Jakarta 2011

1

1. Penyusunan produk pengaturan

2. Penyusunan rencana perkuatan Institusi Pengelola Sektor

3. Fasilitasi penyusunan program penyuluhan kepada

masyarakat

4. Pelatihan fasilitator untuk program Pemberdayaan

Masyarakat

5. Fasilitasi penyusunan dokumen BP, SSK, dan MP

6. Diseminasi, Sosialisasi dan Kampanye publik

7. Pemantauan & pengawasan2

3

8. Fasilitasi Penyusunan Masterplan sektor, Study

kelayakan dan Desain tahun pertama (Seluruh kota

besar dan metropolitan).

9. Pembangunan pengelolaan air limbah Sistem off-site

dan on-site

10.Pembangunan drainase primer perkotaan

11.Pembangunan TPA / TPA Regional dan SPA

12.Pembangunan 3R

13.Supervisi untuk kegiatan konstruksi dana APBN

1. Peraturan Bidang PPLP (NSPK)

2. Laporan Pembinaan Bidang PPLP

(Fasilitasi/Diseminasi/Sosialisasi/Kampanye )

3. Laporan Pengawasan Bidang PPLP

4. Pembangunan Prasarana Air Limbah Setempat (on-site)

5. Pembangunan Prasarana Air Limbah Terpusat (off-site)

6. Pembangunan Prasarana Drainase Perkotaan

7. Pembangunan Prasarana Persampahan (TPA & SPA)

8. Pembangunan Prasarana Persampahan 3R

4

1. Pembangunan Prasarana Air Limbah Setempat (on-site)a. Adanya surat minat/permohonan dari Pemerintah Kabupaten/Kota

b. Kriteria lokasi :○ Padat

○ Kumuh

○ Miskin

c. Tersedia lahan dari masyarakat

d. Tersedia dukungan/pembinaan dari Pemda pasca konstruksi (SKPD tersedia)

Peran Pusat : membantu pendanaan fasilitator dan konstruksi Rp 350 – 400 juta / lokasi untuk 100 KK; pembangunan IPLT

6

2. Pembangunan Prasarana Air Limbah Terpusat (off-site)a. Adanya surat minat permohonan dari Pemerintah Kota

b. Kabupaten/Kota peserta Program PPSP

c. Tercantum dalam dokumen RPIJM

d. Tersedia Master Plan/FS/DED/Amdal sektor/UKL/UPL

e. Sasaran kota (pusat kota) besar/metropolitan dengan penduduk > 1 juta jiwa

f. Tersedia lahan untuk IPAL dari Pemda (±6000 m²)

g. Tersedia institusi yang akan mengelola prasarana yang akan dibangun

h. Tersedia dana yang cukup untuk operasional sistem yang dibangun

Peran Pusat : pembangunan IPAL , jaringan pipa sewer sampai dengan pipa lateral

7

AIR LIMBAH

INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (SKALA INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (SKALA KAWASAN/KOMUNAL)KAWASAN/KOMUNAL)

SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH SETEMPAT SKALA SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH SETEMPAT SKALA KOMUNAL/MCKKOMUNAL/MCK++++

INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA (I.P.L.T.)INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA (I.P.L.T.)

INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (SKALA INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (SKALA KOTA)KOTA)

3. Pembangunan Prasarana Drainase Perkotaan

a. Adanya minat/permohonan dari Pemerintah Kabupaten/Kota untuk

prasarana yang direncanakan

b. Adanya dokumen Master Plan Drainase / Outline Plan/Studi

Kelayakan/ DED

c. Adanya institusi dan pengelolaan dana O&M untuk prasarana

drainase yang dibangun.

Peran Pusat : membangun sistem drainase primer (termasuk kolam

retensi & pompa)

13

PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE PERKOTAANDI KOTA METROPOLITAN/BESAR

4. Pembangunan Prasarana TPA

a. Adanya minat/permohonan dari Pemerintah Kabupaten/Kota utnuk

prasarana yang direncanakan

b. Adanya dokumen Master Plan Persampahan / PTMP/Studi Kelayakan/

DED/AMDAL/UKL/UPL

c. Adanya kesiapan lahan

d. Adanya kesiapan institusi pengelola

Peran Pusat : membangun TPA Regional dan pengadaan alat berat yang

diperlukan; Revitalisasi TPA menjadi semi sanitary/control landfill; pilot

pembangunan TPA kota dengan sistem semi sanitary/control landfill15

PENINGKATAN KINERJA T.P.A

Daya tarik TPA bagi pemulung

4. Pembangunan Prasarana Persampahan 3R

a. Adanya keinginan Pemda terhadap program ini

b. Adanya usulan lokasi dari Pemda

c. Adanya kesiapan Pemda untuk mendampingi masyarakat pada proses

sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan fisik sampai dengan operasional sistem

yang dibangun

d. Adanya unit yang ditunjuk utnuk pembinaan kepada kelompok masyarakat

e. Tidak adanya proses pembebasan lahan / sudah tersedia lahan dari

masyarakat

Peran Pemerintah Pusat :

Pengadaan peralatan 3R

Penyediaan tenaga fasilitator dan program pelatihan18

MODEL PENGELOLAAN SAMPAH 3R SKALA KAWASAN

1. Memiliki komitmen untuk memperbaiki kualitas lingkungan

permukiman

2. Mendukung dan mengikuti Program Nasional Percepatan

Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)

3. Adanya surat minat dari Pemerintah Kabupaten/Kota

4. Bersedia membangun prasarana sanitasi terintegrasi dengan

prasarana yang dibangun oleh Direktorat PPLP

5. Adanya kesediaan Pemda untuk menerima dan mengoperasikan

sarana yang dibangun melalui Direktorat PPLP

6. Menyediakan lahan dan proses pembebasan lahan yang diperlukan 20

Pembangunan bidang PLP mensyaratkan adanya :1. Dokumen Buku Putih2. Dokumen SSK3. Dokumen Memorandum Program4. Studi-studi (Masterplan, FS, DED, Amdal)

Program PPSP mendorong / menggugah kepedulian pemerintah kabupaten dan kota serta propinsi untuk peduli sektor sanitasi

Kab/kota/prop yang berminat bergabung, akan mendapatkan prioritas pertama untuk difasilitasi dengan penyiapan dokumen perencanaan dan bantuan fisik

Syarat Peminatan : dibentuk Pokja, tersedia anggaran operasional Pokja, mengoperasikan sistem yang dibangun pusat

Benefit : program APBN dan program transfer daerah21

22

Pedoman pelaksanaan DAK Sanitasi tersedia

Pelatihan fasilitator dibantu DitJen Cipta Karya melalui SatKer Propinsi

Konsultasi teknik dapat dibantu DitJen Cipta Karya melalui SatKer Propinsi

Monitoring progres pelaksanaan DAK Sanitasi dilakukan oleh DitJen Cipta

Karya melalui SatKer Propinsi

Kinerja pelaksanaan DAK Sanitasi sebagai referensi bantuan Pusat kepada Kabupaten/Kota

Program DAK Sanitasi dapat memperluas cakupan pelayanan bidang Sanitasi

Pencairan dana DAK melalui transfer daerah ke dalam APBD Kabupaten/Kota

Dinas PU Kabupaten/Kota disarankan bekerja sama dengan Bappeda dan Biro Keuangan

terkait pelaksanaan DAK Sanitasi

23

Peluang besar membangun PS bidang PLP melalui CSR

Sanitasi masyarakat, 3R, public campaign, education, training, promosi

Strategi :

1. Bentuk tim khusus CSR dari unsur Dinas teknis

2. Siapkan dokumen proposal

3. Adakan forum dan dialog dengan Corporate (potensi Telkom, dsb)

4. Fasilitasi proses dari proposal s.d pengikatan kerjasama dan konstruksi

5. Pastikan telah ada institusi yang akan mengelola PS pasca konstruksi

24

HIBAH DARI AUSAID UNTUK SANITASI

Prinsip Hibah : Berdasarkan output based (hibah dibayarkan setelah

ada output dari dana APBD) Penyaluran dana melalui hibah daerah

Syarat : Ada peminatan dari kab/kota Kab/kota peserta Program Percepatan Pembangunan

Sanitasi Permukiman (PPSP)

25