41
TIDAK RAHASIA LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI PRODUK I & H SECTION DARI BESI ATAU BAJA PADUAN LAINNYA DENGAN NOMOR HS. 7228.70.10.00 DAN 7228.70.90.00 KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE) Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758 E-mail: [email protected] 1 A. PENDAHULUAN A.1 Permohonan Pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan 1. Pada tanggal 12 Februari 2014, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) melakukan inisiasi penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP) terhadap impor barang I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya, dengan Nomor Harmonized System (HS.) 7228.70.10.00 dan 7228.70.90.00 (selanjutnya disebut ”Barang Yang Diselidiki”), yang menimbulkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius bagi industri Pemohon. 2. Barang Yang Diselidiki adalah I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya yang memiliki kandungan atau unsur kimia dalam persentase tertentu yang diatur dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia tahun 2012 (BTKI 2012). Unsur kimia dimaksud antara lain adalah boron, kromium, dan mangan, dimana I dan H Section dapat dikategorikan sebagai Baja Paduan Lainnya apabila kandungan boron dalam baja sebesar minimum 0,0008%, atau kandungan kromium sebesar minimum 0,3%, atau kandungan mangan sebesar minimum 1,65%. 3. Barang Yang Diselidiki tersebut dapat menggantikan barang yang diproduksi di dalam negeri karena kegunaannya sama dengan barang yang diproduksi di dalam negeri dan bersaing di pasar yang sama. Selain itu, bentuk fisik, karakteristik, jenis, dan kualitas Barang Yang Diselidiki adalah sama dengan barang yang diproduksi dalam negeri. Hal yang membedakan kedua barang tersebut adalah kandungan unsur kimia didalamnya seperti yang disebutkan di atas, sehingga kedua barang tersebut memiliki nomor pos tarif yang berbeda. 4. Pada tanggal 25 Juli 2014 KPPI menerbitkan Laporan Data Utama (Essential Fact ) hasil penyelidikan dan telah disampaikan kepada Pihak Yang Berkepentingan untuk dimintakan tanggapan atau masukan.

tidak rahasia laporan akhir hasil penyelidikan atas importasi produk

Embed Size (px)

Citation preview

TIDAK RAHASIA

LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI

PRODUK I & H SECTION DARI BESI ATAU BAJA PADUAN LAINNYA

DENGAN NOMOR HS. 7228.70.10.00 DAN 7228.70.90.00

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758

E-mail: [email protected] 1

A. PENDAHULUAN

A.1 Permohonan Pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan

1. Pada tanggal 12 Februari 2014, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia

(KPPI) melakukan inisiasi penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan

(TPP) terhadap impor barang I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya,

dengan Nomor Harmonized System (HS.) 7228.70.10.00 dan 7228.70.90.00

(selanjutnya disebut ”Barang Yang Diselidiki”), yang menimbulkan kerugian

serius atau ancaman kerugian serius bagi industri Pemohon.

2. Barang Yang Diselidiki adalah I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya

yang memiliki kandungan atau unsur kimia dalam persentase tertentu yang

diatur dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia tahun 2012 (BTKI 2012).

Unsur kimia dimaksud antara lain adalah boron, kromium, dan mangan,

dimana I dan H Section dapat dikategorikan sebagai Baja Paduan Lainnya

apabila kandungan boron dalam baja sebesar minimum 0,0008%, atau

kandungan kromium sebesar minimum 0,3%, atau kandungan mangan

sebesar minimum 1,65%.

3. Barang Yang Diselidiki tersebut dapat menggantikan barang yang diproduksi

di dalam negeri karena kegunaannya sama dengan barang yang diproduksi di

dalam negeri dan bersaing di pasar yang sama. Selain itu, bentuk fisik,

karakteristik, jenis, dan kualitas Barang Yang Diselidiki adalah sama dengan

barang yang diproduksi dalam negeri. Hal yang membedakan kedua barang

tersebut adalah kandungan unsur kimia didalamnya seperti yang disebutkan

di atas, sehingga kedua barang tersebut memiliki nomor pos tarif yang

berbeda.

4. Pada tanggal 25 Juli 2014 KPPI menerbitkan Laporan Data Utama

(Essential Fact) hasil penyelidikan dan telah disampaikan kepada Pihak

Yang Berkepentingan untuk dimintakan tanggapan atau masukan.

TIDAK RAHASIA

LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI

PRODUK I & H SECTION DARI BESI ATAU BAJA PADUAN LAINNYA

DENGAN NOMOR HS. 7228.70.10.00 DAN 7228.70.90.00

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758

E-mail: [email protected] 2

A.2 Prosedur dan Notifikasi

5. Sesuai dengan Article 12.1(a) Agreement on Safeguard dan Pasal 74 ayat

(1) Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2011, Pada tanggal 12 Februari

2014, KPPI melakukan inisiasi penyelidikan dan mengumumkan mengenai

dimulainya penyelidikan melalui surat kabar Koran Bisnis Indonesia, dan

website Kementerian Perdagangan.

6. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2011 pasal 74 ayat (2)

pada tanggal 12 Februari 2014, KPPI menyampaikan pemberitahuan secara

tertulis tentang dimulainya penyelidikan kepada pihak-pihak yang

berkepentingan diantaranya Pemohon, Industri dalam negeri, Asosiasi

Importir, dan lain sebagainya.

7. Sesuai dengan Article 12.1(a) Agreement on Safeguard KPPI menyampaikan

Notifikasi kepada Committee on Safeguards di WTO perihal dimulainya

penyelidikan atas lonjakan jumlah impor barang I dan H Section dari Baja

Paduan Lainnya ke Indonesia yang merugikan Pemohon. Notifikasi dimaksud

sudah disirkulasi oleh WTO pada tanggal 13 Februari 2014 dengan nomor

dokumen G/SG/N/6/IDN/25 (Lampiran 1).

8. Pada tanggal 24 Februari 2014, Pemerintah Republik Indonesia melalui PTRI

di Jenewa menyampaikan corrigendum notifikasi terkait Article 12.1(a)

kepada Committee on Safeguards di WTO perihal revisi dari kesalahan

penulisan uraian Barang Yang Diselidiki pada notifikasi dimaksud.

Corrigendum notifikasi dimaksud disirkulasi oleh WTO pada tanggal 26

Februari 2014 dengan nomor dokumen G/SG/N/6/IDN/25/Corr.1

(Lampiran 2).

9. Berdasarkan Article 3.1 Agreement on Safeguard dan Pasal 79 ayat (1)

Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2014, Pada tanggal 12 Maret 2014,

KPPI menyampaikan suplemen notifikasi terkait Article 12.1(a) kepada

TIDAK RAHASIA

LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI

PRODUK I & H SECTION DARI BESI ATAU BAJA PADUAN LAINNYA

DENGAN NOMOR HS. 7228.70.10.00 DAN 7228.70.90.00

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758

E-mail: [email protected] 3

Committee on Safeguards di WTO perihal penyelenggaraan dengar pendapat

(public hearing) untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang

berkepentingan untuk menyampaikan tanggapannya atas dimulainya

penyelidikan ini, yang akan dilakukan pada tanggal 21 Maret 2014. Suplemen

notifikasi terkait Article 12.1(a) dimaksud disirkulasi oleh WTO pada tanggal

12 Maret 2014 dengan nomor dokumen G/SG/N/6/IDN/25/Suppl.1

(Lampiran 3). Dengar Pendapat terkait penyelidikan atas lonjakan Impor I dan

H Section dari Baja Paduan Lainnya juga diumumkan melalui siaran pers

yang ditayangkan di website Kementerian Perdagangan RI. Adapun pihak-

pihak berkepentingan yang menghadiri Dengar Pendapat pada tanggal

21 Maret 2014 selain Pemohon adalah Instansi terkait yang terdiri dari

Kementerian Perindustrian, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan,

Industri Dalam negeri Lainnya (PT. Krakatau Wajatama), Negara Eksportir

(Embassy of People’s Republic of China) yang diwakilkan oleh Rizhao

Medium Section Mill Co.,Ltd, Asosiasi Industri Besi/Baja Indonesia (IISIA),

China Iron and Steel Association (CISA), Asosiasi Gabungan Importir Seluruh

Indonesia (GINSI) dan importir I dan H Section antara lain PT. Sarana Steel,

PT.Cakung Prima Steel, PT.Mitra Logam Pratama, PT. Inti Roda Makmur,

PT. Super Tata Raya Steel, PT. Adi Sakti Steel, PT. Kencana Lestari,

PT.Citramas Heavy Industries, PT. Anugerah Steel, PT.Chong Lik,

PT. Trifosa Mulia, PT. B&S Sunli, Hyundai Corporation dan PT. Gracia Abadi.

TIDAK RAHASIA

LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI

PRODUK I & H SECTION DARI BESI ATAU BAJA PADUAN LAINNYA

DENGAN NOMOR HS. 7228.70.10.00 DAN 7228.70.90.00

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758

E-mail: [email protected] 4

A.3 Identitas Pemohon

10. PT. Gunung Garuda

Alamat : Jl. Imam Bonjol 4, Warung Bongkok, Sukadanau,

Cikarang Barat, Bekasi 17520, West-Java - Indonesia

Telp./Faks. : 021 – 8900111 Ext. 6128 / 021 – 89107711

E-mail

Website

:

:

[email protected]

www.gunungsteel.com

A.4 Barang yang Diproduksi oleh Pemohon

11. Pemohon memproduksi I Section dari besi atau baja bukan paduan yang

tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau

diekstruksi, dengan tinggi atau lebar 100 mm sampai dengan 600 mm, yang

termasuk dalam Nomor HS. 7216.32.00.00 dan H Section dari besi atau baja

bukan paduan yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik

panas atau diekstruksi, dengan tinggi 100 mm sampai dengan 350 mm, yang

termasuk dalam Nomor HS. 7216.33.00.00. Barang yang diproduksi

Pemohon merupakan Barang Yang Secara Langsung Bersaing dengan

Barang Yang Diselidiki, hal ini dapat terlihat dari bentuknya yang secara fisik

sama dan juga digunakan untuk konstruksi sebagaimana diuraikan dalam

Bab C.1. Perbedaan antara barang yang diproduksi Pemohon dengan Barang

Yang Diselidiki adalah barang yang diproduksi oleh Pemohon merupakan

I dan H Section dari besi atau baja bukan paduan, sedangkan Barang Yang

Diselidiki adalah I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya yang memiliki

kandungan atau unsur kimia dalam persentase tertentu antara lain adalah

boron, kromium, dan mangan, dengan kandungan boron dalam baja sebesar

minimum 0,0008%, atau kandungan kromium sebesar minimum 0,3%, atau

kandungan mangan sebesar minimum 1,65%.

TIDAK RAHASIA

LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI

PRODUK I & H SECTION DARI BESI ATAU BAJA PADUAN LAINNYA

DENGAN NOMOR HS. 7228.70.10.00 DAN 7228.70.90.00

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758

E-mail: [email protected] 5

12. Pemohon juga memproduksi barang lain yaitu billet, bloom, beam blank, dan

angle hot-rolled.

A.5 Proporsi Produksi Pemohon

13. Di Indonesia hanya ada 2 produsen I dan H Section yaitu PT. Gunung Garuda

dan PT. Krakatau Wajatama. Total produksi Pemohon pada tahun 2013

adalah sebesar 91% dari total produksi nasional yang memproduksi Barang

Yang Secara Langsung Bersaing dengan Barang Yang Diselidiki, sehingga

Pemohon telah memenuhi persyaratan untuk mewakili IDN. (Tabel 1.).

Tabel 1. Produksi Nasional I dan H Section

Satuan: %

No Industri Dalam Negeri Tahun

2010 2011 2012 2013

1. Pemohon 86 88 90 91

2. Non-Pemohon 14 12 10 9

3. Total Produksi Nasional 100 100 100 100

Sumber: Pemohon, Non-Pemohon, dan diolah.

A.6 Periode Penyelidikan

14. Periode Penyelidikan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013.

B. RINGKASAN TANGGAPAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN

15. Sebagaimana diatur berdasarkan Article 3.1 WTO Agreement on Safeguards,

selama masa penyelidikan KPPI telah menyelenggarakan dengar pendapat,

dimana pihak yang berkepentingan yaitu, Pemohon, Negara eksportir,

eksportir, dan importir, dapat memaparkan bukti dan tanggapannya secara

lisan, dan juga disampaikan secara tertulis.

TIDAK RAHASIA

LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI

PRODUK I & H SECTION DARI BESI ATAU BAJA PADUAN LAINNYA

DENGAN NOMOR HS. 7228.70.10.00 DAN 7228.70.90.00

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758

E-mail: [email protected] 6

16. Selain dalam dengar pendapat, pihak yang berkepentingan dapat juga

menyampaikan bukti dan tanggapan terkait dengan penyelidikan lainnya

secara tertulis kepada KPPI.

17. Ringkasan dari tanggapan dan pandangan yang disampaikan dalam recital 15

dan 16 adalah sebagai berikut:

B.1 Industri Dalam Negeri

18. PT. Krakatau Wajatama sebagai salah satu dari dua IDN yang memproduksi I

dan H Section, menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

a. Membenarkan bahwa telah terjadi lonjakan impor barang I dan H Section

dari Baja Paduan Lainnya yang sangat signifikan sejak tahun 2010 hingga

pertengahan tahun 2013, sebagaimana petisi yang diajukan oleh

Pemohon;

b. Berdasarkan penelusuran di pasar, impor barang I dan H Section dari

Baja Paduan Lainnya tersebut dipergunakan untuk keperluan yang sama

dengan barang yang diproduksi IDN yaitu untuk keperluan industri

konstruksi sipil standar dengan kualitas SNI 07-7178-2006 dan SNI 07-

0329-2005 equivalen JIS G 3101 SS400 dan hal ini telah diakui oleh

pengguna produk impor tersebut maupun importir umum dan produsen

dalam acara dengar pendapat dengan KPPI;

c. Dengan dikeluarkannya Essential Fact hasil penyelidikan atas lonjakan

impor I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya, telah membuktikan

bahwa penyebab utama kerugian serius yang dialami IDN adalah karena

adanya lonjakan barang impor; dan

d. Pemerintah dapat secepatnya mengenakan TPP dalam bentuk bea

masuk TPP sehingga IDN akan mampu bersaing secara wajar.

TIDAK RAHASIA

LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI

PRODUK I & H SECTION DARI BESI ATAU BAJA PADUAN LAINNYA

DENGAN NOMOR HS. 7228.70.10.00 DAN 7228.70.90.00

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758

E-mail: [email protected] 7

B.2 Asosiasi Terkait Produk Pemohon

19. Indonesian Iron & Steel Indonesia Association (IISIA) menyampaikan

tanggapan sebagai berikut:

a. Mendukung dikeluarkannya Essential Fact oleh KPPI yang menyimpulkan

bahwa tidak ada faktor lain yang menyebabkan kerugian serius Pemohon

selain dari melonjaknya jumlah impor barang I dan H Section dari Baja

Paduan Lainnya dan dinyatakan sebagai barang yang secara langsung

bersaing dengan barang yang diproduksi Pemohon; dan

b. Dengan dikeluarkannya Essential Fact IISIA berharap keputusan akhir

TPP atas impor barang I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya dapat

dikeluarkan secepatnya.

B.3 Instansi Pemerintah

20. Kementerian Perindustrian, menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

a. Meningkatnya importasi I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya

disinyalir merupakan upaya “pelarian” Nomor HS., dari baja karbon

menjadi Baja Paduan Lainnya. Hal ini disebabkan karena untuk

melakukan impor barang baja karbon dikenakan pengaturan SNI Wajib,

dikenakan tarif bea masuk yang lebih tinggi dari Baja Paduan Lainnya,

dikenakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD), dan importasi harus

dilakukan oleh Importir Produsen atau Importir Terdaftar Besi atau Baja;

b. Apabila Safeguards disetujui, sebaiknya perlu adanya pemantauan dari

pemerintah terhadap Industri Dalam Negeri terutama terkait dengan

kinerja produksinya (Quality, Cost, Delivery dan Peningkatan Kapasitas)

agar kegiatan pembangunan dapat tetap berjalan;

c. I dan H Section penggunaannya sebagian besar untuk konstruksi,

sedangkan untuk sektor tersebut tidak terlalu banyak diperlukan Baja

Paduan Lainnya. Berdasarkan usulan Pemohon, tidak semua ukuran I

TIDAK RAHASIA

LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI

PRODUK I & H SECTION DARI BESI ATAU BAJA PADUAN LAINNYA

DENGAN NOMOR HS. 7228.70.10.00 DAN 7228.70.90.00

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758

E-mail: [email protected] 8

dan H Section yang akan dikenakan safeguards sehingga tidak

berdampak luas terhadap industri hilir yang memerlukan produk I dan H

Section dengan ukuran yang tidak diproduksi di dalam negeri; dan

d. Sesuai informasi pemohon, kemampuan untuk produk H Section memiliki

ukuran tinggi atau lebar sebesar 100 mm sampai 350 mm sedangkan

untuk produk I Section memiliki ukuran tinggi atau lebar 100 mm sampai

600 mm. Namun untuk produk-produk tersebut, masih perlu verifikasi

mengenai kontinuitas supply-nya.

B.4 Negara Eksportir

21. The Ministry of Commerce of the People’s Republic of China (MOFCOM)

menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

a. Dalam perjanjian WTO pengenaan TPP hanya dalam situasi darurat;

b. Pengenaan Safeguards bertentangan dengan kepentingan publik dari

Indonesia untuk menerapkan TPP atas impor baja section. Impor baja

section merupakan sumber penting untuk pasokan dari industri dalam

negeri, karena baja section yang diproduksi oleh Pemohon tidak bisa

memenuhi permintaan dari industri hilir. Sebagai fakta, impor baja section

telah memberikan kontribusi positif bagi pengembangan industri hilir dan

menguntungkan konsumen Indonesia. Oleh karena itu, kemungkinan

pengenaan tindakan pengamanan akan merugikan kepentingan nasional

Indonesia secara keseluruhan;

c. Kondisi IDN berada dalam kondisi baik dan sama sekali tidak menderita

kerugian serius.

d. Tidak ada bukti kerugian serius atau ancaman kerugian serius;

e. Tidak ada hubungan sebab akibat antara kenaikan impor dengan

kerugian pemohon;

TIDAK RAHASIA

LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI

PRODUK I & H SECTION DARI BESI ATAU BAJA PADUAN LAINNYA

DENGAN NOMOR HS. 7228.70.10.00 DAN 7228.70.90.00

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758

E-mail: [email protected] 9

f. IDN sudah mendapatkan perlindungan yang memadai dari Pemerintah

dengan adanya BMAD melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor:

195/PMK.011/2010 tanggal 23 November 2010 terhadap barang I dan H

Section bukan paduan yang diimpor dari Cina dan Larangan dan

Pembatasan (Lartas) melalui Peraturan Menteri Perdagangan

(Permendag) Nomor: 28/M-DAG/PER/6/2014 tanggal 2 Juni 2014,

terhadap barang Baja Paduan Lainnya. Dengan menambahkan instrumen

Safeguards akan menambah proteksi terhadap perdagangan yang

menyalahi prinsip perdagangan bebas WTO.

22. Tanggapan KPPI:

a. Pengenaan Safeguards dilakukan untuk memulihkan kerugian serius

yang dialami oleh IDN akibat dari lonjakan impor barang sejenis atau

barang yang secara langsung bersaing;

b. Berdasarkan hasil penyelidikan, saat ini kapasitas Pemohon dan Non-

Pemohon dapat memenuhi seluruh Konsumsi Nasional, namun karena

adanya lonjakan volume impor dengan harga yang lebih murah

menyebabkan Industri Dalam Negeri hanya menggunakan separuh dari

line produksi yang ada;

c. Berdasarkan hasil penyelidikan, telah ditemukan bahwa lonjakan impor

barang I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya Lainnya menyebabkan

kerugian serius yang dialami oleh Pemohon;

d. Pada periode penyelidikan terjadi lonjakan impor dan Pemohon

mengalami kerugian serius yang dapat dilihat dari penurunan laba sampai

dengan kerugian, penurunan volume produksi, penurunan penjualan

domestik, penurunan utilisasi kapasitas, penurunan tenaga kerja, dan

peningkatan persediaan pada tahun 2013;

e. Terjadi hubungan sebab akibat antara lonjakan impor dengan kerugian

serius yang dialami oleh Pemohon. Hal ini dapat dilihat dari adanya

TIDAK RAHASIA

LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI

PRODUK I & H SECTION DARI BESI ATAU BAJA PADUAN LAINNYA

DENGAN NOMOR HS. 7228.70.10.00 DAN 7228.70.90.00

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758

E-mail: [email protected] 10

lonjakan volume impor baik secara absolut maupun relatif yang

menyebabkan pangsa pasar Pemohon tergerus oleh pangsa pasar impor,

penurunan laba sampai dengan kerugian, penurunan volume produksi,

penurunan penjualan domestik, penurunan utilisasi kapasitas, penurunan

tenaga kerja, peningkatan persediaan yang didukung oleh terjadinya price

undercutting, dan price depression selama periode penyelidikan; dan

f. BMAD yang dikenakan adalah terhadap impor barang I dan H Section

dari Besi atau Baja Bukan Paduan yang Nomor HS. berbeda dengan

Barang Yang Diselidiki. Selain itu, penyelidikan Safeguards diperbolehkan

oleh WTO selama dapat dibuktikan adanya lonjakan barang impor yang

menyebabkan kerugian serius yang dialami oleh IDN. Sedangkan

mengenai kebijakan Lartas terhadap Baja Paduan Lainnya hanya

mengatur pelaku importasi Baja Paduan Lainnya.

23. Ministry of Commerce and Industry Saudi Arabia menyampaikan tanggapan

sebagai berikut:

a. Kerajaan Arab Saudi berhak mendapatkan kesempatan sebagai pihak

yang berkepentingan dalam penyelidikan safeguards ini; dan

b. Menurut data statistik yang dikeluarkan oleh Kerajaan Arab Saudi, tidak

ada ekspor produk tersebut ke Indonesia antara periode 2008-2012. Oleh

karena itu, Kerajaan Arab Saudi meminta agar dikecualikan dari

pengenaan TPP.

24. Tanggapan KPPI:

a. Pihak manapun yang memberikan tanggapan atas penyelidikan KPPI

sudah dapat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan.

b. Kerajaan Arab Saudi termasuk dalam negara berkembang dengan

pangsa impor kurang dari 3%, oleh karena itu sesuai dengan Article

9.1 Agreement on Safeguards, Kerajaan Arab Saudi tidak dikenakan

Safeguards.

TIDAK RAHASIA

LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI

PRODUK I & H SECTION DARI BESI ATAU BAJA PADUAN LAINNYA

DENGAN NOMOR HS. 7228.70.10.00 DAN 7228.70.90.00

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758

E-mail: [email protected] 11

B.5 Asosiasi Eksportir Produk Terkait

25. China Iron Steel Association (CISA) menyampaikan tanggapan sebagai

berikut:

a. Tidak ada bukti kerugian serius atau ancaman kerugian serius;

b. Tidak ada hubungan sebab akibat antara kenaikan impor dengan

kerugian pemohon;

c. Statistik impor yang digunakan oleh KPPI tidak valid dan penyelidikan

harus dihentikan;

d. Tidak terjadi lonjakan impor dan unforeseen development yang

disampaikan tidak dapat dijadikan sebagai penyebab terjadinya lonjakan

impor;

e. Tidak ada analisis yang memadai pada faktor-faktor lain; dan

f. Analisis harga tidak relevan dalam penyelidikan karena telah ada

pengenaan BMAD terhadap impor barang I dan H Section dari Baja

Bukan Paduan yang berasal dari Cina.

26. Tanggapan KPPI:

a. Pada periode penyelidikan terjadi lonjakan impor dan Pemohon

mengalami kerugian serius yang dapat dilihat dari penurunan laba sampai

dengan kerugian, penurunan volume produksi, penurunan penjualan

domestik, penurunan utilisasi kapasitas, penurunan tenaga kerja, dan

peningkatan persediaan pada tahun 2013;

b. Terjadi hubungan sebab akibat antara lonjakan impor dengan kerugian

serius yang dialami oleh Pemohon. Hal ini dapat dilihat dari adanya

lonjakan volume impor baik secara absolut maupun relatif yang

menyebabkan pangsa pasar Pemohon tergerus oleh pangsa pasar impor,

penurunan laba sampai dengan kerugian, penurunan volume produksi,

penurunan penjualan domestik, penurunan utilisasi kapasitas, penurunan

TIDAK RAHASIA

LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI

PRODUK I & H SECTION DARI BESI ATAU BAJA PADUAN LAINNYA

DENGAN NOMOR HS. 7228.70.10.00 DAN 7228.70.90.00

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758

E-mail: [email protected] 12

tenaga kerja, peningkatan persediaan yang didukung oleh terjadinya price

undercutting, dan price depression selama periode penyelidikan;

c. Statistik impor yang digunakan merupakan data yang diperoleh dari

lembaga pemerintah yang kredibel yaitu Badan Pusat Statistik (BPS);

d. Barang Yang Diselidiki mengalami lonjakan impor secara absolut dengan

tren sebesar 175% dan secara relatif dengan tren sebesar 160% selama

periode penyelidikan. Terkait Unforeseen Development pada dasarnya

tidak diatur dalam Aos serta telah tertuang pada petisi, pada essential fact

dan pada Laporan Akhir Penyelidikan;

e. KPPI telah menguraikan secara jelas faktor-faktor lain yang dapat

menyebabkan terjadinya kerugian serius Pemohon yaitu dampak

penjualan ekspor, dampak persaingan dengan IDN Non-Pemohon, dan

kualitas. Berdasarkan analisis terhadap faktor-faktor lain tersebut dapat

disimpulkan bahwa tidak ada faktor lain yang menyebabkan kerugian

serius Pemohon selain dari melonjaknya impor Barang Yang Diselidiki;

f. Analisis harga yang dilakukan adalah terhadap barang impor yang

diselidiki yang merupakan barang yang secara langsung bersaing dengan

barang yang diproduksi Pemohon. Sedangkan BMAD dikenakan terhadap

importasi barang yang sejenis dengan yang diproduksi Pemohon

sehingga tidak mempengaruhi penyelidikan Safeguards maupun

keputusan pengenaan Safeguards.

B.6 Importir

27. PT. Sarana Steel dan PT. Cakung Prima, menyampaikan tanggapan sebagai

berikut:

a. Barang impor I dan H Section adalah dari Baja Paduan Lainnya Lainnya

dan tidak diproduksi IDN;

TIDAK RAHASIA

LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI

PRODUK I & H SECTION DARI BESI ATAU BAJA PADUAN LAINNYA

DENGAN NOMOR HS. 7228.70.10.00 DAN 7228.70.90.00

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758

E-mail: [email protected] 13

b. Kapasitas produksi dalam negeri belum mencukupi kebutuhan seluruh

Indonesia karena hanya ada satu produsen;

c. Data kerugian harus telah diaudit oleh pihak ketiga (akuntan publik); dan

d. Perbedaan material yang diproduksi pemohon dengan material impor.

28. Tanggapan KPPI sebagai berikut:

a. Barang yang diajukan untuk diselidiki adalah I dan H Section dari Baja

Paduan Lainnya yang secara langsung bersaing dengan barang yang

diproduksi oleh Pemohon yaitu I dan H Section dari Besi atau Baja Bukan

Paduan;

b. IDN yang memproduksi barang I dan H Section adalah

PT. Gunung Garuda selaku Pemohon dan PT. Krakatau Wajatama

selaku perusahaan pendukung;

c. Data kerugian yang disampaikan oleh Pemohon bersumber dari

Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik; dan

d. Material yang diproduksi Pemohon relatif sama dengan material

barang yang diselidiki yaitu Billet, Bloom, dan Beam Blank yang dibuat

dari scrap besi atau biji besi. Namun untuk barang yang diselidiki

ditambahkan kandungan atau unsur kimia dalam presentase tertentu

yang tertera dalam BTKI 2012.

B.7 Asosiasi Importir

29. Asosiasi Gabungan Importir seluruh Indonesia (GINSI) menyampaikan

tanggapan sebagai berikut:

a. Penyelidikan merupakan wewenang KPPI, namun harus didukung

dengan data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan;

b. Perlu dilakukan penelitian atas kemungkinan importasi yang dilakukan

Pemohon.

TIDAK RAHASIA

LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI

PRODUK I & H SECTION DARI BESI ATAU BAJA PADUAN LAINNYA

DENGAN NOMOR HS. 7228.70.10.00 DAN 7228.70.90.00

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758

E-mail: [email protected] 14

30. Tanggapan KPPI sebagai berikut:

a. Data yang digunakan dalam melakukan penyelidikan bersumber dari

data-data yang akurat yaitu berasal dari BPS dan Laporan Keuangan

Pemohon yang telah diaudit; dan

b. Hasil dari penyelidikan KPPI, pihak Pemohon yakni PT. Gunung Garuda

tidak melakukan importasi atas Barang Yang Diselidiki.

C. PENYELIDIKAN

C.1 Penentuan Barang Yang Secara Langsung Bersaing

C.1.1 Uraian Barang

31. Barang Yang Diselidiki adalah I Section dengan tinggi atau lebar 100 mm

sampai dengan 600 mm, dan H Section dengan tinggi 100 mm sampai

dengan 350 mm, dari Baja Paduan Lainnya Lainnya, yang tidak dikerjakan

lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, yang termasuk

dalam Nomor HS.7228.70.10.00; dan I Section dengan tinggi atau lebar 100

mm sampai dengan 600 mm, dan H Section dengan tinggi 100 mm sampai

dengan 350 mm, dari Baja Paduan Lainnya, yang dikerjakan lebih lanjut

selain dicanai dingin, yang termasuk dalam Nomor HS. 7228.70.90.00.

32. Barang yang diproduksi Pemohon adalah I Section dari besi atau baja bukan

paduan yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas

atau diekstruksi, dengan tinggi atau lebar 100 mm sampai dengan 600 mm,

yang termasuk dalam Nomor HS. 7216.32.00.00; dan H Section dari besi

atau baja bukan paduan yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai

panas, ditarik panas atau diekstruksi, dengan tinggi 100 mm sampai dengan

350 mm, yang termasuk dalam Nomor HS. 7216.33.00.00.

33. Barang Yang Diselidiki merupakan Barang Yang Secara Langsung Bersaing

dengan barang yang diproduksi oleh Pemohon. Barang Yang Diselidiki tidak

diproduksi di dalam negeri, namun kegunaannya dapat menggantikan barang

TIDAK RAHASIA

LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI

PRODUK I & H SECTION DARI BESI ATAU BAJA PADUAN LAINNYA

DENGAN NOMOR HS. 7228.70.10.00 DAN 7228.70.90.00

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758

E-mail: [email protected] 15

yang diproduksi di dalam negeri dan bersaing di pasar yang sama. Selain itu,

bentuk fisik, karakteristik, jenis, dan kualitas Barang Yang Diselidiki adalah

sama dengan barang yang diproduksi dalam negeri. Hal yang membedakan

kedua barang tersebut adalah kandungan unsur kimia didalamnya.

C.1.2 Bahan Baku

34. Barang Yang Diselidiki dan Barang yang diproduksi oleh Pemohon

menggunakan bahan baku yang relatif sama yaitu Billet, Bloom, dan Beam

Blank, dibuat dari Scrap besi atau biji besi. Namun, untuk Barang yang

Diselidiki ditambahkan kandungan atau unsur kimia dalam persentase

tertentu yang diatur dalam BTKI 2012. Kandungan tersebut antara lain adalah

boron, kromium, dan mangan.

C.1.3 Proses Produksi

35. Proses produksi Barang Yang Diselidiki dimulai dari proses hot metal

charging, Blast Furnace, Ladle Furnace (didalam ladle Furnace akan ada

penambahan unsur kimia paduan Alloy Elements yang dapat meliputi Boron,

Mangaan, Kromium, Aluminium, Kobalt, Tembaga, Timbal, Molibdenum,

Nikel, Niobium, Silikon, Titanium, Tungsten, Vanadium, Zirkonium dan unsure

lainnya). Selanjutnya Continuous Casting Machine, untuk mencetak menjadi

Billet, bloom dan beam blank sesuai dengan grade yang diinginkan.

Kemudian bloom, beam blank, dan billet tersebut dipanaskan didalam

furnace, untuk selanjutnya dilakukan proses rolling, dilakukan pendinginan,

cutting, straightening.

36. Proses produksi Pemohon dimulai dari proses Scrap Charging, Electric Arc

Furnace, Ladle Furnace (didalam Ladle Furnace dilakukan penambahan

unsur kimia Mangan) dan Continuous Casting Machine, untuk merubah scrap

menjadi bloom dan beam blank dan billet sesuai dengan grade yang

TIDAK RAHASIA

LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI

PRODUK I & H SECTION DARI BESI ATAU BAJA PADUAN LAINNYA

DENGAN NOMOR HS. 7228.70.10.00 DAN 7228.70.90.00

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758

E-mail: [email protected] 16

diinginkan. Kemudian bloom, beam blank dan billet tersebut dipanaskan

melalui proses working beam furnace, untuk selanjutnya di-rolling di

breakdown mill. Tahap selanjutnya adalah memasukkan ke dalam hot saw

untuk meratakan ujung-ujung dari hasil rolling tersebut dan melakukan

universal roughing dan edger stand serta universal finishing stand untuk me-

rolling billet, bloom dan beam blank untuk mendapatkan bentuk produk yang

diinginkan. Kemudian, terhadap produk tersebut dilakukan pemotongan

sesuai dengan ukuran dengan panjang/tinggi yang diinginkan, dan setelah

dilakukan pemotongan maka tahapan selanjutnya adalah proses cooling bed

untuk mendinginkan produk tersebut. Proses terakhir adalah meluruskan

produk tersebut melalui straightening machine agar sesuai dengan

persyaratan yang ditentukan dalam standar, untuk kemudian diperiksa

dibagian quality control.

37. Proses produksi Barang Yang Diselidiki pada dasarnya menggunakan

metode yang sama dengan proses produksi Pemohon seperti yang telah

diuraikan pada recital 35 dan 36.

C.1.4 Standarisasi Produk

38. Standar kualitas Barang Yang Diselidiki pada umumnya menggunakan

standar yang sama dengan barang yang diproduksi oleh Pemohon yaitu.

Namun, apabila Barang Yang Diselidiki terdapat unsur

Boron (B) atau Kromium (Cr), maka standar Barang Yang Diselidiki adalah

JIS G3101 SS400B atau JIS G3101 SS400Cr.

39. Standar kualitas barang yang dihasilkan oleh Pemohon adalah sesuai dengan

standar yang berlaku, yaitu berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI)

dan JIS.

TIDAK RAHASIA

LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI

PRODUK I & H SECTION DARI BESI ATAU BAJA PADUAN LAINNYA

DENGAN NOMOR HS. 7228.70.10.00 DAN 7228.70.90.00

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758

E-mail: [email protected] 17

C.1.5 Kegunaan

40. Barang Yang Diselidiki memiliki kegunaan yang sama dengan barang yang

diproduksi Pemohon yaitu untuk konstruksi sipil seperti High dan Low Risk

Buildings, Comercial Buildings, Industrial Buildings, Jembatan dan Tower.

Penggunaan Barang Yang Diselidiki tersebut dapat menggantikan barang

yang diproduksi Pemohon.

C.1.6 Penentuan Barang Yang Diselidiki sebagai Barang Yang Secara

Langsung Bersaing dengan Barang Yang Diproduksi Pemohon

41. Merujuk C.1.1 sampai C.1.5 maka Barang Yang Diselidiki adalah I dan H

Section dari Baja Paduan Lainnya yang directly competitive dengan barang

yang diproduksi Pemohon.

42. Setelah dilakukan pendalaman terhadap Barang Yang Diselidiki, dan

mempertimbangkan tanggapan dari Pihak Yang Berkepentingan, maka KPPI

melakukan penajaman terhadap uraian barang yang diselidiki menjadi:

a. I Section dengan tinggi atau lebar 100 mm sampai dengan 600 mm, dan

H Section dengan tinggi 100 mm sampai dengan 350 mm, dari Baja

Paduan Lainnya, yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas,

ditarik panas atau diekstrusi, yang termasuk dalam Nomor HS.

7228.70.10.00; dan

b. I Section dengan tinggi atau lebar 100 mm sampai dengan 600 mm, dan

H Section dengan tinggi 100 mm sampai dengan 350 mm, dari Baja

Paduan Lainnya, selain dari I Section dan H Section dari Baja Paduan

Lainnya yang dicanai dingin, dan selain dari I Section dengan tinggi atau

lebar 100 mm sampai dengan 600 mm, dan H Section dengan tinggi 100

mm sampai dengan 350 mm, dari Baja Paduan Lainnya yang tidak

dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi,

yang termasuk dalam Nomor HS. 7228.70.90.00.

TIDAK RAHASIA

LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI

PRODUK I & H SECTION DARI BESI ATAU BAJA PADUAN LAINNYA

DENGAN NOMOR HS. 7228.70.10.00 DAN 7228.70.90.00

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758

E-mail: [email protected] 18

43. Barang yang diselidiki tidak mencakup:

a. Angle dari Baja Paduan Lainnya, yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain

dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, yang termasuk dalam Nomor

HS. 7228.70.10.00;

b. Angle dari Baja Paduan Lainnya, selain dari angle dari Baja Paduan

Lainnya yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik

panas atau diekstrusi, yang termasuk dalam Nomor HS. 7228.70.90.00;

c. Shape dari Baja Paduan Lainnya, yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain

dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, yang termasuk dalam Nomor

HS. 7228.70.10.00;

d. Shape dari Baja Paduan Lainnya, selain dari shape dari Baja Paduan

Lainnya yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik

panas atau diekstrusi, yang termasuk dalam Nomor HS. 7228.70.90.00;

e. I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya, selain dari I Section dengan

tinggi atau lebar 100 mm sampai dengan 600 mm, dan H Section dengan

tinggi 100 mm sampai dengan 350 mm dan section lainnya, dari Baja

Paduan Lainnya, yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas,

ditarik panas atau diekstrusi, yang termasuk dalam Nomor HS.

7228.70.10.00; dan

f. I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya, yang dicanai dingin dan selain

dari I Section dengan tinggi atau lebar 100 mm sampai dengan 600 mm,

dan H Section dengan tinggi 100 mm sampai dengan 350 mm, dari Baja

Paduan Lainnya yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas,

ditarik panas atau diekstrusi, yang termasuk dalam Nomor HS.

7228.70.90.00.

TIDAK RAHASIA

LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI

PRODUK I & H SECTION DARI BESI ATAU BAJA PADUAN LAINNYA

DENGAN NOMOR HS. 7228.70.10.00 DAN 7228.70.90.00

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758

E-mail: [email protected] 19

C.2 Klasifikasi Uraian Barang dan Pos Tarif Barang Yang Diselidiki

44. Klasifikasi Uraian Barang berdasarkan BTKI 2012

Tabel 2. Uraian Barang Berdasarkan BTKI 2012

Nomor HS. Uraian

7228.70.10.00 Angle, shape dan section dari Baja Paduan Lainnya, yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi.

7228.70.90.00

Angle, shape dan section dari Baja Paduan Lainnya, selain dari angle, shape dan section dari Baja Paduan Lainnya yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi.

Sumber: BTKI 2012

45. Klasifikasi Tarif Bea Masuk untuk Barang Yang Diselidiki

Tabel 3. Pos Tarif Barang Yang Diselidiki Berdasarkan BTKI 2012

Satuan: Persentase (%)

Nomor HS TARIF 2010 2011 2012 2013

7228.70.10.00

dan

7228.70.90.00

MFN 7,5 7,5 7,5 7,5

AC-FTA 0 0 0 0

AK-FTA 7,5 7,5 7,5 7,5

ATIGA 0 0 0 0

IJEPA 7,5 7,5 7,5 7,5

Sumber: Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Kementerian Keuangan RI.

Berdasarkan tabel 3. dapat dilihat bahwa, pada tahun 2010-2013 tarif bea

masuk MFN untuk Barang Yang Diselidiki adalah sebesar 7,5%, untuk

AC-FTA sebesar 0%, AK-FTA sebesar 7,5%, ATIGA sebesar 0%, dan IJEPA

sebesar 7,5%.

TIDAK RAHASIA

LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI

PRODUK I & H SECTION DARI BESI ATAU BAJA PADUAN LAINNYA

DENGAN NOMOR HS. 7228.70.10.00 DAN 7228.70.90.00

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758

E-mail: [email protected] 20

C.3 Impor

C.3.1 Impor Absolut

Tabel 4. Impor Absolut HS. 7228.70.10.00 dan 7228.70.90.00

Uraian Tahun

2010 2011 2012 2013

Jumlah (Ton) 20.331 104.083 348.477 395.814

Perubahan (%) 412 235 14

Tren (%) 175

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) dan diolah.

46. Sebagaimana terlihat dalam Tabel 4., jumlah impor Barang Yang Diselidiki

mengalami lonjakan secara absolut selama periode penyelidikan, dengan tren

peningkatan sebesar 175%. Lonjakan jumlah impor tersebut secara signifikan

terjadi pada tahun 2011, yaitu sebesar 412%, dari 20.331 ton ditahun 2010

menjadi 104.083 ton ditahun 2011. Pada tahun-tahun selanjutnya juga terjadi

lonjakan jumlah impor yang signifikan yaitu sebesar 235% dan 14% secara

berturut-turut.

C.3.2 Impor Relatif

Tabel 5. Impor Relatif Barang Yang Diselidiki

Uraian Satuan Tahun

2010 2011 2012 2013

Volume Impor Ton 20.331 104.083 348.477 395.814

Produksi Nasional Indeks 100 109 133 113

Impor Relatif terhadap

Produksi Nasional Indeks 100 468 1.282 1.705

Tren Impor Relatif (%) 160

Sumber: BPS, Pemohon, dan diolah.

TIDAK RAHASIA

LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI

PRODUK I & H SECTION DARI BESI ATAU BAJA PADUAN LAINNYA

DENGAN NOMOR HS. 7228.70.10.00 DAN 7228.70.90.00

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758

E-mail: [email protected] 21

47. Sebagaimana terlihat dalam Tabel 5., jumlah impor Barang Yang Diselidiki

mengalami lonjakan secara relatif selama periode penyelidikan, dengan tren

peningkatan sebesar 160%. Lonjakan jumlah impor secara relatif tersebut

secara signifikan terjadi pada tahun 2013, yaitu menjadi sebesar 1.705 poin

indeks, dari sebesar 100 poin indeks di tahun 2010.

C.3.3 Pangsa Pasar Negara Asal Impor Utama

Tabel 6. Pangsa Pasar Negara Asal Impor Utama

Satuan: %

Negara Pangsa Impor 2010 Pangsa Impor 2013

Republik Rakyat

Tiongkok (RRT) 59,78 96,62

Singapura 36,55 0,96

Jumlah 96,33 97,58

Sumber: BPS dan diolah.

48. Berdasarkan Tabel 6. di atas, total pangsa pasar kedua negara asal impor

utama pada tahun 2010 adalah sebesar 96,33% dan pada tahun 2013

pangsa pasar tersebut masih meningkat yaitu sebesar 1,25 poin menjadi

97,58%. Peningkatan pangsa terbesar adalah berasal dari RRT yang

meningkat secara signifikan dari 59,78% menjadi 96,62%. Sebaliknya,

pangsa pasar impor Singapura mengalami penurunan dari sebesar 36,55%

menjadi 0,96%.

TIDAK RAHASIA

LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI

PRODUK I & H SECTION DARI BESI ATAU BAJA PADUAN LAINNYA

DENGAN NOMOR HS. 7228.70.10.00 DAN 7228.70.90.00

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758

E-mail: [email protected] 22

C.3.4 Pangsa Pasar Negara Asal Impor Lainnya

Tabel 7. Pangsa Pasar Negara Asal Impor Lainnya

Satuan: %

Negara Pangsa Impor 2010 Pangsa Impor 2013

Korea Selatan 0,33 1,56

Malaysia 0,76 0,43

Hongkong - 0,20

Taiwan 1,77 0,12

Jepang 0,25 0,05

Inggris 0,09 0,03

Turki 0,18 0,02

Thailand 0,09 0,01

Jumlah 3,47 2,42

Sumber: BPS dan diolah.

49. Pada tahun 2010, pangsa pasar impor dari negara lainnya adalah sebesar

3,47%, sedangkan pada tahun 2013 sebesar 2,42% atau turun sebesar

1,05 poin.

C.4 Perkembangan Tidak Terduga (Unforeseen Development)

50. Industri baja memainkan peranan penting di dunia, dimana produk hasil baja

digunakan bagi banyak industri yang berkontribusi langsung kepada

pembangunan. Beberapa pengguna langsung material baja adalah

konstruksi, manufaktur, infrastruktur, oil & gas, industri galangan kapal dan

lainnya. Adapun 5 negara penghasil baja terbesar dunia yang tercatat pada

World Steel Association adalah seperti terlihat dalam tabel 8. di bawah ini.

TIDAK RAHASIA

LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI

PRODUK I & H SECTION DARI BESI ATAU BAJA PADUAN LAINNYA

DENGAN NOMOR HS. 7228.70.10.00 DAN 7228.70.90.00

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758

E-mail: [email protected] 23

Tabel 8. Produksi 5 Negara Penghasil Baja Terbesar di Dunia

Satuan: Ribu Ton

No. Negara Tahun

2010 2011 2012 2013

1. RRT 637.400 702.000 716.500 779.000

2. Jepang 109.600 107.600 107.200 110.600

3. Amerika Serikat 80.500 86.400 88.700 86.900

4. India 68.300 73.500 77.600 81.200

5. Rusia 66.900 68.900 70.400 68.700

Produksi Dunia 1.429.100 1.536.200 1.546.800 1.606.000

Sumber: World Steel in Figures 2012-2014, World Steel Association.

51. Pada tabel 8. di atas diketahui bahwa RRT merupakan produsen baja

terbesar dunia dengan volume produksi sebesar 779 Juta Ton di tahun 2013.

Sementara itu, produsen terbesar kedua yaitu Jepang dengan volume

produksinya sebesar 110,6 Juta Ton. Melihat perkembangan produksi dunia

dengan RRT merupakan produsen baja terbesar dengan tren yang terus

meningkat sebesar 6,42%, maka RRT sangat berpotensi untuk tetap menjadi

negara pemasok baja terbesar dunia dengan produksi yang terus meningkat.

Tabel 9. Persediaan Baja RRT

Sumber: My Steel; BNP Paribas.

TIDAK RAHASIA

LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI

PRODUK I & H SECTION DARI BESI ATAU BAJA PADUAN LAINNYA

DENGAN NOMOR HS. 7228.70.10.00 DAN 7228.70.90.00

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758

E-mail: [email protected] 24

Tabel 10. Kapasitas Produksi, Utilisasi Kapasitas dan Konsumsi Baja RRT

Sumber: My Steel; BNP Paribas.

52. Tingginya volume produksi baja RRT juga diiringi dengan meningkatnya

persediaan baja, meningkatnya kapasitas produksi, dan menurunnya utilisasi

kapasitas di negara tersebut seperti yang terlihat pada Tabel 9. dan 10 diatas.

Hal ini mengakibatkan RRT mencari pasar di luar negeri untuk mengurangi

persediaan baja di dalam negeri.

53. Disaat yang bersamaan, pada tahun 2010-2013 negara pengimpor baja

section terbesar mengalami pergeseran. Importasi baja section yang semula

didominasi oleh beberapa negara di benua Amerika dan Eropa beralih ke

beberapa negara di benua Asia yang salah satunya adalah Indonesia. Hal

tersebut dapat dilihat pada perubahan posisi negara pengimpor baja section

terbesar dimana pada tahun 2010 Indonesia masih berada di posisi ke-8, dan

pada tahun 2013 Indonesia sudah menempati peringkat pertama sebagai

importir terbesar baja section.

TIDAK RAHASIA

LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI

PRODUK I & H SECTION DARI BESI ATAU BAJA PADUAN LAINNYA

DENGAN NOMOR HS. 7228.70.10.00 DAN 7228.70.90.00

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758

E-mail: [email protected] 25

Tabel 11. Negara Pengimpor Baja Section

(HS 7228.70) Terbesar Tahun 2010 dan 2013

Sumber: Trade Map.

54. Konsumsi nasional Indonesia untuk baja section yang mengalami

peningkatan cukup signifikan ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi dalam

negeri yang cukup tinggi dan stabil, sehingga menyebabkan meningkatnya

konsumsi di sektor konstruksi.

55. Adanya peningkatan kapasitas produksi dan volume produksi yang sangat

tinggi di RRT, namun peningkatan tersebut tidak sebanding dengan

peningkatan kebutuhan baja RRT. Kondisi ini menyebabkan RRT terpaksa

meningkatkan jumlah penjualan produk bajanya termasuk produk I dan H

Section ke luar negeri antara lain ke Indonesia. Sebagaimana terlihat dalam

Tabel. 12, jumlah ekspor I dan H Section dari RRT ke Indonesia terus

meningkat selama periode penyelidikan, menyebabkan terjadinya lonjakan

impor barang I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya, dimana hal ini tidak

dapat diduga sebelumnya yang mengakibatkan kerugian serius yang dialami

oleh Industri Dalam Negeri.

TIDAK RAHASIA

LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI

PRODUK I & H SECTION DARI BESI ATAU BAJA PADUAN LAINNYA

DENGAN NOMOR HS. 7228.70.10.00 DAN 7228.70.90.00

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758

E-mail: [email protected] 26

Tabel 12. Volume Impor Indonesia dari Dunia dan dari RRT, dan

Pangsa Impor dari RRT untuk HS. 7228.70.10.00 dan 7228.70.90.00

No. Deskripsi Satuan 2010 2011 2012 2013

1. Volume Impor

Indonesia dari Dunia Ton 20.331 104.083 348.477 395.814

2. Volume impor Indonesia

dari RRT Ton 12.153 62.663 330.025 382.424

3. Pangsa Impor dari RRT % 59,8 60,2 94,7 96,6

Sumber: BPS.

C.5 Kinerja Pemohon

Tabel 13. Konsumsi Nasional, Volume Impor, dan Pangsa Pasar

No. Uraian Satuan Tahun Tren

(%) 2010 2011 2012 2013

1. Konsumsi Nasional Indeks 100 124 169 167 20

2. Volume Impor Ton 20.331 104.083 348.477 395.814 175

3. Pangsa Pasar Pemohon Indeks 100 95 77 71 (12)

4. Pangsa Pasar Non-Pemohon Indeks 100 73 57 40 (26)

5. Pangsa Pasar Impor Indeks 100 129 190 218 31

Sumber: BPS, Pemohon, dan diolah.

56. Selama periode penyelidikan, konsumsi nasional I dan H Section mengalami

tren peningkatan sebesar 20%. Peningkatan konsumsi nasional tersebut

secara signifikan terjadi pada tahun 2012, yaitu sebesar 45 poin indeks

walaupun pada tahun 2013 mengalami sedikit penurunan sebesar 2 poin

indeks jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dilain pihak, impor

Barang Yang Diselidiki mengalami peningkatan dengan tren sebesar 175%

selama periode penyelidikan, yang berarti peningkatan impor Barang Yang

Diselidiki jauh lebih besar jika dibandingkan dengan peningkatan konsumsi

nasional. Dalam periode yang sama pangsa pasar impor I dan H Section

TIDAK RAHASIA

LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI

PRODUK I & H SECTION DARI BESI ATAU BAJA PADUAN LAINNYA

DENGAN NOMOR HS. 7228.70.10.00 DAN 7228.70.90.00

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758

E-mail: [email protected] 27

meningkat dengan tren sebesar 31%, sedangkan pangsa pasar Pemohon

mengalami penurunan dengan tren sebesar 12%, demikan juga pangsa pasar

non-Pemohon mengalami penurunan dengan tren sebesar 26%. Hal ini

menunjukkan bahwa peningkatan konsumsi nasional tidak dapat

dimanfaatkan oleh IDN untuk meningkatkan penjualannya.

Tabel 14. Produksi, Penjualan Domestik, dan Pangsa Pasar Pemohon

Satuan: Indeks

No. Uraian Tahun Tren

(%) 2010 2011 2012 2013

1. Konsumsi Nasional 100 124 169 167 20

2. Produksi 100 111 138 120 8

3. Penjualan Domestik 100 118 131 118 6

4. Pangsa Pasar Pemohon

100 95 77 71 (12)

Sumber: Hasil verifikasi.

57. Sebagaimana terlihat pada Tabel 14., peningkatan produksi selama periode

penyelidikan dilakukan sejalan dengan upaya Pemohon untuk meningkatkan

penjualan domestik dikarenakan adanya peningkatan konsumsi nasional.

Dalam periode yang sama, penjualan domestik mengalami peningkatan

dengan tren sebesar 6%, namun pangsa pasar Pemohon justru mengalami

penurunan dengan tren sebesar 12%. Hal ini disebabkan karena peningkatan

konsumsi nasional lebih banyak diisi oleh barang impor.

Tabel 15. Laba/Rugi

Satuan: Indeks

Uraian Tahun

2010 2011 2012 2013

Laba/Rugi (100) 234 356 (383)

Sumber: Hasil verifikasi.

TIDAK RAHASIA

LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI

PRODUK I & H SECTION DARI BESI ATAU BAJA PADUAN LAINNYA

DENGAN NOMOR HS. 7228.70.10.00 DAN 7228.70.90.00

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758

E-mail: [email protected] 28

58. Sebagaimana terlihat pada Tabel 15., Pemohon mengalami kerugian terbesar

yang terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar (383) poin indeks, karena

Pemohon terpaksa menjual dibawah biaya produksi agar dapat bersaing

dengan harga impor.

Tabel 16. Harga Jual Pemohon, Biaya Produksi dan Harga Jual Impor

Satuan: Indeks

No. Uraian Tahun Tren

(%) 2010 2011 2012 2013

1. Harga Jual Pemohon 100 119 121 111 3

2. Biaya Produksi 99 112 111 115 4

3. Harga Jual Impor 116 112 94 101 (6)

Sumber: Hasil verifikasi.

59. Berdasarkan Tabel 16., selama periode penyelidikan harga jual Pemohon

terus mengalami peningkatan dengan tren sebesar 3% dikarenakan adanya

peningkatan biaya produksi dengan tren sebesar 4%. Disaat yang

bersamaan, harga jual impor mengalami penurunan dengan tren sebesar 6%.

Walaupun harga jual Pemohon lebih tinggi dari harga jual impor tahun 2013,

namun Pemohon terpaksa menjual barangnya dibawah biaya produksi karena

adanya tekanan harga impor yang jauh lebih murah.

Tabel 17. Tenaga Kerja, Produktivitas, dan Produktivitas Yang Diharapkan

Satuan: Indeks

No. Uraian Tahun Tren

(%) 2010 2011 2012 2013

1. Tenaga Kerja 100 108 138 102 3

2. Produktivitas 100 103 101 118 5

3. Produktivitas yang

Diharapkan 106 111 99 153 11

Sumber: Hasil verifikasi.

TIDAK RAHASIA

LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI

PRODUK I & H SECTION DARI BESI ATAU BAJA PADUAN LAINNYA

DENGAN NOMOR HS. 7228.70.10.00 DAN 7228.70.90.00

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758

E-mail: [email protected] 29

60. Akibat adanya kerugian yang sangat besar di tahun 2013 tersebut, Pemohon

melakukan efisiensi dengan cara mengurangi jumlah tenaga kerja sebesar 36

poin indeks dari tahun sebelumnya sebagaimana terlihat pada Tabel 17.

Pengurangan tenaga kerja di tahun 2013 ini menyebabkan peningkatan

produktivitas sebesar 17% dari 138 poin indeks di tahun 2012 menjadi 102

poin indeks di tahun 2013, namun angka produktivitas di tahun 2013 ini masih

jauh dari angka target produktivitas yang diharapkan yaitu sebesar 145 poin

indeks.

Tabel 18. Persediaan, Produksi, dan Pangsa Pasar

Satuan: Indeks

No. Uraian Tahun Tren

(%) 2010 2011 2012 2013

1. Persediaan 100 61 168 201 36

2. Produksi 100 111 138 120 8

3. Pangsa Pasar

Pemohon 100 95 77 71 (12)

4. Pangsa Pasar Impor 100 129 190 218 31

Sumber: Hasil verifikasi.

61. Sebagaimana terlihat pada Tabel 18., persediaan Pemohon mengalami tren

peningkatan sebesar 36% selama periode penyelidikan. Meningkatnya

persediaan tersebut sebagai akibat dari hasil proses produksi yang tidak

dapat terjual seluruhnya, akibat tergerusnya pangsa pasar Pemohon oleh

pangsa pasar impor.

TIDAK RAHASIA

LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI

PRODUK I & H SECTION DARI BESI ATAU BAJA PADUAN LAINNYA

DENGAN NOMOR HS. 7228.70.10.00 DAN 7228.70.90.00

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758

E-mail: [email protected] 30

Tabel 19. Kapasitas Terpasang, Utilisasi Kapasitas, Target Utilisasi Kapasitas

Satuan: Indeks

No. Uraian Tahun Tren

(%) 2010 2011 2012 2013

1. Kapasitas Terpasang 100 100 100 100 -

2. Produksi 100 111 138 120 8

3. Target Produksi 106 119 136 157 14

4. Utilisasi Kapasitas 100 111 139 121 8

Sumber: Hasil verifikasi.

62. Sebagaimana terlihat pada Tabel 19., selama periode penyelidikan tidak ada

penambahan kapasitas terpasang yang dilakukan oleh Pemohon. Produksi

selama 2010 sampai 2012 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2013

menurun sebesar 13% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Target produksi

yang ditetapkan Pemohon tidak pernah dapat dicapai kecuali pada tahun

2012. Hal ini disebabkan karena biaya produksi pada tahun tersebut

mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2012 target produksi dapat

dilampaui karena terjadi penurunan biaya produksi. Di lain pihak, harga jual

impor selama tahun periode penyelidikan mengalami penurunan dengan tren

sebesar 6%, bahkan pada tahun 2012 dan 2013 harga jual impor berada

dibawah biaya produksi, sehingga pada tahun 2013 Pemohon terpaksa

melakukan penyesuaian harga dengan menjual dibawah biaya produksi yang

pada akhirnya menyebabkan kerugian. Apabila dilihat secara keseluruhan,

produksi Pemohon mengalami peningkatan dengan tren sebesar 8%, namun

demikian peningkatan tersebut masih tidak dapat memenuhi target

produksinya kecuali pada tahun 2012.

TIDAK RAHASIA

LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI

PRODUK I & H SECTION DARI BESI ATAU BAJA PADUAN LAINNYA

DENGAN NOMOR HS. 7228.70.10.00 DAN 7228.70.90.00

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758

E-mail: [email protected] 31

C.6 Dampak Harga

C.6.1 Price Undercutting

Tabel 20. Price Undercutting

Satuan: Indeks

No. Uraian Tahun

2010 2011 2012 2013

1. Harga Jual Impor 100 97 81 87

2. Harga Jual Pemohon 86 103 104 96

3. Price Undercutting 14 (6) (23) (9)

Sumber: BPS, Pemohon, dan diolah.

63. Pada tahun 2011-2013 harga jual impor selalu berada di bawah harga jual

Pemohon. Walaupun harga impor terus mengalami penurunan yang cukup

signifikan dari tahun 2010 hingga 2013 dengan tren sebesar 6%, namun

harga impor masih berada jauh di bawah harga jual Pemohon, kecuali pada

tahun 2010. Selama periode 2011-2013 terjadi Price Undercutting dan yang

terbesar terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 23 poin indeks dan pada

tahun 2013 terjadi Price Undercutting sebesar 9 poin indeks.

C.6.2 Price Depression dan Price Suppression

Tabel 21. Price Depression dan Price Suppression

Satuan: Indeks

No. Uraian Tahun

2010 2011 2012 2013

1. Harga Impor 116 112 94 101

2. Harga Jual Pemohon 100 119 121 111

3. Harga Pokok Produksi 99 112 111 115

Sumber: Pemohon, dan diolah.

64. Pada tahun 2013 harga Pemohon mengalami tekanan dari harga impor

sehingga harga jualnya menurun sebesar 10 poin indeks, sehingga dapat

TIDAK RAHASIA

LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI

PRODUK I & H SECTION DARI BESI ATAU BAJA PADUAN LAINNYA

DENGAN NOMOR HS. 7228.70.10.00 DAN 7228.70.90.00

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758

E-mail: [email protected] 32

disimpulkan bahwa Pemohon mengalami Price Depression pada tahun

tersebut. Pada tahun yang sama, Pemohon juga mengalami Price

Suppression yang menyebabkan Pemohon terpaksa menjual barangnya di

bawah Harga Pokok Produksi.

C.7 Faktor Lain

65. Selain faktor-faktor kerugian diatas, KPPI juga menganalisa apakah ada

faktor lain yang menyebabkan kerugian Pemohon selain oleh lonjakan impor,

yaitu sebagai berikut:

a. Dampak penjualan ekspor

Dari hasil verifikasi terhadap Pemohon diketahui bahwa Pemohon juga

melakukan penjualan ekspor selama periode tahun 2010-2013,

sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 22. Penjualan Domestik, dan Penjualan Ekspor

Satuan: %

No. Uraian Tahun

2010 2011 2012 2013

1. Penjualan Domestik 96 94 99 99

2. Penjualan Ekspor 4 6 1 1

3. Total Penjualan 100 100 100 100

Sumber: Hasil verifikasi.

Dari tabel tersebut terlihat bahwa meskipun penjualan ekspor menurun

selama periode tahun 2012-2013, disaat yang sama penjualan domestik

juga menurun, namun pangsa penjualan ekspor Pemohon tidak besar,

hanya sekitar 1% dari total penjualan selama tahun tersebut. Hal ini dapat

disimpulkan bahwa kerugian yang dialami Pemohon pada tahun 2013

bukan disebabkan oleh menurunnya penjualan ekspor, oleh karena peran

ekspor yang kecil.

TIDAK RAHASIA

LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI

PRODUK I & H SECTION DARI BESI ATAU BAJA PADUAN LAINNYA

DENGAN NOMOR HS. 7228.70.10.00 DAN 7228.70.90.00

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758

E-mail: [email protected] 33

b. Dampak Persaingan dengan IDN Non-Pemohon

Tabel 23. Pangsa Impor, Pangsa Pemohon, Pangsa Non-Pemohon

Satuan: Indeks

No. Uraian Tahun

2010 2011 2012 2013

1. Pangsa Impor Paduan dan

Non Paduan 100 129 190 218

2. Pangsa Pemohon 100 95 77 71

3. Pangsa Non-Pemohon 100 73 57 40

Sumber: BPS, Pemohon, Non-Pemohon, dan diolah.

Dari Tabel 23. di atas, terlihat jelas bahwa Pangsa Pemohon dan Non-

Pemohon keduanya mengalami penurunan, sedangkan pangsa impor

terus mengalami peningkatan selama periode penyelidikan. Tergerusnya

pangsa IDN (Pemohon dan Non-Pemohon) oleh pangsa impor ini

membuktikan bahwa tidak ada persaingan antara Pemohon dengan Non-

Pemohon.

c. Kualitas

Pemohon memproduksi Barang Yang Secara Langsung Bersaing dengan

Barang Yang Diselidiki sesuai dengan standar yang berlaku, yaitu

berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Japan International

Standard (JIS). Dengan demikian, produk dalam negeri dapat dikatakan

mampu bersaing dengan produk impor dalam segi kualitas, karena sudah

sesuai dengan standar yang diakui secara nasional dan internasional.

66. Dari hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada faktor lain

yang menyebabkan kerugian serius Pemohon selain dari melonjaknya impor

Barang Yang Diselidiki.

TIDAK RAHASIA

LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI

PRODUK I & H SECTION DARI BESI ATAU BAJA PADUAN LAINNYA

DENGAN NOMOR HS. 7228.70.10.00 DAN 7228.70.90.00

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758

E-mail: [email protected] 34

D. HUBUNGAN SEBAB-AKIBAT

67. Berdasarkan penjelasan pada C.3 sampai dengan C.6, tebukti bahwa

terjadinya lonjakan impor mengakibatkan kerugian serius bagi Pemohon:

a. Berdasarkan penjelasan pada C.3, telah terbukti adanya lonjakan jumlah

impor Barang Yang Diselidiki baik secara absolut maupun relatif selama

periode penyelidikan.

b. Selama periode penyelidikan terjadi peningkatan konsumsi nasional,

namun peningkatan tersebut tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh

Pemohon karena terjadinya lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki.

c. Sebagai dampak dari adanya lonjakan jumlah impor Barang Yang

Diselidiki menyebabkan menurunnya penjualan domestik yang

mengakibatkan produksi juga mengalami penurunan dan peningkatan

persediaan. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya penurunan pangsa

Pemohon terhadap konsumsi nasional.

d. Penurunan penjualan domestik dan penurunan pangsa Pemohon

menyebabkan Pemohon mengalami kerugian finansial yang cukup

signifikan di tahun 2013 sehingga memaksa Pemohon untuk mengurangi

jumlah tenaga kerjanya sebagaimana telah diuraikan pada C.5.

e. Terjadi Price Undercutting dan Price Depression yang dialami oleh

Pemohon sebagai akibat terjadinya lonjakan volume impor Barang Yang

Diselidiki.

68. Sehubungan dengan recital 67 dan bab C.7 di atas, KPPI membuktikan

bahwa lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki merupakan penyebab

utama kerugian serius yang dialami oleh Pemohon dan bukan diakibatkan

oleh faktor lain.

TIDAK RAHASIA

LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI

PRODUK I & H SECTION DARI BESI ATAU BAJA PADUAN LAINNYA

DENGAN NOMOR HS. 7228.70.10.00 DAN 7228.70.90.00

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758

E-mail: [email protected] 35

E. PENYESUAIAN STRUKTURAL

69. Dalam upaya Pemohon memulihkan kondisinya dari ancaman kerugian

serius, TPP dikenakan dengan tujuan agar Pemohon dapat melakukan

langkah-langkah penyesuaian. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemohon

akan melakukan program penyesuaian sebagai berikut:

a. Perusahaan akan melakukan penyesuaian struktural, agar harga Industri

Dalam Negeri dapat bersaing dengan harga wajar produk impor;

b. Mengenai harga tersebut, maka terdapat rencana jangka pendek maupun

jangka panjang yang akan dilakukan dalam rangka reducing cost;

c. Reducing cost dimulai dari efisiensi biaya gudang yang akan didukung

dengan cara melakukan penjualan dari sisi persediaan terlebih dahulu,

dimana penjualan tersebut akan mengurangi biaya gudang antara lain;

sewa gudang, sewa crane, biaya bahan bakar dan tenaga kerja yang akan

menjadi rencana jangka pendek Pemohon.

d. Kemudian, apabila persediaan sudah mencapai level wajar untuk menjaga

ketersediaan barang, maka reducing cost selanjutnya adalah

meningkatkan utilisasi kapasitas mesin, dengan cara meningkatkan

volume produksi. Peningkatan volume produksi tersebut didukung oleh

peningkatan penjualan dengan metode-metode tambahan yang

disampaikan. Yang akan dilakukan dalam jangka pendek tahun pertama

Pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan berupa:

1) Franco : mengantar barang ke tempat pembeli atau konsumen. Teknis

pelaksanaannya yaitu: PT Gunung Garuda akan menawarkan kepada

konsumen delivery barang yang dipesan dalam jumlah tertentu ke

lokasi konsumen dan jika konsumen setuju maka barang tersebut

dapat langsung diantar ke lokasi konsumen dengan menambahkan

biaya transportasi yang wajar. Sebaliknya jika konsumen akan

TIDAK RAHASIA

LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI

PRODUK I & H SECTION DARI BESI ATAU BAJA PADUAN LAINNYA

DENGAN NOMOR HS. 7228.70.10.00 DAN 7228.70.90.00

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758

E-mail: [email protected] 36

mengambil sendiri ke pabrik maka PT Gunung Garuda akan

menyetujui.

2) Cut to length : konsumen bisa langsung membeli dengan ukuran

panjang custom atau sesuai permintaan 1 – 12 meter sehingga bisa

lebih cepat dengan harga lebih murah.

3) Membuka kantor pemasaran baru di Jl. Pangeran Jayakarta mulai

tahun 2015 (sedang proses renovasi) : supaya lebih terjangkau oleh

konsumen

4) Diskon : Memberikan diskon untuk pembelian dalam jumlah tertentu.

Jumlah pembelian tertentu oleh konsumen yaitu minimal 2.000 ton per

jangka waktu tertentu. Diskon yang akan diberikan yaitu sebesar 100

rupiah per kilogram.

e. Langkah selanjutnya apabila utilisasi mesin meningkat dan penjualan

meningkat, maka jumlah produksi akan ditingkatkan hingga sebesar

375.000Ton pada tahun 2014 sesuai dengan kapasitas maksimum mesin

(meningkatkan utilisasi produksi) dengan cara :

1) Mempekerjakan kembali tenaga kerja produksi;

2) Menjalankan kembali 1 line produksi yang sempat berhenti produksi,

sehingga dapat memaksimalkan 2 line produksi.

f. Pada tahun pertama pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan

(BMTP) pada tahun 2015 (Tahun Pertama), Jika penjualan mencapai

450.000Ton atau mengalami kenaikan sebesar 75.000 ton dibandingkan

penjualan tahun 2013, Pemohon akan membeli dan melakukan

pemasangan mesin Blast Furnace.

g. Rencana jangka panjang pada tahun 2016 (Tahun Kedua) jika

permintaan mencapai 550.000 Ton atau ada kenaikan sebesar 100.000

ton dibandingkan tahun sebelumnya, Pemohon siap mengoperasikan

TIDAK RAHASIA

LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI

PRODUK I & H SECTION DARI BESI ATAU BAJA PADUAN LAINNYA

DENGAN NOMOR HS. 7228.70.10.00 DAN 7228.70.90.00

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758

E-mail: [email protected] 37

mesin Blast Furnace. Pada 2017 (Tahun Ketiga) Pemohon dapat

memenuhi permintaan sebesar hingga 700.000 Ton/tahun. Pada 2018

(Tahun Keempat) Pemohon dapat memenuhi permintaan di atas

700.000Ton/tahun. Dimana pada saat mulai pengoperasian Blast Furnace

terjadi perubahan energi yang digunakan dari energi listrik menjadi batu

bara sehingga terjadi efisiensi yang lebih baik.

F. REKOMENDASI

70. Berdasarkan hasil penyelidikan, KPPI menemukan bahwa Pemohon

mengalami kerugian serius akibat dari terjadinya lonjakan jumlah impor

barang I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya. Sehubungan dengan hal

tersebut, KPPI merekomendasikan pengenaan TPP dalam bentuk Bea Masuk

Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap impor barang I Section dengan

tinggi atau lebar 100 mm sampai dengan 600 mm, dan H Section dengan

tinggi 100 mm sampai dengan 350 mm, dari Baja Paduan Lainnya, yang tidak

dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi,

yang termasuk dalam Nomor HS. 7228.70.10.00; dan I Section dengan tinggi

atau lebar 100 mm sampai dengan 600 mm, dan H Section dengan tinggi 100

mm sampai dengan 350 mm, dari Baja Paduan Lainnya, selain dari I Section

dan H Section dari Baja Paduan Lainnya yang dicanai dingin, dan selain dari I

Section dengan tinggi atau lebar 100 mm sampai dengan 600 mm, dan H

Section dengan tinggi 100 mm sampai dengan 350 mm, dari Baja Paduan

Lainnya yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas

atau diekstrusi, yang termasuk dalam Nomor HS. 7228.70.90.00.

71. Mengingat kondisi Pemohon saat ini sedang mengalami kerugian seriusakibat

lonjakan barang impor, maka dikhawatirkan kondisi Pemohon dimaksud dapat

menjadi lebih parah apabila tidak segera diambil TPP berupa pengenaan

BMTP. KPPI merekomendasikan pengenaan BMTP terhadap importasi

TIDAK RAHASIA

LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI

PRODUK I & H SECTION DARI BESI ATAU BAJA PADUAN LAINNYA

DENGAN NOMOR HS. 7228.70.10.00 DAN 7228.70.90.00

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758

E-mail: [email protected] 38

barang I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya untuk kurun waktu 3 tahun

sebagai berikut:

Tabel 24. Rekomendasi Pengenaan BMTP

Periode BMTP

Tahun Pertama xxx

Tahun Kedua xxx

Tahun Ketiga xxx

Sumber: Diolah.

72. Sesuai dengan ketentuan Pasal 90 PP.34/2011, serta Article 2.2 dan Article

9.1 WTO Agreement on Safeguards, KPPI merekomendasikan agar BMTP

dimaksud dikenakan terhadap importasi yang berasal dari semua negara,

kecuali negara-negara berkembang yang pangsa impornya tidak melebihi 3%,

atau secara kumulatif tidak melebihi 9% dari total impor sepanjang masing-

masing negara berkembang pangsa impornya kurang dari 3%. Untuk itu,

KPPI merekomendasikan agar TPP dikenakan atas importasi Barang Yang

Diselidiki yang berasal dari negara manapun, kecuali importasi dari negara-

negara yang tercantum dalam Tabel 25.

TIDAK RAHASIA

LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI

PRODUK I & H SECTION DARI BESI ATAU BAJA PADUAN LAINNYA

DENGAN NOMOR HS. 7228.70.10.00 DAN 7228.70.90.00

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758

E-mail: [email protected] 39

Tabel 25. Daftar Negara-Negara yang Dikecualikan dari BMTP

No. Negara No. Negara

1. Albania 25. Congo

2. Angola 26. Costa Rica

3. Antigua, and Barbuda 27. Côte d'Ivoire

4. Argentina 28. Croatia

5. Armenia 29. Cuba

6. Bahrain, Kingdom of 30. Democratic Republic of the Congo

7. Bangladesh 31. Djibouti

8. Barbados 32. Dominica

9. Belize 33. Dominican Republic

10. Benin 34. Ecuador

11. Bolivia, Plurinational State of 35. Egypt

12. Botswana 36. El Salvador

13. Brazil 37. Fiji

14. Brunei Darussalam 38. Gabon

15. Bulgaria 39. The Gambia

16. Burkina Faso 40. Georgia

17. Burundi 41. Ghana

18. Cape Verde 42. Grenada

19. Cambodia 43. Guatemala

20. Cameroon 44. Guinea

21. Central African Republic 45. Guinea-Bissau

22. Chad 46. Guyana

23. Chile 47. Haiti

24. Colombia 48. Honduras

49. Hungary 74. Namibia

TIDAK RAHASIA

LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI

PRODUK I & H SECTION DARI BESI ATAU BAJA PADUAN LAINNYA

DENGAN NOMOR HS. 7228.70.10.00 DAN 7228.70.90.00

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758

E-mail: [email protected] 40

No. Negara No. Negara

50. India 75. Nepal

51. Jamaica 76. Nicaragua

52. Jordan 77. Niger

53. Kenya 78. Nigeria

54. Kuwait, the State of 79. Oman

55. Kyrgyz Republic 80. Pakistan

56. Lao People’s Democratic Republic 81. Panama

57. Lesotho 82. Papua New Guinea

58. Lithuania 83. Paraguay

59. Macao, China 84. Peru

60. Madagascar 85. Philippines

61. Malawi 86. Poland

62. Malaysia 87. Qatar

63. Maldives 88. Romania

64. Mali 89. Russian Federation

65. Mauritania 90. Rwanda

66. Mauritius 91. Saint Kitts and Nevis

67. Mexico 92. Saint Lucia

68. Moldova, Republic of 93. Saint Vincent & the Grenadines

69. Mongolia 94. Samoa

70. Montenegro 95. Saudi Arabia, Kingdom of

71. Morocco 96. Senegal

72. Mozambique 97. Sierra Leone

73. Myanmar 98. Solomon Islands

99. South Africa 111. Trinidad and Tobago

100. Sri Lanka 112. Tunisia

TIDAK RAHASIA

LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI

PRODUK I & H SECTION DARI BESI ATAU BAJA PADUAN LAINNYA

DENGAN NOMOR HS. 7228.70.10.00 DAN 7228.70.90.00

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758

E-mail: [email protected] 41

No. Negara No. Negara

101. Suriname 113. Turkey

102. Swaziland 114. Uganda

103. Tajikistan 115. Ukraine

104. Tanzania 116. Vanuatu

105. Thailand 117. Venezuela, Bolivarian Republic of

106. The former Yugoslav Republic of

Macedonia (FYROM) 118. Vietnam

107. Togo 119. Yemen

108. Tonga 120. Zambia

109. United Arab Emirates 121. Zimbabwe

110. Uruguay

Sumber: IMF.