Oleh :

DIREKTUR JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

TARAKAN, KALIMANTAN UTARA2018

1

STRATEGI KERJA SAMA ANTAR

DAERAH UNTUK PEMBANGUNAN DAN

PELAYANAN PUBLIK

ARAH KEBIJAKAN KERJA SAMA DAERAH

Misi 5 RPJPN

2005-2025 :

Mewujudkan

Pembangunan

Yang Lebih

Merata &

Berkeadilan

Peningkatan kerja sama

antar daerah akan terus

ditingkatkan dalam rangka

memanfaatkan keunggulan

komparatif maupun

kompetitif setiap daerah;

menghilangkan ego

pemerintah daerah yang

berlebihan; serta

menghindari timbulnya

inefisiensi dan inefektifitas

dalam pelayanan publik

1. UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TentangPEMERINTAHAN DAERAH

2. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2007 Tentang TATA CARA KERJA SAMA DAERAH

3. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI No. 22 TAHUN 2009 Tentang PETUNJUK TEKNIS TATA CARA KERJA SAMA DAERAH

URUSAN PEMERINTAHAN

ABSOLUT

(Mutlak urusan Pusat)

CONCURRENT

(Urusan bersama Pusat,

Provinsi, dan Kab/Kota)

PILIHAN/OPTIONAL

(Sektor Unggulan)

WAJIB/

OBLIGATORY- PERTAHANAN

- KEAMANAN

- MONETER

- YUSTISI

- POLITIK LUAR

NEGERI

- AGAMA

NON PELAYANAN DASAR

tenaga kerja; pemberdayaan

perempuan & anak, pangan;

Pertanahan; Lingkungan Hidup;

Dukcapil, PMD, penduduk dan

KB, perhubungan, kominfo,

Koperasi UKM, Penanaman

Modal, PORA, statistik, sandi,

Budaya, perpustakaan, & arsip

Kelautan & perikanan,

Pariwisata, Pertanian,

Kehutanan, ESDM,

Perdagangan,

perindustrian dan

Transmigrasi

ANATOMI URUSAN PEMERINTAHANUU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

PELAYANAN DASAR

pendidikan; kesehatan; PU &

penataan ruang; perumahan

Rakyat dan kawasan permukiman;

Trantib umum, dan Linmas, Sosial

(dilaksanakan dengan SPM)

Wawasan Kebangsaan;

Ketahanan Sosial;

Pengamalan pancasila

Persatuan dan Kesatuan;

Penanganan Konflik Sosial;

Koordinasi Pelaksanaan

Tugas Antar Instansi di

Provinsi/Kab/Kota;

Pengembangan

Kehidupan Demokrasi;

Pelaksanaan semua urusan

pemerintahan yang bukan

kewenangan Daerah & tidak

Ditangani oleh Instansi

Vertikal

URUSAN

PEMERINTAHAN UMUM

5

Pasal 363 UU No 23 Tahun 2014 :

(1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat,

Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasar-

kan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pela-

yanan publik serta saling menguntungkan.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilakukan oleh Daerah dengan :

a. Daerah lain;

b. Pihak ketiga; dan/atau

c. Lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan

(3) Kerja sama dengan Daerah lain sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a dikategorikan menjadi kerja sama

wajib dan kerja sama sukarela.

BENTUK KERJA SAMA DAERAH (UU 23/2014) Pasal 363

6

KERJASAMA ANTAR DAERAH :

KERJASAMA DGN LUAR NEGERI

KERJASAMA DGN PIHAK KETIGA :

1. KSAD WAJIB (Berbatasan)2. KSAD SUKARELA

PIHAK SWASTA, ORGANISASI KEMASYARAKATAN,DAN LEMBAGA NONPEMERINTAH LAINNYA

LEMBAGA ATAU DAERAH DI LUAR NEGERI

KERJA SAMA WAJIB

• Kerja Sama Wajib adalah kerja sama antar daerah yang berbatasan

dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan :

a. Yang memiliki externalitas lintas daerah;

b. Penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola

bersama

Contoh :

Kerja Sama Antar Daerah “Sunda Kecil” (Provinsi Bali, NTB dan

NTT) Kerja Sama bidang Pariwisata dan Perdagangan.

Kerja Sama Antar Daerah Jabodetabekjur (Jakarta, Bogor, Depok,

Tangerang, Bekasi, Cianjur) Kerja Sama bidang Pendidikan,

Kesehatan, Sinkronisasi Tata Ruang Kawasan Jabodetabek dan

pengendalian banjir.

Kerja Sama Antar Daerah Kunci Bersama (Kuningan, Ciamis,

Cirebon Kota&Kabupaten, Cilacap, Brebes,Majalengka,

Pangandaran) Kerja Sama Bidang Infrastruktur, Pendidikan,

Kesehatan, dan Ekonomi.

KERJASAMA SUKARELA

• Kerjasama Sukarela adalah kerja sama yang dilaksanakan oleh

daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien

jika dilaksanakan dengan bekerjasama.

Contoh:

• Kerja Sama Provinsi DKI dengan Provinsi NTT kerja sama

bidang peternakan (daerah ini tidak berbatasan dan lintas

daerah).

Ketimpangan

Antar Daerah

Kelemahan

Kinerja Aparat

Daerah

Minimnya

Anggaran

Pemerintah

Daerah

Pemekaran

Daerah yang

Berlebihan

Masalah

Pembangunan

Daerah

Sangat

mempengaruhi

pertumbuhan

perekonomian

lokal dan

nasional

Solusi

mengatasi

pembangunan

daerah

Kerja Sama

Daerah

dengan

Daerah

Kerja Sama

Dengan Pihak

Ketiga

KERJASAMA ANTAR DAERAH SEBAGAI SOLUSI MENINGKATKAN PEREKONOMIAN NASIONAL

Adanya kebutuhan yang kuat akan efisiensi dlm pelayanan publik & pengelolaan sumber daya/potensi daerah

Sinergitas Tata Ruang & Wilayah agar terjadi konektivitas titik titikpertumbuhan ekonomi dan antardaerah tidak saling mematikan

Sinergitas Infrastruktur dalammeningkatkan kelancaran arus barang dan jasa antar daerah

Kebutuhan akan sinergitas –keterkaitan antar-sektor antar-wilayah dlm sistem produksi & distribusi

Kebutuhan

akan

Kerjasama

Antar

Daerah

SANGAT PENTING DAN URGEN

Diwajibkan bagi setiap Daerahberbatasan dan Perlu perhatiankhusus Kepala Daerah

(UU 23 Thn 2014)

Perlu sinergi perencanaan yang benar, dan Komitmen KepalaDaerah .

Masuk dalam prosesperencanaan daerah Renstra , RPJMD, dan RKPD

KONDISI

• Masih adanya egoisme daerah

• Ketimpangan Pembangunan

Infrastruktur

• Ketimpangan pertumbuhan

ekonomi daerah

• Minimnya Anggaran

Pemerintah Daerah

KONDISI

• Kebutuhan akan peningkatan

pelayanan publik

• Tidak akan bisa hidup sendiri

tanpa Kerja Sama Dgn Daerah

Lain

• Perekat NKRI

KEBUTUHAN

KEBUTUHAN

KEBUTUHAN

KEBUTUHAN

KEBIJAKAN

KEBIJAKAN

KEBIJAKAN

KEBIJAKAN

VISI :

Organisasi strategis untuk

pemberdayaan kota-kota dalam rangka

pelaksanaan otonomi di Indonesia.

MISI :

Berusaha untuk menjadi suatu

organisasi yang terpercaya,

profesional di bidang perkotaan dalam

mendukung dan melaksanakan upaya

terbaik bagi pemerintahan kota melalui

pembangunan yang demokratis,

transparan, otonomi yang

bertanggung jawab, sebagai bagian

dari masyarakat baru pada struktur

pemerintahan di Negara Republik

Indonesia

APEKSI memiliki peran

penting dalam meningkatkan

pertumbuhan ekonomi,

perdagangan dan investasi

melalui mekanisme kerja

sama antar daerah dan pihak

ketiga

Obyek Kerja Sama adalah seluruh

urusan yang menjadi kewenangan

daerah otonom, aset daerah dan

potensi daerah serta penyediaan

pelayanan umum/publik

PERAN PENTING APEKSI DALAM MENINGKATKAN

PERTUMBUHAN EKONOMI, PERDAGANGAN DAN INVESTASI

KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

Kerjasama daerah dengan Pihak Ketiga, meliputi :• Kerja Sama dalam penyediaan publik;• Kerja Sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang

memberikan pendapatan bagi daerah;• Kerja sama investasi; dan• Kerja Sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan

• kerjasama dimaksud bisa dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, Bangun Guna Serah (BOT) dan Bangun Serah Guna atau Kerjasama Penyediaan Infrastruktur

• Contoh : Pemanfaatan Aset Pemda dalam bentuk aset tanah yang dikerjasamakan Pemda dengan pihak swasta untuk membangun hotel, mall, pasar, terminal.

• Apabila aset Pemda berubah fungsi menjadi fungsi lain harus mendapat persetujuaan DPRD.

• Menggunakan regulasi PP No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan aset Barang Milik Negara/Daerah.

13Ditjen BAK, KEMENDAGRI

TATA CARA KERJASAMA DAERAH (PIHAK KETIGA)

Permendagri 22 Tahun 2009

TKKSD*1. Walikota dapat membentuk TKKSD yang diketuai oleh Sekda2. TKKSD dpt membentuk Tim Teknis

TATA CARA MELALUI TAHAPAN

1. Persiapan2. Penawaran3. Penyiapan Kesepakatan Bersama4. Penandatanganan Kesepakatan Bersama5. Penyiapan Perjanjian Kerjasama6. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama7. Pelaksanaan

* Pasal 5 dan 6 Permendagri 22/99

SE MDN No 193/1709/SJ

14

Keanggotaan

Ketua : Sekretaris DaerahWakil Ketua I : Asisten Yang

Membidangi KS

Wakil Ketua II : Ketua Bappeda

Sekretaris : Kabag Yang

Membidangi KS

Anggota Tetap : a. Kabag Hukum

b. Kabag Yang

Membidangi Pemthn

c. Kepala SKPD Yang

Membidangi Keu&Aset

Anggota Tidak : a. Kepala SKPD Yg

Melaksanakan KS

b. Kepala SKPD yg terkait

dgn pelaksanaan KS

c. Tenaga Ahli/Pakar

Tugas :

1. Inventirasi dan pemetaan potensi yg akan

dikerjasamakan

2. Menyusun prioritas objek yg akan

dikerjasamakan

3. Memberikan saran terhadap proses

pemilihan daerah dan pihak ketiga

4. Menyiapkan kerangka acuan/proposal

dan studi kelayakan

5. Menyiapkan materi kesepakatan bersama

dan rancangan PKS

6. Memberikan rekomendasi kpd KDh utk

penandatanganan kesepakatan bersama

dan PKS

7. Melakukan pembinaan dan pengawasan

terhadap pelaksanaan KSD Kab/Kota

(Untuk TKKSD Prov.)

Fasilitasi Kerja Sama

• Semua rencana kerja sama yang akan dilaksanakanoleh SKPD di pemerintah kota harus dibahas dandifasilitasi oleh Tim TKKSD.

• Pembahasan Draft Kesepakatan Kerjasama danPerjanjian Kerjasama dibahas oleh SKPD teknisdifasilitasi oleh Bagian yang menangani kerja samadan TKKSD.

• Agenda penandatanganan Kesepakatan danPerjanjian akan difasilitasi oleh TKKSD masing-masing Pemda

16

SEKIAN DAN

TERIMA KASIH