View
124
Download
1
Category
Preview:
Citation preview
PENYELENGGARAANRESTORASI GAMBUT
SEKRETARIAT BADAN RESTORASI GAMBUT
Disampaikan pada Sosiaisasi Restorasi Gambut Sumatera Selatan, 9 Agustus 2016
Dasar Hukum
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Ekosistem Gambut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi
Gambut
2
Sosialisasi Restorasi Gambut Sumatera Selatan, 9 Agustus 2016
PRESIDEN
BUPATI/WALIKOTA
GUBERNUR
KORBINWASKORBINWAS Sebagian Urusan
Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan
NASIONAL
LOKAL
Psl 17 UUD 1945
PEMEGANG KEKUASAAN PEMERINTAHAN – PSL 4 (1) UUD 1945
HUBUNGAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH
3
THE ULTIMATE RESPONSIBILITY LIES UPON THE PRESIDENT
REGIONAL WAKIL PEMERINTAH PUSATDPRD PROV
DPRD KAB/KOTA
Unsur Penyelenggara Unsur Penyelenggara
Unsur Penyelenggara Unsur Penyelenggara
Kementerian/LPNK/LPNS
Sosialisasi Restorasi Gambut Sumatera Selatan, 9 Agustus 2016
9 Agustus 2016
WAJIB
PELAYANAN DASAR
NON PELAYANAYAN DASAR
S P M
PEMBAGIAN URUS AN PEMER INTAHAN KONKUREN
PILIHAN
1. Pendidikan;2. Kesehatan;3. PU & tt ruang;4. Perumahan & kwsn
permukiman5. Tramtibum & linmas6. sosial
Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan & Pelindungan Anak, Pangan, Pertanahan, LH, Adminduk & Capil, PMD, pengendalian pddk &KB, perhubungan, Kominfo, Koperasi, Usaha Kecil & Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan & Olahraga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan
1. Kelautan & Perikanan
2. Pariwisata3. Pertanian4. Kehutanan5. ESDM6. Perdagangan7. Perindustrian8. Transmigrasi
Dibagi berdasarkan prinsip Eksternalitas, Akuntabilitas dan
Efisiensi dan Kepentingan Strategis Nasional
Urusan yang mempunyai dampak ekologis yang serius
hanya diotonomikan sampai ke daerah provinsi (KEHUTANAN, kelautan dan pertambangan)
sehingga relatif mudah dikendalikan.
NSPK
PEMERINTAH PUSAT MENYUSUN NSPK SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN URUSAN
BRG DIHARAPKAN DAPAT MENSINKRONKAN PELAKSANAAN KEGIATAN DENGAN NSPK YG DITERBITKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA4
Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang LH
5
Sosialisasi Restorasi Gambut Sumatera Selatan, 9 Agustus 2016
No SUB BIDANG PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 2 3 4 5
1. Perencanaan Lingkungan Hidup
Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) nasional
RPPLH provinsi RPPLH kabupaten/kota
2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
KLHS untuk kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) Nasional
KLHS untuk KRP provinsi KLHS untuk KRP kabupaten/kota.KRP up Gambut
3. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Daerah provinsi dan/atau lintas batas negara
Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi
Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota.
Sosialisasi Restorasi Gambut Sumatera Selatan, 9 Agustus 2016
PP 71 tahun 2014Para pihak pada Perlindungan dan Pengelolaan Gambut
OUTP
UT
Peta KHGSK Men
LHK
Peta Fungsi Gambut
SK MenLHK
RPPEGSK Menteri, Gubernur,
Bupati/Walikota
PENYESUAIAN RTRWN
DIRJEN PPKL • DIRJEN PKTL (KWS Hutan)• Kemen ATR (APL)
PERE
NCAN
AAN
Inventarisasi/ Pemetaan
Penetapan Fungsi
Rencana Perlindungan & Pengelolaan EG
Inventarisasi:1. Mengetahui
kedalaman2. Mengidentifikasi
jenis-jenis dilindungi
Sosialisasi Restorasi Gambut Sumatera Selatan, 9 Agustus 2016
PEMANFAATAN
PENGENDALIAN
PEMELIHARAAN
Pemanfaatan EG Lindung
Pemanfaatan EG Budidaya
Pencegahan Kerusakan EG
Penanggulangan Kerusakan EG
Pemulihan
Pencadangan EGPelestarian Fungsi EG (sebagai pengendalian dampak perubahan iklim)
PenelitianIlmu PengetahuanPendidikanJasa LingkunganKawasan Hutan(HTI/HPH, HKm, HTR, HD, open access)APL(Kebun masyarakat, open access)LindungBudidayaPemadaman KebakaranIsolasi Areal RusakPembuatan TabatCara LainRehabilitasiRestorasiCara Lain
PENG
AWAS
AN
Sosialisasi Restorasi Gambut Sumatera Selatan, 9 Agustus 2016
Penyelenggaraan Restorasi Ekosistem Gambut
Lokasi Prioritas Ekosistem Gambut
APL + Kawasan hutan berizin(Areal Konsesi)
Kawasan Hutan Tidak Berizin (HP/HL/HK)
Masyarakat(KK/HP/HL/APL)
Oleh Pemilik Konsesi
Oleh Pemerintah, Masyarakat dan LSM
Oleh masyarakat difasilitasi Pemerintah
a. Pelaksana Restorasi
Sosialisasi Restorasi Gambut Sumatera Selatan, 9 Agustus 2016
Penyelenggaraan Restorasi Ekosistem Gambut
b. Ruang Lingkup Kegiatan Restorasi Ekosistem Gambut Tahun 2017
1. Quick Response pada areal bekas kebakaran tahun 2015
2. Prakondisi pelaksanaan restorasi gambut
3. Penyusunan dokumen rencana
Pembangunan tabat / sekat kanal Re-vegetasi Pembuatan sumur bor
Pembentukan Desa Peduli Gambut Pemberdayaan masyarakat Sosial safeguard
Rencana Restorasi Fasilitasi RPPEG
4. Monitoring, Bimbingan dan Pengawasan Pelaksanaan Restorasi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga
Sosialisasi Restorasi Gambut Sumatera Selatan, 9 Agustus 2016
Penyelenggaraan Restorasi Ekosistem Gambut
c. Kelembagaan Pelaksana Restorasi Gambut
1. Pemegang Konsesi (HTI dan Kebun) ...... Hutan Produksi dan APL 2. Dinas Kehutanan ................................... HP/HL non konsesi3. BPDASHL ................................................ APL4. BKSDA/BTN ............................................ Kawasan Konservasi5. Masyarakat dan LSM .............................. KK/HP/HL/APL
Hutan LindungKawasan Konservasi
Hutan Produksi Areal Penggunaan Lain
Dinas Kehutanan Provinsi
UPT BKSDA
UPT BTN
UPTD TAHURA
Non Konsesi Non Konsesi
Pemegang Ijin Konsesi
UPT BPDAS
Konsesi
Masyarakat dan LSMMasyarakat dan LSMMasyarakat dan
LSM
Page with Full photo + caption
Terima kasih
Recommended