1. konsep dasar dan kebijakan sosialisasi 2011

1

KONSEP DASAR DAN KEBIJAKANBADAN AKREDITASI NASIONAL -

PERGURUAN TINGGI

BADAN AKREDITASI NASIONAL – PERGURUAN TINGGI

Sosialisasi 2011

BAN-PT

2

AGENDA

o Akreditasi dan Sistem Penjaminan Mutuo Peraturan dan Perundangano BAN-PTo Standar dan Prosedur

3

AKREDITASI

Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

UU No. 20/2003 Sistem Pendidikan NasionalPasal 1 ayat 22

PENJAMINAN MUTU

Internal ►► EVALUASI DIRI Eksternal ►► AKREDITASI

“ … a formal, published statement regarding the quality of an institution or a program, following a cyclical evaluation based on agreed standards (CRE, 2001).”

“… a process of external quality review used by higher education to scrutinize colleges, universities and higher education programs for quality assurance and quality improvement (CHEA, 2000).”

akuntability“… a window into higher

education institution”(Peril & Promise, WB 2000)

4

MANFAAT AKREDITASI BAGI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN

PEMERINTAH Penjaminan mutu PT/PS Penjaminan mutu tenaga kerja Informasi untuk pembinaan PT/PS (beasiswa/hibah)CALON MAHASISWA/ORANG TUA Informasi mengenai mutu PT/PS dan lulusannya PASAR KERJA Informasi mengenai mutu PT/PS dan lulusannyaORGANISASI PENYANDANG DANA Informasi mengenai mutu PT/PS dan lulusannyaPERGURUAN TINGGI/PROGRAM STUDI/PROGRAM PENDIDIKAN

PROFESI Informasi untuk peningkatan mutu dan perencanaan Informasi untuk kemitraandsb

5

SIKLUS PENJAMINAN MUTU

PERBAIKAN INTERNAL DAN PEMBINAAN

KEPUTUSANAKREDITASI

EVALUASI EKSTERNAL/AKREDITASI

dan seterusnya…

PERBAIKANINTERNAL

EVALUASI-DIRI

CQI = Continuous Quality Improvement QMS = Quality Management System

►►►budaya mutu

6

PERATURAN DAN KEBIJAKAN MENGENAI AKREDITASI DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

(sejak tahun 2003)

Undang-undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan NasionalUndang-undang No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen Peraturan Pemerintah No.19/2005 tentang Standar Nasional PendidikanRencana Strategis Depdiknas/Kemdiknas 2005-2009, 2010-2014 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28/2005 tentang Badan

Akreditasi Nasional - Perguruan TinggiPeraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17/2009 tentang Perangkat

Akreditasi Program Studi SarjanaKebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan TinggiPeraturan Pemerintah No. 17/2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan PendidikanPeraturan Pemerintah No. 66/2010 tentang Perubahan atas PP No.

17/2010Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 6/2010

7

PERUBAHAN AKREDITASI DAN PENJAMINAN MUTU SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

(sejak tahun 2003)

Dari akreditasi sukarela menjadi wajib

Dari akreditasi program studi menjadi akreditasi program studi dan perguruan tinggi

Dari badan penjaminan mutu internal sukarela menjadi wajib

Dari badan akreditasi tunggal menjadi majemuk

8

1. DARI AKREDITASI SUKARELA MENJADI WAJIB(1)

Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.

UU No. 20/2003 Sistem Pendidikan NasionalPasal 60 ayat 1 dan 2

9

1. DARI AKREDITASI SUKARELA MENJADI WAJIB(2)

Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.

Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

UU No. 20/2003 Sistem Pendidikan NasionalPasal 61 ayat 2 dan 3

10

2. DARI AKREDITASI PROGRAM STUDI MENJADI AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN PERGURUAN TINGGI

Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

UU No. 20/2003 Sistem Pendidikan NasionalPasal 60 ayat 1

Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan.

PP No. 19/2005 Standar Nasional PendidikanPasal 86 ayat 1

11

3. DARI PENJAMINAN MUTU INTERNALSUKARELA MENJADI WAJIB

Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.

PP No. 19/2005 Standar Nasional PendidikanPasal 91

12

4. DARI BADAN AKREDITASI TUNGGALMENJADI MAJEMUK

Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.

UU No. 20/2003 Sistem Pendidikan NasionalPasal 60 ayat 2

Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi.

PP No. 19/2005 Standar Nasional PendidikanPasal 86 ayat 2

KELEMBAGAAN AKREDITASI MENDATANG ??

13

LAM-1 LAM-2 LAM-3 LAM-4

LAM = Lembaga Akreditasi Mandiri

LAM-n

Contoh: • LAM Bidang Kesehatan - HPEQ Project (Kemdiknas – Kemkes) • LAM Bidang Teknik - akan diajukan dengan hibah luar negeri

BAN-PT (akreditasi institusi dan

penjamin mutu LAM)

Kerjasama BAN-PT denganasosiasi profesi dan asosiasi institusi pendidikan

14

STA

ND

AR

NA

SIO

NA

L P

EN

DID

IKA

N

Pasal 1 ayat 17 Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 35Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.

UU No. 20/2003 Sistem Pendidikan Nasional

15

STA

ND

AR

NA

SIO

NA

L P

EN

DID

IKA

N

Pasal 73Dalam rangka pengembangan, pemantauan, dan pelaporan pencapaian standar nasional pendidikan, dengan Peraturan Pemerintah ini dibentuk Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Pasal 76BSNP bertugas membantu Menteri dalam mengembangkan, memantau, dan mengendalikan standar nasional pendidikan.

PP No. 19/2005 Standar Nasional Pendidikan

16

KETENTUAN PIDANA UU No. 20/2003 Sistem Pendidikan Nasional

17

KETENTUAN PIDANA UU No. 20/2003 Sistem Pendidikan Nasional (lanjutan)

18

KETENTUAN PIDANA UU No. 20/2003 Sistem Pendidikan Nasional (lanjutan)

19

KETENTUAN PIDANA UU No. 20/2003 Sistem Pendidikan Nasional (lanjutan)

20

TUGAS BAN-PT (Permendiknas No. 28/2005)

1. Merumuskan kebijakan operasional.

2. Melakukan sosialisasi kebijakan.

3. Melaksanakan akreditasi perguruan tinggi.

21

FUNGSI BAN-PT (Permendiknas No. 28/2005)

1. Merumuskan kebijakan dan menetapkan akreditasi perguruan tinggi;

2. Merumuskan kriteria dan perangkat akreditasi perguruan tinggi untuk diusulkan kepada Menteri;

3. Melaksanakan sosialisasi kebijakan, kriteria, dan perangkat akreditasi perguruan tinggi;

4. Melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan akreditasi perguruan tinggi;

5. Memberikan rekomendasi tentang tindak lanjut hasil akreditasi;

6. Mengumumkan hasil akreditasi perguruan tinggi secara nasional;

7. Melaporkan hasil akreditasi perguruan tinggi kepada Menteri; 8. Melaksanakan ketatausahaan BAN-PT.

22

PERIODE AKREDITASI (Permendiknas No. 28/2005)

Pasal 10

1) Pelaksanaan akreditasi pada program dan/atau satuan pendidikan tinggi dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.

2) Pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kurang dari 5 (lima) tahun apabila perguruan tinggi yang bersangkutan mengajukan permohonan untuk diakreditasi ulang.

23

PERUBAHAN PERMENDIKNAS (Permendiknas No. 6/2010)

Pasal 10A

1) Program dan/atau satuan pendidikan yang berstatus terakreditasi yang diusulkan oleh perguruan tinggi untuk diakreditasi kembali karena telah berakhir masa berlaku akreditasinya tetap memiliki status akreditasi sampai adanya penetapan hasil akreditasi baru oleh BAN-PT.

2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh perguruan tinggi kepada BAN-PT paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku akreditasi berakhir.

24

STATUS AKREDITASI (Permendiknas No. 28/2005)

Pasal 12BAN-PT dapat mencabut atau menurunkan status akreditasi program studi atau satuan pendidikan sebelum berakhirnya masa berlaku akreditasi apabila:

a. program studi atau satuan pendidikan tinggi yang bersangkutan terbukti memberikan data dan/atau informasi yang tidak benar kepada badan akreditasi;

b. sampai batas waktu yang ditetapkan, program studi atau satuan pendidikan tinggi yang memperoleh akreditasi kondisional tidak memenuhi kondisionalitas yang melekat pada status akreditasi;

c. terjadi peristiwa luar biasa yang menimpa program studi atau satuan pendidikan tinggi yang bersangkutan sehingga status akreditasi yang melekat pada program studi atau satuan pendidikan tersebut tidak lagi mencerminkan tingkat kelayakannya.

25

AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN INSTITUSI PERGURUAN TINGGI OLEH BAN-PT

Akreditasi Program Studi (APS): Sejak 1996: Program Studi Sarjana Sejak 1999: Program Studi MagisterSejak 2001:

• Program Studi Diploma• Program Studi Doktor

Sejak 2006: Program Studi Sarjana Universitas Terbuka

Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT): Sejak 2007

Akreditasi Program Pendidikan Profesi (APPP): Sejak 2008

APS

AIPT

APPP

26

STANDAR AKREDITASISTANDAR AKREDITASI

Tolok ukur yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu serta kelayakan program studi.

27

STA

ND

AR

AK

RE

DIT

AS

I

PROGRAM DIPLOMA

PROGRAMSARJANA

PROGRAMDOKTOR

PROGRAM MAGISTER

INSTITUSIPT

PROGRAM PTJJ

STANDAR AKREDITASI

STA

ND

AR

AK

RE

DITA

SI

PROGRAM PROFESI

(baru)

28

PRINSIP PENGEMBANGANSTANDAR AKREDITASI

PRINSIP PENGEMBANGANSTANDAR AKREDITASI

Standar akreditasi merupakan satu kesatuan yang utuh.

Pemisahan standar hanya dalam rangka memudahkan “pengukuran” mutu PT.

Standar difokuskan pada “obyek” mutu PT yang measurable.

Standar tunggal, penekanan disesuaikan karakteristik program pendidikan/institusi.

Disempurnakan secara berkelanjutan.

29

RUJUKAN PENGEMBANGANSTANDAR AKREDITASI

RUJUKAN PENGEMBANGANSTANDAR AKREDITASI

PP 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.Teori-teori tentang penjaminan mutu.Teori-teori akreditasi perguruan tinggi. Internationally good practices.Hasil evaluasi standar yang berlaku.

30

STA

ND

AR

NA

SIO

NA

L P

EN

DID

IKA

N

Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi: a. standar isi;b. Standar proses;c. Standar kompetensi kelulusan;d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan;e. Standar sarana dan prasarana; f. Standar pengelolaan;g. Standar pembiayaan; danh. Standar penilaian pendidikan.Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

PP No. 19/2005 Standar Nasional PendidikanPasal 2

STANDAR AKREDITASI BAN-PT

31

A. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, SERTA STRATEGI PENCAPAIAN

B. TATAPAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN, PENJAMINAN MUTU

C. MAHASISWA DAN LULUSAND. SUMBERDAYA MANUSIAE. KURIKULUM, PEMBELAJARAN DAN SUASANA

AKADEMIKF. PEMBIAYAAN, SARANA DAN PRASARANA, dan sistem

Informasi.G. PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,

DAN KERJASAMA

32

MATRIKS STANDARMATRIKS STANDAR

A. VISI, MISI, SASARAN DAN TUJUAN, SERTA STRATEGI PENCAPAIAN

B. TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN, PENJAMINAN MUTU, & SISTEM INFORMASI

C. MAHASISWA & LULUSAN

D. SUMBERDAYA MANUSIA

E. KURIKULUM, PEMBELAJARAN DAN SUASANA AKADEMIK

F. PEMBIAYAAN, SARANA DAN PRASARANA

G. PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN KERJASAMA

1. STANDAR ISI

2. STANDAR PROSES

3. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

4. STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

5. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

6. STANDAR PENGELOLAAN

7. STANDAR PEMBIAYAAN

8. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

Standar Nasional Pandidikan Standar Akreditasi BAN-PT

KELUARANLULUSAN DAN

KELUARAN LAIN

ANALISIS SISTEMIK MENGENAI KOMPONEN-KOMPONENEVALUASI DIRI PROGRAM STUDI/PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI/

INSTITUSI PERGURUAN TINGGI

MASUKAN PROSES

MASUKAN LINGKUNGAN

MASUKAN INSTRUMENTAL

BA

LIK

AN

TIN

DA

K L

AN

JUT

MAHASISWA PROSES

VISI DAN MISI SASARAN DAN TUJUAN

DOSEN DAN TENAGA PENDUKUNG KURIKULUM

SARANA DAN PRASARANA BIAYA DAN SUMBER DANA

TATA PAMONG (GOVERNANCE)

KEPEMIMPINAN

SUASANA AKADEMIK

SIS

TE

M IN

FO

RM

AS

IP

EN

ING

KA

TAN

DA

N K

EN

DA

LI M

UT

U

PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

PENGELOLAAN PROGRAM

PROSES PEMBELAJARAN

33

34

ELEMEN DAN DESKRIPTORELEMEN DAN DESKRIPTOR

Setiap standar akreditasi program studi dirinci menjadi elemen-elemen/aspek-aspek penilaian

Setiap elemen dioperasional ke dalam deskriptor yang berfungsi sebagai dasar penyusunan butir instrumen dan penilaian

35

ELEMEN STANDARELEMEN STANDARN0. STANDAR JML

ELEMENJML DESKRIPTOR

PRODI Unit pengelolah

1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, SERTA STRATEGI PENCAPAIAN

5 3 3

2 TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN, DAN PENJAMINAN MUTU

8 6 6

3 MAHASISWA DAN LULUSAN 8 17 5

4 SUMBERDAYA MANUSIA 6 23 6

5 KURIKULUM, PEMBELAJARAN DAN SUASANA AKADEMIK

11 27 3

6 PEMBIAYAAN, SARANA & PRASARANA, DAN SISTEMINFORMASI

6 16 12

7 PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN KERJASAMA

9 8 7

36

INSTRUMEN AKREDITASIINSTRUMEN AKREDITASI

Naskah Akademik Standar dan Prosedur Akreditasi Borang Program Studi Borang Fakultas/Sekolah Tinggi Panduan Pengisian Borang Pedoman Penilaian Borang Matriks Penilaian Borang Pedoman Asesmen Lapangan (Visitasi) Pedoman Penyusunan Evaluasi Diri

37

KONSEP BORANG (1)KONSEP BORANG (1)• Alat atau instrumen untuk mengumpulkan informasi

mengenai kinerja program studi dan fakultas/sekolah tinggi dalam rangka pengendalian mutu.

• Berfungsi untuk menjaring informasi yang terkait dengan mutu penyelenggaraan program studi.

• Borang akreditasi terdiri atas seperangkat pertanyaan:o tertutup, o terbuka.

• Sesuai petunjuk setiap butir, sebagian pertanyaan dijawab langsung dalam isian borang, sebagian yang lain dijawab dalam lembar tersendiri.

38

KONSEP BORANG (2)KONSEP BORANG (2)

Borang terdiri atas dua bagian:o Borang program studidiisi oleh tim

program studio Borang fakultas/sekolah tinggi

disi oleh tim fakultas/sekolah yang membawahi program studi

satu borang untuk semua program studi yang ada di fakultas/sekolah tinggi

39

ISI POKOK BORANGISI POKOK BORANG

Borang Program Studi:• Identitas Program Studi• Identitas Pengisi Borang Program Studi• Isian Data Setiap Standar

Borang Fakultas/Sekolah Tinggi:• Identitas Fakultas/Sekolah Tinggi• Fakultas/Sekolah Tinggi • Isian Data Setiap Standar

40

PROSEDUR AKREDITASIPROSEDUR AKREDITASIPENGIRIMAN

EVALUASI DIRIDAN BORANG

SERTALAMPIRAN

KEPADA BAN-PT(Prodi)

VALIDASI(anggota BAN-PT)

ASESMENLAPANGAN

(Asesor BAN-PT)

ASESMENKECUKUPAN

(Asesor BAN-PT)

PENGAMBILAN KEPUTUSAN HASIL AKREDITASI

(Pleno BAN-PT)

PENGUMUNANHASIL AKREDITASI

(Ka/Sek BAN-PT)

PENGAMBILAN KEPUTUSAN HASIL ASESMEN KECUKUPAN

(Pleno BAN-PT)

1000 ++ asesor

15 anggota 3 staf ahli

survellence

41

ELIGIBILITAS PENGAJUAN AKREDITASIELIGIBILITAS PENGAJUAN AKREDITASI

Ijin Penyelenggaraan PROGRAM STUDI

Ijin operasional PROGRAM STUDI yang masih berlaku dari pejabat yang berwenang

PROGRAM STUDI memiliki dosen tetap dengan jumlah dan kualifikasi minimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Catatan: program studi belum memiliki lulusan dapat mengajukan akreditasi

42

PEMERINGKATAN HASIL AKREDITASIPEMERINGKATAN HASIL AKREDITASI

PeringkatSkor Setiap Jenjang Program Studi

Diploma Sarjana Magister Doktor

A 361 - 400 361 - 400 361- 400 361- 400

B 301 - 360 301 - 360 301- 360 301- 360

C 200 - 300 200 - 300 200- 300 200- 300

Tidak Terakreditasi < 200 < 200 < 200 < 200

43

SELESAI

Terima kasih atas perhatian yang diberikan