View
235
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Oleh :
DIREKTUR JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
TARAKAN, KALIMANTAN UTARA2018
1
STRATEGI KERJA SAMA ANTAR
DAERAH UNTUK PEMBANGUNAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
ARAH KEBIJAKAN KERJA SAMA DAERAH
Misi 5 RPJPN
2005-2025 :
Mewujudkan
Pembangunan
Yang Lebih
Merata &
Berkeadilan
Peningkatan kerja sama
antar daerah akan terus
ditingkatkan dalam rangka
memanfaatkan keunggulan
komparatif maupun
kompetitif setiap daerah;
menghilangkan ego
pemerintah daerah yang
berlebihan; serta
menghindari timbulnya
inefisiensi dan inefektifitas
dalam pelayanan publik
1. UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TentangPEMERINTAHAN DAERAH
2. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2007 Tentang TATA CARA KERJA SAMA DAERAH
3. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI No. 22 TAHUN 2009 Tentang PETUNJUK TEKNIS TATA CARA KERJA SAMA DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN
ABSOLUT
(Mutlak urusan Pusat)
CONCURRENT
(Urusan bersama Pusat,
Provinsi, dan Kab/Kota)
PILIHAN/OPTIONAL
(Sektor Unggulan)
WAJIB/
OBLIGATORY- PERTAHANAN
- KEAMANAN
- MONETER
- YUSTISI
- POLITIK LUAR
NEGERI
- AGAMA
NON PELAYANAN DASAR
tenaga kerja; pemberdayaan
perempuan & anak, pangan;
Pertanahan; Lingkungan Hidup;
Dukcapil, PMD, penduduk dan
KB, perhubungan, kominfo,
Koperasi UKM, Penanaman
Modal, PORA, statistik, sandi,
Budaya, perpustakaan, & arsip
Kelautan & perikanan,
Pariwisata, Pertanian,
Kehutanan, ESDM,
Perdagangan,
perindustrian dan
Transmigrasi
ANATOMI URUSAN PEMERINTAHANUU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
PELAYANAN DASAR
pendidikan; kesehatan; PU &
penataan ruang; perumahan
Rakyat dan kawasan permukiman;
Trantib umum, dan Linmas, Sosial
(dilaksanakan dengan SPM)
Wawasan Kebangsaan;
Ketahanan Sosial;
Pengamalan pancasila
Persatuan dan Kesatuan;
Penanganan Konflik Sosial;
Koordinasi Pelaksanaan
Tugas Antar Instansi di
Provinsi/Kab/Kota;
Pengembangan
Kehidupan Demokrasi;
Pelaksanaan semua urusan
pemerintahan yang bukan
kewenangan Daerah & tidak
Ditangani oleh Instansi
Vertikal
URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM
5
Pasal 363 UU No 23 Tahun 2014 :
(1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat,
Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasar-
kan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pela-
yanan publik serta saling menguntungkan.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan oleh Daerah dengan :
a. Daerah lain;
b. Pihak ketiga; dan/atau
c. Lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan
(3) Kerja sama dengan Daerah lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a dikategorikan menjadi kerja sama
wajib dan kerja sama sukarela.
BENTUK KERJA SAMA DAERAH (UU 23/2014) Pasal 363
6
KERJASAMA ANTAR DAERAH :
KERJASAMA DGN LUAR NEGERI
KERJASAMA DGN PIHAK KETIGA :
1. KSAD WAJIB (Berbatasan)2. KSAD SUKARELA
PIHAK SWASTA, ORGANISASI KEMASYARAKATAN,DAN LEMBAGA NONPEMERINTAH LAINNYA
LEMBAGA ATAU DAERAH DI LUAR NEGERI
KERJA SAMA WAJIB
• Kerja Sama Wajib adalah kerja sama antar daerah yang berbatasan
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan :
a. Yang memiliki externalitas lintas daerah;
b. Penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola
bersama
Contoh :
Kerja Sama Antar Daerah “Sunda Kecil” (Provinsi Bali, NTB dan
NTT) Kerja Sama bidang Pariwisata dan Perdagangan.
Kerja Sama Antar Daerah Jabodetabekjur (Jakarta, Bogor, Depok,
Tangerang, Bekasi, Cianjur) Kerja Sama bidang Pendidikan,
Kesehatan, Sinkronisasi Tata Ruang Kawasan Jabodetabek dan
pengendalian banjir.
Kerja Sama Antar Daerah Kunci Bersama (Kuningan, Ciamis,
Cirebon Kota&Kabupaten, Cilacap, Brebes,Majalengka,
Pangandaran) Kerja Sama Bidang Infrastruktur, Pendidikan,
Kesehatan, dan Ekonomi.
KERJASAMA SUKARELA
• Kerjasama Sukarela adalah kerja sama yang dilaksanakan oleh
daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien
jika dilaksanakan dengan bekerjasama.
Contoh:
• Kerja Sama Provinsi DKI dengan Provinsi NTT kerja sama
bidang peternakan (daerah ini tidak berbatasan dan lintas
daerah).
Ketimpangan
Antar Daerah
Kelemahan
Kinerja Aparat
Daerah
Minimnya
Anggaran
Pemerintah
Daerah
Pemekaran
Daerah yang
Berlebihan
Masalah
Pembangunan
Daerah
Sangat
mempengaruhi
pertumbuhan
perekonomian
lokal dan
nasional
Solusi
mengatasi
pembangunan
daerah
Kerja Sama
Daerah
dengan
Daerah
Kerja Sama
Dengan Pihak
Ketiga
KERJASAMA ANTAR DAERAH SEBAGAI SOLUSI MENINGKATKAN PEREKONOMIAN NASIONAL
Adanya kebutuhan yang kuat akan efisiensi dlm pelayanan publik & pengelolaan sumber daya/potensi daerah
Sinergitas Tata Ruang & Wilayah agar terjadi konektivitas titik titikpertumbuhan ekonomi dan antardaerah tidak saling mematikan
Sinergitas Infrastruktur dalammeningkatkan kelancaran arus barang dan jasa antar daerah
Kebutuhan akan sinergitas –keterkaitan antar-sektor antar-wilayah dlm sistem produksi & distribusi
Kebutuhan
akan
Kerjasama
Antar
Daerah
SANGAT PENTING DAN URGEN
Diwajibkan bagi setiap Daerahberbatasan dan Perlu perhatiankhusus Kepala Daerah
(UU 23 Thn 2014)
Perlu sinergi perencanaan yang benar, dan Komitmen KepalaDaerah .
Masuk dalam prosesperencanaan daerah Renstra , RPJMD, dan RKPD
KONDISI
• Masih adanya egoisme daerah
• Ketimpangan Pembangunan
Infrastruktur
• Ketimpangan pertumbuhan
ekonomi daerah
• Minimnya Anggaran
Pemerintah Daerah
KONDISI
• Kebutuhan akan peningkatan
pelayanan publik
• Tidak akan bisa hidup sendiri
tanpa Kerja Sama Dgn Daerah
Lain
• Perekat NKRI
KEBUTUHAN
KEBUTUHAN
KEBUTUHAN
KEBUTUHAN
KEBIJAKAN
KEBIJAKAN
KEBIJAKAN
KEBIJAKAN
VISI :
Organisasi strategis untuk
pemberdayaan kota-kota dalam rangka
pelaksanaan otonomi di Indonesia.
MISI :
Berusaha untuk menjadi suatu
organisasi yang terpercaya,
profesional di bidang perkotaan dalam
mendukung dan melaksanakan upaya
terbaik bagi pemerintahan kota melalui
pembangunan yang demokratis,
transparan, otonomi yang
bertanggung jawab, sebagai bagian
dari masyarakat baru pada struktur
pemerintahan di Negara Republik
Indonesia
APEKSI memiliki peran
penting dalam meningkatkan
pertumbuhan ekonomi,
perdagangan dan investasi
melalui mekanisme kerja
sama antar daerah dan pihak
ketiga
Obyek Kerja Sama adalah seluruh
urusan yang menjadi kewenangan
daerah otonom, aset daerah dan
potensi daerah serta penyediaan
pelayanan umum/publik
PERAN PENTING APEKSI DALAM MENINGKATKAN
PERTUMBUHAN EKONOMI, PERDAGANGAN DAN INVESTASI
KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA
Kerjasama daerah dengan Pihak Ketiga, meliputi :• Kerja Sama dalam penyediaan publik;• Kerja Sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang
memberikan pendapatan bagi daerah;• Kerja sama investasi; dan• Kerja Sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
• kerjasama dimaksud bisa dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, Bangun Guna Serah (BOT) dan Bangun Serah Guna atau Kerjasama Penyediaan Infrastruktur
• Contoh : Pemanfaatan Aset Pemda dalam bentuk aset tanah yang dikerjasamakan Pemda dengan pihak swasta untuk membangun hotel, mall, pasar, terminal.
• Apabila aset Pemda berubah fungsi menjadi fungsi lain harus mendapat persetujuaan DPRD.
• Menggunakan regulasi PP No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan aset Barang Milik Negara/Daerah.
13Ditjen BAK, KEMENDAGRI
TATA CARA KERJASAMA DAERAH (PIHAK KETIGA)
Permendagri 22 Tahun 2009
TKKSD*1. Walikota dapat membentuk TKKSD yang diketuai oleh Sekda2. TKKSD dpt membentuk Tim Teknis
TATA CARA MELALUI TAHAPAN
1. Persiapan2. Penawaran3. Penyiapan Kesepakatan Bersama4. Penandatanganan Kesepakatan Bersama5. Penyiapan Perjanjian Kerjasama6. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama7. Pelaksanaan
* Pasal 5 dan 6 Permendagri 22/99
SE MDN No 193/1709/SJ
14
Keanggotaan
Ketua : Sekretaris DaerahWakil Ketua I : Asisten Yang
Membidangi KS
Wakil Ketua II : Ketua Bappeda
Sekretaris : Kabag Yang
Membidangi KS
Anggota Tetap : a. Kabag Hukum
b. Kabag Yang
Membidangi Pemthn
c. Kepala SKPD Yang
Membidangi Keu&Aset
Anggota Tidak : a. Kepala SKPD Yg
Melaksanakan KS
b. Kepala SKPD yg terkait
dgn pelaksanaan KS
c. Tenaga Ahli/Pakar
Tugas :
1. Inventirasi dan pemetaan potensi yg akan
dikerjasamakan
2. Menyusun prioritas objek yg akan
dikerjasamakan
3. Memberikan saran terhadap proses
pemilihan daerah dan pihak ketiga
4. Menyiapkan kerangka acuan/proposal
dan studi kelayakan
5. Menyiapkan materi kesepakatan bersama
dan rancangan PKS
6. Memberikan rekomendasi kpd KDh utk
penandatanganan kesepakatan bersama
dan PKS
7. Melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap pelaksanaan KSD Kab/Kota
(Untuk TKKSD Prov.)
Fasilitasi Kerja Sama
• Semua rencana kerja sama yang akan dilaksanakanoleh SKPD di pemerintah kota harus dibahas dandifasilitasi oleh Tim TKKSD.
• Pembahasan Draft Kesepakatan Kerjasama danPerjanjian Kerjasama dibahas oleh SKPD teknisdifasilitasi oleh Bagian yang menangani kerja samadan TKKSD.
• Agenda penandatanganan Kesepakatan danPerjanjian akan difasilitasi oleh TKKSD masing-masing Pemda
Recommended