RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOYOLALI TAHUN …

RENCANA STRATEGIS

DINAS KESEHATAN KABUPATENBOYOLALI

TAHUN 2016 – 2021

DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOYOLALI

Jl. Pandanaran No. 156 Boyolali Telp. 0276 321.009

Email : dksbyl@yahoo.co.id / dinkes.boyolalikab.go.id

KATA PENGANTAR

Pembangunan kesehatan secara umum dilaksanakan dengan

tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan

hidup sehat bagi setiap orang agar tercipta derajat kesehatan

masyarakat yang setinggi- tingginya. Dalam rangka mencapai tujuan

tersebut, pembangunan kesehatan dilaksanakan secara sistematis

dan berkesinambungan dari tahun ke tahun.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

Tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan pada pasal 272 ayat

1 Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman

pada RPJMD, sedangkan pasal 2 mengamanatkan bahwa, Rencana

strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan

kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan

Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai

dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten

Boyolali nomor 14 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016 – 2021, maka

dokumen tersebut sebagai acuan seluruh Satuan kerja Perangkat

Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra),

sehingga Dinas Kesehatan dalam menyusun Rencana Strategis

mengacu pada Visi misi Bupati dan Wakil Bupati Boyolali tahun

2016-2021, yaitu Pro Investasi mewujudkan Boyolali yang Majudan Lebih Sejahtera. Penyusunan Renstra Dinas Kesehatanselaras dengan Misi ke 4 (empat) Boyolali Sehat, Produktif danBerdaya Saing.

Pentingnya peningkatan sarana dan prasarana, dan

kemudahan akses bagi pelayanan kesehatan akan memberikan opini

yang semakin baik terhadap pelayanan kesehatan pemerintah yang

belum sesuai dengan harapan, selain peran aktif masyarakat dan

para pemangku kepentingan dalam pembangunan kesehatan yang

masih perlu ditingkatkan.

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALIDINAS KESEHATAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOYOLALINOMOR / TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOYOLALITAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAKEPALA DINAS KESEHATAN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan DaerahKabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2016, tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahKabupaten Boyolali tahun 2016-2021, maka dalamrangka pelaksanaannya Dinas Kesehatan wajibmenyusun perencanaan Dinas Kesehatan KabupatenBoyolali untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlumenetapkan Keputusan Kepala Dinas KesehatanKabupaten Boyolali tentang Rencana Strategis DinasKesehatan Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalamLingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita NegaraTahun 1950 Nomor 42);

2. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004 tentangSistem Perencanaan Pembangunan Nasional(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhirdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5679);

4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah;

5. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional(RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentangSistem Jaminan Sosial Nasional.

7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentangPraktik Kedokteran.

8. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan;

9. Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentangRumah Sakit;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentangPedoman Evaluasi Penyelenggaraan PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4815);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa TengahTahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran DaerahProvinsi Jawa Tengah Nomor 65);

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 72tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional

13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Nasionaltahun 2015-2019;

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 72tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;

15. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentangAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016,tentang Standar Pelayanan Minimal BidangKesehatan;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Boyolali Tahun2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten BoyolaliTahun 2010 Nomor.4);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata KerjaSekretariat Daerah dan Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat Daerah (Lembaran DaerahKabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten BoyolaliNomor 125);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang WilayahKabupaten Boyolali Tahun 2013 (Lembaran DaerahKabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 9);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 tahun2009 tentang Penyelenggaraan Kesehatan;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 15Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran2016, tanggal 29 Desember 2015 (Lembaran DaerahTahun 2015 Nomor 15);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali nomor 16tahun 2016 tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat Daerah Kabupaten Boyolali;

23. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 46 Tahun 2015tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran2016 (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 47);

24. Keputusan Bupati Boyolali Nomor 900/424 Tahun2015 tentang Standart Satuan Biaya PerjalananDinas Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2016;

25. Keputusan Bupati Boyolali Nomor 900/425 Tahun2015 tentang Standart Satuan Harga KabupatenBoyolali Tahun Anggaran 2016;

26. Peraturan Bupati Boyolali nomor 14 Tahun 2016tanggal 16 Agustus 2016 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah KabupatenBoyolali Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali

2. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten

Boyolali

3. Rencana srategis yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen

perencanaan srategis Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali yang disusun

sesuai kondisi Dinas Kesehatan.

BAB II

KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 2

1. Renstra Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran visi, misi, srategis,

kebijakan, progam dan kegiatan prioritas yang taktis dan srategis.

2. Renstra Tahun 2016-2021 merupakan tolok ukur penilaian kinerja Dinas

Kesehatan.

3. Renstra Tahun 2016-2021 merupakan landasan dalam melaksanakan

kegiatan 5 (lima) tahun mendatang.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 3

Renstra Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang1.2. Maksud dan tujuan1.3. Landasan Hukum1.4. Sistimatika Renstra Dinas Kesehatan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN

KABUPATEN BOYOLALI

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur OrganisasiDinas Kesehatan

2.2. Sumber Daya Organisasi2.3. Kinerja Pelayanan SKPD2.4. Tantangan dan Peluang Pelayanan SKPD

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN

FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas danFungsi Pelayanan SKPD

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Kabupaten Boyolali

3.3. Telaah Renstra Kementerian Kesehatan danRenstra Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah danKajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV : VISI, MISI, SASARAN, TUJUAN, STRATEGI DAN

KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi SKPD4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas

Kesehatan4.3. Strategi dan Arah Kebijakan

BAB V : RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Program dan Kegiatan 2016-20215.2. Indikator Kinerja Renstra Dinas Kesehatan

Kabupaten Boyolali5.3. Pendanaan Indikatif Program dan Kegiatan

BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD

6.1 Indikator kinerja Dinas Kesehatan KabupatenBoyolali dalam RPJMD

BAB VII : PENUTUP

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Penjabaran Renstra Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3,

tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari

Keputusan ini.

Renstra Dinas Kesehatan 2016-2021 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar BelakangKesehatan merupakan hak dasar manusia sebagaimana yang

tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 dan Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Hal ini menjadiunsur pokok pembangunan dalam mencapai kesejahteraanmasyarakat. Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral daripembangunan Nasional yang bertujuan untuk meningkatkankesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orangagar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi - tingginya.Hal ini merupakan upaya seluruh potensi bangsa Indonesia, baikmasyarakat, swasta maupun pemerintah, yang dimotori dandikoordinasikan oleh Pemerintah.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah KabupatenBoyolali nomor 14 tahun 2016 tanggal 16 Agustus 2016 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) KabupatenBoyolali Tahun 2016 – 2021, yang merupakan Penjabaran Visi, Misidan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, selanjutnya akanditindaklanjuti Penyusunan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah.Dinas Kesehatan dalam menyusun Renstra mengacu pada RPJMDKabupaten Boyolali tahun 2016-2021, Renstra Dinas KesehatanPropinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018, serta Renstra KementrianKesehatan Republik Indonesia tahun 2014-2019 yang tertuang dalamKeputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomorhk.02.02/Menkes/52/2015 tentang Rencana Strategis KementerianKesehatan Tahun 2015-2019 dengan menyesuaikan karakteristik diwilayah Kabupaten Boyolali.

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Satuan KerjaPerangkat Daerah (SKPD) perlu mempedomani Permendagri Nomor 54tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian danEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali tahun2016 – 2021 menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA)SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali untuk jangka waktu 1(satu) tahun dan digunakan menjadi pedoman dalam penyusunanRencana Anggaran Pembangunan Daerah (RAPBD).

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan KabupatenBoyolali sebagai upaya dalam melaksanakan pokok – pokok pikiran visi

dan misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali,terutama misi 4 yaitu “Boyolali Sehat Produktif dan Berdaya Saing”.

Hubungan antara Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten BoyolaliTahun 2016-2021 dengan dokumen perencanaan lainnya ditunjukkanoleh gambar sebagaimana tertera di bawah ini :

GAMBAR 1

1.2. Landasan HukumPenyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten

Boyolali berlandaskan pada :1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi JawaTengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhirdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4700);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem JaminanSosial Nasional.

7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang PraktikKedokteran.

8. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;9. Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang PedomanEvaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahProvinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran DaerahProvinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, TambahanLembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 72 tahun 2012tentang Sistem Kesehatan Nasional

13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019;

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 72 tahun 2012tentang Sistem Kesehatan Nasional;

15. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah;

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016, tentangStandar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2010tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025 (Lembaran DaerahKabupaten Boyolali Tahun 2010 Nomor.4);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah danSekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran DaerahKabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, TambahanLembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten BoyolaliTahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011Nomor 9);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 tahun 2009tentang Penyelenggaraan Kesehatan;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2015tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatenBoyolali Tahun Anggaran 2016, tanggal 29 Desember 2015(Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 15);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali nomor 16 tahun 2016tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat DaerahKabupaten Boyolali;

23. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 46 Tahun 2015 tentangPenjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahKabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Tahun2015 Nomor 47);

24. Keputusan Bupati Boyolali Nomor 900/424 Tahun 2015 tentangStandart Satuan Biaya Perjalanan Dinas Kabupaten BoyolaliTahun Anggaran 2016;

25. Keputusan Bupati Boyolali Nomor 900/425 Tahun 2015 tentangStandart Satuan Harga Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran2016;

26. Peraturan Bupati Boyolali nomor 14 Tahun 2016 tanggal 16Agustus 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021.

1.3. Maksud dan TujuanPenyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten

Boyolali dimaksudkan untuk memberi kerangka serta arahPembangunan Lima Tahun kedepan.

Maksud disusunnya Renstra Dinas Kesehatan KabupatenBoyolali adalah :a. Sebagai acuan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali dalam

menyusun Perencanaan Jangka Pendek Tahunan / RencanaKerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), sehinggaperencanaan lebih terarah.

b. Sebagai Media Akuntabilitas dalam rangka menciptakan tatapemerintahan yang baik (Good Governance).

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali mempunyaitujuan sebagai berikut :a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi, di

tingkat Pemerintahan di Daerah maupun Pemerintahan Pusat,serta lembaga terkait.

c. Menjamin tercapainya penggunaan Sumber Daya secara efisien,efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4. Sistimatika PenulisanSistimatika Penulisan Renstra Dinas Kesehatan adalah

sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang1.2. Maksud dan tujuan1.3. Landasan Hukum1.4. Sistimatika Renstra Dinas Kesehatan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN

KABUPATEN BOYOLALI

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan StrukturOrganisasi Dinas Kesehatan

2.2. Sumber Daya Organisasi2.3. Kinerja Pelayanan SKPD2.4. Tantangan dan Peluang Pelayanan SKPD

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN

FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan BerdasarkanTugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program KepalaDaerah dan Wakil Kepala DaerahKabupaten Boyolali

3.3. Telaah Renstra Kementerian Kesehatandan Renstra Dinas Kesehatan PropinsiJawa Tengah

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayahdan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

BAB IV : VISI, MISI, SASARAN, TUJUAN, STRATEGI DAN

KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi SKPD4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Dinas Kesehatan4.3. Strategi dan Arah Kebijakan

BAB V : RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN

PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Program dan Kegiatan 2016-20215.2. Indikator Kinerja Renstra Dinas Kesehatan

Kabupaten Boyolali5.3. Pendanaan Indikatif Program dan Kegiatan

BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1 Indikator kinerja Dinas KesehatanKabupaten Boyolali dalam RPJMD

BAB VII : PENUTUP

BAB IIGAMBARAN PELAYANAN DINAS KSEHATAN

KABUPATEN BOYOLALI

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah KabupatenBoyolali nomor 16 Tahun 2016, tentang Pembentukan danSusunan Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali, kedudukan,tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolaliadalah sebagai berikut:

(1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakanurusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomidan tugas pembantuan di bidang kesehatan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidangkesehatan;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayananumum di bidang kesehatan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidangkesehatan;

d. pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupatisesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokokmemimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan urusanpemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugaspembantuan di bidang penyelenggaraan kesehatan.

(4) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat(3), adalah sebagai berikut:

a. merumuskan kebijakan teknis di Bidang Kesehatan;

b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporankinerja, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugasDinas Kesehatan;

d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangankepada atasan;

e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, danarahan kepada bawahan;

f. merencanakan, mengoordinasikan, mengawasi, danmengendalikan pelaksanaan tugas kesekretariatan;

g. merencanakan, mengoordinasikan, mengawasi, danmengendalikan pelaksanaan tugas bidang kesehatan;

h. menyelenggarakan pelayanan perizinan di bidangkesehatan sesuai kewenangannya;

i. melaksanakan koordinasi, pengawasan, danpembinaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan;

j. melaksanakan pembinaan terhadap Unit PelaksanaTeknis Dinas di bidang kesehatan;

k. melaksanakan pembinaan terhadap fasilitasPelayanan Kesehatan Pemerintah dan Swasta;

l. mengoordinasikan pelaksanaan Bidang KesehatanMasyarakat;

m. mengoordinasikan pelaksanaan Bidang Pencegahandan Pengendalian Penyakit;

n. mengoordinasikan pelaksanaan Bidang PelayananKesehatan;

o. mengoordinasikan pelaksanaan Bidang Sumber DayaKesehatan;

p. melaksanakan konsultasi, koordinasi, komunikasidan kerjasama dengan dinas terkait, atau pihak laindalam upaya peningkatan upaya pelayanankesehatan;

q. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Dinas;

r. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahanserta memberikan Penilaian Prestasi Kerja PegawaiNegeri Sipil; dan

s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasansesuai bidang tugasnya.

B. Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :

1. Kepala Dinas.

2. Sekretariat terdiri dari :

2.1. Subbagian Perencanaan Program, Pelaporan, InformasiKesehatan.

2.2. Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset; dan

2.3. Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum;

3. Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari:

3.1 Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;

3.2 Seksi Promosi Kesehatan dan PemberdayaanMasyarakat; dan

3.3 Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja danOlah Raga.

4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari :

4.1 Seksi Surveilans dan Imunisasi;

4.2 Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;dan

4.3 Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit TidakMenular, Kesehatan Jiwa.

5. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari :

5.1 Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;

5.2 Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan

5.3 Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional dan KesehatanKhusus.

6. Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri dari:

6.1 Seksi Kefarmasian, Makanan dan Minuman;

6.2 Seksi Perbekalan Kesehatan, Pembiayaan, Sarana danPrasarana;dan

6.3 Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASIDINAS KESEHATAN

2.1. Sumber Daya OrganisasiA. Pegawai dan Karyawan

Tenaga di Dinas kesehatan Kabupaten Boyolali tahun 2015 dapatdigolongkan sebagai berikut:

a. Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan, dan UPT

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan, dan UPT

No UNITORGANISASI

PNS Non PNS JUMLAH

1 Selo 27 4 312 Ampel 1 32 6 383 Ampel 2 19 3 224 Cepogo 37 5 425 Musuk 1 17 7 246 Musuk 2 30 5 357 Boyolali 1 26 1 278 Boyolali 2 16 3 199 Boyolali 3 18 0 1810 Mojosongo 32 3 3511 Teras 33 2 3512 Sawit 1 20 1 2113 Sawit 2 25 2 2714 Banyudono 1 26 3 2915 Banyudono 2 20 2 2216 Sambi 1 27 3 3017 Sambi 2 19 2 2118 Ngemplak 49 3 5219 Nogosari 42 2 4420 Simo 32 2 3421 Karanggede 36 4 4022 Klego 1 27 3 3023 Klego 2 18 3 2124 Andong 39 2 4125 Kemusu 1 22 4 2626 Kemusu 2 16 4 2027 Wonosegoro 1 30 5 3528 Wonosegoro 2 23 2 2629 Juwangi 29 5 3430 UPT Labkesda 6 0 631 UPT Farmalkes 9 0 932 Dinas Kesehatan 72 8 80

JUMLAH 874 99 973

b. Pegawai (PNS) berdasarkan Jenis dan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.2

Pegawai (PNS) berdasarkan Jenis dan Tingkat Pendidikan

No TINGKATPENDIDIKAN

LAKI-LAKI PEREMPUAN

JUMLAH

1 S3 0 0 02 S2 6 6 123 S1 85 93 1804 D4 0 9 95 D3 60 289 3496 D2 0 1 17 D1 4 36 408 SLTA (sederajat) 79 187 2759 SLTP (sederajat) 6 4 1510 SD (sederajat) 7 2 10

JUMLAH 247 627 874

c. Pegawai (PNS/CPNS) Berdasarkan Jenis Golongan Ruang

Tabel 2.3

Pegawai (PNS/CPNS) Berdasarkan Jenis Golongan Ruang

NO Golongan LAKI-LAKI

PEREMPUAN JUMLAH

1 IV / e 1 0 1IV / d 0 0 0IV / c 1 0 1IV / b 2 3 5IV / a 5 11 16

2 III / d 49 83 135III / c 52 88 144III / b 34 88 128III / a 33 112 145

3 II / d 29 76 106II / c 21 154 176II / b 6 8 15II / a 7 3 11

4 I / d 2 0 2I / c 2 1 3I / b 2 0 2I / a 1 0 1

JUMLAH 247 627 874

Sumber data: Umum Kepegawaian Dinkes Th. 2015

d. Tenaga Kesehatan Berdasarkan Profesi di Puskesmas

Tabel 2.4

Tenaga Kesehatan Berdasarkan Profesi di Puskesmas

No PROFESI JUMLAH1 Dokter 412 Dokter Gigi 203 Perawat 1864 Perawat Gigi 295 Bidan 746 Bidan Desa 2617 Apoteker 28 Asisten Apoteker 249 Nutrisionis 2710 Sanitarian 2611 Kesehatan Masyarakat 312 Analis Kesehatan 24

JUMLAH 717

Sumber Data: Profil Kesehatan 2015

B. Sarana dan Prasarana KesehatanTabel 2.5Sarana dan Prasarana Kesehatan

No JENIS SARANAKESEHATAN PEMERINTAH SWASTA JUMLAH

1 Rumah Sakit Umum 3 7 102 Rumah Sakit Khusus - 1 13 Puskesmas Rawat Inap 14 - 14

- Jumlah Tempattidur 187 - 187

4 Puskesmas Non RawatInap 15 - 15

5 Puskesmas Keliling 30 - 306 Puskesmas Pembantu 44 - 447 Klinik - 19 198 Praktik Dokter

Bersama - 4 4

9 Praktik DokterPerorangan - 189 189

10 Praktik PengobatanTradisional - - -

11 Bank Darah Rumah - 1 1

No JENIS SARANAKESEHATAN PEMERINTAH SWASTA JUMLAH

Sakit12 Unit Transfusi Darah 1 - 113 Industri Farmasi - - -14 Industri Obat

Tradisional - - -

15 Usaha Kecil ObatTradisional

16 Produksi AlatKesehatan

17 Pedagang BesarFarmasi

18 Apotek - 116 11619 Toko Obat - 1 120 Penyalur Alat

Kesehatan- - -

*) profil kesehatan th. 2015

2.2. Kinerja Pelayanan SKPD

Kondisi Derajat Kesehatan (RPJMD)Ada beberapa indikator kinerja yang tidak tercapai sampai

dengan tahun 2015. Indikator tersebut antara lain AngkaKematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), CakupanPelayanan Anak Balita, Penemuan kasus TB Paru, Persentaseangka kesembuhan / CR TB Paru, Persentase ODHA yangmendapat ART, Angka Kesakitan dan Kematian DBD, danAngka Bebas Jentik.

Angka kematian ibu (AKI) Pada tahun 2015 dengan target132/100.000 kh terealisasi 142.18 / 100.000 sehingga indikatorini tidak dapat tercapai. Dari tahun 2010 sampai 2014cenderung menurun, dimana tahun 2010 114/100.000 KH (18kasus), tahun 2011 116/100.000KH (17 kasus), tahun 201297,97/100.000 KH (15 kasus) dan tahun 2013 95/100.000 KH(14 kasus). Tetapi di Tahun 2015 terjadi peningkatan yangcukup signifikan menjadi 21 kasus kematian ibu atau142,8/100.000 Kelahiran Hidup.

Penyebab kematian ibu dari tahun ke tahun masihdidominasi oleh Preeklampsi/Eklampsi. Tahun 2015 terdapat21 kasus kematian yang terbanyak disebabkan olehPreeklampsi/Eklampsi dan tersebar merata di seluruhPuskesmas, dengan jumlah kasus tertinggi di Puskesmas Teras3 kasus, diikuti Puskesmas Karanggede, Musuk I, dan Juwangimasing-masing 2 kasus. Urutan kedua penyebab kematian ibuadalah karena penyebab lain-lain seperti penyakit Hepatitis,

Asma Bronchial, Penyakit Jantung dan Keganasan , sedangkankarena perdarahan tidak ada kasus.

Meninggal saat hamil 6 kasus( 28,58%), saat bersalin 2kasus (9,5%) dan saat nifas 13 kasus (61,9%). Dilihat daritempat kematian yang tertinggi meninggal di Rumah Sakitsebanyak 16 kasus (76,1%) di rumah 4 kasus (19%), meninggaldalam perjalanan ke Rumah Sakit 1 kasus (4,7%). Darikeseluruhan kasus yang meninggal di Rumah Sakit , yangmeninggal > 48 jam dalam penanganan di Rumah Sakit adalah71,4% dan sisanya <48 jam .

Angka kesakitan Demam Berdarah masih tinggidikarenakan iklim yang tidak stabil dan curah hujan yangbanyak yang merupakan sarana perkembang biakan nyamukAedes aegepty serta belum optimalnya kegiatan PemberantasanSarang Nyamuk (PSN), sehingga perlu dikembangkan lagi untukpenyadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan.

Tabel 2.6

CAPAIAN KINERJA PELAYANAN 2011-2015

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan FungsiTargetSPM

TargetIKK

TargetIndikatorLainnya

Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1 Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 95 95 95 95 95 95 93.2

90.38 92.46 94.3 92 98.11 95.14 97.33 99.26 96.84

2 Cakupan komplikasi kebidanan yangditangani

80 100 99.95 110.87 121 131.3

3 Cakupan pertolongan persalinan olehtenaga kesehatan yang memiliki kompetensikebidanan

90 80 80 80 80 80 90.8

83.96 93.03 98.3 98.9 113.5 104.9 116.3 122.9 123.6

4 Cakupan pelayanan nifas 90 88.2

81.74 90.82 97.7 99.1

5 Cakupan neonatus dengan komplikasi yangditangani

80 33.1

87.91 91.2 71.8 95.7

6 Cakupan kunjungan bayi 90 82 85 88 90 90 96.27

67.47 96.46 97.4 102.9 117.4 79.38 109.6 108.2 114.3

7 Cakupan Desa/Kelurahan Universal ChildImmunization (UCI)

100 85 90 95 98 100 97.8

99.25 97 98.1 98.1 115.06 110.28 102.11 100.1 98.1

8 Cakupan pelayanan anak balita 90 80 80 85 90 95 99.6

98.79 78.61 52.4 98 124.5 123.9 92.5 58.2 99

9 Cakupan pemberian makanan pendampingASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluargamiskin

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

10 Cakupan balita gizi buruk mendapatperawatan

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

11 Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SDdan setingkat

100 85 85 90 90 95 97.6

92.25 94.64 68.1 100 114.8 108.5 105.2 75.67 105.26

TargetIKK

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

12 Cakupan peserta KB aktif 70 70 75 75 75 75 60.2

85.63 100 31.4 87.8 86 114.2 133.3 41.9 117.07

13 Cakupan penemuan dan penangananpenderita penyakita. AFP rate per 100.000 pendk 100 >2 >2 >2 >2 >2 1.6

32.85 2.17 1.35 1.35 81.5 142.5 108.5 67.5 67.5

b. Penemuan Penderita pneumonia Balita 100 100 100 100 100 100 2.6 0.55 1.4 1.1 0.45 2.60 0.55 1.40 1.10 0.45

c. Penemuan Pasien Baru TB BTA (+) 70 50 50 50 50 50 26.9

28.32 13.79 19.51 12.55 53.8 56.64 27.58 39.02 25.1

d. Penderita DBD ditangani 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

e. Penemuan Penderita Diare 100 100 37.4

23.8 16.28 51.5 37.2 #DIV/0!

#DIV/0!

51.50 #DIV/0!

14 Cakupan Pelayanan Kesehatan DasarMasyarakat Miskin

100 100 100 100 100 100 0.4 0.6 37.65 0.40 0.60 37.65 0.00 0.00

15 Cakupan pelayanan kesehatan rujukanpasien masyarakat miskin

100 100 100 100 100 100 1.4 1.1 1.40 1.10 0.00 0.00 0.00

16 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)di Kabupaten/Kota

100 100 100 100 100 100 95.65

95.83 100 100 100 95.65 95.83 100.00 100.00 100.00

17 Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLByang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam

100 76 84 92 100 100 100 100 100 89.47 100 131.58 119.05 108.70 89.47 100.00

18 Cakupan Desa Siaga Aktif 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

19 Umur Harapan Hidup (UHH) 70.6 70.7 70.8 70.9

71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20 Angka KematianBayi/ AKB

8.7 8.53 8.36 8.2 8.01 13.9

11.3 7.5 9 8.6 159.77 132.47 89.71 109.76 107.37

21 Angka Kematian Ibu 132 124.5 117 109.5

102 116.2

97.97 95 93 143 88.03 78.69 81.20 84.93 140.20

TargetIKK

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

22 Cakupan Pelayanan Balita 80 80 85 90 95 99.6

98.79 78.61 52.4 124.50 123.49 92.48 58.22 0.00

23 Cakupan ASI Ekslusif 50 50 30 35 40 45 60 39.9

41.6 51.3 62 52.1 133.00 118.86 128.25 137.7 86.83

23 % bayi usia 0-11 bulan yang mendapatimunisasi dasar lengkap

95 82 85 88 90 95 103.7

101.58

99.68 105.22

104.85

126.46 119.51 113.27 116.91 110.37

24 % anak usia sekolah dasar yang mendapatimunisasi

95 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

25 Prevalensi Penderita HIV/AIDS 1.5 0.5 0.7 0.9 0.8 0.8 2.61

5.23 3.75 8 7.47 522.00 747.14 416.67 1000.00

933.75

26 Angka kesakitan DBD <5 <5 <5 <5 <5 <5 9 8 3.97 5 3.97 180.00 160.00 79.40 100.00 79.40

27 Kesembuhan TBC Paru 85 87 90 90 90 91.71

82.27 58.16 58.67 70.91 107.89 94.56 64.62 65.19 78.79

28 Angka bebas jentik nyamuk >95 80 85 90 90 95 95 80 90 90 90 118.75 94.12 100.00 100.00 94.74

29 Cakupan penduduk yang memiliki akses airminum berkualitas

85 65 67 70 73 75 75 80 71 74.8 73 115.38 119.40 101.43 102.47 97.33

30 Prosentase penduduk yang BAB di jamban 80 67 70 73 76 80 61.9

68.1 72.68 87.9 90 92.39 97.29 99.56 115.66 112.50

31 Posyandu Purnama dan mandiri 50 50 55 55 60 51.49

53.55 53.88 60.09 65.63 102.98 107.10 97.96 109.25 109.38

(SUMBER DATA : PROFIL KESEHATAN 2011, 2012,2013,2014, 2015)

Pembangunan dan rehabilitasi gedung Puskesmas,Pustu dan PKD dengan dana DAK dan dana pendampingandari daerah (APBD), pada tahun 2011-2015 dapat dilihatdalam tabel 2.7.

Tabel 2.7

PEMBANGUNAN/REHABILITASI PUSKESMAS

NO 2011 2012 2013 2014 20151 Pembangunan/Rehab

Puskesmas AndongRehab Gudang Farmalkes Pembangunan/Rehab

Puskesmas Banyudono IIPembangunan/RehabPuskesmas Teras I

Pembangunan/RehabPuskesmas Banyudono I

2 Pembangunan/RehabPuskesmas Karanggede

Pembangunan/RehabPuskesmas Juwangi

Pembangunan/RehabPuskesmas Kemusu II

Pembangunan/RehabPuskesmas Boyolali I Pembangunan/Rehab

Puskesmas Nogosari

3 Pembangunan/RehabPuskesmas Wonosegoro I

Pembangunan/RehabPuskesmas Wonosegoro I

Pembangunan/RehabPuskesmas Wonosegoro

Pembangunan/RehabPuskesmas Ampel I

Pembangunan/RehabPuskesmas Ngemplak

4 Pembangunan/RehabPuskesmas Selo

Pembangunan/RehabPuskesmas Kemusu I

Pembangunan/RehabPuskesmas Klego I

Pembangunan/RehabPuskesmas Ampel I

5 Pembangunan/RehabPuskesmas Ngemplak

Pembangunan/RehabPuskesmas Karanggede

6 Pembangunan/RehabPuskesmas Andong

Tabel 2.8

PEMBANGUNAN/REHAB PUSTU DAN PKD

2011 2012 2013 2014 20151 Pembangunan Pustu Jeruk Rehabilitasi PKD Lanjaran Pembangunan/Rehabilitasi

PKD KemiriPembangunan /RehabPustu Pengkol

2 Pembangunan PustuNgampon

Rehabilitasi PKD Mliwis Pembangunan/RehabilitasiPKD Mojolegi

Pembangunan /RehabPustu KayenPembangunan/RehabPustu Kadireso

3 Rehabilitasi PustuGenengsari

Rehabilitasi PKD Winong Pembangunan/RehabilitasiPKD Jelok

4 Rehabilitasi PKD Wonodoyo Rehabilitasi PKD Brajan Pembangunan/RehabilitasiPKD Demangan

5 Rehabilitasi PKD Sangup Rehabilitasi PKD Bangsalan Pembangunan/RehabilitasiPKD Kepoh

6 Rehabilitasi PKD Sambeng Rehabilitasi PKD Tlogolele Pembangunan/RehabilitasiPKD Genting

7 Rehabilitasi PKD Gilirejo Rehabilitasi PKDKaligentong

Pembangunan/RehabilitasiPKD Glintang

8 Rehabilitasi PKD Gunungsari

Pada tahun 2014 dan 2015 untuk menurehab/pembangunan PKD melalui dana DAK sudah tidakdiperkenankan, diharapkan pembangunan dilaksanakandengan anggaran APBD/APBDesa. Akhir tahun 2015,sebanyak 22 Puskesmas sudah dilaksanakan rehab, namundemikian dengan terbitnya Permenkes 75 Tahun 2014,tentang Puskesmas, maka diperlukan penataan ulang untukmenyesuaikan dengan standar dalam Permenkes dimaksud.

2.3. Analisis pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD

Tabel 2.9 : Proporsi Anggaran Dinas KesehatanTahun 2011 - 2015

NO TAHUNAPBD (,000)

KABUPATEN DinasKesehatan ** %

1 2011 1.101.848.594 53,169,053 4.82 2012 1.269.226.809 76,362,221 6.0

3 2013 1.421.830.958 81,496,315 5.74 2014 1.617.991.643 110,857,260 6.95 2015 1.832.767.459 107,826,316 5.9

** meliputi Kantor Dinas Kesehatan dan UPTD

Anggaran Dinas Kesehatan bersumber dari APBDKabupaten, APBD Propinsi maupun APBN, pada tahun 2011– 2015 cenderung mengalami peningkatan. Namun apabiladilihat proporsi anggaran Dinas Kesehatan terhadap anggaranAPBD selama 5 tahun mengalami fluktuasi, peningkatanjumlah anggaran yang cukup signifikan karena era jaminankesehatan nasional, menyebabkan kapitasi (pendapatan) diPuskesmas meningkat tajam.

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan di DinasKesehatan tahun 2011 – 2015, selengkapnya dapat dilihatpada tabel 2.11 berikut :

Renstra Dinas Kesehatan 2016-2021

Tabel 2.10

Anggaran dan Realisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Tahun 2011 – 2015

Uraian

Anggaran pada Tahun Realisasi anggaran pada Tahun Rasio antara Raealisasi dan Anggaran Rata - rata

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Pendapatan Daerah

Pendapatan AsliDaerah

5,720,467,000

9,391,500,000

14,981,184,000

34,481,383,000

33,934,456,000

5,648,786,802

10,234,635,693

13,893,947,004

31,922,680,996

34,609,867,357 1.0 1.1 0.9 0.9 1.0

19,701,798,000

19,261,983,570

- Hasil pajak daerah

- Hasil restribusidaerah

5,720,467,000

9,391,500,000

14,981,184,000

20,219,786,000 215,000,000

5,648,786,802

10,234,635,693

13,893,947,004

17,622,473,996

215,448,050 1.0 1.1 0.9 0.9 1.0

10,105,587,400

9,523,058,309

- Hasil pengelolaankekayaan daerah yangdipisahkan

- Lain-lain PAD yangSah

14,261,597,000

33,719,456,000

14,300,207,000

34,394,419,307 1.0 1.0

23,990,526,500

24,347,313,154

Dana Perimbangan

- Bagi hasil pajak/bagihasil bukan pajak

- Dana alokasi umum

- Dana alokasi khusus

Lain-lain PendapatanDaerah yang Sah

- Pendapatan hibah

- Dana darurat- Dana bagi hasil pajakdari Provinsi danPemerintah Daerahlainnya

Uraian

- Dana penyesuaiandan otonomi khusus- Bantuan keuangandari Provinsi atauPemerintah Daerahlainnya

Belanja Daerah53,169,053,000

76,362,221,000

81,496,315,000

110,857,260,000

107,826,316,000

48,863,931,065

70,694,236,189

77,635,119,528

93,125,232,053

98,900,324,946 0.9 0.9 1.0 0.8 0.9

85,942,233,000

77,843,768,756

Belanja TidakLangsung

37,163,172,000

40,793,321,000

43,320,580,000

46,290,187,000

49,865,333,000

36,690,044,472

39,972,120,595

42,808,456,750

45,881,246,666

48,717,790,297 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

43,486,518,600

42,813,931,756

- Belanja Pegawai37,163,172,000

40,793,321,000

43,320,580,000

46,290,187,000

49,865,333,000

36,690,044,472

39,972,120,595

42,808,456,750

45,881,246,666

48,717,790,297 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

43,486,518,600

42,813,931,756

- Belanja Bunga

- Belanja Subsidi

- Belanja Hibah- Belanja bantuansosial- Belanja bagi hasilkepadaProvinsi/Kabupaten/Kota dan Pemdes

- Belanja tidak terduga

Belanja Langsung16,005,881,000

35,569,900,000

38,175,735,000

64,567,073,000

57,949,223,000

12,173,886,593

30,722,115,594

34,826,662,778

47,243,985,387

50,182,534,649 0.8 0.9 0.9 0.7 0.9

42,453,562,400

35,029,837,000

- Belanja Pegawai1,142,322,000

4,132,477,000

608,658,000

576,809,000 11,760,000

1,063,431,472

3,857,999,915

538,014,500

498,005,000 6,318,000 0.9 0.9 0.9 0.9 0.5

1,294,405,200

1,192,753,777

- Belanja Barang danJasa

8,353,235,000

20,674,836,000

30,257,142,000

51,267,871,000

42,949,001,000

7,494,495,646

16,395,632,349

27,263,827,957

35,117,871,251

36,490,687,599 0.9 0.8 0.9 0.7 0.8

30,700,417,000

24,552,502,960

- Belanja Modal6,510,324,000

10,762,587,000

7,309,935,000

12,722,393,000

15,000,222,000

3,615,959,475

10,469,083,330

7,024,820,321

11,628,109,136

13,685,529,050 0.6 1.0 1.0 0.9 0.9

10,461,092,200

9,284,700,262

Uraian

PembiayaanPenerimaanPembiayaan- Sisa lebihperhitungan anggarantahun anggaransebelumnya- Pencairan danacadangan- Hasil penjualankekayaan daerah yangdipisahkan- Penerimaanpinjaman daerah

- Penerimaan kembalipemberian pinjaman- Penerimaan piutangdaerah

PengeluaranPembiayaan- Pembentukan danacadangan- Penyertaanmodal(investasi)pemerintah daerah- Pembayaraan pokokutang- Pemberian pinjamandaerah

Total58,889,520,000

85,754,721,000

96,477,499,000

145,338,643,000

141,749,012,000

54,512,717,867

80,928,871,882

91,529,066,532

125,047,913,049

133,510,192,303 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

105,641,879,000

97,105,752,327

Sumber data : Lap keuangan SKPD

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

1. Peluang dan Tantangan Eksternal

a. Peluang Eksternal

1) Kelembagaan :

Adanya perubahan regulasi memungkinkan untukmengevaluasi kelembagaan untuk lebihdiselaraskan dengan kebutuhan di Daerah, namuntetap mengacu pada instansi vertikal.

2) Sumber Daya :Dengan ditetapkannya Puskesmas BLUDmemungkinkan untuk menerima pegawai Non PNSuntuk mengatasi kekurangan tenaga.

3) Pembiayaan :

- Meningkatnya anggaran untuk kesehatanterutama berasal dari DAK (APBN).

- Kebijakan dana desa 10 % untuk kesehatan.

b. Tantangan Eksternal

1) Kelembagaan :

Dukungan sektor lain terhadap bidang kesehatanmasih belum optimal karena masih ada anggapanbahwa urusan kesehatan merupakantanggungjawab Dinas Kesehatan saja.

Belum optimalnya jaringan kemitraan denganberbagai pihak termasuk sektor pemerintah dandunia usaha dalam penanganan masalahkesehatan.

2) Sumber Daya (Manusia dan Sarana):

Pemenuhan formasi masih tergantung padakebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi;

3) Pembiayaan:Perlu ditumbuhkan lagi semangat untuk ikut sertadalam pembiayaan asuransi kesehatan bagiperusahaan-perusahaan di Kabupaten Boyolali,seiring dengan semakin banyaknya investasi.

4) Budaya :Masih adanya budaya masyarakat di daerahtertentu yang sebagian orang tuanya mengijinkananaknya yang masih dibawah usia ideal secarapsikis dan fisik untuk menikah, sehinggamenyebabkan resiko tinggi kehamilan, menjadisalah satu sebab angka kematian ibu/bayi sulituntuk diturunkan.

2. Kelemahan dan Kekuatan Internal

a. Kelemahan Internal

1) Kelembagaan (Dinkes dan Mitra):

Struktur organisasi Dinas Kesehatan yang masihmengalami proses perubahan.

Regulasi untuk Puskesmas BLUD yang belumterakomodasi keseluruhan.Implementasi Puskesmas BLUD yang masih baru, danbelum didukung dengan kelembagaan di tingkatDinas.

2) Sumber Daya (Manusia dan Sarana) :

Tenaga kesehatan yang jumlahnya belum ideal dandistribusi yang belum merata.

Sumber daya manusia yang ahli di bidang teknologiinformasi masih kurang guna mendukung SmartCity.

3) Pembiayaan:

Proporsi anggaran lebih besar untuk kegiatankuratif daripada promotif dan preventif.

b. Kekuatan Internal

1) Kelembagaan

Keberadaan UPT Dinas Kesehatan memberikontribusi dalam pelayanan kepada masyarakat.Dimungkinkan pengembangan UPT dibeberapalokasi, sehingga lebih mendekatkan pelayanankepada masyarakat.

Adanya prestasi yang mengangkat Dinas KesehatanKabupaten Boyolali, dalam Public Service Centre119 (16 besar se Indonesia), perlu lebihdikembangkan.

2) Sumber Daya (Manusia dan Sarana prasarana)

Kesempatan mengalokasikan formasi kebutuhantenaga melalui jasa pihak ketiga contoh tenagacleaning service, dan pegawai non PNS di PuskesmasBLUD.

BAB III

ISU-ISU STRATEGISBERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan FungsiPelayanan SKPD

Permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolaliberdasarkan sumber daya kesehatan dan evaluasi kinerja, makadapat disimpulkan bahwa permasalahan berdasarkan tugaspokok dan fungsi sebagai berikut:A. Lingkup koordinasi,

Koordinasi dengan UPT Puskesmas yang telahmenerapkan PPK BLUD, perlu melibatkan DPPKAD danBappeda dalam penganggaran dan pelaksanaan BLUD dilapangan, karena berdasarkan regulasi Dinas Kesehatanhanya sebagai Pembina tehnis kesehatan.

Koordinasi lintas program yang terkait dengan tugaspokok dan fungsi serta struktur antar Bidang belumsesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga masihbanyak pekerjaan yang diselesaikan oleh tim lintasbidang sehingga kurang efektif.

Koordinasi Lintas Sektor seperti contoh kegiatanPembinaan Posyandu melibatkan lintas sektorBapermades dengan Dinas Kesehatan, Penyediaan airbersih (PAMSIMAS) DPU, Bappeda dan Dinkes. UntukPelayanan KB (BP3AKB, BKKBN dan Dinkes), UKSdengan Dinas Pendidikan, Zoonosis dengan DinasPeternakan, Penyediaan P3K untuk seluruh kegiatan diTingkat Pemerintah Daerah.

Koordinasi dengan instansi vertikal, permasalahanyang timbul antara lain seringnya terjadi perubahanregulasi tingkat pusat yang dalam pelaksanaannyamemerlukan proses yang panjang sementara dalampelaksanaan kegiatan dibatasi waktu.

B. Lingkup Pelayanan Pelayanan perijinan terpusat di satu seksi yang ruang

lingkupnya mengalami overlapping dengan seksi yanglain sehingga menimbulkan multi interpretasi karena 1sasaran dikelola oleh berbagai bidang.

Pelayanan Informasi yang masih secara manual, belumterintegrasi dalam satu sistem teknologi informasi yangmudah cepat dan akurat.

C. Lingkup pembinaan Pembinaan terhadap Rumah Sakit Pemerintah dan

Swasta, masih terkendala regulasi dan sumber dayamanusia yang kompeten.

Penerapan PPK BLUD Puskesmas pembinaan masihbelum optimal, diperlukan payung hukum yangbertahap.

Sumber Daya Manusia di Dinas Kesehatan banyakyang belum sesuai dengan kompetensi yangdiperlukan.

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Kabupaten Boyolali

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah KabupatenBoyolali tahun 2016-2021 dari Bupati dan Wakil Bupati terpilihadalah “Pro Investasi mewujudkan Boyolali yang Maju danLebih Sejahtera”.

Dalam mewujudkan Visi, terdapat 7 (tujuh) Misi sebagaiberikut:

1. Boyolali melanjutkan semangat Pro Investasi.2. Boyolali Membangun untuk Perubahan3. Boyolali, bersih, berintegritas, sejahtera4. Boyolali, Sehat, Produktif dan berdaya Saing5. Boyolali, Lumbung Padi dan Pangan Nasional6. Boyolali, Kota Susu produsen daging dan hasil

ternak/perikanan7. Boyolali, Lebih maju dan berteknologi.

Pencanangan Boyolali menjadi Kota Air (Water City), KotaCerdas (Smart City) dan Kota Hijau (Green City), maka dalambidang kesehatan tercakup dalam Program unggulan BoyolaliKota Cerdas, kemudahan akses terhadap layanan kesehatan,kemudahan akses terhadap jaminan kesehatan yang didukungoleh pengembangan media informasi. Boyolali kota Hijau (GreenCity). Bidang Kesehatan berperan dalam pengurangan dampaknegatif bangunan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan,dan menjaga kesehatan penghuninya.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas KesehatanKabupaten Boyolali sebagai upaya dalam melaksanakan pokok –pokok pikiran visi dan misi pembangunan Kabupaten Boyolalitermaktub dalam Boyolali Sehat, selaras dengan Misi ke 4(empat) Boyolali Sehat, Produktif dan Berdaya Saing, yaituuntuk mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas,dengan fokus sasaran strategi untuk meningkatnya derajatkesehatan, tingkat pendidikan masyarakat, dan tingkatproduktifitas warga.

Untuk mewujudkan Boyolali sehat, dengan fokusmeningkatnya derajat kesehatan ditempuh antara lain denganupaya:

1. Rasionalisasi dan distribusi jumlah puskesmas, gunameningkatkan kemudahan akses pelayanan danpeningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat.

2. Meningkatkan peran swasta dalam memberikan pelayanankesehatan kepada masyarakat sesuai dengan standar mutupelayanan.

3. Melengkapi sarana dan prasarana, fasilitas pelayanankesehatan yang memadai khususnya penambahan ruangPuskesmas sesuai standar mutu pelayanan.

4. Menerapkan standar mutu pelayanan di Dinas Kesehatandan fasilitas kesehatan baik milik Pemerintah maupunSwasta.

5. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melaluiupaya pencegahan (preventif dan promotif) denganmensosialisasikan budaya hidup bersih dan sehat,berolah raga dan mewujudkan desa STBM (Sanitasi TotalBerbasis Masyarakat), pencegahan terhadap penyakitmenular dan tidak menular.

6. Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu, anak, balitadan lansia dengan gerakan pemberdayaan masyarakat.

7. Mengembangkan program jaminan Kesehatan Nasionalmenuju Total Coverage seluruh Penduduk Boyolali.

8. Mendorong Sumber Daya Manusia Kesehatan untukprofesional, berlaku jujur dan berintegritas.

9. Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalammendukung pelaksanaan pekerjaan.

3.3. Telaah Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra DinasKesehatan Propinsi Jawa Tengah

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019 tidak ada visi dan misi, namun mengikuti visi dan misiPresiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yangBerdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”.

Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal denganNAWA CITA yang ingin diwujudkan pada Kabinet Kerja, yakni:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungisegenap bangsa dan memberikan rasa aman padaseluruh warga Negara.

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membanguntata kelola yang bersih, efektif, demokratis danterpercaya.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran denganmemperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangkanegara kesatuan.

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasisistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi,bermartabat dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di

pasar Internasional.7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan

menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.8. Melakukan revolusi karakter bangsa.9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi

sosial Indonesia.

Kementerian Kesehatan mempunyai peran danberkonstribusi dalam tercapainya seluruh Nawa Cita terutamaterutama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Terdapat dua tujuan Kementerian Kesehatan pada tahun2015-2019, yaitu: 1) meningkatnya status kesehatan masyarakatdan; 2) meningkatnya daya tanggap (responsiveness) danperlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial dibidang kesehatan.

Peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan padasemua kontinum siklus kehidupan (life cycle), yaitu bayi, balita,anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja, maternal, dankelompok lansia.

Tujuan indikator Kementerian Kesehatan bersifat dampak(impact atau outcome). dalam peningkatan status kesehatanmasyarakat, indikator yang akan dicapai adalah:

1. Menurunnya angka kematian ibu dari 359 per 100.00kelahiran hidup (SP 2010), 346 menjadi 306 per 100.000kelahiran hidup (SDKI 2012).

2. Menurunnya angka kematian bayi dari 32 menjadi 24 per1.000 kelahiran hidup.

3. Menurunnya persentase BBLR dari 10,2% menjadi 8%.

4. Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan danpemberdayaan masyarakat, serta pembiayaan kegiatanpromotif dan preventif.

5. Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dansehat.

Sedangkan dalam rangka meningkatkan daya tanggap(responsiveness) dan perlindungan masyarakat terhadap risikososial dan finansial di bidang kesehatan, maka ukuran yang akandicapai adalah:

1. Menurunnya beban rumah tangga untuk membiayaipelayanan kesehatan setelah memiliki jaminan kesehatan,dari 37% menjadi 10%

2. Meningkatnya indeks responsiveness ; terhadap pelayanankesehatan dari 6,80 menjadi 8,00

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan ProvinsiJawa Tengah sebagai upaya dalam melaksanakan pokok – pokokpikiran visi dan misi pembangunan Jawa Tengah, terutama misi ke6 yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhikebutuhan dasar melalui paket sehat. Implementasi pelaksanaanupaya tersebut dilandasi dengan nilai keutamaan “mboten korupsi,mboten ngapusi”.

Makna kesejahteraan dalam bidang kesehatan sebagaimanatertuang dalam “paket sehat” adalah meningkatkan pelayanankesehatan yang berkualitas dan berpihak pada publik, antara laindengan upaya:

1. Melengkapi sarana dan prasarana, fasilitas pelayanankesehatan yang memadai khususnya penambahan kamarkelas tiga dan puskesmas rawat inap;

2. Melakukan pemetaan kesehatan warga sekaligusmengembangkan system informasi pelayanan kesehatan online;

3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upayapencegahan (preventif) dengan mensosialisasikan budayahidup bersih, berolah raga dan mewujudkan rumah sehat;

4. Memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakatdengan mengutamakan pelayanan khusus bagi masyarakatberpenghasilan rendah dan lanjut usia;

5. Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak denganmemberdayakan posyandu yang terintegrasi denganpelayanan sosial.

Dari Misi Pembangunan Jawa Tengah tersebut terlihat bahwaDinas Kesehatan Kabupaten Boyolali mempunyai kehendak yangselaras dalam kurun waktu lima tahun ke depan yaitumewujudkan masyarakat sehat dan berkeadilan dengan melibatkanperan pemerintah, masyarakat dan swasta.

Potensi dan permasalahan kesehatan antara Dinas KesehatanKabupaten Boyolali, Dinas Kesehatan Propinsi dan Kementerian

Kesehatan terdapat kesamaan yaitu Angka Kematian Ibu, AngkaKematian Bayi, dari target MDG’s yang belum tercapai.

Secara umum terjadi penurunan angka kesakitan, namunpenularan infeksi penyakit menular masih merupakan masalahkesehatan masyarakat yang menonjol. Disamping terjadipeningkatan kasus penyakit tidak menular yang berkontribusibesar terhadap kesakitan dan kematian.

Jumlah dan jenis tenaga kesehatan terus meningkat, namunkebutuhan dan pemerataan distribusi belum terpenuhi. Kualitastenaga juga masih rendah. Masalah kurangnya tenaga kesehatanbaik jumlah, jenis dan distribusinya menimbulkan dampakterhadap rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanankesehatan yang berkualitas.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian LingkunganHidup Strategis

Pembangunan Kesehatan di Lingkungan Dinas KesehatanKabupaten Boyolali dalam jangka waktu 5 tahun kedepan, tidakmempengaruhi kondisi lingkungan hidup dan tata ruang yang telahditetapkan.

Pembangunan Puskesmas maupun Peningkatan Bangunanyang rencananya dilaksanakan akan menggunakan lahan yangperuntukannya sesuai dengan Tata Ruang Wilayah, menempatibangunan yang sudah ada (rehabilitasi, atau renovasi) sehinggatidak mempengaruhi penampakan Tata Ruang Wilayah.

Berkaitan dengan lingkungan hidup, limbah padat dan cair,telah diupayakan dengan pemenuhan Instalasi Pengolahan AirLimbah, sehingga tidak berdampak terhadap lingkungan. Tatalaksana pengolahan limbah medis juga telah dilaksanakan sesuaidengan SOP.

Berdasarkan telaah capaian indikator kinerja DinasKesehatan Kabupaten Boyolali tahun 2016 – 2021 dibandingkandengan target yang tertuang dalam dokumen perencanaan(RPJMD, Renstra, SPM) maka indikator yang belum tercapai danmenjadi isu strategis adalah sebagai berikut :

1. Masih tingginya angka kematian ibu dan gizi buruk,Angka kesakitan dan kematian penyakit menular dantidak menular.

2. Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat dimasyarakat masih rendah.

3. Sistem pembiayaan jaminan kesehatan di masyarakatbelum tersosialisasikan secara merata.

4. Pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatanyang memenuhi standard mutu masih dalam prosespelaksanaan.

BAB IV

VISI MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi SKPD

Visi SKPD adalah gambaran arah pembangunan atau kondisimasa depan yang ingin dicapai SKPD melalui penyelenggaraan tugasdan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.

Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali akan mengikuti visiBupati Boyolali 2016 -2021 yaitu: "Pro Investasi MewujudkanBoyolali Yang Maju dan Lebih Sejahtera"

Misi SKPD adalah rumusan umum mengenai upaya-upayayang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi SKPD. Rumusanmisi SKPD membantu lebih jelas penggambaran visi SKPD yangingin dicapai, serta menguraikan upaya-upaya apa yang harusdilakukan oleh SKPD.

Rumusan misi dalam dokumen Renstra SKPD dikembangkandengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baikeksternal dan internal yang mempengaruhi (kekuatan, kelemahan,peluang, dan tantangan) pembangunan daerah. Misi disusun untukmemperjelas jalan, atau langkah yang akan dilakukan dalam rangkamencapai perwujudan visi SKPD.

Penjabaran Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali untukmendukung pencapaian dan pelaksanaan Visi dan Misi BupatiBoyolali yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Boyolali tahun2016-2021 yaitu misi 4 yang berbunyi Boyolali Sehat, Produktifdan Berdaya Saing.

Misi ini untuk mewujudkan pembangunan manusia yangberkualitas. Fokus sasaran strategisnya adalah meningkatnyaderajat kesehatan, tingkat pendidikan masyarakat, dan tingkatproduktivitas warga antara lain melalui upaya fasilitasi pemerintahberupa modal, keterampilan sumber daya pelaku usaha,pengorganisasian kelompok usaha dan koperasi. Masyarakat yangsehat menjadi salah satu prasyarat utama terbentuknya masyarakatyang produktif dan berdaya saing, sehingga hal ini menjadi misiDinas Kesehatan Kabupaten Boyolali.

4.2. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas KesehatanTujuan adalah penjabaran visi dan misi, tujuan merupakan

hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi ataumenunjukkan kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. MisiDinas Kesehatan Kabupaten Boyolali mengikuti misi Bupati WakilBupati Boyolali tahun 2016 – 2021. Misi Dinas Kesehatanmendukung misi Bupati Boyolali yang ke 4 yaitu Boyolali Sehat,Produktif dan Berdaya Saing

Sesuai dengan Visi dan Misi, tujuan umum pembangunankesehatan adalah untuk meningkatkan derajat kesehatanmasyarakat setinggi-tingginya. Sedangkan tujuan yang akan dicapaioleh Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali secara khusus adalahmenciptakan Dinas Kesehatan yang berkompeten serta inovatifdalam mewujudkan masyarakat Boyolali yang lebih sehat didukungoleh sumberdaya manusia yang kompeten, professional danberintegritas serta memiliki kemampuan dalam teknologi informasi.

Dalam rangka mewujudkan visi, misi Bupati Wakil Bupati,maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh DinasKesehatan Kabupaten Boyolali dalam tahun 2016 – 2021 adalahsebagai berikut :

1. Melaksanakan pelayanan kesehatan yang berorientasi padapeningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.Sasaran :a. Akreditasi fasilitas kesehatan primer dan rujukan baik milik

pemerintah maupun swasta.b. Pencapaian Program Jaminan Kesehatan Nasional menuju

Total Coverage.

2. Melaksanakan Pelayanan Publik yang lebih bermutu denganberbasis teknologi informasi.Sasaran :a. Meningkatnya pelayanan perijinan dan rekomendasi fasilitas

Kesehatan Primer dan Rujukan, Apotik, Alat Kesehatan danMakanan Minuman

b. Meningkatnya tata kelola kepegawaian, aset, perencanaan danevaluasi pembangunan kesehatan

c. Meningkatnya tata kelola pelayanan dan penyajian informasikesehatan di Dinas Kesehatan dan jajarannya.

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusiakesehatan yang berdaya saing.

Sasaran:a. Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia kesehatan

dan distribusinyab. Terlaksananya proses sertifikasi dan registrasi Tenaga

Kesehatan.

4. Meningkatkan peran serta masyarakat, dan sektor swasta dalampembangunan kesehatan.Sasaran :a. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat

dalam upaya kesehatan promotif, preventif dan rehabilitatif.b. Melakukan sosialisasi, advokasi kepada sektor swasta untuk

pemberdayaan CSR (Corporate Social Responsibility) dalammengatasi masalah kesehatan.

5. Melaksanakan program promotif preventif, kuratif danrehabilitatif, pada semua kontinum siklus kehidupan (lifecycle):

4.3. Strategi dan KebijakanKebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah

ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman,pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupunpelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran danketerpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misiDinas Kesehatan Kabupaten Boyolali.

Dalam rangka mewujudkan visi, misi Bupati Wakil Bupati,serta tujuan dan sasaran, maka strategi dan kebijakn yang akandilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali dalamtahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pelayanan kesehatan yang berorientasi padapeningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.Sasaran :a. Akreditasi fasilitas kesehatan primer dan rujukan baik milik

pemerintah maupun swasta.Strategi :1) Penguatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas:

Kebijakan:a) Melakukan relokasi dan rasionalisasi jumlah

puskesmas sesuai standar kebutuhan.b) Meningkatkan sarana dan prasarana Puskesmas

sesuai standar.c) Melengkapi alat kesehatan sesuai standar.d) Meningkatkan tata kelola obat mulai dari perencanaan,

pengadaan, penyimpanan, distribusi dan penggunaanobat melalui program penggunaan obat rasional,

Formularium Nasional dan meminimalkan obatkedaluwarsa.

e) Memberikan pendampingan bimbingan akreditasiuntuk Puskesmas.

2) Mendorong Akreditasi Fasilitas Kesehatan Dasar milikSwasta.Kebijakan:

Melakukan pembinaan rutin kepada Klinik DokterPerorangan dan Dokter Gigi praktek perorangan.

3) Peningkatan kualitas pelayanan Rujukan.Kebijakan:a) Mendorong pelaksanaan akreditasi Rumah Sakit baik

milik pemerintah maupun swasta.b) Mendorong penggunaan obat sesuai Formularium

Nasional

4) Meningkatkan komunikasi rujukan berjenjang dariFasilitas Kesehatan Primer ke Fasilitas KesehatanRujukanKebijakan :a) Menyusun dasar hukum dan regulasi yang diperlukanb) Memanfaatkan penggunaan tekonologi informasi dalam

mendukung proses rujukan berjenjang.c) Penguatan sistem penanggulangan gawat darurat

terpadu dengan pemanfaatan teknologi informasi.

b. Pencapaian Program Jaminan Kesehatan Nasional menujuTotal Coverage.Strategi:1) Menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.2) Menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Tenaga Kerja.

2. Melaksanakan Pelayanan Publik yang lebih bermutu denganberbasis teknologi informasi.Sasaran :a. Meningkatnya pelayanan perijinan dan rekomendasi fasilitas

Kesehatan Primer dan Rujukan, Apotik, Alat Kesehatan danMakanan MinumanStrategi :1) Peningkatan mutu pelayanan perijinan melalui

pemanfaatan teknologi informasiKebijakan :a) Mempermudah dan menyederhanakan penerbitan

perijinan melalui satu pintu.

b. Meningkatnya tata kelola kepegawaian, aset, perencanaandan evaluasi pembangunan kesehatanStrategi :1) Sinkronisasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi

pembangunan kesehatan dengan pusat dan provinsi sertaUPTDKebijakan :a) Meningkatkan tata kelola kepegawaian, aset,

keuangan, perencanaan dan pelaporan sesuai standardan berbasis teknologi informasi.

b) Pengadaan sarana pendukung pengembanganteknologi informasi.

c. Meningkatkan tata kelola pelayanan dan penyajian informasikesehatan di Dinas Kesehatan dan jajarannya.Strategi :1) Penyediaan software pendukung pelayanan dan informasi

kesehatan.Kebijakan :a) Melengkapi sarana dan prasarana pendukung system

informasi.b) Peningkatan sumberdaya manusia pengampu kegiatan.

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusiakesehatan yang berdaya saing.Sasarana. Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia kesehatan

dan distribusinyaStrategi :1) Pengiriman Sumber daya Manusia Kesehatan yang

mengikuti Pendidikan dan PelatihanKebijakan :a) Meningkatkan jumlah Sumber Daya Manusia

Kesehatan yang mengikuti Pelatihanb) Meningkatkan Jumlah Tenaga Kesehatan yang

melanjutkan pendidikan ke strata yang lebih tinggi.b. Terlaksananya proses sertifikasi dan registrasi Tenaga

Kesehatan.Strategi:1) Membangun kerjasama dengan organisasi profesi.2) Melaksanakan pelatihan dan sosialisasi regulasi.

Kebijakan:Melibatkan Organisasi Profesi dalam pembinaan sumberdaya manusia kesehatan.

4. Meningkatkan peran serta masyarakat, dan sektor swasta dalampembangunan kesehatan.Sasaran :a. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat

dalam upaya kesehatan promotif, preventif dan rehabilitatif.Strategi :1) Pemberdayaan kader kesehatan di tingkat desa dan

sekolah.Kebijakan :a) Mewujudkan desa siaga aktif mandiri.b) Meningkatkan jumlah kader kesehatan aktif di

masyarakat.c) Melakukan gerakan masyarakat untuk hidup sehat

dalam keluarga dan lingkungannya.d) Mengupayakan regenerasi kader kesehatan di Sekolah

Dasar, Sekolah Menengah, Sekolah Menengah Atas danRemaja Saka Bhakti Husada (SBH).

b. Melakukan sosialisasi, advokasi kepada sektor swasta untukpemberdayaan CSR (Corporate Social Responsibility) dalammengatasi masalah kesehatan.Strategi :1) Peningkatan kerjasama dengan lintas sector dan swasta

Kebijakan :a) Melakukan sosialisasi dan advokasi kepada lintas sector

untuk ikut berperan serta dalam pembangunankesehatan.

5. Melaksanakan program promotif preventif, kuratif danrehabilitatif pada semua kontinum siklus kehidupan (lifecycle):

Strategi :1) Melaksanakan program kesehatan keluarga yaitu bayi,

balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja,maternal dan lansia.

2) Melaksanakan program gizi masyarakat.3) Melaksanakan program kesehatan olahraga.4) Melaksanakan program pencegahan penyakit menular.5) Melaksanakan program pencegahan penyakit tidak

menular.6) Melaksanakan program surveillans dan imunisasi.7) Melaksanakan program penyehatan lingkungan8) Melaksanakan program pengawasan obat kefarmasian,

makanan dan minuman.9) Melaksanakan program kesehatan kerja.

10) Melaksanakan program promosi kesehatan massal danperorangan.

11) Melaksanakan program jaminan kesehatan bagimasyarakat miskin.

12) Melaksanakan program penyuluhan dan pemberdayaanmasyarakat.

BAB VRENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF5.1 Program Kegiatan 2016-2021

Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi, makaprogram – program pembangunan kesehatan di Dinas KesehatanKabupaten Boyolali untuk kurun waktu tahun 2016 – 2021 adalahsebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan5. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga6. Program Pembiayaan Kesehatan Masyarakat7. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan8. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan9. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit10. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan11. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada

BLUD12. Program Upaya Kesehatan Masyarakat13. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana Puskesmas/ Puskemas Pembantu dan Jaringannya14. Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan15. Program Manajemen Informasi dan Regulasi Kesehatan16. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat17. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

5.2 Indikator Kinerja, Pendanaan Indikatif Program dan KegiatanAdapun keterangan selengkapnya tentang program, kegiatan,

indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatifsebagaimana table 5.1 berikut:

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali

merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas

Kesehatan setiap tahunnya untuk lima tahun dari tahun 2016 sampai

tahun 2021. Renstra juga disusun tidak saja sebagai pedoman dalam

perencanaan tahunan tetapi juga dijadikan pedoman dasar dalam

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan selama lima

tahun ke depan.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali memiliki

tujuan dan sasaran yang merupakan bagian integral dari RPJMD

Kabupaten Boyolali.

Keterlibatan seluruh unsur kesehatan di Kabupaten Boyolali

dalam rangka menjabarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati

Boyolali penuangan kerja nyata dalam proses Pembangunan

Kabupaten Boyolali secara khusus dalam Bidang Kesehatan. Peran

pemangku kepentingan juga sangat diperlukan untuk

mewujudkannya.

Untuk itu dalam melaksanakan Pembangunan Kesehatan di

Kabupaten Boyolali, tetap berpegang pada Renstra Dinas Kesehatan

yang telah disusun, untuk dijabarkan dalam pembangunan setiap

tahunnya melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan

Renja SKPD yang tertuang dalam DPA SKPD sehingga pembangunan

akan lebih terarah dan berkelanjutan.

Boyolali, 2016KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN BOYOLALI

dr. RATRI S. SURVIVALINA, MPAPembina

NIP. 19711009 200212 2 006

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOYOLALI TAHUN …

Documents

REVISI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KESEHATAN

RENCANA STRATEGIS · 2021. 8. 10. · Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2016-2021. KESATU : Rencana Strategis Dinas Kesehatan

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM …

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS DINAS …

LAPORAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOYOLALI

DAFTAR PUSTAKA - eprints.ums.ac.ideprints.ums.ac.id/66528/9/DAFTAR PUSTAKA.pdf · (2015).Profil Kesehatan Kabupaten Boyolali Tahun 2016. Boyolali: Dinas Kesehatan Boyolali Dinas Kesehatan

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN …

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016 DINAS …

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN ......RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUMAJANG 2018 – 2023 PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DINAS KESEHATAN JL. S. PARMAN NO

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP …

RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN …bappppeda.sumedangkab.go.id/file/RENSTRA DINAS PENDIDIKAN...Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Tahun 2019 s.d 2023 By. Subag

Rencana Strategis Dinas Pendidikan

REVISI RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN

REVIEW RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN … · i review rencana strategis dinas kesehatan kabupaten lumajang tahun 2015 ± 2019 dinas kesehatan kabupaten lumajang 2017

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS DINAS …

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN DINAS KEPENDUDUKAN …

PERENCANAAN STRATEGIS SISTEM INFORMASI DINAS …

DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOYOLALI

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA …