View
35
Download
1
Category
Preview:
Citation preview
TIDAK RAHASIA
LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN DALAM RANGKA PERPANJANGAN
PENGENAAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN ATAS IMPOR BARANG
BENANG KAPAS SELAIN BENANG JAHIT
DENGAN NOMOR HS. 5205 DAN 5206
1
A. PENDAHULUAN
A.1 Permohonan Perpanjangan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP)
1. Pada tanggal 6 Desember 2013, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia
(KPPI) menerima surat permohonan nomor: 120/API/XII/2013 dari Asosiasi
Pertekstilan Indonesia (API) perihal Permohonan Perpanjangan Pengenaan
BMTP terhadap Impor barang Benang Kapas Selain Benang Jahit (Cotton Yarn
Other Than Sewing Thread). Dalam hal ini API yang selanjutnya disebut sebagai
“Pemohon” mewakili 16 industri dalam negeri Benang Kapas yaitu PT Apac Inti
Corpora, PT Dan Liris, PT Kukuh Tangguh Sandang Mills, PT Tiga Bintang
Manunggal, PT Asia Cotton Industry, PT Pisma Putra Textile, PT Sunrise Bumi
Textile, PT Lawe Adyaprima Spinning Mills, PT Argo Pantes Tbk., PT Primayudha
Mandirijaya, PT Indorama Synthetics Tbk., PT Sinar Pantja Djaja, PT Sinar
Central Sandang, PT Bitratex, PT Lucky Abadi Textile Factory dan PT Indah Jaya
Textile Industry. Permohonan perpanjangan tersebut diajukan berdasarkan klaim
bahwa Pemohon telah melakukan penyesuaian struktural dalam rangka
memperbaiki daya saing dilingkungan pasar domestik namun masih mengalami
kerugian dikarenakan banyaknya produk impor benang kapas selain benang jahit
yang masuk ke pasar dalam negeri. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh
Pemohon sebagaimana yang telah diverifikasi, selama pengenaan BMTP
Pemohon telah melakukan penyesuaian sebagai berikut:
KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA(INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758, E-mail: kppi@kemendag.go.id
TIDAK RAHASIA
LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN DALAM RANGKA PERPANJANGAN
PENGENAAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN ATAS IMPOR BARANG
BENANG KAPAS SELAIN BENANG JAHIT
DENGAN NOMOR HS. 5205 DAN 5206
2
a.Bidang Permesinan
Industri dalam negeri telah dan sedang melakukan modernisasi
peralatan/permesinan dengan mengganti peralatan/permesinan lama dengan
yang baru, tujuannya adalah untuk:
efisiensi pada penggunaan energi dengan memakai energi alternatif selain
listrik;
efisiensi/minimalisasi pada sisa bahan baku dari proses produksi.
Sejak diberlakukannya tindakan pengamanan melalui pengenaan bea masuk
impor industri dalam negeri mampu menyelesaikan sekitar 64% dari total rencana
keseluruhan.
b.Bidang Sumber Daya Manusia
Selain bidang permesinan, hal yang tidak kalah pentingnya adalah kompetensi
tenaga kerja. Peningkatan kompetensi tenaga kerja ini antara lain melalui
pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sehingga dengan
sendirinya akan meningkatkan produktivitas industri dalam negeri secara umum.
Dari upaya ini sekitar industri dalam negeri dapat meningkatkan produktivitas
hingga 91% di tahun 2012.
c. Bidang Pengendalian Kualitas Produk dan Fasilitas Pengemasan
Dalam upaya meningkatkan kualitas produk, industri dalam negeri telah
meningkatkan sistem manajemen pengendalian kualitas yang berkelanjutan
dengan cara mengurangi jumlah produk yang cacat atau rusak.
Selain itu terkait peningkatan kualitas barang, industri dalam negeri juga
meningkatkan fasilitas pengemasan sesuai standar internasional dari semula
memakai kemasan karung (standar lokal) diganti dengan kemasan carton box
(standar internasional) untuk mengurangi jumlah barang yang rusak atau cacat
dalam pengiriman.
TIDAK RAHASIA
LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN DALAM RANGKA PERPANJANGAN
PENGENAAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN ATAS IMPOR BARANG
BENANG KAPAS SELAIN BENANG JAHIT
DENGAN NOMOR HS. 5205 DAN 5206
3
2. Setelah melakukan analisa terhadap bukti-bukti yang disampaikan Pemohon,
KPPI menemukan adanya bukti awal yang cukup untuk dimulainya penyelidikan
perpanjangan. Berdasarkan hal tersebut, KPPI memutuskan untuk melakukan
penyelidikan perpanjangan terhadap:
a. peningkatan jumlah impor barang benang kapas selain benang jahit;
b. kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami Pemohon; dan
c. hubungan sebab-akibat antara huruf a. dan huruf b.
3. Pada tanggal 15 Januari 2014, KPPI memberitahukan dimulainya penyelidikan
perpanjangan pengenaan BMTP terhadap peningkatan impor barang benang
kapas selain benang jahit melalui siaran pers yang dimuat di website Kementerian
Perdagangan sejak tanggal 16 Januari 2014 sampai pada saat laporan ini dibuat.
4. Pada tanggal 15 Januari 2014, KPPI menyampaikan pemberitahuan secara
tertulis tentang dimulainya penyelidikan perpanjangan pengenaan BMTP terhadap
peningkatan impor barang benang kapas selain benang jahit kepada Pemohon,
Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI), Direktur Jenderal Basis
Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian RI, dan Direktur Jenderal Bea dan
Cukai, Kementerian Keuangan RI.
5. Pada tanggal yang sama, KPPI mengirimkan kuesioner kepada Pemohon untuk
diisi dan diserahkan kembali ke KPPI sesuai jadwal yang telah ditentukan.
A.2 Identitas Pemohon
A.2.1 Asosiasi Pertekstilan Indonesia
Alamat : Jl Jend Gatot Subroto Kav 56 Ged Adhi Graha Lt 16,
Kuningan Timur, Setia Budi
Telp./Faks. : 021-5272165/ 021-5272166 – 021-5272165
E-mail : callcentre@bpnapi.org
TIDAK RAHASIA
LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN DALAM RANGKA PERPANJANGAN
PENGENAAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN ATAS IMPOR BARANG
BENANG KAPAS SELAIN BENANG JAHIT
DENGAN NOMOR HS. 5205 DAN 5206
4
A.3 Barang yang Diproduksi oleh Pemohon
6. Pemohon memproduksi Barang Sejenis dengan Barang Yang Diselidiki
sebagaimana diuraikan dalam Bab C.1. Selain itu, industri dalam negeri Benang
Kapas juga memproduksi barang lain, yaitu benang poliester, benang rayon,
acrylic, tetoron rayon, jetspun, tencel, viscose, kain greige, kain warna, kain
rajut, handuk cotton, garment, printing, bordir, polyethylene, fortex, kain
poliester, kain rayon, dan kain melange.
A.4 Pengumuman dan Notifikasi
7. Setelah melakukan analisa terhadap bukti-bukti yang disampaikan Pemohon,
KPPI menemukan adanya bukti awal yang cukup untuk dimulainya penyelidikan
perpanjangan. Tahapan penyelidikan selanjutnya yang terkait dengan publikasi
dan Notifikasi adalah sebagai berikut:
a. Pada tanggal 15 Januari 2014, KPPI mengumumkan mengenai dimulainya
penyelidikan perpanjangan melalui surat kabar Koran Bisnis Indonesia, dan
website Kementerian Perdagangan;
b. Pada tanggal 15 Januari 2014, KPPI menyampaikan pemberitahuan secara
tertulis tentang dimulainya penyelidikan perpanjangan BMTP kepada
Pemohon dan pihak-pihak terkait lainnya;
c. Pada tanggal 16 Januari 2014, Pemerintah Republik Indonesia mengirim
Notifikasi terkait Article 7.2 dan Article 12.1(a) kepada Committee on
Safeguards di WTO dan pada tanggal 17 Januari 2014, Notifikasi tersebut
telah disirkulasi oleh WTO dengan nomor dokumen G/SG/N/6/industri dalam
negeri/11/Suppl.1 (Lampiran 1);
d. Pada tanggal 4 Februari 2014, Pemerintah Republik Indonesia mengirim
Suplemen Notifikasi terkait Article 7.2 dan Article 12.1(a), yang
menginformasikan akan diadakannya dengar pendapat pada tanggal 14
Februari 2014, kepada Committee on Safeguards-WTO dan Suplemen
TIDAK RAHASIA
LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN DALAM RANGKA PERPANJANGAN
PENGENAAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN ATAS IMPOR BARANG
BENANG KAPAS SELAIN BENANG JAHIT
DENGAN NOMOR HS. 5205 DAN 5206
5
Notifikasi tersebut telah disirkulasi oleh WTO pada tanggal 5 Februari 2014
dengan nomor dokumen G/SG/N/6/industri dalam negeri/11/Suppl.2
(Lampiran 2).
A.5 Proporsi Produksi Pemohon
8. Berdasarkan hasil penyelidikan, total produksi Pemohon adalah sebesar 55% dari
total produksi nasional industri Barang Yang Sejenis, sehingga Pemohon
memenuhi syarat untuk mewakili industri dalam negeri.
A.6 Periode Penyelidikan
9. Periode Penyelidikan adalah dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013
periode Januari-Juni.
B. RINGKASAN TANGGAPAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN
10. Sebagaimana diatur berdasarkan Article 3.1 WTO Agreement on Safeguards
(AoS) dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 (PP 34/2011), KPPI telah
menyelenggarakan dengar pendapat pada tanggal 14 Februari 2014 dimana
pihak yang berkepentingan yaitu, Pemohon, Negara eksportir, eksportir, dan
importir, dapat menyampaikan bukti dan tanggapan secara tertulis yang terkait
dengan penyelidikan. Ringkasan dari beberapa tanggapan dan pandangan yang
disampaikan adalah sebagai berikut:
B.1 Pemohon
11. API yang mewakili industri dalam negeri Benang Kapas selaku Pemohon
menyampaikan klaim dalam rangka mengajukan Permohonan Perpanjangan
Pengenaan BMTP, sebagai berikut:
a. Alasan Pemohon mengajukan Permohonan Perpanjangan Pengenaan BMTP
adalah karena masih terjadi peningkatan impor Benang Kapas Selain
Benang Jahit selama tahun 2010 hingga periode Januari-Juni tahun 2013
berdasarkan data impor sebagai berikut;
TIDAK RAHASIA
LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN DALAM RANGKA PERPANJANGAN
PENGENAAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN ATAS IMPOR BARANG
BENANG KAPAS SELAIN BENANG JAHIT
DENGAN NOMOR HS. 5205 DAN 5206
6
Tabel 1: Impor Barang Benang Kapas Selain Benang Jahit
Tahun 2010-2013 (Januari-Juni)
Volume: Ton
Tahun
2010 2011 20122012
(Jan-Jun)
2013
(Jan-Jun)
18.960 15.302 24.038 12.264 16.017
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) dan diolah
b. Pengenaan BMTP terhadap Impor Benang Kapas Selain Benang Jahit
(Cotton Yarn Other Than Sewing Thread) berdasarkan PMK Nomor
87/PMK.011/2011 yang berlaku sejak tanggal 6 Juni 2011 hingga saat ini
belum bisa memulihkan kerugian industri dalam negeri oleh karena masih
terjadinya peningkatan impor benang kapas yang menyebabkan berkurangnya
pangsa pasar industri dalam negeri, sehingga apabila pengenaan
perpanjangan BMTP tak dilanjutkan, maka industri dalam negeri tak bisa
memperbaiki kinerjanya lebih lanjut;
c. Terjadinya peningkatan impor barang benang kapas selain benang jahit
tersebut terus mengakibatkan kerugian industri dalam negeri yang ditandai
dengan turunnya tingkat kapasitas terpakai/utilisasi;
d. Penyesuaian struktural dalam upaya meningkatkan daya saing barang benang
kapas selain benang jahit sedang berjalan dan belum mencapai target, oleh
karena situasi pasar tidak mendukung akibat impor barang benang kapas
selain benang jahit terus meningkat, sehingga proses perbaikan kinerja
industri dalam negeri melalui penyesuaian struktural yang masih perlu terus
dilakukan oleh karena belum mencapai target yang diharapkan.
TIDAK RAHASIA
LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN DALAM RANGKA PERPANJANGAN
PENGENAAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN ATAS IMPOR BARANG
BENANG KAPAS SELAIN BENANG JAHIT
DENGAN NOMOR HS. 5205 DAN 5206
7
B.2 Instansi Lain
12. Kementerian Perindustrian menyampaikan tanggapan sebagai berikut:
a. Mendukung perpanjangan BMTP atas impor benang kapas selain benang jahit
dengan nomor HS. 5205 dan 5206 mengingat pengenaan BMTP berdasarkan
PMK Nomor 87/PMK.011/2011 yang berlaku sejak 6 Juni 2011 hingga saat ini
belum memperlihatkan pemulihan industri dalam negeri secara signifikan;
b. Industri spinning telah melakukan pembenahan pada sektor permesinan
antara lain melalui investasi mesin-mesin baru yang mendukung peningkatan
produksi baik secara kualitas maupun kuantitas, namun hal ini masih belum
dapat memperbaiki kinerja industri dalam negeri oleh karena masih terjadi
peningkatan impor Barang Yang Diselidiki yang menghambat pemulihan
industri dalam negeri.
B.3 Negara Eksportir
13. India menyampaikan tanggapan sebagai berikut:
a. KPPI wajib mengidentifikasi perkembangan tak terduga yang menyebabkan
peningkatan impor, mengidentifikasi konsesi tarif yang timbul berdasarkan
perjanjian GATT, dan membuktikan hubungan sebab-akibat antara
perkembangan tak terduga dengan peningkatan impor yang tajam dan secara
tiba-tiba.
b. India berpendapat bahwa tidak terealisasinya rencana penyesuaian struktural
tidak dapat dijadikan dasar untuk dilakukannya perpanjangan BMTP, namun
sebaliknya India mengharapkan industri dalam negeri dapat menyelesaikan
penyesuaian strukturalnya pada saat BMTP berakhir pada tanggal 5 juni 2014.
Perpanjangan pengenaan BMTP akan mengganggu ekspektasi dari negara
pihak berkepentingan serta menyalahgunakan proses hukum.
c. Dalam petisi tidak memberikan gambaran lengkap mengenai volume impor
dari semua negara karena hanya menampilkan data impor dari 5 negara.
TIDAK RAHASIA
LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN DALAM RANGKA PERPANJANGAN
PENGENAAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN ATAS IMPOR BARANG
BENANG KAPAS SELAIN BENANG JAHIT
DENGAN NOMOR HS. 5205 DAN 5206
8
Sedangkan untuk mendapatkan analisa secara keseluruhan, data impor
seluruh negara harus dicantumkan.
d. Data kinerja tidak menunjukkan terjadinya kerugian yang dialami oleh industri
dalam negeri. Karena volume produksi dan volume penjualan mengalami
peningkatan sehingga tidak ada hubungan sebab akibat antara peningkatan
impor dan kerugian serius yang dialami oleh industri dalam negeri.
e. Data kinerja juga tidak menunjukkan adanya pangsa pasar domestik yang
direbut oleh impor, seperti yang dipersyaratkan dalam Article 7.2 AoS dan
Article 4.2 AoS.
f. Dalam diagram produksi, industri dalam negeri telah mengecualikan volume
produksi untuk penjualan ekspor, seharusnya volume produksi untuk
penjualan domestik dan penjualan ekspor dapat digambarkan.
g. Data dalam petisi harus diverifikasi, karena data petisi tersebut tidak relevan
dengan dasar bahwa volume produksi yang konstan diikuti penurunan jumlah
tenaga kerja seharusnya berdampak pada peningkatan produktivitas.
h. Pada tahun 2011 saat permintaan menurun dan pada tahun 2012 mengalami
peningkatan, volume penjualan industri dalam negeri dan impor juga bersama-
sama mengalami peningkatan sehingga peningkatan impor tidak
menyebabkan menurunnya penjualan industri dalam negeri dimana volume
impor yang meningkat adalah untuk memenuhi permintaan domestik yang
tidak dapat dipenuhi oleh suplai industri dalam negeri.
i. India meminta adanya kompensasi perdagangan dari Indonesia sesuai dengan
Article 8.1 AoS.
j. India meminta adanya konsultasi formal sesuai dengan Article 12.3 AoS.
TIDAK RAHASIA
LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN DALAM RANGKA PERPANJANGAN
PENGENAAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN ATAS IMPOR BARANG
BENANG KAPAS SELAIN BENANG JAHIT
DENGAN NOMOR HS. 5205 DAN 5206
9
14. Tanggapan KPPI:
a. Sesuai ketentuan Article 7.2 AoS, perpanjangan pengenaan BMTP diperlukan
untuk mencegah atau memulihkan kerugian serius yang dialami oleh industri
dalam negeri dengan memenuhi persyaratan yang diatur dalam AoS Article 2,
3, 4, dan 5 serta dibuktikan dengan penyesuaian struktural yang sedang
dilakukan Pemohon. Selama periode penyelidikan, konsesi tarif untuk Barang
Yang Diselidiki tidak mengalami perubahan kecuali untuk negara India yang
mengalami penurunan dari 4% ke 2% (Tabel 3). Dengan tidak adanya
perubahan pada konsesi tarif, maka terjadinya peningkatan impor tersebut
tidak dapat diduga.
b. Sesuai dengan ketentuan Article 7.2 AoS bahwa perpanjangan BMTP dapat
dilakukan apabila masih diperlukan untuk mencegah atau memulihkan
kerugian serius dan terdapat bukti bahwa penyesuaian struktural masih
berjalan. Berdasarkan hasil Penyelidikan, Pemohon mengalami kerugian
serius dan sedang melaksanakan penyesuaian struktural, yang apabila
pengenaan BMTP tidak dilanjutkan maka industri dalam negeri akan
mengalami kerugian yang lebih parah akibat barang impor.
c. Data impor Barang Yang Diselidiki telah disampaikan pada Laporan Akhir
Hasil Penyelidikan yang tertera pada Tabel 4.
d. Volume produksi Barang Yang Diselidiki cenderung menurun sebesar 0,1%
selama periode 2010-2012 dan volume penjualan mengalami peningkatan
sebesar 12,1%. Namun, berdasarkan data pada Tabel 10 industri dalam
negeri mengalami kerugian yang terus menurun selama periode penyelidikan
seperti yang terlihat pada Tabel 10.
e. Sebagaimana terlihat pada Tabel 8 pangsa pasar Pemohon mengalami
penurunan dari 113 poin indeks ke 111 poin indeks pada tahun 2012
dibandingkan dengan tahun 2011, sedangkan pangsa pasar impor mengalami
TIDAK RAHASIA
LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN DALAM RANGKA PERPANJANGAN
PENGENAAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN ATAS IMPOR BARANG
BENANG KAPAS SELAIN BENANG JAHIT
DENGAN NOMOR HS. 5205 DAN 5206
10
peningkatan dari 92 poin indeks menjadi 112 poin indeks pada periode yang
sama. Demikian juga pada periode Januari-Juni tahun 2013 dibandingkan
2012 dimana pangsa pasar impor mengalami peningkatan dari 100 poin
indeks menjadi 110 poin indeks, sedangkan pangsa pasar Pemohon
mengalami penurunan dari 100 poin indeks menjadi 94 poin indeks.
f. Sesuai dengan ketentuan Article 4.2(a) AoS, industri dalam negeri tidak
memisahkan volume produksi untuk tujuan penjualan domestik maupun
penjualan ekspor.
g. Berdasarkan data dan informasi yang telah diverifikasi, produktivitas industri
dalam negeri mengalami penurunan pada tahun 2011 jika dibandingkan
dengan tahun 2010 menjadi 73%, namun pada tahun 2012 mengalami
peningkatan menjadi 91%. Data secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 10.
h. Berdasarkan hasil Penyelidikan KPPI sebagaimana disampaikan pada
recital 43, diketahui bahwa konsumsi nasional Barang Yang Diselidiki adalah
sebesar 84% dari kapasitas terpasang pada tahun 2012, dengan kapasitas
terpasang industri dalam negeri sebesar 100 poin indeks. Berdasarkan data
tersebut dapat disimpulkan bahwa kapasitas terpasang Pemohon dapat
memenuhi konsumsi nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, terjadinya
peningkatan impor bukan disebabkan oleh kurangnya kapasitas terpasang
industri dalam negeri untuk memenuhi konsumsi nasional.
i. Sesuai dengan ketentuan Article 8.1 dan 12.3 AoS, Pemerintah Indonesia
akan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk
melakukan konsultasi terkait kompensasi perdagangan yang akan
dilaksanakan setelah diterbitkannya Laporan Akhir Hasil Penyelidikan.
TIDAK RAHASIA
LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN DALAM RANGKA PERPANJANGAN
PENGENAAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN ATAS IMPOR BARANG
BENANG KAPAS SELAIN BENANG JAHIT
DENGAN NOMOR HS. 5205 DAN 5206
11
B.4 Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI)
15. GINSI menyampaikan tanggapan sebagai berikut:
a. Perlu dilakukan penelitian lebih mendalam oleh KPPI mengenai kemungkinan
importasi barang tersebut oleh anggota API atau afiliasinya;
b. Agar klaim bahwa anggota API telah mengalami kerugian akibat lonjakan
impor barang jenis tersebut dan dilengkapi dengan bukti laporan keuangan
yang telah diaudit akuntan publik.
16. Tanggapan KPPI:
a. Berdasarkan hasil penyelidikan dan verifikasi yang dilakukan dengan
industri dalam negeri, Pemohon tidak melakukan importasi terhadap
Barang Yang Diselidiki.
b. KPPI melakukan analisa dan verifikasi Laporan Keuangan industri dalam
negeri berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diaudit Kantor Akuntan
Publik.
C. HASIL PENYELIDIKAN
C.1 Barang Yang Diselidiki
C.1.1 Uraian Barang Yang Diselidiki
Tabel 2: Nomor HS. dan Uraian Barang Yang Diselidiki
Nomor HS. Uraian
5205 Benang kapas (selain benang jahit), mengandung kapas 85% atau lebih menurut beratnya, tidak disiapkan untuk penjualan eceran.
5206 Benang kapas (selain benang jahit), mengandung kapas kurang dari 85% menurut beratnya, tidak disiapkan untuk penjualan eceran.
TIDAK RAHASIA
LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN DALAM RANGKA PERPANJANGAN
PENGENAAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN ATAS IMPOR BARANG
BENANG KAPAS SELAIN BENANG JAHIT
DENGAN NOMOR HS. 5205 DAN 5206
12
tidak termasuk: HS 5205.27.00.00, HS 5205.28.00.00, HS 5205.33.00.00, HS 5205.34.00.00, HS 5205.46.00.00, HS 5206.33.00.00, HS 5206.34.00.00, HS 5206.44.00.00.
Sumber: Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) Tahun 2012
17. Barang Yang Diselidiki adalah produk benang kapas selain benang jahit
mengandung kapas 85% atau lebih menurut beratnya dan mengandung kapas
kurang dari 85% menurut beratnya.
C.1.2 Klasifikasi Tarif
Tabel 3: Klasifikasi Tarif Bea Masuk untuk Barang Benang
Kapas selain Benang Jahit
Nomor HS TARIF 2010 2011 2012
5205 dan 5206
MFN 5 5 5
AC-FTA 0 0 0AK-FTA 0 0 0AI-FTA 4 3 2ATIGA 0 0 0IJEPA 0 0 0
Sumber: Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Kementerian Keuangan RI
18. Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa tarif bea masuk MFN untuk barang
benang kapas selain benang jahit adalah sebesar 5%, sedangkan untuk AC-
FTA sebesar 0%, AK-FTA sebesar 0%, ATIGA sebesar 0%, IJEPA sebesar 0%,
dan AI-FTA sebesar 4% di tahun 2010 menjadi sebesar 3% di tahun 2011 serta
sebesar 2% di tahun 2012.
C.1.3 Spesifikasi Barang Yang Diselidiki
19. Berdasarkan hasil penyelidikan, bentuk barang benang kapas selain benang jahit
adalah dalam bentuk gulungan (Bale) dengan berat 1 gulungan sebesar 181,44
Kg.
20. Sebagai ilustrasi barang benang kapas selain benang jahit adalah sebagaimana
pada gambar.
TIDAK RAHASIA
LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN DALAM RANGKA PERPANJANGAN
PENGENAAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN ATAS IMPOR BARANG
BENANG KAPAS SELAIN BENANG JAHIT
DENGAN NOMOR HS. 5205 DAN 5206
13
C.1.4 Bahan Baku
21. Benang kapas dengan nomor HS. 5205 mengandung kapas paling sedikit
sebesar 85% sampai dengan sebesar 100%. Sedangkan benang kapas dengan
nomor HS. 5206 mengandung kapas paling banyak sebesar 85%, bahan baku
kapas tersebut diperoleh dengan cara mengimpor dari negara lain. Untuk benang
kapas yang mengandung kapas kurang dari 100% membutuhkan bahan baku
tambahan yaitu serat buatan yang sebagian besar diperoleh dari industri dalam
negeri.
C.1.5 Proses Produksi Barang Yang DIselidiki
22. Proses Produksi Barang Benang Kapas Selain Benang Jahit terdiri dari 12 tahap
yaitu:
a. Bale Raw Material (Cotton dan/atau Rayon, atau Polyester)
Menggunakan kapas yang berkualitas tinggi dan bebas kontaminasi;
b. Blowing
Dalam proses ini ini terdapat pemisahan kapas, pembersihan, pencampuran,
dan pembuangan kotoran dengan waste 2%;
c. Carding
Penyatuan kapas dan penyempurnaan serat menjadi panjang serta
pembuangan kotoran dengan waste 4-7%;
d. Lap Farmer
TIDAK RAHASIA
LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN DALAM RANGKA PERPANJANGAN
PENGENAAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN ATAS IMPOR BARANG
BENANG KAPAS SELAIN BENANG JAHIT
DENGAN NOMOR HS. 5205 DAN 5206
14
Khusus kapas 100% dan mensejajarkan serat dengan waste 0,5%;
e. Combing
Khusus kapas 100% dan mengambil serat panjangnya dengan waste 12-20%;
f. Drawing
Proses penyatuan poliester dan/atau kapas dari hasil Combing;
g. Roving
Pembentukan benang setengah jadi dari hasil drawing dengan cara penarikan
agar lebih kecil dengan masing-masing bobbin mempunyai berat 1.4 s.d 2 kg;
h. Ring Spinning
Benang yang sudah jadi ditarik dan dipelintir dengan masing-masing bobbin
mempunyai berat 50 s.d 80 gram;
i. Winding
Proses pendeteksian kelayakan dari hasil ring spinning untuk menjadi benang
yang siap dijual dengan satuan berat 1.89 kg untuk 1 cone.
j. Pencelupan (dyeing) zat warna
Pencelupan zat warna dengan warna tertentu secara merata.
k. Inspeksi
Dalam tahap ini dilakukan proses pemeriksaan cacat pada setiap jenis
benang.
l. Packing
Setelah melalui proses inspeksi tahap selanjutnya adalah pengepakan dari
hasil proses Cons Up tadi ke dalam plastik atau kardus yang disesuaikan
dengan pesanan dari konsumen.
Secara umum metode packing menggunakan carton box dengan alas atas
dan alas bawah agar posisi benang dalam karton tidak jatuh pada saat
pengiriman.
TIDAK RAHASIA
LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN DALAM RANGKA PERPANJANGAN
PENGENAAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN ATAS IMPOR BARANG
BENANG KAPAS SELAIN BENANG JAHIT
DENGAN NOMOR HS. 5205 DAN 5206
15
C.1.6 Alur Distribusi Pemasaran
23. Sebagian besar strategi pemasaran yang dilakukan Pemohon melalui perantara
atau agen dan langsung dipasarkan ke produsen pengguna (industri hilir kain
tenunan) baik penjualan ekspor maupun penjualan domestik.
C.1.7 Kegunaan Barang
24. Barang benang kapas selain benang jahit digunakan sebagai bahan baku industri
hilir kain tenunan.
C.2 Impor
C.2.1 Impor Absolut
Tabel 4: Impor Barang Benang Kapas selain Benang Jahit
Tahun 2010-2013 (Jan-Jun)
UraianTahun
2010 2011 20122012
(Jan-Jun)2013
(Jan-Jun)
Jumlah (Ton) 18.960 15.302 24.038 12.264 16.017
Peningkatan (%)
- (19) 57 - 31
Tren (%) 13 -
Sumber: BPS dan diolah
25. Dari Tabel 4 di atas, terlihat bahwa tren impor dari tahun 2010 ke tahun 2012
adalah sebesar 13%. Walaupun impor tahun 2010 ke tahun 2011 mengalami
penurunan sebesar 19%, namun impor pada tahun 2012 mengalami
peningkatan sebesar 57% dari tahun 2011.
26. BMTP atas importasi Barang Yang Diselidiki sudah dikenakan sejak 6 Juni
tahun 2011 dan berlaku sampai dengan 5 Juni 2014, namun dalam
kenyataannya, masih terjadi peningkatan impor Barang Yang Diselidiki dari
TIDAK RAHASIA
LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN DALAM RANGKA PERPANJANGAN
PENGENAAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN ATAS IMPOR BARANG
BENANG KAPAS SELAIN BENANG JAHIT
DENGAN NOMOR HS. 5205 DAN 5206
16
tahun 2011 ke tahun 2012 sebesar 8.736 Ton atau sebesar 57%, dan pada
periode Januari-Juni dari tahun 2012 ke tahun 2013 adalah sebesar 3.808
Ton atau sebesar 31%. Akibat peningkatan impor tersebut, industri dalam
negeri masih belum sepenuhnya pulih dari kondisi kerugian sehingga
mengancam keberlangsungan kinerja industri dalam negeri.
C.2.2 Perkembangan Impor Benang Kapas Selain Benang Jahit 2010-2012
Tabel 5: Perkembangan Impor Benang Kapas Selain Benang Jahit 2010-
2012
Satuan: Ton
Uraian NegaraTahun Tren
(10-12)2010 2011 2012
Vietnam 2.330 2.362 7.243 76,3
India 2.185 1.307 4.782 47,9
Korea Selatan 515 1.010 4.484 195,2
RRT 4.218 3.780 3.746 (5,8)
Hongkong 379 503 1.162 75,2
Thailand 1.920 1.360 866 (32,8)
Negara Lainnya 7.735 4.988 1.754 (52,4)
Total 18.960 15.302 24.038 13
Sumber: BPS dan diolah
27. Selama kurun waktu 2010-2012, volume impor dari Vietnam, India, Korea Selatan,
dan Hong Kong mengalami peningkatan volume impor yang signifikan, dengan
tren berturut-turut sebesar 76,3%, 47,9%, 195,2%, dan 75,2%. Sementara impor
dari Negara Lainnya mengalami penurunan yang signifikan dengan trend sebesar
52,4%. Diantara negara-negara pengekspor terbesar yang mengalami
peningkatan paling besar adalah Vietnam, India, dan Korea Selatan.
TIDAK RAHASIA
LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN DALAM RANGKA PERPANJANGAN
PENGENAAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN ATAS IMPOR BARANG
BENANG KAPAS SELAIN BENANG JAHIT
DENGAN NOMOR HS. 5205 DAN 5206
17
Tabel 6: Perkembangan Pangsa Pasar Negara Eksportir Besar Benang
Kapas Selain Benang Jahit 2010-2012
Satuan: %
Uraian NegaraTahun Tren
(10-12)2010 2011 2012
Vietnam 12,3 15,4 30,1 56,6
India 11,5 8,5 19,9 31,4
Korea Selatan 2,7 6,6 18,7 162,2
RRT 22,2 24,7 15,6 (16,3)
Hongkong 2 3,3 4,8 55,6
Thailand 10,1 8,9 3,6 (40,3)
Negara Lainnya 40,8 32,6 7,3 (57,7)
Total 100 100 100 -
Sumber: BPS dan diolah
28. Selama kurun waktu 2010-2012, pangsa pasar Vietnam, India, Korea Selatan,
dan Hongkong mengalami peningkatan yang cukup pesat, sedangkan pangsa
pasar negara lainnya dalam kurun waktu yang sama menurun drastis dari 40,8%
menjadi 7,3%. Negara yang pangsa pasarnya juga mengalami penurunan adalah
RRT dan Thailand, namun pangsa pasarnya masih diatas 3%.
TIDAK RAHASIA
LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN DALAM RANGKA PERPANJANGAN
PENGENAAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN ATAS IMPOR BARANG
BENANG KAPAS SELAIN BENANG JAHIT
DENGAN NOMOR HS. 5205 DAN 5206
18
C.2.3 Pangsa Pasar Ekspor Negara Lainnya ke Indonesia
Tabel 7: Pangsa Pasar Ekspor Negara Lainnya ke Indonesia(yang pangsa pasarnya ≥ 0,1% pada tahun 2012)
Satuan: %
NegaraTahun Tren
(10-12)2010 2011 2012
Taiwan 15,2 6,6 2,5 (59,4)
Pakistan 6,3 10,0 1,8 (46,3)
Malaysia 15,6 13,2 0,9 (75,8)
Bangladesh - 0,2 0,9 -
Uni emirat arab - - 0,1 -
Singapura 0,009 0,002 0,1 301,0
Negara Lainnya 3,7 2,6 1
Sumber: BPS dan diolah
29. Selama kurun waktu penyelidikan, pangsa pasar negara lainnya yang mengalami
peningkatan cukup pesat adalah Singapura, namun secara absolut volume
impornya relatif kecil.
C.3 Kinerja
30. Dalam rangka penyelidikan untuk membuktikan terjadinya kerugian industri dalam
negeri, KPPI memeriksa dan melakukan analisa terhadap data dan informasi yang
tersedia dan terkait dengan faktor yang relevan dengan kinerja Pemohon dan
kondisi aktual industri dalam negeri. Selain itu juga dilakukan verifikasi lapangan
pada akhir Januari 2014 sampai dengan awal Februari 2014.
TIDAK RAHASIA
LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN DALAM RANGKA PERPANJANGAN
PENGENAAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN ATAS IMPOR BARANG
BENANG KAPAS SELAIN BENANG JAHIT
DENGAN NOMOR HS. 5205 DAN 5206
19
Tabel 8: Volume Impor, Penjualan Domestik, Pangsa Impor, Pangsa Pemohon, dan
Konsumsi Nasional
Sumber: API dan diolah
31. Tabel 8 menunjukkan bahwa pada tahun 2010-2012 terjadi peningkatan tren
volume penjualan domestik Pemohon sebesar 12%, dengan perubahan volume
penjualan pada periode Januari-Juni tahun 2013 sebesar 12% dibandingkan
dengan volume penjualan tahun 2012 pada periode yang sama. Namun, pada
tahun 2010-2012 tren volume impor lebih besar dibandingkan dengan tren volume
penjualan domestik Pemohon yaitu sebesar 13%, dengan perubahan impor pada
periode Januari-Juni tahun 2013 sebesar 31% dibandingkan dengan volume
penjualan tahun 2012 pada periode yang sama.
32. Apabila dibandingkan antara tahun 2012 dengan 2011, maka terjadi peningkatan
volume impor 57%, namun volume penjualan Domestik Pemohon hanya
mengalami peningkatan sebesar 27%. Pada periode Januari-Juni tahun 2012 ke
tahun 2013 terjadi perubahan volume impor sebesar 31%, sedangkan
perubahan penjualan domestik Pemohon hanya sebesar 12%.
33. Walaupun penjualan domestik Pemohon mengalami tren peningkatan selama
periode penyelidikan, namun pada tahun 2012 pangsa pasar Pemohon
mengalami penurunan sebesar 1% bila dibandingkan dengan tahun 2011.
No. Uraian Satuan
TahunPerub
(%) 11-12
Tren10-12
Perub (%)
12-13 (Jan-Jun)
2010 2011 20122012
(Jan-Jun)2013
(Jan-Jun)
1.Impor Ton 18.960 15.302 24.038 12.264 16.017 57 13 31
2. Penjualan domestik
Indeks 100 99 126 100 112 27 12 12
3.Pangsa Impor
Indeks 100 92 112 100 110 2 6 1
4.Pangsa Pemohon
Indeks 100 113 111 100 94 (1) 6 (3)
5. Konsumsi Nasional
Indeks 100 87 113 100 119 29 6 19
TIDAK RAHASIA
LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN DALAM RANGKA PERPANJANGAN
PENGENAAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN ATAS IMPOR BARANG
BENANG KAPAS SELAIN BENANG JAHIT
DENGAN NOMOR HS. 5205 DAN 5206
20
Selanjutnya pada tahun 2012 (Jan-Jun) dibandingkan dengan tahun 2013 periode
yang sama, penjualan domestik Pemohon tetap mengalami peningkatan namun
pangsa pasar Pemohon menurun sebesar 3%.
34. Dari tahun 2011 ke 2012, konsumsi nasional benang kapas selain benang jahit
mengalami peningkatan sebesar 29%, dimana volume impornya meningkat
sebesar 57% sedangkan penjualan domestik hanya meningkat sebesar 27%.
Peningkatan konsumsi nasional pada periode Januari-Juni tahun 2012-2013
sebesar 19%, dimana volume impornya pada periode tersebut meningkat sebesar
31% sedangkan penjualan domestik hanya meningkat sebesar 12%. Dapat
disimpulkan bahwa ketika terjadi peningkatan konsumsi nasional, impor
meningkat jauh lebih tinggi daripada peningkatan penjualan domestik.
Tabel 9. Produksi, Kapasitas Terpasang, Kapasitas Terpakai,
dan Volume Impor
No Uraian Satuan
TahunTren 10-12
Perub12-13(Jan-Jun)
2010 2011 20122012
(Jan-Jun)2013
(Jan-Jun)
1. Produksi Indeks 100 86 100 100 120 (0,1) 20,5
2. Kapasitas Terpasang
Indeks 100 100 102 100 100 1,2 0,3
3.Kapasitas Terpakai
Indeks 100 86 97 N/A N/A (1,3) N/A
4.Volume Impor
Ton 18.960 15.302 24.038 12.264 16.017 12,6 30,6
Sumber: API dan diolah
35. Selama tahun 2010 sampai dengan 2012 volume produksi mengalami penurunan
dengan tren sebesar 0,1%. Dengan adanya kenaikan konsumsi selama kurun
waktu yang sama, maka penurunan volume produksi Pemohon berbanding
terbalik dengan volume impor yang mengalami peningkatan dengan tren sebesar
12,6%.
TIDAK RAHASIA
LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN DALAM RANGKA PERPANJANGAN
PENGENAAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN ATAS IMPOR BARANG
BENANG KAPAS SELAIN BENANG JAHIT
DENGAN NOMOR HS. 5205 DAN 5206
21
36. Pada periode Januari-Juni tahun 2012-2013 produksi mengalami peningkatan
sebesar 20,5%. Selanjutnya, pada periode yang sama impor mengalami
peningkatan lebih tinggi sebesar 30,6%. Selama periode 2010 sampai dengan
2012 kapasitas terpakai Pemohon hanya berada di kisaran 86-100 poin indeks,
sehingga dapat dikatakan kapasitas terpakai masih belum optimal.
Tabel 10. Laba/Rugi, Tenaga Kerja,
Produktivitas, Target Produktivitas, Produksi, dan Target Produksi
No. Uraian SatuanTahun Tren
10-122010 2011 2012
1. Laba/Rugi Indeks (100) (177) (241) (81,8)
2. Tenaga Kerja Indeks 100 96 89 (5,7)
3. Produktivitas % 81 73 91 5,9
4.Produktivitas yang diharapkan
Indeks 100 100 100 -
5. Produksi % 71 61 71 (0,1)
6. Target Produksi Indeks 100 100 100 -
Sumber: API dan diolah
37. Selama periode 2010-2012, Pemohon mengalami kerugian setiap tahunnya
dengan tren yang negatif. Akibat kerugian yang signifikan tersebut, Pemohon
melakukan efisiensi dengan cara mengurangi jumlah tenaga kerja dengan tren
penurunan sebesar 5,7% pada periode yang sama sehingga mengakibatkan
target produksi yang telah ditetapkan tidak tercapai, dan juga berdampak
terhadap produktivitas Pemohon yang berada dibawah produktivitas yang
diharapkan.
TIDAK RAHASIA
LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN DALAM RANGKA PERPANJANGAN
PENGENAAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN ATAS IMPOR BARANG
BENANG KAPAS SELAIN BENANG JAHIT
DENGAN NOMOR HS. 5205 DAN 5206
22
Tabel 11: Penjualan Domestik, Persediaan, dan Harga jual
No. Uraian SatuanTahun Perub
(%)10-11
Perub(%)
11-122010 2011 2012
1.Penjualandomestik
Indeks 100 99 126 (1) 27
2. Persediaan Indeks 100 135 51 35 (62)
3. Harga Jual Indeks 100 112 106 12 (6)
Sumber: API dan diolah
38. Pada tahun 2010 ke 2011 pada level harga yang tinggi, volume penjualan
mengalami penurunan yang mengakibatkan persediaan mengalami peningkatan.
Selanjutnya dari tahun 2011 ke 2012 harga jual mengalami penurunan dengan
volume penjualan yang meningkat, sehingga persediaan mengalami penurunan.
Tabel 12. Biaya Produksi, Harga Jual, Penjualan Domestik, dan Laba/Rugi
No. Uraian Satuan
Tahun
Tren10-12
Perub (%)
12-13(Jan-Jun)
2010 2011 20122012
(Jan-Jun)2013
(Jan-Jun)
1.Biaya Produksi
Indeks 100 152 101 173 101 9,3 (4,3)
2.Harga Jual
Indeks 100 112 106 102 108 2,9 6,2
3.Penjualan Domestik
Indeks 100 99 126 100 112 12,1 11,5
4. Laba/Rugi Indeks (100) (177) (241) (100) (79) (81,8) (21,5)
Sumber: API dan diolah
39. Selama tahun 2010-2012, walaupun harga jual Pemohon cenderung meningkat,
namun Pemohon mengalami kerugian selama periode penyelidikan dengan tren
yang menurun. Hal ini disebabkan karena peningkatan biaya produksi selama
periode penyelidikan tidak sebanding dengan peningkatan harga jual.
40. Selanjutnya, pada periode Januari-Juni 2012-2013 walaupun biaya produksi
mengalami penurunan dan harga jual mengalami peningkatan, namun Pemohon
masih mengalami kerugian karena masih menjual dibawah biaya produksinya.
TIDAK RAHASIA
LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN DALAM RANGKA PERPANJANGAN
PENGENAAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN ATAS IMPOR BARANG
BENANG KAPAS SELAIN BENANG JAHIT
DENGAN NOMOR HS. 5205 DAN 5206
23
D. Dampak Harga
Price Supression
Tabel 13. Price Supression
No. Uraian Satuan
Tahun
Tren 10-12
Perub (%)
12-13 (Jan-Jun)
2010 2011 20122012
(Jan-Jun)2013
(Jan-Jun)
1.Biaya Produksi
Indeks 100 123 119 122 116 9,3 (4,3)
2. Harga Jual Indeks 84 95 89 86 91 2,9 6,2
Sumber: API dan diolah
41. Selama periode 2010 sampai dengan 2013 (Jan-Jun) biaya produksi Pemohon
selalu lebih tinggi dibandingkan dengan harga jual. Hal ini mengakibatkan
Pemohon mengalami kerugian setiap tahunnya walaupun jumlah kerugian
tersebut menurun. Pemohon tidak dapat menaikkan harga jual di tingkat
keuntungan yang wajar untuk menutupi biaya produksinya.
E. FAKTOR LAIN
42. Captive Pemohon
Selain menjual ke pasar domestik, Pemohon juga mengalokasikan sebagian hasil
produksinya untuk penggunaan produksi kain dan tenunan di pabrik mereka
sendiri. Pada dasarnya data antara penjualan di pasar domestik dengan
penggunaan captive perusahaan tersebut sudah dipisahkan, sehingga dapat
dikatakan bahwa kerugian yang dialami oleh Pemohon bukan disebabkan oleh
adanya produksi yang digunakan perusahaan untuk bahan baku industri hilirnya.
TIDAK RAHASIA
LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN DALAM RANGKA PERPANJANGAN
PENGENAAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN ATAS IMPOR BARANG
BENANG KAPAS SELAIN BENANG JAHIT
DENGAN NOMOR HS. 5205 DAN 5206
24
43. Kapasitas Terpasang industri dalam negeri
Tabel 14. Kapasitas Terpasang dan Konsumsi Nasional
No. Uraian SatuanTahun
2010 2011 20122012
(Jan-Jun)2013
(Jan-Jun)
1. Kapasitas Terpasang Indeks 100 100 100 100 100
2.Konsumsi Nasionalterhadap Kapasitas Terpasang
% 76 67 84 44 52
Sumber: API dan diolah
Pada tahun 2012, kapasitas terpasang Pemohon sebesar 100 poin indeks,
sedangkan konsumsi nasional adalah sebesar 84%. Dari data tersebut, dapat
terlihat bahwa kapasitas terpasang Pemohon dapat memenuhi konsumsi
nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, terjadinya peningkatan impor bukan
disebabkan oleh kurangnya kapasitas terpasang Pemohon untuk memenuhi
konsumsi nasional.
44. Mesin Produksi
Sejalan dengan penyesuaian struktural yang telah dilakukan, mesin-mesin
produksi Pemohon yang ada saat ini baik dari segi kualitas ataupun jenis
menghasilkan produksi yang dapat bersaing dari segi kualitas ataupun jenis dari
barang impor yang beredar di dalam negeri.
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, KPPI tidak menemukan adanya faktor
lain yang berkontribusi terhadap adanya kerugian serius yang dialami oleh Pemohon,
selain faktor peningkatan jumlah impor barang benang kapas selain benang jahit.
F. HUBUNGAN SEBAB-AKIBAT
45. Walaupun telah dilakukan pengenaan BMTP atas Barang Yang Diselidiki,
namun faktanya volume impor masih mengalami peningkatan dan Pemohon
belum pulih dari kerugian serius yang dialami sebelumnya.
TIDAK RAHASIA
LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN DALAM RANGKA PERPANJANGAN
PENGENAAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN ATAS IMPOR BARANG
BENANG KAPAS SELAIN BENANG JAHIT
DENGAN NOMOR HS. 5205 DAN 5206
25
46. Sejalan dengan peningkatan impor Barang Yang Diselidiki selama periode
penyelidikan ini, pangsa pasar impor masih mengalami peningkatan di tahun
2012 dan di tahun yang sama pangsa pasar Pemohon mengalami penurunan.
Selanjutnya, pada periode Januari-Juni 2012 ke periode Januari-Juni 2013,
pangsa pasar impor terus mengalami peningkatan sedangkan pangsa pasar
Pemohon mengalami penurunan.
47. Sebagai upaya untuk mempertahankan pangsa pasar domestik, Pemohon
terpaksa menjual produknya di bawah biaya produksi, dimana menyebabkan
kerugian finansial yang signifikan dari tahun 2010 hingga periode Januari-Juni
tahun 2013.
48. Meskipun Pemohon mampu untuk mengambil kembali pangsa pasar domestik
pada tahun 2011, namun peningkatan pangsa pasar domestik ini terbukti
bersifat sementara karena pada tahun 2012 pangsa pasar Pemohon kembali
mengalami penurunan di bawah pangsa pasar pada tahun 2011.
49. Berdasarkan hal tersebut di atas, selama periode penyelidikan telah terbukti
bahwa terdapat hubungan kausal antara terjadinya peningkatan impor Barang
yang Diselidiki dengan kerugian yang dialami Pemohon. Berdasarkan hal ini,
KPPI menyimpulkan bahwa apabila pengenaan BMTP berakhir maka akan
terjadi peningkatan volume impor atas Barang Yang Diselidiki, sehingga akan
menghambat pemulihan kinerja industri dalam negeri. Hal ini akan
mengakibatkan Pemohon tetap mengalami kerugian serius.
G. REKOMENDASI
50. Atas pertimbangan hasil penyelidikan KPPI bahwa peningkatan jumlah impor
barang benang kapas selain benang jahit telah menyebabkan Pemohon
mengalami kerugian serius, maka KPPI merekomendasikan untuk
memperpanjang pengenaan TPP dalam bentuk BMTP terhadap impor ”benang
TIDAK RAHASIA
LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN DALAM RANGKA PERPANJANGAN
PENGENAAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN ATAS IMPOR BARANG
BENANG KAPAS SELAIN BENANG JAHIT
DENGAN NOMOR HS. 5205 DAN 5206
26
kapas selain benang jahit, dengan Nomor Harmonized System (HS.) 5205 dan
5206”.
51. Dengan memperhatikan besaran BMTP yang dikenakan berdasarkan PMK Nomor
87/PMK.011/2011, KPPI merekomendasikan agar perpanjangan pengenaan
BMTP tersebut berlangsung selama 3 tahun.
52. Agar Pemohon dapat melanjutkan penyesuaian struktural dalam rangka
memulihkan kondisinya dari kerugian serius yang dialaminya, KPPI
merekomendasikan perpanjangan pengenaan BMTP selama 3 tahun dan
diturunkan secara bertahap setiap tahunnya sebagai berikut:
Tabel 15: Rekomendasi Pengenaan BMTP
Periode BMTP
Tahun 1 Rp 28.065 per kilogram
Tahun 2 Rp 25.522 per kilogram
Tahun 3 Rp 22.979 per kilogram
53. Sesuai dengan ketentuan Pasal 90 PP 34/2011, serta Article 2.2 dan Article 9.1
WTO Agreement on Safeguards, KPPI merekomendasikan agar BMTP dimaksud
dikenakan terhadap importasi yang berasal dari semua negara, kecuali negara-
negara berkembang yang pangsa impornya tidak melebihi 3%, atau secara
kumulatif tidak melebihi 9% dari total impor masing-masing negara berkembang
yang pangsa impornya kurang dari 3%. KPPI merekomendasikan agar
perpanjangan pengenaan BMTP dikenakan atas importasi Barang Yang Diselidiki
yang berasal dari negara manapun, kecuali importasi dari negara-negara yang
tercantum dalam Tabel 16.
TIDAK RAHASIA
LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN DALAM RANGKA PERPANJANGAN
PENGENAAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN ATAS IMPOR BARANG
BENANG KAPAS SELAIN BENANG JAHIT
DENGAN NOMOR HS. 5205 DAN 5206
27
Tabel 16 : Daftar Negara-Negara yang Dikecualikan dari BMTP
No. Negara No. Negara
1. Albania 42. Guatemala2. Angola 43. Guinea3. Antigua and Barbuda 44. Guinea-Bissau4. Argentina 45. Guyana5. Armenia 46. Haiti6. Bahrain 47. Honduras7. Bangladesh 48. Indonesia (Batam)8. Barbados 49. Israel9. Belize 50. Jamaica10. Benin 51. Jordan11. Bolivia 52. Kenya12. Botswana 53. Kuwait13. Brazil 54. Kyrgyzstan14. Brunei Darussalam 55. Lao People’s Democratic Republic15. Bulgaria 56. Latvia16. Burkina Faso 57. Lesotho17. Burundi 58. Lithuania18. Cambodia 59. Macau, China19. Cameroon 60. Madagascar20. Cape Verde 61. Malawi21. Central African Republic 62. Malaysia22. Chad 63. Maldives23. Chile 64. Mali24. Colombia 65. Mauritania25. Congo 66. Mauritius26. Costa Rica 67. Mexico27. Cote d’Ivoire 68. Moldova, Republic of28. Croatia 69. Mongolia29. Cuba 70. Morocco30. Djibouti 71. Mozambique31. Dominica 72. Myanmar32. Dominican Republic 73. Namibia33. Ecuador 74. Nepal34. Egypt, Arab Rep. 75. Nicaragua35. El Salvador 76. Niger36. Fiji 77. Nigeria37. Gabon 78. Oman38. Gambia 79. Pakistan39. Georgia 80. Panama40. Ghana 81. Papua New Guinea41. Grenada 82. Paraguay
TIDAK RAHASIA
LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN DALAM RANGKA PERPANJANGAN
PENGENAAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN ATAS IMPOR BARANG
BENANG KAPAS SELAIN BENANG JAHIT
DENGAN NOMOR HS. 5205 DAN 5206
28
No. Negara No. Negara
83. Peru 100. Swaziland84. Philippines 101. Chinese Taipei85. Qatar 102. Tanzania86. Romania 103. Former Yugoslav Republic of
Macedonia87. Rwanda 104. Togo88. Saint Kitts and Nevis 105. Tonga89. Saint Lucia 106. Trinidad and Tobago90. Saint Vincent and the Grenadines 107. Tunisia91. Samoa 108. Turkey92. Saudi Arabia 109. Uganda93. Senegal 110. Ukraine94. Sierra Leone 111. United Arab Emirates95. Singapore 112. Uruguay96. Solomon Islands 113. Vanuatu97. South Africa 114. Venezuela, Bolivarian Republic of98. Sri Lanka 115. Zambia99. Suriname 116. Zimbabwe
Sumber: BPS dan diolah.
Jakarta, Maret 2014
Recommended