Strategi dan kebijakan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat

STRATEGI DAN KEBIJAKANSTRATEGI DAN KEBIJAKANPEMBERDAYAAN USAHAPEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI EKONOMI

MASYARAKATMASYARAKAT

Drs. H. K. E. AMINULLAHDrs. H. K. E. AMINULLAH

TOR – OVERVIEW :TOR – OVERVIEW :

STRATEGI & KEBIJAKAN PEMERINTAH

KEMISKINAN & PENGANGGURAN

PROGRAM TIDAK BERKELANJUTAN

DESA

Visi Direktorat Usaha Ekonomi Masyarakat :

”Berkembangnya Usaha Ekonomi Masyarakat Dalam Dinamika Tata Kehidupan Perdesaan Yang Berdaya”.

Misi 1. Memantapkan kelembagaan pangan masyarakat dan

usaha pertanian perdesaan;2. Mendayagunakan lembaga keuangan mikro dan usaha

desa sebagai penggerak perekonomian lokal;3. Memperluas jaringan dan akses pasar untuk mendorong

pengembangan produksi unggulan perdesaan;4. Mengembangkan usaha ekonomi keluarga dan industri

rumah tangga;5. Mengoptimalkan potensi ekonomi perdesaan dan bantuan

bagi masyarakat tertinggal.

TANTANGAN TANTANGAN INDONESIAINDONESIA

FENOMENA : FENOMENA :

NEGARA KAYA POTENSI SUMBER DAYA ALAM

MENGAPA, KOK,:

RAKYAT MISKIN (MASIH) BANYAK ?

KEMISKINAN MENINGKAT 3,9 JUTA

DARI 35,10 JUTA (2005) MENJADI 39,06 JUTA PENDUDUK MISKIN (2006) DAN KEMUDIAN TURUN 2,3 JUTA (2007)

GEMAH RIPAH LOH JINAWI

SUBUR KANG SARWO TINANDUR…

TATA TENTREM KERTO RAHARJO

PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDUK MISKINPERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN(Juta Jiwa)(Juta Jiwa)

34,01 jt

(17,47%)

49,50 jt

(24,23%)47,97 jt

(23,43%) 38,70 jt

(19,14%)37,90 jt

(18,41%)

38,40 jt

(18,20%)

37,30 jt

(17.42%)

36,10 jt

(16,66%)

35,10 jt

(15,97%)

39,05 jt

(17,75%)

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Kantor Menko Kesra, Sekretariat TKPk, 2010

16.5 1618

23

42

51

0

10

20

30

40

50

60

2002 2003 2004 2005 2006 2007*

KECENDERUNGAN ANGGARAN PROGRAM KECENDERUNGAN ANGGARAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI APBN 2002-PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI APBN 2002-

2007 2007

Sumber : TKPK dan Bappenas

Catatan : Untuk Tahun 2007 diambil dari pagu indikatif program penanggulangan kemiskinan usulan Departemen dan LPND (RKP 2010)

Triliun Rupia

h

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN PERDESAANPERDESAAN

Kesenjangan pembangunan perdesaan dan perkotaan, yang hanya mendorong industrialisasi di kawasan perkotaan dan hubungan yg saling memperlemah.

Ekonomi desa masih dikendalikan oleh jasa perantara yang kurang memberikan stabilitas harga dan kontinuitas pasar yang kurang menguntungkan masyarakat perdesaan

Meningkatnya jumlah penduduk, yang menimbulkan kerawanan pangan di masa yang akan datang dlm keterbatasan ketersediaan pangan.

Penilaian harga hasil produksi masih rendah karena kualitas rendah dan pasar masih terbatas,

Kelembagaan ekonomi di perdesaan yang umumnya tradisional

Hubungan ekonomi desa dengan kota belum menjamin pertumbuhan ekonomi desa

STRATEGI STRATEGI

STRATEGI POKOK PEMERINTAH STRATEGI POKOK PEMERINTAH

(Triple Track Strategy)(Triple Track Strategy)

• Pro-Growth: Pertumbuhan ekonomi 6,6% per tahun melalui Investasi dan Eksport.

• Pro-Job: Pembenahan sektor riil untuk mampu menyerap pertumbuhan angkatan kerja baru.

• Pro-Poor: Revitalisasi sektor pertanian dan perdesaan untuk penanggulangan kemskinan.

STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI DESASTRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI DESA

•

Pro Growth

Pro Job Pro Poor

PEMERIN

TAH K

ELP

. ME

DIA

SI

MASYARAKAT

DESA

Dunia

usaha,

Perguru

an

Tinggi,

LSM,

Pers,

dll.

STRATEGI -1: STRATEGI -1: RE-ORIENTASI PERAN PEMERINTAHRE-ORIENTASI PERAN PEMERINTAH

• RE-ORIENTASI PERAN PEMERINTAH KEARAH KEBUTUHAN FASILITASI YANG LEBIH MENDUKUNG BERKEMBANGNYA EKONOMI DESA SECARA BERKELANJUTAN

• MELINDUNGI USAHA PENGEMBANGAN EKONOMI DESA MELALUI PENGUATAN REGULASI PERDA

• MEMBERIKAN AKSES KEMUDAHAN KEMITRAAN USAHA DAN AKSES PERMODALAN USAHA EKONOMI LOKAL

• MENINGKATKAN PELAYANAN YANG BERBASIS PADA POTENSI LOKAL DAN MASYARAKAT

• MEMPERHATIKAN DAYA DUKUNG, PEMANFAATAN, DAN PENGENDALIAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH/DESA

• MENGEMBANGKAN USAHA-USAHA KERJASAMA ANTAR DAERAH DAN DORONGAN KERJASAMA ANTAR DESA

• MENGUATKAN EKONOMI LOKAL BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

• MEMBERIKAN RASA AMAN BAGI KEGIATAN INVESTASI

STRATEGI-2 STRATEGI-2 COMMUNITYCOMMUNITY EMPOWERMENTEMPOWERMENT

• PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG MEMUNGKINKAN TERCIPTANYA AKSES MASYARAKAT TERHADAP SUMBER - SUMBER PENDAPATAN YANG BISA UNTUK HIDUP LAYAK

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

3 ELEMEN 3 DIMENSI

PEMAMPUAN MASYARAKAT DESA

PELIBATAN KEIKUTSERTAAN MASYARAKAT DESA

PEMBERIAN TANGGUNG JAWAB YG JELAS KPD MASYARAKAT

POLITIK : partisipasi masy dalam proses

penetapan kebijakan publik

EKONOMI : akses masy atas peluang dan sumber-

sumber pendapatan utk hidup & berkembang layak

SOSIAL : akses masy atas pelayaan sosial dasar kesehatan, pendidikan, dll

Tingkat INDIVIDU

Tingkat ORGANISASI

Tingkat MASYARAKAT

3 TINGKATAN

STRATEGI -3 STRATEGI -3 PARTNERSHIP & CAPACITY PARTNERSHIP & CAPACITY

BUILDING BUILDING

PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN EKONOMI PERDESAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIANYA MELALUI POLA KEMITRAAN DAN PENDAMPINGAN MASYARAKAT SESUAI KE BUTUHAN.

KEBIJAKANKEBIJAKAN

PRINSIP PRINSIP PENGEMBANGANPENGEMBANGANEKONOMI PERDESAANEKONOMI PERDESAAN

• PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI DAN PELAKU AGRIBISNIS PERDESAAN

• PENINGKATAN SISTEM PELAYANAN YG MENDUKUNG KEGIATAN USAHA PRODUKTIF PERDESAAN

• PENINGKATAN KEBERDAYAAN KELEMBAGAAN (PEMERINTAHAN DAN MASYARAKAT) DESA YANG SERASI DAN BERADA DALAM KERANGKA KEBIJAKAN PENGEMBANGAN EKONOMI DESA

1.1. MEMBANGUN EKONOMI DESA MEMBANGUN EKONOMI DESA BERBASIS PERTANIAN YANG TANGGUH BERBASIS PERTANIAN YANG TANGGUH

• MENSINERGIKAN BERBAGAI POTENSI PERDESAAN UTK MENDORONG SISTEM DAN USAHA AGRIBISNIS YG KONDUSIF – PRODUKTIF, BERDAYA SAING, BASIS KERAKYATAN, BERKELANJUTAN, DAN TERDESENTRALISASI YANG DIGERAKKAN MASYARAKAT (PETANI SBG PELAKU UTAMA)

• PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP) UTK 10.000 DESA. BLM 100 JT PER DESA UTK GAPOKTAN , TOTAL DANA 1 TRILYUN RP.

Fokus diarahkan terhadap pengembangan kawasan pertanian terutama dalam produktifitas pertanian, sistem pemasaran, kelembagaan dan lingkungan permukiman

Pengembangan Kawasan Agropolitan sebagai solusi untuk pengembangan wilayah dan sekaligus meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat di perdesaan.

2. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 2. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan melalui “Program Nasional Pemberdayaan melalui “Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat sbg “Gerakan”. Masyarakat sbg “Gerakan”.

• Integrasi PPK dan P2KP dalam PNPM Mandiri

• BLM Rp. 500 Jt – 1.5 M per Kec

• Pola proposal desa dan pendampingan

• LKm : Unit Pengelola Keuangan (UPK).

• Intervensi pemerintah minim.

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Jumlah Kec

Tahun

Ekspansi PNPM

JangkauanKecamatn

2000 3800 5623

2007 2008 2009

3. Penataan dan Penguatan 3. Penataan dan Penguatan Kelembagaan Ekonomi Desa Kelembagaan Ekonomi Desa

• Penataan Pasar Desa (Permendagri 42/2007) . - 17.000 pasar

• Peluang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai PP 72/2005

• Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro/LKM (PP 38/2007) dan Akses Permodalan

• Peningkatan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) - 43 jt unit usaha

4. Pembangunan infrastruktur perdesaan 4. Pembangunan infrastruktur perdesaan pendukung ekonomi desa pendukung ekonomi desa

• Menembus desa-desa terisolir dan atau peningkatan akses transportasi

• Menyerap tenaga kerja melalui pola KSO atau Pelaksanaan Langsung oleh masyarakat (padat karya).

5. Pengembangan Sistem Alokasi Dana Desa (ADD) 5. Pengembangan Sistem Alokasi Dana Desa (ADD) Stimulan Pengembangan Ekonomi Desa Stimulan Pengembangan Ekonomi Desa

10% bagian porsi APBD Kab/Kota untuk dikelola dan diserahkan ke Desa, 30% Adm Desa dan 70% Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa.