View
231
Download
1
Category
Preview:
Citation preview
Rencana Strategis Kementerian ESDM dan Percepatan Pembangunan Pembangkit 35.000 MW
Oleh: Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Sosial Kemasyarakatan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
Disampaikan Dalam Seminar: “Optimalisasi Pengelolaan Energi Untuk Menjamin Ketahanan Energi Nasional”
Solo, 9 November 2015
I. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 II. 9 Program Strategis, Capaian dan Target Kementerian ESDM III. Progres Pembangunan 35.000 MW IV. Kesimpulan
I. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019
INDIKATOR Satuan 2014 2019
1. Produksi
- Minyak Bumi ribu bpd 789 700
- Gas Bumi ribu boepd 1.221 1.295
- Batubara Juta ton 435 400
2. Penggunaan dalam negeri
- Gas Bumi % 53 64
- Batubara % 17 60
3. Listrik
- Kapasitas Pembangkit GW 53,5 86,6**
- Rasio Elektrifikasi % 84,35 97
4. Infrastruktur Energi
- Kilang Minyak unit 1*
- FSRU/Regasification unit/LNG
Terminal
unit 7*
- Pipa Gas km 11.960 18.322
- SPBG unit 40 118*
- Jaringan gas kota SR 188 ribu SR 1,1 jt SR*
5. Intensitas Energi Primer
(penurunan 1 %/tahun)
SBM/miliar Rp 487 463,2
6. Elastisitas Energi - 1,3
* Tambahan untuk 5 tahun
Sasaran Kedaulatan Energi Pada RPJMN 2015-2019
** minimal
Kondisi yang diinginkan tahun
2019.
Sasaran angka kuantitatif.
Mapping Mau kemana?
• Capaian
2010-2014
• Potensi & Tantangan
Sasaran Sektor ESDM
Cara atau alat untuk
mencapai sasaran dan
menjawab tantangan
How to achieve?
Mengukur kinerja 5 tahun
terakhir, tantangan dan
potensi yang dimiliki
Arah
kebijaka
n
Visi, Misi
Nawacita
Proyek
APB
N
concrete
Policy
Proyek
Non-
APB
N
Strateg
i
Konten Renstra KESDM 2015-2019 Bab III & IV Bab I Bab II
5
II. 9 Program Strategis, Capaian dan Target Kementerian ESDM
Kepemimpinan & sumber daya manusia: Peningkatan kepemimpinan dan profesionalitas SDM
National Capacity Building: alih teknologi, keterlibatan industri nasional, informasi Tata kelola: Transparansi, akuntabilitas, fairness dan independensi
Rumah Kedaulatan Energi Membangun
Kedaulatan Energi dan Sumber Daya Mineral
1. Subsidi BBM
2. Efisiensi pasokan
3. Keputusan penting yang
tertunda
4. Kick off Program
35.000MW
5. Konsolidasi Organisasi
6. Stakeholder Manajemen
1. Penguatan KESDM
2. Perbaikan regulasi
3. Sinergi BUMN sektor
energi
4. Transformasi PLN dan
Pertamina
5. Kerjasama Pemerintah-
Swasta
6. Kerjasama Internasional
1. Perbaikan bauran energi25% @2025
2. Pembudayaan Konservasi Energi
3. Eksplorasi migas secara agresif
4. Peningkatan produksi dan lifting migas
5. Pembangunan infrastruktur migas
6. Pembangunan pembangkit 35.000 MW
7. Pembangunan industri penunjang sektor energi
8. Hilirisasi industri mineral dan batubara
9. Konsolidasi industri tambang
Akses Ketersediaan Kemampuan Daya saing
Sinergi & Penguatan
Kelembagaan Menangani Krisis 9 Program Strategis
Izin prinsip penanaman modal
Sektor kelistrikan di PTSP BKPM
31,6 $ miliar
126,3 Rp Triliun
Penanaman Modal Asing:
Penanaman Modal Dalam
Negeri:
Capaian dan Target Investasi Sektor ESDM
Total Target Investasi
Sektor ESDM Tahun
2019 : 57,3 Miliar US$ •Migas : 29,9
•Listrik : 15,9
•Minerba : 7,8
•EBTKE : 3,7
(dalam miliar US$)
60 % Izin telah dipangkas
dalam 6 bulan dan akan terus
dirampingkan
2015
III. Progres Pembangunan 35.000 MW
Kebijakan Pemerintah Dalam Sektor Ketenagalistrikan [Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan]
PENGUSAHAAN
BUMN*
BUMD
SWASTA
KOPERASI
SWADAYA MASYARAKAT
* : Prioritas Pertama
PENGUASAAN Menyediakan dana untuk: • Kelompok masyarakat tidak mampu; • Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum
berkembang; • Pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan; dan • Pembangunan listrik perdesaan. NEGARA
Pemerintah Pemda Regulasi Standar Kebijakan
Kebijakan Energi Dalam Penyediaan Tenaga Listrik Nasional
RUKD
UUD 1945
UU No 30/2007
Tentang Energi
UU No 30/2007
Tentang Energi
PP No 79/ 2014
Tentang KEN
Draft RUEN
RUED
PP No 12/2014 Tentang Kegiatan Usaha
Penyediaan Tenaga Listrik
Draft RUKN
RUPTL
UUD 1945
UU No 30/2007
Tentang Energi
UU No 30/2007
Tentang Energi
PP No 79/ 2014
Tentang KEN
Draft RUEN
RUED
PP No 12/2014 Tentang Kegiatan Usaha
Penyediaan Tenaga Listrik
Draft RUKN
Keterangan:
• KEN: Kebijakan
Energi Nasional
• RUEN: Rencana
Umum Energi
Nasional
• RUED: Rencana
Umum Energi Daerah
• RUKN: Rencana
Umum
Ketenagalistrikan
Nasional
• RUKD: Rencana
Umum
Ketenagalistrikan
Daerah
• RUPTL: Rencana
Usaha Penyediaan
Tenaga LIstrik
Kondisi Ketenagalistrikan Saat Ini
(PLN: 37.280 MW, IPP: 10.995 MW, PPU: 2.634 MW, IO Non BBM: 2.677 MW)
53.535 MW
Total Kapasitas Terpasang Pembangkit:
199 TWh
Panjang Jaringan Transmisi
86,39% Rasio Elektrifikasi Nasional
Produksi Tenaga Listrik
228 TWh
Konsumsi Energi Listrik
Listrik Pedesaan
40.838 kms, Tambahan Tahun 2014 1.443 kms
Distribusi 9.543 kms, Instalasi Listrik Gratis 117.548 RTS
Kondisi Ketenagalistrikan Nasional (2 November 2015)
Total Sistem di Indonesia = 23 Sistem 3 Normal; 11 Siaga ; and 9 Defisit)
Note : Normal= cadangan> 20%; Siaga= cadangan < 1 unit pembangkit terbesar; Defisit
Dalam 5 tahun kedepan, kebutuhan listrik akan meningkat dengan pertumbuhan rata-
rata 8.7% per tahun, dan target rasio elektrifikasi sebesar 97.4% pada tahun 2019
Saat ini kapasitas
terpasang hanya mampu
memenuhi kebutuhan listrik
sebesar 86,39%, lebih
rendah dari Singapura
(100,0%), Brunei (99,7%),
Thailand (99,3%), Malaysia
(99,0%), Vietnam(98,0%)
Kondisi Saat Ini
Untuk memenuhi
pertumbuhan kebutuhan
listrik dan target rasio
elektrifikasi,diperlukan
kapasitas tambahan sekitar
35 GW periode 2015-2019
(diluar 7,4 GW pada proyek
yang sedang berjalan)
Program 35.000 MW
KWH Per Kapita
865 kWh/kapita
Fast Track Program (FTP) I dan II
FTP I (10.000 MW)
2009-2014 : 24 Proyek (7.401 MW)
sd Akhir 2016 : 19 Proyek (2.526 MW)
FTP II (17.428 MW)
PLN : 16 Proyek (5.799 MW)
IPP : 58 Proyek (11.629 MW)
Realisasi PLTP Patuha 55 MW
Sumber: RUPTL PLN 2015-2024
SUMATERA
11,6%
31 Twh
83 Twh
JAWA - BALI
7,8%
165 Twh
324 Twh
KALIMANTAN
10,4%
SULAWESI
12,4%
MALUKU
10,3%
PAPUA
9,4%
INDONESIA TIMUR
11,1%
INDONESIA
8,7%
2015 2024
219 Twh
464 Twh
NUSA TENGGARA
9,6%
23 Twh
57 Twh
Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Kebutuhan (TWh) 202 219 239 260 283 307 332 361 392 427 464
Rasio Elektrifikasi (PLN & Non PLN)
84.35
87.35 90,15 92,75 95,15 97,35 99,35 99,99 99,99 99,99 99,99
Rasio Elektrifikasi (PLN)
84.1 87.5 91.0 93.4 95.4 97.2 98.3 98.8 99.1 99.2 99.4
Prakiraan Kebutuhan Listrik 2015-2024
13
2.503
ON GOING Project (Konstruksi) 7,4 GW
35,5 GW
840 MW
2015
917 MW
PLN 14.250
MW
2.526 MW
695 MW
15.383 MW
11.611 MW
7.401 MW
55 MW
COD
2.639 MW
5.931 MW
FTP II
17.458 MW
REGUL
ER
IPP 21.314
MW
2019 FTP I
9927
MW
Committed:
7.153 MW
Pengadaan:
13.596 MW
Plan:
14.815 MW
Proyek FTP II
COD 2020-
2024:
7.298 MW
42,9 GW
PLN
IPP
Keterangan:
REGUL
ER
Rencana Penambahan Pembangkit (2015-2019)
No Bahan
Bakar
Tahun dan Kapasitas
2014 Tambahan
35 GW dlm 5
Tahun
2019
1 Fossil 40.675
MW (78%)
69.987 MW
(80%)
2 NRE 11.306
MW (22%)
16.993 MW
(20%)
Pembangkit
INVESTMENT: 20 Mbillion US$
atau sekitar Rp. 260 Triliun
(for NRE power plant)
Jumlah dan Kapasitas Pembangkit, Transmisi, Substation dan Prakiraan
Pendanaan
Sources By: PT PLN (Persero)
Legenda:**) belum termasuk
kebutuhan pendanaan, Interest During
Construction (IDC) dan pajak
Total Indonesia Millon
USD
42.940 MW 291 Power Plant 53.663
46.597 kms 732
Transmission 10.893
108.789
MVA 1.375 Substation 8.386
Total 72.942
*
Jawa-Bali Million
USD
23.863 MW 49 Power Plant 28.955
11.185 kms 349 Transmission 4.615
66.083 MVA 672 Substation 5.114
Sumatera Million
USD
11.327 MW 76 Power Plant 14.282
19.305 kms 210 Transmission 3.840
32.406 MVA 398 Substation 2.475
Kalimantan Million USD
2.852 MW 40 Power Plant 4.000
7.883 kms 68 Transmission 1.122
3.910 MVA 115 Substation 324
Sulawesi &
Nusa Tenggara
Million
USD
4.159 MW 83 Power
Plantt 5.434
7.207 kms 90
Transmission 1.169
5.620 MVA 165 Substation 412
Maluku & Papua Million
USD
739 MW 43 Power Plant 992
1.017 kms 15
Transmission 148
770 MVA 25 Substation 61
Sumatera
Kalimantan
Sulawesi
Papua
Jawa
Nusa Tenggara
Maluku
Total Capacity: 35,5 GW
PLN : 5,0 GW
IPP : 30,5 GW
Investasi : 72.942 Juta USD**
(301.300 km konduktor aluminium;
2.600 set trafo; 3,5 juta ton baja)
TKDN: ~40% DARI INVESTASI (~29,2 JUTA USD)
TENAGA KERJA LANGSUNG: 650 RIBU
TAK LANGSUNG : 3 JUTA
8 Langkah Percepatan Pembangunan 35.000 MW
No Masalah Solusi
1. Penyediaan Lahan Memberlakukan UU No 2/2012
2. Negosiasi Harga Menetapkan Harga Patokan Tertinggi untuk IPP
dan Excess Power (Permen ESDM No. 3/2015)
3. Proses Penunjukan dan
Pemilihan IPP
Percepatan dengan Tunjuk Langsung dan
Pemilihan Langsung untuk EBT, Mulut Tambang,
Gas Marginal, Ekspansi, dan Excess Power
(Permen ESDM No. 3/2015)
4. Pengurusan Izin Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
5. Kinerja Developer dan
Kontraktor
Melakukan Due Dilligence (uji tuntas) – Permen
ESDM No. 3/2015
6. Kapasitas Manajemen Proyek Membentuk PMO (Project Management Office)
dan menunjuk Independent Procurement Agent
7. Koordinasi Lintas Sektor Membentuk Tim Nasional Lintas Kementerian
8. Permasalahan Hukum Menerbitkan Perpres (Ketentuan yang bersifat
khusus)
18
Pembangkit (MW) Transmisi (kms) Gardu Induk (MVA)
PLN
IPP
Perencanaan Pengadaan Konstruksi
28% 28.784
62% 64.492 10%
10.563
27% 7.855
72% 20.662
Status Proyek- proyek PLN dan IPP
17
Sumber: Evaluasi Q2 RUPTL PT PLN (Persero )2015-2024
Status Kemajuan Pembangkit 7.000 MW (Realisasi Dan Target 2015)
REALISASI DAN TARGET COD PEMBANGKIT 2015
KINERJA 9
BULAN
SEDANG DIKERJAKA
N
RENCANA
KOMPOSISI KEPEMILIKAN
KOMPOSISI PEMBANGKIT
CATATAN : Realisasi COD : PLTU Pangkalan Susu 440 MW, PLTMG Pesanggaran 200 MW, PLTU Belitung Baru #1 16,5 MW, PLTU Celukan Bawang 390 MW, PLTP Kamojang 5 30 MW, PLTM Tersebar (Siteba, Segara, Tombolo Pao, Timbangreja, Lokomboro 6 dan 7) 17,8 MW, PLTU Banjarsari 220 MW, PLTD Perbatasan 68 MW, PLTMG Musi Rawas 8 MW, sehingga total capai dalam 9
Bulan pertama : 1.390,3 MW Sumber: Evaluasi Q2 RUPTL PT PLN (Persero )2015-2024
18
7,832 9,067
13,167
22,703
26,316
35,529
5,317
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 2016
Target Realisasi
Komposisi Kepemilikan berdasarkan Kapasitas (35.000 MW) Terkontrak / PPA : 5.317 MW Kemajuan Berdasarkan Fase
Rencana s/d 1 Tahun
Sedang dikerjakan s.d. Agustus 2015
Akumulasi Capaian Kontrak/PPA s.d. Agst 2015
5,317 15%
28,397 80%
1,815 5%
Konstruksi Pengadaan Perencanaan
IPP
4.637
87%
PLN
680
13%
Status Kemajuan Pembangkit Program 35.000 MW
28 Sumber: Evaluasi Q2 RUPTL PT PLN (Persero )2015-2024
4717
1033 735
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
target 2015 Target s.d. Agst 2015 Realisasi s.d. Agst 2015
PLN 103.83
9 95%
IPP 4.950 5%
Komposisi Gardu Induk (MVA)
PLN 43.284 93%
IPP 3.313 7%
Komposisi Transmisi (kms)
Status Pembangunan Transmisi dan Gardu Induk
Jenis Aset
Status Tahap
Perencanaan Pengadaan Pelaksanaan/
Konstruksi
kms/MVA Proyek kms/MVA Proyek kms/MVA Proyek
Transmisi 25.155 434 3.872 68 17.570 230
Gardu Induk 69.352 821 10.563 168 28.874 386
Capain 8 Bulan pertama : penambahan COD saluran transmisi : 735 kms
Status Kemajuan Pembangunan Transmisi Dan Gardu Induk
20 Sumber: Evaluasi Q2 RUPTL PT PLN (Persero )2015-2024
IV. Kesimpulan
1
Sumber daya alam digunakan untuk keamanan energi dan modal untuk pembangunan
ekonomi nasional
2
Program 35.000 MW diharapkan menjadi solusi
untuk mengatasi krisis listrik di
sejumlah daerah di Indonesia
3
Untuk mencukupi kebutuhan listrik, dikembangkan
pembangkit EBT yang juga
bertujuan untuk menurunkan emisi
CO2
Ministry of Energy and Mineral Resources| Energi Untuk Kesejahteraan Rakyat
Kesimpulan
www.esdm.go.id
1. Perbaikan Bauran Energi Jadi 25% Pada Tahun
2025
Panas Bumi 28,8 GW
PLTA/Hydro 75 GW
Surya 112 GWp
Biofuel 32 GW
Angin 950 MW
Biomassa 32 GW
Energi Laut 60 GW
Upaya yang diperlukan:
• Subsidi energi fosil dikurangi
• Mengarusutamakan energi terbarukan
• Mengeluarkan peraturan feed in tariff untuk penerapan harga beli listrik dari pembangkit EBT
• Mendorong pembangunan kawasan nasional energi bersih
2.Pembudayaan Konservasi Energi
Latar Belakang: • Pemerintah berkewajiban menyediakan energi melalui diversifikasi,
konservasi, dan intensifikasi sumber energi
• Konservasi Energi menjadi tanggung jawab semua pihak
Status saat ini: • Kurangnya kesadaran untuk melakukan penghematan atau efisiensi energi
• Harga peralatan/teknologi yang efisien energi relatif lebih mahal
• Insentif dan penyediaan pendanaan khusus bagi efisiensi energi masih minim
• Implementasi Konservasi Energi terhambat oleh belum adanya pembiayaan
efisiensi energi
Tindak Lanjut: • Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis
• Menerapkan Permen ESDM No 18/2014 tentang pembubuhan label tanda
hemat energi pada lampu swabalast
• Melakukan verifikasi perusahaan yang mengajukan penerapan labelisasi
• Melaksanakan audit energi dan perlunya Manager Energi di setiap gedung
• Mengintensifkan Sistem Manajemen Energi pada Industri
3. Eksplorasi Migas Secara Agresif
PAPUA
NATUNA
MALUKU
TERBUKTI = 3.624,26 MMSTB POTENSIAL = 3.750,88 MMSTB TOTAL = 7.375,14 MMSTB
124,90
NAD
SUMATERA UTARA
SUMATERA TENGAH
SUMATERA SELATAN
JAWA TIMUR JAWA BARAT
SULAWESI
KALIMANTAN
115,43
3308,64
1097,03
311,23
479,41
1226,09
541,41
47,31
24,61
99,09
PAPUA
NATUNA
MALUKU
TERBUKTI = 100,26 TSCF POTENSIAL = 49,04 TSCF TOTAL = 149,30 TSCF
NAD
SUMATERA UTARA
SUMATERA TENGAH
SUMATERA SELATAN
JAWA TIMUR
JAWA BARAT SULAWESI
KALIMANTAN
7,51
1,15
7,06
17,90
50,84
3,22
6,44
13,99
2,56
15,21
23,42
1. Cadangan terbukti migas
• Minyak bumi 3,7 miliar barel (0,2% cadangan dunia)
• Gas bumi 103 TCF (1,6% cadangan dunia)
2. Laju penemuan cadangan lebih kecil daripada laju pengurasan cadangan (60%)
3. Tidak ada temuan cadangan besar baru Minyak dalam 12 tahun terakhir kecuali Blok Cepu.
4. Tantangan:
• Eksplorasi lebih ke wilayah timur, dan berada di remote area (laut dalam)
• Regulasi belum mendukung eksplorasi masif
• Kualitas data migas minim
1. UU Migas yang memprioritaskan eksplorasi
2. Revisi Kontrak Non-konvensional
3. Kegiatan Eksplorasi di Wilayah Kerja Produksi atas biaya negara
4. Keterbukaan data dan transfer data riset menjadi data migas
5. Perubahan Perpajakan dan Pungutan Eksplorasi Migas
6. Perubahan proses perijinan eksplorasi migas
7. Riset-riset dasar 'Petroleum System'
Usulan Komite Eksplorasi Nasional
4. Peningkatan Produksi Dan Lifting Migas
Diperlukan: • Perbaikan regulasi untuk menarik investor, a.l. penyelesaian
Revisi RUU Migas • Memberikan fiscal term and condition yang lebih baik,
terutama untuk wilayah frontier, laut dalam, dan unconventional
• Penyederhanaan perizinan melalui PTSP daerah
• Puncak produksi minyak Indonesia: 1977 dan 1995 sebesar 1,68 juta bpd dan 1,62 juta bpd
• Setelah 1995 menurun dengan natural decline rate sekitar 12% (do nothing).
• Sejak 2004 decline rate dapat ditahan menjadi sekitar 3% per tahun.
• Kendala-kendala: oLapangan dan
infrastruktur migas sudah tua
oTidak adanya penemuan lapangan migas baru
oProduksi migas terus menurun, realisasi selalu lebih rendah dari target.
oKendala perizinan dan lahan
5. Pembangunan Infrastruktur Migas
Kilang
minyak
1,17 Juta bpd
2,46 Juta bpd
Saat ini Tahun 2025 Tambahan 1,3 juta bpd s.d. Thn 2025 - RDMP 4 Kilang : Balikpapan, Cilacap, Dumai,
Balongan
- 4 Kilang Baru: Bontang, PT IKP, West I (Tuban), West
II
Rancangan Perpres Penugasan Pembangunan Kilang
dalam tahap finalisasi.
Jaringan
gas kota 179 Ribu SR
1,32 Juta SR
Saat ini Tahun 2019
55 unit
SPBG 173
Unit SPBG
Saat ini Tahun 2019
Tambahan 1,14 juta SR s.d.
Tahun 2019 Pendanaan dari APBN dan BUMN
Tambahan 118 unit SPBG s.d.
tahun 2019 Pendanaan dari APBN dan BUMN
SPBG
Tersedianya Roadmap Kilang Minyak Bumi Indonesia
Lokasi Kapasitas (MBCD)
Sumber Crude Oil
Operator Perkiraan Nilai
Investasi (juta $) Tahun 2016-2020
Tahun 2021-2025
Medan 6 Domestik PT. Indo Kilang Prima 200 EPC dan Produksi
Bontang 300 Impor PT Pertamina (Persero) 10,000 EPC EPC dan Produksi
Cilacap 62 Impor PT Pertamina (Persero) 1,400 Produksi
Tuban 300 Impor PT Pertamina (Persero) dan Saudi Aramco
12,000 EPC EPC dan Produksi
Total 668 23,600
Rencana Lokasi Kilang Baru
Pada tahun 2025,
kapasitas kilang
minyak Indonesia
mencapai
1737,1 MBCD
Infrastruktur Tahun
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Pengolahan (MBCD) 1.231,1 1.231,1 1.231,1 1.231,1 1.381,1 1.381,1 1.381,1 1.381,1 1.381,1 1.737,1
Rencana Pembangunan Kilang
Sumber: RUPTL 2015-2024 PT PLN, dapat diunduh di www.pln.co.id
6. Rencana Pembangunan Pembangkit 35.000 MW
7. Pembangunan Industri Penunjang Sektor Energi
Latar Belakang:
• Investasi sektor ESDM yang besar menjadi modal untuk mengembangkan
kapabilitas industri nasional dan insinyur Indonesia
• Peran industri dalam negeri yang masih kurang dalam mendukung sektor ESDM
Status saat ini:
• Kedalaman struktur industri dasar yang masih rendah
Tindak Lanjut:
• Komitmen pemenuhan TKDN sesuai dengan sertifikat TKDN/Kontrak perlu
ditingkatkan
• Perlu kebijakan fiskal yang mendukung investasi sekaligus berpihak kepada
produk dalam negeri
• Peningkatan standarisasi komponen yang dihasilkan di dalam negeri
• Penguatan peran lembaga litbang untuk meningkatkan kualitas produk dalam
negeri
• Komitmen pembangunan industri di dalam negeri untuk komponen yang
mendukung program pembangunan 35 GW
8. Hilirisasi Industri Mineral Dan Batubara
Latar Belakang: • Amanat UU No 4/2009 tentang peningkatan nilai tambah mineral dan batubara
• Mendorong optimalisasi pemanfaatan produk pertambangan tidak diekspor raw
material
Status saat ini: • Progres pengolahan dan pemurnian mineral :
Tindak Lanjut: • Pemberian insentif fiskal (tax holiday/allowance)
• Pembebasan bea masuk barang modal
• Memperjelas batasan kewenangan pemberi izin
• Pembebasan PPn pembelian emas di dalam negeri
No Progress (%) Capaian Kegiatan Jumlah IUP
Jun 2014 Jul 2015
1 0 – 5 Mencapai Studi Kelayakan 102 97
2 6 – 10 Mencapai AMDAL 14 12
3 11 – 30 Mencapai Ground Breaking dan Awal Konstruksi 12 18
4 31 – 50 Mencapai Pertengahan Tahap Konstruksi 21 18
5 51 – 80 Mencapai Akhir Tahap Konstruksi 4 9
6 81 – 100 Mencapai Tahap Commissioning/ Produksi 25 28
NO PROGRES
(%) CAPAIAN KEGIATAN
JUMLAH IUP (Juli
2015)
JUMLAH SMELTER
1. 6 – 10 Progres mencapai AMDAL
14 9
2. 11 - 30 Progres mencapai Ground Breaking dan Awal Konstruksi Pabrik
19 16
3. 31-50 Progres mencapai Pertengahan Tahap Konstruksi Pabrik
18 13
4. 51-80 Progres mencapai Akhir Tahap Konstruksi
9 9
5. 81-100 Progres mencapai tahap commissioning/Produksi
28 25
Total 88 72
NO KOMODITAS JUMLAH
IUP
JUMLAH FAS.
PENGOLAHAN /PEMURNIAN
1. Nikel 44 35
2. Bauksit 12 7
3. Besi 8 8
4. Mangan 3 3
5. Zirkon 13 11
6. Timbal dan Seng
4 4
7. Kaolin dan Zeolit
4 4
Total 88 72
Progres Pembangunan Fasilitas Pengolahan Dan Pemurnian
No. Komoditas Nama perusahaan Kapasitas
Input (tpy) Produk Smelter (tpy)
% Total
progres
(Apr-15)
Target
Penyelesai
an Proyek
1 Nikel PT Sambas Mineral
Mining 180,000 NPI 12,000 12% Q4-2015
2 Nikel PT Karyatama Konawe
Utara 500,000
NPI (8-
10%Ni) 50,000 49% Q3-2015
3 Nikel PT Fajar Bhakti Lintas
Nusantara 348,000
NPI (10-
16%Ni) 50,000 59% 15-Aug
4 Nikel PT Macika Mada
Madana 360,000 NPI 53,680 62% Q2-2015
5 Nikel PT Gebe Industry Nikel 1,100,000 NiOH
(99%Ni) 24,000 75% Q2-2015
6 Nikel PT Antam Pomala
(Ekspansi) 800,000 FeNi 10,000 80% Q4-2015
Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Yang Beroperasi
Tahun 2015
9. Konsolidasi Industri Pertambangan
Status Mineral Batubara Jumlah
C&C 3.787 2.477 6.264
Non C&C 3.151 1.412 4.563
Total 6.938 3.889 10.827
Tindak Lanjut: Ditjen Minerba bersama
KPK meningkatkan
koordinasi dengan
Pemerintah Daerah
dalam rangka
penyelesaian IUP Non
CnC.
• Kebijakan yang ditetapkan Pemerintah dalam
penggunaan dan pemanfaatan energi;
• Mengacu pada UU 30/2007 tentang Energi & UU
30/2009 tentang Ketenagalistrikan;
• Target bauran energi adalah 23% porsi energi baru
terbarukan pada tahun 2025;
• Ditetap oleh Pemerintah dengan
persetujuan DPR (Peraturan Pemerintah
No. 79 Tahun 2014)
KEN
•Rencana umum yang disusun Pemerintah tentang
penggunaan dan pemanfaatan energi (termasuk tenaga
listrik);
•Mengacu pada UU No. 30/2007 tentang Energi dan KEN
•Target bauran energi adalah 23% porsi energi baru
terbarukan pada tahun 2025;
•Disusun oleh Menteri ESDM dan ditetap oleh
Dewan Energi Nasional (DEN)
• Rencana umum yang disusun Pemerintah tentang
penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik;
• Mengacu pada UU No. 30/2009 tentang
Ketenagalistrikan dan KEN
• Target bauran energi adalah sekitar 1% porsi
energi fosil dari BBM pada tahun 2025;
• Disusun dan ditetapkan oleh Menteri
ESDM setelah berkonsultasi dengan DPR
• Rencana usaha penyediaan tenaga listrik yang disusun
oleh pemegang Izin Usaha Peneyediaan Tenaga Listrik -
IUPL (PLN dan non-PLN);
• Mengacu pada PP 14/2012 junto PP 23/2014 dan RUKN
• Target bauran energi adalah dibawah 2% porsi energi fosil
dari BBM pada tahun 2024 RUPTL PT PLN (Persero);
• Disusun oleh pemegang IUPL yang memiliki
wilayah usaha dan disah oleh
Menteri/Gubernur sesuai kewenangannya.
(untuk PLN karena bersifat Nasional,
ditetapkan oleh MESDM
RUEN
RUKN RUPTL
Landasan Hukum Perencanaan Bidang Energi Dan Ketenagalistrikan [2/2]
Minyak Bumi 39.3%
Gas Bumi 22.0%
Batubara 29.0%
Panas Bumi 4.2% Hidro
0.9%
Bioenergi 4.7%
EBT Lainnya 0.0%
2015: 215 MTOE
Minyak Bumi 25.0%
Gas Bumi 22.0% Batubara
30.0%
Panas Bumi 7.3%
Hidro 2.8% Bioenergi
9.8%
EBT Lainnya 3.3%
EBT: 9.8%
EBT: 23.0%
EBT: 16.9%
2020: 290 MTOE
Minyak Bumi 32.1%
Gas Bumi 22.1% Batubara
29.0%
Panas Bumi 7.9%
Hidro 1.7% Bioenergi
5.5%
EBT Lainnya 1.7%
2025: 400 MTOE
KEMENTERIAN
ESDM
38
KONDISI SISTEM KELISTRIKAN NASIONAL 2 NOVEMBER 2015
Aceh Sumut (SBU) 1.852 MW
-6,42 %
Bangka 126 MW 12,95 %
Sumbar Riau Jambi (SBT) 1.284 MW
-7,19 %
Sumsel Bengkulu Lampung (SBS)
1.681 MW -7,60 %
Jawa Bali 24.066 MW
0,24 %
Ambon 52 MW 29,37 %
STATUS:
: 3 Normal (Cadangan cukup) : 11 Siaga (Cad. lebih kecil dr pembangkit terbesar) : 9 Defisit (Pemadaman sebagian bergilir)
Belitung 35 MW -9,86 %
Tj. Pinang 52 MW 16,86 % Batam
284 MW 1,62 % Ternate +
Maluku Isolated 92 MW 10,37 %
Kalbar 357 MW -8,40 %
Kaltim 490 MW 0,30 %
Lombok 208 MW -10,87 % Bima Sumbawa
75 MW 9,89 %
Palu 100 MW 2,90 %
Sulutgo 293 MW -16,43 %
Kendari 70 MW
-21,75 %
Sulawesi Selatan + Poso-Tentena
928 MW 5,26 %
NTT Isolated 87 MW 10,04 %
Kupang 55 MW 0,49 %
Sorong + Papua Isolated
137 MW 16,27 %
Jayapura 69 MW 2,25 %
Kalselteng 547 MW -12,74 %
Aceh
92,31% Sumut
91,03%
Sumbar
80,14%
Riau
84,54%
Sumsel
76,38%
Bengkulu
83,47%
Babel
95,53%
Lampung
81,27%
Jakarta
99,61%
Banten
92,93%
Jabar
86,04%
Jateng
88,04%
Jambi
80,70%
DIY
82,26% Jatim
83,55%
Bali
85,17%
NTT
58,91%
Kalbar
79,77%
Kalsel
83,75%
Kaltim
91,71%
Sulut
85,53%
Sulteng
75,58%
Sulsel
85,05%
Malut
90,52%
Maluku
82,22%
Papua
43,46%
KATEGORI
> 70 %
50 - 70 %
< 50 %
Sulbar
74,11%
Kepri
74,06%
Sultra
66,78%
Papua Barat
77,81%
Kalteng
67,23%
NTB
68,05%
Gorontalo
74,65%
REALISASI TARGET BERDASARKAN DRAFT
RUKN
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
67.15%
72.95%
76.56%
80.51%
84.35%
87.35%
90.15%
92.75%
95.15%
97.35%
Kaltara
69,64%
RASIO ELEKTRIFIKASI 2014
RASIO ELEKTRIFIKASI (%)
67.15 72.95
76.56 80.51
84.35 87.35 90.15
92.75 95.15 97.35
KEMENTERIAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN
Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
(IPPKH)
dan AMDAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Izin jetty, jalur pelayaran batubara
dan penggunaan jalur KA
PEMERINTAH DAERAH
(GUBERNUR DAN
WALIKOTA/BUPATI)
Izin usaha, IMB, Rekomendasi Izin Pinjam
Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan dukungan
pengadaan lahan
KEMENTERIAN PPN / BAPPENAS
Penerbitan
Bluebook
KEMENTERIAN KEUANGAN Jaminan Pemerintah & Multiyears
contract
BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL
Izin prinsip PMA & Kelancaran
PTSP
KEMENTERIAN ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL
Kebijakan dan Regulasi Teknis
Sektor
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Pengadaan
lahan
Kementerian/Lembaga Terkait Dalam Pembangunan Ketenagalistrikan
Nasional
40
Recommended