KEPEMIMPINAN DALAM PENYELARASAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM MANAJEMEN DAN BIROKRASI

PEMERINTAH DAERAH

SEMINAR CIO MTI UGM – BID DI YOGYAKARTA

Djoko Agung Harijadi

6 Desember 2006

TIGA GELOMBANG PERUBAHAN EKONOMI (THE THREE WAVES OF ECONOMIC CHANGE)

Living Standards

Period Of Dislocations

1750-1850Agricultural Wave

Industrial Wave

1960-2000

Informationwave

Konvergensi Teknologi

(Content, Computing & Communications)

ContentComputing

Communications

InteractiveInteractiveMultimediaMultimedia

Source:New Paradigm Learning Corporation, 1996

Digital

Information

DigitalInformation

DigitalInformation

Digital

Inform

ation

Internet(Computer Communications)

Cable T.V(Video Communications)

Telephony(Voice Communications)

Ekonomi Industri Ekonomi Industri Ekonomi InformasiEkonomi InformasiMendefinisikan landasan kegiatan usaha di Abad 21Mendefinisikan landasan kegiatan usaha di Abad 21

CIRI UTAMA EKONOMI INFORMASI (MAIN FEATURE OF THE INFORMATION

ECONOMY)

• The information economy is GLOBAL (maximize utilization of worlwide resources).

• The information economy is HIGHLY PRODUCTIVE.• The information economy is the CHANGE IN THE

MANNER OF OBTAINING PROFITS (skala ekonomi vs kecepatan inovasi dan kemampuan memasarkan).

Sumber: e-ASEAN Task Force (2003)

Saat ini : 4 jaringan berbeda

Tahun2 mendatang : Konvergensi menggunakan Jaringan IP

ICT telah menggeser berbagai cara manusia melakukan kegiatannya :

• Merubah cara manusia bekerja• Merubah cara manusia belajar• Merubah cara manusia berbelanja• Merubah cara manusia mengelola perusahaan• Merubah cara manusia mengelola

pemerintahan

• Pemanfaatan ICT secara meluas telah mendorong dunia menuju tatanan baru yang sering di kenal sebagai “knowledge based economy” atau “the digital lifestyle”

• Terjadinya perbedaan tingkat pemanfaatan ICT, telah memperlebar jurang yang sering dikenal sebagai “the digital divide”

• Antisipasi sosial budaya bagaimanakah yang perlu dilakukan, agar masyarakat kita dapat mengikuti tingkat kompetisi dunia ?

Knowledge Management

Pendekatan sistematik untuk (revised from APQC, 2003)

… Membangun suatu sistem dimana pengetahuan dan pengalaman dapat diakses dengan mudah

… Memberikan suatu pengetahuan TERBAIK (the best knowledge) pada saat ia dibutuhkan

Sumber: DR. Ir. Kadarsah Suryadi (2005)

Menuju e-Government

PenyelenggaraanPemerintahan Secara

MANUAL

PenyelenggaraanPemerintahanBerbasis ICT

TRANSFORMASI

Government to e-Government

Pemanfaatan ICT

Penggunaan Internet Penggunaan Infrastruktur Telematika Penggunaan Sistem Aplikasi Standarisasi Metadata Transaksi dan Pertukaran Data Elektronik Sistem Dokumentasi Elektronik

Transformasi

Perubahan Budaya Kerja Perubahan Proses Kerja (Bisnis Proses) SOP dan Kebijakan Politik Peraturan dan Perundangan Leadership

Distribusi Informasi

Perbaruan data

Literatur Pengetahuan

Cont Mgt

Apl Interaktif

Basis Data

e-Billing

Forms

e-Services

Virtual Office

Tool Kolaborasi

TAHAPAN LAYANAN E-GOVERNMENT

e-Procurement

IGASIS

e-GIF

Government are at the crossroad

• Demand for services increasing

• Cross-agency integration and interoperability are challenges

• Security threats adding new requirements

• Budget constraints forcing reassessment

• Funding approaches are fragmented and require renewed creativity

• Skill mix must change to enable a new environment

• New governance models needed to drive change

• Early e-government progress at risk of stalling

Latar BelakangKebutuhan Standardisasi e-Government

Kelengkapan Keberhasilan

Kepentingan Layanan

Kepentingan Teknologi

Kepentingan Governance

Aksesabilitas TerjangkauAkrab

pengguna

Keandalan Skalabilitas Interoperabilitas

Rekayasa ulang Proses

Kolaborasi & Integrasi

Terpercaya

Biru= Domain Masalah Penyajian Teknis pengembangan sistem

Merah= Domain Masalah Ikatan Kebijakan, Adminsitrasi dan Regulasi

Kepentingan Keputusan

Representasi Ketajaman dari

Kedalaman

Komitmen & Determinasi

E-Leadership

Latar BelakangTantangan Kolaborasi & Integrasi

Kementerian KoordinatorPolitik Hukum dan Keamanan

Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat

Sekretariat Negara

Departemen Dalam Negeri

Departemen Luar Negeri

Departemen Pertahanan

Departemen Hukum dan HAM

Departemen Keuangan

Departemen Pertambanga & Energi

Departemen Perindustrian

Departemen Perdagangan

Departemen Pertanian

Departemen Kehutanan

Departemen Perhubungan

Departemen Kelautan& Perikanan

Departemen Tenaga Kerja & Transmigrasi

Departemen Pekerjaan Umum

Departemen Kesehatan

Departemen Pendidikan Nasional

Departemen Sosial

Departemen Agama

Departemen Komunikasi & Informasi

Kejaksaan Agung

Kepolisian Republik Indonesia

Tentara Nasional Indonesia

Kementerian KoordinatorPerekonomian

Kementerian Koperasi dan UKM

Kementerian BAPPENAS

Kementerian BUMN

Kementerian Riset dan Teknologi

Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal

Bank Indonesia

Sekretariat Kabinet

Kementerian Kebudayaan & Pariwisata

Kementerian Lingkungan HidupKementerian Pemberdayaan Perempuan

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara

Kementerian Pemuda dan Olahraga

Kementerian Perumahan Rakyat

PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN

Lembaga Negara:

Arsip Nasional RI, BAKN, BIN, BKN, BKKBN, BKPM, Bakorsutanal, BMG, BPOM, BPPBK, BPTN, BPPM, BPKP, BPBudPar, BPPT, BPPN, BPN, BPS, BSN, BTTN, BULOG, LAN, LIPI, LIN, LSN, LAPAN, PNRI

33 PemProv

416 PemKab dan PemKot

68.988 Desa

54 Perwakilan RI di luar negeri

Evolusi menuju Integrasi

Critical Business Issues Issues Business Initiatives

Providing Better Public Services

Managing Organisational Capability

Improving Budgetary Control

Critical Business Issues for Government Agencies (Seminar Dep.Kominfo – IBM 2006)

• Modernising Government Agenda• Efficient use of resources• Managing the citizen’s expectation• Security & data protection• Fragmentation of government

- Agencies and processes- Policy v Administration

• Addressing the skill crisis• Focussing on customer – Culture change• Atrrac / Harnesing skill – HR Performance• Driving operational efficiencies/ processes• Training and development• Legal restriction• Fragmentation

• Providing more with less• Dealing with a budget deficit• Facing increased scutiny – getting better visibility• Dealing with fraud• Planning for the future & understand future liability• Fragmentation

Extending Electronic Government

Strategic Management of Human Capital

Improving Financialperformance

Reengineering Proses Pengambilan Keputusan(Seminar Dep. Kominfo – IBM 2006)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

pendekatan ad hoc terencana

Data Informasi Intelligence

5%

15%

80%

55%

25%

20%

“Siap Beraksi!”

Wave 1AutomateProcesess

Wave 3

Expand accessAnd usability

Wave 2 Internal Integration andtransformation

Mature

Basic

BusinessProcessFocus

Basic MatureIT Infrastructure Focus

SecurityEnterpriseIntegration

Focused

Responsive

Variable

Resilient

On DemandGovernment

AdaptDynamically

On demandattributes

Focus :Extended Enterprise

‘Government on demand’ merupakan respon dari perubahan organisasi dengan pendekatan holistic

(Seminar Dep.Kominfo – IBM 2006)

Res

ou

rces

E

xpen

ded

Traditional governmentOrganization

On demand government

“Push” Focus KNOWLEDGE

“ Pull” Focus

HUMAN CAPITAL

LOGISTICS

INFORMATION TECNOLOGY

Task Focus

Customer Focus

Managed Optimize d

OwnedEfficiently Utilized

“Maturity Model” mampu mengubah pola pemerintahan dari model bisnis

“Own and Manage” menjadi “ Pull and Optimize”(Seminar Dep.Kominfo – IBM 2006)

SEKILAS PROBLEMA ICT INDONESIA

PROGRAM TIDAK TERKOORDINASIPROGRAM TIDAK TERKOORDINASI

Banyak kegiatan/program ICT yang tersebar antar Departemen

Tidak ada koordinasi efektif lintas Departemen

Anggaran yang terbatas tersebar di berbagai Departemen (Redundant)

Dewan TIK Nasional

Pengarah : 14 Tim Lak : 9 Tim P’sehat : Rektor 4

PTN plus Tim Mitra

Akademia Praktisi Industri

Tim Sekretariat Pokja

A B C D

Resources1. Jak & Arahan

Strategis Daya Guna TIK u/ Pembangunan Nasional

2. Penyelesaian masalah strategis Bang TIK

3. Koord Nasional Pusat-Daerah-BUMN/D, Industri, Lembaga Profesional, Komunitas

4. Persetujuan Program TIK LINTAS DEPARTEMEN

Tugas DeTIKNas

1. Blue Print2. Road Map3. Program

Intensifikasi u/ meningkatkan indikator TIK

4. Regulasi Lintas Sektor

5. Program Sosialisasi

Pakar, Komunitas, Akademis

Sinergi Strategi e-IndonesiaForum ICT 4 PT

PendidikanSDM

Regulasi/Tata Kelola

Strategi e-Indonesia

Tujuan Nasional

Infrastruktur Industri

Man: Transformasi proses & budaya

Machine: Transformasi command & control messaging

Mind: Transformasi pola pikir (mind set)

TIK Untuk Pendidikan: e-educationTIK Untuk Pemerintahan: Single Window Services

e-Procurment/e-Budget, NIN

Daya saing bangsaKemandirian bangsa

ObservasiOrientasi

Keputusan

Tindakan

2006 2007 2008 2009

Beberapa Kegiatan Lintas Instansi dalam Roadmap ICT Indonesia

HASIL YANG DICAPAI

Akses komunikasi terhubung di 50% Kota/Kabupaten

Tersedianya service BWA di kota-kota besar

Palapa Ring Project

Pengembangan BWA

Implementasi e-Procurement

National Single Window

Implementasi e-Education

Nomor Induk Nasional (NIN)

UU Konvergensi ICT

Kampanye Sosialisasi Internet

Implementasi Software Legal

UU ITE

Semua tender pemerintah transparan, dilakukan secara e-Procurement

Peluang ekspor & impor lebih besar dan proses lebih cepatSebagian besar Perguruan Tinggi dan SMA terhubung Internet dan literasi TI dan SDM yang memiliki e-skills meningkat

Semua penduduk tercatat dengan data yang unique

Regulasi ICT lintas industri terkait yang efektif dan efisienPengguna internet meningkat menjadi 50 juta

Jumlah pembajakan berkurang (Pemerintah: 0%, Nasional: 65%) dan citra positif Indonesia di mata internasional

Keamanan data dan transaksi elektronik terjamin

Implementasi e-Anggaran

Tersedianya Technopark yang integrated antar akademik & industri

Pembangunan & Pengembangan Technopark

Koordinasi Anggaran Nasional, antara Departemen dan DPR

Roadmap Indonesia Menjadi “ASEAN ICT Leading Nation”

2006 2007 2008 2009 2010

Reformasi

Birokrasi

Internalisasi &

Sosialisasi TIK

TIK U

ntuk

Semua

TIK Untuk Daya

Saing Bangsa

Revitalisasi

Industri TIK

Kampanye Tahun Dasar TIK

Kampanye Tahun Dasar TIK

Akselerasi TIK 1Akselerasi TIK 1KonsolidasiKonsolidasi Akselerasi TIK 2Akselerasi TIK 2 ASEAN ICT Leading Nation

ASEAN ICT Leading Nation

- Dewan TIK Nasional diketuai Presiden

- Implementasi 3G- Inisiatif e-

Announcement- Cetak Biru SDM TIK

Nasional

- Indonesia Broadband• Tender Backbone Nasional• Penerapan BWA

- Implementasi IPv6- UU ITE- Standar

Interoperabilitas e-Govt- Arsitektur

Interoperabilitas (PASIR 2.0)

- Standar Kompetensi Profesi SDM TIK

- Standar Digital Broadcast

- Inkubator TIK- Implementasi e-

Learning- Tahun Diskon TIK

- Venture Capital untuk Industri TIK

- e-Procurement

- Nat’l Internet Gateway- Standar Bid. TIK- Smart Card Nasional- TIK HR Regulation

Reform- Affirmative Action

untuk Industri DN- PC Murah- NIN- NSW- e-Commerce/e-

Payment- e-Anggaran- Disaster Mgmt Infosys

- Affordable & Reachable Internet Access

- Mobile Internet- Konvergensi UU TIK- Sistem Klaster Industri

TIK

- Link & Match Education and Industry

- e-Government Services- e-Learning - e-UKM- TIK 4 Disabled- Konten Budaya- UU Cybercrime

- Comply 70% of WSIS Targets

- Meningkatnya Daya Saing Nasional

- Reformasi Birokrasi- Technopreneurship Bidang

TIK dalam Memenuhi Emerging Market DN dan Ekspor

Indikator TIK Nasional- Penetrasi PC = 25 Juta- Pengguna Internet = 40 Juta- Telepon Tetap = 37,5 Juta- Seluler = 125 Juta

TERIMA KASIH