RENCANA AKSI PERUBAHAN (PROJECT CHARTER)

1. IDENTITAS PROYEK

Judul Meningkatkan disiplin guru dalam penerimaan sertifikasi di UPT Pendidikan dan

Kebudayaan ……………………..Deskripsi a. Banyaknya guru penerima sertifikasi belum maksimal dalam menjalankan

tugasnya.

b. Hasil yang diharapkan dalam meningkatkan mutu pendidikan belum sesuai yang

diharapkan.

c. Sertifikasi merupakan kesejahteraan guru yang diharapkan hendaknya kinerja

diimbangi dengan peningkatan mutu bukan peningkatan kesejahteraan.

d. Bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin guru dalam penerimaan sertifikasi

merupakan kesanggupan Guru untuk mentaati kewajiban dan menghindari

larangan yang ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan atau Peraturan

Kedinasan yang apabila tidak di taati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.Sponsor Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dra. Sri Sugiyarti)Project Leader Kantor UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KajenSumber daya Tim

1. Dasar Hukum

2. Sumber daya manusia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 53

Tahun2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Undang-undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun

2005

Internal1. Kasubag TU

2. Bag Keuangan

3. Staf Kepegawaian

4. Staf Aset dan Barang

5. Staf Operator

6. Staf Administrasi

7. Pengawas SD

8. Pengawas TK

9. PNFI

10. Kepala SekolahGuru SD

11. Guru TK

12. Guru PAUD

13. Tenaga Perpustakaan

14. Tenaga Operator Sekolah

3. Dana

Eksternal

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2. Dewan Pendidikan

3. Komite Sekolah

4. Masyarakat

1. APBN

2. APBD

3. Swadaya

2. LATAR BELAKANG (BURNING PLATFORM)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai

Negeri Sipil. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

a. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah Kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban

dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau

peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatui hukuman.

b. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutkan disingkat PNS adalah PNS Pusat dan PNS Daerah

c. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak mentaati

kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam

maupun di luar jam kerja.

d. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan

disiplin PNS.

e. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota

adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang

pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.

f. Upaya administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap

hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.

g. Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap

hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat

yang berwenang menghukum.

h. Banding administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas

terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau

pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang

menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.

i. Sertifikasi guru dan dosen merupakan tujuan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan

kesejahteraan guru, namun saat ini belum optimal dalam peningkatan mutu pendidikan.

j. Kondisi saat sekarang Sumber Daya Manusia masih banyak yang belum standar (S-1).

k. Sumber Daya Manusia perlu ditingkatkan melalui Workshop dan Diklat untuk meningkatkan

kualitas Guru dalam mencapai mutu pendidikan yang optimal atau yang diharapkan.

l. Saat ini guru belum disiplin sesuai harapan pemerintah.

Contohnya: - Masih datang terlambat

- Pulang belum sesuai waktu yang ditentukan

- Masih ada yang belum membuat RPP

- Belum melengkapi administrasi guru

- Masih ada yang tidak ijin apabila meninggalkan kedinasan

m. Jumlah pegawai yang ada di UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kajen Kabupaten Pekalongan 768,

jumlah laki-laki 316 dan perempuan 452. Yang sudah sertifikasi ada 283 guru.

Disiplin PNS bertujuan antara lain:

a. Mentaati kewajiban dan menghindari yang ditentukan oleh undang-undang.

b. Meningkatkan kinerja Pegawai Negeri yang diharapkan oleh Pemerintah.

c. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945.

d. Mentaati segala peraturan perundang-undangan.

e. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian,

kesadaran dan tanggung jawab.

f. Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah dan martabat PNS.

g. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorangan atau golongan.

h. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut pemerintah yang harus dirahasiakan.

i. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara.

j. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan

atau merugikan negara atau pemerintah terutama dibidang keamanan, keuangan dan meteriil.

k. Menaati ketentuan jam kerja.

l. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan.

m. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya.

n. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.

o. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas.

p. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karir.

q. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

r. Melaksanakan undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang sistem pendidikan nasional.

Dari uraian diatas maka disiplin pegawai sangat diwajibkan agar pelaksanaan tugas yang dilakukan

oleh masing-masing guru dapat berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan

yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia.

Dalam proses penyajian informasi agar pimpinan dapat membuat keputusan dan merencanakan

kebijakan, maka harus ada sistem dan prosedur kerja yang baik di bidang peningkatan disiplin pegawai

di UPT Pendidikan dan Kebuadayaan Kajen khususnya dan dapat dilaksanakan di Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Pekalongan.

UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kajen adalah salah satu dari 19 UPT dari Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Pekalongan yang berada di wilayah Kabupaten Pekalongan.

UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kajen dengan luas wilayah dengan jumlah pegawai:

Nama Instansi Laki-laki Perempuan Jumlah

1. UPT Dindikbud 13 5 18

2. Kepala SD 36 18 54

3. Guru PNS 115 274 389

4. Guru WB 80 173 253

5. Penjaga SD PNS 46 - 46

6. Penjaga WB 8 - 8

Jumlah 316 452 768

Keterangan :

- SD Negeri : 47

- SD Muhammadiyah : 3

- SD Islam : 1

- SD IT : 1

- MI : 2

- Jumlah Sekolah : 54

Dalam memberikan pelayanan kepada PNS di UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kajen

dengan jumlah personil 14 PNS dan 4 Non PNS terbagi dalam dua jabatan struktural dan fungsional

dengan jumlah 2 struktural, 6 fungsional dan 10 staff.

A. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

1. UPT Dindikbud dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

2. UPT Dindikbud mempunyai tugas mengoordinasikan kegiatan pendidikan dan kebudayaan pada

sekolah dasar dan pendidikan anak usia dini (PAUD) di wilayah kecamatan.

B. Fungsi UPT Dindikbud Kajen meliputi:

1. Penyusunan rencana program dan kegiatan UPT

2. Pengoordinasikan kegiatan operasional di bidang pendidikan dan kebudayaan pada jenjang

pendidikan sekolah dasar dan pendidikan anak usia dini (PAUD) di wilayah kecamatan.

3. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan dan kebudayaan pada

jenjang pendidikan sekolah dasar dan pendidikan anak usia dini (PAUD) di wilayah kecamatan

4. Pengawasan dan pembinaan pegawai UPT

5. Pengoordinasikan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan

6. Pelaksanaan tugsa-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya.

C. Identifikasi Permasalahan

a. Belum optimalnya disiplin guru dalam penerimaan sertifikasi di UPT Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kajen

b. Belum dijalankannya dengan baik tentang disiplin guru dalam penerimaan sertifikasi di UPT

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kajen.

c. Kurangnya memahami tentang PP nomor 53 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil dan UU No.

14 Tahun 2005.

Untuk memotret kondisi riil permasalahan utama diatas yang ada di UPT Dinas Pendidikan dan

Kebudayan Kajen dilakukan analisis dengan menggunakan Force Field Analyzis dengan harapan jika

faktor pendukung dan penghambat dapat diketahui dengan baik maka intervensi yang dilakukan dapat

lebih tepat. Adapun hasil analisisnya sebagai berikut :

Tabel 2

Analisa Kekuatan Medan

Meningkatkan disiplin PNS di UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kajen

Kabupaten Pekalongan

Gambar 1 :

FORCE FIELD ANALYSIS (1951)

FAKTOR PENDORONG FAKTOR PENGHAMBAT1. Adanya dukungan Intern

2. PP RI No.53 tahun 2010 tentang disiplin PNS dan UU Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005

3. Adanya pemahaman PP No. 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS dan UU Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005

Skor =15

1. Kurangnya pemahaman PP RI No. 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS

2. Kurangnya sosialisasi PP No. 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS dan UU Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005

4. Kurangnya SDM yang memadai

Skor =12

5 4 3 2 1 1 2 3 4 5

Analisis Kekuatan Penghambat Utama :

H1 Kurangnya pemahaman PP No. 53 tahun 2010 tentang disiplin dan UU Guru dan Dosen No. 14

Tahun 2005

H2 Kurangnya sosialisasi PP No. 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS dan UU Guru dan Dosen No.

14 Tahun 2005

H3 Kurangnya SDM yang memadai

Analisis Kekuatan Pendorong Utama

D1 Adanya dukungan intern

D2 Memberikan kewajiban untuk disiplin guru dalam penerimaan sertifikasi

D3 Komitmen untuk melaksanakan PP No. 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS dan UU Guru dan

Dosen No. 14 Tahun 2005 sehingga dapat dilaksanakan sesuai perundang-undangan yang

(5)

(5)

(4)

(4)

(4)

Terlaksananya disiplin PNS UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kajen Kabupaten Pekalongan

(5)

berlaku.

Dari analisis diatas dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah intervensinya sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan disiplin guru dalam penerimaan sertifikasi di UPT Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kajen

2. Menyiapkan sosialisasi tentang disiplin guru dalam penerimaan sertifikasi kepada seluruh pegawai

di wilayah UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kajen

3. Dari hasil Benchmarking di Bandung kami mendapatkan temuan inovasi bahwa peningkatan disiplin

adalah

Belum Optimalnya Disiplin PNS di UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kajen, Kabupaten

Pekalongan

C.Target Area Perubahan

Dalam proyek perubahan ini dengan area perubahan pada peningkatan disiplin.Adapun data administrasi sebagai berikut :

3. TUJUANA. Tujuan Jangka Pendek

b. Melakukan peningkatan disiplin guru dalam penerimaan sertifikasi di UPT Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan Kajen

c. Melaksanakan disiplin guru dalam penerimaan sertifikasi di Kantor UPT dan di Sekolah (SD,

TK dan PAUD)

B. Jangka Menengah

a. Melaksanakan peningkatan disiplin guru dalam penerimaan sertifikasi sesuai dengan

perundang-undangan yang berlaku

b. Melaksanakan peningkatan disiplin dan sertifikasi guru sesuai dengan guru kelas, guru mapel

dan sertifikasi KS

C. Jangka PanjangMelaksanakan disiplin guru dalam penerimaan sertifikasi sesuai PP No. 53 tahun 2010 dan

UU guru dan dosen No. 14 Tahun 2005

KEPALA DINAS

Kepala SD

KEPALA UPT

Komite SekolahKepala PAUDKepala TK

Sek. Dinas

Kasubag TUPengawas/Penilik

4. MANFAAT

1. Pelaksanaan disiplin guru dalam penerimaan sertifikasi di UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kajen Kabupaten Pekalongan berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan kinerja dan melayani

masyarakat.

2. Manfaat bagi UPT dapat melaksanakan PP No. 53 tahun 2010 dan UU Guru dan Dosen No. 14

Tahun 2005 dengan baik.

3. Manfaat bagi SKPD adalah menjamin kualitas guru dalam penerimaan sertifikasi sebagai bukti

pelaksanaan tugas dalam kedinasan dimasing-masing instansi atau lembaga.

4. Manfaat bagi Pemerintah adalah terutama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Pekalongan untuk melaksanakan PP RI No.53 tahun 2010 tentang disiplin PNS dan UU guru dan

dosen No. 14 Tahun 2005 dilaksanakan dengan baik dan benar.

5. Manfaat bagi masyarakat adalah pelayanan Pendidikan yang sesuai dengan sistem pendidikan

nasional

5. RUANG LINGKUP

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam Optimalisisasi Peningkatan disiplin guru dalam

penerimaan sertifikasi di UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kajen Kabupaten Pekalongan

sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan pimpinan atau atasan langsung

2. Melakukan rapat dengan unit-unit terkait

3. Pembentukan Tim Sosialisasi tentang disiplin guru dalam penerimaan sertifikasi

4. Mengadakan sosialisasi tentang disiplin guru dalam penerimaan sertifikasi

5. Menyiapkan aula untuk sosialisasi tentang disiplin guru dalam penerimaan sertifikasi

6. Pelaksanaan kegiatan

7. Monitoring dan evaluasi

8. Hasil yang diharapkan lebih baik atau lebih meningkat.

6. OUTPUT KUNCI (KEY PROJECT DELIVERABLE)

Nama DeskripsiA. Jangka Pendek

1. Terlaksananya rapat –rapat dengan unit-unit terkait.

2. Terbentuknya tim

Rapat persiapan dalam rangka pelaksaanaan sosialisasi PP No. 53 tahun 2010 dan UU guru dan dosen No. 14 tahun 2005

pelaksana sosialisasi

3. Penyiapan tempat sosialisasi

4. Tersosialisasinya tentang disiplin guru dalam penerimaan sertifikasi

5. Adanya tenaga penyaji materi PP No. 53 tahun 2010 dan UU guru dan dosen No. 14 tahun 2005

6. Terlaksananya kegiatan

B. Jangka MenengahDisiplin dapat dilaksanakan dengan baik sesuai PP No. 53 tahun 2010 dan UU guru dan dosen No. 14 tahun 2005

C. Jangka PanjangPelaksanaan PP No. 53 tahun 2010 dan UU guru dan dosen No. 14 tahun 2005 dilaksanakan dengan baik

Tim pelaksana melaksanakan kegiatan sosialisasi PP No. 53 tahun 2010 dan UU guru dan dosen No. 14 tahun 2005

Dengan adanya Aula untuk sosialisasi mempermudah tempat sosialisasi

Dengan diadakan sosialisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kajen dapat memahami pentingnya disiplin guru dalam penerimaan sertifikasi

Dengan sosialisasi diharapkan disiplin guru dalam penerimaan sertifikasi dapat melaksanakan PP No. 53 tahun 2010 dan UU guru dan dosen No. 14 Tahun 2005 dengan baik dan benar

Dengan berjalannya area perubahan ini diharapkan peningkatan disiplin guru dalam penerimaan sertifikasi dapat dicapai di UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kajen

Dengan terlaksananya disiplin guru dalam penerimaan sertifikasi maka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dapat dipertanggungjawabkan secara kedinasan.

Dengan disiplin guru dalam penerimaan sertifikasi dapat meningkatkan pelayanan yang optimal pada masyarakat.

7. PENTAHAPAN (MILESTONES)

NO TAHAP UTAMA WAKTU1. a. Jangka Pendek

1. Kesepakatan untuk melakukan peningkatan

disiplin guru dalam penerimaan sertifikasi

2. Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan

3. Penentuan sistem kedisiplinan

4. Penyiapan sarpras:

a. Menyiapkan surat menyurat

b. Menyiapkan daftar hadir

c. Menyiapkan tanda terima undangan

d. Menyampaikan undangan

e. Menyiapkan lokasi rapat

Minggu ke 2014

Minggu ke 2014

Minggu ke 2014

Minggu ke 2014

2.

3.

5. Sosialisasi

6. Penerapan disiplin guru dalam penerimaan

sertifikasi

b. Jangka Menengah

1. Monitoring dan evaluasi disiplin guru dalam

penerimaan sertifikasi

2. Pelaksanaan di lapangan tentang disiplin

guru dalam penerimaan sertifikasi

3. Pelaksanaan sesuai dengan harapan Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan dan harapan

UPT Dinas Pendidikan dan Pendidikan

Kajen Kabupaten Pekalongan

c. Jangka Panjang

1. Melaksanakan disiplin sesuai PP RI No. 53 tahun 2010 dan UU guru dan dosen No. 14 Tahun 2005

Minggu ke 2014

Minggu ke , 2014

Sampai akhir 2014

Tahun 2015

8. TATA KELOLA PROYEK

STRUKTUR DESKRIPSI(Penjelasan tentang disiplin guru dalam penerimaan sertifikasi)• Sponsor

1. Memberikan persetujuan, dukungan, arahan adanya proyek perubahan

2. Mengkoordinasikan kegiatan3. Membantu menyelesaikan hambatan

• Project Leader1. Memimpin jalannya proyek

perubahan mulai dari merencanakan, mengkoordinasikan, membentuk Tim Pelaksana, penjadwalan, memotitor dan evaluasi dengan bimbingan sponsor dan coach.

2. Memberikan arahan strategi kepada Tim

3. Menyusun rencana kerja Tim4. Melakukan komunikasi dengan daan

kesepakataan dengan Stakeholders5. Melaporkan pelaksanaan proyek dan

hasilnya kepada Sekdin6. Menyelesaikan masalah yang tidak

dapat diselesaikan oleh Tim

Tim

Pelaksana

KS

Coach

Ali Muechson, S.Sos,M.Pd

Counselor

Tim

Sosialisasi

Project Leader

UPT Dindikbud

Casmito, S.Pd,

Sponsor

Dinas Pendidikan

Tim

Administrasi

Kasubag TU

Tim Monitor

Pengawas

• Tim Sosialisasi peningkatan disiplin Bertugas mensosialisasi tentang kedisiplinan di masing-masing Instansi atau Sekolah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku

• Tim Penyiapan MateriBertugas menyiapkan materi tentang disiplin PNS.

• Tim Monitoring dilaksanakan oleh Pengawas dimasing-masing Dabin

• Coach / Couselor1. Melakukan diskusi dan memberikan

maasukan dalam menyusun rancangan proyek

2. Memonitor kegiataan peserta selama Takin Ownership

3. Membantu melakukan intervensi bila peserta mengalaami permasalahan sebatas kewenangan

4. Melakukan komunikasi dengan mentor terkait kegiatan peserta selama tahap Taaking ownership

5. Membantu dokumentasi proses dan memonitor perkembangan hasil sesuai dengan yang diharapkan.

9. ANGGARAN

JUMLAH DESKRIPSIRp 1.500.000,- ( satu jutalima ratus ribu rupiah )

Rp 1.110.000,- ( satu juta seratus sepuluh ribu rupiah )

Estimasi anggaran digunakan untuk sosialisasi.(Dibebankan pada Anggaran APBD)Estimasi anggaran digunakan untuk :1. Konsumsi rapat koordinasi pelaksanaan

proyek perubahan 54 orang x Rp. 10.000 = Rp. 540.000,-

2. Konsumsi rapat Sosialisas Disiplin PNS 54 orang x Rp 5.000 = Rp 270.000,-

3. konsumsi untuk monitor dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.5 kl x 3 orang x Rp.20.000 = Rp 300.000,-( Dibebankan swadaya )

10. IDENTIFIKASI STAKEHOLDERS

1 Promotors 1. Sekdin2 Latens 2. Dinas Pendidikan 3 Defenders 1. Kabid SD

2.Kasi SD3.Kasubag TU4.Pengawas TK. SD5. Penilik PNFI6. Staf UPT

4 Apathetic 1.Dewan Pendidikan2.Komite Sekolah3.Masyarakat

NET MAP

Kepala UPT

Kepala UPT

Kabid SDKabid SD

Kasi SDKasi SD

Pengawas TK

Pengawas TK

Dewan Pendidikan

Dewan Pendidikan

Stakeholder Internal

Stakeholder Internal

Stakeholder EksternalStakeholder Eksternal

++ : Sangat Berpengaruh+ : Berpengaruh

SekdinSekdin

Komite SekolahKomite Sekolah

++

Masyarakat Masyarakat

Staff Staff Pengawa

s SDPengawa

s SD

KasubagTU

KasubagTU

++

++

+

++

+

++

++

+

++

1. Lingkaran Stakeholder (Stakeholder Circle)’. Tahapan dalam membuat pemetaan dan analisis stakeholder adalah sebagai berikut:a) Identifikasi stakeholder;b) Prioritas (Prioritise) stakeholder;c) Visualisasi stakeholder; d) Pelibatan (Engage) stakeholder; dane) Monitor stakeholder.

2. Urutan prioritas stakeholder ditentukan berdasarkan indikator: a) Power (kekuatan) pengaruhnya terhadap kelangsungan dan keberhasilan proyek;b) Proximity (tingkat keterlibatan langsung) di dalam proyek;c) Interest (kepentingan), kepentingan stakeholder dalam proyek.

Tabel I : Indikator Penilaian Kekuatan Pengaruh Stakeholder

PreferensiDefinisi Konsep

Definisi Operasional

Power(kekuatan Pengaruh)

Kewenangan formal

untuk mengambil keputusan

1 2 3 4

Tidak memiliki

kewenangan

Terbatas hanya pada

1 fungsi

Beberapa fungsi

Penuh pada

semua fungsi

Proximity(Keterlibatan)

Keterlibatan secara

langsung pada proyek

Tidak terlibat

langsung

Pada satu tahap saja

Pada beberapa

tahap

Terlibat pada setiap

tahapan

Interest (Kepentingan)

Kepentingan terhadap

proyek

Tidak memiliki

kepentingan

Satu kepentingan

Beberapa kepentinga

n

Kepentingan penuh

Sumber: modifyng Derek Walker, et. al., 2008

Tabel 2. Matriks Kekuatan Pengaruh Stakeholder

No StakeholderPower Proximity interest

Skor

INTERNAL 1 Sekdin 4 4 4 122 Kabid SD 2 4 4 103 Kasi SD 2 4 4 104. Kasubag TU 2 4 4 105. Pengawas SD, TK 2 4 4 106 Staff 1 2 4 7

EKSTERNAL1. Dinas Pendidikan 1 4 4 92. Dewan Pendidikan 1 1 4 63 Komite Sekolah 1 1 4 64. Masyarakat 1 1 4 6

Jumlah 86

Nilai Tertinggi = ∑ Indikator x Bobot tertinggi = 3 x 4 = 12 ;

Pengaruh

Nilai Terendah = ∑ Indikator x bobot terendah = 3 x 1 = 3Rentang = Nilai Tertinggi – Nilai Terendah = 12 – 3 = 9

Interval =

Kategori peringkat dan strategi kerjasama dengan stakeholder berdasarkan pengaruh/minat/ kepentingannya dapat diklasifikasikan sebagai berikut :1. Apathetics (Low power, less interested people) nilai 3-5,25 simbul (- -) : Tidak punya

minat/kepentingan dan tidak berpengaruh. ( Monitor terus golongan ini, tapi jangan sampai membuat bosan dengan komunikasi anda yang berlebihan

2. Latens (High Power, less interested people) nilai 5,26-7,51 simbul (- +) : Punya minat/kepentingan dan tidak berpengaruh (Cukup bekerja dg mereka agar tetap puas, tapi tidak perlu terlalu banyak sehingga mereka malah bosan dengan pesan kita)

3. Defender (Low power, High interested people) nilai 7,52-9,77 simbul (- +) Punya minat/kepentingan dan sedikit pengaruh (Pertahankan agar orang yg masuk golongan ini tetap dijaga mendapatkan informasi, dan usahakan bicara dg mereka untuk memastikan tidak ada masalah

4. Promoters (High Power, High Interested people) 9,78-12 7 simbul (- +) : Punya minat/kepentingan dan punya pengaruh (Harus melibatkan orang orang tersebut karena memiliki pengaruh besar)

Mapping Stakeholders

tinggi

rendah interes tinggi

LATENS

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan

LATENS

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan

PROMOTERS

Sekdin

PROMOTERS

Sekdin

APATHETIC

Dewan Pendidikan

Komite Sekolah

Masyarakat

APATHETIC

Dewan Pendidikan

Komite Sekolah

Masyarakat

DEFENDER

Kabid SD

Kasi SD

Kasubag TU

Pengawas TK, SD

Staff

DEFENDER

Kabid SD

Kasi SD

Kasubag TU

Pengawas TK, SD

Staff

1.PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF (TEAM WORK)

NO DESKRIPSI1 • Sponsor

a. Memberikan persetujuan, dukungan, arahan adanya proyek perubahanb. Mengkoordinasikan kegiatanc. Membantu menyelesaikan hambatan

• Coach / Couselora. Melakukan diskusi dan memberikan masukan dalam menyusun rancangan proyekb. Memonitor kegiataan peserta selama Takin Ownershipc. Membantu melakukan intervensi bila peserta mengalami permasalahan sebatas

kewenangand. Melakukan komunikasi dengan mentor terkait kegiatan peserta selama tahap Taaking

ownershipe. Membantu dokumentasi proses dan memonitor perkembangan hasil sesuai dengan yang

diharapkan.

• Tim I Penataan Sistem Disiplin Guru dalam penerimaan sertifikasi• Tim II Penyiapan Sarpras • Tim III Sosialisasi PP RI No. 53 tahun 2010 dan UU Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005• Tim IV Monitoring dan Evaluasi

2 Jangka waktu berlakunya tim sampai dengan terlaksananya proyek perubahan dengan etika dan mekanisme tim kerja untuk saling koordinasi, melapor, saling menghargai dan bersama-sama melaksanakan proyek perubahan,

11. IDENTIFIKASI POTENSI KENDALA / MASALAH

NO DESKRIPSI1 POTENSI KENDALA

1. Kurangnya Motivasi2. Persepsi anggota tim yang berbeda3. Kurang soliditas tim

2 RESIKO 1. Hasilnya tidak sesuai yang telah direncanakaan2. Proyek perubahan tidak berjalan sesui jadwal

3 SRATEGI MENGATASI MASALAH1. Memberikan motifasi kepada semua tim perlu/penting proyek perubahan yang akan

dilaksanakan.2. Membuat Komitmen bersama dengan seluruh tim

Agar lebih valid dapat dibantu dengan matriks Analisis Persoalan Potensial ketika nanti proyek perubahan ini diimplementasikan (contoh terlampir)

12. KRITERIA DAN FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN1. KRETERIA

a. Tersidianya ruang khusus arsip ( dana Rp.1.500.000,- ) 100 %b. Tercapainya kesepakataan untuk melakukan perubahan disiplin guru dalam penerimaan

sertifikasic. Meningkatnya disiplin guru dalam penerimaan sertifikasi di UPT Dinas Pendidikan dan

Kebuyaan Kajend. Tercapainya Pelaksanaan disiplin guru dalam penerimaan sertifikasie. Tercapainya Monitoring dan Evaluasi disiplin guru dalam penerimaan sertifikasi

2. FAKTOR KUNCI KEBERHASILANa. Dukungan dari Tim, Mentor, dan stakehordersb. Terlaksananya kegiatan peningkatan disiplin guru dalam penerimaan sertifikasi

13. DAFTAR RENCANA KEGIATAN PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

No. Kegiatan Capaian Target Waktu1. Rapat pembentukan Tim Koordinasi agar

mendapatkan dukungan September 2014

2. Penyusunan SK Tim Terbentuknya Tim Peningkatan disiplin guru dalam penerimaan sertifikasi

September 2014

3. Konsultasi dengan Dinas untuk diadakan Sosialisasi tentang disiplin guru dalam penerimaan sertifikasi

Mendapatkan jadwal Sosialisasi peningkatan disiplin guru dalam penerimaan sertifikasi

September 2014

4 FGD sistem disiplin Kesepakatan pelaksanaan disiplin guru dalam penerimaan sertifikasi

September 2014

5 Extion dilapangan Pelaksaan disiplin berjalan dengan baik

September 2014

6 Pelaksanaan Monitor Berjalan sesuai jadwal Oktober 2014

7. Sosialisasi Internal Semua Pegawai di UPT Dindikbud Kajen

Oktober 2014

8. Sosialisasi peningkatan disiplin PNS

Tenaga khusus Dinas Pedidikan

14 s/d 16 Oktober 2014

9 Uji Coba Pelaksanaan disiplin Semua melaksanakan disiplin di semua Instansi

Oktober s/d Nopember 2014

14. PERSETUJUAN

…………………., September 2014Project Sponsor : Atasan peserta

SEKRETARIS DINAS

………………………………….NIP……………………………..