View
221
Download
1
Category
Preview:
Citation preview
PUBLIC SUMMARY
(Ringkasan Publik)
SERTIFIKASI PENGELOLAAN HUTAN TANAMAN LESTARI (PHTL)
PT. WIRAKARYA SAKTI
PROVINSI JAMBI
Oleh
Lembaga Sertifikasi PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
Ringkasan Publik Resertifikasi PHTL LEI
PT Wirakarya Sakti
Hal 2 dari 21
Profil Perusahaan
A. Identitas Unit Manajemen
1. Nama Unit Manajemen PT Wirakarya Sakti
2. Alamat Kantor Jambi :
Jl. Ir. H. Juanda No.14 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Kota Baru, Jambi 36145
Telp. (0741) 572471 – 572402. Fax (0741) 573483
Kantor Lapangan :
Desa Tebing Tinggi, Kec. Tebing Tinggi Kab. Tanjung Jabung Barat - Jambi
Telp. 0742-51051, Fax 0742-551710
3. Lokasi Unit Manajemen Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tebo - Provinsi Jambi
4. Luas Areal Hutan yang Disertifikasi
293.812 hektar (sesuai SK Menteri Kehutanan)
5. SK IUPHHK -HT SK Menteri Kehutanan No. 346/Menhut-II/2004 (Add.III) tanggal 10 September 2004
6. Susunan Komisaris dan Pengurus Perusahaan
Berdasarkan Akta No. 08 tanggal 26 Maret 2013 notaris Heleni Ritliany, SH, susunan Komisaris dan Pengurus Perusahaan adalah sebagai berikut:
Komisaris Utama : Ir. Subardjo
Komisaris : Sukirta Mangkudjaja
Direktur Utama : Arthur Tahya
Direktur : Didi Harsa
Direktur : Stanley Najoan
7. Pemilik Perusahaan/Saham PT. Purinusa Eka Persada
PT. Pangkalan Usaha Maju PT. Publisita Perdana
8. Penanggung Jawab Sertifikasi Kris Budi Wahono (Environment Head PT WKS)
Ringkasan Publik Resertifikasi PHTL LEI
PT Wirakarya Sakti
Hal 3 dari 21
B. Sejarah Kegiatan Pengusahaan Hutan
Areal kerja PT Wirakarya Sakti (selanjutnya disebut dengan PT WKS) sesuai Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor : SK Menteri Kehutanan No. 346/Menhut-II/2004 (Add.III) tanggal 10
September 2004 dengan luas 293.812 ha. Areal ini terletak di Provinsi Jambi yang termasuk
dalam 5 (lima) wilayah kabupaten dan 15 kecamatan, yaitu: Kabupaten Tanjung Barat
(Kecamatan: Tungkal Ulu, Betara, Merlung dan Pengabuan), Kabupaten Tanjung Jabung Timur
(Kecamatan: Mendahara, Dendang dan Rantau Rasau), Kabupaten Batanghari (Kecamatan :
Pemayung dan Mersam, Morosebo Ilir dan Merosebo Ulu), Kabupaten Muaro Jambi (Kecamatan :
Morosebo, Kumpeh, dan Sakernan) dan Kabupaten Tebo (Kecamatan : Tengah Ilir dan Tebo Ulir)
dengan fungsi hutan berupa Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK menurut Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi/RTRWP) atau Hutan Produksi tetap (HP menurut Tata Guna Hutan
Kesepakatan/TGHK).
Terdapat beberapa penerbitan Surat Keputusan Menteri Kehutanan sejak SK definitive pertama
diberikan hingga terakhir tahun 2004 yang merubah luas kawasan IUPHHK-HT PT. WKS seperti
ditunjukan Tabel III.1.
Tabel III.1. Perkembangan Areal Kerja PT WKS
No Dasar Hukum Tanggal Terbit Perihal Luas Areal
(ha)
1 SK Kakanwilhut Provinsi Jambi No. 165/HTI/ Wilhut/Iva/1989
15 Desember 1989 Ijin Penanaman Percobaan Pertama
(IPP-i)
1.000
2 SK Menteri Kehutanan No. 744/Kpts-II/1996
25 November 1996 SK IUPHHK-HT Definitif
78.420
3 SK Menteri Kehutanan No. 64/Kpts-II/2001
15 Maret 2001 SK IUPHHK-HT Definitif (Addendum I)
191.130
4 SK Menteri Kehutanan No. 228/Menhut-II/2004
9 Juli 2004 SK IUPHHK-HT Definitif (Addendum II)
233.251
5 SK Menteri Kehutanan No. 346/Menhut-II/2004
10 September 2004 SK IUPHHK-HT Definitif (Addendum III)
293.812
Untuk proses penetapan kawasan, IUPHHK-HT PT WKS telah selesai melaksanakan kegiatan
pengukuran dan penataan batas kawasan di lapangan berdasarkan Pedoman Tata Batas
IUPHHK-HT PT WKS yang disahkan oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan
Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan dengan surat nomor
18-4/WKS/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 tentang Pelaksanaan Pengukuran dan Penataan Batas
Ringkasan Publik Resertifikasi PHTL LEI
PT Wirakarya Sakti
Hal 4 dari 21
Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja IUPHHK-HT PT. WKS dengan panjang trayek batas ±
987,218 km
C. Visi, Misi dan Komitmen Unit Manajemen
Sebagaimana dinyatakan dalam profil perusahaan (company profile) PT WKS memiliki Visi, Misi,
Komitmen Lingkungan, Komitemen Kelestarian Hasil, Komitmen Sosial dan Sumberdaya
Manusia, Komitmen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai berikut :
Visi
Menjadi Perusahaan Kehutanan kelas dunia, yang mempraktekkan pengelolaan hutan secara
lestari, dengan mengembangkan hubungan sosial yang harmonis, layak secara ekonomi dan
ramah lingkungan.
Misi
Misi PT WKS mengelola dan mengembangkan Sumberdaya Hutan secara profesional guna
meningkatkan manfaat bagi pemangku-kepentingan, dengan cara :
1. Mengembangkan hutan tanaman industri yang lestari dan berkualitas tinggi sebagai sumber
bahan baku pulp, dengan harga terbaik dan rendah resiko.
2. Menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha bagi masyarakat dan industri terkait,
yang dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.
3. Melindungi areal hutan yang mempunyai nilai konservasi dan meningkatkan kelestarian
lingkungan hutan.
4. Menghasilkan keuntungan yang memadai, untuk ikut berkontribusi dalam penerimaan pajak
oleh Negara.
Komitmen Lingkungan
1. Mematuhi seluruh peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat lokal
dan nasional, termasuk berbagai konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh
Pemerintah Republik Indonesia.
2. Meningkatkan mutu lingkungan hidup secara berkesinambungan melalui pengelolaan
sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya berdasarkan standar ISO 14001:2004.
3. Memelihara dan meningkatkan nilai konservasi pada kawasan yang teridentifikasi sebagai
kawasan bernilai konservasi tinggi (High Conservation Value) sesuai prinsip kehati-hatian.
4. Mempertahankan ekosistem gambut termasuk penerapan pengelolaan tata air yang tepat.
5. Menerapkan system silvikultur yang sesuai termasuk pengendalian dampak fisik, biologi dan
kimia.
Ringkasan Publik Resertifikasi PHTL LEI
PT Wirakarya Sakti
Hal 5 dari 21
6. Berkontribusi terhadap upaya-upaya nasional dan global dalam menurunkan emisi karbon yang
berasal dari degradasi dan deforestasi hutan.
7. Melakukan perbaikan secara terus menerus melalui evaluasi, penelitian dan kerjasama dengan
para pihak.
Komitmen Kelestarian Hasil
1. Mematuhi semua peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat
lokal dan nasional, termasuk berbagai konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh
Pemerintah Republik Indonesia.
2. Membangun kemantapan kawasan yang didasarkan pada sistem zonasi yang menjamin
keberlangsungan fungsi produksi, lingkungan dan sosial.
3. Membangun hutan tanaman industri yang didukung oleh sistem silvikultur yang tepat dan
perlindungan hutan yang efektif untuk mencapai produktifitas lahan.
4. Pengaturan hasil didasarkan pada daur produktif dan etat (luas dan volume).
5. Menerapkan sistem pemanenan yang ramah lingkungan dan prinsip keterlacakan bahan baku
kayu.
Komitmen Sosial dan Sumberdaya Manusia
1. Mematuhi seluruh peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat lokal
dan nasional, termasuk berbagai konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh
Pemerintah Republik Indonesia.
2. Mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat adat (Indigenous
People) di dalam dan sekitar wilayah konsesi, dengan menerapkan azas keterbukaan,
kesetaraan, dan keadilan dalam proses pengambil keputusan.
3. Melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat baik masyarakat adat maupun
masyarakat lokal yang didesain secara terbuka dan partisipatif bersama para pihak penerima
manfaat (beneficiaries groups).
4. Mengakui, menghormati dan merealisasikan hak-hak pekerja, termasuk memberikan
kebebasan berserikat, tidak mempekerjakan pekerja dibawah umur serta tidak ada
diskriminasi dalam semua lingkup pekerjaan.
5. Mengambil langkah-langkah strategis dalam memberdayakan tenaga tenaga kerja lokal.
6. Menerapkan sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk mencapai zero accident.
7. Menyelesaikan konflik dan keluhan secara bertanggungjawab dan tanpa kekerasan.
8. Bekerjasama secara aktif dan konstruktif dengan semua pemangku kepentingan di tingkat
lokal, nasional dan internasional yang berkaitan dengan operasional perusahaan.
Ringkasan Publik Resertifikasi PHTL LEI
PT Wirakarya Sakti
Hal 6 dari 21
Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Mengutamakan Sumber Daya Manusia :
� PT Wirakarya Sakti adalah perusahaan yang memproduksi kayu hutan tanaman,
mengutamakan nilai-nilai dengan perhatian kepada manusia dan memotivasi karyawan untuk
meraih kesuksesan.
Tanggung Jawab Pada Keselamatan dan Kesehatan Kerja :
� Kita mendorong kesadaran setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk bekerja dengan
aman didalam lingkungan yang sehat dan aman.
� Kita mengikuti peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain secara Nasional dan
Internasional dari pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja.
Perbaikan Berkelanjutan :
� Kita bersungguh-sungguh untuk memperbaiki kinerja pengelolaan dan budaya keselamatan
dan kesehatan kerja secara berkelanjutan.
Keterlibatan Pihak Terkait dan Informasi yang Transparan:
� Kita melibatkan supplier, kontraktor, pelanggan dan masyarakat di lingkungan kerja
perusahaan dalam pengendalian resiko keselamatan dan kesehatan kerja.
� Kita menginformasikan kebijakan, aspek-aspek dan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja.
Informasi akan didapatkan diseluruh area unit kerja PT Wirakarya Sakti
D. Aspek Sumberdaya Hutan
Secara geografis areal PT. WKS terletak antara 0°45’00” - 01°36’00” LS dan 102°46’00” -
103°49’00” BT. Secara administrasi pemerintahan, areal PT. WKS terletak di Provinsi Jambi,
tercakup dalam 5 (lima) Kabupaten yaitu :
� Kabupaten Tanjung Barat, mencakup Kecamatan Tungkal Ulu, Betara, Merlung dan
Pengabuan
� Kabupaten Tanjung Jabung Timur, mencakup Kecamatan Mendahara, Dendang dan Rantau
Rasau
� Kabupaten Batanghari, mencakup kecamatan Pemayung dan Mersam, Morosebo Ilir,
Merosebo Ulu.
� Kabupaten Muaro Jambi, mencakup Kecamatan Morosebo, Kumpeh, dan Sakernan
� Kabupaten Tebo mencakup Kecamatan Tengah Ilir dan Tebo Ilir.
Letak dan luas serta posisi geografis areal kerja PT WKS seluruh Distrik I – Distrik VIII disajikan
pada Tabel III.2.
Ringkasan Publik Resertifikasi PHTL LEI
PT Wirakarya Sakti
Hal 7 dari 21
Tabel III.2. Letak dan Luas Areal Kerja PT WKS serta Kelompok Hutannya
Distrik Luas (ha)
Letak Geografis
Letak
Administrasi Pemerintahan
Letak Kelompok Hutan
Distrik I 46.445 01º00’15” – 01º16’20” LS
103º07’00” – 103º25’25” BT
Kab. Tanjab Barat
Kab. Muaro Jambi
DAS Betara (S. Tapah), DAS Pengabuan (S. Bram Hitam, S. Simp Kadam, S. Dasal)
Distrik II 39.982 00º58”24 – 01º15’00” LS
103º23’37” – 103º41’45” BT
Kab. Tanjab Barat & Kab. Tanjab Timur
DAS Pkl. Duri, DAS Betara, DAS Mendahara (S. Putat)
Distrik III 47.313 01º20’25” – 01º34’42” LS
103º05’10” – 103º24’47” BT
Kab. Batanghari Kab. Muaro Jambi dan Kab. Tanjab Barat
DAS Batanghari (S. Danau Bangko, S. Singoan, S. Air Hitam)
Distrik IV 33.498 01º20’22” – 01º32’40” LS
102º54’05” – 103º05’17” BT
Kab. Batanghari dan Kab. Tanjab Barat
DAS Batanghari (S. Dn Bangko, S. Singoan, S. Sengkati, S. Rengas), DAS Pengabuan (S. Benanak, S. Rotan, S. Belimbing)
Distrik V 33.425 00º45’30” – 01º05’47” LS
102º47’30 – 103º03’40” BT Kab. Tanjab Barat
DAS Pengabuan (S. Lumahan)
Distrik VI 21.826 00º52’00” – 01º00’00” LS
103º03’15” – 103º19’35” BT Kab. Tanjab Barat
DAS Pengabuan (S. Simpang Kadam, S. Bram Hitam Kanan, S. Baung)
Distrik VII 23.993 01º14’10” – 01º29’05” LS
103º34’00” – 103º55’10” BT
Kab. Tanjab Timur & Kab. Muaro Jambi
DAS Batanghari (S. Gerang, S. Dn Alay), DAS Mendahara, DAS Lagan,
Distrik VIII 47.330 01º15’50” – 01º30’30” LS
102º37’10” – 102º56’40” BT
Kab. Batanghari, Kab. Tanjab Barat dan Kab. Tebo
DAS Batanghari (S. Landai, S. Sengkati, S. Rengas, S. Bengkal, S. Kilis), S. Ibul
Ringkasan Publik Resertifikasi PHTL LEI
PT Wirakarya Sakti
Hal 8 dari 21
PROSES SERTIFIKASI
Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari (PHTL) merupakan perwujudan dari konsep pembangunan
bidang kehutanan yang berkelanjutan (sustainable). Dalam proses pencapaiannya diperlukan
suatu sistem yang menjamin keseimbangan kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial.
Sebagai instrumen yang menjembatani kesenjangan antara kondisi riil dengan standar kinerja
yang harus dicapai dalam PHTL, maka diperlukan sistem sertifikasi sebagai proses yang
berkesinambungan.
PT. Wirakarya Sakti (PT. WKS) mempunyai komitmen yang cukup tinggi dalam mewujudkan
PHTL. Hal ini dibuktikan dengan mengajukan aplikasi untuk sertifikasi PHTL dengan standar
Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) kepada Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia.
A. Tahapan Proses Sertifikasi
Dalam proses resertifikasi ini, pada tahap awal diadakan pertemuan antara Panel Pakar I dengan
tim penilai lapangan yang akan melaksanakan penilaian lapangan di PT. WKS. Pertemuan
dimaksudkan untuk merangkum rekomendasi dari PP I yang menjadi fokus perhatian dalam
kegiatan penilaian di lapangan.
Penilaian Lapangan (full assessment) Resertifikasi PHTL LEI PT. WKS (Distrik I s/d Distrik VIII)
dilaksanakan pada tanggal 15-20 Juli 2013. Konsultasi Publik dengan Stakeholder utama, yaitu
Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2013 di Jambi, sedangkan
rencana konsultasi dengan FKD tidak dapat terealisasi karena kepadatan kegiatan anggota FKD
tersebut. Untuk konsultasi publik dengan masyarakat (desa) dilakukan sekaligus bersamaan
dengan pengumpulan data lapang pada Aspek Sosial.
Penilaian Lapangan (Full Assessment) dilaksanakan pada tanggal 15-20 Juli 2013
Proses penilaian lapangan untuk unit manajemen PT. WKS dilakukan oleh tim penilai lapangan
Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia yang menggunakan standar LEI 5000-2
sebagai acuan penilaian. Kegiatan penilaian lapangan dilakukan pada tanggal 15-20 Juli 2013.
Tim penilai lapangan terdiri dari :
1. Heni Handayani, S. Hut (Aspek Produksi)
2. Ir. Lukman Mulyanto, M.Si (Aspek Produksi)
3. Ibrohim Prayetno, S.Hut (Aspek Ekologi)
4. Niechi Valentino, S.Hut (Co-Aspek Ekologi)
5. Drs. Fadli (Aspek Sosial)
6. Anggiana Ginanjar, S.Hut (Co-Aspek Sosial)
Ringkasan Publik Resertifikasi PHTL LEI
PT Wirakarya Sakti
Hal 9 dari 21
Penilaian lapangan yang dilakukan oleh tim penilai lapangan PT TUV mengacu pada standar LEI
5000-2 tentang Sistem Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari (PHTL), Pedoman LEI 99-31 tentang
Pedoman Pelaksanaan Penilaian lapangan Sertifikasi PHTL dan Pedoman LEI 99-32 sebagai
acuan dalam penyusunan laporan hasil penilaian lapangan sertifikasi PHTL.
Evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan oleh Panel Pakar II dilaksanakan pada tanggal
24-26 September 2013
Tahap selanjutnya dari proses sertifikasi ini adalah tahap evaluasi kinerja dan pengambilan
keputusan sertifikasi. Tahap ini dilakukan oleh tim Panel Pakar II, yang beranggotakan 6 orang,
terdiri dari tim Panel Pakar I (3 orang) yang telah memberikan pengarahan dan rekomendasi
kepada penilai lapangan dan Panel Pakar dari daerah (3 orang) yang merupakan pakar pada
aspek produksi, ekologi dan social, dimana pakar dari daerah ini merupakan utusan daerah
dimana Unit Manajemen berada. Susunan Panel Pakar II terdiri dari :
a. Ir. Ahmad Hadjib, MS (Aspek Produksi)
b. Dr. Ir. Hamzah, M.Si (Aspek Produksi)
c. Dr. Ir. Machmud Thohari, DEA (Aspek Ekologi)
d. Ir. Fazriyas, M.Si (Aspek Ekologi)
e. Dr. Ir. Pudji Muljono, M.Si (Aspek Sosial)
f. Ir. Elwamendri, M.Si (Aspek Sosial)
Panel Pakar II bekerja setelah menelaah laporan hasil penilaian lapangan dan presentasi dari tim
penilai lapangan. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 24-26 September 2013 berlokasi di Hotel
Santika Bogor.
Berdasarkan hasil evaluasi Panel Pakar II tersebut, PT. Wirakarya Sakti, Provinsi Jambi dengan
luas 293.812 hektar dinyatakan LULUS Sertifikasi Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari
berdasarkan Standar LEI 5000-2 dengan peringkat Perak.
Panel Pakar II mengeluarkan beberapa rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan oleh unit
manajemen PT. WKS sebagai berikut :
Ringkasan Publik Resertifikasi PHTL LEI
PT Wirakarya Sakti
Hal 10 dari 21
B. Rekomendasi
Rekomendasi Aspek Produksi
No Rekomendasi
Sasaran Program Kegiatan Keterangan
1 Terwujudnya kepastian status areal unit manajemen yang diakui oleh stakeholders
Pemantapan status kawasan areal hutan pada areal sengketa oleh para pihak dengan melibatkan stake-holders masyarakat, pemerintah daerah, Kementerian Kehutanan & forum komunikasi daerah)
1. Koordinasi penyelesaian batas kawasan hutan konsesi PT. WKS dengan parapihak.
2. Resolusi konflik terhadap areal/lahan yang diklaim, diokupasi berdasarkan hasil pemetaan konflik.
3. Penataan batas luar kawasan dengan melibatkan parapihak secara partisipatif.
4. Sosialisasi hasil pengukuhan / penetapan & tata batas dengan menggunakan konsep FPIC (Free Prior and Informed Consent) atau PADIATAPA (Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan).
Prioritas II
Indikator yang di sasar:
- P1.1. kepastian lahan sebagai areal hutan tanaman
- P1.8. pemasyarakatan hak-hak atas areal
- P.2.1. besarnya gangguan hutan
Pemantapan kawasan meliputi aspek :
Legalitas kawasan
Legitimasi kawasan
2 Terwujudnya pengaturan hasil yag sesuai dengan potensi dan kemampuan lahan demi menjamin kelestarian produksi
Peningkatan ke-sesuaian pengatur-an hasil untuk menjamin kelestari-an daur berikutnya
1. Kajian penataan unit-unit kelestarian hutan
2. Kajian rencana jangka benah menuju struktur hutan normal
3. Kajian produksi hasil hutan tahunan yang optimal berdasarkan analisis data PSP, MAI, dan IHMB.
Prioritas II
Indikator yang di sasar :
- P3.1. pengorgani-sasian areal produksi
- P3.7.peningkatan aset tegakan hutan
3 Tersedianya sistem manajemen kebakaran hutan dan lahan yang efektif dan efisien
Peningkatan ke-mampuan organisasi, sistem, dan peralatan dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
• Identifikasi dan analisis data hotspot.
• Pengecekan informasi hotspot secara berkala.
• Penyediaan Peta Tingkat Kerawanan Kebakaran Hutan dan Lahan.
• Pembentukan KMPA bagi desa yang belum ada KMPA
Prioritas II
Indikator yang di sasar :
- P1.2. Sistem manajemen kebakaran hutan
- P1.6. produksi tahunan sesuai dengan produktivitas hutan,
Ringkasan Publik Resertifikasi PHTL LEI
PT Wirakarya Sakti
Hal 11 dari 21
No Rekomendasi
Sasaran Program Kegiatan Keterangan
kemampuan penanaman & daya dukung lahannya
- P.2.1. besarnya gangguan hutan
- P3.7. peningkatan aset tegakan hutan.
4 Diminimalkannya dampak negatif pemungutan hasil hutan
Penerapan pemungutan hasil hutan pada semua skema pembukaan wilayah hutan secara benar
1. Penyediaan peta indikator dampak penting dalam setiap langkah/proses pemanenan hasil hutan di lapangan.
Prioritas II
Indikator yang di sasar:
- P2.5. penerapan sistem pemanen-an hasil hutan ramah lingkungan
- P.1.7. kualitas pembukaan wilayah hutan (PWH)
- P3.2. efisiensi pemanenan dan pemanfaatan hasil hutan tanaman.
5 Tercapainya rentabilitas usaha diatas MARR (minimum attractive rate of return)
Peningkatan nilai likuiditas, nilai rentabilitas dan solvabilitas diatas nilai suku bunga
1. Kajian perkiraan kesehatan perusahaan melalui analisis likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas untuk 5 tahun ke depan.
Prioritas II
Indikator yang di sasar:
- P3.4. kesesuaian luas areal produksi efektif dengan perkiraan renta-bilitas usaha/ kesehatan perusahaan
- P1.6. produksi tahunan sesuai dengan produk-tivitas hutan, ke-mampuan penanaman & daya dukung lahannya
- P2.3. kemampuan penanaman dan kualitas hasilnya
- P2.4. kemampuan pemeliharaan serta
Ringkasan Publik Resertifikasi PHTL LEI
PT Wirakarya Sakti
Hal 12 dari 21
No Rekomendasi
Sasaran Program Kegiatan Keterangan
kualitas hasilnya.
6 Tercapainya upaya peningkatan aset tegakan hutan
Stabilisasi produksi pd tingkat produksi lestari & kapitalisasi dan reinvestasi ke dalam pengusahaan hutan sehingga modal tegakan hutan selalu meningkat
1. Penyusunan rencana jangka benah menuju struktur hutan normal.
2. Penyusunan rencana peningkatan kemampuan penanaman sehingga mencapai 100% sesuai target.
3. Kajian perkiraan modal tegakan hutan pada daur berikutnya berdasarkan hasil pendapatan dan pengeluaran (cost) dalam kegiatan pengusahaan hutan saat ini (daur sekarang).
Prioritas II
Indikator yang di sasar:
- P3.7. Peningkatan aset tegakan hutan
- P3.4. kesesuaian luas areal produksi efektif dengan perkiraan rentabi-litas usaha / kesehatan perusahaan
Keterangan :
Prioritas II adalah rekomendasi yang disarankan untuk peningkatan kinerja unit manajemen
Ringkasan Publik Resertifikasi PHTL LEI
PT Wirakarya Sakti
Hal 13 dari 21
Rekomendasi Aspek Ekologi
No Rekomendasi
Sasaran Program Kegiatan Keterangan
1 Terwujudnya pengakuan dan perlindungan kawasan Lindung olehmasyarakat sekitar PT. WKS
• Pengelolaan kawasan Lindung PT. WKS berbasis multi-stakeholder
• Sosialisasi & Penyamaan Persepsi keberadaan kawasan lindung PT. WKS melalui keterlibatan multi-stakeholder.
• Menyusun kesepakatan bersama multi-stakeholder dalam perlindungan kawasan lindung PT. WKS
Terkait dengan indikator E1.1, E1.2, E2.1, E2.4
2 Terbentuknya lembaga/unit pengelolaan kawasan lindung yang terpadu dan partisipatif
• Peningkatan kapa-sitas kelembagaan pengelolaan kawasan lindung terpadu dan partisipatif
• Penambahan jumlah personalia dan sarana prasarana pengelolaan kawasan lindung pada masing-masing kawasan lindung KPPN, KPSL, KSS, Gambut, Koridor satwa, Bufferzone HLG,TNBT, Kawasan rawan erosi, kawasan lereng pada setiap blok dalam setiap distrik yang sesuai dengan kebutuhan lapangan.
• Meningkatkan peran serta masyarakat sekitar UM PT. WKS dalam pengelolaan kawasan lindung secara musyawarah dan mufakat (berkolaborasi).
• Penyusunan SOP penge-lolaan kawasan lindung secara partisipatif dengan pelibatan aktif masyarakat desa sekitar PT. WKS
Terkait dengan indikator E1.1, E1.2, E2.1, E2.4
3 Bertambahnya luas kawasan Lindung Gambut ( >3 m) pada distrik II, V, VI, VII secara bertahap dan pasti baik jangka menengah dan panjang.
• Rekontruksi pe-ngembangan kawasan lindung gambut dalam PT. WKS
• Pemetaan secara detail wilayah gambut dalam terutama pada wilayah peat dome.
• Pengkayaan kembali secara bertahap wilayah gambut dalam (terutama peat dome) dengan vegetasi alami melalui penyesuaian sistem sivikultur.
Terkait dengan indikator E1.2, E2.1, E2.4
Ringkasan Publik Resertifikasi PHTL LEI
PT Wirakarya Sakti
Hal 14 dari 21
No Rekomendasi
Sasaran Program Kegiatan Keterangan
• Pembibitan vegetasi alami untuk pengkayaan areal gambut dalam.
• Pemantauan dan pemeliharaan pengkayaan kembali wilayah gambut dalam secara rutin dan baik.
4 Penerapan hasil Penilaian NKT (Nilai Konservasi Tinggi
• Pemetaan dan pemasangan tapal batas areal spesifik NKT
• Identifkasi, reha-bilitasi, konservasi dan restorasi NKT
• Sosialisasi pelibat-an masyarakat sekitar areal hutan berperan aktif untuk pelestarian NKT
• Kerjasama dengan lembaga terkait seperti : lembaga akademik, penelitian, dll.
• Penanaman jelutung, pulai dan tanaman endemik lain yang dapat memperkaya habitat fauna
• Penetapan status NKT untuk tipe kawasan lindung yang ada di Unit Manajemen terutama lahan gambut
• Pelestarian & pengkayaan plasma nutfah (sebagai sumber pangan karbo-hidrat, sumber pe-ngembangan ekonomi masyarakat, dan jasa ekosistem), pertanian ramah lingkungan dan adaptasi perubahan iklim untuk tipe kawasan lindung
Terkait indikator E1.1, E1.6, E1.8, E.1.12, E2.1, E2.2, E2.3, E2.5, E2.6, E.2.8.
5 Meningkatkan ke-anekargaman flora pada kawasan lindung sempadan sungai
• Biodervesity Kawasan Lindung Sempadan sungai
• Rehabilitasi kawasan Lindung Sempadan sungai dengan jenis-jenis vegetasi yang mendukung fungsi sempadan sungai.
• Pengakayaan jenis pohon lokal secara bertahap pada kaw. lindung sempadan sungai yang telah ditanami tanaman pokok
Terkait dengan indikator E1.1, E1.2, E1.8, E1.12,
6 Relokasi satwa kunci (harimau sumatera) ke wilayah habitat ekosistem yang lebih baik
• Pengamanan dan perlindungan areal yang terdapat harimau sumatera di dalam wilayah PT WKS
• Perencanaan relokasi satwa
• Pembentukan tim terpadu dalam menyusun rencana kerja (PT. WKS, NGO, BKSDA, Pemda dll)
• Indentifikasi populasi dan habitat satwa harimau
• Indentifikasi rencana wilayah ekosistem habitat
Terkait dengan E.2.5
Ringkasan Publik Resertifikasi PHTL LEI
PT Wirakarya Sakti
Hal 15 dari 21
No Rekomendasi
Sasaran Program Kegiatan Keterangan
kunci (harimau sumatera) di habitat terisolasi di wilayah PT. WKS ke kaw. konservasi lain terdekat (misalnya di TN Bukit Tigapuluh)
baru harimau sumatera
• Relokasi
7 Terwujudnya tata batas kawasan lindung dan areal produksi efektif secara permanen
• Pemantapan tata batas kawasan lindung dan areal produksi efektif
• Mensosialisasikan tata guna dan tata batas kawasan PT. WKS kepada masyarakat terutama fungsi kawasan tanaman unggulan, kaw. tanaman kehidupan, kaw. lindung secara berkala.
• Harus menjaring secara partisipatif kebutuhan dasar masyarakat terkait dengan pengembangan kaw. tanaman kehidupan dan kawasan tanaman unggulan.
• Harus memasangan tata batas kawasan lindung KPPN, KPSL, KSS, Gambut, Koridor satwa, Bufferzone HLG, TNBT, Kawasan rawan erosi, kawasan lereng dan areal produksi harus memenuhi standar yang berlaku.
• Pemeliharaan tata batas secara rutin dan bersifat partisipatif.
Terkait dengan indikator E1.2 dan E1.3. E1.4. E.2.2
8 • Meningkatnya tk. kesuburan tanah areal produksi
• Mewujudkan sistem silvikukultur yang ramah lingkungan
• Terwujudnya pengelolaan limbah yang sesuai dgn standar ramah lingkungan
• Pengelolaan sistem silvikultur yang ramah lingkungan.
• Pengelolaan limbah berbasis lingkungan
• Harus meminimalkan penggunaan bahan-bahan kimia dalam kegiatan produksi /silvikultur HTI
• Harus meningkatkan pengembangan sistem biologi dalam pengendalian gulma dan hama secara terus menerus diareal produksi.
• Pengelolaan limbah domestik yang ramah
Terkait dengan indikator E1.6, E1.15 dan E1.11, E1.13, E1.14
Ringkasan Publik Resertifikasi PHTL LEI
PT Wirakarya Sakti
Hal 16 dari 21
No Rekomendasi
Sasaran Program Kegiatan Keterangan
lingkungan terutama pada kegiatann yang dilakukan oleh Sub Kontraktor PT. WKS.
• Harus membuat sumur pantau pada lokasi produksi efektif untuk memantau rawan pencemaran limbah kimia (pestisida, herbisida, dan lainnya).
9 • Meningkatnya indeks keanekara-gaman flora dan fauna pada kawasan lindung maupun areal produksi.
• Terbangunnya jaringan kerjasama multipihak dalam pengelolaan satwa yang bernilai HCV
• Peningkatan ke-anekaragaman hayati baik yang dilindung maupun yang tdk dilindungi pada kawasan lindung & produksi.
• Harus melakukan inven-tarisasi & dokumentasi perubahan indeks ke-ragaman hayati pada masing-masing setiap lokasi kawasan lindung KPPN, KPSL, KSS, Gambut, Koridor satwa, Bufferzone HLG, TNBT, Kawasan rawan erosi, kawasan lereng dan areal produksi pada setiap blok daalm distrik
• Harus memasang papan larangan berburu satwa pada setiap lokasi kawasan lindung di setiap blok kawasan PT. WKS.
• Secara berkala harus melakukan kegiatan pengkayaan vegetasi pada areal kawasan lindung dengan jenis-jenis pohon lokal.
• Peningkata jaringan kerja-sama dengan BKSDA dan LSM yang berkaitan keber-adaan dan pengembangan satwa yang dilindungi (seperti harimau sumatera)
Terkait dengan indikator E1.8 dan E.12. E2.5
10 • Terwujudnya pola pemanfaatan lahan masyarakat ber-basis ramah lingkungan.
• Meningkatnya nilai
• Penguatan ke-lembagaan melalui peningkatan fungsi tanaman kehidup-an dan hasil hutan non kayu.
• Identifikasi potensi sumber-daya hutan secara me-nyeluruh yang dapat di-manfaatkan masyarakat secara partisipatif.
• Harus mengimplementasi-
Terkait dengan indikator E1.15, E2.2, E2.3, E2.6, E2.8.
Ringkasan Publik Resertifikasi PHTL LEI
PT Wirakarya Sakti
Hal 17 dari 21
No Rekomendasi
Sasaran Program Kegiatan Keterangan
ekonomi hasil hutan non kayu bagi kesejahteraan masyarakat sekitar PT. WKS.
• Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat melalui pengembangan pemanfaatan lahan kehidupan dan hasil non kayu.
• Terbentuknya kelembagaan ekonomi produktif kelompok KTH yang berkelanjutan.
• Terbangunnya jaringan informasi dan komunikasi ditingkat masyarakat maupun eksternal.
• Tata hubungan jaringan informasi dan komunikasi pengelolaan kawasan lindung.
kan segera perencanaan pemberdayaan masyarakat yang telah dibuat dalam pengembangan tanaman kehidupan dan hasil non kayu
• Menginisiasi pembentukan peratutan desa berkaiatan pemanfaatan sumberdaya hutan
• Harus membangun jarring-an kerjasama dengan LSM dan perguruan tinggi dalam pengembangan pem-berdayaan masyarakat.
• Harus membangun jaring-an pemasaran hasil produksi sumberdaya hutan yang dihasilkan KTH.
• Harus melakukan pelathan & penguatan kelembagaan pemerintahan desa yang berkaiatan pengelolaan kawasan lindung.
• Harus membuat model jaringan komunikasi antara kelompok masyarakat dengan PT. WKS.
• Harus membuat website khusus kawasan lindung PT. WKS.
• Harus membuat papan informasi sumberdaya hutan pada semua blok PT. WKS..
• Harus membuat leaflet secara rutin berkaitan informasi sumberdaya hutan.
Ringkasan Publik Resertifikasi PHTL LEI
PT Wirakarya Sakti
Hal 18 dari 21
Rekomendasi Aspek Sosial
No. Rekomendasi
Sasaran Program Kegiatan Keterangan
1 Terwujudnya kemantapan kawasan areal pemanfaatan hutan terutama pada areal yang masih dipersengketakan
Pemantapan kawasan areal pemanfaatan hutan pada areal sengketa oleh para pihak dengan melibatkan UM, masyarakat , pemerintah daerah, & Forum Komunikasi Daerah (FKD)
• Identifikasi areal klaim secara bersama oleh para pihak dengan mengedepankan dialog secara kontinyu
• Pemetaan secara partisipatif wilayah klaim masyarakat dan mengembangkan budidaya pertanian bersama masy.
• Penyelesaian konflik untuk lahan konsesi yang masih bermasalah
• Pengukuhan dan penetapan administratif kawasan konsesi
• Membangun kemitraan dgn para pihak dalam pemanfaat-an lahan tanaman kehidupan.
Prioritas II
(Terkait dengan Indikator S1.1)
2 Terjaminnya ke-pastian akses pemanfaatan hutan oleh warga komuniti
Menjamin kepastian akses pemanfaatan hutan oleh warga komuniti
• Fasilitasi pengembangan dan peningkatan nilai tambah potensi hasil hutan non kayu (HHNK) antara lain madu, ikan, rotan, bambu dan jernang.
• Membuat aturan dan program pemanfaatan hasil hutan non kayu dengan melibatkan masyarakat.
• Melakukan program pembinaan untuk ketahanan pangan bagi Suku Anak Dalam.
• Melakukan inventarisasi dan monitoring hasil hutan non kayu.
• Pengembangan teknologi pengolahan HHNK.
Prioritas II
(Terkait dengan Indikator S1.2)
3 Terbukanya peluang kerja bagi seluruh warga komuniti
Meningkatkan par-tisipasi komunitas dalam tata kelola hutan tanaman lestari dengan cara mem-berikan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal yang berasal dari desa-
• Diseminasi informasi tentang kebutuhan kerja bagi komunitas
• Base Line status pendidilkan penduduk usia sekolah yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan karyawan perusahaan
Prioritas II
(Terkait dengan Indikator S1.4)
Ringkasan Publik Resertifikasi PHTL LEI
PT Wirakarya Sakti
Hal 19 dari 21
No. Rekomendasi
Sasaran Program Kegiatan Keterangan
desa di sekitar kawasan konsesi
• Pendidikan dan pelatihan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat lokal misalnya melalui pelatihan / kursus keterampilan (sopir, montir, komputer, pembibitan, pe-nanaman, pemanenan, keuangan, dll) sesuai kebutuhan pihak manajemen dalam pengelolaan hutan tanaman.
4 Bertambahnya ragam sumber ekonomi warga komuniti
Peningkatan ke-sejahteraan komuniti melalui penambahan ragam sumber ekonomi
• Melakukan social mapping di wilayah desa sekitar
• Melakukan kajian tentang kontribusi sektor ekonomi di komuniti dengan melakukan perhitungan PDRB desa atau kecamatan dan tenaga kerja yang bekerja menurut sektor sebagai dasar untuk pe-ngembangan ragam sumber ekonomi warga komuniti
• Melakukan pelatihan berbasis teknologi tepat guna dalam pemanfaatan sumberdaya lokal dan pengembangan ekonomi produktif
• Membangun jalur tata niaga hasil produk sumber ekonomi bersama masyarakat
• Monitoring dan evaluasi program pengembangan ragam ekonomi.
Prioritas II
(Terkait dengan Indikator S2.3)
5 Terlaksananya mekanisme pengelolaan konflik secara adil dan partisipatif
Mewujudkan mekanisme pengelolaan konflik dgn mempertimbang-kan rasa keadilan & keseimbangan dalam proses-proses alter-native dispute resolution (resolusi konflik)
• Training resolusi konflik dan FPIC (Free and Prior Informed Consent) bagi staf unit manajemen dan pihak terkait
• Pendidikan dan diseminasi resolusi konflik
• Konsultasi publik dan hearing dengan pihak pemerintah
• Mendokumentasikan kasus konflik yang terjadi secara kronologis
• Monitoring dan mediasi oleh
Prioritas II
(Terkait dengan Indikator S.2.7)
Ringkasan Publik Resertifikasi PHTL LEI
PT Wirakarya Sakti
Hal 20 dari 21
No. Rekomendasi
Sasaran Program Kegiatan Keterangan
pihak ketiga (FKD)
• Kemitraan dengan stake-holders antara lain FKD, PT dan pemerintah daerah.
6 Terlindunginya keselamatan dan kesehatan pekerja
Perlindungan untuk keselamatan dan kesehatan pekerja
• Sosialisasi sistem jaminan keselamatan dan kesehatan kerja
• Penyediaan fasilitas ke-selamatan dan kesehatan kerja yang terstandarisasi
• Monitoring dan evaluasi fasilitas kesehatan.
• Monitoring penggunaan alat pelindung diri oleh karyawan tetap dan kontraktor pada saat berkerja.
• Monitoring terhadap ke-selamatan dan kesehatan pekerja
Prioritas II
(Terkait dengan Indikator S3.1)
7 Terlaksananya pendidikan dan keterampilan secara berkala bagi seluruh pekerja
Menjamin pe-ningkatan kapasitas pekerja di seluruh level melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan
• Mengkaji kebutuhan pen-didikan dan keterampilan berdasarkan bidang kerja melalui need assessment
• Merancang kegiatan pelatihan sesuai kebutuhan bidang kerja
• Melatih tenaga CD untuk meningkatkan kapasitas dalam melakukan kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat
• Menyiapkan sumber daya pendukung untuk kegiatan pelatihan yang diperlukan
• Mengevaluasi penyelenggaraan pelatihan.
Prioritas II
(Terkait dengan Indikator S3.6)
Keterangan :
Prioritas I adalah rekomedasi yang SANGAT disarankan untuk peningkatan kinerja unit manajemen PT. WKS
Prioritas II adalah rekomendasi yang disarankan untuk peningkatan kinerja unit manajemen PT. WKS
Ringkasan Publik Resertifikasi PHTL LEI
PT Wirakarya Sakti
Hal 21 dari 21
C. Penerbitan Sertifikat PHTL LEI
Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan Panel Pakar II, PT Wirakarya
Sakti (PT WKS) dengan luas 293.812 ha dinyatakan LULUS Sertifikasi Pengelolaan Hutan
Tanaman Lestari berdasarkan Standar LEI 5000-2 dengan peringkat Perak. Selanjutnya Lembaga
Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia menerbitkan Sertifikat PHTL dengan masa berlaku 5
tahun terbit pada tanggal 26 September 2013 dan berakhir pada tanggal 25 September 2018.
���
Recommended