Kebijakan kemendes dalam pemberdayaan masyarakat desa

“KERJA MENGABDI DESA”Kebijakan Kemendes dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa

Oleh :Direktur Jenderal PPMD

Disampaikan pada:Rakornas Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pusat dan Daerah Tahun 2015

Jakarta, 30 Juli 2015

KEMENTERIAN DESAPEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN

TRANSMIGRASIDIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DESA

LATAR BELAKANGSebagian besar kantong kemiskinan terletak di wilayah pedesaan.•Berdasarkan data BPS, pada maret 2014 proporsi kemiskinan

penduduk desa mencapai 14,17% (17,77 juta jiwa). Proporsi penduduk miskin di perkotaan sebesar 8,34% (10,51 juta jiwa).

Ketimpangan pembangunan antar propinsi.•Terjadi gap yang lebar antar desa, dimana desa-desa di

kawasan timur menyumbang proporsi kemiskinan yang begitu besar.

•Jumlah desa sangat tertinggal terbanyak di pulau Papua, disusul Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan Bali.

Sebaran penduduk, desa-kota.•Urbanisasi tinggi dan kecenderungan meningkat tajam hingga

tahun 2035.•Relasi desa – kota dalam mata rantai produksi tidak seimbang.

Desa selalu diposisikan sebagai penyedia bahan baku dan pasar bahan olahan.

Memahami Desa

Masyarakat Marginal

Kapasitas Pemdes Terbatas

Akes Ekonomi Terbatas

Partisipasi Politik Lemah

Nilai Budaya Lokal Terdegradasi

Memahami “Desa”

Strategi Membangun Desa

Perubahan Paradigma Pihak yang Berkepentingan Perubahan Paradigma Pihak yang Berkepentingan 1

Pendekatan pembangunan sentralistik ke partisipatif, Pendekatan project ke pendekatan program

pemberdayaan, Pendekatan Community Drivern Development ke Self

Governing Community.

Penguatan Basis KomunitasPenguatan Basis Komunitas2

Komunitas yang mampu dan mandiri, Akses ekonomi yang lebih luas, Kesempatan berusaha individu dan komunitas lebih luas, Kedaulatan politik masyarakat dalam pengambilan

keputusan pembangunan di desa terfasilitasi.

Strategi Membangun Desa..lanjutan..

Proteksi Komunitas Proteksi Komunitas 3

Regulasi nasional yang spesifik penguatan komunitas desa, Regulasi Daerah yang pro penguatan basis komunitas dan lahir dari

proses integrasi antara eksekutif, legislatif dan partisipatif.

Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM)Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM)4

Pemerintahan Desa dan BPD, Kelembagaan Masyarakat, Kelompok-kelompok usaha ekonomi, Fasiltiasi pengembangan ruang belajar masyarakat,

Penguatan Modal SosialPenguatan Modal Sosial5

Penguatan nilai gotong-royong, Penguatan jati diri kebangsaaan, Penguatan semangat kewarganegaraan.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat lahir karena adanya KEGAGALAN dan HARAPAN:• KEGAGALAN: gagalnya model pembangunan ekonomi masa

lampau dalam rangka menanggulangi kemiskinan • HARAPAN: adanya alternatif pembangunan yang

memasukkan nilai-nilai demokrasi, persamaan gender dan pertumbuhan ekonomi yang memadai;

Pemberdayaan merupakan konsep pembangunan yang merangkum nilai-nilai sosial, dan karena itu sangat bersentuhan dengan aspek pembangunan kesadaran rasional;

Konsep pemberdayaan mencerminkan paradigma pembangunan yang bersifat people-centered, participatory, empowering, delegation of authority and Trust, sustainable.

Pemberdayaan Masyarakat Dalam UU Desa

Ayat (3):Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat Desa dengan: a. Menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi

tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa;

b. Meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, dan

c. Mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa.

Ayat (4):Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan PENDAMPINGAN dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.

Penjelasan Pasal 90 (b) :Yang dimaksud dengan “pendampingan” adalah termasuk penyediaan sumber daya manusia pendamping dan manajemen.

Pasal 112 UU Desa:

Komponen Pokok Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat

Peran Pemerintah & Pemda

Penguatan Kelembagaan Masyarakat

Pembangunan Partisipatif

Pembangunan Berbasis Masyarakat (Community Driven Development-CDD)

PENDAMPINGAN

TRANSFORMASI SOSIAL

MENGUBAH SECARA

MENDASAR

PENDEKATAN KONTROL DAN MOBILISASI PEMERINTAH

TERHADAP DESA

PENDEKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

“Masyarakat desa dan pemerintah desa sebagai satu kesatuan self governing community diberdayakan untuk mampu hadir sebagai komunitas mandiri”

Tugas Pokok dan Fungsi Pendampingan

o Kaderisasi

o Pengorganisasian (Community Organizing)

o Capasity Building

Pembentukan & pemeliharaan kader sbg penggerak pemberdayaan masyarakat

Pengorganisasian masyarakat melalui dinamisasi organisasi lokal: Desa/BKAD/RBM

Pelatihan masyarakat melalui learning by capacity & learning by doing

Peran Pendampingan Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pembangunan desa dan kawasan perdesaan, PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DESA, percepatan pembangunan daerah tertinggal,

dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam

menyelenggarakan pemerintahan Negara;

Peraturan PresidenNo. 12 Tahun 2015

Tugas Pokok Kementerian

Desa, PDT dan

Transmigrasi

Program Unggulan Kemendes Untuk Pemberdayaan Masyarakat

Desa

Program pendukung adalah program-program pembangunan yang dibutuhkan dalam rangka untuk menunjang pencapaian

sasaran serta efektifitas program-program unggulan.

Program unggulan adalah program-program yang ditujukan untuk meningkatkan kapabilitas

dan taraf hidup masyarakat desa, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi secara mendasar

berdasarkan prinsip kemandirian, kesetaraan, partisipasi dan

pemberdayaan.

Desa

Desa Kepulauan

Desa Perbatasan

Desa Tertinggal

Locus Utama

(2) JARING KOMUNITAS

WIRADESA

Kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa

(3)LINGKAR BUDAYA

DESA

(1) LUMBUNG EKONOMI

RAKYAT

Tiga Pilar Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

1) LUMBUNG EKONOMI RAKYATALAT TELAAH ARGUMENTASI PENGUAT

ARAH / SASARAN KEBIJAKAN Penguatan ekonomi kerakyatan di desa, daerah tertinggal, serta kawasan transmigrasi.

NAWACITA 1. Nawacita no. 3: Membangun dari pinggiran (pemerataan pembangunan antarwilayah terutama desa, kawasan timur indonesia dan kawasan perbatasan).

2. Nawacita no. 6: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional3. Nawacita no. 7: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis

ekonomi domestik.

QUICK WINS 1. Program desa nelayan berdaya (92.323 sambungan listrik)2. Hilirisasi produk-produk pertanian menjadi agroindustri3. Penyaluran modal bagi UMKM, revitalisasi pasar, infrastruktur jalan pendukung, dan terminal

bongkar muat4. Pembukaan 1 juta lahan pertanian di luar jawa dan bali

TARGET RPJMN 2015-2019 1. Penurunan desa tertinggal hingga 5,000 desa2. Peningkatan desa mandiri paling sedikit 2,000 desa3. Pengembangan pusat ekonomi perbatasan (Pusat Kegiatan Strategis Nasional/PKSN) dari 3 (111

lokasi prioritas) pada 2014 menjadi 10 (187 lokasi prioritas) pada 20194. Peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan dari 12 pulau-pulau kecil

terluar berpenduduk pada 2014 menjadi 92 pulau kecil terluar/terdepan pada 20195. Penurunan daerah tertinggal dari 122 (termasuk 9 DOB) pada 2014 menjadi 42 pada 20196. Peningkatan rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal dari 7,1% (rata-rata 2010-

2014) menjadi 7,24% pada 20197. Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menurun dari 16,64% menjadi 14,0%

TARGET BERSAMA LINTAS BIDANG RPJMN 2015-2019

1. Pengurangan gini rasio 0,36 pada 2019 dan penurunan angka kemiskinan 5-6% pada 2019

TANTANGAN 1) Proporsi kemiskinan desa lebih besar dari kemiskinan kemiskinan di perkotaan. Kemiskinan desa antar propinsi disumbang sebagian besar oleh kawasan timur indonesia.

2) Ketimpangan infrastruktur, permodalan antar kawasan (Barat-Timur).3) Desa selalu diposisikan sebagai penyedia bahan baku dan sebagai pasar bahan olahan.4) Penciptaan lapangan kerja minim di pedesaan.

KETERKAITAN K/L (LAIN) KKP, ESDM, KEMENBUMN, KEMENKOMARITIM, KEMENKO KESRA, PLN, KEMENPUPR, KEMENKOP/UKM

2) JARING KOMUNITAS WIRADESAALAT TELAAH ARGUMENTASI PENGUAT

ARAH / SASARAN KEBIJAKAN Menguatkan desa & masyarakat desa serta mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan di pedesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota & pedesaan berkelanjutan.

NAWACITA 1) Nawacita no. 3: Membangun dari pinggiran (pemerataan pembangunan antarwilayah terutama desa, kawasan timur indonesia dan kawasan perbatasan).

2) Nawacita no. 5: Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia.3) Nawacita no. 7: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi

domestik.QUICK WINS 1. Sarana dan prasarana dasar termasuk pemukiman

2. Sarana prasarana produksi pertanian termasuk benih, pupuk, perikanan & kapal nelayan3. Perlindungan masyarakat adat4. Fasilitasi pelatihan, pendampingan pemdes5. Distribusi lahan dan shareholding pengelolaan sda6. Akses transportasi desa ke pusat pertumbuhan

TARGET RPJMN 2015-2019 1) Indeks pembangunan masyarakat meningkat di atas 0,55 (baseline 2014)2) Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun meningkat dari 94,1% (2013) menjadi 96,1%

(2019).3) Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup menurun dari 346 (sp 2010) menjadi 306 pada 2019.4) Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup menurun dari 32 (2012) menjadi 24 pada 20195) Indeks pembangunan manusia (ipm) di daerah tertinggal meningkat dari 68,46 (baseline 2014) menjadi

69,59 pada 2019.TARGET BERSAMA LINTAS BIDANG RPJMN 2015-2019

1) Pengurangan gini rasio dari 0,41 (2014) menjadi 0,36 pada 2019 2) Penurunan angka kemiskinan dari 11,25% (maret, 2014) menjadi 5-6% pada 2019

TANTANGAN 1. Proporsi jumlah penduduk miskin di desa lebih banyak dibandingkan penduduk miskin kota. Penduduk desa miskin 14,17% dan penduduk kota miskin 8,34% (maret, 2014).

2. Ketimpangan antar daerah sangat tinggi, proporsi kemiskinan berada di kawasan timur3. Infrastruktur dasar dan penunjang sangat timpang, kawasan timur tertinggal4. Desa, kawasan desa dan daerah tertinggal selalu diposisikan sebagai penyedia bahan baku dan (hanya)

sebagai konsumen bahan olahan dari kota5. Desa tidak menjanjikan kesejahteraan, urbanisasi terus meningkat

KAITAN DENGAN K/L (LAIN) KKP, KEMENSOS, KEMENKOMARITIM, KEMENKO KESRA, PLN, KEMENPU-PR, KEMENKOP/UKM, KEMENDAGRI, KEMENTAN, BPN, KEMENHUB, KEMENDIKBUD, KEMENAG, KEMENRISTEK-DIKTI.

3) LINGKAR BUDAYA DESA

ALAT TELAAH ARGUMENTASI PENGUAT

ARAH / SASARAN KEBIJAKAN Menguatkan modal sosial masyarakat serta melembagakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi

NAWACITA 1. Nawacita no. 5: Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia.2. Nawacita no. 7: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor

strategis ekonomi domestik

QUICK WINS 1. PP tentang sistem keuangan desa2. Rekruitmen atau penempatan kembali dan pembekalan calon pendamping desa dan fasilitator

pemberdayaan masyarakat desa3. Mengawal UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan melalui penyusunan 16

peraturan menteri sesuai amanah UU Desa.

TARGET RPJMN 2015-2019 1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun dari 5,94% pada 2014 menjadi 4,0-5,0% 2. Indeks Pemberdayaan Gender meningkat di atas 70,5 (2013)

TARGET BERSAMA LINTAS BIDANG RPJMN 2015-2019

1) Pengurangan gini rasio dari 0,41 (2014) menjadi 0,36 pada 2019 2) Penurunan angka kemiskinan dari 11,25% (Maret, 2014) menjadi 5-6% pada 2019

TANTANGAN 1. Kesiapan desa dalam implementasi UU Desa belum merata2. Perangkat desa belum menyesuaikan dengan peraturan baru tentang desa3. Optimalisasi dana desa dan potensi penyalahgunaan

KETERKAITAN DENGAN K/L (LAIN)

KEMENDAGRI, KEMENHUKUM DAN HAM, KEMENKEU, KEMENPANRB, BAPPENAS, KEMENPOLHUKAM

Usulan Program Unggulan Lumbung Ekonomi Rakyat

PROGRAM UNGGULAN KEGIATAN UTAMA INDIKATOR 2015 INDIKATOR 2016

BUMDESA SEJAHTERA Pembentukan & pengembangan

5000 15.000

KOPERASI DESA Pembentukan dan revitalisasi

2000 5000

LEMB. KEUANGAN MIKRO (LKM) Pembentukan dan revitalisasi

500 1500

SENTRA KOMODITI DAN OLAHAN Pembentukan dan revitalisasi

5000 15000

Usulan Program Pendukung Lumbung Ekonomi Rakyat

PROGRAM PENDUKUNG KEGIATAN UTAMA INDIKATOR 2015 INDIKATOR 2016

DESA BERDAYA Penyediaan PLTS dan mikrohidro

25 paket 100 paket

PASAR DESA SEJAHTERA Pembangunan dan revitalisasi 100 1000

INKUBATOR BISNIS DESA Pembentukan dan revitalisasi

Usulan Program Unggulan Pembangunan Jaring Komunitas Wiradesa

PROGRAM UNGGULAN KEGIATAN INDIKATOR WILAYAHUSAHA BERSAMA KOMUNITAS Assessment potensi desa

Pelatihan pengolahan produk agar bernilai tambah

Pendampingan bisnis Pembentukan koperasi atau badan

hukum lain Gelar produk / pameran

100 desa 38 kab

LEMBAGA MASYARAKAT DESA (LMD)

Assessment potensi SDA Pembentukan LMD berbasis potensi

SDA (LMD hutan, LMD kelautan dll) Peningkatan kapasitas LMD dalam

manajemen pengelolaan SDA

100 desa 38 kab

PELAYANAN DASAR KOMUNITAS

Pembentukan Rumah Sehat Revitalisasi dan pembentukan

Posyandu Revitalisasi dan pembentukan Pustu Penyediaan relawan pendidikan dan

kesehatan Penyusunan SPM pendidikan dan

kesehatan yang disesuai dengan lokalitas

100 desa 38 kab

Usulan Program Pendukung Pembangunan Jaring Komunitas Wiradesa

PROGRAM PENDUKUNG KEGIATAN INDIKATOR WILAYAH

PENDAMPINGAN DESA Rekruitmen pendamping desa Penyusunan modul

pendampingan desa Sosialisasi UU Desa Pengorganisasian komunitas Peningkatan kapasitas warga Peningkatan kapasitas aparat

desa

50 kab 5 propinsi

Pelayanan Sosial & Infrastruktur Dasar

PELAYANAN SOSIAL INFRASTRUKTUR DASAR

1. PENDIDIKAN PAUD DAN SEKOLAH DASAR (PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN TENAGA PENDIDIKAN)

2. PENDIDIKAN KEAHLIAN BERBASIS POTENSI SUMBER DAYA LOKAL

3. PENDIDIKAN BUDAYA DAN KEAGAMAAN4. PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN5. PENDIDIKAN AGROINDUSTRI6. KESEHATAN DASAR (PELAYANAN

KESEHATAN DAN PENYEDIAAN TENAGA KESEHATAN)

7. PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM DI LEVEL DESA

1. PENGUATAN SARPRAS PENDIDIKAN DASAR

2. SARPRAS KESEHATAN DASAR3. PERUMAHAN & PEMUKIMAN4. JALAN PENGHUBUNG5. AIR BERSIH DAN SANITASI6. IRIGASI7. LISTRIK DAN ENERGI8. TELEKOMUNIKASI9. PASAR, TERMINAL DAN DERMAGA10. FASILITAS OLAH RAGA, TAMAN BERMAIN

ANAK-ANAK DAN TEMPAT IBADAH

Usulan Program Unggulan Lingkar Budaya Desa

PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR WILAYAHPEMBENTUKAN ORGANISASI KOMUNITAS DAN LEMBAGA MASYARAKAT DESA (LMD)

Fasilitasi pembentukan organisasi komunitas di tingkat desa: berbasis sosial, berbasis ekonomi produktif & berbasis sektoral

Fasilitasi pelatihan dan pendampingan kepada organisasi komunitas agar optimal kiprah dan kontribusinya

Fasilitasi pembentukan LMD berbasis potensi SDA dan kewilayahan

Fasilitasi peningkatan kapasitas LMD dalam pengelolaan keorganisasiannya

Seluruh desa Nasional

Usulan Program Unggulan Lingkar Budaya Desa...Lanjutan

PROGRAM UNGGULAN KEGIATAN INDIKATOR WILAYAHPEMBERDAYAAN EKONOMI DAN SOSIAL

Fasilitasi integrasi program bidang ekonomi dan sosial dengan pendekatan pemberdayaan komunitas desa-pedesaan

Fasilitasi pelaku usaha di tingkat desa dengan pelatihan pemberdayaan ekonomi kerakyatan sehingga memperkuat “pusat ekonomi kerakyatan” di tingkat desa

Fasilitasi dan rekognisi program pemberdayaan yang sudah dikembangkan oleh komunitas, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat (LMD)

Fasilitasi dan pengembangan pelayanan sosial dasar yang sudah dijalankan oleh komunitas di tingkat desa

Pelatihan advokasi masyarakat desa


PENGUATAN PARTISIPASI PUBLIK

Pelembagaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa

Fasilitasi dan pengembangan kapasitas relawan atau individu yang melakukan pemberdayaan secara mandiri

Fasilitasi dan penguatan keterlibatan komunitas dalam Musyawarah Desa (Musdes), Musrenbang dan lainnya


Usulan Program Pendukung Lingkar Budaya Desa

PROGRAM PENDUKUNG

KEGIATAN INDIKATOR WILAYAH

PENDAMPING DESA Pembuatan modul atau panduan pendampingan dan pemberdayaan desa

Rekrutmen “pendamping para pendamping desa” yang ditempatkan di level kabupaten-propinsi-nasional

Pembentukan “tim koordinasi pemberdayaan desa” di tingkat kabupaten-propinsi-nasional

Pelatihan secara berjenjang dan berkala kepada pendamping desa dan pendamping para pendamping dengan materi atau pendekatan pemberdayaan partisipatif


TERIMA KASIH

Government & Nonprofit

Kebijakan kemendes dalam pemberdayaan masyarakat desa