Upload
rokhmad-munawir
View
209
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) merupakan alokasi anggaran yang berasal dari uang rakyat untuk penyelenggaraan pelayanan publik.
Citation preview
Diskusi Kelompok
• Membuat 4 kelompok• Mendiskusikan tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Keluarga (APBK)
Kelompok 1
Kelompok 2
Kelompok 3
Kelompok 4
A P B K
APBD …• Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
• Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah
Filososifi
Anggaran Daerah
HAKEKAT ANGGARAN
• Anggaran Negara/Daerah adalah uang rakyat karena bersumber dari rakyat
• Sumber anggaran : Pajak, restribusi, BUMN, Hibah, pinjaman/hutang, pendapatan lain yang sah
Mengapa Perlu Anggaran ?
Untuk menjamin Eksistensi Negara
Untuk Membiayai Pengelolaan Negara
Dari mana Sumber Anggaran ?
] Pajak Dipungut dari rakyat/ masyarakat.
] Restribusi Dipungut dari rakyat/ masyarakat
Laba BUMN/D Pengelolaannya dibiayai uang rakyat/ masyarakat] Hutang Menjadi beban rakyat ] Hibah Karena ada kepentingan
rakyat
Jadi :1. Uang negara bersumber dari
rakyat/masyarakat.2. Negara/pemerintah pengelola uang
rakyat
Tujuan Penganggaran di Daerah
1. Memberi kesempatan untuk memutuskan pembiayaan urusan (tanggung jawab negara) yang dimandatkan kepada daerah: desentralisasi fiskal
2. Membuka peluang partisipasi dan transparansi kepada warga
3. Menjamin akuntabilitas kepada warga: anggaran berorientasi kinerja
Fungsi Anggaran Daerah(UU 17/2003 ttg Keuangan Negara)
• Otorisasi. Dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
• Perencanaan. Menjadi pedoman bagi manajemen untuk merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
• Pengawasan. Menjadi pedoman untuk menilai apakah penyelenggaraan pemerintahan daerah telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
• Alokasi. Untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan suberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian daerah.
• Distribusi. Menciptakan rasa keadilan dan kepatutan.
• Stabilisasi. Alat untuk memelihara dan menjaga keseimbangan fundamental perekonomian daerah.
10 azas umum pengelolaan keuangan daerah (Permendagri 13/2006 pasal 4)
tertib taat pada peraturan perundang-undangan efektif efisien ekonomis transparan bertanggung jawab keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat
Hak Warga atas Keuangan Negara
Hak Warga atas Keuangan Negara (2)
PeLayaNan PuBLik
• Segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik
• Prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah,
• Dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pelayanan Publik
Contoh…
Kesehatan
• Puskesmas• Rumah Sakit
(Negeri/ Daerah/ Swasta)
• Dinas Kesehatan
Pendidikan
• Sekolah• UPTD• Dinas
Pendidikan
Kependudukan
• KTP• KK• Akte Kelahiran
Pelayanan Publik dan Anggaran