View
3.425
Download
5
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Anda dapat berkonsultasi di [email protected]
Citation preview
Tanah Grogot, 21 Oktober 2010
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PASER
TELAAHAN PENETAPAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNSD
Reorientasi dan Restrukturisasi SDM Aparatur daerah
Solusi Jangka Pendek Solusi Jangka Panjang
Pemberian Tunjangan Kesejahteraan Daerah
Perbaikan Sistem Keseluruhan
·Sistem Penggajian·Rekruitmen·Sistem Penilaian Kinerja·Promosi·Reward dan Punishment·Diklat, dsb
Dampak Konsekuensi
PP No. 58 Tahun 2005, Pasal 63 ayat 2
Latar Belakang
Miftah Thoha (2005) mengemukakan bahwa kesejahteraan dinilai sebagai salah satu faktor penting yang mempengaruhi kinerja PNS
Imba
lan
Ekst
rinsi
k UANG• Gaji• Upah• Honor• Bonus• Komisi• Insentif• UpahPELENGKAP• Uang cuti• Uang makan• Uang transportasi atau antar jemput• Asuransi• Jamsostek atau jaminan sosial
tenaga kerja• Uang pensiun• Rekreasi• Beasiswa melanjutkan kuliah
Imba
lan
Intr
insi
k Kelangsungan pekerjaan, Jenjang karir yang jelas, Kondisi lingkungan kerja, Pekerjaan yang menarik, Dan lain-lain
Jenis-Jenis Kompensasi
Memacu kinerja pegawai
Mengendalikan biaya yang dikeluarkan
Memiliki keunggulan lebih dibandingkan daerah lain
Menjamin keadilan
Meningkatkan kesejahteraan pegawai
Mendapatkan pegawai yang berkualitas
Manfaat Pemberian TPP
Penggunaan Istilah• Tunjangan Kinerja Daerah (TKD)
Provinsi Gorontalo
• Tunjangan Kesejahteraan (TK)Kabupaten Jembrana
• Tunjangan Daerah (TD)Kabupaten Solok
• Tunjangan Penghasilan dan Peningkatan Kesejahteraan (TPPK)Kota Pekanbaru
• Tambahan Penghasilan PNS (TPP)Kabupaten Paser
Besarnya APBD yang
dialokasikan untuk
TPP
Banyaknya Jumlah Pegawai
yang dimiliki
Pertimbangan Penetapan Besaran TPP... (1)
DPRD menemukan sistem TPP ini telah meningkatkan anggaran belanja tidak langsung. Pos belanja pegawai, meningkat sebesar 0,45 triliun (1,6 triliun 2,05 T pada APBD 2010)
Sejumlah PNS di lingkungan Pemprov Jabar meminta kebijakan tunjangan tambahan penghasilan (TPP) dikaji ulang karena tidak mencerminkan asas keadilan
Pergub No. 119/2009 tentang pemberian insentif berbasis kinerja(IBK) ditinjau ulang
Kasus –Kasus Terkait Penerapan TPP
PEMPROV JAWA BARAT
Sumber : Pikiran Rakyat, 2010
Banjarmasin Post (2010)
“Meningkatkan tunjangan PNS daerah berarti menyedot belanja pembangunan pada APBD, padahal alokasi itu bisa saja bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan tidak sekadar membayar gaji pegawai”
“Kebijakan Rudy Ariffin menaikkan tunjangan daerah ibarat madu sehingga mengundang ratusan PNS dari daerah berbondong-bondong untuk mutasi menjadi PNS di Pemprov Kalsel. Data hingga Agustus 2010, tercatat 500 PNS mengajukan pindah tugas ke Pemprov. Salah satu motifnya karena tergiur besarnya tunjangan tersebut”
Kasus –Kasus Terkait Penerapan TPP
Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam setahun rata-rata menghabiskan anggaran untuk pegawai sebesar 56% dari total anggaran. Sedangkan kajian lain yang dilakukan peneliti menyebutkan dana yang terserap untuk pegawai mencapai 70 persen ....... (Kemendagri, 2010)
Pemkab Aceh Utara, selama dua tahun belakangan ini dilaporkan ‘puyeng’ memikirkan beban daerah yang terus bertambah, di tengah anggaran yang minus. Satu hal yang amat membingungkan adalah soal dana untuk membayar gaji PNS...... (Sinar Harapan, 2010)
“Pemerintah Berat Di Ongkos” Idealnya jumlah rata-rata pegawai di daerah jika dibandingkan dengan jumlah penduduk adalah 2,1% (Kemendagri, 2010),
Kasus –Kasus Terkait Penerapan TPP
Kabupaten Paser = 5.516 : 191.117 (2,9%)
Pertimbangan Penetapan Besaran TPP... (2)
Tambahan Penghasilan Minimum (konstanta)
Beban Kerja
Tempat Bertugas
Kondisi Kerja
Kelangkaan Profesi
Prestasi Kerja
Pertimbangan Objektif Lainnya
PERMENDAGRI 59/
2007 PASAL 39 AYAT (2)
Daerah APBD Besaran Tunjangan Rasio Terhadap APBDPemkot Pekanbaru 1,25 T 84.372.000.000 6,75 %Prov Gorontalo 500 M 28.179.000.000 5,6 %Prov Kaltim *) 5,9 T 298.500.000.000 5 %
PEMDA Total APBD Jumlah PNS Ratio APBD : PNS
Prov. Kaltim Rp 5.970.000.000.000 7250 Rp 823.448.276
Kabupaten Malinau Rp 1.500.000.000.000 2672 Rp 561.377.246
Kabupaten Tarakan Rp 1.301.916.323.099 3421 Rp 380.566.011
Prov. Gorontalo Rp 500.000.000.000 2289 Rp 218.435.998
Kabupaten Paser Rp 1.086.453.754.777 5662 Rp 191.885.156
Kota Pekanbaru Rp 1.250.000.000.000 8422 Rp 148.420.803
PERBANDINGAN RATIO APBD TERHADAP PNS DI BERBAGAI DAERAH
TPP Kab. Paser
Meningkatkan kedisiplinan, motivasi, dan
kinerja
PP 58/ 2005 & Permendagri 59/
2007
Pemberian TPP tidak
menimbulkan beban APBD baru
LANDASAN PEMBERIAN TPP PNSD KAB. PASER
METODE-METODE EVALUASI JABATAN
1. Metode Non-Kuantitatif : a. Metode Penentuan Peringkat (Ranking Method) b. Metode Klasifikasi (Grade/Classification Method)
2. Metode Kuantitatif : a. Metode Perbandingan Faktor (Factor Comparison
Method) b. Metode Sistem angka (Point System Method)
Sumber : Hani Handoko, 2009
Pemerintahan
Swasta
LANDASAN PEMBERIAN TPP PNSD KAB. PASER
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS (TPP) KAB. PASER
POLA GABUNGAN(BERDASARKAN INDEKS INSENTIF JABATAN & PEMBAGIAN UNSUR TAMBAHAN PENGHASILAN (TP) )
• Besarnya APBD yang dialokasikan untuk TPP dapat dikontrol secara akurat
• Besarnya TPP akan mengalami perubahan seiring dengan naik-turunnya APBD dan banyak-sedikitnya jumlah pegawai
• Besarnya TPP masing-masing jabatan sangat bergantung pada “nilai baku indeks insentif jabatan senilai 1,00”
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS (TPP) KAB. PASER
POLA GABUNGAN(BERDASARKAN INDEKS INSENTIF JABATAN & PEMBAGIAN UNSUR TAMBAHAN PENGHASILAN (TP) )
• Pembagian TPP berdasarkan unsur TP jelas dan tegas • Telah ditentukan proporsi/ persentase masing-masing
unsur TP yang menunjukkan akumulasi TPP yang diterima PNSD Insentif Berbasis Kinerja
(Perfomance Based Incentives)
No Tingkatan JabatanJumlah
PegawaiRatio Insentif Total
PegawaiIndeks Insentif
JabatanBesaran Insentif Per
JabatanJumlah Alokasi Insentif (3 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 II a 1 0,0009 0,0009 8.963.243 8.963.243 2 II b 27 0,0182 0,0007 6.713.211 181.256.701 3 III a 52 0,0300 0,0006 5.745.669 298.774.783 4 III b 78 0,0370 0,0005 4.724.217 368.488.898 5 IV a 388 0,1410 0,0004 3.619.179 1.404.241.478 6 IV b 87 0,0230 0,0003 2.632.881 229.060.667 7 Fungsional Angka Kredit
Golongan IV 853 0,1700 0,0002 1.984.827 1.693.057.101 Golongan III 1.200 0,2000 0,0002 1.659.860 1.991.831.884 Golongan II dan I 491 0,0660 0,0001 1.338.706 657.304.522
8 Fungsional UmumGolongan IV 7 0,0012 0,0002 1.707.284 11.950.991 Golongan III 874 0,1380 0,0002 1.572.499 1.374.364.000 Golongan II dan I 1.458 0,1770 0,0001 1.209.034 1.762.771.217
5.516 1,00 9.959.159.419
Total Insentif Setahun 119.509.913.025 Total APBD 2009 1.086.453.754.777 % Dalam APBD 11%Total Insentif Per Bulan 9.959.159.419
Proyeksi Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Kabupaten Paser
Total
% II a II b III a III b1 Tambahan Penghasilan Minimum 5% 448.162Rp 335.661Rp 287.283Rp 236.211Rp 2 Beban Kerja 35% 3.137.135Rp 2.349.624Rp 2.010.984Rp 1.653.476Rp 3 Kondisi Kerja 15% 1.344.487Rp 1.006.982Rp 861.850Rp 708.632Rp 4 Prestasi Kerja 45% 4.033.460Rp 3.020.945Rp 2.585.551Rp 2.125.897Rp
100% 8.963.243Rp 6.713.211Rp 5.745.669Rp 4.724.217Rp Total
Kaidah Penetapan TPP Berdasarkan IIJ
Hierarki Jabatan, Yang Meliputi Besarnya Tanggung
Jawab, Beratnya Beban Kerja, Luasnya Span Of Control, dan Kompleksnya Permasalahan
Yang Dihadapi
Pada Kab. Paser Diusahakan Agar Kesenjangan
Kesejahteraan Antar Jabatan dan Kesenjangan
Insentif Antar Jabatan Tidak Terlalu Tinggi
Indeks Insentif Jabatan (IIJ)
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS (TPP) KAB. PASER
Tunjangan Umum (11%)
Tunjangan Khusus (0,9%)
TPP PNSD Kab. Paser (11,9 %)
Berdasarkan Perhitungan IIJ dan unsur TP
Berdasarkan Proffesional Judgement
Rp 129.765.113.025
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS (TPP) KAB. PASER
TUNJA
NGAN UM
UMNo Tingkatan Jabatan
Jumlah Pegawai
Ratio Insentif Total Pegawai
Indeks Insentif Jabatan
Besaran Insentif Per Jabatan
1 2 3 4 5 6
1 II a 1 0,0009 0,0009 8.963.243 2 II b 27 0,0182 0,0007 6.713.211 3 III a 52 0,0300 0,0006 5.745.669 4 III b 78 0,0370 0,0005 4.724.217 5 IV a 388 0,1410 0,0004 3.619.179 6 IV b 87 0,0230 0,0003 2.632.881 7 Fungsional Angka Kredit
Golongan IV 853 0,1700 0,0002 1.984.827 Golongan III 1.200 0,2000 0,0002 1.659.860 Golongan II dan I 491 0,0660 0,0001 1.338.706
8 Fungsional UmumGolongan IV 7 0,0012 0,0002 1.707.284 Golongan III 874 0,1380 0,0002 1.572.499 Golongan II dan I 1.458 0,1770 0,0001 1.209.034
5.516 1,00 Total
No Tingkatan JabatanJumlah
PegawaiRatio Insentif Total
PegawaiIndeks Insentif
JabatanBesaran Insentif Per
Jabatan1 2 3 4 5 6
1 II a 1 0,0009 0,0009 8.963.243 2 II b 27 0,0182 0,0007 6.713.211 3 III a 52 0,0300 0,0006 5.745.669 4 III b 78 0,0370 0,0005 4.724.217 5 IV a 388 0,1410 0,0004 3.619.179 6 IV b 87 0,0230 0,0003 2.632.881 7 Fungsional Angka Kredit
Golongan IV 853 0,1700 0,0002 1.984.827 Golongan III 1.200 0,2000 0,0002 1.659.860 Golongan II dan I 491 0,0660 0,0001 1.338.706
8 Fungsional UmumGolongan IV 7 0,0012 0,0002 1.707.284 Golongan III 874 0,1380 0,0002 1.572.499 Golongan II dan I 1.458 0,1770 0,0001 1.209.034
5.516 1,00 Total
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS (TPP) KAB. PASER
PEMBAGIAN TUNJANGAN UMUM KE DALAM UNSUR TAMBAHAN PENGHASILAN
%1 Tambahan Penghasilan Minimum 5%2 Beban Kerja 35%3 Kondisi Kerja 15%4 Prestasi Kerja 45%
100%Total
KOMPONEN PENGURANG TAMBAHAN PENGHASILAN
Tambahan Berdasarkan Kekhususan Tempat Bertugas1. Terpencil 750.000Rp Per bulan2. Semi Terpencil 500.000Rp Per bulan3. Tidak Terpencil -Rp Per bulan
Tambahan Berdasarkan Kondisi Kerja (Kekhususan Resiko Pekerjaan)1. Anggota Satpol PP 500.000Rp Per bulan2. Pemadam Kebakaran 500.000Rp Per bulan3. Medis dan Paramedis 700.000Rp Per bulan4. Petugas Kebersihan 500.000Rp Per bulan
Tambahan Berdasarkan Kelangkaan Profesi1. Dokter Spesialis 6.000.000Rp Per bulan2. Dokter Umum 3.000.000Rp Per bulan3. Dokter Gigi 3.000.000Rp Per bulan4. Anestesi 2.000.000Rp Per bulan5. Teknik Elektromedik 1.000.000Rp Per bulan6. Auditor 2.500.000Rp Per bulan
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS (TPP) KAB. PASER
TUNJANGAN KHUSUS
RASIONALISASI TUNJANGAN BERBASIS BEBAN KERJA
PP 100/ 2000 jo. PP 13/ 2002 :
Pasal 1 Eselon adalah tingkatan jabatan struktural, yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil.
Pasal 3 ayat (2) Penetapan eselon, ditetapkan berdasarkan penilaian atas bobot tugas, tanggung jawab, dan wewenang .
RASIONALISASI TUNJANGAN BERBASIS BEBAN KERJA
Semakin tinggi level eselon maka tunjangan yang diterima juga akan lebih besar. Beban kerja ini menunjukkan semakin beratnya
tanggung jawab yang dimiliki/ disandangnya
Semakin tinggi level eselon maka span of control yang dimiliki juga semakin luas. Ini menerangkan bahwa semakin tinggi level eselon maka beban
untuk melakukan pengawasan, koordinasi, pembinaan, dan fasilitasi pada jabatan-jabatan
dibawahnya juga semakin besar
RASIONALISASI TUNJANGAN BERBASIS PRESTASI KERJA
Prestasi kerja pegawai akan diukur setiap tahunnya oleh atasannya berdasarkan aturan yang berlaku (DP3) atau juga berdasarkan
instrumen lain yang dapat diterapkan (model SKI)
Tunjangan prestasi kerja tidak atau belum dikaitkan secara langsung oleh capaian prestasi kerja yang dicapai setiap pegawai. Apabila ada
gap antara tingkatan prestasi kerja dengan besaran tunjangan prestasi kerja, dimana tingkat prestasi kerja < dibandingkan tunjangan prestasi kerja dilakukan pembinaan. Sebaliknya apabila tingkat prestasi kerja
> tunjangan prestasi kerja, maka diberikan penghargaan (reward) dapat berupa, sertifikat, promosi jabatan, kenaikan pangkat, dll
Tunjangan prestasi kerja diciptakan dalam rangka mewujudkan sistem reward and punishment atau carrot and stick dalam manajemen
kepegawaian
RASIONALISASI TUNJANGAN BERBASIS KONDISI/ RESIKO KERJA
Pada hakekatnya setiap jabatan tidak lepas dari resiko. Resiko sebuah jabatan sendiri memiliki kategori yang beragam
• Resiko yang berhubungan dengan aspek hukum dan administratif• Resiko yang berhubungan dengan aspek fisik atau psikis
Resiko-resiko ini harus disadari karena sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yang dijalankan, oleh karenanya perlu diberikan tunjangan berdasarkan kondisi kerja pegawai
Semakin tinggi tingkat jabatan seseorang menunjukkan resiko jabatan yang tinggi terutama resiko hukum/ administratif. Sementara resiko fisik lebih banyak dirasakan oleh petugas teknis
RASIONALISASI TUNJANGAN BERBASIS TEMPAT BERTUGAS
Sesuai Kep-Bup No. 414/ 2009 Tentang Penetapan Desa Tidak Terpencil, Semi Terpencil, dan Terpencil
• Tempat Bertugas Kategori Terpencil• Tempat Bertugas Kategori Semi Terpencil• Tempat Bertugas Kategori Tidak Terpencil
Penetapan Besaran TPP Kabupaten Paser
1. Besaran TPP yang diberikan adalah besaran maksimal yang bisa diperoleh oleh PNSD setiap bulannya;
2. Alokasi TPP Kab. Paser sebesar 11,9 % ditentukan berdasarkan hasil kajian untuk memudahkan penyusunan besaran TPP masing-masing jabatan, dan lebih rendah dibandingkan alokasi TPP yang dikeluarkan tahun-tahun sebelumnya;
3. Alokasi TPP Kab. Paser setiap tahunnya adalah senilai Rp 129.765.113.025 (berdasarkan nilai bukan %), sehingga persentase alokasi TPP Paser akan terus mengalami penurunan seiring kenaikan APBD Kab. Paser
• Basis bagi pihak manajemen untuk mengambil keputusan terkait dengan upah dan promosi
• Feedback atau informasi kepada staf mengenai kinerja mereka
• Kepentingan pengembangan staf • Penanganan kinerja rendah • Penanganan rewards individu • Penanganan pengembangan
individu
Performance Appraisal
Pengembangan Pengukuran Kinerja PNS Equal Pay For Equal Work
Instrumen Pengukuran Sasaran Kinerja Individu (SKI) & Perilaku Kerja
Terima Kasih…Semoga Bermanfaat
Bidang Kajian AparaturPKP2A III LAN SAMARINDAJl. MT. Haryono No. 36Samarinda – KaltimTelp (0541) – 768 231Fax (0541) – 768 230
INFORMASI LEBIH LANJUT :