Oleh:

Bimo Prasetio, S.H.

Aspek Legalitas Perseroan Terbatas

Perizinan

Pasal 1 Butir 19 UU No. 30 Tahun

2014

Administrasi Pemerintahan

Izin adalah Keputusan Pejabat

Pemerintahan yang berwenang sebagai

wujud persetujuan atas permohonan

Warga Masyarakat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-

undangan .

Pasal 1 butir 5 Peraturan Presiden

No. 97 Tahun 2014

Penyelenggaraan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Perizinan adalah segala bentuk

persetujuan yang dikeluarkan oleh

Pemerintah dan pemerintah daerah yang

memiliki kewenangan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-

undangan.

“Dokumen yang diterbitkan berdasarkan peraturan daerah

dan/atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas

menyatakan sah atau diperbolehkannya orang perseorangan

atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan

tertentu”

Izin Usaha

Permohonan Izin diajukan oleh pihak yang

menjalankan usaha tersebut dapat orang

perseorangan atau badan usaha. Dapat juga

diajukan oleh pihak tertentu setelah

memperoleh kuasa. ?Siapa yang Mengajukan Perizinan

Siapa yang Mengeluarkan Perizinan

Izin dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki

kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setelah Presiden menerbitkan Peraturan Presiden RI No. 97 Tahun 2014

Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, kini

Penerbitan Izin di Delegasikan ke Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Namun ada beberapa perizinan yang masih dalam kewenangan

kementerian atau instansi tertentu pemerintah.

?

Secara normatif, izin diperlukan ketika akan memulai usaha.

Namun tidak sedikit, usaha perseorangan atau telah

berbadan usaha tidak memiliki izin usaha atau izin yang

dimiliki tidak sesuai dengan usaha yang dijalankan beresiko

menimbulkan kerugian karena tidak sesuai dengan legalitas

Kapan Izin Diperlukan

?

Legalitas Usaha

Bentuk Perusahaan Perseroan Terbatas

Dasar Perseroran Terbatas

( UU No.40 Tahun 2007)

Syarat Pendirian PT :

Fotocopy KTP para pendiri

Fotocopy NPWP para pendiri

Pas photo penanggung jawab perusahaan ukuran 3 x 4 dan 4 x 6,

masing-masing 4 lembar berlatar belakang warna merah.

Alamat Email dan Nomor Telepon Para Pendiri

Nama PT yang akan digunakan (minimal 2 nama )

Keterangan lengkap yang menjelaskan tentang Struktur Kepengurusan Dan Komposisi

Kepemilikan Modal/Saham para pendiri di dalam PT

Keterangan tentang kedudukan dan Alamat PT

Fotocopy bukti pemilikan atau penggunan tempat usaha dimana

Proses Pendirian PT dan IzinUmum

Tahap

Persiapan

Pendirian

Menentukan Bidang Usaha

Komposisi Modal (modal Dasar, Disetor dan ditempatkan)

Komposisi Pemegangan Saham

Susunan Direksi

Susunan Komisaris

Tahap

Akan Beroperasi

Akta Pendirian danPengesahan dari Menkumham

SKDP

NPWP, UUG

Izin Usaha (SIUP /TDI/IUI/IUP/SIUJK/TDUP/)

TDP

Izin Umum dan KhususPerseroan Terbatas

IZIN UMUM

Izin umum merupakan izin dasar bagi Perseroan terbatas untukdapat menjalankan usaha.

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

2. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

3. Izin Usaha Perkebunan (IUP)

4. Izin Usaha Industri/ Tanda Daftar Industri (IUI/TDI)

5. Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT)

6. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)

7. Surat Keterangan Terdaftar Migas (SKT Migas)

8. Dll

IZIN KHUSUS

Izin Khusus merupakan izin lanjutan terkait dengan izin yang telah dimiliki olehPerseroan Terbatas. Izin Khusus berkaitan dengan bidang usaha, Tempatusaha, Model Bisnis/proses Bisnis, peralatan yang digunakan, Peruntunkandan Fungsi Tempat, Ketenagakerjaan:

Bangunan :

UU Gangguan, Sertifikat Laik Fungsi

Peruntukan Tempat

Izin Lokasi, Izin Penyimpanan Limbah B3 Smentara

Model Bisnis/Proses

Izin Edar (BPOM, PIRT), Merk

Izin Impor (API-P, API-U, NIK, NPB, NRP)

Peralatan : Izin Pesawat Angkat dan Transport forklift, Izin Pesawat UAP, IzinBejana Tekan, Izin Motor Diesel Pembangkit Listrik, Izin Pemadam Kebakaran,Izin Instalasi Petir

Ketenagakerjaan: Tenaga Kerja Asing (IMTA, RPTKA, VITAS), Wajib LaporKetenagakerjaan (WLK), Wajib Lapor Fasilitas Ketenagakerjaan (WLF)

Dll.

Sanksi

Perizinan

Tidak dipenuhinya ketentuan

perizinan dapat

mengakibatkan Perseroan

terkena sanksi dari

pemerintah baik sanksi

administratif maupun sanksipidana;

Sanksi administrasi berupa

teguran tertulis, pembatasan

kegiatan usaha dan

pembekuan sementara

kegiatan usaha dan

Pencabutan.

Manfaat Legalitas Perusahaan

Bukti Kepatuhan Hukum dan Sarana Perlindungan Hukum

Meningkatkan kepercayaan klien terhadap perusahaan

Mempermudah dan memberikan keamanan dalammempromosikan perusahaan.

Mempermudah dalam mendapatkan projek yang mensyaratkan kelengkapan legalitas.

Memberikan kemudahan mengembangkan usaha.

Kendala dalam PengurusanLegalitas

Kekurangan Informasi dalam pengurusan

Ketidaklengkapan dokumen persyaratan dalam mengajukan izin

Terdapat persayaratan tambahan tidak terdapat dalam list dokumen perizinan

Terdapat persyaratan teknis yang harus dipenuhi untuk mendapatkan perizinan

Peraturan perizinan yang sering berubah dan perbedaan dalam peraturan dengan

pelaksana yang memiliki kewenangan dalam menerbitkan perizinan

Bagaimana Mengetahui Perizinan yang Dibutuhkan dalam Usaha ?

Menentukan Bisnis Model dan Bisnis Proses

Cek Bidang Usaha yang sesuai di KBLI 2015

Riset ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Riset ke Instansi yang berwenang (Dinas terkait usaha)

Cek persyaratan ke Peraturan Perundang-undangan

Bisnis Model

dan Proses

Bidang Usaha

Menurut KBLIBadan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Instansi

Terkait

Peraturan

Perundang

-undangan

Memahami bagaimana bentuk, cara atau

metode usaha yang dijalankan

1. Badan Usaha

2. Cara bisnis

Menyesuaikan jenis usaha yang dijalani

dengan kategori yang termuat dalam

KBLI 2015

Untuk mengetahui aturan-aturan atau persyaratan

terkait pengurusan izin

Riset langsung ke instansi yang sesuai dengan jenis

usaha (Perdagangan, Pariwisata, Industri, dll)

Riset lapangan ke PTSP untuk mengetahui

proses pengurusan izin terkait

Mengetahui Bisnis Model dan Bisnis Proses

Secara Sederhana untuk mengetahui Model bisnis dan Proses dalamusaha kecil dapat dilihat dari indikator berikut:

Badan Usaha atau Perseorangan

Komoditi Bisnis (Produk atau Jasa)

Metode Bisnis Yang di Jalankan (Memproduksi, Menjual barang Jadi,Menyediakan Jasa, Distribusi, Waralaba dll)

Bagaimana tahapan dan proses bisnis yang dijalankan

“Menggambarkan keseluruhan kegiatan bagaimana bisnis anda dijalankan dan menghasilkan profit”

Contoh Skema Model Bisnisdan

Proses Industri Sederhana dalam Konteks Perizinan

Proses Produksi

Produksi Kopi

Instant

Menggunakan

Merek Tertentu

Menjual Ke

Agen atau

Distributor/Mitra

Distribusi

ke Swalayan

Waralaba

Cek Bidang Usaha di KBLI 2015

Setelah mengetahuijenis usaha utamayang dilakukan makadicocokkan denganyang termuat dalamKBLI;

Pengecekan dilakukanuntuk mengetahuibidang usaha yangtelah atau akandijalankan tersebuttermasuk dalamkategori jenis usahaapa;

CONTOHPENELUSURANDI KBLI 2015

(Bidang Industri)

PENELUSURAN

BERDASARKAN

BIDANG USAHA

Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pelayanan Terpadu SatuPintu (“PTSP”) adalahpelayanan secaraterintegrasi dalam satukesatuan proses dimulaidari tahap permohonansampai dengan tahappenyelesaian produkpelayanan melalui satupintu;

• (Peraturan Presiden RINo. 97 Tahun 2014Tentang PenyelenggaraanPelayanan Terpadu SatuPintu)

Ruang lingkup PTSPmeliputi seluruhpelayanan Perizinandan Non-perizinanyang menjadikewenanganPemerintah danpemerintah daerah;

Setelah mengetahuikategori jenis usahayang dilakukan dapatmelakukan risetlapangan ke PTSP yangtermasuk dalamwilayah tempatkegiatan usaha yangakan dilakukan;

Konsultasi mengenai izin

yang sesuai dengan

kategori jenis usaha yang dilakukan

Persyaratan atau dokumen

yang harus dipenuhi

Sistem, mekanisme dan

prosedur/Standar Operasional

Prosedur (tahapan

pengurusan Izin)

Jangka waktu penyelesaian

Biaya / TarifProduk

pelayanan

Tujuan Riset ke

PTSP

Jenis- Jenis Perizinan di PTSPPerizinan dan Non-Perizinan DKI Jakarta

Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum; Perumahan; Penataan Ruang; Perhubungan; Lingkungan Hidup; Pertanahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah; Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan

Anak; Sosial; Ketenagakerjaan Dan Ketransmigrasian; Koperasi, Serta Usaha Mikro, Kecil Dan

Menengah;

Penanaman Modal; Kebudayaan Dan Pariwisata; Kepemudaan Dan Olah Raga; Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri; Perpustakaan; Komunikasi Dan Informatika; Pertanian Dan Ketahanan Pangan; Kehutanan; Energi Dan Sumber Daya Mineral; Kelautan Dan Perikanan; Peternakan; Perdagangan; Perindustrian; Dan Pembangunan.

Dalam Praktik Tidak Semua Perizinan Yang Tertera Telah Dapat Diurus di PTSP

Riset ke Dinas atau Instansi yang Berwenang

Berdasarkan hasil riset di PTSP, untuk beberapa kategori usaha tertentuterdapat izin yang belum dapat diurus di PTSP, namun harus diurus langsung kedinas atau intansi tertentu

1. Izin BPOM (Dinas Kesehatan)

2. Izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) (Dinas Kesehatan)

3. SPPL, UKL/UPL, AMDAL (Dinas Lingkungan Hidup)

4. Izin Khusus lainnya bergantung pada Kebijakan Daerah

PT XXX Coffee, berlokasi di Depok pada awalnya

merupakan perusahaan kecil rumahan yang

didirikan bergerak dalam bidang penjualan kopi.

Penjualan kopi dilakukan dengan metode menjual

langsung ke Konsumen. Namun kemudian setelah

usaha berkembang PT XXX Coffee tersebut

membuat produk kopi Instant dengan merk Capyayo

kopi, metode penjualan sekarang dilakukan dengan

cara menjual ke mitra-mitra PT XXX Coffee atau

menjualnya di minimarket.

Contoh Penelusuran Izin

Saat ini PT XXX Coffee hanya

memiliki izin berupa SIUP dengan

kategori usaha Perdagangan

Barang, Makanan dan Minuman

hasil perkebunan (Kopi);

PT XXX Coffee belum

memperbaharui izin sehubungan

dengan adanya perkembangan

usaha yang dijalankan yaitu

memproduksi kopi sendiri.

Fakta Izin Yang dimiliki

PT XXX Coffee

Bisnis Proses

dan Bisnis

Model

Produksi Coffe

Instant 1. Perubahan Anggaran Dasar dan

SK Menteri Hukum dan Ham

2. SKDP

3. NPWP

4. HO (Izin Gangguan)

5. Tanda Daftar Industri, terkait

produksi kopi yang dilakukan;

6. TDP

7. PIRT

8. Sertifikasi Halal

9. Merk

Menyalurkan

produksi kopi ke

mitra-mitra

Perjanjian Kerja

Sama

Merek Dagang

Capyayo Coffee

Penyesuaian

Bidang Usaha dan Izin

Any questions?

Address:Puri Imperium Office Plaza Unit G-9

Jl. Kuningan Madya Kav 5-6Kuningan, Jakarta

12980

T : (021) 2278 3385F : (021) 2200 1743H : 0821 1234 1235

www.smartcolaw.com | info@smartcolaw.com