View
24
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
RENSTRA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN
PENGEMBANGAN SDM
KABUPATEN BANGLI
PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
JLN. BRIGJEN NGURAH RAI NOMOR 22 BANGLI
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Pembangunan aparatur negara mencakup aspek yang luas. Dimulai
dari peningkatan fungsi utama, kelembagaan yang efektif dan efisien dengan
tata laksana yang jelas dan transparan, dilaksanakan oleh Sumber Daya
Manusia aparatur yang professional serta berakuntabilitas kepada mitra kerja
(stake holders). Pendayagunaan aparatur pada hakekatnya merupakan
upaya pembinaan, penyempurnaan dan pengendalian manajemen
pemerintahan secara terencana, sistematis, bertahap, komprehensif dan
berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur Negara dalam
rangka menuju tata pemerintahan yang baik (good govennance). Upaya
reformasi aparatur salah satunya ditempuh dengan penataan kepegawaian.
Dalam kurun waktu lima tahun periode (2016-2021), upaya
pengembangan kepegawaian dilaksanakan dengan penyempurnaan
manajemen di bidang kepegawaian, penyusunan pedoman pelaksanaan
manajemen kepegawaian, peningkatan penyelenggaraan administrasi
kepegawaian, pengawasan dan pengendalian kepegawaian, serta
pembangunan system informasi manajemen kepegawaian. Namun demikian
berbagai upaya tersebut di atas belum mampu membangun suatu Sistem
Manajemen Kepegawaian yang dapat mewujudkan PNS sebagaimana
diharapkan oleh masyarakat pada umumnya.
Disamping itu terdapat adanya perubahan dan perkembangan
lingkungan strategis baik diluar lingkup kepegawaian, seperti arah kebijakan
nasional kepegawaian, kondisi politik pemerintahan dan derasnya tuntutan
masyarakat atas pelayanan aparatur serta kondisi global dan teknologi.
Diharapkan pada kondisi lingkungan sebagai tersebut di atas dipandang perlu
untuk segera disikapi oleh satuan kerja perangkat daerah khususnya
dibidang kepegawaian melalui berbagai upaya yang mengarah pada
penciptaan kondisi Sistem Manajemen Kepegawaian yang mampu
mewujudkan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diharapkan oleh masyarakat.
Sejalan dengan itu menyatukan persepsi dan arah tindakan, maka
pelaksanaan tugas dan fungsi harus dilandasi dengan visi, misi dan tujuan
serta strategi yang jelas dirumuskan dalam rencana strategis Badan
Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli.
Sebagai perwujudan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memberikan
landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah, setiap
Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun dokumen perencanaan lima tahunan
yaitu Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra – PD) yang memuat visi,
misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai
dengan tugas fungsinya secara lebih spesifik dan terukur serta dilengkapi
dengan sasaran yang hendak dicapai. Adapun ketentuan mengenai tatacara
penyusunanan Rencana Strategis Perangkat Daerah telah diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, yang merupakan pedoman pelaksanaan yang wajib diacu oleh
seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra. Dalam ketentuan
lainnya yaitu Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa perencanaan strategis
merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab
tuntutan lingkungan strategis local, nasional, global serta tetap berada dalam
tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Renstra Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM
(BKDPSDM) Kabupaten Bangli Tahun 2016 – 2021 merupakan dokumen
rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi pembangunan daerah dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai masa kepemimpinan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah terpilih dan merupakan suatu proses rumusan secara
sistematis yang berkelanjutan dari serangkaian kegiatan, berupa rencana
mendasar selama kurun waktu 5 (lima) tahun menggambarkan visi, misi,
tujuan dan sasaran dengan mengenali lingkungan, melakukan berbagai
analisis antisipatif dan mengorganisir secara sistematis untuk dpt
meningkatkan akuntabilitas dan kinerja dengan berorientasi pada pencaian
hasil.
Rencana strategis Perangkat Daerah berfungsi sebagai pedoman atau
kerangka berpijak BKDPSDM Kabupaten Bangli dalam penyelenggaraan
organisasi dengan dasar kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan
ancaman eksternal. Kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan
ancaman eksternal organisasi disusun dengan melibatkan stakeholder pada
Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM (BKDPSDM) Kabupaten
Bangli dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 – 2021. Selanjutnya Renstra ini
merupakan dasar penyusunan laporan akunstabilitas kinerja untuk diketahui
keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan program kegiatan yang
realistis dengan mengantisipasi perkembangan dimasa depan. Untuk itu
penyusunan Renstra BKDPSDM sekurang-kurangnya memperhatikan /
mengacu pada perspektif keuangan, perspektif pelayanan sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi, perspektif pemberdayaan organisasi dan perspektif
harapan pelanggan pengguna layanan BKDPSDM.
Proses penyusunan Renstra BKDPSDM diawali dengan tahapan
persiapan penyusunan Renstra BKDPSDM yang meliputi penyusunan
rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun
Renstra BKDPSDM, orientasi mengenai Renstra BKDPSDM, penyusunan
agenda kerja tim penyusun Renstra BKDPSDM dan penyiapan data dan
informasi perencanaan pembangunan daerah. Kemudian dilanjutkan dengan
penyusunan rancangan akhir Renstra BKDPSDM dan penetapan Renstra
BKDPSDM.
1.2 LANDASAN HUKUM
1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian;
3 Undang-undang 17 Tahun 2003 tentang Pengolahan Keuangan Negara;
4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
5 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terkahir dengan Undang-undang Nomor 12
Tahun 2008;
6 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7 Undang – Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
8 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
10 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 54 Tahun 2003;
11 Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan
Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
12 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat
Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai
Negeri Sipil;
13 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
14 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan
Latihan Pegawai Negeri Sipil;
15 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63
Tahun 2009;
16 Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2004 tentang Pemilihan,
Pengesahan, Pengangkatan, dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati;
17 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
18 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
20 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil;
21 Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun;
22 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
23 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
24 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20
Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi
Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan
Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;
27 Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
KEP/23.2/M.PAN/2/2004 tentang Penataan Pegawai Negeri Sipil;
28 Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil;
29 Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bangli Nomor 2);
30 Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Perubahan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangli;
31 Peraturan Bupati Bangli Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli;
32 Peraturan Bupati Bangli Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah.
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan penyusunan Renstra BKDPSDM Tahun 2016 –
2021 yaitu sebagai landasan operasional BKDPSDM dalam mewujudkan
aparatur yang profesional, sejahtera melalui penyelenggaraan program dan
kegiatan yang berorintasi hasil yang mampu dicapai dalam kurun waktu 2016
– 2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala yang ada serta
memperhitungkan isu-isu strategis yang berkembang.
1.4. Sistematika Penulisan
Rencana trategis Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan
SDM Kabupaten Bangli Tahun 2016 – 2021 ini disusun dengan sistematika
penulisan sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BKDPSDM KABUPATEN BANGLI
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BKDPSDM Kab. Bangli
2.2 Sumber Daya BKDPSDM Kab. Bangli
2.3 Kinerja Pelayanan BKDPSDM Kab. Bangli
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BKDPSDM Kab.
Bangli
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BKDPSDM KABUPATEN
BANGLI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan BKDPSDM Kab. Bangli
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih
3.3 Telaahan Renstra Kementerian PANRB dan Renstra Provinsi Bali
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII PENUTUP
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BKDPSDM KABUPATEN BANGLI
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BKDPSDM Kab. Bangli
Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM (BKDPSDM)
Kabupaten Bangli merupakan Lembaga Teknis Daerah yang terbentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 tahun 2016.
Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangli nomor 13
tahun 2016 tentang Perubahan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Bangli telah ditetapkan dan dibentuk Badan Kepegawaian Daerah
dan Pengembangan SDM (BKDPSDM) Kabupaten Bangli yang merupakan unsur
pendukung tugas Bupati di bidang kepegawaian daerah. Badan Kepegawaian
Daerah dan Pengembangan SDM mempunyai tugas pokok membantu Bupati
dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah.
Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Badan Kepegawaian Daerah
dan Pengembangan SDM mempunyai fungsi:
1. penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang
kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan
pemerintah;
2. perencanaan pengembangan kepegawaian daerah;
3. penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah;
4. penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan
pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar
dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan
pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan fungsional sesuai
dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan
perundang-undangan;
6. penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai
dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan
perundang-undangan;
7. penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri
Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan
dengan peraturan perundang-undangan;
8. penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah; dan
9. pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah kepada Badan
Kepegawaian Negara.
STRUKTUR DAN SUSUNAN ORGANISASI
Adapun struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan
Pengembangan SDM (BKDPSDM) Kabupaten Bangli adalah sebagai berikut :
KEPALA BADAN
SEKRETARIS
KASUBAG.
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
KASUBAG.
PERENCANAAN,
KEUANGAN DAN
PELAPORAN
BIDANG
FORMASI DAN
PENGADAAN
PEGAWAI
BIDANG
PENGEMBANGAN
KARIER DAN
DIKLAT
BIDANG
MUTASI DAN
ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN
SUB BIDANG
MONITORING,
EVALUASI DAN
ARSIP
KEPEGAWAIAN
I Nyoman
Murditha,
S.Kom.,M.Eng
(Promosi)
SUB BIDANG
DATA
SUB BIDANG
FORMASI DAN
PENGADAAN
PEGAWAI
Ni Made Supartini,
S.Sos.,M.Si
SUB BIDANG
PEMBINAAN
DISIPLIN DAN
KESEJAHTERAAN
PEGAWAI I Ketut Erry Soena
Putra, SSTP.,M.Si
SUB BIDANG
DIKLAT
APARATUR
SUB BIDANG
PENGEMBANGAN
KARIER
SUB BIDANG
PENSIUN DAN
PERPINDAHAN
PEGAWAI
Ni Made Nurani, SE
SUB BIDANG
KEPANGKATAN
FUNGSIONAL
SUB BIDANG
KEPANGKATAN
STRUKTURAL
Uraian tugas jabatan struktural pada Badan Kepegawaian Daerah dan
Pengembangan SDM Kabupaten Bangli adalah sebagai berikut :
1. Kepala Badan mempunyai tugas :
1. menyusun rencana kegiatan Badan Kepegawaian Daerah dan
Pengembangan SDM sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
2. mengkoordinasikan Sekretaris dan para Kepala Bidang serta instansi terkait
terhadap pelaksanaan tugas agar terjalin kerja sama yang baik dan saling
mendukung;
3. memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;
4. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
5. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai dengan rencana yang
telah ditentukan sebagai bahan pertimbanagan dalam pengembangan
karier;
6. menyelenggarakan formasi dan pengembangan pegawai, mutasi, dan
administrasi kepegawaian, pengembangan dan diklat sesuai ketentuan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati di bidang
kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
9. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
2. Sekretaris mempunyai tugas :
1. menyusun rencana kegiatan kesekretariatan sesuai ketentuan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
2. mengkoordinasikan para Kepala Sub Bagian agar terjalin kerja sama yang
baik dan saling mendukung;
3. memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan
tugas agar sesuai ketentuan yang berlaku;
4. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
5. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai dengan rencana yang
telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
6. melaksanakan koordinasi antar Kepala Bidang, dan instansi terkait sesuai
ketentuan yang berlaku;
7. mengelola kegiatan kesekretariatan sesuai ketentuan yang berlaku;
8. melakukan verivikasi SPP, menyiapkan SPM, melaksanakan akutansi dan
menyiapkan laporan keuangan Badan Kepegawaian Daerah dan
Pengembangan SDM;
9. melaksanakan pembinaan dalam rangka peningkatan disiplin pegawai di
lingkungan Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM sesuai
petunjuk;
10. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan;
11. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
dan
12. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
2.1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
1. menyusun rencana Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai ketentuan
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;
3. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai dengan rencana yang
telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam perkembangan karier;
4. melaksanakan koordinasi antar Sub Bagian agar tercipta sistem kerja yang
baik dan saling mendukung;
5. mengelola urusan surat-menyurat dan kearsipan sesuai ketentuan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. melaksanakan pengelolaan barang, kerumahtanggan dan perlengkapan
serta urusan umum lainnya sesuai ketentuan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
7. melaksanakan penataan keamanan dan ketertiban lingkungan gedung
kantor agar tercipta suasana yang nyaman dan terkendali;
8. menyiapkan usul–usul pengangkatan, kenaikan pangkat, gaji berkala,
pengangkatan dalam jabatan, pensiun, SKP, pemberhentian dan
administrasi kepegawaian lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
9. melaksanakan administrasi mutasi kepegawaian sesuai ketentuan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan;
11. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan ; dan
12. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
2.2. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai
tugas :
1. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan sesuai
ketentuan dan peraturan perundang –undangan yang berlaku;
2. melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas – tugas pengelolaan keuangan
dan pelaporan;
3. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai
rencana dan ketentuan yang berlaku;
4. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai dengan rencana yang
ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
5. melaksanakan koordinasi antar sub Bagian agar tercipta sistem kerja yang
baik dan saling mendukung;
6. melaksanakan urusan penatausahaan keuangan sesuai ketentuan dan
peraturan perundang –undanga yang berlaku;
7. menyusun rencana anggaran pelaksanaan kegiatan Badan Kepegawaian
Daerah dan Pengembangan SDM sesuai ketentuan dan peraturan
perundang –undangan yang berlaku;
8. mengkompilasi pertanggungjawaban penggunaan anggaran dari masing-
masing bidang sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
9. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan
Pelaporan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada
atasan;
10. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan;
11. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
12. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
3. Kepala Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai mempunyai tugas :
1. menyusun rencana kegiatan Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai
sesuai ketentuan dan peraturan perundang–undangan yang berlaku;
2. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai
ketentuan yang berlaku;
3. melaksanakan koordinasi antar Sub Bidang agar terjalin kerjasama yang
baik dan saling mendukung;
4. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai dengan rencana yang
telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
5. menyiapkan bahan dalam penyusunan pengembangan formasi pegawai baik
mengenai jumlah maupun kualitas pegawai sesuai ketentuan dan peraturan
perundang –undangan yang berlaku;
6. menganalisa kebutuhan pegawai dengan kepangkatan dalam menduduki
jabatan bagi kebutuhan formasi pegawai sesuai ketentuan dan peraturan
perundang –undangan yang berlaku;
7. menyiapkan bahan, proses penerimaan dan pengadaan CPNS sesuai
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. melaksanakan pembinaan bidang formasi dan analisa pengadaan pegawai
sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan ; dan
10. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
3.1. Kepala Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai mempunyai
tugas :
1. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai
sesuai ketentuan dan peraturan perundang –undangan yang berlaku;
2. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai
ketentuan yang berlaku;
3. melaksanakan koordinasi antar Sub Bidang agar terjalin kerjasama yang
baik dan saling mendukung;
4. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai dengan rencana yang
telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
5. merencanakan dan melaksanakan formasi dan pengadaan pegawai;
6. menyiapkan bahan dalam penyusunan pengembangan formasi pegawai baik
mengenai jumlah maupun kualitas pegawai sesuai ketentuan dan peraturan
perundang –undangan yang berlaku;
7. menganalisa kebutuhan pegawai dengan kepangkatan dalam menduduki
jabatan bagi kebutuhan formasi pegawai sesuai Ketentuan dan Peraturan
Perundang –undangan yang berlaku;
8. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan;
9. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan ; dan
10. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
3.2. Kepala Sub Bidang Data mempunyai tugas :
1. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Data sesuai ketentuan dan
peraturan perundang –undangan yang berlaku;
2. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai
ketentuan yang berlaku;
3. melaksanakan koordinasi antar Sub Bidang agar terjalin kerjasama yang
baik dan saling mendukung;
4. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai dengan rencana yang
telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
5. merencanakan pengembangan system informasi kepegawaian;
6. mengelola system informasi kepegawaian;
7. menyusun data kepegawaian;
8. mengevaluasi system informasi kepegawaian;
9. mendokumentasikan produk hukum bidang kepegawaian, surat keputusan
kepegawaian baik kolektif maupun perorangan (seperti SK Kenaikan
Pangkat, SK Mutasi Jabatan, SK Pindah Tempat Kerja dan lain-lain) sesuai
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. menerima, meneliti dan memproses usul karpeg/karis/karsu pegawai;
11. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
12. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
13. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan
3.3. Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi
1. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang monitoring dan evaluasi sesuai
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
3. melaksanakan koordinasi antar Sub Bidang agar terjalin kerjasama yang
baik dan saling mendukung;
4. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai dengan rencana yang
telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
5. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan kepegawaian sesuai
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan;
7. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
8. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
4. Kepala Bidang Mutasi dan Administrasi Kepegawaian mempunyai
tugas :
1. menyusun rencana kegiatan Bidang Mutasi dan Administrasi Kepegawaian
sesuai ketentuan dan peraturan perundang –undangan yang berlaku;
2. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
3. mengkoordinasikan para Sub Bidang agar terjalin kerjasama yang baik dan
saling mendukung;
4. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
5. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai dengan rencana yang
telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
6. merumuskan kebijakan mutasi dan administrasi kepegawaian;
7. mengkoordinasikan pelaksanaan mutasi dan administrasi kepegawaian;
8. menyelenggarakan proses kenaikan pangkat, pensiun dan perpindahan
pegawai sesuai ketentuan dan peraturan perundang –undangan yang
berlaku;
9. memverifikasi dokumen mutasi dan administrasi kepegawaian;
10. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
11. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
12. mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan mutasi dan administrasi
kepegawaian.
4.1 Kepala Sub Bidang Kepangkatan Struktural mempunyai tugas :
1. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Kepangkatan Struktural sesuai
ketentuan dan peraturan perundang –undangan yang berlaku;
2. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai
ketentuan yang berlaku;
3. melaksanakan koordinasi antar Sub Bidang agar terjalin kerjasama yang
baik dan saling mendukung;
4. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai dengan rencana yang
telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
5. menyusun rencana Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat Pegawai
struktural sesuai ketentuan dan peraturan perundang–undangan yang
berlaku;
6. membuat daftar penjagaan kenaikan pangkat pegawai struktural;
7. memveririfikasi berkas usul kenaikan pangkat pegawai struktural;
8. mengusulkan berkas usul kenaikan pangkat pegawai struktural;
9. memveririfikasi draft keputusan kenaikan pangkat pegawai struktural;
10. memproses kenaikan gaji berkala pegawai struktural;
11. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
12. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
13. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
4.2. Kepala Sub Bidang Kepangkatan fungsional mempunyai tugas :
1. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Kepangkatan Fungsional sesuai
ketentuan dan peraturan perundang –undangan yang berlaku;
2. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai
ketentuan yang berlaku;
3. melaksanakan koordinasi antar Sub Bidang agar terjalin kerjasama yang
baik dan saling mendukung;
4. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai dengan rencana yang
telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
5. menyusun rencana Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat Pegawai
fungsional sesuai ketentuan dan peraturan perundang–undangan yang
berlaku;
6. membuat daftar penjagaan kenaikan pangkat pegawai fungsional;
7. memveririfikasi berkas usul kenaikan pangkat pegawai fungsionak;
8. mengusulkan berkas usul kenaikan pangkat pegawai fungsional;
9. memveririfikasi draft keputusan kenaikan pangkat pegawai fungsional;
10. memproses kenaikan gaji berkala pegawai fungsional;
11. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
12. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
13. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
4.3. Kepala Sub Bidang Pensiun dan Perpindahan Pegawai mempunyai
tugas :
1. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pensiun dan Perpindahan Pegawai
sesuai ketentuan dan peraturan perundang –undangan yang berlaku;
2. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai
ketentuan yang berlaku;
3. melaksanakan koordinasi antar Sub Bidang agar terjalin kerjasama yang
baik dan saling mendukung;
4. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai dengan rencana yang
telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
5. membuat daftar penjagaan pensiun;
6. melaksanakan administrasi pensiun;
7. melaksanakan administrasi perpindahan pegawai;
8. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
9. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
10. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
5. Kepala Bidang Pegembangan dan Diklat mempunyai tugas :
1. menyusun rencana kegiatan Bidang Pengembangan dan Diklat sesuai
ketentuan dan peraturan perundang –undangan yang berlaku;
2. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
3. mengkoordinasikan para Sub Bidang agar terjalin kerjasama yang baik dan
saling mendukung;
4. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
5. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai dengan rencana yang
telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
6. menyelenggarakan pembinaan disiplin pegawai dan kesejahteraan pegawai;
7. merumuskan kebijakan dan menyelenggarakan pengembangan kompetensi;
8. merencanakan kebutuhan dan menyelenggarakan diklat aparatur;
9. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
10. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
11. mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan dan diklat.
5.1. Kepala Sub Bidang Pembinaan Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai
mempunyai tugas :
1. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pembinaan Disiplin dan
Kesejahteraan Pegawai sesuai ketentuan dan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
2. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai
ketentuan yang berlaku;
3. melaksanakan koordinasi antar Sub Bidang agar terjalin kerjasama yang
baik dan saling mendukung;
4. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai dengan rencana yang
telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
5. melaksanakan kegiatan pembinaan disiplin dan usaha–usaha untuk
kesejahteraan pegawai serta penghargaan kepada Pegawai sesuai
ketentuan dan peraturan perundang –undangan yang berlaku;
6. melaksanakan administrasi penghargaan satyalancana karya satya, sumpah
pegawai, ijin belajar dan tugas belajar, ijin perceraian, dan cuti kepala
perangkat daerah;
7. merencanakan dan melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan pegawai
yang bersifat materiil dan non materiil kepada pegawai yang berprestasi;
8. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
9. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
10. Mengevaluasi dan pelaporan pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai.
5.2. Kepala Sub Bidang Pengembangan Karier mempunyai tugas:
1. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pengembangan Karier sesuai
ketentuan dan peraturan perundang –undangan yang berlaku;
2. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
3. melaksanakan koordinasi antar Sub Bidang agar terjalin kerjasama yang
baik dan saling mendukung;
4. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai dengan rencana yang
telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
5. menyusun pedoman pola pengembangan karier;
6. menyusun daftar urut kepangkatan (DUK);
7. melaksanakan administrasi sasaran kinerja pegawai (SKP) bagi pimpinan
perangkat daerah;
8. melaksanakan administrasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian
pegawai dari dan dalam jabatan struktural;
9. melaksanakan administrasi pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan
pemberhentian sementara dan pengangkatan kembali pegawai dari dan
dalam jabatan fungsional;
10. melaksanakan administrasi tim penilai kinerja sesuai Ketentuan dan
Perundang –undangan yang berlaku;
11. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
12. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
13. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
5.3. Kepala Sub Bidang Diklat Aparatur mempunyai tugas :
1. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Diklat Aparatur sesuai ketentuan
dan peraturan perundang –undangan yang berlaku;
2. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
3. melaksanakan koordinasi antar Sub Bidang agar terjalin kerjasama yang
baik dan saling mendukung;
4. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai dengan rencana yang
telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
5. menyusun daftar kebutuhan pendidikan dan pelatihan aparatur;
6. menginventarisir data calon peserta pendidikan dan pelatihan aparatur serta
Ujian Dinas Kenaikan Pangkat Golongan;
7. mengusulkan peserta pendidikan dan pelatihan serta Ujian Dinas Kenaikan
Pangkat Golongan kepada instansi terkait;
8. mengkoordinasikan dan kerjasama pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
aparatur serta Ujian Dinas Kenaikan Pangkat Golongan;
9. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
10. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
11. mengevaluasi dan pelaporan hasil kegiatan diklat aparatur.
2.2. Sumber Daya BKDPSDM Kab. Bangli
Sumber daya yang ada ini meliputi sumber daya aparatur (jumlah pegawai
yang ada di Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli)
maupun sumber daya yang berupa sarana dan prasarana. Berikut susunan
Kepegawaian dapat ditunjukkan sebagai berikut :
1. Susunan Kepegawaian menurut pangkat golongan ruang
NO
GOL
RUANG
JUMLAH A B c D
1 IV 1 2 1 0 4
2 III 9 6 8 6 28
3 II 2 8 5 2 17
4 I 0 0 0 0 0
JUMLAH 12 18 15 4 49
2. Susunan Kepegawaian menurut tingkat pendidikan formal
NO TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH
1 PASCA SARJANA (S2) 7
2 SARJANA (S1) 21
3 DIPLOMA III (D.3) 1
4 DIPLOMA II (D.2) 0
5 DIPLOMA I (D.1) 0
6 SLTA 20
7 SLTP 0
8 SD 0
JUMLAH 48
3. Susunan Kepegawaian menurut usia
NO TINGKAT USIA (TAHUN) JUMLAH
1 KURANG 20 0
2 20 – 25 0
3 26 – 30 3
4 31 – 35 14
5 36 – 40 14
6 41 – 45 10
7 46 – 50 4
8 LEBIH 50 3
4. Susunan Kepegawaian menurut status pegawai
NO STATUS KEPEGAWAIAN JUMLAH
1 PNS 49
2 CPNS 0
3 HONORER/PTT 6
5. Susunan Kepegawaian jabatan
NO JABATAN ESELON JUMLAH
IIB IIIA IIIB IVA
1 STRUKTURAL 1 1 3 11 16
2 FUNGSIONAL 0 0 0 0 0
3 FUNGSIONAL
UMUM
0 0 0 0 0
JUMLAH 1 1 3 11 16
Sumber daya yang berupa Sarana dan Prasarana Kantor dapat disajikan sebagai berikut :
NO NAMA SARANA DAN PRASARANA JUMLAH
KONDISI
1. Mobil Dinas Kepala dan Operasional 3 Baik
2. Sepeda motor 7 Baik
3. Meja kerja 36 Baik
4. Kursi 10 Baik
5. Kursi putar 12 Baik
6 Kursi plastik 20 Baik
7. Kursi tamu 1 Baik
8. Sofa 1 Baik
9. Kursi besi/metal 2 Baik
10. Almari arsip 1 Baik
11. Almari kayu 1 Baik
12. Buffet 8 Baik
13. Filing kabinet 10 Baik
14. Mesin ketik 2 Baik
15. Kalkulator 4 Baik
16. Brankas 1 Baik
17. Papan visual 1 Baik
18. White board 2 Baik
19. Meja besi/metal 1 Baik
20. Meja kerja 36 Baik
21. Vaccum cleaner 1 Baik
22. AC 1 Baik
23. Kipas angin 6 Baik
24. Televisi 2 Kurang Baik
25. PC unit 12 Baik
26. Laptop 10 Baik
27. Note book 8 Baik
28. Printer 7 Baik
29. Scanner 1 Baik
30. Facsimile 1 Baik
31. Telphone mobile 1 Baik
32. Server 1 Baik
2.3. Kinerja Pelayanan BKDPSDM Kab. Bangli
Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah di dalam Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa Pelaksanaan pelayanan
dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Pelayanan
Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Untuk urusan kepegawaian sebagaimana telah ditentukan pada Peraturan
Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Susunan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangli, Badan Kepegawaian Daerah dan
Pengembangan SDM dalam menentukan kinerjanya didasarkan pada tupoksi yang
telah ditetapkan pada Peraturan Daerah tersebut.
Selama periode 2010 – 2015, Badan Kepegawaian Daerah dan PSDM telah
menyelenggarakan beberapa program kegiatan guna menunjang pencapaian visi
dan misi Badan Kepegawaian Daerah dan PSDM sesuai tabel 2.1 (terlampir).
Kinerja atau Program kegiatan yang dilaksanakan sebagai implementasi dari upaya
pencapaian visi dan misi mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Bangli dapat disampaikan Program Kegiatan
sebagai berikut :
A. Program Utama :
Program yang direncanakan dan menjadi prioritas untuk terwujudnya visi,
terdiri dari :
1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program ini diwujudkan dengan indikator :
a. Peningkatan pendidikan dan pelatihan CPNS ;
b. Peningkatan pendidikan dan pelatihan pejabat struktural;
c. Peningkatan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis fungsional.
2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Program ini diwujudkan dengan indikator :
a. Peningkatan aparatur pemerintah yang menduduki jabatan struktural;
b. Peningkatan validasi data pegawai;
c. Peningkatan pegawai berprestasi yang mendapat penghargaan Satya
Lencana Karya Satya;
d. Peningkatan PNS fungsional dan PNS struktural yang naik pangkat;
e. Peningkatan PNS pensiun yang mendapat penghargaan;
f. Penurunan PNS yang melanggar disiplin;
g. Peningkatan terbitnya SK pensiun PNS;
h. Peningkatan PNS yang mengukuti ujian dinas kenaikan pangkat
golongan;
i. Peningkatan penempatan dan penataan pegawai.
B. Program Penunjang
Program-program yang sifatnya sebagai penunjang program utama untuk
tercapainya visi dan misi, antara lain :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pelaksanaan program ini diwujudkan dengan indikator terpenuhinya
kebutuhan operasional dan memperlancar pelaksanaan administrasi pada
Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli
dalam operasionalnya melalui penyediaan sarana dan prasarana.
Implementasi dari program ini dijabarkan melalui 14 kegiatan.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program ini diwujudkan dengan indikator tersedia serta terpeliharanya
Sarana dan Prasarana aparatur pada Badan Kepegawaian Daerah dan
Pengembangan SDM.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan.
Program ini diwujudkan dengan indikator terbayarnya honorarium bagi
Pegawai Non PNS
4. Program Pelaksanaan Upacara Nasional, Daerah dan Keagamaan
Program ini dilaksanakan dengan indikator terwujudnya peringatan Hari
Besar Nasional, Daerah dan Keagamaan.
Dari program kegiatan yang telah dilaksanakan 5 (lima) tahun sebelumnya,
terdapat beberapa permasalahan antara lain :
1. Kurangnya sarana dan prasarana kantor khusunya kendaraan roda empat,
Badan kepegawaian Daerah hanya memiliki 2 (dua) unit mobil dinas yang
dipergunakan untuk Kepala Badan dan satu unit untuk kegiatan operasional
dimana pada masing-masing bidang kegiatannya sangat padat.
2. Banyaknya pejabat eselon II, III dan IV yang belum mengikuti diklat
kepemimpinan karena terbatasnya anggaran.
3. tidak efektifnya pemanfaatan teknologi informasi khususnya sistem informasi
kepegawaian karena rusaknya sarana sistem informasi kepegawaian daerah
(server simpeg).
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BKDPSDM Kab. Bangli
Beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang Badan Kepegawaian Daerah dan
Pengembangan SDM Kabupaten Bangli dalam menjalankan fungsinya sebagai
pengelola kepegawaian diantaranya:
TANTANGAN
1. Belum sepenuhnya diterapkan pengembangan sistem karier berdasarkan
kinerja;
2. Pelaksanaan kesejahteraan PNSD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku belum terlaksana secara optimal karena bergantung
pada kemampuan keuangan daerah;
3. Proses seleksi, penerimaan dan penempatan calon pegawai negeri sipil (CPNS)
belum sepenuhnya berdasarkan pada analisis kebutuhan dan kompetensi yang
diperlukan;
4. Pengembangan kualitas CPNS yang berasal dari tenaga honorer yang
kompetensinya kurang sesuai dengan kebutuhan organisasi;
5. Sampai saat ini masih banyaknya pejabat yang menduduki jabatan belum
memiliki diklat jabatan karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah dan
harus berkoordinasi dan melakukan kerjasama dengan lembaga diklat yang
sudah terakreditasi dalam hal ini Badan Pengembangan SDM Provinsi Bali;
PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN Badan Kepegawaian Daerah dan
Pengembangan SDM :
1. Penerapan pengembangan sistem karier berdasarkan kinerja;
2. Peningkatan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat;
3. Peningkatan kesejahteraan pegawai sesuai dengan kemampuan keuangan
daerah;
4. Penerimaan dan penempatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) berdasarkan
pada analisis kebutuhan dan kompetensi yang diperlukan;
5. Perkembangan IPTEK yang pesat, dukungan ilmuwan dan peran serta
masyarakat yang dapat lebih mempercepat peningkatan kinerja BKDPSDM pada
era globalisasi;
6. Berupaya melaksanakan diklat untuk para pejabat yang belum melaksanakan
diklat tetapi telah menduduki jabatan dan meningkatkan koordinasi dengan
badan diklat yang memiliki akreditasi dalam hal ini Badan Pengembangan SDM
Provinsi Bali.
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BKDPSDM KABUPATEN BANGLI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM
Bila dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja 5 (lima) tahun,
masih terdapat beberapa permasalahan yang menjadi perhatian dan akan
segera dicari solusinya, yaitu :
1. Moratorium penerimaan CPNS dari jalur umum, namun usulan SKPD
menyatakan kekurangan pegawai
2. Analisis Jabatan belum optimal seperti uraian tugas jabatan dan SOP
3. Analisis Beban Kerja belum optimal
4. Belum optimalnya pengembangan karir pegawai sesuai dengan
kompetensi jabatan
5. Penanganan masalah disiplin pada SKPD belum optimal
6. Belum terlaksananya sistem remunerasi pegawai
7. Kesenjangan penghasilan
8. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan
9. Terbatasnya anggaran pengembangan pegawai (diklat, tugas belajar dan
assessment)
10. Database kepegawaian belum akurat
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah terpilih
Visi Kabupaten Bangli tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan oleh Bupati dan
Wakil Bupati Bangli terpilih periode tahun 2016-2021 adalah “Membumikan
ajaran Tri Sakti Bung Karno Untuk Mewujudkan Masyarakat Bangli Yang Gita
Shanti”. Dengan 9 (sembilan) misi untuk mendukung pencapaian visi tersebut,
yaitu :
1. Membangkitkan perekonomian lokal
Dengan tujuan :
a. Meningkatkan kualitas pembangunan pedesaan melalui penataan
pemanfaatan tanah, dan pemberdayaan masyarakat desa
b. Membangkitkan produktifitas pertanian dan perikanan menuju
ketahanan pangan
c. Membangkitkan produktivitas perekonomian lokal
2. Meningkatan Pendapatan Asli Daerah
Dengan tujuan :
Meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah
3. Pembenahan tata kelola objek wisata
Dengan tujuan :
a. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar guna mendukung tata kelola
objek wisata
b. Meningkatkan tata kelola objek wisata
4. Menekan angka pengangguran dan kemiskinan
Dengan tujuan :
Menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran
5. Perbaikan Manajemen pendidikan, pariwiasata dan lingkungan
Dengan tujuan :
a. Meningkatkan kualitas manajemen pendidikan
b. Meningkatkan kualitas manajemen pariwisata
c. Meningkatkan kualitas manajemen lingkungan
d. Meningkatkan kreatifitas serta prestasi pemuda dan olah raga
e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan arsip dan perpustakaan
6. Penguatan kelembagaan aparatur pemerintah dan masyarakat
Dengan tujuan :
a. Menguatkan kelembagaan aparatur pemerintah
b. Menguatkan kelembagaan masyarakat
c. Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa
7. Mewujudkan pemerintah yang bersih, demokratis dan efesien
Dengan tujuan :
a. Menguatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
b. Meningkatkan penegakan hukum demi keamanan, kenyamanan,
ketertiban dan perlindungan masyarakat
c. Mengembangkan inovasi-inovasi daerah
8. Pengembangan UMKM berbasis ekonomi kreatif
Dengan tujuan :
Mengembangkan UMKM berbasis ekonomi kreatif
9. Mengembangkan nilai budaya dan kerifan lokal
Dengan tujuan :
Melestarikan nilai budaya dan kearifan lokal
3.3 Telahaan Renstra Kementerian PANRB dan Renstra Propinsi Bali
3.3.1 Telahaan Renstra Badan Kepegawaian Daerah dan
Pengembangan SDM dengan Badan Kepegawaian Negara
Dalam perencanaan jangka menengah, Badan Kepegawaian
Negara berkomitmen untuk membangun sistem manajemen PNS yang
dituangkan dalam visi Badan Kepegawaian Negara 2015-2019, yaitu :
“Menjadi Pembina dan Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian yang
Profesional dan Bermartabat Tahun 2025. Istilah “profesional
dimaksudkan dalam melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya
sesuai dengan yang telah diamanahkan melalui peraturan perundang-
undangan yang berlaku dengan maksimalkan sumber daya dalam
pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN secara efektif dan
efesien, sebagai upaya untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang
memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari interpensi politik,
bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme serta mampu
menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. Bermartabat,
istilah “bermartabat” dimaksudkan bahwa BKN dalam melaksanakan
kewenangan, fungsi dan tugas sesuai dengan koridor yang telah digarisi
melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, BKN berkomitmen
untuk merumuskan dan mengimplementasikan norma, standar, prosedur
dan kriteria di bidang kepegawaian secara konsisten serta menjunjung
tinggi etika dan nilai-nilai moral yang membentuk citra positif BKN,
menjaga integritas dan citra organisasi BKN sebagai lembaga pemerintah
dalam pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN dengan
menjadi lembaga terdepan dalam menerapkan prinsip profesionalitas,
nilai dasar, etika profesi, bebas dari interpensi politik, bersih dari praktek
korupsi, kolusi dan nepotisme.
Rencana Strategis yang dilakukan oleh BKN adalah “Peningkatan
profesionalisme aparatur negara di Pusat dan Daerah yang mampu
mendukung pembangunan nasional”.
Visi dari Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM
Kabupaten Bangli adalah “Terwujudnya aparatur sipil negara yang
profesionalisme dan berkualitas, gigih, bekerja keras, iklas, takwa dan
aspiratif untuk dapat memberikan pelayanan yang bermutu kepada
masyarakat”. Beberapa unsur yang terkandung dalam visi tersebut
selaras dengan visi BKN yaitu mewujudkan SDM aparatur yang
profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3.3.2 Telahaan Renstra Badan Kepegawaian Daerah dan
Pengembangan SDM Kabupaten Bangli dengan Badan
Kepegawaian dan Pengembangan SDM Propinsi Bali.
Dalam perencanaan jangka menengah, Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM Propinsi Bali memiliki komitmen yang dituangkan
dalam Visi 2013-2018 yaitu “Menjadi Pengelola Manajemen Aparatur Sipil
Negara yang Profesional”
Dari hasil telaahan Visi BKPSDM Propinsi tersebut di atas, dapat
dikatakan bahwa Visi Kabupaten Bangli telah sejalan dengan visi
BKPSDM Propinsi Bali yaitu meningkatkan kualitas atau profesionalisme
dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3.4. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
3.4.1. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Bangli merupakan salah satu dari sembilan (9)
Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Bali. Keberadaan Kabupaten
Bangli kalau dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Bali dilihat
dari perkembangan wilayah masih kalah dari Kabupaten lain di Bali, baik
secara fisik, ekonomi maupun sosial. Namun bukanlah halangan Kabupaten
Bangli untuk maju dan terus bergerak mengikuti perkembangan jaman.
Untuk mewujudkan ruang wilayah yang hijau, produktif dan
berkelanjutan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna
dan berhasil guna dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
berdasarkan Tri Hita Karana diperlukan penataan ruang wilayah kabupaten.
Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman,
maka Pemerintah Kabupaten Bangli menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli Tahun
2013-2033, yang mengacu pada Peraturan pemerintah Nomor 26 Tahun
2007 Tentang penataan Ruang.
Tujuan dari penataan ruang wilayah ini untuk mewujudkan ruang
wilayah kabupaten yang hijau, produktif dan berkelanjutan sebagai
penopang pelestarian lingkungan Bali yang berbasis keunikan alam, budaya
daerah dan komoditas unggulan pertanian, hortikultura, perkebunan,
tanaman kehutanan, peternakan, perikanan dan industry kecil yang
mendukung kepariwisataan guna mendorong pemerataan pengembangan
wilayah dan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten dikembangkan untuk
mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah, meliputi :
a. pemerataan pengembangan wilayah melalui peningkatan pusat-
pusat pelayanan lawasan perkotaan yang terintegrasi dengan
Kawasan pedesaan.
b. Peningkatan aksebilitas antar wilayah, antar Kawasan perkotaan,
dan antar Kawasan pedesaan di seluruh wilayah kabupaten.
c. Peningkatan jangkauan pelayanan system jaringan prasarana di
seluruh wilayah kabupaten
d. Pemantapan kabupaten Bangli yang hijau, produktif, dan
berkelanjutan sebagai penopang pelestarian lingkungan alam Bali
e. Pemantapan potensi keunikan alam dan budaya daerah sebagai
potensi kepariwisataan
f. Peningkatan peran komoditas unggulan pertanian, holtikultura,
perkebunan, tanaman kehutanan, peternakan, perikanan dan
industri kecil untuk mendorong perekonomian daerah
g. Pengelolaan wilayah yang memperhatikan daya dukung, daya
tamping, mitigasi bencana adaptasi terhadap perubahan iklim
Strategi pemerataan pengembangan wilayah melalui peningkatan pusat-
pusat pelayanan Kawasan perkotaan yang terintegrasi dengan Kawasan
pedesaan yang meliputi :
a. Memantapkan Kawasan perkotaan Bangli sebagai PKL sekaligus sebagai
pusat Ibukota dan pusat pelayanan wilayah kabupaten, yang didukung 1
(satu) Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) Kintamani dan 4 (empat) PPK
mencakup Kawasan Perkotaan Susut, Kawasan Perkotaan Tembuku,
Kawasan Perkotaan Kayuiambua, dan Kawasan Perkotaan Belantih/Catur
b. Mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan dan pusat-pusat
kegiatan khusus yang berpotensi cepat tumbuh dan sedang tumbuh
c. Meningkatkan rentang Kendali pelayanan administrasi pemerintahan dan
pemerataan pelayanan Kawasan di Kecamatan Kintamani melalui
pemekaran wilayah
Penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Bangli dengan
memanfaatkan potensi yang ada dilaksanakan dengan sebaik mungkin tanpa
merusak lingkungan alam serta karakteristik budaya yang ada. Oleh sebab
itu penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten Bangli dilaksanakan tanpa
melalmpaui batas ruang yang tidak diperbolehkan unrtuk dimanfaatkan,
seperti pada Kawasan hutan lindung di Kintamani. Hal ini dimaksudkan untuk
melindungi kelestarian lingkungan hidup dan melestarikan serta mencegah
timbulnya kerusakan lingkungan hidup. Pelestarian cagar budaya yang telah
ditetapkan sebagai warisan Budaya Dunia seperti Geo Park Batur,
pengamanan Kawasan rawan bencana gempa, tanah longsor dan erupsi
vulkanis Gunung Batur maupun dampak erupsi Gunung Agung.
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Kabupaten Bangli
didasarkan atas asas :
a. Tri Hita Karana
b. Sad Kertih
c. Keterpaduan
d. Keserasian, keselarasan dan keseimbangan
e. Keberlanjutan
f. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan
g. Keterbukaan
h. Kebersamaan dan kemitraan
i. Perlindungan kepentingan umum
j. Kepastian hukum dan keadilan
k. akuntabilitas
Melalui penataan ruang yang bijaksana, kualitas lingkungan akan
terjaga dengan baik. Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan untuk
mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan
berkelanjutan. Hal tersebut tentunya dengan mewujudkan keharmonisan
antara lingkungan alam dan lingkungan buatan untuk mencegah dampak
negative terhadap lingkungan akibat penataan ruang. Penataan dan
pengaturan serta pemanfaatan ruang merupakan salah satu kewenangan
dari pemerintah, mulai tingkat pusat sampai daerah. Proses pengaturan dan
pemanfaatan ruang ini dilaksanakan secara Bersama-sama, terpadu dan
menyeluruh untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Sesuai dengan Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 46
Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian
analisis yang sistematis. Menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan
bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan
terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah.
Pada prinsipnya KLHS adalah suatu Self assessment untuk melihat
prinsip pembangunan berkelanjutan. Melalui KLHS ini diharapkan dapat
dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah tentang pentingnya pelestarian
lingkungan hidup dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Dalam
penyusunan RPJMD Kabupaten Bangli semestinya disertai dengan
penyusunan KLHS-RPJMD sebagai dokumen yang berisi pedoman
pembangunan lingkungan dapat terjamin sehingga prinsip pembangunan
berkelanjutan dapat dicapai dengan baik.
Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2013
tentang RTRW Kabupaten Bangli juga dijelaskan tentang fasilitas
perkantoran pemerintah yang meliputi :
1. fasilitas perkantoran pemerintah skala wilayah kabupaten yang tersebar
di Kawasan perkotaan Bangli.
2. Fasilitas perkotaan pemerintah skala kecamatan yang tersebar di
Kawasan perkotaan ibu kota kecamatan
3. Kebutuhan pengembangan Kawasan perkantoran pemerintahan
kecamatan baru bila terjadi pemekaran wilayah kecamatan, dan
4. Fasilitas perkantoran pemerintahan skala desa/kelurahan yang tersebar di
tiap pusat-pusat desa/kelurahan
Dalam penyusunan KLHS harus melibatkan partisipasi para
stakeholders yang meliputi Perangkat Daerah terkait, masyarakat, Lembaga
Pemberdayaan Mayarakat Kelurahan (LPMK) dan akademisi, yang hasilnya
merupakan kesepakatan Bersama dengan para pemangku kepentingan.
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
Dari tahun 2010 – 2015 terdapat fluktuasi perkembangan pegawai Pemerintah
Kabupaten Bangli. Laju perkembangan pegawai sesuai table di bawah ini :
DAFTAR PNS DAN PTT
KABUPATEN BANGLI
No TAHUN PNS
JAFUNG PNS NON ESELON
PEGAWAI HONDA/THD/KONTRAK
JUMLAH Eselon II Eselon III Eselon IV Eselon V
1 2010 29 128 426 25 2777 2343 1899 7627
2 2011 30 131 446 23 3158
2738 1813 8339
3 2012 30 132 426 22 3097
2681 1810 8198
4 2013 30 131 432 19 2978 2675 1797 8062
5 2014 29 127 400 15 2901 2383 1485 7340
6 2015 31 137 492 26 2803 2497 1656 7642
Penggolongan pegawai berdasarkan jenis kelamin.
Golongan/Ruang Laki-laki Perempuan Jumlah
Golongan I 205 70 275
Golongan II 1178 847 2225
Golongan III 1360 1167 2527
Golongan IV 864 396 1260
Total 3607 2479 6087
Data pejabat belum diklat PIM
ESELON SUDAH BELUM
Yang Mendapat Anggaran Tahun
2016 Sisa
Eselon II 8 23 10 13
Eselon III 56 79 30 49 Eselon IV 165 337 - 337
Total 229 339 40 399
Dari hasil identifikasi permasalahan sebelumnya, inventarisasi dan
menetapkan skala prioritas permasalahan-permasalahan kepegawaian di
lingkungan Pemerintah Kota Bangli dapat dirumuskan menjadi isu-isu strategis
yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi BKDPSDM serta
berpengaruh dalam pengembangan kinerja pelayanan BKDPSDM Kabupaten
Bangli di masa yang akan datang, diantaranya :
1. Adanya PNS yang terlibat masalah hukum
2. Belum optimalnya pelayanan kepegawaian karena terbatasnya fasilitas
pendukung
3. Tingkat ketidakhadiran masih relatif tinggi dan tingkat pemenuhan jam kerja
masih rendah
4. Penempatan pegawai belum sesuai dengan kompetensi
5. Anggapan pemerintah pusat kelebihan jumlah pegawai
6. Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (ASN)
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah
Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli
sebagai salah satu instansi dari Pemerintah Kabupaten, dalam menetapkan
visinya tentu harus mengacu kepada visi Kabupaten Bangli dengan tetap
memperhatikan tugas pokok dan fungsinya. Visi Kabupaten Bangli
“ Membumikan Ajaran Tri Sakti Bung Karno untuk Mewujudkan Masyarakat
Bangli Yang Gita Santhi”.
Memperhatikan visi tersebut serta dengan memperhatikan perubahan
paradigma dan peranan manajemen kepegawaian pada masa yang akan
datang, maka Visi Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM
Kabupaten Bangli adalah Terwujudnya aparatur sipil negara yang
profesionalisme dan berkualitas, gigih, bekerja keras, iklas, takwa dan aspiratif
untuk dapat memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat”.
Guna mendukung pencapaian Visi tersebut diatas ditetapkan Misi yaitu :
1. Pelayanan administrasi perkantoran
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Pendidikan dan Pelatihan
4. Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
5. Pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan
6. Pembinaan dan pengembangan aparatur
7. Perencanaan Aparatur dan
8. Pelayanan Aparatur
Hubungan antara misi, tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian Daerah dan
Pengembangan SDM sebagai berikut :
Misi pertama : Pelayanan administrasi perkantoran
Dari misi tersebut dapat dirumuskan tujuan dan sasaran yang meliputi :
Tujuan :
Tersedianya administrasi perkantoran
Sasaran :
1. Penyediaan jasa surat menyurat
Dengan indikator :
Jumlah materai dan benda pos lainnya
2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Dengan indikator :
Jumlah tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perzinan kendaraan dinas/operasional
Dengan indikator :
Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
Dengan indikator :
Jumlah alat kebersihan kantor yang dibutuhkan
5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Dengan indikator :
Jumlah perbaikan peralatan kerja
6. Penyediaan alat tulis kantor
Dengan indikator :
Jumlah alat tulis kantor
7. Penyediaan barang cetak dan penggandaan
Dengan indikator :
Jumlah barang cetak dan penggandaan
8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Dengan indikator :
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Dengan indikator :
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Dengan indikator :
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
11. Penyediaan makanan dan minuman
Dengan indikator :
Jumlah makanan dan minuman
12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
Dengan indikator :
Jumlah biaya perjalanan dinas untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
Misi kedua : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Dari misi tersebut dapat dirumuskan tujuan dan sasaran yang meliputi :
Tujuan :
Lancarnya tugas-tugas aparatur daerah
Sasaran :
1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Dengan indikator :
Jumlah kendaraan dinas roda dua
2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Dengan indikator :
Jumlah perlengkapan gedung kantor
3. Pengadaan meubeler
Dengan indikator :
Jumlah tersedianya meubeler
4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Dengan indikator :
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara
Misi ketiga : Pendidikan dan pelatihan
Dari misi tersebut dapat dirumuskan tujuan dan sasaran yang meliputi :
Tujuan :
Persentase ASN yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi
Sasaran :
1. Pendidikan dan pelatihan formal
Dengan indikator :
Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan
2. Pendidikan dan pelatihan prajabatan
Dengan indikator :
Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan
3. Pendidikan dan pelatihan struktural
Dengan indikator :
Jumlah pegawai yang mengikuti diklat pim
4. Pendidikan dan pelatiha substantive spesialisasi penilaian property dasar
Dengan indikator :
Jumlah PNS yang mengikuti diklat penilaian properti
Misi keempat : Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
Dari misi tersebut dapat dirumuskan tujuan dan sasaran yang meliputi :
Tujuan :
Mewujudkan administrasi keuangan dan barang dengan tertib dan lancar
Sasaran :
1. Penyediaan honorarium satuan pengelola keuangan daerah
Dengan indikator :
Jumlah biaya honorarium satuan pengelola keuangan daerah
2. Penyediaan kesejahteraan dan honorarium non PNS
Dengan indikator :
Jumlah biaya honorarium PTT
Misi kelima : Pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan
Dari misi tersebut dapat dirumuskan tujuan dan sasaran yang meliputi :
Tujuan :
Lancarnya pelaksanaan kegiatan peringatan hari nasional, daerah dan
keagamaan
Sasaran :
1. Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional
Dengan indikator :
Jumlah pelaksanaan peringatan hari nasional
2. Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah
Dengan indikator :
Jumlah pelaksanaan peringatan hari daerah
3. Kegiatan Pelaksanaan upacara keagamaan
Dengan indikator :
Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan
Misi keenam : Pembinaan dan pengembangan aparatur
Dari misi tersebut dapat dirumuskan tujuan dan sasaran yang meliputi :
Tujuan :
Presentase ASN yang dibina
Sasaran :
1. Pengambilan sumpah PNS
Dengan indikator :
PNS yang mengikuti pengambilan sumpah
2. Pelantikan pejabat struktural
Dengan indikator :
Jumlah pelantikan yang dilaksanakan
3. Bantuan dana pendidikan bagi ASN
Dengan indikator :
Prosentase PNS yang diberikan bantuan
4. Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
Dengan indikator :
Jumlah PNS yang berprestasi
5. Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan
Dengan indikator :
Jumlah PNS yang diangkat dan diberhentikan
6. Pembinaan dan pengawasan disiplin Pegawai Negeri Sipil
Dengan indikator :
Frekwensi sidak PNS yang dilaksanakan
7. Pelaksanaan Seleksi Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi
Dengan indikator :
Jumlah PNS yang mengikuti seleksi
8. Pelaksaan uji kompetensi jabatan pimpinan tinggi pratama
Dengan indikator :
Jumlah PNS yang mengikuti uji kompetensi
Misi ketujuh : Perencanaan Aparatur
Dari misi tersebut dapat dirumuskan tujuan dan sasaran yang meliputi :
Tujuan :
Presentase ketersediaan dokumen perencanaan
Sasaran :
1. Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil
Dengan indikator :
Formasi yang diusulkan
2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Dengan indikator :
Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi
3. Pemberkasan Calon Pegawai Negeri Sipil
Dengan indikator :
Jumlah CPNS yang difasilitasi pemberkasannya
4. Penyusunan bezetting dan formasi pegawai
Dengan indikator :
Jumlah tersusunnya profil bezetting
5. Pendataan dan penataan PNS Kabupaten Bangli
Dengan indikator :
Jumlah profil kepegawaian yang disusun
6. Monitoring dan evaluasi penataan PNS
Dengan indikator :
Prosentase validitas data kepegawaian
7. Penyelenggaraan pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
Dengan indikator :
Jumlah biodata pegawai yang diinput dalam simpeg
Misi kedelapan : Pelayanan Aparatur
Dari misi tersebut dapat dirumuskan tujuan dan sasaran yang meliputi :
Tujuan :
Presentase layanan aparatur
Sasaran :
1. Penyelenggaraan usul pensiun PNS
Dengan indikator :
Jumlah usul pensiun PNS yang diselenggarakan
2. Penyelenggaraan kenaikan pangkat fungsional PNS
Dengan indikator :
Jumlah PNS fungsional yang difasilitasi usulan kenaikan pangkatnya
3. Penyelenggaraan kenaikan pangkat struktural PNS
Dengan indikator :
Jumlah PNS struktural yang difasilitasi usulan kenaikan pangkatnya
4. Penyelenggaraan ujian dinas kenaikan pangkat golongan
Dengan indikator :
Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas
5. Penyelenggaraan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah
Dengan indikator :
Jumlah PNS yang mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah
6. Penyelenggaraan perpindahan wilayah kerja PNS antar Propinsi/Kab/Kota
Dengan indikator :
Jumlah penyelenggaraan perpindahan wilayah kerja PNS antar
Propinsi/Kab/Kota
4.2 Strategi dan kebijakan Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM
Kabupaten Bangli
Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian Daerah dan
Pengembangan SDM, ditetapkan strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan
sampai dengan tahun 2020.
Misi 1 : Pelayanan administrasi perkantoran
Strategi :
1. Peningkatan sarana dan prasarana
2. Penguatan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelayan administrasi
Kebijakan :
Konsistensi dalam penyediaan alat kelengkapan perkantoran
Misi 2 : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Strategi :
1. Koordinasi dengan pihak ULP
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas barang
Kebijakan :
Konsistensi dalam pengadaan barang dan jasa, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
Misi 3 : Pendidikan dan pelatihan
Strategi :
1. Peningkatan kuantitas dan kualitas diklat
Kebijakan :
Konsistensi penerapan standar kompetensi dalam penempatan pegawai
Misi 4 : Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
Strategi :
Sinergitas pelaporan kinerja dengan peraturan perundang-undangan
Kebijakan :
Konsistensi pengelolaan keuangan dan kinerja SKPD sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
Misi 5 : Pelaksanaan upacara nasional, daerah dan kegamaan
Strategi :
1. Peningkatan sarana dan prasarana upacara
Kebijakan :
Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana untuk
mengoptimalkan pelaksanaan upacara.
Misi 6 : Pembinaan dan pengembangan aparatur
Strategi :
1. Pembinaan dan pengawasan disiplin pegawai
Kebijakan :
Konsistensi dalm penerapan disiplin kepegawaian, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Misi 7 : Perencanaan Aparatur
Strategi :
1. Validitas data kepegawaian
2. Pemanfaatan IT dalam pelayanan administrasi kepegawaian
Kebijakan :
Konsistensi dalam penerapan administrasi kepagwaian sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
Misi 8 : Pelayanan Aparatur
Strategi :
1. Pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu
Kebijakan :
Konsistensi dalam penerapan administrasi kepagwaian sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Sebagai salah satu Badan Daerah dari Pemerintah Kabupaten Bangli,
dalam menetapkan visinya tentu harus mengacu kepada visi Kabupaten Bangli
dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsinya. Visi Kabupaten Bangli
“ Membumikan Ajaran Tri Sakti Bung Karno untuk Mewujudkan Masyarakat
Bangli Yang Gita Santhi”.
Memperhatikan visi tersebut serta dengan memperhatikan perubahan
paradigma dan peranan manajemen kepegawaian pada masa yang akan
datang, maka Visi Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM
Kabupaten Bangli adalah Terwujudnya aparatur sipil negara yang
profesionalisme dan berkualitas, gigih, bekerja keras, iklas, takwa dan aspiratif
untuk dapat memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat”.
Disamping Misi tersebut Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM
Kabupaten Bangli juga mempunyai Motto dalam melayani semua ASN dan
masyarakat di Kabupaten Bangli yaitu “Melayani Secara Profesional dengan
SENSASI (Senyum, Sapa, Simpatik). Untuk mendukung semua seperti yang
telah diuraikan pada BAB IV, dapat diuraikan Strategi dan Kebijakan yang akan
dilaksanakan sampai dengan Tahun 2021
Dengan ditetapkannya Misi Badan Kepegawaian Daerah dan
Pengembangan SDM Kabupaten Bangli yaitu :
1. Pelayanan administrasi perkantoran
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Pendidikan dan Pelatihan
4. Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
5. Pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan
6. Pembinaan dan pengembangan aparatur
7. Perencanaan Aparatur dan
8. Pelayanan Aparatur
Dapat diuraikan Strategi dan arah kebijakannya adalah :
Misi 1 : Pelayanan administrasi perkantoran
Strategi :
1. Peningkatan sarana dan prasarana
2. Penguatan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelayanan administrasi
Kebijakan :
Konsistensi dalam penyediaan alat kelengkapan perkantoran
Misi 2 : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Strategi :
1. Koordinasi dengan pihak ULP ataupun LPSE
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas barang
Kebijakan :
Konsistensi dalam pengadaan barang dan jasa, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
Misi 3 : Pendidikan dan pelatihan
Strategi :
1. Peningkatan kuantitas dan kualitas diklat
Kebijakan :
Konsistensi penerapan standar kompetensi dalam penempatan pegawai
Misi 4 : Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
Strategi :
Sinergitas pelaporan kinerja dengan peraturan perundang-undangan
Kebijakan :
Konsistensi pengelolaan keuangan dan kinerja SKPD sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
Misi 5 : Pelaksanaan upacara nasional, daerah dan kegamaan
Strategi :
1. Peningkatan sarana dan prasarana upacara
Kebijakan :
Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana untuk
mengoptimalkan pelaksanaan upacara.
Misi 6 : Pembinaan dan pengembangan aparatur
Strategi :
1. Pembinaan dan pengawasan disiplin pegawai
Kebijakan :
Konsistensi dalm penerapan disiplin kepegawaian, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Misi 7 : Perencanaan Aparatur
Strategi :
1. Validitas data kepegawaian
2. Pemanfaatan IT dalam pelayanan administrasi kepegawaian
Kebijakan :
Konsistensi dalam penerapan administrasi kepagwaian sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
Misi 8 : Pelayanan Aparatur
Strategi :
1. Pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu
Kebijakan :
Konsistensi dalam penerapan administrasi kepegawaian sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
Untuk mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Kabupaten Bangli atau RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli 2016-2021,
dimana pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM dapat kami
sajikan pada Tabel 5.1 berikut :
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi Badan Kepegawaian
Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli, perlu dilakukan kebijakan
operasional dalam bentuk program dan kegiatan yang dapat memberikan arah
dan kesatuan konsep manajemen kepegawaian dalam periode 2016 – 2021.
Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan
pendanaan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dapat
dilihat pada table 6.1.
TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
1 2 5 6 8 9 5 6 5 6 5 6 5 6 7 8 9Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu
94% 95% 421.533.855 96% 675.303.544 97% 675.028.400 98% 819.400.000 99% 824.200.000 100% 829.120.000 100% BKD Bangli
Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Materai dan
Benda pos lainnya674
674 lembar
3.144.000 1490
lembar 7.095.000
1500 lembar
7.095.000 1550 lembar 8.300.000 1600
lembar 8.500.000
1650 lembar
8.700.000 8.464 BKD Bangli
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah tersedianya jasa komunikasi, air, dan listrik
- 12 bulan 10.000.000 12 bulan 21.900.000 48
sambungan 56.000.000
48 sambungan
58.000.000 48
sambungan
60.000.000 48
sambungan
62.000.000 72 bulan BKD Bangli
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
9 unit 9 unit 1.900.000 10 unit 4.200.000 10 unit 4.200.000 13 unit 6.600.000 16 unit 7.200.000 19 unit 7.920.000 19 unit BKD Bangli
Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Alat kebersihan
yang dibutuhkan -12 jenis 13.600.000 12 jenis 17.400.000 15 jenis 31.800.000 15 jenis 19.000.000 15 jenis 20.000.000 15 jenis 21.000.000 84 jenis BKD Bangli
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Jumlah perbaikan peralatan kerja
48 unit 9 unit 9.000.000 30 unit 30.000.000 35 unit 30.000.000 37 unit 40.000.000 37 unit 41.000.000 38 unit 42.000.000 234 unit BKD Bangli
Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah alat tulis kantor
- 37 jenis 24.490.855 61 jenis 73.411.944 59 jenis 72.860.500 61 jenis 76.000.000 61 jenis 76.000.000 61 jenis 76.000.000 342 jenis BKD Bangli
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah barang cetak dan penggandaan - 6 jenis 11.400.000 5 jenis 12.500.000 12 jenis 15.000.000 12 jenis 13.000.000 12 jenis 13.000.000 12 jenis 13.000.000 59 jenis BKD Bangli
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- 12 bulan 2.319.000 12 jenis 3.000.000 12 jenis 3.140.900 12 jenis 3.500.000 12 jenis 3.500.000 12 jenis 3.500.000 60 jenis BKD Bangli
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
55 unit 7 unit 36.900.000 11 unit 75.000.000 11 unit 75.000.000 11 unit 75.000.000 11 unit 75.000.000 11 unit 75.000.000 62 unit BKD Bangli
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - 1 jenis 5.000.000 2160 eks 5.652.000 2160 eks 5.652.000 2160 eks 6.000.000 2160 eks 6.000.000 2160 eks 6.000.000 10800 eks BKD Bangli
Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah makanan dan minuman -
550 kotak
11.780.000 993
kotak 12.930.000 1000 kotak 13.320.000 1000 kotak 14.000.000
1000 kotak
14.000.000 1000 kotak
14.000.000 5543 kotak BKD Bangli
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah biaya perrjalanan dinas
- 1 Tahun 292.000.000 1 Tahun 412.214.600 1 Tahun 360.960.000 1 Tahun 500.000.000 1 Tahun 500.000.000 1 tahun 500.000.000 6 tahun BKD Bangli
TABEL 6.1RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SDM KABUPATEN BANGLI
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODEPROGRAM DAN
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT
COME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
DATA CAPAIAN
PADA TAHUN AWAL RPJMD
KONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE RPJMD
UNIT KERJA PD
PENANGGUNG JAWAB
LOKASI
2018 2019 2020
Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel
Meningkatkan profesionalisme aparat pemerintah mulai dari tingkat desa, kecamatan, sampai dengan Kabupaten/Kota melalui pendidikan, pelatihan dan koordinasi yang lebih baik, guna meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat
2016 2017 2021
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
94% 95% 109.982.500 96% 153.023.218 97% 241.023.218 98% 262.000.000 99% 262.499.999,52 100% 272.750.000 100% BKD Bangli
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas roda 2 8 unit - - - - 3 unit 65.000.000 3 unit 65.000.000 3 unit 65.000.000 3 unit 71.500.000 20 unit BKD Bangli
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor 2 unit 10 unit 25.400.000 - - 10 unit 13.000.000 10 unit 27.000.000 10 unit 27.500.000 10 unit 30.250.000 52 unit BKD Bangli
Pengadaan meubeler Jumlah tersedianya meubeler
32 unit- - - - 3 unit 10.000.000 3 unit 10.000.000 3 unit 10.000.000 3 unit 11.000.000 44 unit BKD Bangli
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dipelihara
2 unit 2 unit 84.582.500 2 unit 153.023.218 2 unit 153.023.218 2 unit 160.000.000 2 unit 159.999.999,52 2 unit 160.000.000 14 unit BKD Bangli
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
94% 95% 165.990.744 96% 161.190.744 97% 161.190.744 98% 170.000.000 99% 170.000.000 100% 170.000.000 100% BKD Bangli
Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelola keuangan daerah
Jumlah biaya honorarium satuan pengelola keuangan daerah
- 10 orang 94.680.000 10 orang 89.880.000 10 orang 89.880.000 10 orang 95.000.000 10 orang 95.000.000 10 orang 95.000.000 60 orang BKD Bangli
Jumlah biaya honorarium PTT
- BKD Bangli
Program Pelaksanaan Upacara Nasional, Daerah dan Keagamaan
Persentase Lancarnya pelaksanaan kegiatan peringatan hari nasional, daerah dan keagamaan
94% 95% 26.800.000 96% 32.000.000 97% 58.400.000 98% 38.000.000 99% 38.000.000 100% 41.000.000 100% BKD Bangli
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional
Jumlah pelaksanaan peringatan hari nasional
- 2 jenis 6.400.000 1 kali 7.000.000 1 kali 9.500.000 1 kali 8.000.000 1 kali 8.000.000 1 kali 9.000.000 6 kali BKD Bangli
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah
Jumlah pelaksanaan peringatan hari daerah
- 2 jenis 6.400.000 1 kali 5.000.000 1 kali 5.000.000 1 kali 8.000.000 1 kali 8.000.000 1 kali 9.000.000 6 kali BKD Bangli
Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan
- BKD Bangli
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase ASN yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi
2424 20% 1.226.931.700 34% 193.484.000 54% BKD Bangli
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan 5 orang 1 paket 30.000.000 5 orang 150.000.000 - - - - - - - - 5 orang BKD Bangli
6 orang Kegiatan penyediaan kesejahteraan honorarium non PNS
6 orang 71.310.744 6 orang 71.310.744 6 orang
72 bulan
75.000.000 36 orang
Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan 12 bulan 14.000.000 12 bulan 20.000.000 12 bulan 43.900.000 12 bulan
71.310.744 6 orang 75.000.000 6 orang 75.000.000
22.000.000 12 bulan 22.000.000 12 bulan 23.000.000
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi 200 orang 45 skpd 60.000.000
100 orang
24.559.000 - - - - - - - - 200 orang BKD Bangli
Pengambilan sumpah PNS
PNS yang mengikuti pengambilan sumpah
146 orang146
orang 3.000.000 - - - - - - - - - - 146 orang BKD Bangli
Pelantikan Pejabat StrukturalJumlah pelantikan yang dilaksanakan 3 kali 1 tahun 12.800.000 2 kali 18.925.000 - - - - - - - - 3 kali BKD Bangli
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah Golongan III
CPNS Gol III yang mengikuti pendidikan untuk memahami aturan - aturan kepegawaian
461 orang111
orang 888.386.500
350 orang
- - - - - - - - - 461 orang BKD Bangli
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah Golongan II
CPNS Gol II yang mengikuti pendidikan untuk memahami aturan - aturan kepegawaian
70 orang 35 orang 232.745.200 35 orang - - - - - - - - - 70 orang BKD Bangli
Program Pendidikan dan Pelatihan
Persentase ASN yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi
21% 6,0% - 11% 6.985.099.100 18% 5.729.757.000 20% 5.439.163.088 24,0% 4.477.935.675 100% BKD Bangli
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Tk. II
Jumlah PNS yang mengikuti diklat kepemimpinan Tk. II 6 orang 10 orang 377.460.000 7 orang - - - 5 orang 151.305.000 10 orang 174.000.750 15 orang 191.400.825 47 orang BKDSPM Bangli
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Tk. III
Jumlah PNS yang mengikuti diklat kepemimpinan Tk. III 45 orang 30 orang 934.593.800 30 orang - - - 10 orang 221.250.000 20 orang 254.437.500 25 orang 279.881.250 115 orang BKDPSDM Bangli
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Tk. IV
Jumlah PNS yang mengikuti diklat kepemimpinan Tk. IV - - - - - - - 30 orang 606.900.000 60 orang 697.935.000 75 orang 767.728.500 165 orang BKDPSDM Bangli
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan
107 orang - - - - 85 orang 400.000.000 105 orang 400.000.000 105 orang 410.000.000 105
orang 500.000.000 527 orang BKD Bangli
Bimbingan Teknis dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa
Lulusnya PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan barang dan jasa
107 orang - - - - 50 orang 76.000.000 - - - - - - 105 orang BKD Bangli
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan
Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan
197 orang - - - - 45 orang 283.300.000 365 orang 2.184.070.000 365
orang 2.023.925.000
365 orang
2.184.070.000 1337 orang BKD Bangli
Pendidikan dan Pelatihan Struktural
Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat pim 189 orang - -
117 orang
- 105 orang 6.156.799.100 80 orang 2.166.232.000 80 orang 1.878.864.838 17 orang 554.855.100 399 orang BKD Bangli
Diklat Teknis Substansif Spesialisasi (DTSS) Penilaian Proferti Dasar
Jumlah PNS yang mengikuti diklat penilaian properti - - - 30 orang - 3 orang 69.000.000 - - - - - - 33 orang BKD Bangli
Program Pembinaan Pengembangan Aparatur
Persentase ASN yang dibina
18,90% 26% 2.087.495.844 12,9% 602.057.600 4% 633.481.900 4% 776.790.000 4% 638.620.000 4% 964.620.000 100% BKD Bangli
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Tk. II
Jumlah PNS yang mengikuti diklat kepemimpinan Tk. II 6 orang 10 orang 377.460.000 7 orang - - - - - - - - - 10 0rang BKD Bangli
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Tk. III
Jumlah PNS yang mengikuti diklat kepemimpinan Tk. III 45 orang 30 orang 934.593.800 30 orang - - - - - - - - - 30 orang BKD Bangli
Penyelenggaraan Ujian Dinas Kenaikan Pangkat Golongan
Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas 3 kali 2 kali 6.000.000 1 kali 3.567.400 - - - - - - - - 3 kali BKD Bangli
Penyelenggaraan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah
Jumlah PNS yang mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah
370 orang - - 100
orang 37.763.000 - - - - - - - - 100 orang BKD Bangli
Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil
Formasi yang diusulkan197 orang
366 orang
200.984.800 410
orang - - - - - - - - - 600 orang BKD Bangli
Pemberkasan Calon Pegawai Negeri Sipil
Jumlah CPNS yang difasilitasi pemberkasannya
197 orang366
orang 58.698.000
410 orang
21.207.200 - - - - - - - - 485 orang BKD Bangli
Penyelenggaraan usul pensiun PNS
Jumlah usul pensiun PNS yang disenggarakan
640 orang128
orang 20.000.000
120 orang
25.737.600 - - - - - - - - 248 orang BKD Bangli
Penyusunan bezetting dan formasi pegawai
Jumlah tersusunnya profil bezetting 5 dokumen
6140 orang
85.482.000 1
dokumen 35.000.000 - - - - - - - - 2 dokumen BKD Bangli
Penyelenggaraan kenaikan pangkat fungsional dan kenaikan pangkat struktural PNS
Jumlah PNS fungsional yang difasilitasi usulan kenaikan pangkatnya 6800 orang
1500 orang
72.553.444 1600 orang
23.356.000 - - - - - - - - 1400 orang BKD Bangli
Optimalisasi fungsi pelayanan pada pegawai
Jumlah pegawai yang difasilitasi usulan jabatannya
1260 orang 1 paket 10.000.000 1000 orang
3.125.000 - - - - - - - - 2000 orang BKD Bangli
Pendataan dan penataan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bangli
Jumlah profil kepegawaian yang disusun
6 dokumen 60 buku 60.000.000 1
dokumen 27.878.400 - - - - - - - - 2 dokumen BKD Bangli
Monitoring dan evaluasi penataan PNS
Prosentase validitas data kepegawaian - - -
1 dokumen
- - - - - - - - - 1 dokumen BKD Bangli
Jumlah biodata pegawai yang diinfut dalam simpeg
5450 orang - - - - - - - - - - 5978 orang BKD Bangli
Penyelenggaran Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
5978 org 60.914.800
Penyelenggaraan perpindahan wilayah kerja PNS antar Provinsi/Kabupaten/Kota
Jumlah penyelenggaraan wilayah kerja PNS antar Provinsi/Kabupaten/Kota
100 orang - - 100
orang 4.190.200 - - - - - - - - 100 orang BKD Bangli
Pengambilan sumpah PNS
PNS yang mengikuti pengambilan sumpah 2450 orang - - - - 300 orang 1.600.000 300 orang 3.450.000
300 orang
3.720.000 300
orang 4.770.000 1200 orang BKD Bangli
Pelantikan Pejabat StrukturalJumlah pelantikan yang dilaksanakan 10 kali - - - - 2 kali 16.312.400 2 kali 20.000.000 2 kali 20.000.000 2 kali 20.000.000 8 kali BKD Bangli
Bantuan Dana Pendidikan bagi ASN
Presentase PNS yang diberikan bantuan 175 orang - - 35 orang - 35 orang 182.500.000 35 orang 287.500.000 35 orang 310.000.000 35 orang 397.500.000 175 orang BKD Bangli
Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
Jumlah PNS yang berprestasi
1268 orang 1 tahun 1.638.800 - - 200 orang 13.480.000 200 orang 23.200.000 200
orang 29.600.000
200 orang
41.400.000 1000 orang BKD Bangli
Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan
jumlah pns yang diangkat dan diberhentikan
1000 orang - - - - 250 orang 11.869.500 250 orang 15.000.000 250 0rang 1.500.000 250 orang
1.500.000 1000 orang BKD Bangli
Pembinaan dan Pengawasan disiplin Pegawai Negeri Sipil
Frekwensi sidak PNS yang dilaksanakan 300 kali 1 paket 21.561.000 50 kali 33.695.000 25 kali 3.420.000 50 kali 40.600.000 50 kali 51.800.000 50 kali 72.450.000 300 kali BKD Bangli
Pelaksanaan seleksi daerah jabatan pimpinan tinggi
Jumlah PNS yang Mengikuti Seleksi 5 orang 238.524.000 7 orang 169.763.000 63 orang 330.300.000 60 orang 167.040.000 60 orang 222.000.000 60 orang 207.000.000 255 orang BKD Bangli
Pelaksanaan uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Jumlah PNS yang mengikuti Uji Kompetensi
23 orang 155.860.000 21 orang 74.000.000 30 orang 220.000.000 - - 30 orang 220.000.000 95 orang BKD Bangli
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu
100% 6500 org 145.000.000 - - - - - - - - - - - BKD Bangli
Jumlah biodata pegawai yang diinfut dalam simpeg
-
Program Perencanaan Aparatur
Persentase ketersediaan dokumen perencanaan aparatur 86,87% 87,86% 88,12% 87,86% 308.777.100 87,86% 571.235.200 87,86% 730.995.200 87,86% 781.078.200 100% BKD Bangli
Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil
Formasi yang diusulkan197 orang - - - - 365 orang 175.047.100 365 orang 286.840.000 365 orang 431.600.000
365 orang
456.683.000 2433 orang BKD Bangli
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi
100 orang - - - - 100 orang 12.800.000 100 orang 30.000.000 100
orang 30.000.000
100 orang
30.000.000 400 orang BKD Bangli
Pemberkasan Calon Pegawai Negeri Sipil
Jumlah CPNS yang difasilitasi pemberkasannya
300 orang - - - - 365 orang 24.000.000 365 orang 35.000.000 365
orang 35.000.000
365 orang
50.000.000 2433 orang BKD Bangli
-
Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah 6500 org 145.000.000 - - - - - - - - - 6500 orang BKD Bangli
Seleksi Penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN)
Jumlah Formasi yang di Usulkan 366 orang - - - - - - 366 orang 50.682.700 147 orang 50.682.700
149 orang 50.682.700 662 orang BKD Bangli
Pemberkasan Aparatur Sipil Negara
Jumlah CPNS yang Difasilitasi Pemberkasan 366 orang - - - - - - 366 orang 3.712.500 147 orang 3.712.500
149 orang 3.712.500 662 orang BKD Bangli
Penyusunan bezetting dan formasi pegawai
Jumlah tersusunnya profil bezetting 6 dokumen - - - - 1 dokumen 28.150.000 1 dokumen 35.000.000
1 dokumen
40.000.000 1
dokumen 45.000.000 4 dokumen BKD Bangli
Pendataan dan penataan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bangli
Jumlah profil kepegawaian yang disusun
6 dokumen - - - - 1 dokumen 15.780.000 1 dokumen 30.000.000 1
dokumen 35.000.000
1 dokumen
40.000.000 4 dokumen BKD Bangli
Monitoring dan evaluasi penataan PNS
Prosentase validitas data kepegawaian 1 dokumen - - - - - - 1 dokumen 25.000.000
1 dokumen
30.000.000 1
dokumen 30.000.000 4 dokumen BKD Bangli
Jumlah biodata pegawai yang diinfut dalam simpeg
5450 orang - -
Program Pelayanan Aparatur
Persentase Layanan Aparatur 100% 100% 262.000.000 100% 744.240.000 100% 850.030.000 100% 958.822.500 100% BKD Bangli
Penyelenggaraan usul pensiun PNS
Jumlah usul pensiun PNS yang disenggarakan
640 orang - - - - 120 orang 55.000.000 130 orang 46.400.000 135 orang 50.000.000 140
orang 55.000.000 525 orang BKD Bangli
Penyelenggaraan kenaikan pangkat fungsional PNS
Jumlah PNS fungsional yang difasilitasi usulan kenaikan pangkatnya
3400 orang - - - - 540 orang 65.000.000 545 orang 85.000.000 550 orang 90.000.000 555
orang 95.000.000 2190 orang BKD Bangli
Penyelenggaraan kenaikan pangkat struktural PNS
Jumlah PNS struktural yang difasilitasi usulan kenaikan pangkatnya 3400 orang - - - - 400 orang 62.000.000 430 orang 85.000.000 435 orang 90.000.000
440 orang
95.000.000 1705 orang BKD Bangli
Penyelenggaraan Ujian Dinas Kenaikan Pangkat Golongan
Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas 60 orang - - - - 30 orang 10.000.000 30 orang 5.000.000 30 orang 5.000.000 30 orang 5.000.000 120 orang BKD Bangli
Penyelenggaraan perpindahan wilayah kerja PNS antar Provinsi/Kabupaten/Kota
Jumlah penyelenggaraan wilayah kerja PNS antar Provinsi/Kabupaten/Kota
495 orang - - - - 50 orang 15.000.000 70 orang 27.840.000 90 orang 38.480.000 100
orang 55.890.000 310 orang BKD Bangli
Penyelenggaraan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah
Jumlah PNS yang mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah
370 orang - - - - 100 orang 55.000.000 90 orang 58.000.000 90 orang 74.000.000 90 orang 75.000.000 470 orang BKD Bangli
23900 orang BKD Bangli 5400 orang 75.000.000 5350 orang
75.000.000 5300 orang
75.000.000
Penyelenggaran Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
- - 5450 orang 53.000.000
Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
Persentase ASN yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi
100% - - - - - - 40% 218.500.000 40% 251.275.000 20% 288.966.250 60 orang BKDPSDM Bangli
Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah
Jumlah guru yang mengikuti diklat calon kepala sekolah 60 orang - - - - - - 20 orang 218.500.000 20 orang 251.275.000 20 orang 288.966.250 60 orang BKDPSDM Bangli
4.183.734.643 1.817.059.106 9.325.000.462 9.111.422.200 8.953.508.287,52 8.495.326.375
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHDAN PENGEMBANGAN SDM KAB. BANGLI
NI PUTU KOESALIRENI, SH.,MT.NIP. 19610215 199203 2 001
J U M L A H
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya bahwa Renstra
Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli tahun
2016-2021 merupakan salah satu pendukung RPJMD Kabupaten Bangli Tahun
2016-2021, karena Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM
merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola aparatur
sehingga ada keterkaitan dengan Misi-7 yakni sejalan dengan visi Badan
Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM tahun 2016-2021 yaitu :
“Terwujudnya aparatur sipil negara yang profesionalisme dan berkualitas, gigih,
bekerja keras, iklas, takwa dan aspiratif untuk dapat memberikan pelayanan
yang bermutu kepada masyarakat”.
Keterkaitan misi terdapat pada :
- Tujuan :
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
- Sasaran :
Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel
- Strategi
Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel
- Arah Kebijakan
Meningkatkan Profesionalisme aparat pemerintah, mulai dari tingkat desa,
Kecamatan, sampai dengan Kabupaten/Kota melalui pendidikan, pelatihan,
dan koordinasi yang lebih baik, guna meningkatkan kinerja dan pelayanan
kepada masyarakat.
Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD serta visi dan
misi Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli,
Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM telah menyusun Indikator
Kinerja Utama (IKU) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan
dicapai oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten
Bangli dalam 5 (tahun) 2016-2021 mendatang dengan mengoptimalkan semua
sumber daya yang ada sesuai Tabel 7.1.
BAB VIII
PENUTUP
Sejalan dengan Visi Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia tahun 2016-2021 yaitu : “Terwujudnya aparatur sipil
negara yang profesionalisme dan berkualitas, gigih, bekerja keras, iklas, takwa
dan aspiratif untuk dapat memberikan pelayanan yang bermutu kepada
masyarakat” serta misi ketujuh yaitu Mewujudkan pemerintahan yang bersih,
demokratis dan efesien yang memiliki tujuan menguatnya akuntabilitas kinerja
pemerintah dengan salah satu sasarannya peningkatan tata kelola
penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel.
Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM telah menetapkan
isu-isu strategis yang diangkat dari hasil evaluasi kinerja pelayanan Badan
Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM selama periode Renstra
sebelumnya yang kemudian menjadi prioritas dalam pengembangan kinerja
pelayanan Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM di masa yang
akan datang.
Namun demikian, kesuksesan dari pelaksanaan program dan kegiatan
untuk mewujudkan visi dan misi tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai
pihak, baik itu pemerintah pusat, daerah serta Perangkat Daerah lain di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli yang turut andil besar dalam
memberikan saran dan masukan demi perbaikan kinerja. Keberhasilan
pencapaian Renstra ini akan dilakukan secara bertahap melalui upaya yang
sungguh-sungguh dengan prinsip kerja berkualitas, gigih, iklas, takwa dan
aspiratif untuk dapat memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat
untuk mewujudkan peningkatan kinerja Badan Kepegawaian Daerah dan
Pengembangan SDM di saat ini dan dimasa yang akan datang menuju Bangli
yang Gita Shanti.
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SDM KAB. BANGLI, NI PUTU KOESALIRENI, SH., MT. NIP. 19610215 199203 2 001
Recommended