Tata Laksana Statistik Sektoralkominfo.gunungkidulkab.go.id/downlot.php?file... · Dasar Hukum...

Tata Laksana Statistik Sektoral

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul

Heri Minto Widodo Wonosari, 10 Desember 2018

2

Outline Konsep Dasar Statistik

Tata Laksana Statistik Sektoral

Sistem Statistik Nasional

Satu Data Indonesia

SKD dan Entri Metadata

3

Konsep Dasar Statistik

4

Dasar Hukum Penyelenggaraan Kegiatan Statistik

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

5. Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah

6. Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional

7. Keputusan Kepala BPS Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Statistik Dasar

8. Keputusan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Survei Statistik Sektoral

9. Keputusan Kepala BPS Nomor 8 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemberitahuan Sinopsis Survei Statistik Khusus

5

Kegiatan Statistik

Pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada pemerintah dan/atau masyarakat

Adanya internet dan media sosial dapat dimanfaatkan untuk pengumpulan data. Contohnya dengan data registrasi akun media sosial, web crawling, dan big data mining.

Pencacahan sampel/sebagian unit populasi untuk

memperkirakan karakteristik populasi tersebut pada saat

tertentu

Pencacahan semua unit populasi untuk memperoleh karakteristik

populasi tersebut pada saat tertentu

S Sensus Kompilasi

Produk Administrasi

Cara Lain sesuai TI

Survei

7

Metadata

Metadata ialah data tentang

data

Metadata merupakan informasi yang disusun sedemikian rupa untuk menggambarkan, menjelaskan, menempatkan, memudahkan pencarian, menggunakan, atau mengelola sumber daya informasi.

Melalui metadata, pengguna mendapatkan informasi mengenai statistik.

Tersedianya metadata tidak hanya membantu dalam menginterpretasi, menganalisis, dan memahami data, tetapi juga dapat membantu pengguna dalam mengidentifikasi data-data lain yang relevan dengan data tersebut.

BPS mengumpulkan metadata kegiatan setelah kegiatan selesai dilakukan melalui kuesioner Q-Metadata yang dapat diakses melalui sirusa.bps.go.id.

8

9

Tata Laksana Statistik Sektoral

10

Pengajuan Penyelenggaraan Kegiatan Statistik Sektoral

Mengapa Perlu Rekomendasi

Agar tidak terjadi duplikasi kegiatan statistik sektoral Menyusun database metadata statistik sektoral Membantu mewujudkan Sistem Statistik Nasional

Pengajuan Penyelenggaraan Kegiatan Statistik

Sektoral dituangkan dalam Rekomendasi

Kegiatan Statistik

PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik Pasal 26 Ayat 2

memberitahukan rencana penyelenggaraan survei kepada BPS mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS menyerahkan hasil penyelenggaraan survei yang dilakukan kepada BPS

Penyelenggara kegiatan statistik sektoral wajib:

11

Mekanisme Kerja Statistik Sektoral di Daerah

OPD A

OPD B

OPD C

Walidata Statistik Sektoral

(seksi/bidang/dinas

statistik)

BPS

1. Mengajukan usulan kegiatan statistik sektoral

2. Mengajukan rancangan kegiatan statistik sektoral dalam

rangka rekomendasi

3a. Mengirimkan surat rekomendasi

4. Menyampaikan surat rekomendasi dari BPS

3b. Mengirimkan tembusan surat rekomendasi

BAPPEDA

6. Menyampaikan hasil kegiatan statistik sektoral

dari OPD

5. Mengirimkan hasil kegiatan statistik sektoral

Forum Data

Satu Data

12

FS3

Nama instansi penyelenggara survei

Judul survei

Tujuan survei

Jenis data yang dikumpulkan

Wilayah kegiatan survei

Metode statistik yang digunakan

Objek populasi dan jumlah responden

Waktu pelaksanaan survei

disampaikan ke Badan Pusat Statistik sesuai dengan cakupan kegiatannya

Formulir Pemberitahuan Survei Statistik Sektoral (FS3)

13

Pelaporan Hasil Penyelenggaraan Kegiatan Statistik

BPS Kab/Kota

BPS RI

BPS Provinsi

+

Apabila wilayah penyelenggaraan kegiatan statistik hanya mencakup satu kabupaten/kota

Apabila wilayah penyelenggaraan kegiatan statistik hanya mencakup satu provinsi atau beberapa kabupaten/kota dalam satu provinsi

Apabila wilayah penyelenggaraan kegiatan statistik mencakup lebih dari satu provinsi atau diselenggarakan oleh instansi pemerintah pusat di daerah tertentu

Publikasi

Metadata Kegiatan

+ Diserahkan

ke

Caku-pan

14

Satu Data Indonesia (SDI) v17

15

Mengapa Satu Data Indonesia

1. Data instansi pemerintah yang satu dengan yang lain tidak konsisten

2. Data pemerintah sulit diakses oleh instansi pemerintah lain dan oleh publik

Banyak data yang dipegang oleh individu

Diperlukan hubungan personal untuk mengakses data

Format data yang dibagipakaikan tidak terbuka dan sulit diolah (JPG,PDF)

16

Apa itu SDI ?

Satu Data Indonesia (SDI) adalah perbaikan tata kelola data Pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Kementerian/Lembaga dan Perangkat Daerah, sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.

17

Cakupan Data SDI

Data Statistik

Data Geospasial

Data Lainnya

v17

19

SDI Nasional SDI Daerah

Kabupaten/Kota

Provinsi

Walidata

Kementerian/Lembaga A

Produsen Data

dan/ atau

Kementerian/Lembaga B

Produsen Data

dan/ atau

Walidata

Forum Satu Data

Foru

m S

atu

Da

ta P

rov

insi

Dewan Pengarah

Ketua Anggota

Sekretariat Pembina Data Statistik

Pembina Data Geospasial

Walidata

Dinas Urusan Statistik Sektoral

Pembina Data Statistik Daerah

BPS Provinsi

Sekretariat

Bappeda

Standar Metadata Interoperabilitas KodeReferensi dan Data Induk

1 OPD A

Produsen Data

OPD B OPD C

Foru

m S

atu

Da

ta K

ab

/K

ota

Walidata

Dinas Urusan Statistik Sektoral

Pembina Data Statistik Daerah

BPS Kab/Kota Bappeda

OPD A

Produsen Data

OPD B OPD C

Sekretariat

Satu Data Indonesia

Walidata lintas kabupaten

20

Prinsip Satu Data Indonesia

Data yang dihasilkan oleh produsen data harus dilengkapi dengan metadata. Informasi dalam metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.

Data yang dihasilkan oleh

produsen data harus

menggunakan kode referensi

dan data induk.

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dapat

dibagipakaikan antar sistem elektronik

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi

Standar Data

S Standar

Data

Kode Referensi dan Data

Induk

Interoperabi

litas

Metadata

21

Perencanaan Data

• Penentuan: • daftar data yang

akan dikumpulkan;

• Daftar data prioritas;

• Rencana aksi SDI untuk Data Prioritas

Pengumpulan Data

• Dilakukan oleh Produsen Data

• Produsen Data menyampaikan kepada Walidata: • Data • Standar data • Metadata

Pemeriksaan Data

• Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan Prinsip-Prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata

• Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa oleh Walidata kemudian diperiksa kembali oleh Pembina Data

Penyebarluasan Data

• Dilakukan oleh walidata melalui Portal Satu Data serta media lainnya

Penyelenggaraan SDI

22

Sistem Statistik Nasional (SSN)

23

Tujuan Sistem Statistik Nasional Sesuai dengan Kepka BPS Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Sistem Statistik Nasional

1

3

2

Agar para penyelenggara kegiatan statistik memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal

Menghindari kemungkinan terjadinya duplikasi kegiatan oleh para penyelenggara kegiatan statistik

Terciptanya suatu Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien

24

Survei Kebutuhan Data & Entri Metadata

30

Sistem Backend SIRuSa

Metadata Kegiatan Statistik Sektoral/Khusus dikelola dalam Sistem Backend SIRuSa yang dapat diakses pada https://sirusa.bps.go.id/entrimetadata/.

Melalui sistem ini BPS Pusat maupun BPS Daerah dapat melakukan 1) entri, 2) update, 3) verifikasi, maupun 4) melihat rekapitulasi hasil pengentrian metadata dalam grafik dan tabel.

31

Menu Entri Sektoral/Khusus

Tombol Edit

Master Kegiatan

Tombol Input

Kegiatan Statistik

Lanjutan

Pencarian

Master Kegiatan

Kegiatan lanjutan: kegiatan yang dilakukan oleh instansi sektoral/khusus, namun kegiatan tersebut pernah dilakukan oleh instansi yang sama pada tahun sebelumnya.

Kegiatan baru: kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi sektoral/khusus untuk pertama kalinya ataupun kegiatan yang belum pernah dimasukkan ke dalam Sirusa

Untuk kegiatan lanjutan yang mengalami perubahan nama kegiatan, jangan mengentri kegiatan tersebut sebagai kegiatan baru. Namun terlebih dahulu klik tombol “Edit” untuk melakukan update nama kegiatan. Setelah itu, klik tombol “Input” untuk melakukan entri kegiatan

32

Form Entri Kuesioner Q-Metadata

Sektoral/Khusus

Data akan tersimpan setiap petugas entri menyelesaikan satu Blok.

33

Update Sektoral/khusus

Menampilkan daftar metadata kegiatan yang telah dientri.

Klik tombol “Edit” untuk melakukan edit hasil entri. Selain itu, dalam daftar tersebut dapat dilihat status clean/error dan verifikasi untuk setiap dokumen.

Klik tombol Edit

untuk mengedit

metadata

Klik tombol (×)

untuk memperbaiki

error

Status dokumen akan Clean (C) jika semua blok telah clean (√). Jika masih terdapat salah satu atau lebih blok yang error (×) maka status dokumen adalah Error (E). Perbaiki blok yang masih error dengan mengklik tombol (×) pada blok yang bersangkutan.

34

Terima Kasih

35