View
33
Download
4
Category
Preview:
Citation preview
IMPLEMENTASITUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) /
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)DI PROVINSI RIAU
Jakarta , 28 Agustus 2018
Pelatihan Nasional “Melokalkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: Membangun Kesadaran TPB di daerah”.
Secara Geografis Provinsi Riau terletak di pulau Sumatera dengan luas wilayah107.931,71 KM2 terdiri dari 12 Kab/ Kota (Kawasan Daratan dan Kawasan Pesisir)
KAB. ROKAN HULULuas : 722.977,68 Ha
Adm : 16 Kec, 153 Kel/DesaJumlah Penduduk : 592.276 Jiwa
KAB. KAMPARLuas : 1.092.819,71 Ha
Adm : 21 Kec, 245 Kel/DesaJumlah Penduduk : 793.005 Jiwa
KOTA PEKANBARULuas : 63.300,86 Ha
Adm : 12 Kec, 58 KelurahanJumlah Penduduk : 1.038.118 Jiwa
KAB. KUANSINGLuas : 520.216,13 Ha
Adm : 15 Kec, 229 Kel/DesaJumlah Penduduk : 314.276 Jiwa
KAB. INDRAGIRI HULULuas : 767.626,66 Ha
Adm : 14 Kec, 194 Kel/DesaJumlah Penduduk : 409,431 Jiwa
KOTA DUMAILuas : 203.900,00 HaAdm : 7 Kec, 33 DesaJumlah Penduduk : 285.967 Jiwa
KAB. ROKAN HILIRLuas : 896.142,93 HaAdm : 30 pulau, 18 Kec, 193 DesaJumlah Penduduk : 644.680 Jiwa
KAB. BENGKALISLuas : 843.720,05 HaAdm : 4 pulau, 8 Kec, 155 DesaJumlah Penduduk : 543.987 Jiwa
KAB. KEP MERANTILuas : 360.703,00 HaAdm : 9 pulau, 9 Kec, 101 DesaJumlah Penduduk : 181.095 Jiwa
KAB. SIAKLuas : 823.357,00 HaAdm : 1 pulau, 14 Kec, 131 DesaJumlah Penduduk : 440.841 Jiwa
KAB. INDRAGIRI HILIRLuas : 1.379.837,12 HaAdm : 32 pulau, 20 Kec, 236 DesaJumlah Penduduk : 703.734Jiwa
KAB. PELALAWANLuas : 1.240.413,95 HaAdm : 12 Kec, 118 DesaJumlah Penduduk : 369.990 Jiwa
Merupakan kesepakatan negara-negara anggota PBB pada UN Summit (25-27 September 2015)
SDGs bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan dan kelaparan, melawanketimpangan, memastikan perlindungan terhadap alam dan sumberdaya yang
terkandung di dalamnya, dan menciptakan kondisi untuk pertumbuhan ekonomiyang berkelanjutan dan adil.
PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 59TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAANPENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNANBERKELANJUTAN
SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR RIAUNOMOR : KPTS.187/II/2017 TENTANGPEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAERAHPELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNANBERKELANJUTAN/SUSTAINABLEDEVELOPMENT GOALS PROVINSI RIAUTAHUN 2017 - 2019
RIAU TERLEBIH DAHULU MENGAMBIL INISIATIF MELAKSANAKAN SDGs DENGAN MEMBENTUK KELEMBAGAAN MELALUI SK GUBERNUR RIAU,
WALAUPUN PERATURAN PRESIDEN RI BELUM DITANDATANGANI
SUBLIMASI SDGs
“Unpacking SDGs”Mengupas esensi SDGs
“Customizing SDGs”Menemukankonteks lokal
“Integrating SDGs”Memadukannya dalam RPJMD,
Renstra, RKPD, dan APBD & APBD
NORMA DASAR
“No One Left Behind”
“Sustainability”
“Partnership”
RELEVANSI
VisiMisi
Kebutuhan
Preferensi
PRIORITAS
Tujuan
Target
Indikator
SUBLIMASI: UNPACKING SDGs
“No one left behind”• Partisipasi •“Equality” •“Dignity and Respect” •“Justice and Solidarity” •“Access for All” • “Inclusiveness”
“Sustainability”• Manfaat (+) dan Biaya (-)• Eksternalitas (+) dan Eksternalitas (-) • Pemanfaatan antargenerasi
“Partnership”• Program (design, implementasi, evaluasi) • Pembiayaan• Membagi dan menetapkan tanggung-jawab
NORMA SDGs
CUSTOMIZING SDGs
Visi-MisiKepala Daerah • Mengakui dan menghormati legitimasi politik
KebutuhanRiil • Mengakui dan menghormati legitimasi teknokrasi
PreferensiMasyarakat • Mengakui dan menghormati legitimasi sosial
LOKALITAS
SUBLIMASI: INTEGRATING SDGs
Memilih danMenyelaraskan Goal
atau Target MenyisipkanNorma Mengambil
• Contoh: IndikatorPengurangan Kemiskinan
Mencuplik Sebagian G/T • Contoh:dan Merancang Kerjasama “Selatan-Selatan” dalam
Kegiatan Baru Program Anti-Trafficking
ADAPTASI P PRIORITISASI
SUBLIMASI: INTEGRATING SDGs
Mengambil utuhNORMATUJUANTARGET
INDIKATOR
Merancang program dan kegiatan baru◦ 17 Goals◦ 6 Targets◦ 230 Indicators
RPJMD = SDGS
ADOPSI
“
SDGs CO-GOVERNANCE PLATFORM Arena, ruang, atau forum tempat berlangsungnya proses deliberasi SDGsdi antara “stakeholders”
PELIBATAN ‘”STAKEHOLDERS”
KelompokPengarah Kebijakan
MULTISTAKEHOLDER
BODYKelompokKerja Teknis
Co-GovernanceCode of Conduct
DukunganAdministrasi
17 AGENDA SDGsPEMBERANTASAN KEMISKINAN
PENIADAAN KELAPARAN
KESEHATAN YANG BAIK
PENDIDIKAN BERKUALITAS
KESETARAAN GENDER
AIR BERSIH DAN SANITASI
ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU
KERJA LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI
INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR
AKSI PERUBAHAN IKLIM
PENGURANGAN KESENJANGAN
KOTA DAN MASYARAKAT BERKELANJUTAN
KONSUMSI YANG BERTANGGUNG JAWAB
KEHIDUPAN BAWAH LAUT
KEHIDUPAN DI DARAT
KEMITRAAN DEMI MENCAPAI TUJUAN
PERDAMAIAN DAN KEADILAN
1 . UNIVERSALITY
Agenda SDGs berlaku bagisemua negara dan level
pemerintahan, dalam setiapkondisi dan di setiap waktu
2. INTEGRATION
Mengintegrasikan semuadimensi pembangunan:
sosial, ekonomi danlingkungan 3. NO-ONE LEFT BEHIND
Agenda SDGs memberikan manfaat kepadasemua lapisan masyarakat, terutama
kelompok rentan dan tertinggal
4. INCLUSIVENESS
Agenda SDGs memberikanmanfaat kepada semua lapisan
masyarakat, terutama kelompokrentan dan tertinggal
Mensyaratkan kerjasama semuapemangku kepentingan dalam
mobilisasi sumber daya, berbagipengetahuan, pengalaman,
pemanfaatan teknologi dan sumberdaya keuangan dalam mendukungpencapaian tujuan dan target SDGs
5. MULTI-STAKEHOLDERS PARTNERSHIP
Sumber: Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development, United Nations.
DUKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU MELALUI RPJMD PROVINSI RIAU (2014 – 2019) TERHADAP PENCAPAIAN SDGs (Juta Rupiah)
Rp. 2.798.510,90
PEMBERANTASAN KEMISKINAN
PENIADAAN KELAPARAN
Rp. 187.345,21
KESEHATAN YANG BAIK
Rp. 4.049.316,37
PENDIDIKAN BERKUALITAS
Rp. 3.876.292,82
Rp. 37.440,15
KESETARAAN GENDER
Rp. 532.993,51
AIR BERSIH DAN SANITASI
Rp. 278.920,63
ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU
Rp. 534.279,31
KERJA LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI
Rp. 205.927,04
INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR
Rp. 219.159,63
AKSI PERUBAHAN IKLIM
Rp. 396.785,84
PENGURANGAN KESENJANGAN
Rp. 145.900,56
KOTA DAN MASYARAKAT BERKELANJUTAN
Rp. 792.703,96
KONSUMSI YANG BERTANGGUNG JAWAB
Rp. 261.232,65
KEHIDUPAN BAWAH LAUT
Rp. 176.091,31
KEHIDUPAN DI DARAT
Rp. 436.566,70
PERDAMAIAN DAN KELAUTAN
Rp. 0, 00
KEMITRAAN GLOBAL
RIAU
2
MEMBANGUN KELEMBAGAAN
Membangun pemahamanpublik akan pentingnyaSDGs dan relevansiketerlibatan semua pihakdalam pelaksanaan danpencapaiannya
ADVOKASI
Integrasi agenda SDGs ke dalam agenda pembangunan daerah
PELAKSANAAN
Merealisasikan komitmensemua pemangkukepentingan melaluipelaksanaan program dankegiatan sesuai dengankapasitas, peran dan sumberdaya yang dimilki
MONITORING
Monitoring dan evaluasiperkembangan dan hasilberbasis data
34
1 2 3 41
MEMBANGUN KELEMBAGAAN
Membangun kesadaran publik danmenjadikan wacana serta perspektifSDGs dalam setiap penyusunan agendapembangunan daerah.
Pertemuan sosialisasi
Share informasi berbasis website dan beritadi media
Talkshow radio 1
SASARAN :Seluruh pemangku-kepentingan: Pemerintahdaerah, LSM, pelaku usaha, filantropi,akademisi, media, kelompok masyarakatmelalui :
A
Membentuk kelembagaan yang inklusif untukpelaksanaan SDGs Provinsi Riau.
KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU No: KPTS.187/II/2017Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Pelaksanaan TPB/SDGsProvinsi Riau Tahun 2017-2019
Lanjutan…
B
Inklusif Merencanakan, memastikan pelaksanaandan Monev serta pelaporanPartisipatif
ADVOKASI2 Integrasi Agenda SDGs ke dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 - 2019
A ANALISA KESELARASAN INDIKATOR RPJMD PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019 DENGAN INDIKATOR GLOBAL SDGs
3162
148
12,8625,73
61,41
MATCHED PROXY WILL BE DEVELOPED
Pembangunan Indikator Persentase (%)
MATCHED / SAMA: Terdapat 31 indikator pembangunan daerahyang sama dengan indikator global SDGs (31 indikator atau 12,86% dari 241 Indikatorglobal)
PROXY / MENDEKATI: 62 indikator pembangunan daerah yang mendekati dengan indikator global SDGs (62 atau 25.73% dari 241 Indikator global)
WILL BE DEVELOPED / AKAN DIKEMBANGKAN:Masih ada 148 indikator yang akandikembangkan dalam rangka mendukungpenuh pencapaian indikator global (148 atau61,41% dari 241 indikator global)
Indikator SDGs daerah disusun olehKelompok Kerja yang melibatkanseluruh sektor (Pemerintah daerah,Pelaku usaha, Filantropi, akademisi,media dan kelompok masyarakat.
Indikator SDGs Provinsi Riau disusundengan mempertimbangkan pada:1. Agenda pembangunan daerah2. Karakteristik dan kesesuaian
dengan kondisi daerah3. Ketersediaan data
Lanjutan…
B PENYUSUNAN INDIKATOR SDGs DAERAH
C PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH SDGs (IN PROGRESS)
Draft RAD disusun dengan merujuk padadokumen pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD) dan dokumen strategicplan masing-masing aktor pembangunan.
Masing-masing aktor pembangunanmenyusun rencana aksi sesuai denganagenda masing-masing terkait dengan targetSDGs yang bersesuaian dengan bidangnya.
PELAKSANAAN MengubahRENCANA menjadi AKSI3 Memfokuskan seluruh sumber daya yang dimiliki
baik oleh pemerintah daerah maupun sektor lainnyauntuk mencapai target SDGs
Memfasilitasi efektifitas kontribusi pelaku usahamelalui Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Pembagian tanggung jawab dan kontribusi dalampelaksanaan SDGs sesuai dengan peran danprogram masing-masing pemangku kepentingan
Monitoring dan Evaluasi berbasis datamelalui pembentukan forum data danpenyusunan sistem data SDGs
Bappeda Provinsi Riau berkolaborasidengan BPS Provinsi Riau tengah dalamproses persiapan penyediaan data SDGsyang valid
MONITORINGMonitoring dan evaluasi perkembangan dan hasil berbasis data4
Pemerintah Provinsi Riau telahberkomitmen untuk menjadikan Agenda SDGs sebagai bagian integral dariagenda pembangunan daerah denganmengikut sertakan seluruh aktorpembangunan untuk bersama-samamewujudkan tujuannya dalam rangkamengentaskan kemiskinan, menciptakankondisi ekonomi yang baik dan menjagakeberlanjutan lingkungan.
Hingga saat ini, tahapan pelaksanaan SDGs yang telah dan sedang dilaksanakan di ProvinsiRiau adalah: 1. Pembangunan kesadaran dan
pembentukan kelembagaan (langkah 1), 2. Dalam proses penyelesaian
pengintegrasian agenda SDGs ke dalamagenda pembangunan daerah (langkah 2),
3. Membangun kemitraan dengan sektorbisnis melalui Forum Tanggungjawab SosialPerusahaan/TJSP (langkah 3), dan
4. Membangun sistem data untuk monitoring dan evaluasi pembangunan (langkah 4).
KOMITMEN TERHADAP PELAKSANAAN SDGs
ARTIKULASI KOMITMEN UNTUK PELAKSANAAN SDGs
Penyusunan Rencana PercepatanPengentasan Kemiskinan denganpendekatan multi-dimensi (SDGsacceleration framework untuk bidangkemiskinan)
Membangun dashboard data SDGs(sebagai input penyusunan kebijakandan program serta bahan monitoringdan evaluasi)
Pelaksanaan SDGs berbasis wilayahdesa
AGENDA LANJUT PENCAPAIAN SDGs PROVINSI RIAU
2
MEMBANGUN KELEMBAGAAN
Membangun pemahamanpublik akan pentingnyaSDGs dan relevansiketerlibatan semua pihakdalam pelaksanaan danpencapaiannya
ADVOKASI
Integrasi agenda SDGs ke dalam agenda pembangunan daerah
PELAKSANAAN
Merealisasikan komitmensemua pemangkukepentingan melaluipelaksanaan program dankegiatan sesuai dengankapasitas, peran dan sumberdaya yang dimilki
MONITORING
Monitoring dan evaluasiperkembangan dan hasilberbasis data
34
1 2 3 41
Konsultasi publik desainkelembagaan Tim KoordinasiSDGs Provinsi Riau: - Sektor Pemerintah; Sektor
LSM, Ormas, dan komunitasmasyarakat; Sektor Bisnis danfilantropi dan Akademisi
- 1- 4 Agustus 2016
Penyusunan Draft SK Gubernurtentang Tim Koordinasi Daerah Pelaksanaan SDGs Provinsi Riau, September 2016
Penerbitan SK Gubernur tentang Tim KoordinasiPelaksanaan SDGs Riau, Februari 2017 & Tim sekretariat SDGs Provinsi Riau
Penyusunan KonsepPaper KelembagaanPelaksanaan SDGs Riau, 20 Juli 2016
Membangun platform bersama keterlibatanpublik dalampelaksanaan SDGs,18-19 Mei 2016
Tantangan dalamPenyusunan Kelembagaan: - Perubahan OPD karena
pemberlakuan PP 18/2016
- Analisa penentuan posisidalam Tim (siapa/posisidari masing-masingstakeholders yang tepatuntuk berada dalam Tim)
- Konfirmasi kesediaankeanggotaan daristakeholders
- Person in charge darimasing-masing lembagayang hadir dalamberbagai pertemuan tidaktetap
1 2 3 4 5
1
Pembentukan kelembagaan yang inklusif untuk pelaksanaan SDGs Provinsi Riau
KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU No: KPTS.187/II/2017Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Daerah PelaksanaanTPB/SDGs Provinsi Riau Tahun 2017-2019
Inklusif Merencanakan, memastikan pelaksanaandan Monev serta pelaporan
Partisipatif
Tim Koordinasi SDGs Riau didukung oleh SekretariatSDGs Provinsi Riau yang berkedudukan di Bappeda. KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA RIAU NO: KPTS.7/I/2018 Tentang Sekretariat TPB/SDGs Provinsi Riau Tahun 2018
Analisa keselarasanRPJMD dan SDGs
Penentuan IndikatorSDGs Tingkat Daerah
Penyusunan RAD SDGs Tingkat Daerah
Peta KeselarasanSASARAN & INDIKATOR RPJMD dengan DokumenSDGs Global
Dokumen Rencana Aksi SDGs: Tujuan, Sasaran, Indikator, Program, Kegiatan, Anggaran, & Aktor Pelaksana
Indikator SDGs sesuaidengan agenda pembangunan daerah
2
Analisa keselarasan RPJMD dan SDGsINDIKATOR RPJMD dengan Dokumen SDGs Global
Klasifikasi Indikator:1) Sama (Matched) Indikator RPJMD yang sesuai dengan indikator
SDG’s ( 31 indikator atau 12,86%);2) Hampir sama (Proxy) yaitu indikator RPJMD yang konsep dan cara
pengukurannya merupakan proksi untuk menjawab metadataindikator SDG’s ( 62 indikator atau 25,73%);
3) Akan dikembangkan (Will be Develop) yaitu indikator SDG’s yangbelum dimiliki pemerintah provinsi dan belum ada proksinyaprovinsi karena metadata global belum tersedia (148 indikatoratau 61,41%).
PROSES PENYUSUNAN RAD SDGS
1
Hasil pemetaan kesesuaian indikator SDGs dan indikator RPJMD Provinsi Riau 2015-2019
MASIH SEDIKIT INDIKATOR RPJMD YANG SESUAIDENGAN INDIKATOR SDGs1
2 PERLU PENAJAMAN INDIKATOR PROGRAM RPJMD
3 PERLU SINERGI PROGRAM DENGAN NONPEMERINTAH
4 PERLU DUKUNGAN DATA YANG VALID
Penentuan Indikator SDGs Tingkat Daerah Indikator SDGs sesuai dengan agenda pembangunan daerah
PRINSIP:Penyusunan indikator daerah merujuk padaIndikator nasional dan menjadikan metadata indikator nasional sebagai referensi referensiuntuk menentukan indikator daerah.
PROSES: Menyiapkan draft awal indikator sebagai
bahan pembahasan Pembahasan per-pokja (rata-rat 2 kali
pertemuan)
2
TEKNIS PENENTUANNYA: Identifikasi indikator nasional yang dis-agregasi datanya secara geografis/wilayah administrasiada di tingkat provinsi.
Dari list disagregat data di tingkat provinsi, lalu dipilih dengan menggunakan 3 kriteria: 1) Lingkup administrasi data merupakan bagian dari wilayah provinsi (baik dari sisi
administrative pada Pemerintah Provinsi, atau secara geografis yang merupakan bagian dariInstansi vertikal di daerah)
2) Sesuai dengan kondisi/karakteristik daerah provinsi. 3) Kemungkinan penyediaan data indikator di tingkat provinsi.
PROSES PENYUSUNAN RAD SDGS
Output Kegiatan Durasi Waktu Waktu
1. Pemahaman bersama tentang sistematika laporan RAD SDGs Provinsi Riau dan Matrik RAD (juknis sudah ada)
Diskusi penyamaan persepsi tentang penyusunan RAD termasuk menyepakati sumber data dan dokumen referensi untuk penyusunan RAD Tim Ahli dan Sekretariat SDGs Provinsi Riau
1 hari 4 September 2017
2. Draft awal RAD (narasi sesuai dengan sistematika laporan dan dalam bentuk matrik RAD)
Penyusunan draft awal RAD 2 minggu Dokumen RPJM dan Renstra OPD
18 September2017
3. Pembahasan dengan POKJA
Pertemuan POKJA 3 kali per-pokja/pilar (3 minggu)
09 Oktober 2017
4. Draft Narasi RAD Revisi dokumen oleh tim ahli 1 minggu 16 Oktober 2017 5. Pengisian Matrik Workshop Pengisian Matrik 1 kali pertemuan 17 Oktober 2017 6. Kesepakatan matrik dengan Tim Korda (Pokja)
Pembahasan matrik provinsi 1 minggu 1-3 November2017
Penyusunan RAD SDGs3
PROSES PENYUSUNAN RAD SDGS
Output Kegiatan Durasi Waktu Waktu
7. Konsultasi Publik Penyampaian draft narasi dan matrik RAD 1 hari 21 Desember 2017
8. Finalisasi narasi Ulasan terhadap narasi 1 minggu Januari 2018
9. Konsinyering Matrik Finalisasi matrik Provinsi dan Kabupaten Kota 2 minggu Februari 2018
10. Konfirmasi data Konfirmasi data target pada matrik 1 kepada seluruh OPD
2 minggu Maret 2018
11. Asistensi Matrik Review dan masukan dari publik 2 bulan Feb-Maret 2018
12. Review RAD
13. Drafting Pergub
14. Launching RAD
Review terhadap draft RAD 3 kab pilot dan seluruh matrik kab/kota
Harmonisasi Pergub
Sosialilasi RAD
2 bulan
2 minggu
1 hari
Maret – Mei2018
April 2018
12 Juli 2018
Program dan Kegiatan pada OPD yang belum/tidak “support” terhadap indikator SDGs (matrik 2)
Penentuan Target Capaian masing-masing Indikator SDGs karena data belum/tidak tersedia (matrik 1)
Justifikasi penentuan pagu program dan kegiatan yang mendukung lebih dari satu indikator
Belum lengkapnya dokumen perencanaan pada tingkat kabupaten (Contoh : Terdapat OPD di Kabupaten yang belum mempunyai dokumen Renstra OPD)
Justifikasi penentuan program dan kegiatan paling “support” terhadap indikator SDGs
Adanya mutasi penanggungjawab kegiatan SDGs di tingkat Kabupaten
DOKUMEN OUTPUT
DOKUMEN RAD SDGs PROVINSI RIAU
TAHUN 2017-2019
Pergub Riau No 33/2018
Tanggal 5 juni 2018
Peta Keselarasan Indikator RPJMD Kabupaten Percontohan dengan IndikatorGlobal SDGs
Terbentuknya Tim Koordinasi Pelaksanaan SDGs Kabupaten Percontohan:
Keputusan Bupati Kepulauan Meranti No: 255/HK/KPTS/V/2017 Tentang Tim KoordinasiDaerah SDGs Kabupaten Kepulauan Meranti 2017-2021
Keputusan Bupati Indragiri Hilir No: Kpts.362/VI/HK-2017 Tentang Tim KoordinasiSDGs Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017
Keputusan Bupati Pelalawan No 576 tahun 2017 tentang Tim Koordinasi SDGs Kabupaten Pelalawan Tahun 2017
Sosialisasi SDGs kepada pemangku kepentingan di tingkat kabupaten
INTEGRASI TPB/SDGs DALAM PENYUSUNAN KLHS RPJMD 2019-2024
11
• Dasar Hukum : Permendagri No 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KajianLingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD
• Gubernur Riau terpilih periode 2019-2024 akan dilantik pada Maret 2018, makapenyusunan KLHS dan Rancangan Teknokratik RPJMD dilakukan secara bersama sama
• Substansi KLHS RPJMD sesuai Permendagri 7/2018:1. Kajian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)2. Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung3. Kajian Peran Antar Stakeholder
• RAD TPB/SDGs Tahun 2017-2019 dijadikan bahan untuk penyusunan Kajian TPB dalamKLHS
Pasal3
Pembuatan KLHS
RPJMD
Pembentukan Tim Pembuat KLHSRPJMD
SUBSTANSI PERMENDAGRI NOMOR 7 TAHUN2018
Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan
Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan
Penjaminan kualitas, pendokumentasian dan validasi KLHS RPJMD
Gambaran kondisi umumdaerah
Capaian indikator tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang relevan
Pembagian peran antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, serta Akademisi
• Daya dukung dan daya tampung LH• Kondisi Geografis, Demografis, dan• Keuangan Daerah
Analisis kondisi pencapaian tujuanPembangunan Berkelanjutan
analisis kontribusi dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, serta Akademisi dan pihak terkait lainnya
gambaran kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Pengkajian PembangunanBerkelanjutan
SUDAH DIANALISIS DALAM RAD TPB/SDGS 2017-2019
1. KLHS RPJMD sebagaimana diatur dalam Permendagri 7/2018, sangat dibutuhkan dalampemenuhankualitas penyusunanRPJMD TEKNOKRATIK dan Rancangan Awal RPJMD .
2. Memberikan manfaat dalam mewarnai subtansi rencana pembangunan yangberbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan serta mengarahkan TujuanPembangunan Berkelanjutan
3. Berdasarkanberbasis jasa
pemetaan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan ekosistem terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Hidup maka
sumbangan KLHS RPJMD dapat memenuhi 10 Tujuan atau sekitar 58,88% dari17Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, tujuan yang telah di tetapkan dalam Perpres59/2017
10Tujuandari 17
TujuanTPB
MANFAAT PERMENDAGRI NOMOR 7 TAHUN2018
AGENDA IMPLEMENTASI TPB/SDGS PROVINSI RIAU 2018
11
• Proses integrasi SDGs dalam penyusunan dokumen RPJMDtahun 2019-2024 ;
• Penyusunan sistem pengelolaan data SDGs Provinsi Riauyang menjadi bagian sistem “Satu Data Satu Peta ProvinsiRiau”;
• Forum konsultasi TPB/SDGs dibawah koordinasi TimSekretariat SDGs Provinsi Riau
• Kampanye SDGs melalui Riau SDGs for Youth dll
Recommended