apbd dan pelayanan publik

Diskusi Kelompok

• Membuat 4 kelompok• Mendiskusikan tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Keluarga (APBK)

Kelompok 1

Kelompok 2

Kelompok 3

Kelompok 4

A P B K

APBD …• Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

• Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah

Filososifi

Anggaran Daerah

HAKEKAT ANGGARAN

• Anggaran Negara/Daerah adalah uang rakyat karena bersumber dari rakyat

• Sumber anggaran : Pajak, restribusi, BUMN, Hibah, pinjaman/hutang, pendapatan lain yang sah

Mengapa Perlu Anggaran ?

Untuk menjamin Eksistensi Negara

Untuk Membiayai Pengelolaan Negara

Dari mana Sumber Anggaran ?

] Pajak Dipungut dari rakyat/ masyarakat.

] Restribusi Dipungut dari rakyat/ masyarakat

Laba BUMN/D Pengelolaannya dibiayai uang rakyat/ masyarakat] Hutang Menjadi beban rakyat ] Hibah Karena ada kepentingan

rakyat

Jadi :1. Uang negara bersumber dari

rakyat/masyarakat.2. Negara/pemerintah pengelola uang

rakyat

Tujuan Penganggaran di Daerah

1. Memberi kesempatan untuk memutuskan pembiayaan urusan (tanggung jawab negara) yang dimandatkan kepada daerah: desentralisasi fiskal

2. Membuka peluang partisipasi dan transparansi kepada warga

3. Menjamin akuntabilitas kepada warga: anggaran berorientasi kinerja

Fungsi Anggaran Daerah(UU 17/2003 ttg Keuangan Negara)

• Otorisasi. Dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

• Perencanaan. Menjadi pedoman bagi manajemen untuk merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

• Pengawasan. Menjadi pedoman untuk menilai apakah penyelenggaraan pemerintahan daerah telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

• Alokasi. Untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan suberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian daerah.

• Distribusi. Menciptakan rasa keadilan dan kepatutan.

• Stabilisasi. Alat untuk memelihara dan menjaga keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

10 azas umum pengelolaan keuangan daerah (Permendagri 13/2006 pasal 4)

tertib taat pada peraturan perundang-undangan efektif efisien ekonomis transparan bertanggung jawab keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat

Hak Warga atas Keuangan Negara

Hak Warga atas Keuangan Negara (2)

PeLayaNan PuBLik

• Segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik

• Prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah,

• Dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan Publik

Contoh…

Kesehatan

• Puskesmas• Rumah Sakit

(Negeri/ Daerah/ Swasta)

• Dinas Kesehatan

Pendidikan

• Sekolah• UPTD• Dinas

Pendidikan

Kependudukan

• KTP• KK• Akte Kelahiran

Pelayanan Publik dan Anggaran