen lain yang dipersamakan.
c. Apabila pembayaran dilakukan setelah jatuh tempo, dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, untuk
jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak diterbitkannya
SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah ) atau SKKP (Surat Ketetapan
Kewajiban Pembayaran) atau dokumen lain yang dipersamakan dan
ditaguh dengan STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah).
4. Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor; Apabila wajib pajak melakukan
pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dengan jangka waktu jatuh
tempo, maka tidak akan dilakukan penagihan. Pelaksanaan penagihan
sebagai berikut: terlebih dahulu menerbitkan dan menyampaikan surat
teguran, atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis kepada Wajib
Pajak atau Penanggung Pajak, dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 21
40
(dua puluh satu) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak atau
tahun pajak, dengan rincian penyampaian surat penagihan yang disertai
dengan tanda terima, dengan ketentuan sebagai berikut;
a. Surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis, untuk
yang kesatu dengan berjangka waktu 7 (tujuh hari) sejak diterimanya
oleh Wajib Pajak,
b. Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban membayar utang pajak
maka diterbitkan surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang
sejenis untuk yang kedua dengan berjangka waktu 7 (tujuh hari) sejak
diterimanya oleh Wajib Pajak, dan
c. Apabila Wajib Pajak tidak juga memenuhi kewajiban membayar utang
pajak maka diterbitkan surat peringatan atau surat teguran atau surat lain
yang sejenis untuk yang ketiga dengan berjangka waktu 7 (tujuh hari)
sejak diterimanya oleh Wajib Pajak.
5. Sanksi Pidana;
a. Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat
Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak
lengkap atau tidak melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga
merugikan keuangan daerah dapat dipidanakan dengan kurungan paling
lama 1 tahun dan atau paling banyak 2 kali jumlah pajak yang terutang.
b. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat
Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak
lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga
41
merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling
lama 2 tahun atau denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang.
6. Sistem Pengenaan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor;
Tarif Pajak Kendaraan Bermotor: Kepemilikan atau penguasaan kendaraan
bermotor pertama oleh orang pribadi/badan sebesar 1,50% (satu koma lima
nol persen). Besarnya pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan Tarif Pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak (Nilai Jual Kendaraan
Bermotor). Sehingga penetapan pajak kendaraan bermotor adalah sebagai
berikut : �� �� � × � � � � ���� �� � � �
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini Dinas Pelayanan Pajak
memberikan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak dengan melakukan
kerjasama dengan PT Bank DKI, dalam melayani pembayaran pajak
kendaraan bermotor. Pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat juga
dilakukan dengan sistem pembayaran “Banking”, dimana wajib pajak dapat
melaksanakan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui Gerai Samsat
yang berlokasi di mall-mall.
Sejalan dengan perkembangan jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta,
Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan tarif
maksimum yang masuk dalam pajak daerah dan retribusi daerah. Sesuai
dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 168 tahun 2012,
Pemerintah telah menetapkan pengenaan tarif pajak progresif untuk
kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya antara dua persen
hingga lima persen (2% hingga 5%). Pemberlakuan pajak progresif ini
42
dilakukan untuk mengurangi kemacetan, mengurangi pembelian kendaraan
bermotor serta untuk membangun infrasrtuktur lewat pajak penggunaan jalan
(road user tax).
4.2.2 Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor telah efektif
dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah
Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta
dipengaruhi oleh jumlah kendaraan yang ada di Jakarta. Dengan adanya
peningkatan di setiap tahunnya akan berdampak pada kenaikan penerimaan
pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini menggunakan cara untuk menentukan
tingkat efektivitas pajak kendaraan bermotor dengan cara membandingkan
antara realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan target pajak
kendaraan bermotor yang ditargetkan setiap tahunnya, dengan rumus:
� � � = Realisasi Penerimaan PKBTarget Penerimaan PKB x %
Jika hasil mendekati atau melebihi seratus persen (100%), maka pajak
kendaraan bermotor tersebut semakin efektif dalam meningkatkan pendapatan
daerah.
Tabel 4.2
Interpretasi Nilai Efektivitas
Presentase Kriteria
> 100% Sangat Efektif
91-100% Efektif
81-90% Cukup Efektif
60-80% Kurang Efektif
Sumber :Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327
43
Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan target dan realisasi penerimaan
pajak kendaraan bermotor dan tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan
bermotor selama lima tahun terakhir:
Tabel 4.3
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2010 – 2014
Tahun Target
Penerimaan (Rp)
Realisasi
Penerimaan (Rp)
Presentase
(%) Kriteria
2010 3.100.000.000.000 3.107.744.107.420 100,24% Sangat Efektif
2011 3.500.000.000.000 3.664.400.168.006 104,69% Sangat Efektif
2012 4.150.000.000.000 4.106.968.370.530 98,96% Efektif
2013 4.400.000.000.000 4.605.206.082.027 104,66% Sangat Efektif
2014 5.150.000.000.000 4.979.110.607.650 96,68% Efektif
Rata-rata 101,05% Sangat Efektif
Sumber : Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta (Data diolah)
Penghitungan :
��ℎ � = . . . .. . . . x % = , %
��ℎ � = . . . .. . . . x % = , %
��ℎ � = . . . .. . . . x % = , %
��ℎ � = . . . .. . . . x % = , %
��ℎ � = . . . .. . . . x % = , %
Terdapat beberapa perbandingan realisasi setiap tahunnya yang telah di
kelola oleh Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta. Pada Tabel 4.3 diatas
menunjukan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor di
44
Provinsi DKI Jakarta rata-rata dari tahun 2010-2014 adalah sebesar 101,05
persen, jika berdasarkan pada kriteria atau indikator tersebut maka
penilaiannya adalah sangat efektif. Penerimaan pajak kendaraan bermotor
tahun 2011 terjadi pada realisasi penerimaan sebesar Rp.3.664.400.168.006,-
dengan jumlah target satu tahun sebesar Rp. 3.500.000.000.000,- atau 104,69
persen. Pada tahun 2013 realisasi penerimaan sebesar Rp.4.605.206.082.027,-
dengan jumlah target satu tahun sebesar Rp. 4.400.000.000.000,- atau 104,66
persen. Sedangkan pada tahun 2010, realisasi penerimaan pajak kendaraan
bermotor sebesar Rp.3.107.744.107.420,- dengan jumlah target satu tahun
sebesar Rp. 3.100.000.000.000,- atau 100,24 persen. Tahun 2012, realisasi
penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp. 4.106.968.370.530,- dengan
jumlah target satu tahun sebesar Rp. 4.150.000.000.000,- atau 98,96 persen.
Dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2014 sebesar
Rp. 4.979.110.607.650,- dengan jumlah target satu tahun sebesar Rp.
5.150.000.000.000,- atau 96,68 persen.
Gambar 4
Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2010 - 2014
Sumber : Data diolah
92
94
96
98
100
102
104
106
2010 2011 2012 2013 2014
Target
Realisasi
45
Gambar 4 : Perbandingan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun
anggaran 2012 sampai dengan tahun 2014.
Keterangan :
Merah : Jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor Provinsi DKI Jakarta
tahun anggaran 2012-2014.
Biru : Target satu tahun pajak kendaraan bermotor Provinsi DKI Jakarta tahun
anggaran 2012-2014.
Gambar 4. diatas memperlihatkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan
pajak kendaraan bermotor jika dilihat berdasarkan indikator, maka pada tahun
2010 adalah sebesar 100,24 persen, hal tersebut menunjukan bahwa
penerimaan pajak kendaraan bemotor pada tahun 2010 adalah sangat efektif.
Pada tahun 2011 adalah sebesar 104,69 persen, hal tersebut menunjukan bahwa
penerimaan pajak kendaraan bemotor pada tahun 2011 adalah sangat efektif.
Tahun 2012 adalah sebesar 98,96 persen, hal tersebut menunjukan bahwa
penerimaan pajak kendaraan bemotor pada tahun 2012 adalah efektif. Tahun
2013 adalah sebesar 104,66 persen, hal tersebut menunjukan bahwa
penerimaan pajak kendaraan bemotor pada tahun 2013 adalah sangat efektif.
Sedangkan pada tahun 2014 adalah sebesar 96,68 persen, hal tersebut
menunjukan bahwa penerimaan pajak kendaraan bemotor pada tahun 2014
adalah efektif. Namun jika ditarik secara rata dalam kurun waktu lima tahun
mulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebesar 101,05
persen, yang menunjukan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor di
Provinisi DKI Jakarta dalam kurun waktu tersebut adalah sangat efektif.
Di sisi lain efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor menunjukan
adanya penurunan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, hal tersebut
46
disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, terjadinya perbandingan kenaikan
target pada tahun 2011 ke 2012 adalah sebesar 18,57 persen yang lebih besar
dari realisasi penerimaan sebesar 12,07 persen dan perbandingan pada tahun
2013 ke 2014 adalah sebesar 17,04 persen yang lebih besar dari realisasi
sebesar 8,11 persen, hal tersebut menggambarkan bahwa efektivitas
pengelolaan pajak kendaraan bermotor oleh Dinas Pelayanan Pajak Provinsi
DKI Jakarta menurun, sekalipun data pada tahun 2010, 2011 dan 2013
menunjukkan target penerimaannya tercapai. Akan tetapi dari tahun 2011 ke
2012 dan tahun 2013 ke tahun 2014 menunjukkan kenaikan target penerimaan
pajak yang naik akibat peningkatan jumlah kendaraan bermotor akan tetapi
tidak sebanding dengan realisasi penerimaannya.
Kedua, berdasarkan keterangan yang peneliti peroleh dari pegawai bidang
perencanaan dan pengembangan Pajak Daerah, menyebutkan bahwa adanya
peningkatan jumlah kendaraan yang mutasi keluar daerah berdampak pada
penurunan penerimaan pajak kendaraan bermotor yang cukup signifikan,
bahkan realisasinya tidak mencapai target yang ditetapkan. Dari hasil nilai
rasio efektivitas yang ditunjukkan patut ditingkatkan lagi dengan cara Dinas
Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta bersama Kantor Samsat lebih giat lagi
dalam memungut pajak kendaraan bermotor, serta mengevaluasi kembali
apakah target telah ditetapkan sesuai dengan potensi yang sebenarnya.
47
4.2.3 Kendala dan Upaya dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak
Kendaraan Bermotor
Adapun kendala dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak
Provinsi DKI Jakarta dalam mengoptimalkan peningkatan penerimaan pajak
kendaraan bermotor, dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah.
1. Kendala; yang dihadapi dalam melaksanakan pemungutan pajak
kendaraan bermotor di Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta dapat
dikatakan cukup berjalan dengan baik. Namun Dinas Pelayanan Pajak
Provinsi DKI Jakarta mengalami beberapa kendala yang mengakibatkan
pencapaian hasil yang masih kurang optimal. Beberapa kendala tersebut
adalah;
a. Kurangnya informasi dan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan
pembayaran pajak kendaraan bermotor.
Ketidakpahaman masyarakat atau wajib pajak mengenai bagaimana cara
pemenuhan kewajiban perpajakan yang benar juga menjadi kendala bagi
Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta yaitu ketidakpahaman
masyarakat mengenai pajak meliputi cara pembayaran pajak kendaraan
bermotor dan cara perpanjang STNK masih beragam informasi. Kurangnya
kepatuhan wajib pajak juga di sebabkan karena lokasi yang jauh dalam
melakukan pembayaran, sanksi administrasi yang ditetapkan dianggap
terlalu kecil sehingga membuat wajib pajak merasa masih mampu dalam
membayar sanksi tersebut dan cenderung menyepelekan pembayaran pajak.
48
b. Penetapan kepemilikan kendaraan bermotor pertama sampai dengan
keempat dalam penerapan tarif progresif sebagian masih manual.
Masalah yang sering terjadi dalam pelaksanaan pemungutan pajak
kendaraan bermotor adalah penerapan tarif pajak progresif untuk
kepemilikan kendaraan bermotor pertama sampai dengan keempat masih
dilakukan secara manual. Dikarenakan wajib pajak yang memiliki
kendaraan lebih dari satu sering tidak menggunakan namanya, akan tetapi
menggunakan nama anak/istrinya. Sehingga hal ini berdampak pada
penerimaan pajak kendaraan bermotor dari penerapan pajak progresif belum
optimal.
c. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) untuk kendaraan Belum Daftar
Ulang (BDU) 5 tahun kebelakang tidak ada di dalam sistem.
Banyaknya kendaraan yang belum daftar ulang 5 tahun belakangan ini,
berdampak pada penetapan atas kendaraan 2 sampai 5 tahun lalu yang
mendaftar tahun berjalan tidak masuk ke dalam sistem. Seperti pembeli
motor yang tidak melakukan daftar ulang, motor ditarik kembali oleh dealer.
Dealer yang melakukan penarikan, lalu melakukan lelang atas motor. Hal
ini lah yang menyebabkan nilai jual kendaraan bermotor untuk kendaraan
belum daftar 5 tahun kebelakang tidak ada didalam sistem, sehingga
mengurangi potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor.
2. Upaya; dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor maka
harus dilakukan upaya-upaya dalam rangka mengoptimalisasi pelaksanaan
pemungutan yang dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI
Jakarta. Adapun upaya yang dilakukan, antara lain;
49
a. Menggiatkan sosialisasi dan penyuluhan perpajakan.
Dalam rangka mengatasi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, maka
dari itu Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta melakukan upaya
penyuluhan dan sosialisasi perpajakan. Sosialisasi yang diberikan oleh
Dinas Pelayanan Pajak bersama dengan Kantor Samsat yaitu melalui
pelaksanaan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan dalam bentuk spanduk
serta memasang iklan di media elektronik maupun di media cetak untuk
melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tepat waktu. Untuk wajib
pajak baru, dapat di jelaskan atau disampaikan bahwa membayaran pajak
kendaraan bermotor bukanlah urusan yang sulit ataupun rumit. Bagi mereka
keterbatasan waktu dan ketidakpahaman dalam melakukan pembayaran
pajak, maka petugas terkait akan menerangkan cara pembayaran yang
praktis, misalnya dapat dilakukan melalui sistem pembayaran Banking
melalui Gerai Samsat yang berlokasi di mall-mall di Jakarta.
b. Penerapan sistem teknologi informasi berbasis NIK dan KK.
Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pengolahan data yang masih
secara manual, hendaknya dilakukan kerjasama antara pihak
Diskominfomas (divisi komunikasi dan informasi) dengan pihak Dukcapil
(kependudukan dan pencatatan sipil) dalam penerapan sistem teknologi
informasi berbasis NIK dan KK. Hal ini perlu dilakukan agar dapat lebih
mudah dan cepat memproses penerapan tarif progresif pada kepemilikan
kendaraan pertama sampai dengan keempat, disamping kepemilikan
kendaraan bermotor dengan nama dan alamat yang sama harus ditambah
dengan NIK dan kartu keluarga. Sehingga sulit bagi wajib pajak untuk
50
menghindar dari pajak progresif dan adanya sitem ini dapat
mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dari penerapan
pajak progresif.
c. Koordinasi dengan unit terkait
Untuk mengatasi penurunan penerimaan pajak kendaraan bermotor yang
disebabkan oleh nilai jual kendaraan bermotor belum daftar ulang 5 tahun
belakangan ini, diperlukan koordinasi dari pihak internal, seperti;
melaksanakan penelusuran kendaraan bermotor yang tidak melakukan daftar
ulang selama 2 sampai 5 tahun ke belakang dievaluasi setiap tahun untuk
kemudian dimasukkan dalam pendataan Belum Daftar Ulang (BDU),
menghimpun data potensi Kendaraan yang Tidak Melakukan Daftar Ulang
(KTMDU) dan Kendaraan yang Belum Melakukan Daftar Ulang (KBMDU)
berdasarkan database Kendaraan Bermotor serta pelaksanaan kegiatan
penyampaian surat penagihan kepada wajib pajak yang masih belum daftar
ulang atas kepemilikan kendaraan bermotor.
4.3 Interpretasi Hasil
1. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kesesuaian
dengan Peraturan Perpajakan.
Pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh
Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta bersama Kantor Samsat dan
instansi terkait lainnya, didasarkan atau telah di sesuaikan pada dasar hukum
yang jelas dan kuat, sehingga harus di patuhi oleh masyarakat dan pihak
terkait. Landasan hukum yang melatarbelakangi pemungutan pajak kendaraan
bermotor di Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut;
51
a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.
b. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah.
c. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pajak Kendaraan Bermotor.
d. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 168 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
e. Peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun
2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor
dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015.
Dengan adanya dasar hukum ini, diharapkan pelaksanaan pemungutan pajak
kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI
Jakarta bersama Kantor Samsat dan instansi terkait lainnya, dapat dilakukan
secara optimal dan tidak menyalahgunakan peraturan yang telah ditetapkan
oleh Pemerintah Daerah.
2. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Jakarta
Timur telah efektif dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah.
Hasil pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam rangka meningkatkan
jumlah penerimaan di Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu lima tahun
terakhir ini jika berdasarkan pada kriteria atau indikator keefektivitasan maka
dikategorikan sangat efektif dimana tingkat efektivitas penerimaan pajak
kendaraan bermotor rata-rata dari tahun 2010 sampai tahun 2014 adalah
sebesar 101,05 persen. Hal ini terlihat dari data pada tabel 4.3, dapat dilihat
52
pada tahun realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2010
sebesar 100,24 persen, sedangkan pada tahun 2011 realisasi penerimaan
terbesar dengan presentase 104,69 persen, tahun 2012 memperoleh presentase
sebesar 98,96 persen, pada tahun 2013 realisasi penerimaan sebesar 104,66
persen dan pada tahun 2014, realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor
sebesar 96,68 persen. Penurunan presentase penerimaan pajak kendaraan
bermotor di Provinsi DKI Jakarta yang terjadi pada tahun 2012 dan 2014,
dikarenakan masih adanya peningkatan jumlah kendaraan yang mutasi keluar
daerah dan penundaan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan
bermotor.
3. Kendala dan Upaya dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak
Kendaraan Bermotor.
Kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI
Jakarta dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor yaitu
ketidakpahaman masyarakat atau wajib pajak dalam hal peraturan-peraturan
pajak kendaraan bermotor dan tata cara melakukan pembayaran pajak
kendaraan bermotor sehingga kesadaran masyarakat dalam membayar pajak
menurun, pengenaan tarif progresif untuk kendaraan pertama sampai dengan
kendaraan keempat dilakukan secara manual, dan nilai jual kendaraan bermotor
untuk kendaraan belum daftar ulang tidak ada didalam sistem karena
kurangnya koordinasi atau kerjasama antar unit terkait.
Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada wajib pajak agar memenuhi
kewajiban membayar pajak tepat waktu serta memberikan sosialisasi tentang
53
tata cara dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan
menerapkan sitem teknologi informasi berbasis NIK dan KK dalam penerapan
tarif progresif pada kepemilikan kendaraan pertama sampai dengan keempat.
Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta lebih meningkatkan kualitas dan
kuantitas sumber daya manusia dan juga meningkatkan kerjasama antar unit
terkait dalam melakukan pendataan untuk kepemilikan kendaraan bermotor
belum daftar ulang.
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian
Pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh
Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta telah sesuai dengan Peraturan
Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 168 tahun 2012 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Dalam pemungutan pajak
kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta telah efektif dalam meningkatkan
penerimaan pajak daerah, dimana jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor
di Jakarta dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini menunjukkan hasil yang
sangat efektif yaitu sebesar 101,05 persen. Namun masih terdapat kendala yang
dihadapi oleh Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan
penerimaan pajak kendaraan bermotor, seperti; kurangnya informasi dan
kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor,
penetapan pajak progresif masih dilakukan secara manual dan nilai jual
kendaraan bermotor belum daftar ulang 5 tahun belakang ini tidak ada didalam
sistem. Adapun upaya yang dilakukan yaitu melakukan sosialisasi dan
penyuluhan tentang pembayaran pajak kendaraan bermotor, menerapkan sistem
teknologi berbasis NIK dan KK (kartu keluarga), dan melakukan koordinasi
54
dengan unit terkait dalam penyampaian surat penagihan kewajiban membayar
pajak serta melakukan pendataan ulang untuk nilai jual kendaraan bermotor
belum daftar ulang.
55
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
1. Pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh
Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta telah dilaksanakan sesuai
dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2010
tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan peraturan pelaksanaannya
berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 168 Tahun
2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan
Bermotor.
2. Penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta pada tahun
2010 sampai dengan tahun 2014 memperoleh rata-rata presentase sebesar
101,05 persen. Apabila dalam indikator efektivitas >100%, maka dikatakan
sangat efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah
3. Kendala yang dihadapi dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan
bermotor disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya kesadaran
wajib pajak dan koreksi pajak masih dilakukan secara manual, namun
sebagian besar telah diupayakan untuk dapat diatasi oleh Dinas Pelayanan
Pajak Provinsi DKI Jakarta sehingga maksud dan tujuan pelaksanaan
pemungutan pajak kendaraan bermotor dapat terlaksana serta dapat
meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.
56
5.2 Saran
1. Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta lebih mengoptimalkan lagi
kegiatan sosialisasi dan penyuluhan wajib pajak karena masih banyak wajib
pajak yang belum mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajibannya.
2. Para instansi/pegawai yang terlibat dalam pengelolaan pajak kendaraan
bermotor sebaiknya meningkatkan kinerja dan kerjasamanya dalam
menjalani fungsi-fungsi manajemen dengan lebih baik lagi, dengan lebih
meningkatkan penerimaan dari sektor pajak khususnya pajak kendaraan
bermotor sebagai kontribusi pajak daerah.
DAFTAR PUSTAKA
Hasannudin, dan Wokas, Heince R.N. “Analisis Efeltivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah”. E-
Journal UNSRAT, Vol.3 No.1 (Juni 2014), Hal 56-65.
Ilyas, B. Wirawan dan Suhartono, Rudy. 2013. Perpajakan. Jakarta: Mitra
Wacana Media.
Mahmudi. 2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta:
Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen.
Mardiasmo. 2009. Perpajakan Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Provinsi khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 6
Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah.
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Provinsi khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 8
Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.
Peraturan Gubernur Provinsi daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 168 tahun
2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan
Bermotor.
Peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014
tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015
Priantara, Dias. 2012. Perpajakan Indonesia Edisi 2. Jakarta: Penerbit Mitra
Wacana Media.
Resmi, Siti. 2014. Perpajakan: Teori dan Kasus, Edisi 8 Buku 1. Jakarta:
Salemba Empat.
Tatambihe, Michael. 2014. “Analisis Penyajian dan Pelaporan Pajak Kendaraan Bermotor Pada kantor Bersama SAMSAT Belitung”. Jurnal EMBA, Vol.2
No.4 (Desember 2013), Hal. 100-107.
Triantoro, Arvian. 2010. “Efektifitas Pemungutan Pajak Reklame dan
Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bandung”.
Jurnal Fokus Ekonomi, Vol.5 No.1 (Juni 2010), Hal.1-24.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Hubungan
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Yuliartini, Putu Intan., dan Supadmi, Ni Luh. 2015. “Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Dan Restoran Pada Pemerintah Daerah Kota Denpasar”. E-
Jurnal Akuntansi, 10.2, Hal.489-502.
RIWAYAT HIDUP PENULIS
Data Pribadi :
Nama : Galuh Fitriani
NIM : 2011420024
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 21 Maret 1994
Agama : Islam
Alamat : Jl. Manunggal RT.04 RW.08 No.52A Kamp.Curug
Pondok Kelapa, Jakarta Timur
Email : [email protected]
Riwayat Pendidikan :
1. 1999 – 2003 : SDN Pondok Bambu 15 Pagi
2. 2003 – 2005 : SDN Duren Sawit 08 Pagi
3. 2005 – 2008 : SMPN 194 Jakarta
4. 2008 – 2011 : SMAN 100 Jakarta
5. 2011 – 2015 : Program Sarjana (S-1) Akuntansi Universitas Dharma
Persada
APBD Realisasi APBD Realisasi APBD Realisasi APBD Realisasi APBD Realisasi
Pendapatan Asli Daerah 12,315,398,272,250 12,891,992,182,041 16,280,133,657,370 17,825,987,294,431 20,523,433,370,351 22,040,801,447,924 26,304,097,561,000 26,849,337,048,532 39,757,308,437,000 32,951,735,099,777
a. Pajak Daerah: 10,083,000,000,000 10,751,745,151,388 13,965,000,000,000 15,221,249,152,690 16,525,000,000,000 17,721,493,016,509 22,618,000,000,000 23,367,019,942,820 32,500,000,000,000 27,065,755,895,364
1. PKB 3,100,000,000,000 3,107,744,107,420 3,500,000,000,000 3,664,400,165,006 4,150,000,000,000 4,106,968,370,530 4,400,000,000,000 4,605,206,082,027 5,150,000,000,000 4,979,110,607,650
2. BBN-KB 3,600,000,000,000 3,997,470,274,150 4,200,000,000,000 4,582,084,588,660 4,660,000,000,000 5,507,710,354,550 5,825,000,000,000 6,143,969,692,650 6,400,000,000,000 5,526,493,937,100
3. PBB-KB 700,000,000,000 727,327,812,376 824,000,000,000 848,569,568,929 1,000,000,000,000 882,558,921,963 1,100,000,000,000 1,027,108,786,899 1,200,000,000,000 1,170,105,269,170
4. PAT 150,000,000,000 156,690,521,376 170,000,000,000 114,442,293,836 170,000,000,000 102,046,137,531 120,000,000,000 95,346,034,924 120,000,000,000 95,818,763,693
5. P.Hotel 650,000,000,000 744,252,246,359 815,000,000,000 858,337,282,673 1,000,000,000,000 1,028,521,564,463 1,150,000,000,000 1,173,799,319,199 1,400,000,000,000 1,382,292,399,507
6. P.Restoran 770,000,000,000 880,920,581,945 976,000,000,000 1,031,995,530,296 1,175,000,000,000 1,238,573,704,151 1,400,000,000,000 1,552,354,508,716 2,000,000,000,000 1,835,594,185,019
7. P.Hiburan 270,000,000,000 293,356,000,260 350,000,000,000 296,518,831,376 400,000,000,000 369,152,834,149 440,000,000,000 393,132,154,673 500,000,000,000 501,374,458,303
8. P.Reklame 275,000,000,000 258,171,510,385 330,000,000,000 269,666,970,840 410,000,000,000 483,178,532,223 515,000,000,000 654,644,317,920 2,400,000,000,000 862,166,808,143
9. PPJ 418,000,000,000 456,404,904,171 465,000,000,000 511,449,292,512 550,000,000,000 557,307,626,142 608,000,000,000 609,449,433,475 630,000,000,000 655,713,255,150
10. P.Parkir 150,000,000,000 129,407,192,946 185,000,000,000 158,256,146,738 210,000,000,000 220,901,591,724 260,000,000,000 319,317,145,056 800,000,000,000 402,761,586,832
11. BPHTB - - 2,150,000,000,000 2,885,527,481,824 2,800,000,000,000 3,224,573,379,083 3,200,000,000,000 3,419,932,665,925 5,000,000,000,000 3,548,546,624,864
12. PBB - - - - - - 3,600,000,000,000 3,372,759,801,356 6,500,000,000,000 5,812,604,385,392
13. P.Rokok - - - - - - - - 400,000,000,000 292,728,166,410
14. P. Air Permukaan - - - - - - - - - 445,448,192
b. Retribusi Daerah 407,910,000,000 439,210,908,273 456,248,032,680 609,349,051,004 901,224,604,600 1,820,435,447,667 500,580,719,000 333,379,790,955 1,746,418,633,000 505,162,801,917
c. Hasil Pengelola Kekayaan
Daerah yg Dipisahkan212,840,000,000 223,005,615,402 243,677,628,025 278,789,767,934 360,000,000,000 351,823,210,569 396,228,781,000 397,234,721,942 448,856,617,000 463,627,247,239
d. Lain-lain PAD 1,611,648,272,250 1,478,030,506,978 1,615,207,996,665 1,716,599,322,803 2,737,208,765,751 2,147,049,773,179 2,789,288,061,000 2,751,702,592,815 5,062,033,187,000 4,917,189,155,257
Dana Perimbangan 10,006,090,000,000 9,537,609,058,087 8,658,411,159,801 9,149,708,963,289 9,776,877,857,000 11,554,964,807,804 10,547,537,223,090 9,387,539,401,653 17,770,000,000,000 9,677,533,225,272
Lain-lain Pendapatan yg Sah 641,862,803,000 596,385,753,000 1,907,148,243,360 1,321,665,225,150 3,349,700,731,266 1,783,413,796,261 3,948,230,042,822 3,270,329,088,104 7,514,790,970,000 2,493,070,052,000
Pembiayaan Daerah 3,748,512,147,298 3,748,512,147,298 4,911,196,018,129 4,926,078,266,154 7,703,218,490,508 6,475,552,012,483 9,463,721,530,814 9,463,721,530,814 7,863,394,776,473 7,134,093,292,477
JUMLAH 26,711,863,222,548 26,774,499,140,426 31,765,889,078,660 33,223,439,749,024 41,353,230,449,125 41,854,732,064,472 50,263,586,357,726 48,970,927,069,103 72,905,494,183,473 52,256,431,669,526
Sumber : Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
2010 2011
Realisasi Pendapatan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
Uraian2012 2013 2014
Tahun Anggaran 2010 - 2014