View
1.375
Download
83
Category
Preview:
DESCRIPTION
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Citation preview
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 1
KATA PENGANTAR Reformasi birokrasi kepolisian merupakan sebuah keniscayaan yang
harus dilakukan oleh organisasi besar seperti Polri dan lembaga Pemerintahan
lain yang mempunyai tugas dan tanggungjawab besar dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat. Perubahan tata kerja organisasi yang semakin
baik dalam sistem pemerintahan menandakan adanya perubahan atau
reformasi structural dan cultural yang akan menjadikan organisasi Polri tetap
mengikuti perubahan sistem tatakelola Negara dan Pemerintahan.
Menyikapi hal tersebut, untuk membuat organisasi berjalan pada rel
yang telah ditetapkan dalam konstitusi Negara, harus melakukan penataan dan
perubahan dalam sistem pelayanan dan kinerja sebagaimana diharapkan oleh
masyarakat. Reformasi kepolisian sebagai agenda besar dalam perubahan tata
kelola sistem manajemen Polri telah menetapkan Grand Design reformasi
birokrasi nasional dalam bentuk Peraturan Menpan No.15/2008 tentang
Pedoman Umum Reformasi Birokrasi, merupakan cetak biru reformasi hingga
tahun 2025. Reformasi birokrasi nasional dilaksanakan dalam rangka
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan
kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun
aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban
tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional. Kunci sukses reformasi
birokrasi yang dilaksanakan oleh pegawai adalah apabila seluruh aparatur
negara mampu mengubah mindset dan cultural set, termasuk partisipasi
masyarakat.
Berkaitan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional, Dit Lantas
Polda Metro Jaya, telah mengusulkan Reformasi Birokrasi Polri yang meliputi
diantaranya program unggulan melalui quick wins, yaitu transparansi pelayanan
SIM, STNK dan BPKB, transparansi pelayanan penyidikan dalam peayanan
masyarakat. Program tersebut merupakan produk utama Polri yang mempunyai
daya ungkit kuat (key leverage) dan manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh
masyarakat, dan dapat direalisasikan serta hasilnya bisa diukur.
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 2
Untuk mewujudkan hal tersebut sistem pelayanan dilakukan dengan
menggunakan sistem pelayanan yang didasari oleh aturan dan Standar
Pelayanan Minimal (SPM) kepada masyarakat. Wujud nyata pelayanan
tersebut berdasarkan rencana aksi reformasi birokrasi Polri dengan melakukan
penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memberikan tahapan
dan gambaran kinerja personel dalam bidangnya masing-masing sesuai
dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan.
Diharapkan standar operasional prosedur ini menjadi pedoman
pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas fungsi Bag Renmin sebagai unsur
pelayanan dan pembantu pimpinan. Sesuai dengan tugas pokok yang diemban
Bag Renmin membawahi bidang Urusan Tata Usaha, Urusan Keuangan, Sub
Bagian perencanaan, Sub Bagian Administrsi Personel dan Sub Bagian Sarana
dan Prasaran sebagaimana diatur dalam Perkap No. 22 Tahun 2010.
Dengan demikian semoga Standar Operasional Prosedur (SOP) Bag
Renmin sebagai pedoman dalam melaksanakan operasional organisasi pada
pelayanan dan unsur pembantu pimpinan dapat melaksanakan kegiatan sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan. SOP ini membantu dan memberikan
arah bagi personel dalam menjalankan kegiatan yang menjadi tugas dan
tanggung jawabnya secara professional dan proforsional.
Jakarta, Desember 2011
KABAG RENMIN DIT LANTAS POLDA METRO JAYA
J U M A R N O AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 55070508
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 3
URUSAN TATA USAHA
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 4
BAB I
URUSAN TATA USAHA
I. UMUM
A. Latar Belakang
Pada hakikatnya, administrasi tata usaha adalah kegiatan
melakukan pencatatan untuk segala sesuatu yang terjadi untuk
digunakan sebagai bahan keterangan bagi pimpinan. Bahan keterangan
bagi pimpinan tersebut dituangkan dalam bentuk naskah dinas sesuai
dengan peraturan Kapolri Nomor 15 tahun 2007 tentang naskah dinas.
Dalam penerapan tugas sehari-hari, Ur TU Bag Renmin
menerapkan sistem satu pintu, hal ini dimaksudkan untuk pengawasan
dan pengendalian terhadap seluruh surat yang keluar dan masuk
Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Dalam kegiatan tugas UrTU
berfungsi membantu dalam memelihara kebersihan Mako serta fasilitas
lainnya.
B. Dasar
1. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Kapolri Nomor 15 tahun 2007 tentang naskah
dinas di lingkungan Polri;
3. Program kerja Dit Lantas Polda Metro Jaya tahun 2011;
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 5
4. Rencana kegiatan Ur TU Bag Renmin Dit Lantas Polda
Metro Jaya tahun 2011.
C. Maksud Dan Tujuan
Pelaksanaan tugas Ur TU Bag Renmin membantu terselenggaranya
administrasi dalam bentuk naskah dinas dan urusan dalam lingkungan
Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya agar dapat berjalan sesuai dengan
tujuan organisasi.
D. Ruang Lingkup
Ruang lingkup standar operasional prosedur Ur TU Bag Renmin ini
meliputi seluruh proses administrasi naskah dinas dan urusan dalam di
lingkungan pada tingkat Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya.
E. Pengertian-Pengertian
1. Naskah dinas adalah semua tulisan yang dikeluarkan oleh pejabat
yang berwenang dilingkungan Polri dalam rangka melaksanakan
tugas, fungsi dan peranan dibidang masing-masing yang disusun
menurut bentuk-bentuk yang telah ditetapkan;
2. Penyampaian naskah dinas adalah menyampaikan, mengirim,
menerukskan naskah dinas pada pihak yang bersangkutan antara
dua pejabat atau instansi atau lebih, dari seorang pejabat atau staf
yang satu kepada pejabat atau staf lainnya, dan atau antar
kesatuan didalam satu atau lain daerah dalam memperlancar
pelaksanaan tugas Polri;
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 6
3. Peraturan adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala
Kepolisian yang berwenang dan membuat kebijakan yang bersifat
mengatur dan mengikat secara umum;
4. Keputusan adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh
Kepala Kepolisian yang berwenang yang menimbulkan akibat
hukum bagi seseorang atau organisasi Polri;
5. Instruksi adalah suatu bentuk naskah dinas yang memuat arahan
pelaksanaan suatu kebijakan pokok yang tertuang dalam peraturan
dan keputusan;
6. Surat Edaran adalah suatu bentuk naskah dinas yang memuat
pemberitahuan tentang tata cara yang berlaku ataupun ketentuan
yang harus diperhatikan berdasarkan kebijaksanaan pelaksanaan;
7. Surat perintah adalah suatu bentuk naskah dinas yang memuat
pernyataan kehendak pimpinan untuk dipatuhi dan dilaksanakan
oleh seorang personil atau sekelompok personil dan perintah atau
tugas itu mempunyai akibat pertanggungjawaban administrasi;
8. Surat adalah bentuk naskah dinas yang dibuat secara tertulis oleh
seorang pejabat dalam melaksanakan tugas jabatannya guna
menyampaikan pemberitahuan, pernyataan, ataupun permintaan
kepada pejabat lain diluar instansi atau satuannya sendiri;
9. Nota dinas adalah bentuk naskah dinas yang dibuat guna
menyampaikan pemberitahuan, pernyataan ataupun permintaan
kepada pejabat lain didalam lingkungan Mabes Polri, Mapolda,
Mapolwiltabes, Mapoltabes, Mapolres/Polresta atau kesatuannya
sendiri;
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 7
10. Naskah dinas adalah bentuk naskah dinas yang dibuat oleh satuan
organisasi/pengemban fungsi pada Polri sehubungan dengan
kepentingan pelaksanaan tugas;
11. Tata persuratan dinas adalah suatu kegiatan didalam pembuatan,
penerimaan, penelitian, pencatatan, pengiriman dan penyimpanan
suatu tulisan dinas yang timbul sebagai akibat adanya kegiatan
pengurusan tulisan dinas.
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 8
II. PELAKSANAAN
Urusan Tata Usaha Bag Renmin Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya
terdiri dari dua bagian yaitu Ur TU dan Urdal, dengan pelaksanaan tugas
sebagai berikut :
A. Tugas Ur Tu Dan Urdal Bag Renmin
Kegiatan administrasi surat menyurat dilingkungan Direktorat Lalu Lintas
Polda Metro Jaya adalah sebagai berikut :
1. Membuat notulen arahan Dir/Wadir;
2. Membuat notulen rapat;
3. Menyiapkan pelaksanaan rapat;
4. Mengoreksi Minu konsep naskah dinas ke Kapolda / Wakapolda;
5. Mengoreksi Minu Konsep naskah dinas ke Dir / Wadir;
6. Membuat jadwal ajudan apel/fungsi;
7. Membuat jadwal perwira pendamping /pengambil apel Bag
Renmin;
8. Membuat rencana kebutuhan ATK;
9. Membuat rencana kebutuhan peralatan kebersihan;
10. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas;
11. Menerima, mengagendakan, menggandakan dan
mendistribusikan naskah dinas;
12. Memproduksi naskah dinas;
13. Menyiapkan apel pagi/fungsi;
14. Pengecekkan kebersihan dan fasilitas Mako.
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 9
B. Pelaksanaan Kerja / Instruksi Kerja
Tahap Persiapan;
a. Personil :
Ba Ur TU
Ba Urdal
PNS
b. Peralatan :
Lembar disposisi
Buku agenda dan verbal
Buku ekspedisi
Stempel Dir dan Staf
Tanda terima
Amplop
Sound
Mimbar apel
Absen
C. Uraian Kegiatan Urusan Tata Usaha
Sebagai pelaksana unsur pembantu pimpinan Urusan Tata Usaha Bag
renmin mempunyai tugas dan tanggung jawab yang lebih spesifik dapat
diuraikan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 10
1. Pelaksanaan kerja Ur TU Bag Renmin:
a. Memberikan salam dan bantuan yang dapat diberikan
kepada masyarakat/tamu yang datang ke Ruang Ur TU.
b. Tanyakan kepada masyarakat/tamu untuk keperluan
mengantar surat atau bertemu pimpinan.
c. Apabila ingin bertemu pimpinan diarahan ke Spri Dir /Wadir.
d. Apabila mengantar surat, maka diberikan tanda terima.
e. Surat yang diterima diagendakan dan diberikan lembar
disposisi untuk diteruskan kepada pejabat yang berwenang.
f. Apabila surat sudah didisposisi pimpinan, disposisi tersebut
dicatat dibuku agenda dan didistribusikan sesuai arahan
pimpinan tersebut.
2. Proses mengoreksi konsep surat
a. Konsep surat yang diakan diajukan kepimpinan diterima oleh
Ba Ur TU.
b. Konsep surat dikoreksi sesuai dengan Peraturan Kapolri
Nomor 15 tahun 2007 tentang naskah dinas.
c. Apabila ada kesalahan, maka konsep surat tersebut akan
dikembalikan kepada konseptor surat tersebut.
d. Apabila tidak ada kesalahan, maka konsep surat tersebut
akan diparaf dan akan diteruskan secara berjenjang.
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 11
3. Memproduksi naskah dinas.
a. Apabila ada disposisi dari pimpinan untuk Ur TU agar
membuat produk naskah dinas, maka Ur TU akan membuat
produk surat yang dimaksud.
b. Produk surat akan dikoreksi oleh Kaur TU dan dilanjutkan
secara berjenjang.
c. Produk surat yang sudah jadi, akan diberikan nomor yang
ditulis di buku verbal.
d. Surat tersebut distempel dan dimasukan kedalam amplop
dan didistribusikan kepada yang bersangkutan.
e. Produk naskah dinas yang dibuat Ur TU antara lain :
Surat rekomendasi mahasiswa;
Surat jawaban kepada masyarakat/instansi mengenai
undian dan lain sebagainya;
Surat jawaban perihal pinjam pakai Aula TMC Dit
Lantas Polda Metro Jaya;
Surat perintah untuk membantu mahasiswa;
Surat perintah menghadiri undangan;
Surat perintah sebagai ajudan pada saat apel
pagi/fungsi;
Nota dinas kepada Bag/Sat/Subdit/Satwil untuk
menindaklanjuti surat masuk;
Nota dinas ATK kebutuhan Ur TU;
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 12
4. Penomoran surat
Ur TU menerapkan sistem satu pintu yang seluruh surat
keluar dan masuk melalui TU, penomoran surat yang
mengatasnamakan Dir Lantas Polda Metro Jaya, namun untuk
surat yang mengatasnamakan Kapolda Metro Jaya, penomoran
dilakukan di Setum Polda Metro Jaya.
5. Pembuatan amplop Dit Lantas Polda Metro Jaya
6. Menjaga kebersihan Markas Komando
a. Membuat jadwal piket untuk kebersihan Aula dan Mess TMC
kepada seluruh PNS Dit Lantas Polda Metro Jaya;
b. Mengecek keberadaan cleaning services.
7. Mempersiapkan Rapat dan Apel Pagi/fungsi
a. Membuat absen baik absen personil Renmin dan Opsnal,
khususnya seluruh perwira Dir Lantas Polda Metro Jaya;
b. Menyiapkan sound, mimbar apel, Microphone di
Ruangan/Lapangan;
c. Menyiapkan notulen;
d. Menyiapkan MC, ajudan dan lain sebagainya.
8. Mengatur parkir di depan Gedung Biru.
a. Membuat plang nama pejabat yang menempati tempat
tertentu;
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 13
b. Menyediakan cone untuk mencegah parkir yang melimpah
dan tidak teratur serta tidak pada tempatnya;
9. Memelihara fasilitas gedung Dit Lantas Polda Metro Jaya.
10. Membuat notulen
a. Anggota TU mengikuti Rapat dan Apel pagi/fungsi.
b. Selesai rapat/apel pagi/fungsi anggota tersebut membuat
notulen.
c. Selesai membuat notulen, anggota TU membuat surat
pengantar kepada Bag/Sat/Subdit/Satwil yang
ditandatangani pejabat/Kabag Renmin.
d. Notulen didistribusikan kepada seluruh
Bag/Sat/Subdit/Satwil.
D. Waktu Pelaksanaan
1. Ur TU Bag Renmin
Kegiatan Ur TU Bag Renmin Dit Lantas Polda Metro Jaya
dilaksanakan setiap hari dimulai pada pukul 06.30 s/d 22.00 WIB.
2. Urdal
Kegiatan Urdal dilaksanakan mulai pukul 05.00 WIB, dimulai
dengan menyediakan perlengkapan apel sampai dengan mengecek
kebersihan, fasilitas dan parkir.
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 14
III. Penutup
Pembuatan standar operasional prosedur (SOP) ini dibuat sebagai
penuntun dalam pelaksanaan tugas yang belum diatur oleh peraturan yang
lebih atas. SOP ini dijadikan pedoman dengan pertimbangan sebagai berikut :
A. Standar Operasional Prosedur (SOP) Ur TU Bag Renmin
Direktorat Lalu Lintas ini dibuat untuk dapat dijadikan acuan atau
pedoman praktis bagi personil.
B. hal-hal yang belum diatur dalam SOP ini akan ditentukan
kemudian.
C. SOP ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 15
URUSAN KEUANGAN
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 16
BAB II
URUSAN KEUANGAN
I. Pendahuluan
A. Umum :
Bahwa dalam rangka menyelenggarakan administrasi
pertanggung-jawaban keuangan yang akuntabel dan transparan
untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan peranan
khususnya satker Dit Lantas Polda Metro Jaya
B. Pengertian
Dalam SOP ini yang dimaksud dengan :
1. Daftar Isian pelaksanaan Anggaran yang selanjudnya
disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran
yang dibuat oleh Kapolri serta disahkan oleh Direktur
Jenderal perbendaharaan atas nama Menteri keuangan
dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan
yang mengakhibatkan pengeluaran Negara dan pencairan
dana atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara
(APBN) serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi
pemerintah.
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 17
2. Pengunaan Anggaran dilingkungan polri yang selanjutnya
di singkat PA adalah Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Kapolri).
3. Kuasa Penguna Anggaran dilingkungan polri yang
selanjutnya di singkat KPA adalah Kepala Satuan Kerja
(Kastker) selaku pejabat penguna anggaran / pengguna
barang satuan kerja yang dipimpinnya.
4. Pejabat Pembuat Komitmen dilingkungan polri yang
selanjutnya di singkat PPK adalah Pejabat yang diangkat
oleh PA/KPA sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung
jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
5. Surat perintah membayar yang selanjudnya disingkat SPM
adalah dokumen yang ditertibkan oleh PA/KPA untuk
mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen
laianya yang dipersamakan.
6. Perjabat Penerbit SPM adalah PA/KPA atau pejabat yang
ditunjuk oleh PA/KPA yang diberi kewenangan untuk
menguji tagihan kepada Negara, membebankan
pengeluaran sesuai mata anggaran yang bersangkutan
dan menandatangani SPM.
7. Bendahara Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat
Bendahara adalah unsur pelayanan dan pelaksanaan Staf
pada satuan kerja (Satker) yang melaksanakan tugas
menerima, menyimpan, membayarakan, menatausahakan
dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 18
belanja Negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada
Satker dilingkungan Polri.
8. Administrasi Pertanggung jawaban Keuangan yang
selanjutnya disebut Perwabku adalah dokumen laporan
keuangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti penerimaan
dan pengeluaran uang yang sah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
9. Bealanja Pegawai adalah dana yang
disediakan/dialokasikan dalam DIPA untuk pembayaran
gaji,serta tunjangan ,dan lain-lain belanja pegawai.
10. Belanja Barang adalah dana yang disediakan/dialokasikan
dalam DIPA untuk pengadaan barang dan jasa,
pemeliharaan dan perjalanan.
11. Belanja Modal adalah dana yang disediakan/dialokasikan
dalam DIPA dalam rangka pembentukan modal, dalam
belanja ini termasuk untuk tanah , peralatan dan mesin,
gedung dan bangunan , jaringan maupun dalam bentuk
pisik lainya.
12. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang
selanjutnya sisingkat (KPPN) adalah intansi vertikal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen
Keuangan yang berada dibawah dan tanggung jawab
langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan.
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 19
13. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat
SPP adalah yang dibuat/ditertitkan oleh pejabat yang
bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan
disampaikan kepada PA/KPA atau pejabat lainya yang
ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjudnya diteruksan
kepada pejabat penerbit SPM berkenaan.
14. Panitian Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh
PA/KPA, untuk melaksanakan pemilihan penyediaan
barang/jasa.
15. Kontrak adalah perikatan antara PPK dengan penyediaan
barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
16. Surat Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan
oleh bank umunm/lembaga keuangan lainya yang diberkan
oleh penyediaan barang/jasa kepada PPK untuk menjamin
terpenuhinya persyaratan/kewajiban penyediaan barang
/jasa.
17. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan
pengadaan barang/Jasa yang dibiayai dengan
APBN.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),
baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh
penyedia barang /jasa.
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 20
C. Dasar
1. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan
negara.
2. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang
perbendaharaan negara.
3. Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
4. Keputusan bersama menteri keuangan dan kepala kepolisian
negara republik Indonesia Nomor : 14 / KMK .06 / 2005
tentang tata cara pelaksanaan anggaran belanja pegawai,
belanja barang, belanja modal dan belanja lain-lain di
lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. surat edaran bersama direktur jenderal perbendaharaan
departemen Keuangan dan deputi perencanaan umum dan
pengembangan kapolri No.pol. : se / 23 / 2005 tentang
petunjuk teknis modal dan belanja lain-lain di lingkungan
Kepolisian Negara Republik Indonesia .
6. Peraturan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
nomor : 10 tahun 2008 tentang administrasi pertanggung
jawaban keuangan di lingkungan kepolisian negara republik
indonesia.
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 21
D Maksud Dan Tujuan
1. Maksud :
Sebagai pedoman dan melaksanakan tugas di bidang
urkeu bagrenmin Dit lantas Polda Metro Jaya;
2. Tujuan :
Terwujudnya tertib administrasi dan tercapainya
keseragaman dan kesamaan pemahaman dalam
penyelenggaraan perwabku dijajaran lalu lintas Polda
Metro Jaya;
E. Ruang Lingkup
Ruang Lingkup Standar Operasional Prosedur (SOP) Ur
Keu Bag Renmin Dit Lantas Polda Metro Jaya Meliputi kegiatan
Operasional Kasatker dalam bidang keuangan yang akuntabel
dan transparan, proporsional sesuai standar pelaksanaan tugas.
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 22
II. Tugas Pokok dan Fungsi
A. Kapala Urusan Keuangan Bag Renmin
Adalah unsur staf yang bertugas membantu Kasatker dalam
menyelenggarakan pelayanan keuangan ditingkat satker yang
meliputi kegiatan menerima, menyimpan ,membayarkan atau
menyerahkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan
uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya.
Yang di bantu beberapa paur.
B. Urusan Administrasi
Adalah pelaksanaan tugasnya menyelenggarakan dan
melaksanakan korespondensi, dokumentasi, perpustakaan
,ketatausahaan perkantoran dan kearsipan serta tugas-tugas
pelayanan staf lainya yang di bebankan oleh Kaur Keu
C. Urusan Akun / Verifikasi
Adalah pelaksanaan tugasnya menyelenggarakan memo
penyesuaian jurnal akuntansi, menganalisa, memverifikasi serta
menilai dan menguji kelengkapan dokumen keuangan satker.
D. Urusan Gaji
Adalah pelaksanaan tugasnya menyelenggarakan administrasi
pelayanan gaji dan belanja pegawai lainya, pembukuan akuntansi,
pelaporan dan perwabku gaji / belanja lainya serta berkoordinasi
dengan urusan akuntasi / verifikasi dan urusan data computer.
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 23
E. Urusan Data
Adalah pelaksanaan tugasnya menyelenggarakan Pengelolaan
data, perekaman data , dokumen sumber, data akutansi dan
melaksanakan back up data serta menyiapkan data membuat
laporan LPJ.
F. Bantuan Umum
Adalah pelaksanaan tugasnya membantu para ur keu antara lain
1) Menerima dan mengkompulir surat masuk yang ditujukan
kepada Kaur Keu
2) Mengagendakan Surat,
3) Mengkoreksi Perwabku sesuai penaggunaanya
4) Melayani dan mendata bagi personel lalu lintas yang
mengusulkan pangkat dan berkala
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 24
III. Pengorganisasian
STRUKTUR ORGANISASI URUSAN KEUANGAN BAG RENMIN
a. Kaur Keu Bag Renmin
1). Mengawasi kegiatan yang telah dilaksanakan
2). Kordinasi ke masing-masing Paur
b. Urmin
1) Menerima dan mengkompulir surat masuk yang ditujukan
kepada Kaur Keu Bagrenmin
2) Mengagendakan surat sebelum diajukan kepada Kaur Keu
Bagrenmin.
3) Menyotir surat yang keluar dari Kaur Keu Bagrenmin.
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 25
4) Mendistribusikan Surat sesuai isi disposisi Kaur Keu
Bagrenmin.
5) Melakukan kegiatan pengarsipan surat.
6) Membuat surat pengantar ke jajaran para Paur Keu.
7) Melayani administrasi anggota Ur keu yang akan
melaksanakan Cuti,Ijin, nikah,cerai, umroh, dan Haji.
8) Melayani pengajuan berkala, UKP anggopta Ur Keu
bagrenmin.
9) Membuat Laporan Nominatif anggota Ur Keu bagrenmin.
10) Membuat Sprin tugas turjawali.
11) Membuat Laporan Hasil Giat Turjawali Ur Keu bagrenmin.
12) Mengajukan, menerima dan membelanjakan uang ATK serta
mempergunakannya sesuai kebutuhan pada Ur Keu, Ur
Gaji,Ur Verifikasi/ Akun, Ur Data dan Ur Min.
13) Membuat Laporan penggunaan ATK.
c. Ur Akun/Verifikasi
1). Merencanakan penyusunan penarikan di dasarkan pada
rencana belanja bulanan sesuai rengiat satfung/satker
2). Menerima usulan perkiraan penarikan dari satfung /satker
sesuai Renbut
3). Merencanakan penetapan sasaran dan perhitungan
indicator keluaran / penyerapan
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 26
4). Merencanakan program/kegiatan/sub kegiatan dan sesuai
akun penetapan sasaran yang harus sesuai dengan RKA-
KL
5). Melakukan rumusan penarikan sumber dana harus sesuai
dengan ketentuan pembayaran
6). Membuat SPM uang persediaan (UP).
a). Surat permohonan dari kuasa anggaran atau
pejabat yang ditunjuk yang menyatakan bahwa
Uang persediaan tersebut tidak untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan
harus LS.
b). SPM (surat perintah membayar).
c). Perincian Pengunaan UP.
d). Photo Copy Rekening Koran atas nama Bendahara
Dit lantas Polda Metro Jaya.
e). Photo Copy Brita Acara Rekonsiliasi (proses indikasi
dari hasil pencocokan atau rekonsiliasi antara
laporan dan Sai yang diproses secara computer).
7). Membuat SPM Langsung (LS).
a). Surat peryataan dari kuasa anggaran atau pejabat
yang ditunjuk yang menyatakan bahwa Uang
persediaan tersebut tidak untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan
harus LS
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 27
b). Surat permohonan Tagihan dari pihak ke tiga antara
laian :
1). Pemeliharaan Ranmor R2/R4/ R umum.
2). Pemeliharaan Gedung .
3). Pengadaan Makan Tahanan.
4). Pengadaan ATK.
5). Pengadaan Material Regident
c). SPM LS (surat perintah membayar).
d). Ringkasan Resume Kontrak.
e). Surat peryataan SPM LS.
f). Faktur Pajak.
g). SSP ( Surat Setoran Pajak).
h). Photo Copy NPWP pihak Ke 3 ( Nomer pemilik wajib
pajak).
8). Membuat SPM Tambahan Uang Persediaan.
a). Surat peryataan TUP dari kuasa anggaran atau
pejabat yang ditunjuk yang menyatakan bahwa
Uang tambahan persediaan.
b). Surat Rincian penggunaan TUP antara laian :
1). Lidik sidik keselamatan.
2). Perawatan tahanan .
3). Har kendaraan.
4). Pengadaan ATK Dll.
c). SPM LS (surat perintah membayar).
d). Karwas (kartu Pengawas).
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 28
e). Photo CopyRekening Koran atas nama Bendahara
Dit Lantas.
9). Membuat SPM NIHIL.
a). SPTB (surat peryataan pertanggung jawaban
belanja)
b). Surat Setor pajak (SPP) yang telah diligalisir oleh
kuasa Penguna Anggaran atau pejabat yang
ditunjuk.
c). Kwitansi /tanda bukti pembayaran.
TEKNIK PENYUSUNAN RENCANA PENARIKAN DANA OLEH SATKER
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 29
d. Ur Gaji
1). Menerima dan mengkompulir data-data keluar masuk
2). Melakukan cek data bagi anggota yang berhak
mendapatkan berkala.
3). Melakukan cek data bagi anggota yang berhak atas
Tunjangan Anak, IStri, Jabatan.
4). Membuat Rekap gaji yang akan di usulkan pada bulan
berikutnya sesuai LM 01
5). Komponen Gaji
a). Gaji pokok
b). Tunjangan Keluarga
1). Tunjangan Istri/Suami – 10 % X Gaji Pokok
2). Tunjangan Anak – 2 % X Gaji Pokok (maksimal 2
anak)
C). Tunjangan Jabatan
1). Tunjangan Struktural
2). Tunjangan Fungsional
d). Tunjangan Umum
e). Tunjangan Beras (10 Kg perjiwa)
f). Tunjangan PPH Pasal 21
g). Honorarium/vakasi/lembur
6). Jenis SPP Gaji
a). Gaji Induk.
b). Gaji Susulan.
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 30
c). Kekurangan Gaji.
d). Uang Muka Gaji.
e). Gaji Terusan.
f). uang Duka Wafat.
g). Uang Duka Tewas.
7). Gaji Induk
a). Gaji Pokok (GP).
b). Tunjangan Itri / suami .
c). Tunjangan Anak.
d). Tunjangan Jabatan Struktural.
e). Tunjangan Jabatan Fungsional.
f). Tunjangan Fungsional.
g). Tunjangan Umum Pns.
h). Tunjangan Beras ( Rp. 31.450 – perjiwa).
i). Tunjangan PPh.
j). Pembulatan.
k). Jumlah gaji kotor.
l). Potongan : PFK 10%, Taperum, PPh.
m). Jumlah potongan.
n). Jumlah gaji bersih.
8). Gaji Susulan
a). Gaji Pokok (GP).
b). Tunjangan Itri / suami .
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 31
c). Tunjangan Anak.
d). Tunjangan Jabatan Struktural.
e). Tunjangan Jabatan Fungsional.
f). Tunjangan Fungsional.
g). Tunjangan Umum Pns.
h). Tunjangan Beras ( Rp. 31.450 – perjiwa).
i). Tunjangan PPh.
j). Pembulatan.
k). Jumlah gaji kotor.
l). Potongan : PFK 10%, Taperum, PPh.
m). Jumlah potongan.
n). Jumlah gaji bersih.
9). Kekurangan Gaji
a). Gaji Pokok (GP).
b). Tunjangan Itri / suami .
c). Tunjangan Anak.
d). Tunjangan Jabatan Struktural.
e). Tunjangan Jabatan Fungsional.
f). Tunjangan Fungsional.
g). Tunjangan Umum Pns.
h). Tunjangan Beras ( Rp. 31.450 – perjiwa).
i). Tunjangan PPh.
j). Pembulatan.
k). Jumlah gaji kotor.
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 32
l). Potongan : PFK 10%, Taperum, PPh.
m). Jumlah potongan.
n). Jumlah gaji bersih.
10). Uang Muka Gaji
a). Gaji Pokok (GP).
b). Tunjangan Itri / suami .
c). Tunjangan Anak.
d). Tunjangan PPh
e). Pembulatan.
f). Jumlah gaji kotor.
g). Potongan : PFK 10%, Taperum, PPh.
h). Jumlah potongan.
i). Jumlah gaji bersih.
Keterangan:
- Lajang : 1 Bulan , Diangsur Maksimal 10 Kali
- menikah : 2 Bulan , Diangsur Maksimal 20 Kali
11). Gaji Terusan
a). Gaji Pokok (GP).
b). Tunjangan Itri / suami .
c). Tunjangan Anak.
d). Tunjangan Jabatan Struktural.
e). Tunjangan Jabatan Fungsional.
f). Tunjangan Fungsional.
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 33
g). Tunjangan Umum Pns.
h). Tunjangan Beras ( Rp. 31.450 – perjiwa).
i). Tunjangan PPh.
j). Pembulatan.
k). Jumlah gaji kotor.
l). Potongan : PFK 2 %, PPh.
m). Jumlah potongan.
n). Jumlah gaji bersih.
PNS diberikan selama 4 Bulan
POLRI diberikan selama 6 Bulan
Gaji diberikan 12 bulan apabila bisa dilampirkan
Bintang Nararia
Gaji diberikan 12 bulan apabila Meninggal dalam
Tugas kepolisian.
12). Uang Duka Wafat
a). Gaji Pokok (GP).
b). Tunjangan Itri / suami
c). Tunjangan Anak.
d). Tunjangan Jabatan Struktural.
e). Tunjangan Jabatan Fungsional.
f). Tunjangan Fungsional.
g). Tunjangan Umum Pns.
h). Tunjangan Beras
i). Pembulatan.
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 34
j). Jumlah gaji kotor.
- UDW (uang duka wafat) 3 kali jumlah gaji kotor
- UDT (uang duka tewas) 6 kali jumlah gaji kotor
13). Uang Lebur
a) Uang makan diberikan setelah bekerja lembur
sekurang-kurangnya dua jam berturut-turut
b) Batas waktu kerja lembur maksimal 3 jam sehari atau
14 jam dalam seminggu (diluarhari libur biasa dan hari
libur lainya)
c) Tarif lembur pada hari libur dihitung 200 % dari tariff
lembur hari kerja.
14). SSP/LS Gaji , Lembur Honorarium
Kelengkapan persyaratan :
a). Pembayaran Gaji Induk /Gaji Susulan /Kekurangan
Gaji/Gaji Terusan /Uang Duka /Wafat /Tewas,
dilengkapi dengan Daftar gaji Induk/Gaji Susulan/
Kekurangan Gaji/ Uang Duka Wafat Tewas, SKCPNS,
SKPNS, SK Kenaiakan Pangkat, Sk Jabatan, Kenaikan
Gaji Berkala, Surat Peryataan melaksanakan Tugas,
Daftar keluarga (KP4) , Fotokopy Surat Dinas, Surat
keterangan masih Sekolah/ kuliah, surat Pindah, Surat
kematian, SSP PPh Pasal 21, Kelengkapan tersebut
diatas digunakan sesuai peruntukannya.
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 35
b). Pembayaran Lembur dilengkapi dengan pembayaran
perhitungan lembur yang ditandatangani oleh kuasa
PA/Pejabat yang ditunjuk dan bendahara pengeluaran
satker/SKS yang bersangkutan , surat perintah lembur,
daftar hadir kerja, daftar hadir lembur dan SSP PPH
pasal 21
c). Pembayaran Honor/Vaksi dilengkapi dengan surat
keputusan tentang pemberian honor vakasi, daftar
pembayaran perhitungan honor/vakasi yang
ditandatangani oleh kuasa PA/Pejabat yang ditunjuk
dan bendahara Pengeluaran yang bersangkutan , dan
SSP PPh Pasal 21
e. Ur Data
1. Pembukuan Bendahara
a). Urdata wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap
seluruh penerimaan dan pengeluaran dengan tertulis
tangan atau computer;
b). Dalam pelaksanaan tugasnya Urdata membuat laporan
pembukuan LPJ ( Laporan Pertanggung jawaban
Bendahara);
c). Laporan pertanggung jawaban Bendahara (LPJ)
merupakan dokumen sumber pembukuan bagi
bendahara pengeluaran;
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 36
d). Pembukuan dengan menggunakan computer Urdata
Bendahara wajib :
1). Mencetak Buku Kas Umum dan buku-
bukupembantu sekurang-kurangnya satu kali
dalam satu bulan.
2). Menatausahaklan hasil cetakan buku kas umum
dan buku-buku pembantu bulanan yang telah
ditandatangani Bendahara dan diketahui Kuasa
PA.
e) LPJ wajib disampaikan secara bulanan paling lambat
10 (sepuluh) hari kerja bulan berikutnya disertai salinan
rekening Koran dari Bank/Pos untuk bulan berikutnya
dalam rangkap 2 dan dapat disampaikan bersamaan
dengan rekonsiliasi laporan keuangan UAKPA;
f). LPJ disususn berdasarkan buku kas umum, buku-buku
pembantu pengawasan anggaran yang telahdiperiksa
dan direkonsiliasi oleh kuasa PA;
g). Urdata melakukan Rekonsiliasi ke KPPN setiap
bulannya dengan melampirkan :
1). Surat pengantar;
2). Register Pengiriman;
3). Daftar buku Besar dan ADK-GL UAKPA;
4). Rekening Koran;
5). Neraca SAKPA;
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 37
6). Neraca BMN;
7). Laporan Realisasi Anggaran belanja,
pengembalian Belanja, Pendapatan,
Pengembalian pendapatan;
8). SSBP/SSPB yang telah diligalisir oleh KPPN
Penerima;
9). Laporan Pertanggung Jawaban bendahara;
10). Register Pengiriman Ke UAKPA-W bulan Lalu;
11). Ralat SPM bila diperlukan.
f. Banum
1). Melaksanakan kegiatan administrasi surat menyurat
(agenda, pengarsipan, pendistribusian);
2). Membuat surat-surat yang berkaitan dalam tugas Ur Keu
Bagrenmin;
3). Membanatu melaksanakan tugas kesiapan perkantoran;
4). Membuat laporan-laporan pelaksanaan tugas yang berkaitan
dengan tugas para Ur Keu Bag renmin ;
5). Membantu Ur gaji untuk merekap data gaji anggota;
6). Melayani anggota Dit lantas yang mengajukan Status,
berkala, jabatan, pangkat;
7). Membantu Ur Verifikasi dalam pengecekan Perwabku,
Nominatif dan Sprin Pelaksanaan; Opsnal yang didukung
dengan dana DIPA;
8). Membantu ur gaji untuk merekap data gaji anggota.
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 38
III. PELAKSANAAN KEGIATAN
A. Rutin
1) Surat Menyurat :
a). Mencatat surat yang masuk atau keluar didalam buku
agenda
b). Menindak Lanjuti Disposisi Kaur Keu Bagrenmin
dengan membuat surat sesuai dengan jukminu
maupun koornasi dengan pihak terkait;
c). Mengarsipkan Surat-menyurat sesuai keperuntukannya
d). Melayani Anggota Dit lantas yang mengajukan Status,
Berkala, KU 1, Pajak tahunan, Rincian gaji. Dll
e). Merekap gaji bulanan anggota disesuaikan , berkala,
dengan rekap potongan dari primkoppol lantas.
2) Pelayanan Kepada Anggota
a). Anggota yang dating diterima dan dilayani dengan
pelayanan Prima
b). Anggota yang mengajukan permohonan
berkala/kenaiakan gaji segera direkap di LM-1
c). Anggota yang mengajukan Permohonan Perumahan
segera dibuatkan rincian gaji sesuai DPP Bulanan yang
diminta
d). Anggota yang mengajukan KU1 / keterangan Keluarga
agar di buat sesuai data yang berdasar pada buku gaji
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 39
KU 11 dan ditanda tangani oleh Kaur Keu dan Kabag
Renmin.
e). Anggota yang mengajukan permohonan penghasilan/
rincian gaji harus di ditandatangani oleh Kaur Keu
Bagrenmin.
B. Pengawasan Dan Pengendalian
1. Paur Min
a. Membukukan surat masuk/keluar ke dalam buku
Agenda
b. Mengkoreksi Surat sesuai Jukmin;
c. menindak lanjuti Disposisi surat dari Kaur Keu untuk
diagendakan dan disampaikan kepada para Paur Keu
Bag renmin;
d. Mengusulkan/mendistribusikan kebutuhan ATK di
masing-masing Paur Keu;
e. Membuat daftar Absensi kehadiran untuk anggota Ur
Keu Bagrenmin;
f. Mengarsipkan perwabku atau pilun-pilun yang
bersangkutan dengan Ur Keu Bagrenmin;
g. Melaksanakan kegiatan administrasi surat menyurat
(agenda, pengarsipan, pendistribusian).
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 40
2. Paur Data
a) Membukukan dan membuat laporan sakpa
b) Koordinasi dengan Benma (Bendahara penerimaan )
dan Operator Simak BMN sesuai dengan turunya
SPM/SP2D dan bukti setor dari SSB/Benma.
c) Mengirim laporan Sakpa dengan melakukan
Rekonsiliasi dengan KPPN (Kantor Pelayanan
perbendaharaan dan kas Negara ) Jakarta III
d) Membuat dan membukuan laporan Daya serap
(1). SPM (surat perintah membayar)
(2). Melampirkan SSBP (Benma penerimaan)
(3). Melampirkan Laporan Operator SImak
e). Membuat dan Membukukan LPJ ( Laporan
Pertanggung Jawaban Bendahara)
(1). Terima Laporan Kas Bon Manual BS 1 sampai
dengan BS
(2). Laporan Kas Bank Manual untuk mengolah data di
input dalam pos-pos tertentu yang ada didalam
LPJ (Kas Bendahara,Kas bank, BPBPP, Buku
pembantu UP, buku pembantu LS, buku pembantu
Pajak, buku Kas Rekonsiliasi dan Laporan
pertanggung jawaban Kas Bendahara.
(3). Mencocokan Nwitansi UP yang belum di SPM kan
dengan Laporan Neraca keuangan.
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 41
f). Proses pembukuan Laporan Rekonsiliasi anggaran
(Daya Serap)
(1). Terima SPM berikut SP2D untuk langsung
dibukukan bagi anggaran
yang berdasarkan (LS) kegiatan yang sudah
dilaksanakan tetapi belum didukung anggaran
(2). Terima SPM berikut SP2D dan SPM GU Nihil untuk
dibukukan bagi anggaran yang berasal dari (UP)
Uang Persediaan.
(3). Mencocokan data yang telah dibukukan dengan
laporan SAKPA
3. Paur Gaji
a) Mengumpulkan SK dari anggota yang mengajukan
permohonan
b) Cek kebenaran SK sesuai TMT masa dinas anggota
Polri/PNS.
c) Membuat catatan atau buku manual berupa
(1). Gaji Berkala
(2). Tunjangan IStri/Suami
(3). Tunjangan Jabatan
(4). Pensiun
(5). Aktif atau Warakawuri
(6). Penghentian gaji
(7). Skorsing anggota
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 42
(8). Mutasi anggota dari atau ke satker lain
(9). Kenaikan pangkat
(10). Mutasi Interen
d) Mencatat perubahan gaji di LM 01
e). Koordinasi SKPP anggota dari luar satker (Beda KPPN)
untuk mengentri gaji di Lantas
f) Mengumpulkan SK dari anggota yang mengajukan
permohonan
g) Cek kebenaran SK sesuai TMT masa dinas anggota
Polri/PNS.
h) Mencetak gaji dan rekap gaji
i) Koordinasi dengan bidang Telematika untuk entri gaji
data perubahan gaji
4. Paur Verifikasi
a) Mengkompulir data dari satker yang mengajukan
permohonan antara lain;
(1). Permohonan Tilang
(2). Permohonan Turjawali
(3). Permohonan Patroli
(4). Permohonan keselamatan lalu lintas
(5). Permohonan Pemeliharaan Ranmor R2,R4, umum
(6). Pemohonan Harwat
(7). Permohonan Lidik -sidik
(8). Permohonan ATK
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 43
(9). Permohonan PNBP (honor petugas samsat)
(10). Permohonan Honor lembur
b) Cek kebenaran permohonan perwabku dari satker.
c) Membuat rekapitulasi penyerapan anggaran yang
diusulan dari satker apakah sudah sesuai dengan
Rendisgar
d) Membuat rekapitulasi permohonan dari satker atau
Nota dinas ditujukan kepada DIR untuk dapatnya
ditindak lanjuti (DISPOSISI)
e). Apabila permohonan penyerapan anggaran dari satker
terdapat kesalahan maka permohonan segera di
kembalikan ke satker tersebut agar segera di perbaiki
f) permohonan segera dibuatkan SPM
g) SPM di ajukan kepada DIR lantas untuk disetujui
h) Mengajukan anggaran ke KPPN Jakarta III di Jakarta
Timur antara lain
i). Pengadaan Lelang Harwat Ranmor R2,R4,R Umum
(1). Spm
(2). Ringkasan Kontrak
(3). Surat Peryataan SPM- LS
(4). SSP
(5). Photo Copy NPWP
(6). Faktur Pajak
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 44
j) Non Lelang
(1). Spm
(2). Ringkasan Kontrak
(3). Surat Peryataan SPM- LS
(4). SSP
(5). Photo Copy NPWP
(6). Faktur Pajak
k). Terbit SP2D dari KPPN, Kita lakukan Penarikan
Anggaran Sesuai Dana yang kita ajukan,
l). Membuat Cek untuk menarik anggaran yang sudah
turun di rekening Bendahara Lantas
m). Cek ditandatangani oleh Bendahara lantas dan
dibubuhkan Stempel Bendahara
n). Mengambil dukungan anggaran di bank BRI sesuai
rekening yang disetujui
o). Mendistribusikan dukungan anggaran ke satker yang
mengajukannya (sesuai renbut)
p). Membuat perwabku sesuai anggaran yang sudah
disalurkan antara lain :
Pengadaan Lelang Harwat Ranmor R2,R4,R Umum
(1). Spm
(2). Surat Peryataan Pertanggungjawaban Belanja
(SPTJB)
(3). Surat Pesanan
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 45
(4). Kwitansi
(5). Faktur barang
(6). Faktur Pajak
(7). SSP
(8). Surat Penunjukan Rekanan
(9). Surat perintah Kerja
(10). BA Pengujian /Pemeriksaan Barang
(11). BA Terima barang
(12). BA selesai Pekerjaan
(13). Resume Kontrak
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 46
VI. Ketentuan Lain
1. Dalam pelaksanaan tugasnya dilarang :
a). Menyimpang dari tugas yang telah ditentukan
b). Menerima segala bentuk dan imbalan atau pungli
c). Merokok saat bertugas
d). Bersikap kasar dan Arogan
e). Melakukan tindakan tercela yang dapat merugikan
Masyarakat, atau Anggota dan Kesatuan.
2. Indikator keberhasilan
a). Tidak ada masalah dalam surat menyurat
b). Pelaksanaan tugas sesuai dengan maksud dan tujuanya
c). Complain dapat diminimalisir
d). Anggota Dit Lantas yang dilayani merasa diperlakukan
dengan baik
e). Tepat waktu dan sasaran
VII. PENUTUP
Demikian Satandar Prosedur (SOP) di lingkungan Ur Keu Bagrenmin Dit
Lantas Polda Metro Jaya dibuat untuk menjadi pedoman dalam
pelaksanaan tugas.
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 47
SUB BAGIAN PERENCANAAN
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 48
BAB III
SUB BAGIAN PERENCANAAN
I. Umum
A. Latar Belakang
Kemajuan kepolisian sebagai aparatur pemerintah pelaksana
kebijakan pemerintah tidak terlepas dari kemajuan dan perkembangan
sistem politik di Indonesia. Hal tersebut ditanda dengan dibukanya akses
informasi publik yang terus menerus menambah kemajuan dalam
pengawasan ketatanegaraan di Indonesia. Dalam kaitan dengan
pengelolaan keuangan negara, pemerintah dengan persetujuan DPR RI
telah menetapkan paket perundang-undangan di bidang keuangan
negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Ketiga UU tersebut menjadi dasar bagi reformasi di bidang keuangan
negara, dari administrasi keuangan (financial administration) menjadi
pengelolaan keuangan (financial management).
Secara jelas dalam UU 17 tahun 2003 disebutkan bahwa masalah
yang tidak kalah pentingnya dalam upaya memperbaiki proses
penganggaran di sektor publik adalah penerapan anggaran berbasis
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 49
prestasi kerja. Dalam rangka penerapan anggaran berbasis kinerja
tersebut, perlu dilakukan penyatuan sistem akuntabilitas kinerja ke dalam
sistem penganggaran.
Apabila penyusunan rencana kinerja dan rencana anggaran tidak
disatukan, dapat terjadi duplikasi dalam penyusunan rencana kinerja dan
rencana anggaran. Sedangkan sistem anggaran berbasis kinerja tentu
saja memerlukan informasi yang dihasilkan oleh sistem akuntabilitas
kinerja.
Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kinerja
penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance
dan clean government) telah mendorong pengembangan dan
penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan
efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung
secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari
praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).
Pandangan internal, akuntabilitas merupakan
pertanggungjawaban organisasi kepada keuangan Negara yang telahd
diberikan otoritas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Akuntabilitas yang demikian ini meliputi pertanggungjawaban
organinisasi mengenai segala sesuatu yang dijalankan yang diketahui
dan dipahami oleh sebagai pertanggungjawaban keuangan.
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 50
Oleh karena itu sebagai landasan dalam penyusunan anggaran
dan rencana kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda
Metro Jaya tidak terlepas dari sistem pertanggungjawaban keuangan
Negara yang telah disahkan dalam undang-undang yang dibuat oleh
lembaga DPR. Hal tersebut adalah buah dari kebebasan informasi
tentang pelayanan public yang merupakan tuntutan masyarakat paling
besar dalam era reformasi birokrasi tersebut.
Untuk itu kepolisian sebagai lembaga pelayanan public yang
tertuang dalam UU No 2 Tahun 2002 akan terus melakukan
pembenahan dalam rangka peningkatan pelayanan public. Hal tersebut
sebagai bagian dari bentuk transparansi anggaran untuk pelayanan
public serta mengedepankan sistem kinerja berbasis anggaran.
B. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan
Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara.
4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 51
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu lintas dan
Angkutan Jalan.
7. Peraturan Kapolri Nomor 22 tahun 2010 tentang organisasi dan
tata kerja kepolisian daerah.
8. Peraturan Kapolri Nomor 23 tahun 2010 tentang organisasi dan
tata kerja kepolisian resor.
9. Rencana Strategi Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun
2004-2025.
C. Maksud Dan Tujuan
1. Maksud penyusunan naskah Standar Operasional Prosedur
(SOP) Sub Bagian Perencanaan ini dimaksudkan untuk dijadikan
pedoman pelaksanaan tugas dan tuntunan yang praktis dan
mudah dimengerti, dipahami dan diimplementasikan oleh setiap
personel lalu lintas, khususnya yang bertugas di bagian
perencanaan dilingkungan Dit Lantas Polda Metro Jaya.
2. Tujuan penyusunan naskah standar operasional prosedur Sub
Bagian Perencanaan ini, adalah agar diperoleh kesamaan
persepsi, pola pikir, dan pola tindak dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya secara cepat, tepat, akurat, trampil dan
professional dan proporsional sesuai ketentuan yang telah
ditetapkan.
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 52
D. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Standard Operasional Prosedur Sub Bagian Perencanaan
ini meliputi seluruh aspek kegiatan perencanaan anggaran,
pengendalian program anggaran dan strategi manajemen dan reformasi
birokrasi kepolisian pada tingkat Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya.
STRUKTUR ORGANISASI BAG RENMIN DIT LANTAS POLDA METRO JAYA
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 53
E. Pengertian – pengertian
1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan
masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan
memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu
kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk
menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka
panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh
unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan
Daerah.
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya
disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20
(dua puluh) tahun.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya
disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5
(lima) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Rencana
Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL), adalah dokumen
perencanaan Kementerian/ Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/ Lembaga, yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (RKA-
KL), adalah dokumen perencanaan Kementrian/ Lembaga untuk
periode 1 (satu) tahun.
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 54
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan
pada akhir periode perencanaan.
8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
9. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program
indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
10. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh
Pemerintah atau Instansi Pusat atau Daerah untuk mencapai
tujuan.
11. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga
untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi
anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh
instansi pemerintah.
12. Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi
lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas
tertentu berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perUndang-undangan
lainnya.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya
disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka
menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana
pembangunan Daerah.
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 55
II. PENGGOLONGAN
Pada Bab II akan dibahas tahapan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan
oleh Sub Bagian Perenacaan Anggaran Bagian Perencanaan dan Administrasi
Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya sebagai pembantu pelaksana utama
pimpinan. Proses yang akan dilakukan dilakukan dengan tahapan sebagai
berikut;
a. Tujuan perencanaan anggaran, pengendalian program anggaran dan
strategi dan manajemen serta reformasi birokrasi kepolisian.
b. Waktu, metode, Obyek dan Subyek perencanaan anggaran,
pengendalian program anggaran dan strategi dan manajemen serta
reformasi birokrasi kepolisian.
c. Tahap persiapan perencanaan anggaran, strategi dan manajemen
dan reformasi birokrasi kepolisian serta pengendalian program
anggaran.
d. Tahap pelaksanaan perencanaan anggaran, strategi dan manajemen
serta reformasi birokrasi kepolisian serta pengendalian program
Tahap pembuatan laporan kegiatan.
e. Tahap pembuatan laporan kegiatan.
III. PELAKSANAAN
A. Tujuan perencanaan anggaran, strategi manajemen dan reformasi
birokrasi kepolisian serta pengendalian program anggaran.
Sebagai pembantu utama pimpinan dalam perencanaan anggaran
pada Bag Renmin dalam pelaksanaan tugas utama dibagi menjadi
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 56
beberapa bagian yang mempunyai tugas secara spesifik sesuai tugas
pokok, fungsi dan perannya. Sesuai dengan tugas pokok mempunyai
substansi tugas dengan tujuan yang lebih spesifik. Tujuan secara
dikotomi sebagaimana tugas pokok fungsi dan peran dijabarkan sebagai
berikut;
1. Tujuan perencanaan anggaran adalah untuk menetapkan kegiatan
apa yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara terkoordinasi dan
menyeluruh, dan yang dinyatakan dalam satuan yang, mengenai
kegiatan rutin, operasi dan penggunaan sumber daya, sarana dan
prasaran untuk suatu periode tertentu di masa yang akan datang
2. Tujuan strategi manajemen dan reformasi birokrasi kepolisian
adalah memberikan arah pencapaian tujuan organisasi Dit Lantas
Polda Metro Jaya khususnya, membantu kepentingan organisasi
mencapai tujuan, mengantisipasi setiap perubahan dan
melakukan efisiensi dan efektifitas tanggung jawab dalam usaha
mencapai tujuan organisasi Dit Lantas Polda Metro Jaya.
3. Tujuan pengendalian program anggaran melakukan pengendalian
anggaran dengan program kegiatan yang dianggarkan oleh
organisasi dengan menyusun laporan realisasi anggaran,
menganalisa dan evaluasi serta membimbing dan mengarahkan
secara teknis pelaksanaan program dan anggaran agar
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 57
perencanaan program dapat berjalan sesuai dengan tujuan
organisasi.
B. Waktu, Metode, Obyek, Subyek pelaksanaan Perencanaan
Anggaran
1. Waktu
Pelaksanaan perencanaan anggaran, strategi manajemen
dan reformasi birokrasi kepolisian serta pengendalian program
anggaran dilakukan RKA-KL satu tahun anggaran dan Rencana
Strategi Lima Tahun Anggaran.
2. Metode
Perencanaan anggaran sebagaimana didefinisikan dalam
Bab I mempunyai tujuan dalam peruses pelaksanaan kegiatan
satu tahun anggaran dan rencana strategi lima tahun anggaran.
Metode dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian
dan Lembaga (RKA-KL) digunakan untuk mengajukan anggaran
dalam satu tahun dan proses penggunaan anggaran dalam
kegiatan selama satu tahun. Metode yang digunakan dalam
perencaan, penggunaan dan pengendalian anggaran dilakukan
dengan kegiatan sebagai berikut;
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 58
a. Pembuatan dan penyusunan perencanaan anggaran,
strategi manajemen dan reformasi birokrasi kepolisian
serta pengendalian program anggaran.
b. Rapat kerja dan teknis pelaksanaan perencanaan
anggaran, strategi manajemen dan reformasi birokrasi
kepolisian serta pengendalian program anggaran.
c. Simulasi perencanaan anggaran, strategi manajemen
dan reformasi birokrasi kepolisian serta pengendalian
program anggaran.
d. Evaluasi hasil kerja dan penggunaan anggaran dalam
bentuk kelompok kerja masing-masing Sub Satker.
e. Pengendalian anggaran sesuai dengan POK dan
kebutuhan anggaran sesuai situasi dan perkembangan
Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya.
f. Pembuatan laporan, analisa dan evaluasi perencanaan
anggaran, strategi manajemen dan reformasi birokrasi
kepolisian serta pengendalian program anggaran.
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 59
3. Obyek Perencanaan anggaran
Obyek kegiatan perencanaan anggaran, strategi
manajemen dan reformasi birokrasi kepolisian serta pengendalian
program anggaran adalah anggaran, kegiatan dan organisasi.
4. Subyek perencanaan anggaran
Subyek pelaksanaan perencanaan anggaran adalah
perencanaan anggaran rupiah murni dan penerimaan Negara
bukan pajak (PNBP) dalam strategi manajemen serta
pengendalian program kegiatan anggaran negara.
C. Tahap Persiapan Perencanaan Anggaran
Perencanaan anggaran kementerian/lembaga diproses satu tahun
dibelakang pelaksanaan anggaran. Perencanaan anggaran tahun
berjalan telah direncanakan satu tahun sebelumnya sebagaimana
periode dan atau penjangkaan proses perencanaan anggaran oleh
Pemerintah. Untuk mempersiapkan proses perencanaan anggaran
dilakukan tahapan-tahapan persiapan perencanaan anggaran sebagai
berikut;
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 60
1. Proses Penyusunan Rencana Anggaran dan Program
Kegiatan
Dalam proses penyusunan rencana dan program kegiatan pada
hakekatnya adalah suatu proses mempersiapkan secara
sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai
sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dalam organiasasi.
Perkataan sasaran atau tujuan mengandung pengertian bahwa
perencanaan berkaitan erat dengan perumusan kebijaksanaan
yang telah dibuat dalam rencana strategi pada kurun waktu lima
tahun.
Oleh karena itu untuk melaksanakan proses perencanaan pada
garis besarnya terdiri atas beberapa tahapan yang harus dilalui
dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Perencanaan Bag Renmin Dit
Lantas Polda Metro Jaya sebagai berikut :
1) Tahap Persiapan Rencana
a) Mengidentifikasi, menganalisa dan merumuskan
masalah;
b) Merumuskan alternatif kebijaksanaan;
c) Menetapkan kebijaksanaan.
2) Tahap Penjabaran Kebijaksanaan ke Dalam Sasaran
dan Anggaran
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 61
a) Mengkoordinasi penjabaran kebijaksanaan kedalam
sasaran dan anggaran.
b) Memantapkan penjabaran sasaran dan anggaran.
c) Menetapkan sasaran dan anggaran (bahan nota
keuangan) merupakan rancangan anggaran
berdasarkan skala prioritas.
d) Menetapkan rancangan kegiatan, sasaran dan
anggaran (alokasi APBN).
e) Menetapkan satuan sebagai dasar penyusunan RKA-
KL dan DIPA.
3) Tahap Penyusunan DIPA Penanggung Jawab Kegiatan
masing-masing Sub Satker pada Dit Lantas Polda
Metro Jaya
a) Berdasarkan RKA-KL kemudian disusun konsep rincian
alokasi anggaran dalam Petunjuk Operasional Kerja
(POK) untuk penetapan pagu bagi Sub Satuan Kerja
pada Dit Lantas, serta penyusunan konsep DIPA dalam
Kertas Kerja bagi Satker Dit Lantas Polda Metro Jaya.
b) Membuat Ketetapan Kinerja (TAP Kinerja) yang
ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
dalam hal ini Dir Lantas Polda Metro Jaya.
c) Mengirimkan TAP Kinerja dan konsep POK kepada Biro
Rena Polda Metro Jaya untuk dibahas dan ditelaah.
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 62
d) Melakukan pembahasan dan penelaahan POK dan
DIPA antara Dit Lantas dengan Biro Rena Polda Metro
Jaya.
e) Biro Rena Polda Metro Jaya menetapkan TAP Kinerja
dan menerbitkan surat pengesahan DIPA untuk Dit
Lantas Polda Metro Jaya.
f) Biro Rena POlda Metro Jaya mengirimkan TAP Kinerja
dan POK kepada Dit Lantas Polda Metro Jaya dan
mengirimkan DIPA yang telah disahkan Kapolda Metro
Jaya.
g) Mendistribusikan kertas kerja dan DIPA satu tahun
anggaran untuk dilakukan Terms of Referency (TOR) /
Rincian Anggaran Belanja (RAB) sebagai gambaran
rencana penggunaan anggaran satu tahun.
2. Proses Penyusunan Rencana Pengendalian dan Pengawasan
Anggaran
Sebagai rentang kendali kegiatan angaran Sub Bagian
Perencanaan Anggaran Bag Renmin mempunyai tahapan dalam
proses pengendalian dan pengawasan anggaran dalam tahapan
selama satu tahun. Proses atau tahapan pengendalian dan
pengawasan anggaran dilakukan dengan tahapan sebagai
berikut;
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 63
Tahap Proses Penganggaran dan Pengendalian Anggaran
3. Tahap pelaksanaan perencanaan anggaran.
Untuk membuat perencanaan anggaran satuan kerja pada Dit
Lantas Polda Metro Jaya dilakukan tahapan-tahapan yang harus
dilakukan oleh Satuan Kerja. Tahapan-tahapan tersebut dilakukan untuk
mendapatkan rencana kerja dan anggaran yang sesuai dengan
kebutuhan berdasarkan kebutuhan dilapangan. Tahapan yang dilakukan
adalah sebagai berikut;
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 64
a. Tahap Persiapan Rencana Anggaran
1) Pada bulan Januari semua unit kerja sub satker dilingkungan
Polda Metro Jaya, dalam hal ini adalah Dit Lantas Polda
Metro Jaya, melakukan identifikasi, analisa dan penyusunan
laporan, hasil monotoring dan evaluasi pelaksanaan rencana
dan program kerja dengan membandingkan kegiatan dan
mempertimbangkan realisasi kegiatan tahun sebelumnya
untuk rencana anggaran dan kegiatan satu tahun yang akan
datang.
2) Mendasarkan pada surat yang disampaikan oleh Kapolda
Metro Jaya atau dalam hal ini Biro Rena dalam menyusun
usulan program dan kegiatan tahunan yang akan
disampaikan ke Kapolda Metro Jaya sebagai dasar
penetapan kebijakan tahunan yang akan dituangkan ke
dalam Rencana Kerja dan Program Tahunan Polda Metro
Jaya.
3) Pada bulan Februari atau Maret berdasarkan surat tersebut,
semua unit kerja Dit Lantas Polda Metro Jaya sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya,
4) Menyusun usulan program dan kegiatan tahunan dan
menyampaikan ke Dit Lantas Polda Metro Jaya dengan
tembusan kepada Kabag Renmin.
5) Pada bulan Maret dan April Subbag Perencanaan Dit Lantas
Polda Metro Jaya menghimpun semua usulan kegiatan
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 65
masing-masing unit kerja substansi dilingkungan Dit Lantas
Polda Metro Jaya.
6) Usulan kegiatan dari unit kerja Dit Lantas Polda Metro Jaya,
disetujui oleh Kabag, Kasat atau Kasubdit selaku
penanggung jawab kegiatan, dan harus sudah segera
diserahkan Bagian Perencanaan dan Administrasi Dit Lantas
Polda Metro Jaya.
b. Tahap penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan
anggaran
1) Pada awal bulan April Dit Lantas Polda Metro Jaya sebagai
penanggung jawab kegiatan menetapkan penjabaran
sasaran dan anggaran disusun menjadi Usulan Kegiatan
sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja
Kementerian/Lembaga (RKKL) Polda Metro Jaya.
2) Sub Bagian Perencanaan Dit Lantas Polda Metro Jaya
berdasarkan usulan kegiatan masing-masing unit kerja
menuangkan ke dalam matrik Rencana Kerja
Kementerian/Lembaga (RRKL) Dit Lantas Polda Metro Jaya
yang berisi rincian Program Lembaga, dan rincian Program,
Kegiatan, Sasaran dan Rencana Anggaran Bag, Sat dan
Subdit, yang berisi ringkasan anggaran belanja menurut
Kementerian/Lembaga dan jenis belanja.
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 66
3) Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (RRKL) Dit Lantas
Polda Metro Jaya disampaikan ke Biro Rena pertengahan
bulan Maret sebagai bahan masukan Rencana Kerja
Pemerintah (RKP).
4) Pada akhir bulan Mei dan awal Juni dilakukan penyusunan
rencana kerja dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (RAPBN) Dit Lantas Polda Metro Jaya yang
kemudian disampaikan kepada Kapolda Metro Jaya sebagai
bahan penyusunan Renja Kapolda Metro Jaya Kepada
Kapolri.
5) Selanjutnya pada bulan Mei dan Juni dilakukan konsultasi
perencanaan dengan Biro Rena, Berdasarkan Pagu Indikatif
hasil konsultasi tersebut diadakan kaji ulang terhadap
Usulan Kegiatan yang diajukan Dit Lantas Polda Metro Jaya.
6) Pada bulan Juni berdasarkan Pagu Indikatif ditetapkan pagu
sementara anggaran untuk Dit Lantas Polda Metro Jaya
yang disampaikan secara formal oleh kemudian berdasarkan
pagu sementara tersebut ditentukan prioritas ke Dit Lantas
Polda Metro Jaya yang kemudian ditetapkan sebagai dasar
penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Kementerian/Lembaga (RKAKL) Dit Lantas Polda Metro
Jaya.
7) Selambat-lambatnya pada akhir Bulan September setiap
tahun Dit Lantas Polda Metro Jaya secara pasti harus sudah
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 67
menyampaikan pagu definitive ke Biro Rena Polda Metro
Jaya.
c. Tahap Penyusunan RKA-KL dan DIPA
Tahapan penyusunan RKA-KL dan DIPA adalah tahapan
krusial yang dijadikan target dalam proses perencanaan
anggaran Satuan Kerja. Tahapan penyusunan RKA-KL dan
DIPA dilakukan dengan tahapan sebagai berikut;
1) Penyusunan RKA-KL
a) Melakukan rapat koordinasi dalam rangka sinkronisasi
dan pemantapan penyusunan RKA-KL dengan masing-
masing unit kerja dan masimg-masing satuan kerja di Dit
Lantas Polda Metro Jaya.
b) Pada Bulan Juli berdasarkan pagu sementara yang
ditetapkan oleh Kapolda Metro Jaya tersebut disusunlah
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (RKA-KL) Mahkamah Agung RI
berdasarkan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
(RKKL) Dit Lantas Polda Metro Jaya serta usulan
masing-masing Bag, Sat dan Subdit dan usulan Rencana
Kerja dan Anggaran dari masing-masing unit pelaksana
yang disampaikan ke Bag Renmin Dit Lantas Polda
Metro Jaya.
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 68
c) Menyampaikan RKA-KL yang telah disusun berdasarkan
pagu sementara kepada Biro Rena Polda Metro Jaya.
d) Melakukan pembahasan RKA-KL berdasarkan pagu
sementara antara Dit Lantas Polda Metro Jaya dengan
Biro Rena Polda Metro Jaya untuk ditelaah secara
bersama-sama.
e) Pada bulan September penetapan pagu definitive
Anggaran Dit Lantas Polda Metro Jaya.
f) Melakukan Penyusunan kembali RKA-KL untuk
disesuaikan dengan pagu definitive yang diterima dari
Biro Rena Polda Metro Jaya berdasarkan Rancangan
Anggaran yang telah ditetapkan oleh Kapolri.
g) Menyampaikan RKA-KL yang telah disesuaikan
berdasarkan pagu definitive kepada Biro Rena Polda
Metro Jaya.
h) Melakukan pembahasan RKA-KL antara Dit Lantas Polda
Metro Jaya dengan Biro Rena Polda Metro Jaya.
i) Melakukan perbaikan RKA-KL yang telah dibahas dan
ditelaah tersebut sebagai dasar penyusunan DIPA.
2) Penyusunan DIPA
a) Berdasarkan RKA-KL tersebut kemudian disusun
penetapan pagu bagi satuan kerja Bag, Sat dan Subdit,
serta penyusunan konsep DIPA bagi seluruh satuan
kerja.
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 69
b) Mengirimkan konsep DIPA kepada Biro Rena Polda
Metro Jaya untuk di bahas dan ditelaah.
c) Melakukan pembahasan dan penelaahan DIPA antara Dit
Lantas Polda Metro Jaya dengan Biro Rena Polda Metro
Jaya.
d) Biro Rena menerbitkan DIPA untuk Dit Lantas Polda
Metro Jaya.
3) Prosedur Pengajuan Revisi DIPA
Revisi DIPA bukan merupakan program tetap yang
diajukan oleh Satuan Kerja. Revisi DIPA dilakukan
berdasarkan dengan adanya penyusutan anggaran dan atau
penambahan anggaran. Proses revisi DIPA dilakukan
dengan kegiatan sebagai berikut;
a) Usul Perubahan / Pergeseran / Revisi DIPA diajukan oleh
Dit Lantas Polda Metro Jaya kepada Biro Rena Polda
Metro Jaya untuk mendapatkan Persetujuan.
b) Setelah mendapat persetujuan dari Biro Rena Polda
Metro Jaya, usul perubahan / pergeseran / revisi DIPA
oleh Dit Lantas Polda Metro Jaya disampaikan ke Kanwil
Ditjen Perbendaharaan untuk mendapat penilaian dan
persetujuan, tembusan kepada Biro Rena Polda Metro
Jaya.
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 70
a) Apabila perubahan / pergeseran / revisi DIPA sudah
mendapat persetujuan Kanwil Ditjen Perbendaharaan,
maka penyesuaian DIPA dibuat dan ditanda tangani oleh
Kuasa Pengguna Anggaran.
b) DIPA yang telah diperbaiki dan ditanda tangani oleh
Kakanwil Ditjel Perbendaharaan selanjutnya disampaikan
kepada Dit Lantas Polda Metro Jaya.
c) Sebelum Revisi DIPA mendapat persetujuan Ditjen
Perbendaharaan / Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Keuangan, Penanggung Jawab Kegiatan tidak
diperkenankan melaksanakan kegiatan.
d) Perubahan / Pergeseran / Revisi DIPA tidak boleh
melebihi platfond anggaran yang telah ditetapkan.
4. Tahap Pengendalian dan Pengawasan Anggaran
Pengendalian dan pengawasan anggaran adalah sebagai
rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input),
keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap rencana kerja dan
kegiatan selama satu tahun anggaran. Program sebagai suatu
instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang
dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai
sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau
kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi
pemerintah.
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 71
Program kegiatan adalah bagian dari program yang
dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai
bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan
terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik
yang berupa personel, barang modal, termasuk peralatan dan
teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis
sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
Kegiatan pengendalian dan pengawasan program anggaran /
kegiatan dan anggaran sebagai suatu laporan perkembangan
pelaksanaan program dan anggaran dapat dilakukan secara
bertahap melalui Laporan Bulanan, Laporan Triwulan dan Laporan
Tahunan.
Hasil evaluasi tersebut dapat digunakan untuk menilai
pencapaian indikator dan sasaran hasil (outcome) yang dapat
dimanfaatkan pula pengendalian pelaksanaan program. Untuk
melakukan pengendalian dan pengawasan anggaran dibuatkan
laporan ke Biro Rena Polda Metro Jaya sesuai format laporan
yang telah di tetapkan.
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 72
IV. ADMINISTRASI
1. Dukungan administrasi, anggaran dan logistik menggunakan
sarana dan prasarana yang tersedia dan sesuai dengan DIPA
RKA-KL satuan kerja.
2. Sistem laporan menggunakan petunjuk administrasi laporan
penggunaan anggaran negara yang digunakan oleh Kepolisian
Negara Republik Indonesia.
Laporan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung dilaksanakan
secara periodik dan insidentil sebagaimana dibutuhkan organisasi
kepolisian sebagai berikut:
a. Laporan Kegiatan Harian
- Kegiatan harian
- Pelaksanaan tugas
b. Laporan Kegiatan Bulanan
- Laporan pelaksanaan tugas
- Laporan Realisasi Anggaran
- Kertas Kerja RKA-KL / Rincian Belanja Satuan Kerja
- Laporan Analisa Beban Kerja
- Laporan Penyerapan Anggaran
- Laporan Reformasi dan Birokrasi Polri
- Revisi Anggaran*)
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 73
c. Laporan Kegiatan Tahunan
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
(LAKIP)
- Laporan Satuan
- Penetapan Kinerja (TAP Kinerja)
- Petunjuk Operasional Kerja (POK)
- Kertas Kerja RKA-KL / Rincian Belanja Satuan Kerja
- Rencana Kerja Satuan
- Pembuatan TOR / RAB
- Pembuatan RKA-KL
- Revisi Anggaran*)
d. Laporan Insidentil / Kontijensi
- Insidentil / kontijensi*)
- Revisi Anggaran*)
3. Anggaran yang digunakan dalam penyususnan Pokja SOP Sub
Bagian Perencanaan Dit Lantas Polda Metro Jaya sesuai dengan
DIPA dan RKA-KL
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 74
V. PENUTUP
Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dibuat sebagai
penuntun dalam pelaksanaan tugas yang belum diatur oleh peraturan yang
lebih atas. SOP ini dijadikan pedoman dengan pertimbangan sebagai berikut;
1. Standar Operasional Prosedur (SOP) ”SUB BAGIAN
PERENCANAAN BAGIAN PERENCANAAN DAN ADMINISTRASI
DIREKTORAT LALU LINTAS POLDA METRO JAYA” ini dibuat
untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman praktis bagi setiap
Personel Dit Lantas Polda Metro Jaya, khususnya pedoman
penyusunan perencanaan anggaran lalu lintas.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam SOP ini akan ditentukan
kemudian.
3. SOP ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 75
SUB BAGIAN ADMINISTRASI PERSONEL
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 76
BAB V
SUB BAGIAN ADMINISTRASI PERSONEL
I. Dasar
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor
22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada
Tingkat Kepolisian Daerah;
3. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/74/XI/2003 tanggal 10
Nopember 2003 tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis
Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri;
4. Surat Keputusan Kapolda Metro Jaya No. Pol. : Skep/252/VI/2004
tanggal 10 Juni 2004 tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-
Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polda Metro Jaya.
5. Surat Telegram Kapolda Metro Jaya No. Pol. : ST / 177 / VIII /
2004 tanggal 30 Agustus 2004 tentang prosedur permohonan ijin
cuti anggota Polri dan PNS Polri Polda Metro Jaya.
6. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep / 232 / IV / 2005 tanggal
10 April 2005 tentang Pedoman Administrasi Kenaikan Pangkat
Reguler di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 77
7. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep / 963 / XII / 2005 tanggal
28 Desember 2005 tentang Pedoman Administrasi Pengelolaan
data Perorangan Anggota Polri.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 1 tahun 2003,
tanggal 1 Januari 2003 tentang pemberhentian anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia.
9. surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/993/XII/2004 tanggal 29
Desember 2004 tentang pedoman administrasi pengakhiran dinas
anggota Polri.
II. Min Pers
A. Pembinaan Karir Personel
1. Mutasi Pamen dan Pama :
a. Masing-masing Bag/Subdit/Sat dan Sat Lantas
Polres Metro DKI Jakarta mengusulkan kepada
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya tentang
pengusulan mutasi kepada Pamen dan Pama Dit
Lantas Polda Metro Jaya berdasarkan penilaian
kinerja dll.
b. Melakukan Wanjak yang melibatkan Dir Lantas
Polda Metro Jaya, Wadir Lantas Polda Metro Jaya
pada Kabag/Kasubdit/Kasat dan Kasat Lantas Polres
Metro DKI Jakarta untuk membahas anggotanya
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 78
yang akan Mutasi di kesatuan yang baru
berdasarkan usulan yang telah direncanakan.
c. Membuat usulan mutasi untuk Pamen dan Pama
kepada Kapolda Metro Jaya dengan format
(Nama,Pangkat,NRP,Jabatan Lama, Jabatan Baru,
TMT Jabatan dan Keterangan) dengan tembusan
Karo SDM Polda Metro Jaya, Kabid Propam Polda
Metro Jaya.
2. Mutasi Bintara dan PNS
a. Masing-masing Bag/Subdit/Sat dan Sat Lantas
Polres Metro DKI Jakarta mengusulkan kepada
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya tentang
pengusulan mutasi untuk Bintara dan PNS Dit
Lantas Polda Metro Jaya berdasarkan penilaian
kinerja dll.
b. Melakukan Wanjak yang melibatkan Dir Lantas
Polda Metro Jaya, Wadir Lantas Polda Metro Jaya
pada Kabag/Kasubdit/Kasat dan Kasat Lantas Polres
Metro DKI Jakarta untuk membahas anggotanya
yang akan Mutasi di kesatuan yang baru
berdasarkan usulan yang telah direncanakan.
c. Membuat Surat Perintah pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab yang baru yang ditanda tangani oleh
Dir Lantas Polda Metro Jaya dengan format (Nama,
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 79
Pangkat, NRP, Jabatan Lama, Jabatan Baru dan
Keterangan) dengan tembusan Karo SDM, Kabid
Propam dan Bag/Subdit/Sat dan Sat Lantas Polres
Metro DKI Jakarta.
3. Usul Kenaikan Pangkat
Pamen/Pama Dan Bintara
a. Menginformasikan kepada masing-masing
Bag/Subdit/Sat dan Sat Lantas Polres Metro
DKI Jakarta tentang persyaratan dan batas
waktu pengumpulan berkas UKP :
- Persyaratan UKP Periode 1 Januari:
Batas waktu pengiriman berkas ke Bag
Renmin bulan Mei serta akhir Juli telah
dikirim ke Biro SDM Polda Metro Jaya.
- Persyaratan UKP Periode 1 Juli :
Batas waktu pengiriman berkas ke Bag
Renmin bulan Desember serta akhir
Januari telah dikirim ke Biro SDM
Polda Metro Jaya
Kenaikan pangkat dari AKBP ke Kombes
Pol :
1) Perwira Lulusan Sespimpol / Setingkat
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 80
a) Masa Dinas Perwira (MDP): 19
Tahun
b) Masa Dinas dalam Pangkat
(MDDP):2 Tahun
c) Telah menduduki Jabatan
Struktural / : II.B.3 Fungsional
2) Perwira Lulusan PTIK/Selapa/S.3
a) Masa Dinas Perwira (MDP): 21
Tahun
b) Masa Dinas dalam Pangkat
(MDDP):2 Tahun
c) Telah menduduki Jabatan
Struktural /: II.B.3 Fungsional
3) Perwira Lulusan S.2 / Spesialis
a) Masa Dinas Perwira (MDP): 22
Tahun
b) Masa Dinas dalam Pangkat
(MDDP): 2 Tahun
c) Telah menduduki Jabatan
Struktural /: II.B.3 Fungsional
4) Perwira Non Dikbang
a) Masa Dinas Perwira (MDP): 25
Tahun
b) Masa Dinas dalam Pangkat
(MDDP) : 2 Tahun
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 81
c) Telah menduduki Jabatan
Struktural / : II.B.3 Fungsional
Kenaikan pangkat dari Kompol ke AKBP
1) Perwira Lulusan Sespimpol / Setingkat
a) Masa Dinas Perwira (MDP) : 15
Tahun
b) Masa Dinas dalam Pangkat
(MDDP) : 2 Tahun
c) Telah menduduki Jabatan
Struktural / : III.B Fungsional
2) Perwira Lulusan PTIK/Selapa/S.3
a) Masa Dinas Perwira (MDP) : 16
Tahun
b) Masa Dinas dalam Pangkat
(MDDP) : 2 Tahun
c) Telah menduduki Jabatan
Struktural / : III B Fungsional
3) Perwira Lulusan S.2 / Spesialis
a) Masa Dinas Perwira (MDP) : 17
Tahun
b) Masa Dinas dalam Pangkat
(MDDP) : 2
Tahun
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 82
c) Telah menduduki Jabatan
Struktural/ : III
B Fungsional
4) Perwira Non Dikbang
a) Masa Dinas Perwira (MDP): 18
Tahun
b) Masa Dinas dalam Pangkat
(MDDP) : 2 Tahun
c) Telah menduduki Jabatan
Struktural / : II B Fungsional
Kenaikan Pangkat dari AKP ke Kompol
1) Perwira Lulusan PTIK/Selapa/S.3
a) Masa Dinas Perwira (MDP) : 11
Tahun
b) Masa Dinas dalam Pangkat
(MDDP) : 2 Tahun
c) Telah menduduki Jabatan
Struktural /: IV.A.2 Fungsional
2) Dik S.2
a) Masa Dinas Perwira (MDP) :12
Tahun
b) Masa Dinas dalam Pangkat
(MDDP) : 2 Tahun
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 83
c) Telah menduduki Jabatan
Struktural :IV.A.2 Fungsional
3) Perwira Non Dikbang
a) Masa Dinas Perwira (MDP) :13
Tahun
b) Masa Dinas dalam Pangkat
(MDDP) : 2 Tahun
c) Telah menduduki Jabatan
Struktural /:IV.A.2 Fungsional.
Kenaikan Pangkat dari Iptu ke AKP
1) Perwira Lulusan Akpol, PPSS, Stukpa.
a) Masa Dinas Perwira (MDP) : 6
Tahun
b) Masa Dinas dalam Pangkat
(MDDP) : 2
Tahun
c) Telah menduduki Jabatan
Struktural /:IV.B.:1 Fungsional.
Kenaikan Pangkat dari Ipda ke Iptu
1) Kenaikan Pangkat dari Iptu ke AKP
a) Masa Dinas Perwira (MDP) : 3
Tahun
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 84
b) Masa Dinas dalam Pangkat
(MDDP) : 2
Tahun
c) Telah menduduki Jabatan
Struktural :IV.B.II Fungsional
Kenaikan pangkat dari Aipda ke Aiptu
Masa Dinas Dalam Pangkat : 2 Tahun
Kenaikan pangkat dari Bripka ke Aipda
Masa Dinas Dalam Pangkat : 5 Tahun
Kenaikan pangkat dari Brigadir ke Bripka
Masa Dinas Dalam Pangkat : 4 Tahun
Kenaikan pangkat dari Briptu ke Brigadir
Masa Dinas Dalam Pangkat : 4 Tahun
Kenaikan pangkat dari Bripda ke Briptu
Masa Dinas Dalam Pangkat : 4 Tahun
- Usul Kenaikan Pangkat Perwira harus
dilampirkan:
(1) Riwayat Hidup singkat;
(2) Salinan/foto copy Skep
pangangkatan pertama menjadi
anggota Polri;
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 85
(3) Salinan/Foto Copy Skep
pengangkatan pertama menjadi
Perwira;
(4) Salinan/Foto Copy Skep
Pangkat Terakhir;
(5) Salinan/Foto Copy Skep
Penetapan Gaji Terakhir;
(6) Salinan/Foto Copy Skep
Jabatan Terakhir;
(7) Salinan/Foto Copy Skep
Sprinlak Jabatan Terakhir
sesuai DSP;
(8) Sistem Manajemen Kinerja
(SMK);
(9) Salinan/Foto Copy Ijasah
Diktuk dan Dikbang/S.2/S.3
yang dimiliki;
(10) Surat Keterangan Hasil
Penelitian Khusus (SKHP) bagi
yang berpangkat AKP ke
Bawah.
Usul Kenaikan Pangkat Bintara harus
dilampirkan :
(1) Riwayat Hidup singkat;
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 86
(2) Salinan/Foto Copy Skep
Pertama menjadi Anggota Polri;
(3) Salinan/Foto Copy Skep
Pangkat Terakhir;
(4) Surat Keterangan Hasil
Penelitian Khusus (SKHP)
cukup dituliskan nomornya
Lisus pada daftar nominatif
kolom litpers;
(5) Foto Copy Sprin bagi yang
pernah melaksanakan tugas di
daerah konflik wilayah hukum
Polda NAD;
(6) Sistem Managemen Kinerja
(SMK).
Mengecek anggota Pamen/Pama/Bintara dan
PNS apabila anggota tersebut mempunyai
masalah atau masih dalam permasalahan
yang belum diselesaikan.
b. Melakukan koordinasi dengan Pamin Watpers
dan Bid Propam Polda Metro Jaya kepada
anggota yang akan melaksanakan UKP
Periode 1 Januari dan 1 Juli apabila anggota
tersebut mempunyai masalah atau masih
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 87
dalam permasalahan yang belum
diselesaikan.
c. Mengirimkan Surat Usulan Kenaikan Pangkat
kepada Karo SDM Polda Metro Jaya dan
Permohonan Surat Keterangan Hasil
Penelitian (SKHP) kepada Kabid Propam
Polda Metro Jaya dengan tembusan Kapolda
Metro Jaya, Irwasda Polda Metro Jaya, Kabid
Binkum Polda Metro Jaya.
d. Menginformasikan kepada
Pamen/Pama/Bintara dan PNS yang akan
melaksanakan UKP Periode 1 Januari dan 1
Juli untuk mengisi Litpers yang
diselenggarakan oleh Bid Propam Polda
Metro Jaya guna mendapatkan Surat
Keterangan Hasil Penelitian (SKHP).
e. Menunggu STR yang dikeluarkan oleh
Subbag Pangkat Biro SDM Polda Metro Jaya
kepada nama-nama anggota yang resmi
dinaikan pangkat setingkat lebih tinggi dari
pangkat lama terhitung Periode 1 Januari dan
1 Juli.
f. Menunggu informasi pelaksanaan Korps
Raport Kenaikan Pangkat dimasing-masing
Satker oleh Biro SDM Polda Metro Jaya.
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 88
2. Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS)
a. Menginformasikan kepada masing-masing
Bag/Subdit/Sat dan Sat Lantas Polres Metro DKI
Jakarta tentang persyaratan dan batas waktu
pengiriman berkas UKP PNS Polri Periode April
paling lambat tanggal 30 Nopember dan untuk
Periode Oktober paling lambat tanggal 30 April :
- Persyaratan UKP PNS Polri Periode April dan
Oktober :
(1) Riwayat Hidup singkat
(2) Salinan/foto copy Skep pangangkatan
pertama menjadi anggota Capeg.
(3) Salinan/Foto Copy Skep pengangkatan
pertama menjadi PNS Polri.
(4) Salinan/Foto Copy Skep Pangkat
Terakhir
(5) Salinan/Foto Copy Skep Penetapan
Gaji Terakhir
(6) Salinan/Foto Copy Skep Jabatan
Terakhir
(7) Dapen PNS Polri.
(8) Salinan/Foto Copy Ijasah Diktuk dan
Dikbang / S.2/S.3 yang dimiliki
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 89
(9) Surat Keterangan Hasil Penelitian
Khusus.
- Mengecek anggota PNS Polri
apabila anggota tersebut mempunyai
masalah atau masih dalam
permasalahan yang belum
diselesaikan .
b. Mengirimkan Surat Usulan dan Rekomendasi ke
Biro SDM Polda Metro Jaya yang ditanda tangani
oleh Dir Lantas Polda Metro Jaya untuk
mengusulkan Kenaikan Pangkat PNS Polri Periode
April dan Oktober dengan tembusan Kapolda Metro
Jaya, Irwasda Polda Metro Jaya dan Kabid Propam
Polda Metro Jaya.
c. Mengirimkan Surat Keterangan Hasil Penelitian
(SKHP) ke Bid Propam Polda Metro Jaya yang
ditanda tangani oleh Dir Lantas Polda Metro Jaya
untuk mengusulkan Kenaikan Pangkat PNS Polri
Periode April dan Oktober dengan tembusan
Kapolda Metro Jaya, Irwasda Polda Metro Jaya dan
Karo SDM Polda Metro Jaya.
d. Menginformasikan kepada PNS Polri yang akan
melaksanakan UKP Periode April dan Oktober untuk
mengisi Litpers yang diselenggarakan oleh Bid
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 90
Propam Polda Metro Jaya guna mendapatkan Surat
Keterangan Hasil Penelitian (SKHP).
e. Mengecek kelengkapan anggota Dit Lantas Polda
Metro Jaya yang akan mengusulkan Kenaikan
Pangkat PNS Polri Periode April dan Oktober
sesuai dengan persyaratan/ ketentauan yang
berlaku.
f. Menunggu informasi pelaksanaan Korps Raport
Kenaikan Pangkat dimasing-masing Satker oleh Biro
SDM Polda Metro Jaya.
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 91
B. Pengumpulan Dan Pengelolaan Data Personel
1. Mengkompulir Data Nomintatif Dari Masing-Masing
Satker
Menginformasikan kepada masing-masing Bag/Subdit/Sat
dan Sat Lantas Polres Metro DKI Jakarta tentang :
- Pengiriman data nominatif personel Polri dan PNS
setiap bulan.
- Batas waktu pengiriman setiap tanggal 5 setiap
bulan.
- Mengecek Nama, Pangkat, dan NRP anggota
personel Polri dan PNS Dit Lantas Polda Metro
Jaya.
2. Membuat Laporan Bulanan Dan Triwulan
a. Mengecek data personel dari masing-masing
Bag/Subdit/Sat dan Sat Lantas Polres Metro DKI
Jakarta.
b. Melakukan perekapan seluruh jumlah personel Dit
Lantas Polda Metro Jaya, menghitung anggota yang
masuk dan keluar Dit Lantas Polda Metro Jaya.
c. Membuat Laporan dan mengirimkan hasil perekapan
kepada Biro SDM dan Korlantas Polri setiap tanggal
10 dengan tembusan Kapolda Metro Jaya, Irwasda
Polda Metro Jaya, Kabid Propam Polda Metro Jaya.
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 92
C. Data Perorangan Anggota Polri
Data Perorangan Anggota Polri disimpan di ruangan khusus untuk
menyimpan CB dan selalu didatakan anggota yang mutasi, dan
pengelompokan warna map disesuaikan dengan masing-masing pangkat
/ golongan sesuai Bag/Sat/Subdit dengan ketentuan sebagai berikut :
a. map warna kuning : Pati;
b. map warna biru : Kombes;
c. map warna hijau : AKBP;
d. map warna coklat tua : Kompol;
e. map warna merah : Pama;
f. map warna hitam : Bintara;
g. map warna orange : PNS.
D. Pendidikan
1. Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK)
a. Menerima Informasi dari Mabes Polri melalui Biro
SDM Polda Metro Jaya tentang petunjuk
pelaksanaan Dikbang Sekolah Tinggi Ilmu
Kepolisian (STIK).
b. Menginformasikan kepada masing-masing
Bag/Subdit/Sat dan Sat Lantas Polres Metro DKI
Jakarta tentang Persyaratan pendidikan Dikbang
Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) :
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 93
- Sprin/Rekomendasi dari Ka/Pimpinan yang
berwenang.
- FC. Skep Pengangkatan Pertama mrnjadi
Pa/Skep Presiden.
- FC. Skep Pangkat Terakhir.
- FC. Skep Jabatan Terakhir.
- FC. Izasah Dikpa Polri.
- FC. DRH Singkat.
- Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP).
- Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Satkes
Polri Setempat.
- Pas Foto dengan pakaian PDH tanpa tutup
kepala latar belakang warna merah ukuran
2X3 sebanyak 2 lembar dan ukuran 4X6
sebanyak 2 lembar .
- Persyaratan administrasi tersebut dibuat
dalam 2 (dua) rangkap dan dimasukkan
dalam map Dimaond.
c. Mengirimkan Surat Usulan dan Rekomendasi ke
Biro SDM Polda Metro Jaya yang ditanda tangani
oleh Dir Lantas Polda Metro Jaya untuk mengikuti
pendidikan Dikbang Sekolah Tinggi Ilmu
Kepolisian (STIK) kepada Karo SDM Polda Metro
Jaya dengan tembusan Kapolda Metro Jaya,
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 94
Irwasda Polda Metro Jaya dan Kabid Propam Polda
Metro Jaya.
d. Mengirimkan Surat Keterangan Hasil Penelitian
(SKHP) ke Bid Propam Polda Metro Jaya yang
ditanda tangani oleh Dir Lantas Polda Metro Jaya
untuk mengikuti pendidikan Dikbang Sekolah Tinggi
Ilmu Kepolisian (STIK) dengan tembusan Kapolda
Metro Jaya, Irwasda Polda Metro Jaya dan Karo
SDM Polda Metro Jaya.
e. Mengecek kelengkapan anggota Dit Lantas Polda
Metro Jaya yang akan mengikuti pendidikan
Dikbang Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK)
sesuai dengan persyaratan/ ketentauan yang
berlaku.
f. Membuat Rangking Kinerja Satker peserta seleksi
Dikbang Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK)
kepada Kapolda Metro Jaya u.p. Karo SDM Polda
Metro Jaya dengan tembusan Karo Kapolda Metro
Jaya, Irwasda Polda Metro Jaya dan Kabid Propam
Polda Metro Jaya berdasarkan penilaian kinerja
masing-masing anggota melalui Ka Satkernya
masing-masing.
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 95
2. Sekolah Staf Dan Pimpinan (Sespimmen)
a. Menerima Informasi dari Mabes Polri melalui Biro
SDM Polda Metro Jaya tentang petunjuk
pelaksanaan Dikbang Sekolah Staf dan Pimpinan
(Sespimmen).
b. Menginformasikan kepada masing-masing
Bag/Subdit/Sat dan Sat Lantas Polres Metro DKI
Jakarta tentang Persyaratan Dikbang Sekolah Staf
dan Pimpinan (Sespimmen) :
- Sprin/Rekomendasi dari Ka/Pimpinan yang
berwenang.
- FC. Skep Pengangkatan Pertama mrnjadi
Pa/Skep Presiden.
- FC. Skep Pangkat Terakhir.
- FC. Skep Jabatan Terakhir.
- FC. Izasah Dikpa Polri.
- FC. DRH Singkat.
- Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP).
- Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Satkes
Polri Setempat.
- Pas Foto dengan pakaian PDH tanpa tutup
kepala latar belakang warna merah ukuran
2X3 sebanyak 2 lembar dan ukuran 4X6
sebanyak 2 lembar .
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 96
- Persyaratan administrasi tersebut dibuat
dalam 2 (dua) rangkap dan dimasukkan
dalam map Dimaond.
c. Mengirimkan Surat Usulan dan Rekomendasi ke
Biro SDM Polda Metro Jaya yang ditanda tangani
oleh Dir Lantas Polda Metro Jaya untuk mengikuti
pendidikan Dikbang Sekolah Staf dan Pimpinan
(Sespimmen) kepada Karo SDM Polda Metro Jaya
dengan tembusan Kapolda Metro Jaya, Irwasda
Polda Metro Jaya dan Kabid Propam Polda Metro
Jaya.
d. Mengirimkan Surat Keterangan Hasil Penelitian
(SKHP) ke Bid Propam Polda Metro Jaya yang
ditanda tangani oleh Dir Lantas Polda Metro Jaya
untuk mengikuti pendidikan Dikbang Sekolah Staf
dan Pimpinan (Sespimmen) dengan tembusan
Kapolda Metro Jaya, Irwasda Polda Metro Jaya dan
Karo SDM Polda Metro Jaya.
e. Mengecek kelengkapan anggota Dit Lantas Polda
Metro Jaya yang akan mengikuti pendidikan
Dikbang Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespimmen)
sesuai dengan persyaratan/ ketentauan yang
berlaku.
f. Membuat Rangking Kinerja Satker peserta seleksi
Dikbang Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespimmen)
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 97
kepada Kapolda Metro Jaya u.p. Karo SDM Polda
Metro Jaya dengan tembusan Karo Kapolda Metro
Jaya, Irwasda Polda Metro Jaya dan Kabid Propam
Polda Metro Jaya berdasarkan penilaian kinerja
masing-masing anggota melalui Ka Satkernya
masing-masing.
3. Sekolah Inspektur Polisi (SIP)
a. Menerima Informasi dari Mabes Polri melalui Biro
SDM Polda Metro Jaya tentang petunjuk
pelaksanaan Pendidikan Sekolah Inspektur Polisi
(SIP).
b. Menginformasikan kepada masing-masing
Bag/Subdit/Sat dan Sat Lantas Polres Metro DKI
Jakarta tentang Persyaratan Pendidikan Sekolah
Inspektur Polisi (SIP) :
- Sprin/Rekomendasi dari Ka/Pimpinan yang
berwenang.
- FC. Skep Pengangkatan Pertama mrnjadi
Pa/Skep Presiden.
- FC. Skep Pangkat Terakhir.
- FC. Skep Jabatan Terakhir.
- FC. Izasah Dik Polri.
- FC. DRH Singkat.
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 98
- Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP).
- Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Satkes
Polri Setempat.
- Pas Foto dengan pakaian PDH tanpa tutup
kepala latar belakang warna Kuning ukuran
2X3 sebanyak 2 lembar dan ukuran 4X6
sebanyak 2 lembar .
- Persyaratan administrasi tersebut dibuat
dalam 2 (dua) rangkap dan dimasukkan
dalam map Dimaond.
c. Mengirimkan Surat Usulan dan Rekomendasi ke
Biro SDM Polda Metro Jaya yang ditanda tangani
oleh Dir Lantas Polda Metro Jaya untuk mengikuti
pendidikan Pendidikan Sekolah Inspektur Polisi
(SIP) kepada Karo SDM Polda Metro Jaya dengan
tembusan Kapolda Metro Jaya, Irwasda Polda Metro
Jaya dan Kabid Propam Polda Metro Jaya.
d. Mengirimkan Surat Keterangan Hasil Penelitian
(SKHP) ke Bid Propam Polda Metro Jaya yang
ditanda tangani oleh Dir Lantas Polda Metro Jaya
untuk mengikuti pendidikan Pendidikan Sekolah
Inspektur Polisi (SIP) dengan tembusan Kapolda
Metro Jaya, Irwasda Polda Metro Jaya dan Karo
SDM Polda Metro Jaya.
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 99
e. Mengecek kelengkapan anggota Dit Lantas Polda
Metro Jaya yang akan mengikuti pendidikan
Pendidikan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) sesuai
dengan persyaratan/ ketentauan yang berlaku.
f. Membuat Rangking Kinerja Satker peserta seleksi
Pendidikan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) kepada
Kapolda Metro Jaya u.p. Karo SDM Polda Metro
Jaya dengan tembusan Karo Kapolda Metro Jaya,
Irwasda Polda Metro Jaya dan Kabid Propam Polda
Metro Jaya berdasarkan penilaian kinerja masing-
masing anggota melalui Ka Satkernya masing-
masing.
4. Sekolah Staf Dan Pimpinan (Sespimma)
a. Menerima Informasi dari Mabes Polri melalui Biro
SDM Polda Metro Jaya tentang petunjuk
pelaksanaan Pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan
(Sespimma).
b. Menginformasikan kepada masing-masing
Bag/Subdit/Sat dan Sat Lantas Polres Metro DKI
Jakarta tentang Persyaratan Pendidikan Sekolah
Staf dan Pimpinan (Sespimma) :
- Sprin/Rekomendasi dari Ka/Pimpinan yang
berwenang.
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 100
- FC. Skep Pengangkatan Pertama mrnjadi
Pa/Skep Presiden.
- FC. Skep Pangkat Terakhir.
- FC. Skep Jabatan Terakhir.
- FC. Izasah Dikpa Polri.
- FC. DRH Singkat.
- Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP).
- Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Satkes
Polri Setempat.
- Pas Foto dengan pakaian PDH tanpa tutup
kepala latar belakang warna merah ukuran
2X3 sebanyak 2 lembar dan ukuran 4X6
sebanyak 2 lembar .
- Persyaratan administrasi tersebut dibuat
dalam 2 (dua) rangkap dan dimasukkan
dalam map Dimaond.
c. Mengirimkan Surat Usulan dan Rekomendasi ke
Biro SDM Polda Metro Jaya yang ditanda tangani
oleh Dir Lantas Polda Metro Jaya untuk mengikuti
pendidikan Pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan
(Sespimma) kepada Karo SDM Polda Metro Jaya
dengan tembusan Kapolda Metro Jaya, Irwasda
Polda Metro Jaya dan Kabid Propam Polda Metro
Jaya.
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 101
d. Mengirimkan Surat Keterangan Hasil Penelitian
(SKHP) ke Bid Propam Polda Metro Jaya yang
ditanda tangani oleh Dir Lantas Polda Metro Jaya
untuk mengikuti pendidikan Pendidikan Sekolah Staf
dan Pimpinan (Sespimma) dengan tembusan
Kapolda Metro Jaya, Irwasda Polda Metro Jaya dan
Karo SDM Polda Metro Jaya.
e. Mengecek kelengkapan anggota Dit Lantas Polda
Metro Jaya yang akan mengikuti pendidikan
Pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespimma)
sesuai dengan persyaratan/ ketentauan yang
berlaku.
f. Membuat Rangking Kinerja Satker peserta seleksi
Pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespimma)
kepada Kapolda Metro Jaya u.p. Karo SDM Polda
Metro Jaya dengan tembusan Karo Kapolda Metro
Jaya, Irwasda Polda Metro Jaya dan Kabid Propam
Polda Metro Jaya berdasarkan penilaian kinerja
masing-masing anggota melalui Ka Satkernya
masing-masing.
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 102
5. Sekolah Alih Golongan (Ba Ke Pa)
a. Menerima Informasi dari Mabes Polri melalui Biro
SDM Polda Metro Jaya tentang petunjuk
pelaksanaan Pendidikan Alih Golongan (BA ke PA).
b. Menginformasikan kepada masing-masing
Bag/Subdit/Sat dan Sat Lantas Polres Metro DKI
Jakarta tentang Persyaratan Pendidikan Alih
Golongan (BA ke PA):
- Sprin/Rekomendasi dari Ka/Pimpinan yang
berwenang.
- FC. Skep Pengangkatan Pertama mrnjadi
Pa/Skep Presiden.
- FC. Skep Pangkat Terakhir.
- FC. Skep Jabatan Terakhir.
- FC. Izasah Dik Polri.
- FC. DRH Singkat.
- Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP).
- Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Satkes
Polri Setempat.
- Pas Foto dengan pakaian PDH tanpa tutup
kepala latar belakang warna Kuning ukuran
2X3 sebanyak 2 lembar dan ukuran 4X6
sebanyak 2 lembar .
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 103
- Persyaratan administrasi tersebut dibuat
dalam 2 (dua) rangkap dan dimasukkan
dalam map Dimaond.
c. Mengirimkan Surat Usulan dan Rekomendasi ke
Biro SDM Polda Metro Jaya yang ditanda tangani
oleh Dir Lantas Polda Metro Jaya untuk mengikuti
pendidikan Pendidikan Alih Golongan (BA ke PA)
kepada Karo SDM Polda Metro Jaya dengan
tembusan Kapolda Metro Jaya, Irwasda Polda Metro
Jaya dan Kabid Propam Polda Metro Jaya.
d. Mengirimkan Surat Keterangan Hasil Penelitian
(SKHP) ke Bid Propam Polda Metro Jaya yang
ditanda tangani oleh Dir Lantas Polda Metro Jaya
untuk mengikuti pendidikan Pendidikan Alih
Golongan (BA ke PA) dengan tembusan Kapolda
Metro Jaya, Irwasda Polda Metro Jaya dan Karo
SDM Polda Metro Jaya.
e. Mengecek kelengkapan anggota Dit Lantas Polda
Metro Jaya yang akan mengikuti pendidikan
Pendidikan Alih Golongan (BA ke PA) sesuai
dengan persyaratan/ketentauan yang berlaku.
f. Membuat Rangking Kinerja Satker peserta seleksi
Pendidikan Alih Golongan (BA ke PA) kepada
Kapolda Metro Jaya u.p. Karo SDM Polda Metro
Jaya dengan tembusan Karo Kapolda Metro Jaya,
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 104
Irwasda Polda Metro Jaya dan Kabid Propam Polda
Metro Jaya berdasarkan penilaian kinerja masing-
masing anggota melalui Ka Satkernya masing-
masing.
E. Penugasan Khusus
1. Menginformasikan kepada masing-masing Bag / Subdit /
Sat dan Sat Lantas Polres Metro DKI Jakarta tentang :
Persyaratan pengajuan BKO
Adanya usulan permohonan permintaan anggota
untuk : pengawalan / penugasan dari Instansi ,
kementerian, yang memintanya
Disetujui oleh Kasatker masing-masing
2. Memanggil anggota yang akan yang akan melaksanakan
penugasan ke Luar / BKO keluar Institusi Polri
menghadap ke Kabag Renmin Dit Lantas Polda Metro
Jaya untuk mendapatkan arahan.
3. Melakukan koordinasi dengan Kasubbag Mujab ( Mutasi
dan Jabatan) Biro SDM Polda Metro Jaya tentang
permohonan permintaan anggota Dit Lantas Polda Metro
Jaya yang akan melaksanakan penugasan ke Luar / BKO
keluar Institusi Polri.
4. Mengirim Surat Permohonan Persetujuan Penugasan dan
Penerbitan Surat Perintah ke Kapolda Metro Jaya U.p
Karo SDM Polda Metro Jaya, penugasan dari Instansi ,
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 105
kementerian, yang memintanya. dilampirkan permohonan
permintaan anggota untuk pengawalan.
5. Menunggu dari Biro SDM PMJ mengajukan Surat
Permohonan Persetujuan Penugasan dan Penerbitan
Surat Perintah ke AS SDM Kapolri U.p Karo Binkar Mabes
Polri agar diterbikan Sprin Penugasan.
6. Menunggu turun SPRIN ( Surat Perintah ) penugasan
anggota penugasan ke Luar / BKO keluar Institusi Polri
dari Mabes Polri.
7. Menyerahkan Sprin Penugasan kepada anggota yang
akan melaksanakan tugas ke Luar / BKO keluar Institusi
Polri agar segera membawa sprin ke Instansi atau
Kementerian yang memeintanya agar segera
melaksanakan penugasan pengawalan.
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 106
III. Watpers
A. KTA, KPI, Kartu Kesehatan Dan Kartu Bhayangkari
1. KTA (Kartu Tanda Anggota Perwira )
a. Menginformasikan kepada masing - masing Bag/Subdit
/Sat dan sat lantas Metro DKI Jakarta tentang Batas
Waktu KTA (Kartu tanda Anggota) sampai ada
perubahan.
b. Mengirim surat usulan dan persyaratan pembuatan
KTA (Kartu Tanda Anggota ) Perwira kepada Karo
SDM Polda metro Jaya.
2. KTA (Kartu Tanda Anggota Bintara Dan Pns Dit Lantas )
a. Mengirim surat permohonan Blangko KTA (Kartu
Tanda Anggota )Bintara dan PNS Dit Lantas Polda
Metro Jaya dengan jumlah yang dibutuhkan kepada
Karo SDM Polda metro Jaya.
b. Menyeleksi Kartu Tanda Anggota Bintara dan PNS
Polri yang Mengajukan Ke Direktur Lalulintas Polda
metro Jaya.
c. Membuat Kartu Tanda Anggota Bintara dan PNS Dit
Lantas untuk ditandatangani oleh Direktur Lalulintas
Polda Metro Jaya.
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 107
d. Memberi nomor KTA sesuai dengan ketentuan yang
ada.
3. Kartu Penunjukan Isteri (KPI) Dan Kartu Bhayangkari
a. anggota yang akan mengajukan Kartu Pengurusan
Isteri dan Kartu Bhayangkari melengkapi semua
persyaratan yang telah ditentukan.
b. Membuat Kartu Penunjukkan Isteri untuk
Ditandatangani oleh Direktur Lalulintas Polda Metro
Jaya.
c. Membuat Kartu Bhayangkari untuk Ditandatangani
oleh Ketua Bhayangkari Dit Lantas Polda Metro Jaya.
4. Kartu Kesehatan
a. anggota yang akan mengajukan Kartu Kesehatan
melengkapi semua persyaratan yang telah ditentukan.
b. Membuat Kartu Kesehatan untuk Ditandatangani oleh
Direktur Lalulintas Polda Metro Jaya dan Kabid
Dokkes Polda Metro Jaya.
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 108
B. Gaji Berkala
1. Menginformasikan kepada Urmin masing-masing
Bag/Sat/Subdit dengan mengunakan Nota Dinas kapan
saatnya kenaikan gaji berkala dengan cara melihat data
TMT Terakhir.
2. Para anggota mengumpulkan persyaratan antara lain Skep
Pertama,Skep Terakhir dan Berkala Terakhir.
3. Adapun Maksud dari pengumpulan Skep Pertama adalah
untuk mengitung masa kerja, Skep Terakhir untuk pangkat
terakhir dan Berkala terakhir untuk melihat kapan anggota
tersebut waktunya kenaikan gaji berkala.
4. Setelah semua persyaratan tersedia diserahkan kepada
Biro SDM untuk diproses lebih lanjut.
C. Satya Lencana
1. Satya Lencana Kesetiaan (8 TH, 16 TH, 24 TH, 32 TH
Dan Satya Lencana Bintang Bhayangkara Nararya
a. Menerima Informasi dari Mabes Polri melalui Biro
SDM Polda Metro Jaya tentang petunjuk
pembuatan Satya Lencana Kesetiaan.
b. Menginformasikan kepada masing-masing
Bag/Subdit/Sat dan Sat Lantas Polres Metro DKI
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 109
Jakarta tentang Persyaratan Satya Lencana
Kesetiaan :
1) Satya Lencana 8 Tahun :
o Surat Rekomendasi dari Ka yang
berwenang.
o FC. Skep Pengangkatan Pertama
o FC. Skep Pangkat Terakhir.
o FC. DRH Singkat.
o Surat Keterangan Hasil Penelitian
(SKHP).
2) Satya Lencana 16 Tahun :
o Surat Rekomendasi dari Ka yang
berwenang.
o FC. Skep Pengangkatan Pertama
o FC. Skep Pangkat Terakhir.
o FC. Skep Satya Lencana 8 Tahun.
o FC. DRH Singkat.
o Surat Keterangan Hasil Penelitian
(SKHP).
3) Satya Lencana 24 Tahun :
o Surat Rekomendasi dari Ka yang
berwenang.
o FC. Skep Pengangkatan Pertama
o FC. Skep Pangkat Terakhir.
o FC. Skep Satya Lencana 8 Tahun.
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 110
o FC. DRH Singkat.
o Surat Keterangan Hasil Penelitian
(SKHP).
4) Satya Lencana 32 Tahun :
o Surat Rekomendasi dari Ka yang
berwenang.
o FC. Skep Pengangkatan Pertama
o FC. Skep Pangkat Terakhir.
o FC. Skep Satya Lencana 24 Tahun.
o FC. DRH Singkat.
o Surat Keterangan Hasil Penelitian
(SKHP).
5) Satya Lencana Bintang Bhayangkara Nararya
:
o Surat Rekomendasi dari Ka yang
berwenang.
o FC. Skep Pengangkatan Pertama
o FC. Skep Pangkat Terakhir.
o FC. Skep Satya Lencana 32 Tahun.
o FC. DRH Singkat.
o Surat Keterangan Hasil Penelitian
(SKHP).
c. Mengirimkan Surat Usulan dan Rekomendasi ke
Biro SDM Polda Metro Jaya yang ditanda tangani
oleh Ka Satker untuk proses pembuatan Satya
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 111
Lencana dengan format (No, Nama, Pangkat/ NRP,
TMT Sk Pertama, TMT SK Terakhir, Jabatan/
Kesatuan, SL yang diusulkan, Keterangan) kepada
Karo SDM Polda Metro Jaya dengan tembusan
Kapolda Metro Jaya, Irwasda Polda Metro Jaya dan
Kabid Propam Polda Metro Jaya.
d. Mengirimkan Surat Keterangan Hasil Penelitian
(SKHP) ke Bid Propam Polda Metro Jaya yang
ditanda tangani oleh Ka Satker untuk proses
pembuatan Satya Lencana dengan format (No,
Nama, Pangkat/ NRP, TMT Sk Pertama, TMT SK
Terakhir, Jabatan/ Kesatuan, SL yang diusulkan,
Keterangan) dengan tembusan Kapolda Metro Jaya,
Irwasda Polda Metro Jaya dan Karo SDM Polda
Metro Jaya.
e. Mengecek kelengkapan anggota Dit Lantas Polda
Metro Jaya yang akan mengusulkan Satya Lencana
Kesetiaan (8 TH, 16 TH, 24 TH, 32 TH Dan
Satya Lencana Bintang Bhayangkara
Nararya) sesuai dengan persyaratan/ketentauan
yang berlaku.
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 112
D. Restitusi
1. Pemohon/anggota yang akan mengajukan restitusi
menyerahkan kwitansi asli dan foto copi, foto copi KTA,
foto copi Kartu kesehatan, dan Resume Medis.
2. setelah semua persyarat lengkap, kemudian membuat
konsep surat permohonan penggantian restitusi.
3. konsep surat diajukan kepada Wadir/Kabag Renmin untuk
ditandatangani.
4. setelah surat ditandatangani oleh Wadir/Kabag Renmin
diserahkan ke Ur Tu untuk diberi nomor surat.
5. Surat yang telah diberi nomor siap dikirim ke Bid Dokkes
Polda Metro Jaya dilampiri dengan persyaratan yang telah
ditentukan.
E. Ijin Cuti
1. Cuti Tahunan
- menerima usulan dari Kabag/Kasat/kasubdit
selambat-lambatnya 1 minggu sebelum pelaksanaan
- membuat surat cuti untuk di tanda tangani Direktur
Lalu Lintas atau yang mewakili
- surat cuti diberikan H-1 sebelum anggota berangkat
- apabila mengalami hambatan saat kembali harap
melapor ke satuan kewilayahan serendah-
rendahnya Kapolres untuk dibuatkan surat
perpanjangan cuti / surat keterangan terlambat.
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 113
2. Izin Untuk Keperluan Mendesak
- menerima usulan dari Kabag/Kasat/kasubdit
- membuat surat ijin untuk di tanda tangani Direktur
Lalu Lintas atau yang mewakili
` - apabila mengalami hambatan saat kembali harap
melapor ke satuan kewilayahan serendah-
rendahnya Kapolres untuk dibuatkan surat
perpanjangan cuti / surat keterangan terlambat.
3. Cuti Melahirkan
- menerima usulan dari Kabag/Kasat/kasubdit
selambat-lambatnya 1 minggu sebelum pelaksanaan
dengan dilampirkan surat keterangan dari dokter
- membuat surat cuti untuk di tanda tangani Direktur
Lalu Lintas atau yang mewakili
4. Izin Dispensasi
- menerima usulan dari Kabag/Kasat/kasubdit dengan
dilampirkan surat keterangan dari instansi yang
meminta izin dispensasi.
- membuat nota dinas permohonan ke Kapolda Metro
Jaya.
5. Izin Keluar Negeri Dalam Rangka Keagamaan
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 114
a. Menerima usulan Dari Kasatker Selambat –
lambatnya 4 (empat) minggu sebelum tanggal
berangkat sudah di terima Direktur Lalu LIntas Polda
Metro Jaya surat usulan dari kasatker dengan
lampiran persyaratan sebagai berikut :
- Surat permohonan dari yang bersangkutan
mengetahui Kasatker.
- Daftar Riwayat Hidup Singkat mengetahui
Kasatker.
- Fotocopy skep pangkat pertama dan fotocopy
skep pangkat terakhir.
- Bukti pembayaran penyelenggaraan ibadah
dan surat keterangan dari penyelanggara
ibadah keagamaan.
b. Membuat surat permohonan kepada Kapolda Metro
Jaya.
c. Membukukan surat permohonan pada buku
exspedisi kemudian mengirimkan kepada Kapolda
Metro Jaya 3 (tiga) minggu sebelum tanggal
pemberangkatan sudah diterima Kapolda Metro
Jaya.
6. Izin Keluar Negeri Dengan Biaya Sendiri/Sponsor
a. Menerima usulan Dari Kasatker Selambat –
lambatnya 4 (empat) minggu sebelum tanggal
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 115
berangkat sudah di terima Direktur Lalu LIntas Polda
Metro Jaya surat usulan dari kasatker dengan
lampiran persyaratan sebagai berikut :
- Surat permohonan dari yang bersangkutan
mengetahui Kasatker.
- Daftar Riwayat Hidup Singkat mengetahui
Kasatker.
- Fotocopy skep pangkat pertama dan fotocopy
skep pangkat terakhir.
- Bukti pembayaran/surat undangan/sponsor
dari pihak penyelenggara.
b. Membuat surat permohonan kepada Kapolda Metro
Jaya.
c. Membukukan surat permohonan pada buku
exspedisi kemudian mengirimkan kepada Kapolda
Metro Jaya 3 (tiga) minggu sebelum tanggal
pemberangkatan sudah diterima Kapolda Metro
Jaya.
7. Izin Keluar Negeri Dalam Rangka Berobat, Mengantarkan,
Mendampingi, Menjemput Orang Sakit
a. Menerima usulan dari Kasatker dengan lampiran
persyaratan sebagai berikut:
- Surat permohonan dari yang bersangkutan
mengetahui Kasatker.
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 116
- Daftar Riwayat Hidup Singkat mengetahui
Kasatker.
- Fotocopy skep pangkat pertama dan fotocopy
skep pangkat terakhir.
- Fotocopy KPI dan kartu kesehatan.
- Surat Dokter/ Surat Rujukan Rumah Sakit
yang dituju.
b. Membuat surat permohonan kepada Kapolda Metro
Jaya 3 (tiga) minggu sebelum tanggal
pemberangkatan sudah diterima Kapolda Metro
Jaya.
c. Membukukan surat permohonan pada buku
exspedisi kemudian mengirimkan kepada Kapolda
Metro Jaya.
8. Izin Keluar Negeri Dalam Rangka Mengambil, Mengantar
Jenazah
a. Menerima usulan Dari Kasatker dengan lampiran
persyaratan sebagai berikut:
- Surat permohonan dari yang bersangkutan
mengetahui Kasatker.
- Daftar Riwayat Hidup Singkat mengetahui
Kasatker.
- Fotocopy skep pangkat pertama dan fotocopy
skep pangkat terakhir.
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 117
- Fotocopy surat kematian.
b. Membuat surat permohonan kepada Kapolda Metro
Jaya 3 (tiga) minggu sebelum tanggal
pemberangkatan sudah diterima Kapolda Metro
Jaya.
c. Membukukan surat permohonan pada buku
exspedisi kemudian mengirimkan kepada Kapolda
Metro Jaya.
9. Izin Keluar Negeri Dalam Rangka Kepentingan Pribadi
a. Menerima usulan Dari Kasatker Selambat –
lambatnya 4 (empat) minggu sebelum tanggal
berangkat sudah di terima Direktur Lalu LIntas Polda
Metro Jaya surat usulan dari kasatker dengan
lampiran persyaratan sebagai berikut :
- Surat permohonan dari yang bersangkutan
mengetahui Kasatker.
- Daftar Riwayat Hidup Singkat mengetahui
Kasatker.
- Fotocopy skep pangkat pertama dan fotocopy
skep pangkat terakhir.
b. Membuat surat permohonan kepada Kapolda Metro
Jaya.
c. Membukukan surat permohonan pada buku
exspedisi kemudian mengirimkan kepada Kapolda
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 118
Metro Jaya 3 (tiga) minggu sebelum tanggal
pemberangkatan sudah diterima Kapolda Metro
Jaya.
F. Pengajuan Nikah Dan Cerai
1. Pengajuan Nikah
a. Menginformasikan kepada masing-masing Bag /
Subdit / Sat dan Sat Lantas Polres Metro DKI Jakarta
tentang :
- Persyaratan pengajuan nikah;
- Masa ikatan dinas pengajuan nikah : 2 tahun
masa Ikatan Dinas Untuk menikah;
- Batas waktu permohonan ijin menikah dan berkas
sudah diterima paling lambat 40 (empat puluh
hari) sebelum pelaksanaan pernikahan.
b. Memanggil pasangan yang akan menikah untuk
mengikuti sidang nikah / pemberian nasehat
pernikahan oleh Kabag Renmin Dit Lantas Polda
Metro Jaya di Ruang Cakra Lantai III Gedung Biru Dit
Lantas PMJ pada hari Sabtu jam 8.00 WIB
c. Melakukan koordinasi dengan Kabag Watpers U.p.
Kasubbag Rohjas Biro SDM Polda Metro Jaya tentang
pelaksanaan tanggal Sidang Nikah ( Bintal Nikah )
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 119
bagi anggota Dit Lantas yang akan mengikuti kegiatan
dimaksud.
d. Mengirim Surat Permohonan pemberian nasehat
pernikahan ke Biro SDM U.p. Kabag Watpers dan Ke
Biro SDM U.p Kabag Psikologi bagi anggota yang
akan menikah.
e. Menunggu pemanggilan dari Biro SDM PMJ dan
menginformasikan kepada anggota yang akan
menikah untuk mengikuti sidang Nikah di Biro SDM
Polda Metro Jaya dengan mengajak calon Suami dan
Calon Istri beserta perwakilan Orang tua / Wali dari
masing-masing calon pasangan.
f. Menunggu turun SIK ( Surat Ijin Kawin ) dan hasil
Psikologi nikah dari Biro SDM Polda Metro Jaya untuk
di daftarkan ke KUA masing-masing.
g. Mengajukan Cuti Nikah
2. Pengajuan Cerai
a. Memanggil pasangan yang akan mengajukan cerai
untuk mendapatkan nasehat oleh Kabag Renmin Dit
Lantas Polda Metro Jaya dan membuat pernyataan di
Ruang Kasubbag Min/Kabag Renmin.
c. Melakukan koordinasi dengan Kabag Watpers U.p.
Kasubbag Rohjas Biro SDM Polda Metro Jaya tentang
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 120
pengajuan permohonan surat cerai.
d. Mengirim Surat Permohonan cerai ke Biro SDM U.p.
Kabag Watpers.
e. Menunggu pemanggilan dari Biro SDM PMJ dan
menginformasikan kepada anggota yang akan cerai
untuk mengikuti sidang cerai di Biro SDM Polda Metro
Jaya dengan mengajak Suami dan Istri beserta
perwakilan Orang tua / Wali dari masing-masing calon
pasangan.
f. Menunggu turun surat cerai dari Biro SDM Polda
Metro Jaya untuk di daftarkan ke KUA masing-masing.
G. Binrohtal
Kegiatan Binrohtal diadakan setiap 1 (satu) bulan sekali sesuai
dengan jadwal yang telah ditentukan dari Biro SDM Polda Metro
Jaya dengan penceramah dari Biro SDM Polda Metro Jaya.
H. Kesehatan Berkala
Kesehatan Berkala dilaksanakan sesuai dengan jadwal dari
Biddokkes Polda Metro Jaya, setelah mendapatkan surat
pemberitahuan pelaksanaan pengecekan Kesehatan Berkala, Dit
Lantas Polda Metro Jaya membuat surat perintah kepada seluruh
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 121
anggota di masing – masing Bag/Sat/Subdit untuk mengikuti tes
kesehatan berkala.
I. Kesemaptaan Berkala
Kesamaptaan Berkala dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali
sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Biro SDM Polda
Metro Jaya setelah mendapatkan surat pemberitahuan
pelaksanaan kesamaptaan berkala, Dit Lantas Polda Metro Jaya
membuat nota dinas kepada seluruh anggota di masing – masing
Bag/Sat/Subdit untuk mengikuti tes kkesamaptaan berkala.
J. Pelatihan Fungsi
1). Perencanaan
a. Membuat naskah perencanaan pelatihan lalu lintas
b. Membuat perencanaan tentang aggaran yang
dibutuhkan
c. Merencanakan materi yang akan diajarkan,
pengajar, dan jam mengajar.
d. Merencanakan berapa jumlah personel yang akan
diikutsertakan dalam pelatihan.
e. Menentukan tempat, waktu pelatihan, kelengkapan
perorangan yang harus disiapkan.
f. Membuat rencana jadwal pelatihan.
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 122
g. Merencanakan pelaksanaan pemeriksaan
kesehatan bagi calon peserta latihan dan membuat
surat permohonan pemeriksaan ke Kabid Dokkes.
i. Membuat rencana soal ujian tertulis yang telah
dikoordiansikan dengan pengajar.
2). Pengorganisasian
a. Melakukan koordinasi dengan Juru bayar, Subbag
Ren tentang besar anggaran yang disediakan sesuai
DIPA.
b. Melakukan koordinasi dengan para
pengajar/instruktur tentang bahan hanjar, waktu dan
tempat mengajar.
c. Melakukan koordinasi/membuat surat permintaan
personil ke masing – masing Bag/Subdit/Sat
maupun Sat Lantas Polres Metro Jajaran DKI
Jakarta.
d. Menkoordinasikan ke masing – masing staf
Bag/Subdit/Sat/Satlantas Polres Metro Jajaran DKI
tentang penggantian peserta yang dikirim namun
telah melaksanakan pelatihan.
e. Melakukan koordinasi dengan Biddokes Polda Metro
Jaya tentang pelaksanaan pemeriksaan kesehatan.
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 123
3). Pelaksanaan
a. Membuat surat perintah, jadwal pelatihan dan daftar
hadir bagi instruktur maupun peserta pelatihan.
b. Mengirimkan surat perintah yang telah
ditandatangani ke Bag/Subdit/Sat maupun Sat
Lantas Polres Metro Jajaran DKI Jakarta.
c. Melaksanakan apel konsolidasi guna pemeriksaan
jumlah anggota serta kelengkapan yang harus
disiapkan.
d. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan calon
peserta kesehatan di Bid Dokkes Polda Metro Jaya
dan kesaptaan jasmani di tempat yang telah
ditentukan.
e. Membuat permintaan penggantian peserta pelatihan
kepada Bag/Subdit/Sat maupun Sat Lantas Polres
Metro Jajaran DKI Jakarta bagi anggota yang
dinyatakan sakit oleh Biddokkes.
f. Melaksanakan tes kesamaptaan jasmani di tempat
yang telah ditentukan.
g. Melaksanakan pelatihan sesuai dengan jadwal yang
telah ditentukan.
h. Melaksanakan ujian baik tertulis maupun praktek.
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 124
4). Pengawasan Dan Evaluasi
a. Mengambil absen pengajar/instruktur maupun
peserta pelatihan setiap hari kemudian melaporkan
kepada Kasubbag Renmin Dit Lantas Polda Metro
Jaya.
b. Memberikan penghargaan bagi peserta yang
mengikuti dengan sungguh – sungguh dan
dinyatakan lulus ujian baik toeri maupun praktek.
c. Membuat naskah laporan hasil pelaksanaan latihan
kepada Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya.
d. Melaksanakan Upacara Penutupan pelatihan.
K. Pensiun Polri / PNS
- Menginformasikan kepada masing – masing Bag/ Sat /
Subdit / Sat Lantas Polres Metro DKI Jakarta tentang :
a. hak pensiun
b. persyaratan pensiun
- Melakukan koordinasi dengan bagain pangkat apabila
anggota yang bersangkutan diajukan kenaikan pangkat
penghargaan.
- Melakukan koordinasi dengan Kaur Keu untuk mengecek
kondisi gaji yang bersangkutan (kenaikan gaji,
tunjangan istri dan anak)
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 125
- Melakukan koordinasi dengan kasubbag Sarpras untuk
mengecek ada tidaknya barang inventaris yang
dipinjamkan kepada anggota yang akan mengajukan
pensiun
- Mengirimkan Surat permohonan pensiun kepada kapolda
Metro Jaya
- Jika SK Pensiun sudah keluar selanjutnya berkoordinasi
dengan Kaur Keu untuk penerbitan SKPP dari KPPN
- Mengirimkan SK Pensiun ke Kancab Asabri
- Gaji pensiun turun sesuai dengan alamat penerima melalui
Bank yang sudah di tunjuk oleh pengelola pensiun (PT
Asabri)
L. Catur Cakti
- menginformasikan kepada ahli waris tentang :
a. hak catur cakti
b. persyaratan catur cakti
- mengirimkan Surat permohonan santunan catur cakti
kepada kapolda Metro Jaya
- mengirimkan informasi kepada ahli waris apabila santunan
Catur Cakti sudah keluar.
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 126
SUB BAGIAN SARANA DAN PRASARANA
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 127
BAB V
SUB BAGIAN SARANA DAN PRASARANA
I. PENDAHULUAN
1. Latar belakang
a. Dalam rangka untuk kesamaan Visi persepsi dan pola
tindak yang sama terhadap implementasi penyelenggaraan
Pelayanan Prima Subbag Sarpras, maka dipandang perlu
membuat Pedoman tentang Standar Operasional Prosedur
(SOP) Subbag Sarpras;
b. Dengan penyusunan SOP ini di buat sebagai acuan
Subbag Sarpras Dit Lantas Polda Metro Jaya dalam
menjalankan fungsi sebagai sarana dan prasarana Dit
Lantas Polda Metro Jaya dan pengkajian data aset
kekayaan Dit Lantas Polda Metro Jaya/barang Milik Negara
(BMN),melaksanakan kegiatan penerimaan dan
pendistribusian terhadap proses kendaraan bermotor,
BBM, Kaporlap dan Pengadaan Barang dan Jasa serta
melaksanakan perawatan Senpi.
2. Dasar
a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia.
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 128
b. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan
Negara.
c. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara.
d. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
3. Maksud dan tujuan
a. Maksud
Maksud Penyusunan Pedoman Standar Operasional
Prosedur (SOP) Subbag Sarpras Dit Lantas Polda Metro
Jaya adalah :
1) Sebagai dasar dan pedoman implementasi bagi unsur
Pelayanan Subbag sarpras dalam pelaksanaan
kegiatan Sarana dan Prasarana, sehingga lebih
terkoordinasi efektif efisien dan dapat dipertanggung
jawabkan;
2) Untuk menjelaskan prinsip-prinsip dasar dari SOP
Subbag Sarpras agar mudah dipahami dalam
pelaksanaan tugas Subbag Sarpras.
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 129
b. Tujuan
Tujuan Penyusunan Pedoman Standar Operasional
Prosedur (SOP) Subbag Sarpras Dit Lantas Polda Metro
Jaya adalah :
1) Untuk menjamin pemahaman prinsip-prinsip dasar
terhadap SOP pada Subbag Sarpras, sehingga tidak
ragu-ragu dalam melakukan tindakan;
2) SOP ini di buat sebagai acuan Subbag Sarpras Dit
Lantas Polda Metro Jaya dalam menjalankan fungsi
sebagai sarana dan prasarana Dit Lantas Polda Metro
Jaya dan pengkajian data aset kekayaan Dit Lantas
Polda Metro Jaya/barang Milik Negara
(BMN),melaksanakan kegiatan penerimaan dan
pendistribusian terhadap proses kendaraan bermotor,
BBM, Kaporlap dan Pengadaan Barang dan Jasa serta
melaksanakan perawatan Senpi
4. Ruang lingkup
Adapun Ruang Lingkup Penyusunan Pedoman Standar
Operasional Prosedur (SOP) Subbag Sarpras meliputi :
a. Pelaksanaan Tugas Pokok Fungsi dan Peran Subbag
Sarpras pada sarana dan Prasarana di Jajaran Dit Lantas
Polda Metro Jaya;
b. Standar Kinerja Subbag Sarpras secara berhasil dan
berdaya guna di jajaran Dit Lantas Polda Metro Jaya.
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 130
II. Tugas Pokok
Tugas Pokok Subbag Sarpras sebagai sarana dan prasarana Dit
Lantas Polda Metro Jaya dan pengkajian data aset kekayaan Dit Lantas
Polda Metro Jaya/barang Milik Negara (BMN), melaksanakan kegiatan
penerimaan dan pendistribusian terhadap proses kendaraan bermotor,
BBM, Kaporlap dan Pengadaan Barang dan Jasa serta melaksanakan
perawatan Senpi
III. Pelaksanaan
Subbag Sarpras Dit Lantas Polda Metro Jaya dalam pelaksanaan
tugas pokoknya dilakukan dengan bantuan dari masing-masing bagian
yang berada dibawahnya sebagai berikut :
o Kasubbag Sarpras;
o Pamin Bekum;
o Pamin Faskon;
o Pamin Pal;
o Bamin/Banum.
5. Urutan tindakan
Urutan kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas Subbag
Sarpras mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan
tugas pelayanan sarana dan prasarana lalu lintas sebagai berikut:
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 131
a. Kasubbag Sarpras
1) Membina dan menyelenggarakan manajemen
Sarpras di lingkungan Dit Lantas;
2) Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan
pembangunan fasilitas dan konstruksi peralatan Dit
Lantas;
3) Melaksanakan pembangunan fasilitas dan
konstruksi serta pengadaan materiil logistik sesuai
program dan lingkup batas kewenangannya;
4) Menyelenggarakan perencanaan,
pengadministrasian, dan penatausahaan SIMAK
BMN dan keuangan;
5) Menyelenggarakan penyimpanan, pemeliharaan,
perbaikan, dan pendistribusian materiil logistik serta
perbekalan umum;
6) Melaksanakan penginventarisasian seluruh materiil
dan aset polri dalam lingkungan Dit Lantas dan
penghapusannya sesuai dengan ketentuan peratuan
perundang-undangan;
7) Melaksanakan dan pengolahan data serta penyajian
informasi dan dokumentasi kegiatan Subbag
Sarpras;
8) Memberikan masukan kepada pimpinan berkaitan
dengan pelaksanaan tugas Subbag Sarpras.
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 132
b. Pamin Bekum
1) Melakukan pengadaan dan / atau pendistribusian
bahan bakar minyak dan pelumas di lingkungan Dit
Lantas;
2) Melakukan pengadaan dan / atau pendistribusian
perlengkapan mesin kantor di lingkungan Dit Lantas;
3) Melaksanakan kegiatan pengadministrasian,
pelaporan tugas di bidang perbekalan umum;
4) Memberikan masukan kepada pimpinan berkaitan
tugas perbekalan umum.
c. Pamin Faskon
1) Menyelenggarakan fasilitas jasa dan konstruksi
serta memproses administrasi pertanahan di
lingkungan Dit Lantas;
2) Menyelenggarakan fasilitas listrik, air, dan
telekomunikasi di lingkungan Dit Lantas;
3) Melakukan pemeliharaan terhadap fasilitas jasa dan
konstruksi, serta memproses administrasi
pertanahan;
4) Melakukan pemeliharaan terhadap fasilitas listrik,
air, dan telekomunikasi di lingkungan Dit Lantas;
5) Membuat konsep kegiatan pengadministrasian,
pelaporan tugas di bidang fasilitas jasa dan
konstruksi;
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 133
6) Memberikan masukan kepada pimpinan berkaitan
tugas fasilitas jasa dan konstruksi.
d. Pamin Pal
1) Melakukan pemeliharaan dan perawatan peralatan
dan angkutan di lingkungan Dit Lantas;
2) Melakukan pemeliharaan dan perawatan senjata
dan amunisi;
3) Melakukan tugas menginventarisir,
mengadministrasikan dan menyalurkan alat khusus
dan angkutan milik Dit Lantas;
4) Melakukan tugas menginventarisir,
mengadministrasikan dan menyalurkan senjata dan
amunisi milik Dit Lantas;
5) Membuat konsep pelaporan pelaksanaan tugas di
bidang perlengkapan;
6) Memberikan masukan kepada pimpinan berkaitan
dengan tugas perlengkapan.
e. Banim/Banum
1) Melaksanakan kegiatan adminitrasi surat menyurat (
agenda, pengarsipan, pendistribusian);
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 134
2) Membuat surat-surat yang berkaitan dengan tugas
Subbag Sarpras;
3) Mengumpulkan data yang diperlukan dalam rangka
penyusunan naskah dinas;
4) membantu melaksanakan tugas kesiapan
perkantoran;
5) Membuat laporan pelaksanaan tugas yang berkaitan
dengan tugas Subbag Sarpras.
IV. Administrasi Dan Anggaran
1. Sistem administrasi yang digunakan dalam pelaksanaan SOP
Subbag Sarpras menggunakan sistem administrasi yang berlaku
dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Biaya dalam proses penyelenggaraan pelaksanaan kegiataan
Subbag Sarpras menggunakan anggaran dinas yang telah
ditetapkan sesuai program kerja dan kegiatan serta anggaran
dalam DIPA Dit Lantas Polda Metro Jaya.
Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 135
V Penutup
1 Demikian penyusunan pedoman Standar Operasional Prosedur
(SOP) Subbag Sarpras tentang sarana dan prasarana terhadap
Anggota/PNS Polri, agar dapat dilaksanakan di lingkungan Dit
Lantas Polda Metro Jaya secara terarah, tertib dan mencapai
sasaran yang telah ditentukan;
2 Sebagai Pedoman, acuan dan kerangka kerja bagi para unsur
pengemban pelaksana sarana dan prasarana terhadap
Anggota/PNS Polri;
3 Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Subbag Sarpras
ini diberlakukan sebagai pedoman kerja di lingkungan Dit Lantas
Polda Metro Jaya, pedoman lain dinyatakan tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan pedoman ini dan apabila
ada hal-hal yang belum diatur dalam pedoman iniakan diatur
kemudian;
4. Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Subbag Sarpras
ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Jakarta, Desember 2011
DIREKTUR LALU LINTAS POLDA METRO JAYA
Drs. DWI SIGIT NURMANTYAS, SH, M.Hum KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 61060753
Recommended