KEBIJAKAN PENGANGGARAN DI BIDANG ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN

KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA

KEBIJAKAN PENGANGGARAN DI BIDANG ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN

PERTEMUAN DENGAN BEBERAPA PEMERINTAHAN DAERAH

JAKARTA, 09-10 OKTOBER 2013

2

TOPIK BAHASAN

1. Pendahuluan

2. Siklus Penyusunan APBN

3. Pokok-Pokok Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat, RAPBN Tahun 2014

4. Bedah Anggaran Transportasi:

a. Komposisi Kementerian Lembaga Yang Melaksanakan Subfungsi Transportasi

b. Komposisi Anggaran Belanja Operasional dan Non-operasional Kementerian Perhubungan

3

PENDAHULUAN1

4

APBN adalah instrumen fiskal untuk mencapai tujuan pembangunan.

APBN tidak bisa menyelesaikan semua masalah Kontribusi terhadap perekonomian nasional < 20%; Proses penyusunan harus melalui langkah teknokratik – politik –

administratif, sehingga kurang fleksibel; Proses perencanaan dan pelaksanaan perlu waktu; Jika sektor swasta bisa masuk, dapat menimbulkan crowding out bagi

swasta; Luasnya cakupan sektor pemerintah.

APBN harus memilih: Constraint : Fiscal space, Sumberdaya dan kapasitas, Peraturan

perundangan Objectives: Kesejahteraan rakyat pertumbuhan, kemiskinan,

pengangguran

PENGANTAR

5

Source: BPS

Q2-2013 PDB tumbuh 5,81% (yoy) dan selama H1-2013 PDB tumbuh 5,92% (c-to-c), Konsumsi Rumah Tangga masih tinggi namun investasi melemah, trade balance riil positif

PDB Sektoral

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

PDB 6.3% 6.4% 6.2% 6.1% 6.0% 5.8% 6.3% 6.4% 6.2% 6.1% 6.0% 5.8%

Kons RT 4.9% 5.2% 5.6% 5.4% 5.2% 5.1% 2.8% 2.9% 3.1% 3.0% 2.9% 2.8%

Kons Pem 6.4% 8.6% -2.8% -3.3% 0.4% 2.1% 0.4% 0.6% -0.2% -0.4% 0.0% 0.2%

PMTB 10.0% 12.5% 9.8% 7.3% 5.9% 4.7% 2.3% 3.0% 2.4% 1.9% 1.4% 1.2%

Ekspor 8.2% 2.6% -2.6% 0.5% 3.4% 4.8% 3.9% 1.3% -1.3% 0.3% 1.6% 2.3%

Impor 8.9% 11.3% -0.2% 6.8% -0.4% 0.6% 3.3% 4.3% -0.1% 2.8% -0.2% -0.2%

Pertumbuhan Kontribusi

2012 20122013 2013

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q22010 2011* 2012** 2013***

-

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

6.0 6.3 5.8 6.8 6.5 6.5 6.4 6.5 6.3 6.4 6.2 6.1 6.0 5.8

Pertumbuhan PDB Kuartalan 2011 - 2013 (%,yoy)

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2PDB 6,3% 6,4% 6,2% 6,1% 6,0% 5,8% 6,3% 6,4% 6,2% 6,1% 6,0% 5,8%Pertanian 4,3% 4,0% 5,3% 2,0% 3,7% 3,2% 0,6% 0,5% 0,7% 0,2% 0,5% 0,4%Pertambangan 2,5% 3,3% -0,3% 0,5% -0,4% -1,2% 0,2% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% -0,1%Manufaktur 5,5% 5,2% 5,9% 6,2% 5,8% 5,8% 1,4% 1,3% 1,5% 1,6% 1,5% 1,5%LAG 5,7% 6,5% 6,1% 7,3% 6,5% 6,6% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1%Konstruksi 7,2% 7,3% 7,6% 7,8% 7,2% 6,9% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,4%Perdag., Htl, Resto. 8,7% 8,7% 7,2% 7,8% 6,5% 6,5% 1,5% 1,6% 1,3% 1,4% 1,2% 1,2%Transp & Telekom. 10,0% 9,9% 10,4% 9,6% 10,0% 11,5% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1..14%Keu., Real Estate, Bisnis. 6,4% 7,1% 7,5% 7,7% 8,4% 8,1% 0,6% 0,7% 0,7% 0,7% 0,8% 0,8%

2012 2012Pertumbuhan Kontribusi

2013 2013

6

Secara hukum, penyusunan RAPBN didasarkan pada: UUD 1945 Amendemen Keempat (Pasal 23); UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Pasal 8); UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD

Yang mengamanatkan bahwa: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat

APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 1);

RUU APBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (Pasal 71);

APBN 2014 disusun dengan berpedoman kepada: Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014 (Pasal 155); Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal

Tahun 2014.

DASAR PENYUSUNAN RAPBN 2014 (1)

7

Secara ekonomi, penyusunan RAPBN Tahun 2014 didasarkan pada: Perkembangan ekonomi global dan domestik yang tercermin pada

perkiraan realisasi asumsi dasar ekonomi makro dan kinerja pelaksanaan APBN Tahun 2013, serta asumsi dasar ekonomi makro RAPBN tahun 2014;

Potensi fiskal dan kebutuhan anggaran untuk penyelenggaraan pemerintahan negara 2014;

Kebijakan pembangunan nasional dalam rangka menjawab tantangan untuk mencapai tujuan nasional 2014;

Perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara terkini, baik domestik maupun internasional;

Dinamika kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek.

DASAR PENYUSUNAN RAPBN 2014 (2)

8

Ringkasan RAPBN Tahun 2014(triliun Rupiah)

A. PENDAPATAN NEGARA 1.502,0 1.662,5I. PENDAPATAN DALAM NEGERI 1.497,5 1.661,1

1. PENERIMAAN PERPAJAKAN 1.148,4 1.310,22. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 349,2 350,9

II. PENERIMAAN HIBAH 4,5 1,4

B. BELANJA NEGARA 1.726,2 1.816,7I BELANJA PEMERINTAH PUSAT 1.196,8 1.230,3

1. Belanja K/L 622,0 612,72. Belanja Non KL 574,8 617,7

II. TRANSFER KE DAERAH 529,4 586,4

Total Anggaran Pendidikan 345,3 371,2 Rasio Anggaran Pendidikan Total (% PDB) 20,01 20,43

C. KESEIMBANGAN PRIMER (111,7) (34,7)D. SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN (A - B) (224,2) (154,2)

% Defisit terhadap PDB (2,38) (1,49)E. PEMBIAYAAN (I + II) 224,2 154,2

I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI 241,1 173,2II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto) (16,9) (19,0)

APBNPURAIAN

2013

RAPBN

2014

BESARAN ANGKA

KOMPONEN POSTUR APBN

SANGAT DIPENGARUHI

ASUMSI DASAR EKONOMI

MAKRO YANG DIGUNAKAN

9

SIKLUS APBN2

INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN 10

(1)Fiscal planning &

management

(5)External audit &external review

(4)Transaction accounting,recording and reporting

(3)Budget execution

revenue raising, expenditure, loans

(2)Budget preparation &

enactment

SIKLUS ANGGARAN (BUDGET CYCLE)


Siklus Penyusunan APBN

11

Pokok-pokok Kebijakan

Fiskal,Kerangka

Ekonomi Makro dan RKP

(Pertengahan Mei)

Pagu Anggaran

(Pertengahan Juni)

RAPBN(Agustus)

APBN(Akhir Oktober)

Rincian Anggaran

Belanja Pem Pusat(Akhir November)Keppres

UU

RUU & NK

Resource envelope,

Rancangan RKP dan

Pagu Indikatif(Maret)

DIPA K/L(31

Desember)

2

3

4

5

6

7

8SEB

KMK

Perpres

DIPA

Arah Kebijakan dan Prioritas

Pemba-ngunan Nasional (Januari)

PERSETUJUAN DPR (BANGGAR)

PERSETUJUAN DPR (BANGGAR)

PERSETUJUAN DPR (KOMISI)

1PERSETUJUAN DPR (KOMISI)


RENSTRA-KL

PAGU INDIKATIF

RENJA-KL

PAGU SEMENTARA

RKA-KL

HIMPUNAN RKA-KL

NK & RAPBN

RPJM

APBN

RINCIAN APBN

RKP

DIPA

LKPP

BAPPENAS

K/L

BAPPENAS+KEMENKEU

K/L + Komisi DPR

BAPPENAS

KEMENKEU

K/L

KEMENKEU

KEMENKEU

PEMERINTAH+BANGGAR DPR

KEMENKEU

K/L+KEMENKEU

PEMERINTAH+DPR

PERENCANAAN

PENGANGGARAN

PENGESAHAN ANGGARAN

PELAKSANAAN

PERTNGGJWB

PP

SEB

PP

SE-MK

UU

Perpres

UU

SIKLUS PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN PELAKSANAAN APBN

13

KPJM, Baseline, & New initiative2

14

Arti penting dengan adanya KPJM adalah estimasi anggaran untuk tahun yang direncanakan (misal 2012) dihitung berdasarkan angka prakiraan maju yang telah disusun pada tahun anggaran sebelumnya (misal 2011).APBN 2011

TA PM 1 PM 22011 2012 2013100 110 120

APBN 2012TA PM1 PM 2 PM 3

2012 2013 2014 2015110 120 130 140

KONSEP DASAR INISIATIF BARU (1)

15

FORMULA PENGHITUNGAN PAGU K/L

Pagu Indikatif Pagu = 1 + 2 + 3

1 = baseline (prakiraan maju) tahun sebelumnya;

2 = penyesuaian asumsi APBN;

3 = inisiatif baru kesempatan I.

Pagu Anggaran K/L Pagu = 1 + 2 + 3 + 4

1 = Pagu Indikatif;2 = penyesuaian asumsi APBN;3 = hasil evaluasi kinerja tahun

sebelumnya;4 = inisiatif baru kesempatan II.

Alokasi Anggaran K/L Pagu = 1 + 2 + 3 + 4 + 5

1 = Pagu Anggaran K/L;2 = penyesuaian asumsi APBN;3 = hasil evaluasi kinerja tahun

berjalan semester I;4 = tambah/kurang APBN-P tahun

berjalan;5 = inisiatif baru kesempatan III/

Optimalisasi.

15

16

KONSEP DASAR INISIATIF BARU (2)

Kebijakan baru atau perubahan kebijakan berjalan yang menyebabkan adanya konsekuensi anggaran, baik pada anggaran baseline maupun anggaran ke depan. Inisiatif Baru dapat berupa : Penambahan Program (Fokus Prioritas)/Outcome/Kegiatan/Output baru, Penambahan Volume Target, atau Percepatan Pencapaian Target.

- Memberikan Fleksibilitas Pada Sistem Perencanaan dan Penganggaran

- Menjaga Konsistensi Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional

- Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas- Melakukan Efisiensi

- Fleksibilitas dalam perencanaan dengan tetap menjaga akuntabilitas

- Perencanaan berorientasi pada arah kebijakan

- Penerapan prinsip tata kelola yang baik (transparansi dan akuntabilitas

- Berorientasi pada pencapaian kinerja

Semua Inisiatif Baru harus sesuai dengan Arah Kebijakan & Prioritas Pembangunan Nasional yang ditetapkan Presiden (di awal tahun berjalan)

INISIATIF BARU

KATEGORI INISIATIF BARU

1. PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/OUTPUT BARUBerupa penambahan:

a. Program Baru / Fokus Prioritas Barub. Outcome Baruc. Kegiatan Barud. Output Baru

Yang membawa konsekuensi dibutuhkannya penambahan anggaran atau perubahan baseline

2. PENAMBAHAN VOLUME TARGETBerupa penambahan volume target.

3. PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET Berupa penambahan target baru yang bersifat percepatan, sehingga membutuhkan penambahan anggaran, tetapi pagu baseline jangka menengah awal tidak boleh berubah.

Perubahan/penambahan KOMPONEN tidak termasuk Inisiatif Baru

Semua Inisiatif Baru diatas harus sesuai dengan Arah Kebijakan & Prioritas Pembangunan Nasional yang ditetapkan Presiden (di awal tahun berjalan)

PENGUSULAN INISIATIF BARU Usulan Inisiatif Baru dapat dilakukan pada 3 kesempatan dalam siklus

perencanaan/penganggaran, yaitu: Sebelum Pagu Indikatif (Pengusulan I) – Januari/Februari

Diusulkan setelah dikeluarkannya SE Menteri PPN Sebelum Pagu Anggaran (Pengusulan II) – Mei/Juni

Diusulkan untuk mengakomodasi arahan presiden dan usulan yang muncul dalam musrenbangnas.

Sebelum Alokasi Anggaran (Pengusulan III) – Agustus/September Diusulkan untuk mengakomodasi arahan Presiden dan hal-hal yang belum tertampung

dalam dua kali pengusulan sebelumnya

Setiap K/L dapat mengusulkan proposal inisiatif baru lebih dari satu proposal dimana setiap proposal hanya boleh diajukan satu kali dalam 3 kesempatan tersebut.

Setiap K/L bisa mengusulkan Inisiatif Baru yang terkait dengan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional. Penetapan usulan yang akan disetujui sebagai Inisiatif Baru dilakukan melalui sistem kompetisi dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.

Mekanisme Inisiatif Baru : Penyesuaian perencanaan untuk tahun direncanakanMekanisme APBN-P : Penyesuaian perencanaan untuk tahun berjalan

Jan - Apr Mei - Jul Agu - Okt Nov – Des

DPR

Kabinet/Presiden

Kementerian Perencanaan

Kementerian Keuangan

K/L

SIKLUS PENYUSUNAN RKA-KL MENURUT PP 90/2010

Pembcran pendhluan :• PPKF dan KEM;• RKP;• Rincian Belanja.

Penetapan UU APBN

Pengesahan konsep

DIPA

Pagu Indikatif/ Rancangan

RKP

Himp RKA-KL

Konsep DIPA

DIPARKA-KL

Renstra KL Renja KL

Penetapan Prioritas

Pembangunan

New Initiatives proposal

Pembahasan proposal K/L

Pagu Sementara

K/L

Finalisasi :• PPKF dan KEM;• RKP dan RB;• Kebijakan

umum;• Prtas angg.

1

19

BA Hasil Pembahas

an

18

SP RKA-K/L

Kerpres Alokasi

Anggaran K/L

Penyusunan :• Kapasitas

Fiskal • PPKF dan

KEM;• Pagu awal

APBN• Rincian

Belanja.

RUU APBN,Nota Keu

2

3

4

5

6

8

12

13

15

16

16b

Rekonslsi RKA-KL

9

Pembahasan :• RUU APBN;• NK.

11

14

7

Penetapan RKA-KL

10

RUU APBN,Nota Keu

Penlhan RKA-KL 16a

17

17

20

Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat, RAPBN Tahun 2014

3

21

1. Meningkatkan Kinerja K/L, melalui langkah:- Melanjutkan pelaksanaan reformasi birokrasi;- Perbaikan perencanaan anggaran di masing-masing K/L;- Peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja operasional K/L

(perjalanan dinas, kegiatan seminar, konsinyering);2. Meningkatkan belanja infrastruktur untuk mendukung domestic

connectivity, ketahanan pangan dan energi, serta pembangunan transportasi publik, dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran dan kemiskinan;

3. Melanjutkan dan memperluas program perlindungan sosial pada masyarakat dan lingkungan, a.l. melalui PNPM, PKH, BSM, BOS, KUR;

4. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas serta meningkatkan kemudahan akses pendidikan dan keterjangkauan bagi masyarakat;

5. Mengembangkan kesehatan melalui pelaksanaan program SJSN;

Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2014 (1)

22

6. Mendukung terlaksananya modernisasi dan peningkatan Alutsista untuk mempercepat pencapaian kekuatan dasar minimum (Minimum Essential Forces/MEF), serta pengembangan industri pertahanan nasional;

7. Menjaga pelaksanaan Pemilu tahun 2014 yang demokratis, lancar, jujur, adil, dan aman untuk mempertahankan stabilitas nasional;

8. Melaksanakan kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran untuk menjaga stabilitas harga, mengurangi tingkat kemiskinan, peningkatan ketahanan pangan, serta pengembangan energi baru dan terbarukan;

9. Memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan anggaran K/L untuk meningkatkan kualitas belanja dan pencapaian sasaran pembangunan secara optimal.

Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2014 (2)

Target Kinerja Subfungsi Transportasi Tahun 2014

Sasaran yang ingin dicapai melalui alokasi anggaran pada subfungsi transportasi dalam tahun 2014 antara lain :a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas jaringan infrastruktur

transportasi yang terintegrasi dalam mendukung penguatan konektivitas nasional pada koridor ekonomi dan sistem logistik nasional, baik yang menghubungkan sentra-sentra produksi dan outlet nasional, maupun di wilayah terpencil, perdalaman, perbatasan, serta wilayah terdepan dan terluar;

b. Meningkatnya keselamatan transportasi jalan dengan berkurangnya tingkat fatalitas kecelakaan transportasi;

c. Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi di wilayah perkotaan melalui penataan sistem jaringan transportasi di 6 kota besar;

d. Meningkatnya kondisi mantap jalan nasional sebesar 92,5 persen; serta

e. Meningkatnya efisiensi pergerakan orang dan barang serta memperkecil kesenjangan pelayanan angkutan antarwilayah.

24

Bedah Anggaran Transportasi3

SUBFUNGSI TRANSPORTASI DI BEBERAPA K/L

47,2%

51,3%

0,0%0,0% 1,4%

KEMENHUB KEMEN. PU MENKO EKON BPLS BASARNAS

KEMANTERIAN/LEMBAGA PAGU

KEMEN. HUB 33.187,2

KEMEN. PU 36.084,5

MENKO. EKON 6,9

BPLS 25,0

BASARNAS 1.009,3

TOTAL 70.312,9

Untuk tahun 2014 anggaran, Pemerintah tidak mengalokasikan anggaran yang mendukung transportasi melalui non-K/L. Namun demikian Pemerintah telah mendukung anggaran transportasi pada tahun sebelumnya melalui skema: Landcapping Anggaran Penanaman Modal Negara (PMN), misal : untuk PT. Dirgantara Indonesia, PT. KAI, PT. Garuda Indonesia, dll, Serta program Public Private Partnership (PPP).

Untuk tahun 2014 anggaran, Pemerintah tidak mengalokasikan anggaran yang mendukung transportasi melalui non-K/L. Namun demikian Pemerintah telah mendukung anggaran transportasi pada tahun sebelumnya melalui skema: Landcapping Anggaran Penanaman Modal Negara (PMN), misal : untuk PT. Dirgantara Indonesia, PT. KAI, PT. Garuda Indonesia, dll, Serta program Public Private Partnership (PPP).

Hipothesis Anggaran Transportasi Umum

APBNP Realisasi APBNP Realisasi

18,1 16,3 45,6 73,9 293,0 263,0

11.400,6 10.325,4 17.114,1 15.747,4 23.705,2 25.986,5

92,5 89,5 146,7 163,9 192,8 138,5

3.497,8 779,0 1.084,1 1.363,4 1.368,8 2.242,1

7,3 58,1 6,2 9,0 9,0 6,9

- - - - 1,8 1,5

6,4 7,1 3,6 4,0 3,9 5,7

30,0 31,4 122,5 40,0 281,3 274,3

1,6 1,5 1,3 1,6 1,8 1,6

7,5 7,1 5,1 6,2 7,1 7,6

- - 148,2 114,1 234,7 252,8

15.061,8 11.315,4 18.677,5 17.523,6 26.099,6 29.180,5

Melalui Transfer ke DaerahKeselamatan Transportasi Darat * 100,0 98,3 171,4 170,3 221,0 235,9 Transportasi Perdesaan * 150,0 147,4 121,4 120,6 260,8 301,3

250,0 245,7 292,8 290,8 481,8 537,3

15.311,8 11.561,2 18.970,3 17.814,4 26.581,4 29.717,8

DANA ALOKASI KHUSUS Total

Total Anggaran Transportasi Umum

081 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI Total

112 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM Total

Jumlah Melalui K/L

DAK

079 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA Total

019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Total

022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Total026 KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Total

033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Total

035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN Total

042 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI Total

055 KEMENTERIAN NEGARA PPN / BAPPENAS Total

067 KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL Total

RAPBN 2014KL2011 2012

APBNP 2013

Program-program Kemenhub Untuk Mendukung Fungsi Transportasi

NO PROGRAM PAGU1 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Transportasi Darat 3.543,7 2 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Transportasi Laut 9.696,4 3 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Transportasi Udara 7.706,5 4 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Transportasi Perkeretaapian 12.240,6 33.187,2 TOTAL

28

Komposisi Anggaran Belanja Kementerian Perhubungan

4

Komposisi Belanja Operasional dan Non operasional 2014

97,9%

2,1%

NON OPERASIONAL

OPERASIONAL

JENIS BIAYAH-RKAKL

2014NON OPERASIONAL 32,5OPERASIONAL 0,7

TOTAL 33,2

(Triliun Rupiah)

Tren Belanja Operasional dan Non-operasional, 2010-2014

33,5

19,5

25,1

33,5

32,5

3,1 2,6

3,0

3,1

0,7 -

1,0

2,0

3,0

4,0

-

10,0

20,0

30,0

40,0

2010Keppres

2011Keppres

2012Keppres

2013Keppres

2014H-RKAKL

NON OPERASIONAL OPERASIONAL

Bahan Renungan

Apakah Target Kinerja Transportasi (Utamanya Di Kemenhub) Akan Tercapai Melalui Alokasi Anggaran Dan Output Yang Dihasilkan?

32

TERIMA KASIH

33

Alokasi Anggaran Belanja Ditjen Perhubungan Darat

4

PROGRAM KEGIATAN OUTPUT PAGU HIMPUNAN

022.03.06 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat

1949.004 Perencanaan Teknis Transportasi Perkotaan

10.900.000.000 1949.009 Pengadaan dan Pembangunan ITS Perkotaan 44.500.000.000 1949.010 Pengadaan dan Pembangunan ATCS 30.000.000.000 1949.018 Pembangunan Fasilitas Halte 4.000.000.000 1949.021 Pengadaan Bus Pelajar/Mahasisw a/angkutan Umum Perkotaan 25.200.000.000 1949.022 Pengadaan Bus BRT 365.250.000.000 1949.023 Pengadaan Bus Pemadu Moda 6.000.000.000 1949.026 Pengadaan Fasilitas Integrasi Moda 5.500.000.000 1949.030 Kerjasama dan Koordinasi Kelembagaan Internasional Bidang Trans.Perkotaan 1.100.000.000 1949.031 Monitoring,Evaluasi dan pelaporan transportasi perkotaan 4.250.000.000 1949.032 Sosialisasi /Publikasi/Promosi Transportasi Perkotaan 4.500.000.000 1950.005 Penyusunan Rencana Teknis Bidang Keselamatan Transportasi Darat 6.175.000.000 1950.013 Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Bidang Keselamatan Transportasi Darat 1.575.025.000 1950.023 Penyelenggaraan Kegiatan Safer People 16.043.810.000 1950.026 Penyelenggaraan Kegiatan Safer Road 22.800.000.000

1949 Pembinaan dan Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan

1950 Manajemen dan Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat




1951.002 Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan LLAJ

385.593.584.000 78.621.279.000 16.000.000.000

1951.005 Peningkatan Terminal Angkutan Penumpang 5.000.000.000 1951.006 Rehabilitasi Terminal Angkutan Penumpang 41.000.000.000 1951.007 Pembangunan Jembatan Timbang 7.000.000.000 1951.008 Peningkatan Jembatan Timbang 1.650.000.000 1951.009 Rehabilitasi Jembatan Timbang 1.500.000.000 1951.011 Pengadaan Bus Perintis 25.850.000.000 1951.012 Subsidi Operasional Angkutan Jalan 85.224.798.000 1951.014 Pemeliharaan Fasilitas Pendukung LLAJ 4.669.800.000 1951.016 Pengadaan peralatan penyidik LLAJ 5.850.000.000

1.600.000.000 20.735.850.000 1.190.000.000 16.300.000.000

1951.054 Pemberian Kualif ikasi Teknis Bidang LLAJ 1.000.000.000 1951.055 Pembangunan Prasarana Gedung LLAJ 23.000.000.000 1951.056 Pengadaan sertif ikat dan tanda kualif ikasi bidang LLAJ 1.100.000.000 1951.058 Monitoring Angkutan Lebaran, Natal, dan Tahun Baru 6.950.000.000 1951.062 Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor 12.399.839.000

1951 Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan

1951.004 Pembangunan Terminal Angkutan Penumpang

1951.045 Pengembangan Sistem Informasi dan komunikasi LLAJ1951.048 Perencanaan Teknis Bidang LLAJ

36



1952.003 Rencana Teknis Pengembangan Transportasi SDP 19.000.000.000 1952.004 Studi Kebijakan Transportasi 52.140.000.000 1952.009 Pengerukan Alur Sungai 17.000.000.000 1952.011 Pembangunan kapal kerja 1.900.000.000 1952.012 Pembangunan Bus Air 5.604.170.000 1952.013 Pengadaan Speed Boat 400.000.000 1952.017 Keperintisan transportasi SDP 308.159.816.000 1952.018 Pembangunan SBNP/ Rambu 17.959.955.000 1952.019 Pengadaan dan pemasangan rambu sungai dan danau 389.364.000 1952.022 Pembangunan Gedung Perkantoran Otoritas Pelabuhan 9.000.000.000 1952.026 Sosialisasi dan Promosi Transportasi SDP 1.265.500.000

4.990.000.000 8.512.070.000

1952.038 Pengadaan komputer 151.900.000 1952.059 Pembangunan Pelabuhan 1.092.968.729.000 1952.060 Pembangunan Pelabuhan Sungai 158.070.812.000 1952.061 Pembangunan Pelabuhan Danau

2.865.433.000 1952.062 Rehabilitasi Pelabuhan Danau

19.004.095.000 1952.063 Rehabilitasi Pelabuhan Sungai

54.036.400.000 1952.064 Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan 79.661.872.000 1952.065 Pengembangan/Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan 148.640.000 1952.068 Pembangunan Kapal 277.561.394.000 1952.069 Pembangunan Kapal Tunda/Tug Boat 5.000.000.000 1952.071 Pengerukan Alur Penyeberangan

48.900.000.000 1952.997 Peralatan dan Fasilitas 901.500.000

1952 Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi ASDP dan Pengelolaan Prasarana

Lalulintas SDP

1952.031 Pengelolaan Tehnologi Informasi (TI)

37

Alokasi Anggaran Belanja Ditjen Perhubungan Laut

4

38


022.04.08 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut

1954 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kenavigasian

1954.001 Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)

391.657.521.000 1954.002 Rehabilitasi Sarana Bantu 134.862.513.000 1954.003 Sistem telekomunikasi pelayaran 289.250.898.000 1954.004 Pembangunan Kapal 44.000.000.000 1954.005 Rehabilitasi kapal kenavigasian 62.173.617.000 1954.006 Pembangunan / pengadaan Fasilitas pendukung kenavigasian 237.892.687.000 1954.007 Rehabilitasi Fasilitas pendukung kenavigasian 528.641.000 1954.008 Pembangunan fasilitas pelabuhan kenavigasian

108.792.815.000 1954.009 Rehabilitasi fasilitas pelabuhan 12.249.362.000 1955.001 PembangunanKapal Patroli

237.894.775.000 1955.003 Fasilitas pendukung Penjagaan 3.205.015.000 1955.004 Pembangunan fasilitas pelabuhan Penjagaan Laut dan Pantai 421.127.000 1955.005 Rehabilitasi fasilitas pelabuhan 4.500.000.000 1955.006 Pengadaan suku cadang kapal patroli 15.635.779.000 1956.001 Subsidi Angkutan Laut Perintis

535.259.423.000 1956.002 Pembangunan Kapal angkutan laut perintis 316.204.412.000 1956.003 Rehabilitasi kapal perintis 62.888.095.000 1957.001 Pembangunan Fasilitas 4.437.715.497.000 1957.002 Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan 162.767.946.000 1957.003 Pengerukan alur pelayaran / kolam pelabuhan 530.145.463.000

1955 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Penjagaan Laut dan Pantai

1956 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut

1957 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan

39

Alokasi Anggaran Belanja Ditjen Perhubungan Udara

4

40


022.05.09 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara

1960 Pelayanan Angkutan Udara Perintis

1960.011 Angkutan Udara Perintis 304.663.109.000

1960.012 Angkutan BBM Penerbangan Perintis 21.132.251.000 1961.014 Landas Pacu (Runw ay) 1.902.815.421.000 1961.015 Landas Hubung (Taxiw ay) 84.746.343.000 1961.016 Landas Parkir (Apron) 513.929.296.000 1961.017 Drainase / Saluran 179.515.649.000 1961.018 Jalan Perimeter / Jalan Inspeksi 95.778.156.000 1961.019 Fasilitas penunjang (Pagar) 101.973.389.000 1961.020 Bangunan Terminal Penumpang 517.975.112.000 1961.021 Bangunan Operasional 306.657.211.000 1961.022 Bangunan Menara / Tow er 11.807.220.000 1961.023 Bangunan Terminal Kargo 2.500.000.000 1961.024 Bangunan PKP-PK 27.299.920.000 1961.025 Bangunan Penunjang 41.516.953.000 1961.026 Drainase / Saluran 36.380.591.000 1961.027 Jalan Lingkungan 164.650.179.000 1961.028 Fasilitas penunjang (Pagar) 50.009.046.000 1961.029 Sistem kelistrikan bandar udara 196.810.013.000 1961.030 Peralatan Bantu Pendaratan 88.043.200.000 1961.031 Peralatan Maintenance Bandara 52.251.359.000 1961.032 Peralatan Bangunan Terminal dan Bangunan Operasi 31.675.530.000 1961.033 Utilitas Bandara 4.277.600.000 1961.034 Peralatan Penunjang Bandara 123.564.096.000 1961.035 Tanah 550.490.471.000 1961.036 Bangunan 47.777.662.000 1961.037 Penunjang Operasional 15.148.126.000

41

Alokasi Anggaran Belanja Ditjen Perhubungan Perkeratapian

4

42


1968.001 Jalan Rel 7.396.638.317.000 1968.002 Jembatan/Terow ongan/Gorong-gorong/Box Culvert/Underpass/Fly Over 1.009.757.042.000 1968.003 Stasiun/Bangunan Operasional 185.763.307.000 1968.005 Pemagaran Fasilitas Pendukung 94.551.345.000 1968.006 Persinyalan 433.785.919.000 1968.007 Telekomunikasi 109.982.550.000 1968.008 Transmisi Tenaga Listrik (LAA) 532.969.915.000 1968.009 Catu Daya (Sub Station) 84.806.800.000 1968.010 Pengamanan Perlintasan 9.546.884.000 1968.011 Bangunan Khusus 60.745.367.000 1968.012 Pengadaan Tanah 441.907.354.000 1968.014 Pengadaan Peralatan/Fasilitas Prasarana Perkeretaapian 282.331.544.000 1968.016 Studi/Kajian/DED/STD/Amdal/Norma /Standar/Pedoman/Kriteria/Prosedur

129.751.138.000 1968.017 Pengujian Prasarana KA 3.655.925.000 1968.021 Monitoring dan Evaluasi 583.702.000 1968.022 Supervisi Pelaksanaan Mekanisme IMO

1.712.351.451.000

29.026.182.684.000 JUMLAH

022.08.07 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian

1968 Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api

Business

KEBIJAKAN PENGANGGARAN DI BIDANG ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN