Dasar-dasar teknik dan manajemen drainase

1

DASAR-DASAR TEKNIK DAN MANAJEMEN 1. PRINSIP-PRINSIP DASAR SISTEM DRAINASE PERKOTAAN

1.1. Latar Belakang Seiring dengan pertumbuhan penduduk perkotaan yang amat pesat di Indonesia, permasalahan drainase semakin meningkat pula pada umumnya melampaui kemampuan penyediaan prasarana dan sarana perkotaan. Akibatnya permasalahan banjir atau genangan semakin meningkat pula. Pada umumnya penanganan sistem drainase di banyak kota di Indonesia masih bersifat parsial, sehingga tidak menyelesaikan permasalahan banjir dan genangan secara tuntas. Pengelolaan drainase perkotaan harus dilaksanakan secara menyeluruh, mengacu pada SIDLACOM dimulai dari tahap Survey, Investigation (investigasi), Design (perencanaan), Land Acquisation (pembebasan lahan), Construction (konstruksi), Operation (operasi) dan Maintenance (pemeliharaan), serta ditunjang dengan peningkatan kelembagaan, pembiayaan serta partisipasi masyarakat. Peningkatan pemahaman mengenai sistem drainase kepada pihak yang terlibat baik pelaksana maupun masyarakat perlu dilakukan secara berkesinambungan. Agar penanganan permasalahan sistem drainase dapat dilakukan secara terus menerus dengan sebaik-baiknya. 1.2. Maksud dan Tujuan Maksud Modul ini dimaksudkan sebagai pegangan bagi perencana serta pelaksana dalam rangka penanganan sistem drainase perkotaan agar lebih memahami hal-hal yang berkaitan dengan masalah SIDLACOM tersebut diatas. Para pengelola sistem drainase perkotaan diharapkan menjadi paham antara lain terhadap fungsi drainase dan faktor-faktor yang berpengaruh dalam pembangunan drainase. Tujuan Tujuan modul Dasar-dasar Teknik dan Manajemen Sistem Drainase Perkotaan ini adalah untuk mewujudkan penanganan sistem drainase perkotaan yang berwawasan lingkungan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. 1.3. Istilah- istilah Drainase (Drainage) Drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan air atau ke bangunan resapan buatan. Urban Drainage Urban = Perkotaan Drainage = Drainase Urban Drainage = Drainase Perkotaan

2

Sistem Drainase Perkotaan Adalah sistem drainase dalam wilayah administrasi kota dan daerah perkotaan (urban). Sistem tersebut berupa jaringan pembuangan air yang berfungsi mengendalikan atau mengeringkan kelebihan air permukaan di daerah permukiman yang berasal dari hujan lokal, sehingga tidak mengganggu masyarakat dan dapat memberikan manfaat bagi kegiatan manusia.

Drainase Berwawasan Lingkungan Adalah pengelolaan drainase yang tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi lingkungan.

Terdapat 2 (dua) pola yang umum dipakai untuk mengelola drainase yang berwawasan lingkungan:

a. Pola detensi (menampung air sementara), misalnya dengan membuat kolam penampungan � kolam detensi.

b. Pola retensi (meresapkan), antara lain dengan membuat sumur resapan, saluran resapan, bidang resapan atau kolam resapan � kolam retensi.

Sungai adalah alur di permukaan tanah tempat mengalirnya aliran permukaan yang mempunyai Daerah Aliran Sungai (DAS), yang mengalir dari tempat yang tinggi menuju ke muara laut. Sungai mengalirkan sebagian air sebagai aliran dasar (base flow) dari kumpulan mata-air di dalam DAS-nya mulai dari daerah pegunungan sampai ke pantai (laut).

Satuan Wilayah Sungai adalah hamparan permukaan bumi yang dialiri oleh sungai yang ditetapkan dengan peraturan. Sungai dan Saluran Adalah alur tempat mengalirnya air di bidang permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah.

a. Sungai terjadi karena peristiwa alam dimana aliran air mengalir sesuai dengan morfologinya dan secara umum alirannya adalah aliran unsteady flow (aliran yang tidak tetap).

b. Sedangkan saluran adalah alur tempat aliran air yang sengaja dibuat oleh manusia, secara umum alirannya adalah aliran steady flow (aliran tetap).

3

1.4. Sistem Drainase Perkotaan Dapat ditinjau dari 2 sisi berikut:

a. Satuan Wilayah Sungai adalah kumpulan anak-anak sungai yang berada di dalam Satuan Wilayah Sungai yang tergolong mikro pada orde sungai tingkat 2 atau 3 yang sepenuhnya berada di dalam batas administratif Perkotaan.

b. Administratif Perkotaan adalah kumpulan jaringan anak-anak sungai dan saluran pada masing-masing Daerah Alirannya dimana penanganannya menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten atau Pemerintahan Kota sekalipun sebagai ibukota Provinsi.

Pengendalian Banjir (Flood Control) Dapat dibagi ke dalam 2 areal berikut:

a. Untuk areal urban adalah upaya untuk mengendalikan aliran banjir pada sungai yang melintasi kota agar muka air banjir tidak melampau tanggul kanan dan tanggul kirinya (overtopping) yang akan menyebabkan banjir/genangan di dalam kota.

b. Untuk Daerah Aliran Sungai adalah upaya untuk menghindari terjadinya banjir pada lahan-lahan produktif.

Badan Air Adalah tempat pengolahan air yang terakhir, yang dapat melakukan proses self purification (memperbaiki diri sendiri). Dapat berupa sungai, danau, rawa dan laut yang menerima aliran dari sistem drainase perkotaan.

1.5. Fungsi Drainase Perkotaan a. Mengeringkan bagian wilayah kota yang permukaan lahannya lebih rendah dari genangan

sehingga tidak menimbulkan dampak negatif berupa kerusakan infrastruktur kota dan harta benda milik masyarakat.

b. Mengalirkan kelebihan air permukaan ke badan air terdekat secepatnya agar tidak membanjiri atau menggenangi kota yang dapat merusak selain harta benda masyarakat juga infrastruktur perkotaan.

c. Mengendalikan sebagian air permukaan akibat hujan yang dapat dimanfaatkan untuk persediaan air dan kehidupan akuatik.

d. Meresapkan air permukaan untuk menjaga kelestarian air tanah.

Berdasarkan pembagian kewenangannya pengelolaan dan fungsi pelayanan untuk sistem drainase perkotaan menggunakan istilah sebagai berikut:

4

Sistem Drainase Lokal (Minor Urban Drainage) Sistem drainase lokal (minor) adalah suatu jaringan sistem drainase yang melayani suatu kawasan kota tertentu seperti kompleks permukiman, daerah komersial, perkantoran dan kawasan industri, pasar dan kawasan pariwisata. Sistem ini melayani area sekitar kurang lebih 10 Ha. Pengelolaan sistem drainase lokal menjadi tanggungjawab masyarakat, pengembang atau instansi pada kawasan masing-masing (lihat Gambar 1.1 dan 1.2). Sistem Drainase Utama (Major Urban Drainage) Sistem Jaringan Utama (major urban drainage) adalah sistem jaringan drinase yang secara struktur terdiri dari saluran primer yang menampung aliran dari saluran-saluran sekunder. Saluran sekunder menampung aliran dari saluran-saluran tersier. Saluran tersier menampung aliran dari Daerah Alirannya masing-masing. Jaringan drainase lokal dapat langsung mengalirkan alirannya ke saluran primer, sekunder maupun tersier (lihat Gambar 1.1 dan 1.2). Pengendalian Banjir (Flood Control) Pengendalian Banjir adalah upaya mengendalikan aliran permukaan dalam sungai maupun dalam badan air yang lainnya agar tidak meluap serta limpas atau menggenangi daerah perkotaan. Pengendalian banjir merupakan tanggung jawab pemerintah Propinsi atau Pemerintah Pusat. Konstruksi atau bangunan air pada sistem flood control antara lain berupa:

• Tanggul • Bangunan Bagi • Pintu Air • Saluran Flood Way

Berdasarkan fisiknya, sistem drainase terdiri atas saluran primer, sekunder, tersier sebagai berikut: Sistem Saluran Primer Saluran primer adalah saluran yang menerima masukan aliran dari saluran-saluran sekunder. Saluran primer relatif besar sebab letak saluran paling hilir. Aliran dari saluran primer langsung dialirkan ke badan air.

Sistem Saluran Sekunder Saluran terbuka atau tertutup yang berfungsi menerima aliran air dari saluran-saluran tersier dan meneruskan aliran ke saluran primer.

Sistem Saluran Tersier Saluran drainase yang menerima aliran air langsung dari saluran-saluran pembuangan rumah-rumah. Umumnya saluran tersier ini adalah saluran kiri kanan jalan perumahan.

5

Untuk Kota-kota air seperti Palembang, Banjarmasin dan Pontianak agak sulit menentukan dan membedakan mana sungai dan saluran drainase. Sebab aliran yang dipengaruhi pasang laut yang tinggi terkadang berputar arah alirannya.

Gambar 1.1. Lay-out umum dari sistem drainase perkotaan

Gambar 1.2. Skematik lay-out dari drainase minor dan mayor sistem drainase Perkotaan

Catchment Area Sistem Minor

Catchment Area Sistem Major

Saluran Drainase Major

Saluran Drainase Minor

LEGENDA

Catchment Area Sistem Minor

Catchment Area Sistem Major

Saluran Drainase Major

Saluran Drainase Minor

LEGENDA

6

1.6. Proses Terjadinya Banjir di Perkotaan Secara umum proses terjadinya banjir diakibatkan oleh faktor kondisi alam dan ulah manusia sebagai berikut: Kondisi Alam (Statis)

Geografi • Apabila kota dibangun di daerah pegunungan akan menyebabkan lahan resapan air

akan tertutup oleh bangunan dan infrastruktur kota dan akan meningkatan debit banjir yang akan mengancam kota yang ada di bagian hilir.

• Apabila kota dibangun di tepi pantai, pengaruh pasang laut akan menyebabkan sebagian aliran tidak dapat mengalir secara gravitasi, dan akan dapat menyebabkan genangan. Aliran air dalam sungai akan mengalami kenaikan akibat back water curve yang dapat menyebabkan over toping dan dapat menyebabkan banjir di dalam kota.

Topografi Kondisi topografi yang bergelombang, maka untuk kota yang berada pada bagian yang rendah akan rawan terkena bajir dan genangan.

Geometri Alur Sungai • Kemiringan dasar sungai yang terlalu besar akan menimbulkan gerusan dasar

sungai. Hal semacam ini akan menyebab konsentrasi sedimentasi pada bagian hilir yang datar yang dapat menyebabkan saluran / sungai cepat menjadi dangkal.

• Meandering umumnya terjadi pada alur sungai yang disebut dalam morfologi sungai sebagai sungai tua, dimana kemiringan alur sungai sudah berkurang. Sedimentasi akan mengendap pada bagian yang kecepatan alirannya menurun. Endapan sedimentasi tersebut dapat membelokkan arah aliran ke kanan atau kekiri sehingga sungai menjadi berkelok-kelok.

“Drainase perkotaan adalah drainase di wilayah kota yang berfungsi mengendalikan kelebihan air permukaan, sehingga tidak

mengganggu masyarakat dan dapat memberikan manfaat bagi kegiatan kehidupan manusia”

7

Kondisi Alam (Dinamis) Curah Hujan dengan intensitasnya yang tinggi merupakan faktor penyebab terjadinya banjir dan genangan. Tingginya pasang surut laut merupakan faktor penyebab banjir untuk kota di daerah pantai.

Kegiatan Manusia (Dinamis)

1. Penyimpangan RUTR pada bantaran banjir dan di Daerah Aliran Sungai yang tidak sesuai dengan peruntukan.

2. Permukiman di bantaran sungai dan di atas saluran drainase. 3. Pengambilan air tanah yang berlebihan yang menyebabkan terjadinya penurunan

lahan. 4. Pembuangan sampah oleh masyarakat kedalam saluran drainase. 5. Bangunan persilangan yang tidak terencana dengan baik seperti adanya pipa PDAM,

pipa telepon dan listrik yang melintang di penampang basah saluran. 6. Pemeliharaan rutin yang terabaikan menyebabkan saluran cepat menjadi dangkal.

1.7. Faktor yang Berpengaruh dalam Sistem Drainase Perkotaan 1.7.1. Intensitas Hujan

Intensitas hujan adalah derasnya hujan yang jatuh pada luas daerah tadah hujan tertentu. Ukuran deras hujan yaitu akumulasi tinggi hujan pada jangka waktu (menit) tertentu dinyatakan dalam satuan mm per menit. Data curah hujan di Indonesia dikumpulkan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Jika dikaitkan dengan perencanaan drainase, maka penggunaan data curah hujan adalah untuk :

a. Perhitungan dimensi saluran drainase b. Perhitungan dimensi bangunan-bangunan drainase

Air hujan sebagian meresap ke dalam tanah, menguap dan sebagian lagi dialirkan ke permukaan yang lebih rendah. Hal ini tergantung dari porositas tanah tadah hujannya (kondisi geologi setempat), disamping kerapatan vegetasi/tanaman. Besarnya aliran dinyatakan dalam istilah debit air (Q) dalam satuan volume per satuan waktu.

8

1.7.2. Catchment Area

Catchment area atau daerah tangkapan air adalah kesatuan area dimana air permukaannya mengalir ke badan air yang sama baik berupa sungai atau danau, mengikuti arah kontur topografi area tersebut.

1.7.3. Pertumbuhan Daerah Perkotaan

a. Pertumbuhan fisik kota: Pertumbuhan fisik kota dipengaruhi oleh laju pertumbuhan penduduk dan urbanisasi, yang pada akhirnya mempengaruhi ketersediaan lahan. Makin sempitnya ruang terbuka menyebabkan makin besarnya pengaliran (koefisien run-off) air permukaan sehingga beban sistem drainase perkotaan semakin berat. Dengan demikian pembangunan sistem drainase perkotaan harus mengantisipasi laju pertumbuhan penduduk, sejalan dengan arahan Rencana Tata Ruang Kota maupun pentahapan pelaksanaannya.

b. Keseimbangan pembangunan antarkota dan dalam kota: Pertumbuhan suatu kota harus didukung oleh daerah belakang yang menunjang pertumbuhan kota tersebut. Pertumbuhan daerah belakang yang tidak terkendali atau tidak sesuai dengan peruntukannya dapat mengakibatkan bertambahnya potensi banjir dan genangan di wilayah perkotaan, karena penurunan fungsi daerah tersebut sebagai daerah resapan air. Sebagai contoh adalah pertumbuhan kawasan Bogor Puncak Cianjur (Bopunjur) yang tidak terkendali telah mengakibatkan banjir kiriman di kota Jakarta.

c. Faktor sosial ekonomi budaya: Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap sanitasi lingkungan dapat menimbulkan permasalahan dalam pembangunan drainase. Sebagai contoh adalah masyarakat yang membuang sampah ke dalam saluran, atau kecenderungan masyarakat berpenghasilan rendah untuk membuat bangunan hunian dalam garis sempadan sungai atau saluran. Kesemuanya menyebabkan penyempitan saluran disamping menghambat pembangunan sistem drainase.

Penerapan peraturan serta perkuatan aspek hukum sangat diperlukan, agar lahan sepanjang sungai atau saluran dapat dibebaskan dari hunian penduduk sehingga memudahkan untuk pelebaran atau peningkatan kapasitas saluran di masa mendatang dan kegiatan operasi dan pemeliharaan saluran.

1.7.4. Faktor Medan dan Lingkungan

a. Topografi: Pembangunan sistem drainase harus memperhatikan topografi, keberadaan jaringan saluran drainase, jalan, sawah, perkampungan dan keberadaan badan air. Pembangunan drainase pada daerah datar harus memperhatikan sistem aliran dan ketersediaan air penggelontor untuk mengatasi kemungkinan pengendapan dan pencemaran.

9

b. Kestabilan tanah: Pembangunan drainase di daerah lereng pegunungan harus memperhatikan masalah longsor yang disebabkan oleh kandungan air tanah.

c. Pengempangan: Pada daerah yang terkena pengaruh pengempangan dari waduk atau laut perlu memperhatikan pembendungan atau pengempangan yang diakibatkan oleh aliran balik (back water).

2. PENGATURAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

2.1. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2004 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, antara lain berisi pengaturan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa. Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah:

a. menetapkan kebijakan nasional sumber daya air, b. menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi,

wilayah sungai lintas negara dan wilayah sungai strategis nasional; c. menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi,

wilayah sungai lintas negara dan wilayah sungai strategis nasional; d. menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai lintas

provinsi, wilayah sungai lintas negara dan wilayah sungai strategis nasional; e. melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi,

wilayah sungai lintas negara dan wilayah sungai strategis nasional; f. mengatur, menetapkan, dan member izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan

pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara dan wilayah sungai strategis nasional;

g. mengatur, menetapkan, dan memberi rekomendasi teknis atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas provinsi dan cekungan air tanah lintas negara;

h. membentuk Dewan Sumber Daya Air Nasional, dewan sumber daya air wilayah sungai lintas provinsi, dan dewan sumber daya air wilayah sungai strategis nasional;

i. memfasilitasi penyelesaian sengketa antarprovinsi dalam pengelolaan sumber daya air; j. menetapkan norma, standar, kriteria, dan pedoman pengelolaan sumber daya air; k. menjaga efektifitas, efesiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber

daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara dan wilayah sungai strategis nasional; dan

l. memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

10

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi meliputi : a. menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air di wilayahnya berdasarkan

kebijakan nasional sumber daya air dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;

b. menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;

c. menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;

d. menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;

e. melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;

f. mengatur, menetapkan, dan memberi izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;

g. mengatur, menetapkan, dan memberi rekomendasi teknis atas penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota;

h. membentuk dewan sumber daya air atau dengan nama lain di tingkat provinsi dan/atau pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;

i. memfasilitasi penyelesaian sengketa antarkabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya air;

j. membantu kabupaten/kota pada wilayahnya dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat atas air;

k. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota; dan

l. memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada pemerintah kabupaten/kota.

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi:

a. menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dan kebijakan pengelolaan sumber daya air provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;

b. menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;

c. menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;

d. menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;

11

e. melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;

f. mengatur, menetapkan, dan memberi izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah di wilayahnya serta sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;

g. membentuk dewan sumber daya air atau dengan nama lain di tingkat kabupaten/kota dan/atau pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;

h. memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas air bagi masyarakat di wilayahnya; dan

i. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.

2.2. Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 mengatur tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. Pembagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum sub bidang drainase disajikan dalam tabel berikut. Tabel Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Sub.Bidang Drainase

Sub-sub Bidang Pemerintah Pemerintahan Daerah

Provinsi Pemerintahan Daerah

Kabupaten/ Kota 1. Pengaturan 1. Penetapan kebijakan

dan strategi nasional dalam penyelenggaraan drainase dan pematusan.

1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi provinsi berdasarkan kebijakan dan strategi nasional.

1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi kabupaten/ kota berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi.

2. Penetapan NSPK penyelenggaraan drainase dan pemantauan genangan

2. Penetapan peraturan daerah NSPK provinsi berdasarkan SPM yang ditetapkan oleh pemerintah di wilayah provinsi.

2. Penetapan peraturan daerah NSPK drainase dan pemanfaatan genangan di wilayah kabupaten/kota berdasarkan SPM yang disusun pemerintah pusat dan provinsi.

12



Kabupaten/ Kota 2. Pembinaan 1. Fasilitas bantuan

teknis pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan drainase

1. Bantuan teknis pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan.

1. -

2. Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggaraan drainase dan pematusan genangan secara nasional

2. Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggaraan drainase dan pematusan genangan di wilayah provinsi.

2. Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematusan genangan di wilayah kabupaten/ kota.

3. Pembangunan 1. Fasilitasi penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir lintas provinsi.

2. Fasilitasi penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase dan pengendalian banjir di kawasan khusus dan strategis nasional

3. Fasilitasi penyusunan rencana induk penyelenggaraan prasarana sarana drainase dan pengendalian banjir skala nasional.

1. Fasilitasi penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir lintas kabupaten/kota.

2. Fasilitasi penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase di wilayah provinsi.

3. Penyusunan rencana

induk PS drainase skala regional/lintas daerah.

1. Penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir di wilayah kabupaten/kota serta koordinasi dengan daerah sekitarnya

2. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase di wilayah kabupaten/kota.

3. Penyusunan rencana

induk PS drainase skala kabupaten/kota

13



Kabupaten/ Kota 4. Pengawasan 1. Evaluasi kinerja

penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir secara nasional

2. Pengawasan dan

pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir secara lintas provinsi.

3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan NSPK.

1. Evaluasi di provinsi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di wilayah provinsi

2. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendaliaan banjir lintas kabupaten/kota

3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK

1. Evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di wilayah kabupaten/kota

2. Pengawasan dan

pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir di kabupaten/kota.

3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.

Sumber: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

2.3. Konsep Panduan Kelembagaan Pengelola bidang PLP di Kabupaten/Kota Tahun 2010 Secara lebih khusus konsep panduan kelembagaan pengelola bidang PLP di kabupaten/ kota disajikan dalam buku tersendiri. Produk Pengaturan yang Sudah ada • SK SNI 02-2453-2002, tentang Tata Cara Perencanaan Teknis Sumur Resapan Air Hujan

untuk Lahan Pekarangan • SK SNI 02-2406-1991, tentang Tata Cara Perencanaan Umum Drainase Perkotaan • SK SNI 06-2459-2002, tentang Spesifikasi Sumur Resapan Air Hujan untuk Lahan

Pekarangan

14

3. PENUTUP

Sebagai penutup uraian tentang pengetahuan Dasar-dasar Teknik dan Manajemen tentang drainase perkotaan dan permasalahannya ini, maka perlu ditekankan bahwa permasalahan-permasalahan drainase yang diuraikan di atas akan sangat menentukan keberhasilan dalam penanganan drainase perkotaan Tekad untuk menangani permasalahan drainase tersebut di atas haruslah dilandasi oleh indikasi bahwa tingkat kebutuhan drainase perkotaan sudah sangat tinggi terutama pada kota-kota yang pesat perkembangannya, sehingga pada musim hujan tidak terjadi musibah banjir yang menimbulkan kerugian moril dan materil yang sangat besar dan tidak menimbulkan putusnya hubungan lalu lintas yang dengan sendirinya mengancam perputaran roda perekonomian kota tersebut.

15

DAFTAR PUSTAKA

1. Urban Drainage Guidelines and Technical Design Standard, WSWCF 092/020 2. Tata cara Perencanaan Umum Drainase Perkotaan, SK SNI 02-2406-1991 3. Tata Cara Teknik Pembuatan Sumur Resapan Air Hujan Untuk Lahan Pekarangan, SK SNI

02-2453-2002 4. Spesifikasi Sumur Resapan Air Hujan untuk Lahan Pekarangan, SK SNI 06-2459-2002 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

16

LAMPIRAN 1. Contoh Tipe-tipe Saluran Drainase Perkotaan 2. Gambar Peresapan pada Sistem Drainase Lokal 3. Utilitas Jalan

17

Gambar Tipe-tipe Saluran Drainase Perkotaan

18

Gambar Tipe-tipe Saluran

Pasangan batu kali

Pasangan batu kali

Beton Bertulang

Pasir urug

Pasir urug

Beton Bertulang

Plat Penutup (Beton Bertulang)

19

Gambar Peresapan pada Sistem Drainase Lokal

20


Peresapan Pada Lubang

Resapan Dengan Pipa Infiltrasi

Pada Lapangan Parkir

Penahan Air Pada

Jalan Lokal

Peresapan Pada Daerah

Jalur Hijau

Peresapan Melalui

Penyimpanan

Bawah Tanah

Tabung Peresapan Tegak

Kerikil

21


Gambar Utilitas yang Ada di Jalan

Peresapan Pada

Pekarangan Belakang

Industri / Sekolah

Penampungan

Lokal

Business

Dasar-dasar teknik dan manajemen drainase