Upload
trinhkien
View
223
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Tata Laksana Statistik Sektoral
Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul
Heri Minto Widodo Wonosari, 10 Desember 2018
Outline Konsep Dasar Statistik
Tata Laksana Statistik Sektoral
Sistem Statistik Nasional
Satu Data Indonesia
SKD dan Entri Metadata
3
Dasar Hukum Penyelenggaraan Kegiatan Statistik
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
5. Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah
6. Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional
7. Keputusan Kepala BPS Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Statistik Dasar
8. Keputusan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Survei Statistik Sektoral
9. Keputusan Kepala BPS Nomor 8 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemberitahuan Sinopsis Survei Statistik Khusus
5
Kegiatan Statistik
Pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada pemerintah dan/atau masyarakat
Adanya internet dan media sosial dapat dimanfaatkan untuk pengumpulan data. Contohnya dengan data registrasi akun media sosial, web crawling, dan big data mining.
Pencacahan sampel/sebagian unit populasi untuk
memperkirakan karakteristik populasi tersebut pada saat
tertentu
Pencacahan semua unit populasi untuk memperoleh karakteristik
populasi tersebut pada saat tertentu
S Sensus Kompilasi
Produk Administrasi
Cara Lain sesuai TI
Survei
7
Metadata
Metadata ialah data tentang
data
Metadata merupakan informasi yang disusun sedemikian rupa untuk menggambarkan, menjelaskan, menempatkan, memudahkan pencarian, menggunakan, atau mengelola sumber daya informasi.
Melalui metadata, pengguna mendapatkan informasi mengenai statistik.
Tersedianya metadata tidak hanya membantu dalam menginterpretasi, menganalisis, dan memahami data, tetapi juga dapat membantu pengguna dalam mengidentifikasi data-data lain yang relevan dengan data tersebut.
BPS mengumpulkan metadata kegiatan setelah kegiatan selesai dilakukan melalui kuesioner Q-Metadata yang dapat diakses melalui sirusa.bps.go.id.
8
Pengajuan Penyelenggaraan Kegiatan Statistik Sektoral
Mengapa Perlu Rekomendasi
Agar tidak terjadi duplikasi kegiatan statistik sektoral Menyusun database metadata statistik sektoral Membantu mewujudkan Sistem Statistik Nasional
Pengajuan Penyelenggaraan Kegiatan Statistik
Sektoral dituangkan dalam Rekomendasi
Kegiatan Statistik
PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik Pasal 26 Ayat 2
memberitahukan rencana penyelenggaraan survei kepada BPS mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS menyerahkan hasil penyelenggaraan survei yang dilakukan kepada BPS
Penyelenggara kegiatan statistik sektoral wajib:
11
Mekanisme Kerja Statistik Sektoral di Daerah
OPD A
OPD B
OPD C
Walidata Statistik Sektoral
(seksi/bidang/dinas
statistik)
BPS
1. Mengajukan usulan kegiatan statistik sektoral
2. Mengajukan rancangan kegiatan statistik sektoral dalam
rangka rekomendasi
3a. Mengirimkan surat rekomendasi
4. Menyampaikan surat rekomendasi dari BPS
3b. Mengirimkan tembusan surat rekomendasi
BAPPEDA
6. Menyampaikan hasil kegiatan statistik sektoral
dari OPD
5. Mengirimkan hasil kegiatan statistik sektoral
Forum Data
Satu Data
12
FS3
Nama instansi penyelenggara survei
Judul survei
Tujuan survei
Jenis data yang dikumpulkan
Wilayah kegiatan survei
Metode statistik yang digunakan
Objek populasi dan jumlah responden
Waktu pelaksanaan survei
disampaikan ke Badan Pusat Statistik sesuai dengan cakupan kegiatannya
Formulir Pemberitahuan Survei Statistik Sektoral (FS3)
13
Pelaporan Hasil Penyelenggaraan Kegiatan Statistik
BPS Kab/Kota
BPS RI
BPS Provinsi
+
Apabila wilayah penyelenggaraan kegiatan statistik hanya mencakup satu kabupaten/kota
Apabila wilayah penyelenggaraan kegiatan statistik hanya mencakup satu provinsi atau beberapa kabupaten/kota dalam satu provinsi
Apabila wilayah penyelenggaraan kegiatan statistik mencakup lebih dari satu provinsi atau diselenggarakan oleh instansi pemerintah pusat di daerah tertentu
Publikasi
Metadata Kegiatan
+ Diserahkan
ke
Caku-pan
14
Mengapa Satu Data Indonesia
1. Data instansi pemerintah yang satu dengan yang lain tidak konsisten
2. Data pemerintah sulit diakses oleh instansi pemerintah lain dan oleh publik
Banyak data yang dipegang oleh individu
Diperlukan hubungan personal untuk mengakses data
Format data yang dibagipakaikan tidak terbuka dan sulit diolah (JPG,PDF)
16
Apa itu SDI ?
Satu Data Indonesia (SDI) adalah perbaikan tata kelola data Pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Kementerian/Lembaga dan Perangkat Daerah, sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.
17
SDI Nasional SDI Daerah
Kabupaten/Kota
Provinsi
Walidata
Kementerian/Lembaga A
Produsen Data
dan/ atau
Kementerian/Lembaga B
Produsen Data
dan/ atau
Walidata
Forum Satu Data
Foru
m S
atu
Da
ta P
rov
insi
Dewan Pengarah
Ketua Anggota
Sekretariat Pembina Data Statistik
Pembina Data Geospasial
Walidata
Dinas Urusan Statistik Sektoral
Pembina Data Statistik Daerah
BPS Provinsi
Sekretariat
Bappeda
Standar Metadata Interoperabilitas KodeReferensi dan Data Induk
1 OPD A
Produsen Data
OPD B OPD C
Foru
m S
atu
Da
ta K
ab
/K
ota
Walidata
Dinas Urusan Statistik Sektoral
Pembina Data Statistik Daerah
BPS Kab/Kota Bappeda
OPD A
Produsen Data
OPD B OPD C
Sekretariat
Satu Data Indonesia
Walidata lintas kabupaten
20
Prinsip Satu Data Indonesia
Data yang dihasilkan oleh produsen data harus dilengkapi dengan metadata. Informasi dalam metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
Data yang dihasilkan oleh
produsen data harus
menggunakan kode referensi
dan data induk.
Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dapat
dibagipakaikan antar sistem elektronik
Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi
Standar Data
S Standar
Data
Kode Referensi dan Data
Induk
Interoperabi
litas
Metadata
21
Perencanaan Data
• Penentuan: • daftar data yang
akan dikumpulkan;
• Daftar data prioritas;
• Rencana aksi SDI untuk Data Prioritas
Pengumpulan Data
• Dilakukan oleh Produsen Data
• Produsen Data menyampaikan kepada Walidata: • Data • Standar data • Metadata
Pemeriksaan Data
• Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan Prinsip-Prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata
• Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa oleh Walidata kemudian diperiksa kembali oleh Pembina Data
Penyebarluasan Data
• Dilakukan oleh walidata melalui Portal Satu Data serta media lainnya
Penyelenggaraan SDI
22
Tujuan Sistem Statistik Nasional Sesuai dengan Kepka BPS Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Sistem Statistik Nasional
1
3
2
Agar para penyelenggara kegiatan statistik memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal
Menghindari kemungkinan terjadinya duplikasi kegiatan oleh para penyelenggara kegiatan statistik
Terciptanya suatu Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien
24
Sistem Backend SIRuSa
Metadata Kegiatan Statistik Sektoral/Khusus dikelola dalam Sistem Backend SIRuSa yang dapat diakses pada https://sirusa.bps.go.id/entrimetadata/.
Melalui sistem ini BPS Pusat maupun BPS Daerah dapat melakukan 1) entri, 2) update, 3) verifikasi, maupun 4) melihat rekapitulasi hasil pengentrian metadata dalam grafik dan tabel.
31
Menu Entri Sektoral/Khusus
Tombol Edit
Master Kegiatan
Tombol Input
Kegiatan Statistik
Lanjutan
Pencarian
Master Kegiatan
Kegiatan lanjutan: kegiatan yang dilakukan oleh instansi sektoral/khusus, namun kegiatan tersebut pernah dilakukan oleh instansi yang sama pada tahun sebelumnya.
Kegiatan baru: kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi sektoral/khusus untuk pertama kalinya ataupun kegiatan yang belum pernah dimasukkan ke dalam Sirusa
Untuk kegiatan lanjutan yang mengalami perubahan nama kegiatan, jangan mengentri kegiatan tersebut sebagai kegiatan baru. Namun terlebih dahulu klik tombol “Edit” untuk melakukan update nama kegiatan. Setelah itu, klik tombol “Input” untuk melakukan entri kegiatan
32
Form Entri Kuesioner Q-Metadata
Sektoral/Khusus
Data akan tersimpan setiap petugas entri menyelesaikan satu Blok.
33
Update Sektoral/khusus
Menampilkan daftar metadata kegiatan yang telah dientri.
Klik tombol “Edit” untuk melakukan edit hasil entri. Selain itu, dalam daftar tersebut dapat dilihat status clean/error dan verifikasi untuk setiap dokumen.
Klik tombol Edit
untuk mengedit
metadata
Klik tombol (×)
untuk memperbaiki
error
Status dokumen akan Clean (C) jika semua blok telah clean (√). Jika masih terdapat salah satu atau lebih blok yang error (×) maka status dokumen adalah Error (E). Perbaiki blok yang masih error dengan mengklik tombol (×) pada blok yang bersangkutan.
34