Presentasi Naskah Akademik LED Kab. Paser 2014

Pengelolaan LED/Videotron

Pemerintah Kabupaten Paser

Naskah Akademik

Tim Peneliti : - Mariman Darto - Lany Erinda Ramdhani - Maria AP Sari - Rustan Amarullah - Fani Heru Wismono - Tri Noor Aziza - Mayahayati Kusumaningrum - Wildan Lutfi (Koordinator)- Kemal Hidayah - Dewi Sartika - Betha Miranti Andalina - Lia Rosliana

Pendahuluan

Pemerintah Kabupaten Paser berencana

menyusun seperangkat sistem regulasi

turunan yang mengatur tentang pengelolaan

Media LED/ Videotron sebagai salah satu

aset daerah yang saat ini telah dimiliki oleh

Pemerintah Daerah.

Media LED/ Videotron merupakan sebuah

media informasi dengan teknologi tinggi

berupa layar Liquid Crystal Display

berukuran besar yang menampilkan

komunikasi visual secara dinamik.

Dalam rangka sinkronisasi Pengelolaan

Media LED/ Videotron sebagai aset daerah

oleh masyarakat dan pihak ketiga/ swasta,

tentunya diperlukan suatu pedoman dan

regulasi yang menjadi payung hukum dan

landasan yuridis

Permasalahan1. Bagaimana konsep pengelolaan Media LED/ Videotron

di Kabupaten Paser secara tepat dan terarah (optimal,

efektif, efisien, berkesinambungan) ?

2. Mengapa diperlukan regulasi yang mengatur tentang

Pengelolaan Media LED/ Videotron di Kabupaten Paser

?

3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan

filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan regulasi

tentang Pengelolaan Media LED/ Videotron di

Kabupaten Paser ?

4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup

pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari

regulasi ini?

Metode Penelitian

• metode yuridis normatif, yakni dengan

melakukan studi pustaka dan menelaah

data sekunder

• kajian teoritis yang dipadukan dengan

pendekatan analisis kebijakan untuk

merumuskan kerangka pengelolaan Media

LED / Videotron di Kabupaten Paser

secara tepat dan terarah

Alur Kegiatan

Kajian TeoritisBeberapa pertimbangan perlunya memperkuat kerjasama publik-privat

yang dilihat dari tiga dimensi sebagai berikut : (Widodo dalam

Kurniawan, 2009)

• Alasan politis; menciptakan pemerintah yang demokratis dan

mendorong perwujudan good governance and good society

• Alasan administratif; adanya keterbatasan sumber daya pemerintah,

baik sumber daya anggaran, SDM, aset maupun kemampuan

manajemen

• Alasan ekonomis; mengurangi kesenjangan atau ketimpangan,

memacu pertumbuhan dan produktivitas, meningkatkan kualitas dan

kontinuitas, serta mengurangi resiko.

Sumber : Kurniawan,dkk. (2009). “Analisis Potensi Penerapan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)

dalam Pengembangan Infrastruktur Transportasi di Perkotaan (Studi Kasus Kota Semarang)” dalam

TEKNIK Volume 30 No 3 Tahun 2009, Hal 147-155

• Menurut Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014,

bentuk pemanfaatan barang milik daerah dapat

berbentuk :

• Sewa

• Pinjam pakai

• Kerjasama pemanfaatan

• Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna, atau

• Kerjasama Penyediaan Infrastruktur

Praktik Empiris

• Kurniawan dkk (2009) dalam penelitiannya

menganalisis potensi penerapan

kerjasama pemerintah swasta pada

pengembangan infrastruktur transportasi

perkotaan di Kota Semarang berdasar

analisis faktor strategis (SWOT)

Hubudi & Umar (2010) dalam penelitiannya mengidentifikasi faktor-

faktor penentu kesuksesan kerjasama pemerintah swasta di Indonesia.

Dari penelitian ini diidentifikasi bahwa teknologi pembangunan yang

lebih baik (seperti pembatasan biaya pemeliharaan, keterbatasan dana

dari pemerintah, mengembangkan pembangunan, alih teknologi ke

perusahaan lokal, membuat fasilitas yang kreatif dan inovatif), adanya

solusi anggaran dan transfer resiko (resiko yang ditransfer ke pihak

swasta seperti penjaminan kewajiban finansial sektor swasta, dan untuk

menghemat waktu dalam pelaksanaannya proyek infrastruktur salah

satu caranya dengan mempermudah proses perijinan dalam satu atap,

mengajak partisipasi pihak swasta dalam pendanaan proyek), efisiensi

pembiayaan sektor publik (meliputi mengurangi biaya administrasi

sektor publik, mereduksi dana publik dalam penanaman modal, dan

pengurangan biaya proyek) menjadi faktor positif.

Kajian PKP2A III LAN di mengenai

Kemitraan di Kalimantan di tahun 2008

mengidentiifkasi beberapa praktek

kemitraan

Landasan Filosofis

Secara garis besar, media LED/Video Tron ini

merupakan sarana yang sangat penting dalam

memberikan informasi kepada masyarakat.

Apabila pengelolaannya dilakukan dengan baik,

maka kemungkinan PAD akan meningkat juga

semakin besar, karena selain asset negara

tersebut terawat dengan baik juga pemasukan

yang berasal dari penyewaan LED tersebut juga

akan berpeluang dalam meningkatkan PAD yang

ada.

Landasan Yuridis

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 pada

dasarnya merupakan penyatuan peraturan-

peraturan mengenai pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah yang telah ada sebelumnya,

mengatur hal-hal yang belum tertampung dalam

peraturan-peraturan yang ada sebelumnya, dan

memberikan landasan hukum yang lebih kuat agar

tertib administrasi dan tertib pengelolaan Barang

Milik Negara/Daerah dimaksud dapat diwujudkan.

Landasan Sosiologis

Sebagai Kabupaten yang sedang

berkembang, Paser juga tentunya memiliki

penduduk yang sudah siap dengan segala

perubahan ke arah yang lebih baik,

termasuk terhadap kemajuan teknologi yang

semakin pesat, disamping kemajuan

ekonomi, perdagangan, infrastruktur, dan

lain sebagainya

Skema Potensi

Kabupaten Paser Dalam Angka, BPS

Perkembangan sektor-sektor unggulan

“kandidat” pengguna media LED yang terus

mengalami peningkatan setiap tahunnya

tersebut tentu tidak terlepas dari semakin

bergairahnya iklim investasi di Kabupaten

Paser. Hal ini terbukti dari tingkat

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser

dari tahun 2008 hingga 2012 yang secara

rata-rata mencapai diatas 9% pertahunnya

Pertumbuhan Ekonomi Kab.

Paser dalam 5 Tahun Terakhir

Kabupaten Paser Dalam Angka, BPS

Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan

ekonomi kabupaten paser telah mampu

ditunjang oleh sektor-sektor usaha lain

diluar dari usaha pertambangan. Kondisi

inilah yang semakin mendorong

pemanfaatan LED yang ada.

Kalkulasi Pilihan Prime Time Penayangan Iklan

No Interval WaktuJumlah Penayangan Iklan

(Jika @ Maks. 30 detik)

Jumlah Penayangan Iklan

(Jika @ Maks. 60 detik)

1 06.00 – 07.0012 iklan dengan 10 transisi

(120 penayangan)

6 iklan dengan 10 transisi

(60 penayangan)

2 07.00 – 08.0012 iklan dengan 10 transisi

(120 penayangan)

6 iklan dengan 10 transisi

(60 penayangan)

3 08.00 – 09.0012 iklan dengan 10 transisi

(120 penayangan)

6 iklan dengan 10 transisi

(60 penayangan)

4 09.00 – 10.0012 iklan dengan 10 transisi

(120 penayangan)

6 iklan dengan 10 transisi

(60 penayangan)

5 15.00 – 16.0012 iklan dengan 10 transisi

(120 penayangan)

6 iklan dengan 10 transisi

(60 penayangan)

6 16.00 – 17.0012 iklan dengan 10 transisi

(120 penayangan)

6 iklan dengan 10 transisi

(60 penayangan)

7 17.00 – 18.0012 iklan dengan 10 transisi

(120 penayangan)

6 iklan dengan 10 transisi

(60 penayangan)

8 18.00 – 19.0012 iklan dengan 10 transisi

(120 penayangan)

6 iklan dengan 10 transisi

(60 penayangan)

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat

sekitar 4 jam waktu prime time di interval

pagi hari dan juga sekitar 4 jam waktu prime

time di interval sore hari yang dapat

dimanfaatkan secara optimal oleh

pemerintah kabupaten paser untuk

menayangkan informasi publik disamping

juga dapat dimanfaatkan oleh pihak swasta

Penetapan porsi 30% dan 70% ini

didasarkan pada analisis secara mendalam

melalui asumsi-asumsi ekonomi yang telah

ada (professional judgement) seperti

perkembangan pertumbuhan ekonomi,

tingkat investasi daerah, perkembangan

pertumbuhan sektor-sektor usaha, serta

peningkatan tingkat kesejahteraan dan daya

beli masyarakat Paser.

Simulasi Perhitungan

• Jika diasumsikan bahwa sewa spot iklan pada media LED

ditetapkan sebanyak Rp5.000.000,- selama sebulan. Maka jika

ditargetkan terdapat 10 pihak swasta yang memanfaatkan jasa

periklanan melalui media LED ini pada masing-masing LED yang

ada selama jangka waktu 12 bulan maka akan diperoleh

penerimaan per bulan sebagai berikut :

• Target pihak yang menyewa = 10 pihak swasta pada setiap LED

yang ada

• Biaya Sewa Perbulan = 10 x Rp5.000.000 =

Rp50.000.000,-

• Total Income 1 Tahun = 4 unit

x Rp50.000.000 x 12

• = Rp2.400.000.000,-

• (Dua Milyar Empat Ratus Juta Rupiah)

Dengan nilai penerimaan sebesar ini dalam kurun satu tahun, maka

dapat diproyeksikan bahwa Break Event Point (BEP) pengadaan media

LED ini akan tercapai hanya dalam waktu tiga tahun saja. Hal ini sesuai

dengan perhitungan penerimaan sebagai berikut:

Total penerimaan 3 tahun = 3 x Rp2.400.000.000,-

= Rp7.200.000.000

Setelah BEP ini tercapai maka total penerimaan di tahun

ke-empat dan seterusnya merupakan keuntungan bersama

yang diperoleh oleh pemerintah dan pihak pengelola

(swasta). Kondisi BEP dalam 3 tahun ini tentunya masih

tergantung oleh faktor jumlah swasta yang

mempromosikan iklannya pada media LED tersebut. Jika

jumlah pihak swasta yang mengiklankan produknya

melebihi 10 perusahaan, maka kondisi BEP dapat

tercapai lebih cepat atau kurang dari 3 tahun.

profit bagi pihak pengelola (swasta) dalam operasionalisasi

pengelolaan media LED. Strategi yang digunakan adalah

pihak pengelola akan diberikan target penerimaan dalam

setahun yaitu sebesar Rp2.400.000.000,- dan jika dalam

setahun target penerimaan tersebut dapat melampaui dari

yang telah ditargetkan, maka hasil dari kelebihan nilai

target tersebut adalah keuntungan yang diperoleh oleh

pihak pengelola (swasta) yang kemudian digunakan untuk

membiaya perawatan, biaya operational dana biaya-biaya

lainnya.

hasil Net Profit akan di share kepada pihak

Pemkab Paser sebesar 10 % dan sisanya

merupakan net profit pihak swasta sebagai

pengelola Media LED milik Pemerintah Daerah

Paser. Share net profit sebesar 10% untuk

pemerintah dan 90% untuk pengelola (swasta)

tentu didasari pada keuntungan yang hendak

diberikan pihak pengelola agar mau mengelola

dan memanfaatkan media LED Pemkab Paser.

SemogaBermanfaat

Terima Kasih…

Bidang Kajian Kebijakan dan

Inovasi Administrasi Negara

-- PKP2A III LAN --