View
5
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Tugas Ekonomi Makro
HUBUNGAN ANTARA KEMISKINAN PEDESAAN DENGAN PERMASALAHAN PEREKONOMIAN MAKRO INDONESIA
Oleh :
Ubaidillah
Program Studi : Agribisnis
NIM : H0810116
Tugas Mata Kuliah Ekonomi Makro
Prof.Dr.Ir. Darsono, MSi.
FAKULTAS PERTANIANUNIVERSITAS SEBELAS MARET
2011
1
BAB IPENDAHULUAN
“Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.”
(Pasal 34 UUD RI)
Demikianlah bunyi dari pasal yang memuat tentang kemiskinan
dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yang termaktub dalam
pasal 34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI).
Pernyataan diatas sangatlah kurang tepat bilamana masih memakai kata
“dipelihara”. Sebab, secara harfiah kata “dipelihara” lebih tepat dipakai
untuk objek binatang.
Penulis bukan bermaksud hendak UUD RI 1945 yang dibuat oleh
founding fathers secara susah payah. Namun, kata "dipelihara" tersebut
agaknya lebih sesuai digunakan kepada binatang. Dapat dianalogikan
bilamana hendak melamar kekasih anda dan berkata kepada yang punya
(dalam hal ini orang tua kekasih Anda), "Saya datang kesini, untuk
mengajukan sesuatu pak, bolehkah saya memelihara anak anda?".
Tentunya orang tua yang mendengar tersebut akan bersikap kasar, sebab
memang kata “dipelihara” lebih tepat ditujukan untuk memelihara
binatang.
Kata “dipelihara” lebih baik diganti dengan kata “dinaungi”,
“dilindungi”. Kata "dipelihara" pada pasal tersebut yang masih saja
digunakan sampai saat ini, bukan tidak mungkin para petinggi
pemerintahan akan menganggap fakir miskin dan anak- anak
gelandangan laiknya sebagai binatang peliharaan, sehingga mereka dapat
seenaknya memperlakukan mereka. "Aku mau kasih makan ataupun
tidak, itu urusanku, kami kan penguasa negara, lha wong mereka piaraan
kami kok!"
Paper yang berjudul “Kajian Konstelasi Antara Kemiskinan
Pedesaan dengan Perekonomian Makro Bangsa Indonesia” berisikan
mengenai realita pahit dalam dunia ekonomi. Kemiskinan merupakan
2
salah satu ciri negara yang masih belum kuat secara ekonomi.
Kemiskinan Indonesia lebih banyak sebagai kemiskinan struktural
(kemiskinan yang terjadi sebagai dampak dari struktural –regulasi
pemerintah- yang belum baik).
Banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan pada suatu
penduduk. Akan tetapi, bilamana jumlah penduduk miskin pada suatu
kawasan itu sedikit, tentunya juga tidak laik bilamana kemiskinan pada
kawasan tersebut disebabkan oleh pemimpin kawasan tersebut. Semakin
besar jumlah kemiskinan pada suatu negara, maka dapat ditarik sebuah
hipotesa bahwa kemiskinan pada negara tersebut lebih banyak
dikarenakan kemiskinan struktural. Kemiskinan yang tercipta karena
dampak dari regulasi pemerintah dalam perekonomian negara tersebut.
Bila kemiskinan dipandang dari satu sisi, nampaknya juga tidak
akan dapat bisa memberikan akurasi solusi yang terbaik. Kemiskinan
memang erat kaitannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Akan
tetapi, dalam paper ini, penulis hendak menyampaikan sebuah gagasan
bahwa kemiskinan (lebih spesifiknya kemiskinan pedesaan) erat
hubungannya dengan perekonomian makro.
Paper ini membahas mengenai hubungan antara kemiskinan
dengan permasalahan ekonomi makro yang lain. Semisal hubungan
antara kemiskinan dengan ketenagakerjaan, hubungan kemiskinan
dengan besarnya inflasi, hubungan kemiskinan dengan GDP, serta
hubungan kemiskinan dengan kebijakan perekonomian bangsa Indonesia.
3
BAB IIKERANGKA TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA
A. Kerangka Teori
Kerangka teori yang digunakan penulis dalam paper berjudul
“Hubungan Antara Kemiskinan Pedesaan dengan Permasalahan
Perekonomian Makro Indonesia” sudah semaksimalnya dirumuskan
secara komprehensif. Kajian ini lebih dikhususkan dalam hal
keterkaitan antara kemiskinan pedesaan dengan kondisi perekonomian
makro Indonesia. Adapun secara garis besar akan membahas
mengenai :
1. Besarnya penduduk miskin di Indonesia.
2. Investasi dalam sektor pertanian dan non-migas.
3. Ketidakmerataan investasi yang ditanam.
4. Pengangguran yang relatif tinggi.
5. Kondisi sosio-politik yang tidak stabil.
Kerangka teori yang disusun dalam paper ini menggunakan
analisa atau hubungan antara kemiskinan pedesaan dengan beberapa
faktor berikut ini :
GDP (Gross Domestic Product)
Ketenagakerjaan
Kebijakan Perekonomian
Inflasi
Investasi Modal pada berbagai sektor
Kondisi sosio-budaya-politik di negara Indonesia
Kemiskinan secara luas
Kerangka teori diatas penulis akui memang belumlah cukup untuk
mendalami hakekat permasalahan kemiskinan yang masih melanda
bangsa yang besar ini, negara Indonesia. Akan tetapi, kemiskinan
janganlah dijadikan sebagai alasan atau kambing hitam bagi objek
4
apapun itu. Sebab, tidak ada orang atau negara satupun yang mau
bergelimang dalam kemiskinan.
B. Tinjauan Pustaka
Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan
untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat
berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan
oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya
akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan
masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif
dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan
evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang
telah mapan.
Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman
utamanya mencakup:
Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup
kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan
pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai
situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial,
ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam
masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi.
Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena
hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak
dibatasi pada bidang ekonomi.
Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang
memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda
melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.
Kemiskinan bisa dikelompokan dalam dua kategori , yaitu
Kemiskinan absolut dan Kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut
mengacu pada satu set standard yang konsisten , tidak terpengaruh
oleh waktu dan tempat / negara. Sebuah contoh dari pengukuran
absolut adalah persentase dari populasi yang makan dibawah jumlah
5
yg cukup menopang kebutuhan tubuh manusia (kira kira 2000-2500
kalori per hari untuk laki laki dewasa).
Bank Dunia mendefinisikan Kemiskinan absolut sebagai hidup dg
pendapatan dibawah USD $1/hari dan Kemiskinan menengah untuk
pendapatan dibawah $2 per hari, dg batasan ini maka diperkiraan pada
2001 1,1 miliar orang didunia mengonsumsi kurang dari $1/hari dan 2,7
miliar orang didunia mengonsumsi kurang dari $2/hari."[1] Proporsi
penduduk negara berkembang yang hidup dalam Kemiskinan ekstrem
telah turun dari 28% pada 1990 menjadi 21% pada 2001.[1] Melihat
pada periode 1981-2001, persentase dari penduduk dunia yang hidup
dibawah garis kemiskinan $1 dolar/hari telah berkurang separuh. Tetapi
, nilai dari $1 juga mengalami penurunan dalam kurun waktu tersebut.
Meskipun kemiskinan yang paling parah terdapat di dunia
bekembang, ada bukti tentang kehadiran kemiskinan di setiap region.
Di negara-negara maju, kondisi ini menghadirkan kaum tuna wisma
yang berkelana ke sana kemari dan daerah pinggiran kota dan ghetto
yang miskin. Kemiskinan dapat dilihat sebagai kondisi kolektif
masyarakat miskin, atau kelompok orang-orang miskin, dan dalam
pengertian ini keseluruhan negara kadang-kadang dianggap miskin.
Untuk menghindari stigma ini, negara-negara ini biasanya disebut
sebagai negara berkembang. (Wikipedia, 2011)
Ilmu ekonomi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari
upaya-upaya manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak
terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Ekonomi makro sebagai
salah satu cabang dari ilmu ekonomi berkaitan dengan permasalahan
kebijakan tertentu yaitu permasalahan kebijakan makro. Tugas
pengendalian makro adalah mengusahakan agar perekonomian bisa
berkerja dan tumbuh secara seimbang, terhindar dari keadaan-keadaan
yang bisa mengganggu keseimbangan umum tadi.
6
BAB IIIDATA DAN PEMBAHASAN
A. Data
Tabel 1 Indikator Pokok Ekoomi Makro, Pengangguran dan Kemiskinan
Tabel 2 Ringkasan Inflasi Bulan Maret 2011
7
Tabel 3 Harga Komoditas Bahan Pokok
Tabel 4 Ringkasan Perkembangan Ekspor dan Impor
8
Tabel 5 Penyaluran Kredit dan Penghimpunan Dana Perbankan
9
Tabel 6 Produk Domestik Bruto Tahun 2004-2010
Tabel 7 Pertumbuhan Sektor Pertanian & Non Migas
Tabel 8 Kondisi Ketenagakerjaan
10
Tabel 9. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Indonesia
B. Pembahasan
Dalam data yang berisikan jumlah dan persentase penduduk
miskin Indonesia (Tabel 9) dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa
persebaran kemiskinan masih berada di lingkungan pedesaan. Jumlah
penduduk miskin yang ada di desa hampir dua kali lipatnya penduduk
miskin di kota. Hal tersebut dapat dimaknai bahwasanya memang
11
terjadi disintegrasi regulasi pemerintah dalam aspek kebijakan
perekonomian makro.
Investasi yang sebagian besar ditanam bukanlah pada sektor
pertanian, meskipun negara Indonesia memiliki nilai tambah pada
geografi alamnya yang memiliki keanekaragaman hayati yang besar.
Namun, sayang sekali pemerintah Indonesia masih mengesampingkan
sektor pertanian. Akibatnya, pembangunan tidak merata, hampir
semuanya bertumpu pada kota. Pedesaanpun mati, tidak ada atau
nyaris nihil disentuh pembangunan.
Pengangguran di Indonesia pada dekade ini termasuk dalam
jumlah yang besar. Rata-rata dalam 10 tahun terakhir sebanyak sekitar
8 % dari total jumlah penduduk di Indonesia. Pengangguran merupakan
salah satu dampak akibat ketimpangan dalam pemerataan investasi
baik itu asing maupun pemerintah. Akibatnya berdampak juga pada
kehidupan penduduk Indonesia yang lain, kemiskinanpun masih
menjadi kendala dalam bangsa Indonesia ini.
Tidak dapat dipungkiri, kemiskinan di Indonesia bukan hanya
karena latar-belakang penduduk yang pada umumnya berpendidikan
rendah, akan tetapi juga karena faktor lain seperti :
1. Kebijakan pemerintah yang tidak mengutamakan penduduk lokal.
2. Keadaan sosio-politik yang tidka stabil.
3. Inflasi.
4. Sedikitnya lapangan pekerjaan bilamana dibandingkan dengan
pencari kerja (job seeker).
5. Perekonomian Global.
Oleh karenanya kemiskinan harus dapat ditemukan langkah
kongkrit yang seakurasi mungkin. Sebab, kemiskinan merupakan
permasalahan yang komplek dan saling berkaitan satu sama lain antar
faktor yang menyebabkan kemiskinan. Perlu sinergisitas semua pihak
untuk mengatasi permasalahan bangsa bersama.
12
Akan tetapi, dalam kaitanya dengan perekonomian makro, maka
untuk melawan kemiskinan dapat dilakukan dengan menempuh cara-
cara berikut ini :
Menata kembali regulasi perekonomian agar lebih menjadi pro rakyat.
Menjaga kestabilan kondisi sosio-politik kehidupan bangsa.
Melakukan pemerataan investasi dan pembangunan agar tidak timpang
tindih antara desa dan kota.
Pemberian kredit yang lunak kepada mereka yang berkecimpung dalam
sektor pertanian.
Dukungan penuh dari pemerintah akan sektor pertanian (mencakup
regulasi, edukasi bagi pelaku usaha sektor pertanian, pemberian
kelonggaran dalam berusaha, dan lain sebagainya).
Pemberian insentif khusus bagi penduduk miskin yang tinggal di
pedesaan. (Akan tetapi jangan sampai justru menimbulkan
ketidakmandirian pada penduduk tersebut).
13
DAFTAR PUSTAKA
Boediono. 1982. Seri Sinopsis : Pengantar Ilmu Ekonomi No.2 Edisi 4.
BPFE: Yogyakarta.
Lipsey, Richard G. dan Steiner, Peter O., 1981. Economics, edisi ke-6
New York : Harper International Edition.
Prijiambodo, Bambang. 2011. Perkembangan Ekonomi Makro. Bappenas:
http://www.bappenas.go.id/.
Wikipedia. 2011. Ekonomi Makro.
http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_makro.
Wikipedia. 2011. Kemiskinan. http://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan
14
Recommended