View
227
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
RENCANA KERJA
BAPPEDA KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
2015
K a b u p a t e n M a j a l e n g k a
Renja Bappeda Kab. Majalengka Tahun 2015
i
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI …………………………………………………………………………………………………… i
KATA PENGANTAR ..................................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN ...........……………………………………………………………………… I - 1
1.1. Latar Belakang .................………………………………………………………… I - 1
1.2. Landasan Hukum ……………………………… ………………………………… I - 4
1.3. Maksud dan Tujuan …… ………………………………………………………… I - 9
1.4. Sistematika Penulisan ……………… ……………………………………….. I - 10
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2014 …... II - 1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2014 dan
Capaian Renstra Bappeda …………………………………….. ……………. II - 1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD ………………………….. ……………… II - 17
2.3. Isu-Isu Penting Dalam Tugas dan Fungsi Bappeda ……. ……..…. II - 27
2.4. Review Terhadap RKPD………………………………………………………….. II - 27
BABIII TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ………….. …………… III - 1
3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi …… ……… III - 1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda ……………………….. ................ III - 3
3.3. Program dan Kegiatan ……………………………………………… …………. III - 4
BAB IV PENUTUP ………… ……………………………………………………………………………… IV- 1
B A P P E D A
ii
B A P P E D A K a b u p a t e n M a j a l e n g k a
Renja Bappeda Kab. Majalengka Tahun 2016
KATA PENGANTAR
Memperhatikan regulasi dalam rangkaian perencanaan pembangunan
daerah, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015,
maka Rencana Kerja (Renja) yang disusun oleh Bappeda Kabupaten
Majalengkamemiliki nilai strategis dalam aplikasi pembangunan daerah secara
hakiki. Renja ini memiliki keselarasan dengan Renstra Bappeda dan RPJMD
Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018, sehingga Program dan kegiatan yang
telah dirancang perlu diperhatikan, termasuk dalam Renja Bappeda tahun 2015.
Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten
Majalengka, sesuai visi “Mewujudkan Bappeda yang Andal Dalam Perencanaan
Pembangunan Daerah untuk Kemakmuran Majalengka”, sehingga adanya
korelasi dengan berbagai rencana pengembangan wilayah dan pembangunan
sumber daya manusia serta pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, Bappeda
Kabupaten Majalengka sebagai leading sector di bidang perencanaan, berupaya
mempersiapkan berbagai grand desain atau dalam bentuk materplan dan kajian-
kajian lainnya. Disamping itu, sebagai OPD yang berfungsi melakukan koordinasi
perencanaan, maka peran Bappeda sangat jelas harus melakukan komunikasi
aktif dengan berbagai OPD serta stakeholder lainnya, yaitu DPRD Kabupaten
Majalengka, lembaga-lembaga kemasyarakat, perguruan tinggi dan koordinasi
dengan kelembagaan di tingkat Provinsi Jawa Barat serta Kementerian/Lembaga
Pemerintah. Segenap jajaran aparatur di Bappeda Kabupaten Majalengka
berharap, semoga rencana kerja Tahun 2015 ini dapat dilaksanakan dengan baik
dan konsisten.
iii
B A P P E D A K a b u p a t e n M a j a l e n g k a
Renja Bappeda Kab. Majalengka Tahun 2016
Demikian, dokumen ini agar dapat dijadikan bahan perencanaan
sebagaimana mestinya.
Majalengka, Juni 2015 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,
Dr. Ir. H. SADILI, M.Si Pembina Utama Muda
NIP. 19610902 199002 1 001
1
B A P P E D A K a b u p a t e n M a j a l e n g k a
Renja Bappeda Kab. Majalengka Tahun 2016 Bab I -
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Perencanaan pembangunan merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah
yang sudah tentu menjadi pangkal utama dalam melaksanakan pembangunan
pada urusan-urusan lainnya. Sebagaimana yang telah menjadi regulasi nasional
sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, menandaskan bahwa badan perencanaan merupakan bagian dari
perangkat daerah, dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Sebagai salah satu bagian
dari perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu Bupati dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Bappeda mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah,
dan mempunyai fungsi : (1) perumusan kebijakan teknis perencanaan
pembangunan daerah; (2) pengoordinasian penyusunan perencanaan
pembangunan daerah; (3) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang
perencanaan pembangunan daerah. Selain itu juga, Bappeda bertanggungjawab
atas penyelenggaraan urusan wajib pemerintah bidang Perencanaan
Pembangunan, Statistik dan sebagaian bidang Penataan Ruang.Dalam rangka
melaksanakan penyelenggaraan pemerintah tersebut Bappeda menyusun
Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Majalengka Tahun 2015 guna
mengefektifkan dan mengefisienkan kinerjanya.
Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, dijelaskan bahwa; Rencana Kerja OPD
(Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 tahun. Renja
OPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada
RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang
dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat.
2
B A P P E D A K a b u p a t e n M a j a l e n g k a
Renja Bappeda Kab. Majalengka Tahun 2016 Bab I -
A. Proses Penyusunan Renja Bappeda
Dalam konsepsi perencanaan daerah berdasarkan peraturan
perundangan Renja OPD merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan
dari perencanaan pembangunan nasional. Oleh sebab itu dalam proses
penyusunan dokumen perencanaan renja akan berhubungan langsung dengan
proses penyusunan dokumen perencanaan lainnya seperti RKPD dan RKP.
Renja Bappeda sendiri disusun dengan tahapan sebagai berikut :
1. Kepala Bappeda Kabupaten Majalengka menyiapkan Rancangan Renja
OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada
rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan
berpedoman pada Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
ayat (4) Permendagri No. 54 Tahun 2010.
2. Rancangan Renja Bappeda dibahas bersama OPD serumpun dalam rapat
koordinasi sinergitas program dan kegiatan yang dikoordinasikan Bappeda
selaku Tim Penyusunan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2015. Dalam
rangka membahas dan menyelarsakan prioritas pembangunan, fokus dan
sasaran pembangunan daerah atas dasar input dari Rancangan Renja OPD.
3. Penyelarasan Rancangan Renja Bappeda atas hasil pembahasan rapat
sinergitas, terkait dengan kebijkan, arah pembangunan dan
program/kegiatan prioritas yang telah disepakati. Selanjutnya Draf
Rancangan RKPD dan Rancangan renja OPD dijadikan bahan dalam
pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan.
4. Atas koordinasi Bappeda dan undangan dari Kecamatan, kepala OPD
menghadiri Musrenbang di Kecamatan untuk menjaring aspirasi
pembangunan terkait dengan tupoksi masing-masing OPD.
5. Penyelarasan Rancangan Renja OPD, berdasarkan rekapitulasi hasil
musrenbang di kecamatan yang disusun dan dikoordinasikan oleh Bappeda.
Selnjutnya akan dijadikan bahan pembahasan dalam Forum OPD/Gabungan
OPD.
6. Pelaksanaan Forum OPD/Gabungan OPD dengan mengundang perwakilan
dari Kecamatan dan stakeholders pembangunan terkait sesuia dengan
tupoksi OPD masing-masing, dalam rangka penyempurnaan Rancangan
Renja.
3
B A P P E D A K a b u p a t e n M a j a l e n g k a
Renja Bappeda Kab. Majalengka Tahun 2016 Bab I -
7. Penyampaian Renja OPD hasil penyelarasan dalam Forum OPD/Gabungan
OPD kepada Bappeda sebagai bahan penyempurnaan Rancangan RKPD
yang kemudian akan dijadikan bahan dalam Musrenbang di Kabupaten.
8. Rancangan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2016 dibahas dalam
Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Kabupaten Majalengka
Tahun 2016 di Kabupaten tahun 2015.
9. Hasil Pembahasan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD
Kabupaten Majalengka Tahun 2016 di Kabupaten pada tahun 2015,
selanjutnya dijadikan dasar penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten
Majalengka Tahun 2016.
10. Penajaman Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Majalengka Tahun
2016 dilakukan dalam Forum Pasca Musyawarah Perencanaan
Pembangunan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2015 di Kabupaten
pada tahun 2015.
11. Penyelarasan Rancangan Renja OPD dengan Rancangan Akhir RKPD dan
dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja OPD.
12. RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2016 secara definitif ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Majalengka.
13. Penyampaian Renja OPD untuk dilakukan verifikasi kesesuian dengan
RKPD kepada Bappeda.
14. Pengesahan Renja oleh Bupati dan dilajutkan dengan penetapan Renja
OPD oleh Kepala OPD.
B. Keterkaitan Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Sebagimana telah dijelaskan sebuelumnya bahwa, Renja OPD
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen perencanaan
pembangunan lainnya. Hal tesebut dijelaskan dalam Permendagri No. 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah,Pasal 140 bahwa Renja OPD disusun:
1. Mengacu pada RKPD, menjadi acuan perumusan program, kegiatan,
indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja OPD, sesuai dengan
rencana program prioritas pada RKPD.
4
B A P P E D A K a b u p a t e n M a j a l e n g k a
Renja Bappeda Kab. Majalengka Tahun 2016 Bab I -
2. Mengacu pada Renstra OPD, menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran,
kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju
berdasarkan program prioritas RKPD yang disusun ke dalam OPD, selaras
dengan Renstra OPD.
3. Memperhatikan Renja OPD Provinsi dan Renja KL, menjadi acuan dalam
penentuan arah kebijakan pembangunan yang terdapat dalam Renja OPD
Provinsi dan KL yang akan mempengaruhi kebijakan di daerah.
RKPD Kabupaten Majalengka yang telah mengakomodasai Renja OPD
sesuai dengan sistematika proses penyusunan dokumen RKPD kemudian
dijadikan bahan dalam penyusunan KUA dan PPAS serta RAPBD.
1.2. Landasan Hukum
Renja Bappeda Kabupaten Majalengka Tahun 2015 disusun dengan
berlandaskan pada :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5
B A P P E D A K a b u p a t e n M a j a l e n g k a
Renja Bappeda Kab. Majalengka Tahun 2016 Bab I -
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
6
B A P P E D A K a b u p a t e n M a j a l e n g k a
Renja Bappeda Kab. Majalengka Tahun 2016 Bab I -
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-
2014;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
2011-2025;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua
kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7
B A P P E D A K a b u p a t e n M a j a l e n g k a
Renja Bappeda Kab. Majalengka Tahun 2016 Bab I -
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman
Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 517);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri
sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008
Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah
Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran daerah Nomor 87);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah
Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010
Nomor 21);
29. Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 (Lembaran
Daerah Tahun 2015 Nomor 54 );
8
B A P P E D A K a b u p a t e n M a j a l e n g k a
Renja Bappeda Kab. Majalengka Tahun 2016 Bab I -
30. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2008 Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka
Tahun 2011-2031;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten
Majalengka Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2014 Nomor 1);
37. Peraturan Bupati Majalengka, Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2016 (Berita
Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2015);
38. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Majalengka Nomor 1382 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014-
2018.
9
B A P P E D A K a b u p a t e n M a j a l e n g k a
Renja Bappeda Kab. Majalengka Tahun 2016 Bab I -
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Rancangan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten
Majalengka Tahun 2016 sebagai berikut :
1. Dihasilkannya dokumen Rancangan Rencana Kerja tahunan yang menjamin
adanya korelasi atau sinergi perumusan kondisi atau masalah daerah,
perencanaan dan arah kebijakan, serta perumusan strategi yang sesuai
dengan kebutuhan daerah.
2. Dirumuskannya pedoman Rancangan Rencana Kerja bagi seluruh pegawai
Bappeda Kabupaten Majalengka dalam merancang pelaksanaan tugas-
tugas perencanaan pembangunan di Kabupaten Majalengka.
Adapun tujuan disusunnya Rancangan Rencana Kerja Bappeda
Kabupaten Majalengka Tahun 2016 sebagai berikut :
1. Mengevaluasi, menganalisis kinerja program dan kegiatan Tahun Anggaran
2014 untuk bahan acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk
tercapainya sasaran Renstra OPD berdasarkan pelaksanaan Renja OPD
tahun-tahun sebelumnya.
2. Mengarahkan Progam dan kegiatan sesuai Visi, Misi Kebijakan, Program
dan Kegiatan yang disesuaikan dengan RKPD Kabupaten Majalengka
Tahun 2016.
3. Sebagai acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran,
lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam menjawab berbagai isu-isu
penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.
4. Mengakomodasi usulan program serta kegiatan yang berasal dari
masyarakat sesuai dengan tupoksi Bappeda.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Renja Bappeda Kabupaten Majalengka adalah
sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan
tujuan, sistematika penulisan Rancangan Rencana Kerja (Renja)
Bappeda Kabupaten Majalengka Tahun 2016.
10
B A P P E D A K a b u p a t e n M a j a l e n g k a
Renja Bappeda Kab. Majalengka Tahun 2016 Bab I -
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2014
Menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda Tahun
2014 dan capaian Renstra Bappeda, analisis kinerja pelayanan OPD,
isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda, review
terhadap RKPD.
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional dan
provinsi, tujuan dan sasaran Renja Bappeda, serta program dan
kegiatan.
BAB IV PENUTUP
Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian,
baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya
ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-
kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut.
1
B A P P E D A K a b u p a t e n M a j a l e n g k a
Renja Bappeda Kab. Majalengka Tahun 2016 Bab II -
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2014
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2014 dan Capaian Renstra Bappeda
Tahun Anggaran 2014 sebagaimana yang telah direalisasikan oleh
seluruh bidang dan Sekretariat di lingkungan Bappeda Kabupaten
Majalengka, secara keseluruhan terdapat 20 (dua puluh) program dan 61
kegiatan tersebar pada kelompok program dan kegiatan prioritas utama,
regular dan urusan dasar. Secara komprehensif seluruh program yang ada
telah dapat diaplikasikan, namun tidak semua kegiatan dapat dilaksanakan,
Sedangkan seluruh target kinerja hampir seluruhnya dapat dicapai.
Capaian target kinerja Bappeda tahun 2014 dapat kami sampaikan
secara menyeluruh sebagai berikut:
1. Sesuai dengan Misi: Memantapkan pelaksanaan sistem perencanaan
pembangunan daerah, terdapat tujuan: Menciptakan perencanaan
pembangunan daerah yang akuntabel dan responsible, sedangkan
sasarannya yaitu Sinergitas dalam pelaksanaan perencanaan
pembangunan. Adapun dalam pelaksanaannya sebagaimana tertuang
dalam Renja tahun 2014 terdapat beberapa indikator yang harus
dicapai sebagai berikut:
- Tingkat capaian pelaporan dan evaluasi pelaksanaan
pembangunan;
- Tersedianya Dokumen RPJMD ditetapkan dengan Perda yang
selaras dengan RPJPD Kabupaten, RPJMD Provinsi, RPJMN dan
RTRW Kabupaten;
- Tersedianya Dokumen RKPD ditetapkan dengan Perkada yang
selaras dengan RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RPJMD
Provinsi dan RTRW Kabupaten;
2
B A P P E D A K a b u p a t e n M a j a l e n g k a
Renja Bappeda Kab. Majalengka Tahun 2016 Bab II -
- Tersedianya Dokumen Perubahan RKPD ditetapkan dengan
Perkada yang selaras dengan RPJPD Kabupaten, RPJMD
Kabupaten, RPJMD Provinsi dan RTRW Kabupaten;
- Tersedianya Indikator Kunci Utama (IKU) Pemerintah Daerah;
- Tersedianya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Daerah;
- Tersedinya Dokumen Renstra OPD yang selaras dengan RPJMD,
RKPD dan RTRW Kabupaten;
- Tersedinya Dokumen Renja OPD yang selaras dengan Renstra
OPD, RPJMD, RKPD dan RTRW Kabupaten;
- Tingkat Ketaatan terhadap RTRW;
- Terwujudnya perencanaan pembangunan ekonomi;
- Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
- Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial
Budaya;
- Terwujudnya Perencanaan Sosial Budaya.
2. Sesuai dengan Misi: Meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan
kompetensi sumber daya aparatur, terdapat tujuan: Mewujudkan SDM
Yang Profesional, dengan sasaran yaitu Penguatan kemampuan teknis
para perencana secara kognitif, afektif dan psikomotorik. Adapaun
indikatornya berupa tersedianya Sumber Daya Aparatur Perencanaan
yang handal.
3. Sesuai dengan Misi: Meningkatkan perencanaan, pengendalian,
pemanfaatan dan pengawasan tata ruang, terdapat tujuan :
Mewujudkan pelaksanaan ketataruangan yang akuntabel, dengan
sasaran pertama yaitu Tersedianya dokumen RTRW dan terlaksananya
pengendalian serta pengawasan tata ruang wilayah, memiliki indikator:
- Terwujudnya Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh;
- Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana.
Sasaran yang kedua, yaitu Koordinasi antar wilayah memiliki indikator:
- Terwujudnya Koordinasi Kerjasama dan Sinkronisasi Antar Daerah
Perbatasan;
3
B A P P E D A K a b u p a t e n M a j a l e n g k a
Renja Bappeda Kab. Majalengka Tahun 2016 Bab II -
- Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Wilayah.
4. Sesuai dengan Misi: Meningkatkan kualitas data dan informasi yang
berbasis teknologi, dengan tujuan: Optimalnya perencanaan daerah
berbasis data dan informasi, sednagkan sasarannya yaitu Tersedianya
Data dan Informasi perencanaan pembangunan daerah yang baik
sebagaimana aturan dan terkini, memiliki indikator Tersedianya
Data/informasi/statistik daerah.
Satu Misi yang tidak tercantum dalam Indikator Kinerja Utama Bappeda
yaitu misi: Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Sarana Dan
Prasarana. Misi ini memiliki tujuan: Mewujudkan lingkungan pekerjaan
yang nyaman, dengan sasarannya berupa Pengadaan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana lingkungan pekerjaan. Misi ini diaplikasikan melalui
urusan dasar yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Majalengka.
Tabel 4.1 Capaian Target IKU dalam Renja Tahun 2014 dan Renstra
No. Indikator Kinerja Targetan
Dalam Renstra
Targetan Dalam Renja
Realisasi Kinerja Tahun 2014
1 Tingkat capaian pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
100 100
100
2 Tersedianya Dokumen RPJMD ditetapkan dengan Perda yang selaras dengan RPJPD Kabupaten, RPJMD Provinsi, RPJMN dan RTRW Kabupaten
1 1 1
3 Tersedianya Dokumen RKPD ditetapkan dengan Perkada yang selaras dengan RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RPJMD Provinsi dan RTRW Kabupaten
1 1 1
4 Tersedianya Dokumen Perubahan RKPD
1 1
1
4
B A P P E D A K a b u p a t e n M a j a l e n g k a
Renja Bappeda Kab. Majalengka Tahun 2016 Bab II -
No. Indikator Kinerja Targetan
Dalam Renstra
Targetan Dalam Renja
Realisasi Kinerja Tahun 2014
ditetapkan dengan Perkada yang selaras dengan RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RPJMD Provinsi dan RTRW Kabupaten
5 Tersedianya Indikator Kunci Utama (IKU) Pemerintah Daerah
1 1
1
6 Tingkat capaian pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
1 1
1
7 Tersedianya Dokumen RPJMD ditetapkan dengan Perda yang selaras dengan RPJPD Kabupaten, RPJMD Provinsi, RPJMN dan RTRW Kabupaten
1 1 1
8 Tersedinya Dokumen Renja OPD yang selaras dengan Renstra OPD, RPJMD, RKPD dan RTRW Kabupaten
1 1 1
9 Tingkat Ketaatan terhadap RTRW
99% 99% 99%
10 Terwujudnya perencanaan pembangunan ekonomi
8 8 12
11 Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Ekonomi
3 3 3
12 Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
8 8 19
13 Terwujudnya Perencanaan Sosial Budaya
1 2 2
14 Tersedianya Sumber Daya Aparatur Perencanaan yang handal
70 70 70
15 Terwujudnya Penyusunan 1 1 3
5
B A P P E D A K a b u p a t e n M a j a l e n g k a
Renja Bappeda Kab. Majalengka Tahun 2016 Bab II -
No. Indikator Kinerja Targetan
Dalam Renstra
Targetan Dalam Renja
Realisasi Kinerja Tahun 2014
Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
16 Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah
4 4 6
17 Tersedianya Data/informasi/statistik daerah
5 5 5
Berdasarkan perbandingan targetan kinerja dalam Renja Tahun 2014 dan
Renstra Bappeda, dari realisasi targetan maka dapat disimpulkan bahwa
seluruhnya dapat mencapai target, dan bahkan ada yang melampaui target
yaitu indikator:;
1. Terwujudnya perencanaan pembangunan ekonomi;
2. Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya;
3. Terwujudnya Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh.
Sebagai salah satu menu utama evaluasi renja ini tiada lain adalah
membandingkan program dan kegiatan yang direncanakan dalam Renja
Bappeda tahun 2014 dan program dan kegiatan yang tertuang dalam
Renstra, dapat kami sampaikan pada tabel berikut ini.
Tabel 4.2 Perbandingan antara Program dan Kegiatan Dalam Renja Tahun 2014
Dan Renstra Bappeda Tahun 2014-2018
No. Program dan Kegiatan Dalam Renja
Dalam Renstra
Keterangan
1 Program perencanaan pembangunan ekonomi
Ada Ada
1. Fasilitasi Perencanaan Dana Bagi Hasil Cukai
Ada Ada
6
B A P P E D A K a b u p a t e n M a j a l e n g k a
Renja Bappeda Kab. Majalengka Tahun 2016 Bab II -
No. Program dan Kegiatan Dalam Renja
Dalam Renstra
Keterangan
Hasil Tembakau (DBHCHT)
2. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah
Ada Ada
3. Penyusunan Masterplan Pembangunan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Majalengka
Ada Ada
4. Kajian Percepatan Pembangunan Kawasan Agropolitan
Ada Tidak ada Tidak dilaksanakan
5. Kajian Tematik Ekonomi Kewilayahan Kabupaten Majalengka
Ada Ada
6. Sinergitas Ketahanan Pangan
Ada Ada
7. Analisis Kerangka Ekonomi Daerah Tahun 2014
Ada Ada
2 Program Perencanaan Sosial dan Budaya
Ada Ada
1. Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan DAK
Ada Ada
2. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
Ada Ada
3. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Majalengka
Ada Ada
4. Pembinaan Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan Berbasis Database
Ada Ada
5. Penyusunan Masterplan
Ada Ada Tidak dilaksanakan
7
B A P P E D A K a b u p a t e n M a j a l e n g k a
Renja Bappeda Kab. Majalengka Tahun 2016 Bab II -
No. Program dan Kegiatan Dalam Renja
Dalam Renstra
Keterangan
Ketenagakerjaan 6. Kajian Formulasi
Anggaran untuk Pembangunan Desa
Ada Ada
7. Penyusunan IPM dan Peta Kemiskinan Kabupaten Majalengka
Ada Ada
3 Program Perencanaan Sarana dan Prasarana Wilayah
Ada Ada
1. Fasilitasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)
Ada Ada
2. Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Program Bidang Sarana Prasarana Wilayah
Ada Ada
3. Kajian Pembangunan Wilayah Terpadu Jangka Panjang (PWTJP)
Ada Ada
4 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Ada Ada
1. Penyusunan Rencana Pengembangan Hinterland Kawasan Cepat Tumbuh
Ada Tidak Ada Tidak dilaksanakan
2. Penyusunan Masterplan Kawasan Perkotaan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kadipaten
Ada Tidak Ada Tidak dilaksanakan
3. Fasilitasi Penyusunan Rencana Program Investasi dan Infrasuktur Jangka Menengah (RPI2JM) Bidang Cipta Karya Kabupaten Majalengka
Ada Ada
8
B A P P E D A K a b u p a t e n M a j a l e n g k a
Renja Bappeda Kab. Majalengka Tahun 2016 Bab II -
No. Program dan Kegiatan Dalam Renja
Dalam Renstra
Keterangan
5 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Ada Ada
1. Koordinasi Akselerasi Pembangunan BIJB Kertajati
Ada Ada
2. Penyusunan Masterplan Drainase di Kabupaten Majalengka
Ada Ada
3. Fasilitasi Pelaksanaan Gerakan Nasional Konservasi Penyelamatan Air (GN-KPA) di Kabupaten Majalengka
Ada Ada
4. Penyusunan Masterplan Jaringan Irigasi di Kabupaten Majalengka
Ada Ada
5. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Ada Ada
6 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1. Penyusunan RKPD Kabupaten Majalengka
Ada Ada
2. Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
Ada Ada
3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Ada Ada
4. Penyusunan AKIP / LAKIP
Ada Ada
5. Optimalisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Ada Ada
9
B A P P E D A K a b u p a t e n M a j a l e n g k a
Renja Bappeda Kab. Majalengka Tahun 2016 Bab II -
No. Program dan Kegiatan Dalam Renja
Dalam Renstra
Keterangan
6. Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan
Ada Ada
7. Penyusunan Draft Rancangan KUA dan PPAS
Ada Tidak Ada Dialihkan ke DPKAD
8. Fasilitasi Pelaporan dan Pengendalian Bantuan Keuangan Provinsi
Ada Ada
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018
Ada Ada
10. Penyusunan Renstra Bappeda
Ada Ada
7 Program Pengembangan Data/ Informasi
1. Updating Data Website Bappeda Kabupaten Majalengka
Ada Ada
2. Publikasi informasi dan data perencanaan pembangunan
Ada Tidak Ada Tidak dilaksanakan
3. Pendataan dan Penyusunan Data Sektoral Kab. Majalengka
Ada Ada
4. Penyusunan Profil OPD
Ada Tidak Ada Tidak dilaksanakan
5. Penyusunan Database Jaringan Irigasi Berdasarkan Sistem Informasi Geografis (SIG) di Kabupaten Majalengka
Ada Ada
Sesangkan Rincian penyerapan dana program dan kegiatan yang
telah dilaksanakan pada tahun 2014 kami sampaikan sebagai berikut:
10
B A P P E D A K a b u p a t e n M a j a l e n g k a
Renja Bappeda Kab. Majalengka Tahun 2016 Bab II -
Tabel 4.3 Penyerapan Dana Progran dan Kegiatan
Tahun 2014
No. Program Kegiatan Realisasi Dana (Rp)
URUSAN DASAR 1. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
4.560.000,00 atau 82,91%.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
82.635.956,00 atau 90,81%
3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
277.209.000,00 atau 88,54.%
4. Jasa Kebersihan Kantor
12.000.000,00 atau 100,00%
5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.
30.500.000,00 atau 87,14%
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
87.989.000,00 atau 99,99%
7. Penyediaan Cetakan dan Penggandaan
63.020.000,00 atau 99,52%
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
24.694.000,00 atau 99,98 %
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
30.350.000,00 atau 94,84%
10. Penyediaan Makanan dan Minuman.
65.367.000,00 atau 86,02%
11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
227.498.084,00 atau 80,42%
12. Penyediaan Jasa Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran
125.470.000,00 atau 98,05%
11
B A P P E D A K a b u p a t e n M a j a l e n g k a
Renja Bappeda Kab. Majalengka Tahun 2016 Bab II -
13. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
9.340.000,00 atau 79.15%
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
4.950.400,00 atau 41,25%
2. Pengadaan Mebeuleur
88.000.000,00 atau 88,00%
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
302.764.000,00 atau 90,25%
4. DED Penataan Bangunan dan Lingkungan Kantor
49.610.000,00 atau 99,22%
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
44.550.000,00 atau 99,00%
4 Program Peningkatan Peng. Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
1. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD
12.513.750,00 atau 83,43%
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
15.070.000,00 atau 75,35%
6 Program Sinergitas Perencanaan Daerah
1. Penyusunan Rencana Kerja OPD
15.505.000,00 atau 77,53%
2. Penyusunan RKA dan RKAP
15.290.000,00 atau 76,45%
3. Penyusunan DPA dan DPPA
16.745.000,00 atau 83,73%
PRIORITAS UTAMA 1 Program perencanaan
pembangunan ekonomi
1. Penyusunan Masterplan Pembangunan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Majalengka
2.485.000,00 atau 98,42%
2. Kajian Tematik Ekonomi Kewilayahan Kabupaten Majalengka
193.755.000,00 atau 96,88%
3. Sinergitas Ketahanan Pangan
75.862.500,00 atau 75,86%
12
B A P P E D A K a b u p a t e n M a j a l e n g k a
Renja Bappeda Kab. Majalengka Tahun 2016 Bab II -
4. Analisis Kerangka Ekonomi Daerah Tahun 2014
82.010.000,00 atau 82,01%
2 Program perencanaan sosial dan budaya
1. Pembinaan Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan Berbasis Database
352.272.890,00 atau 74,16%
2. Kajian Formulasi Anggaran untuk Pembangunan Desa
3.560.000,00 atau 100,00%
3 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
1. Fasilitasi Penyusunan Rencana Program Investasi dan Infrasuktur Jangka Menengah (RPI2JM) Bidang Cipta Karya Kabupaten Majalengka
71.493.000 atau 95,32%
4 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
1. Koordinasi Akselerasi Pembangunan BIJB Kertajati
232.795.000,00 atau 71,63%
2. Penyusunan Masterplan Drainase di Kabupaten Majalengka
204.242.500,00 atau 81,70%
3. Fasilitasi Pelaksanaan Gerakan Nasional Konservasi Penyelamatan Air (GN-KPA) di Kabupaten Majalengka
2.400.000,00 atau 100,00%
4. Penyusunan Masterplan Jaringan Irigasi di Kabupaten Majalengka
261.618.000,00 atau 95,13%
5. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
248.673.750,00 atau 99,47%
5 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah
454.967.500,00 atau 89,91%
13
B A P P E D A K a b u p a t e n M a j a l e n g k a
Renja Bappeda Kab. Majalengka Tahun 2016 Bab II -
(RPJM) Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018
2. Penyusunan Renstra Bappeda
25.177.500,00 atau 71,94%
6 Program Pengembangan Data/ Informasi
1. Penyusunan Database Jaringan Irigasi Berdasarkan Sistem Informasi Geografis (SIG) di Kabupaten Majalengka
238.287.000,00 atau 95,31%
REGULER 1 Program perencanaan
pembangunan ekonomi
1. Fasilitasi Perencanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)
70.031.400,00 atau 93,38%
2. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah
117.377.500,00 atau 93,90%
2 Program Perencanaan Sosial dan Budaya
1. Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan DAK
234.727.750,00 atau 91,76%
2. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
89.218.700,00 atau 54,42%
3. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Majalengka
256.880.000,00, terealisasi sebesar Rp 240.783.000,00 atau 93,73%
3 Program Perencanaan Sarana dan Prasarana Wilayah
1. Fasilitasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)
244.976.000,00 atau 97,99%
2. Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Program Bidang Sarana Prasarana Wilayah
62.451.000,00 atau 83,27%
14
B A P P E D A K a b u p a t e n M a j a l e n g k a
Renja Bappeda Kab. Majalengka Tahun 2016 Bab II -
3. Kajian Pembangunan Wilayah Terpadu Jangka Panjang (PWTJP)
199.697.000,00 atau 99,85%
4 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1. Penyusunan RKPD Kabupaten Majalengka
377.742.500,00 atau 87,04%
2. Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
248.080.000,00 atau 99,23%
3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah
85.218.000,00 atau 85,22%
4. Penyusunan AKIP / LAKIP
284.685.000,00 atau 99,89%
5. Optimalisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
102.919.000,00 atau 40,52%
6. Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan
42.002..000,00 atau 84,00%
7. Fasilitasi Pelaporan dan Pengendalian Bantuan Keuangan Provinsi
40.220.500,00 atau 53,63%
5 Program Pengembangan Data/ Informasi
1. Updating Data Website Bappeda Kabupaten Majalengka
48.464.500,00 atau 96,93%
2. Pendataan dan Penyusunan Data Sektoral Kab. Majalengka
241.938.000,00 atau 96,78%
a. Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan
Pencapaian sasaran diukur melalui pecapaian indikator kinerja sasaran
yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan rencana kinerja
tahun 2014. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa BAPPEDA Kabupaten
15
B A P P E D A K a b u p a t e n M a j a l e n g k a
Renja Bappeda Kab. Majalengka Tahun 2016 Bab II -
Majalengka pada tahun 2014 telah berhasil dalam mencapai target kinerja sesuai
indikator yang tertuang dalam renstra Bappeda tahun 2014-2018.
b. Efisiensi Kinerja Program dan Kegiatan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka
seoptimal mungkin menerapkan prinsip efisiensi dalam rangka mencapai
berbagai tujuan kegiatan yang dilaksanakan. Capaian nilai efisiensi diperoleh dari
perbandingan antara realisasi output dengan realisasi input, terutama komponen
dana dari suatu kegiatan.
Suatu kegiatan disebut efisien jika realisasi ouput sama atau melebihi target
dengan realisasi anggaran sama atau lebih rendah dari target, disebut inefisien
apabila realisasi output lebih rendah dari target,dengan realisasi anggaran sama
atau lebih besar dari target. Pada tahun 2014 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka mempunyai 20 program dan 62
kegiatan yang secara umum menunjukkan tingkat efisien.
Tabel 4.4 Kompilasi Program dan Kegiatan Tahun 2014
Per Bidang di Lingkungan BAPPEDA
No. Bidang Kelompok Program dan Kegiatan
Reguler Prioritas Utama Urusan Dasar Program Kegiatan Program Kegiatan Program Kegiatan
1 Ekonomi 1 2 2 6 2 Sosial dan
Budaya 1 3 1 4
3 Sarana dan Prasarana Wilayah
2 3 2 8
4 Monitoring dan Evaluasi
3 8 - -
5 Sekretariat 1 2 1 2 6 23 Total 8 18 6 20 6 23
c. Efektivitas Kinerja Program dan Kegiatan
Efektivitas adalah perbandingan antara pencapaian outcome dengan
pencapaian ouput dari suatu kegiatan. Suatu kegiatan disebut efektif jika
pencapaian outcome sama, melebihi target atau seimbang dengan pencapaian
output.Sedangkan inefektif apabila pencapaian outcome lebih rendah dari
pencapaian output. Pada tahun 2014 Badan Perencanaan Pembangunan
16
B A P P E D A K a b u p a t e n M a j a l e n g k a
Renja Bappeda Kab. Majalengka Tahun 2016 Bab II -
Daerah Kabupaten Majalengka mempunyai 20 program dan 62 kegiatan yang
secara umum menunjukkan tingkat efektif.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
A. Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kabupaten Majalengka
Berdasarkan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 9 Tahun 2011 tentang
Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Majalengka,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala
Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok merumuskan,
mengoordinasikan, membina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah yang meliputi
bidang ekonomi, sosial dan budaya, sarana dan prasarana wilayah, dan
monitoring dan evaluasi.
Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Kepala Badan
Perecanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah yang
meliputibidang ekonomi, sosial dan budaya, sarana dan prasarana wilayah,
dan monitoring dan evaluasi;
2. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah meliputi
bidang ekonomi, sosial dan budaya, sarana dan prasarana wilayah, dan
monitoring dan evaluasi;
3. Pembinaan, pelaksanaan tugas, dan evaluasi perencanaan pembangunan
daerah meliputi bidang ekonomi, sosial dan budaya, sarana dan prasarana
wilayah, dan monitoring dan evaluasi;
4. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Dalam menyelenggarakan fungsinya tersebut, Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai uraian sebagai berikut :
17
B A P P E D A K a b u p a t e n M a j a l e n g k a
Renja Bappeda Kab. Majalengka Tahun 2016 Bab II -
1. Merumuskan, menetapkan serta melaksanakan Rencana Strategis
(RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah;
2. Merumuskan Perencanaan Pembangunan daerah secara makro bidang
ekonomi, sosial budaya, sarana dan prasarana wilayah, monitoring dan
evaluasi yang meliputi urusan bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan
Umum, Perumahan, Penataan Ruang, Prerencanaan Pembangunan,
Perhubungan, Lingkungan hidup, Pertanahan, Kependudukan dan Catatan
Sipil, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sosial, Tenaga kerja, Koperasi Usaha
kecil menengah, Penanaman modal, Kebudayaan, Pemuda dan Olah
Raga, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Pemerintahan Umum,
Kepegawaian, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Statistik, Kearsipan,
Komunikasi danInformatika, Pertanian, Kehutanan, Energi dan
Sumberdaya mineral, Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi;
3. Menyiapkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan
Bupati bidang perencanaan pembangunan daerah sebagai bahan
penyusunan LPPDtahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Bupati;
4. Menyelenggarakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Kabupaten;
5. Menyelenggarakan Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran
(KUA), Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Kabupaten;
6. Menyiapkan bahan-bahan LKPJ tahunan dan LKPJ akhir masa jabatan
Bupati pada bidang perencanaan pembangunan daerah;
7. Menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah sebagai pertanggungjawaban kepada Bupati;
8. Membina dan mengevaluasi program dan kegiatan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah;
9. Merumuskan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
10. Merumuskan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan daerah;
11. Menetapkan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian
pembangunan daerah pada skala Kabupaten;
12. Melaksanakan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten;
18
B A P P E D A K a b u p a t e n M a j a l e n g k a
Renja Bappeda Kab. Majalengka Tahun 2016 Bab II -
13. Menetapkan pedoman dan standar mekanisme perencanaan
pembangunan daerah kecamatan/desa;
14. Melaksanakan SPM Kabupaten bidang perencanaan pembangunan;
15. Menyusun dan melaksanakan kerjasama pembangunan antar daerah
Kabupaten dan antara daerah Kabupaten dengan swasta, dalam dan luar
negeri;
16. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah
skala Kabupaten;
17. Menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan
perkotaan skala Kabupaten;
18. Menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan
pedesaan skala Kabupaten;
19. Merumuskan penetapan keserasian pengembangan perkotaan dan
perdesaan skala Kabupaten;
20. Menyusun petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan
dankawasan perdesaan skala Kabupaten;
21. Menetapkan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan
pengembanganwilayah dan kawasan skala Kabupaten;
22. Menyusun pedoman dan standar pelayanan perkotaan skala Kabupaten;
23. Menyusun petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala Kabupaten;
24. Menetapkan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan
perwilayahan skala Kabupaten;
25. Merumuskan penetapan pedoman dan standar pengembangan
pembangunan perwilayahan skala Kabupaten;
26. Merumuskan pengembangan wilayah tertinggal dan perbatasan skala
Kabupaten;
27. Merumuskan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan
skala Kabupaten;
28. Mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian
pembangunan daerah skala Kabupaten;
29. melaksanakan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan
daerah skala Kabupaten;
19
B A P P E D A K a b u p a t e n M a j a l e n g k a
Renja Bappeda Kab. Majalengka Tahun 2016 Bab II -
30. Menyelenggarakan bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama
pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan
swasta, dalam dan luar negeri skala Kabupaten;
31. Melaksanakan Konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan
skala Kabupaten;
32. Menyelenggaakan bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan
kawasan dan lingkungan perkotaan di daerah kecamatan/desa;
33. Melaksanakan Konsultasi pelayanan perkotaan skala Kabupaten;
34. Menyelenggarakan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan
perkotaan di kecamatan/desa;
35. Melaksanakan Konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan
perdesaan skala Kabupaten;
36. Menyelenggarakan bimbingan, supervisi dan konsultasi keserasian
pengembangan perkotaan dan perdesaan di kecamatan/ desa;
37. Menyelenggarakan pengembangan wilayah tertinggal skala Kabupaten;
38. Melaksanakan Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh
dan andalan skala Kabupaten;
39. Merumuskan kebijakan teknis dalam perencanaan kelembagaan dan
manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/desa;
40. Melaksanakan Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen
pengembangan wilayah dan kawasan skala Kabupaten;
41. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
daerah skala Kabupaten;
42. Menetapkan petunjuk teknis pembangunan skala kecamatan/desa;
43. Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan;
44. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama
pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan
swasta, dalam dan luar negeri skala Kabupaten;
45. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan
kawasan dan lingkungan perkotaan skala Kabupaten;
46. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan
kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala Kabupaten;
47. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian
pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala Kabupaten;
20
B A P P E D A K a b u p a t e n M a j a l e n g k a
Renja Bappeda Kab. Majalengka Tahun 2016 Bab II -
48. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap
kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala
Kabupaten;
49. Merumuskan penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk
mengembangkan statistik skala Kabupaten;
50. Menyelenggarakan penyusunan dan pengembangan data indikator makro
pembangunan Kabupaten Majalengka;
51. Menyelenggarakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dampak
pembangunan di Kabupaten Majalengka;
52. Menyelenggarakan pelaksanaan pelaporan data dan informasi
pembangunan di Kabupaten Majalengka;
53. Menyelenggarakan Pembinaan perencanaan pembangunan di Kabupaten
Majalengka;
54. Memberikan dukungan penyelenggaraan statistik dasar skala Kabupaten;
55. Memberikan dukungan penyelenggaraan survei antar sensus skala
Kabupaten;
56. Menyelenggarakan statistik sektoral skala Kabupaten;
57. Menyelenggarkan Pengembangan jejaring statistik khusus skala
Kabupaten;
58. Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan dan mekanisme
penyusunanRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
59. Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan dan mekanisme
penyusunanRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
60. Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan dan mekanisme
penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
61. Merumuskan rancangan awal dan mengoordinasikan RPJP Daerah bidang
Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang,
Perencanaan Pembangunan, Perhubungan, Lingkungan hidup,
Pertanahan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera,
Sosial, Tenaga kerja, Koperasi Usaha Kecil Menengah, Penanaman modal,
Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam
Negeri, Pemerintahan Umum, Kepegawaian,Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa, Statistik, Kearsipan, Komunikasi dan Informatika, Pertanian,
21
B A P P E D A K a b u p a t e n M a j a l e n g k a
Renja Bappeda Kab. Majalengka Tahun 2016 Bab II -
Kehutanan, Energi dan Sumberdaya mineral, Perdagangan, Perindustrian
dan Transmigrasi;
62. Merumuskan rancangan awal dan mengoordinasikan RPJM Daerah bidang
Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang,
Perencanaan Pembangun an, Perhubungan, Lingkungan Hidup,
Pertanahan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera,
Sosial, Tenaga kerja, KoperasiUsaha kecil menengah, Penanaman modal,
Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam
Negeri, Pemerintahan Umum, Kepegawaian, Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa, Statistik, Kearsipan, Komunikasi dan Informatika, Pertanian,
Kehutanan, Energi dan Sumberdaya mineral, Perdagangan, Perindustrian
dan Transmigrasi;
63. Merumuskan rancangan awal dan mengoordinasikan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan
Umum, Perumahan, Penataan Ruang, Prerencanaan Pembangunan,
Perhubungan, Lingkungan hidup,Pertanahan, Kependudukan dan Catatan
Sipil, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sosial, Tenagakerja, Koperasi Usaha
kecil menengah, Penanaman Modal, Kebudayaan, Pemudadan Olah Raga,
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Pemerintahan Umum,
Kepegawaian, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Statistik, Kearsipan,
Komunikasi dan Informatika, Pertanian, Kehutanan, Energi dan
Sumberdaya mineral, Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi;
64. Merumuskan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan
daerah (musrenbang) Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD),
Rencana Jangka Menengah Derah (RPJMD) dan penyusunan Rencana
Kerja Pembangunan Daerah(RKPD);
65. Merumuskan rancangan akhir RPJP Daerah bidang Pendidikan,
Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang,
Prerencanaan Pembangunan, Perhubungan, Lingkungan hidup,
Pertanahan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana danKeluarga Sejahtera,
Sosial, Tenaga kerja, Koperasi Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal,
22
B A P P E D A K a b u p a t e n M a j a l e n g k a
Renja Bappeda Kab. Majalengka Tahun 2016 Bab II -
Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam
Negeri, Pemerintahan Umum , Kepegawaian, Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa, Statistik, Kearsipan, Komunikasi dan Informatika,
Pertanian,Kehutanan, Energi dan Sumberdaya mineral, Perdagangan,
Perindustrian danTransmigrasi berdasakan hasil musrenbang;
66. Merumuskan rancangan akhir RPJM Daerah bidang Pendidikan,
Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang,
Prerencanaan Pembangunan, Perhubungan, Lingkungan hidup,
Pertanahan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera,
Sosial, Tenaga kerja, Koperasi Usaha kecil Menengah, Penanaman Modal,
Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam
Negeri, Pemerintahan Umum , Kepegawaian, Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa, Statistik, Kearsipan, Komunikasi dan Informatika, Pertanian,
Kehutanan, Energi dan Sumberdaya mineral, Perdagangan, Perindustrian
dan Transmigrasi berdasakan hasil musrenbang;
67. Merumuskan rancangan akhir RKPD bidang Pendidikan, Kesehatan,
Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang, Prerencanaan
Pembangunan, Perhubungan, Lingkungan hidup, Pertanahan,
Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sosial,
Tenaga kerja, Koperasi Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal,
Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam
Negeri, Pemerintahan Umum, Kepegawaian, Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa, Statistik, Kearsipan, Komunikasi dan Informatika, Pertanian,
Kehutanan, Energi dan Sumberdaya mineral, Perdagangan, Perindustrian
dan Transmigrasi berdasakan hasil musrenbang;
68. Menyelenggarakan Pengendalian perencanaan pembangunan daerah dan
pelaksanaan rencana pembangunan daerah untuk keseluruhan
perencanaan pembangunan daerah meliputi pemantauan, supervisi dan
tindaklanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan
kegiatan sesuaidengan kebijakan pembangunan daerah;
69. Menyampaikan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan
daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
23
B A P P E D A K a b u p a t e n M a j a l e n g k a
Renja Bappeda Kab. Majalengka Tahun 2016 Bab II -
70. Menyelenggarakan evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil
evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan pada Organisasi Perangkat
daerah meliputipenilaian terhadap pelaksanaan perumusan dokumen
rencanan pembangunan daerah dan pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan daerah;
71. Melaksanakan koordinasi tugas pembantuan dari pemerintah dan
pemerintah propinsi;
72. Mengoordinasikan penyusunan pelaporan triwulan dan akhir tahun
anggaran atas kegiatan tugas pembantuan dari Pemerintah kepada
Kabupaten yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di
Kabupaten Majalengka untuk bahan penyampaian laporan Bupati kepada
Gubernur melalui Bappeda Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Menteri
Keuangan dan Bappenas;
73. Menerima bahan pelaporan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang
membidangi Pemerintahan Desa mengenai laporan triwulan dan akhir
tahun anggaran atas kegiatan tugas pembantuan dari Pemerintah kepada
Pemerintah Desa Kabupaten Majalengka untuk bahan penyampaian
laporan Bupati kepada Kementerian/lembaga pemberi dana tugas
pembantuan;
74. Mengoordinasikan penyusunan pelaporan triwulan dan akhir tahun
anggaran atas kegiatan tugas pembantuan dari Provinsi kepada Kabupaten
yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten
Majalengka untuk bahan penyampaian laporan Bupati kepada Gubernur
melalui Bappeda Provinsi;
75. Menerima bahan pelaporan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang
membidangi Pemerintahan Desa mengenai laporan triwulan dan akhir
tahun anggaran atas kegiatan tugas pembantuan dari Provinsi kepada
Pemerintah Desa Kabupaten Majalengka untuk bahan penyampaian
laporan Bupati kepada Gubernur;
76. Menyelenggarakan administrasi keuangan dan aset daerah di lingkungan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
77. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan anggaran pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah;
24
B A P P E D A K a b u p a t e n M a j a l e n g k a
Renja Bappeda Kab. Majalengka Tahun 2016 Bab II -
78. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik
daerahyang ada dalam penguasan Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah;
79. Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Badan
untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah;
80. Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam
penguasaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
81. Menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan
Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam
penguasaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
82. Menyampaikan Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai
bahan penyusunan Laporan Keuangan Daerah;
83. Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Daerah maupun Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) lainnya sesuai dengan lingkup tugas pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah;
84. Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan
lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
85. Membina bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan
pedoman danketentuan yang berlaku;
86. Menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan
pengembangan karier;
87. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kegiatan kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah; dan
88. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.
2.3. Isu-Isu Penting Dalam Tugas dan Fungsi Bappeda
Memperhatikan perkembangan wilayah Kabupaten Majalengka, maka
terdapat beberapa isu penitng dalam tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten
Majalengka, diantaranya sebagai berikut:
1. Dalam kontek perencanaan jangka panjang dan jangka menengah, perlu
dilakukan perubahan dokumen RPJPD dan perubahan RPJMD Kabupaten
Majalengka Kabupaten Majalengka;
25
B A P P E D A K a b u p a t e n M a j a l e n g k a
Renja Bappeda Kab. Majalengka Tahun 2016 Bab II -
2. Perlunya penguatan kajian-kajian atau masterplan dalam mengantisipasi
pengembangan wilayah seperti untuk kawasan pariwisata dan lain
sebagainya;
3. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
maka harus adanya Evaluasi RPJM Desa dan RKP Desa.
2.4. Review Terhadap RKPD
Sedangkan pada tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Majalengka
melalui RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2014, telah menetapkan kebijakan
pembangunan, yang dijabarkan dalam prioritas pembangunan daerah pada
Perubahan RKPD Tahun 2014 (Joint Target) adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan Kualitas Kesehatan.
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan.
3. Peningkatan Daya Beli Masyarakat.
4. Pemantapan Ketahanan Pangan.
5. Pengembangan Investasi, Pariwisata, dan Energi.
6. Pengembangan Infrastruktur.
7. Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur.
8. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Penanganan
Kebencanaan.
9. Optimalisasi Pelaksanaan Penataan Ruang.
10. Penanggulangan Kemiskinan.
11. Peningkatan Kapasitas Desa.
12. Peningkatan Kualitas Umat Beragama.
Rincian fokus dan sasaran prioritas pembangunan daerah pada
Perubahan RKPD tahun 2014 adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan Kualitas Kesehatan
Fokus Peningkatana akses dan mutu sarana prasarana Kesehatan pada
seluruh wilayah Kabupaten Majalengka, Peningkatan kualitas dan kuantitas
SDM Kesehatan serta peningkatann romosi dan preventif kesehatan
masyarakat.
26
B A P P E D A K a b u p a t e n M a j a l e n g k a
Renja Bappeda Kab. Majalengka Tahun 2016 Bab II -
Sasaran prioritas ini sebagai berikut :
1) Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk, sebesar
0,0893, Rasio Rumah Sakit persatuan Penduduk, sebesar 0,0026;
2) Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin, sebesar
100%;
3) Pendidikan formal bagi dokter spesialis, sebanyak 7 dokter, Dokter yang
telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis, sebanyak 8 dokter;
4) Rasio dokter/medis per satuan penduduk, sebesar 0,11 dan Rasio
tenaga kesehatan lainnya per satuan penduduk 1,33;
5) Cakupan Desa Siaga Aktif, sebesar 76%, Rasio Posyandu per satuan
balita 13 Kelompok;
6) Cakupan PHBS Tatanan Rumah Tangga, sebesar 56%.
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan
Fokus prioritas ini pada peningkatnya akses dan mutu sarana dan
prasarana pendidikan, terutama untuk penuntasan wajib belajar pendidikan
dasar 9 tahun dan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, serta peningakatnya
kualitas dan kuantitas SDM pendidik dan tenaga kependidikan
Sasaran prioritas ini sebagai berikut :
1) Dicapainya APK SMP/MTs 98,39%; APK SMA/MA/SMK Sederajat
72,25%; dan AMH 98,14%.
2) Dibangunnya Ruang Kelas Baru (RKB) SD/MI sebanyak 80 ruang;
dibangunnya RKB SMP/MTs sebanyak 29 ruang; dibangunnya
RKB SMA/MA/SMK sebanyak 44 ruang; dibangunnya Unit Sekolah
Baru (USB) SMA/MA/SMK sebanyak 1 unit; dibangunnya Perpustakaan
Sekolah sebanyak 49 unit; dibangunnya Laboratorium/Ruang Praktikum
sebanyak 8 unit; rehabilitasi ruang kelas SD/MI sebanyak 97 ruang;
rehabilitasi ruang kelas SMP/MTs sebanyak 43 ruang; disediakannya
alat peraktek/peraga siswa pada 26 unit sekolah;
27
B A P P E D A K a b u p a t e n M a j a l e n g k a
Renja Bappeda Kab. Majalengka Tahun 2016 Bab II -
3) Tenaga Pendidik yang memenuhi kualifikasi S1/D4 meningkat menjadi
96,61%; Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilatih sebanyak 100
Orang.
4) SD/MI Berstandar Nasional menjadi 89,13%; SMP/MTs Berstandar
Nasional 82,13%; SD/MI terakreditasi 88 unit; SMP/MTs terakreditasi 8
unit; dan SMA/SMK/MA terakreditasi 5 unit.
3. Peningkatan Daya Beli Masyarakat
Fokus prioritasi ini pada (1) Meningkatnya pertumbuhan output sektor
UMKM, skala usaha UMKM, dan penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM
melalui pemberdayaan KUMKM, dan peningkatan ekonomi pesantren. (2)
Terwujudnya pasar tradisional yang representatif melalui pengembangan
pasar dalam negeri serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional, dan
meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang. (3) Berkembangnya
sektor-sektor ekonomi yang padat karya, termasuk sektor pertanian melalui
penumbuhan dan pengembangan sentra-sentra ekonomi.
Sasaran prioritas ini sebagai berikut :
1) Pengembangan Keanggotaan Koperasi melalui Peningkatan Kerjasama
Koperasi dan Penyuluhan dalam rangka Gerakan Masyarakat Sadar
Koperasi (Gemaskop) sebanyak 160 Orang;
2) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi di Bidang Pengendalian
dan Akuntabilitas Koperasi sebanyak 167 koperasi;
3) Peningkatan kualitas dan kuantitas koperasi pondok pesantren
sebanyak 2 Kopontren;
4) Peningkatan Kualitas Organisasi Badan Hukum Koperasi sebanyak 10
koperasi; Peningkatan Kualitas Ketatalaksanaan Koperasi dan UMKM
sebanyak 30 koperasi;
5) Fasilitasi KUR bagi UMKM produktif sebanyak 30 KUKM; Peningkatan
Peran serta masyarakat dalam SDM UMKM sebanyak 80 Orang;
Pameran Produk UKM sebanyak 8 kegiatan; Pembangunan Outlet
Produk UMKM di Kawasan Wisata sebanyak 2 lokasi;
28
B A P P E D A K a b u p a t e n M a j a l e n g k a
Renja Bappeda Kab. Majalengka Tahun 2016 Bab II -
6) Terlaksananya Pelatihan SDM Kemampuan Teknis Perdagangan
sebanyak 50 orang; Terevitalisasinya Pasar Pemda sebanyak 1 Pasar;
Terwujudnya Pengembangan dan Rehabilitasi Pasar Tradisional
sebanyak 1 Paket;
7) Adanya Fasilitasi Tera Ulang sebanyak 26 Kecamatan, Adanya
Pengawasan Barang Beredar sebanyak 10 lokasi, Adanya Kemitraan
Toko Modern dan Pelaku Usaha sebanyak 100 pelaku usaha;
8) Adanya pengembangan pangsa pasar sebanyak 3 kegiatan;
9) Terlaksananya Pelatihan Industri Kecil dan Menengah sebanyak 80
IKM; Terwujudnya Sertifikasi Halal sebanyak 20 IKM;
10) Adanya Bantuan Peralatan Industri sebanyak 30 IKM.
11) Adanya Pembangunan Kawasan Industri Potensi Daerah sebanyak 1
kawasan.
4. Pemantapan Ketahanan Pangan
Fokus prioritasi ini pada meningkatnya kemudahan dan kemampuan
masyarakat untuk mengakses pangan, melalui peningkatan ketersediaan,
akses pangan masyarakat, kualitas keragaman dan keamanan pangan;
meningkatnya produksi pertanian, perkebunan dan peternakan;
Meningkatnya bantuan permodalan petani; Mengembangkan Sekolah
Lapangan Pertanian atau sejenisnya; Mempertahankan luas lahan pertanian
pangan berkelanjutan; Meningkatnya perikanan budidaya; Meningkatnya
fungsi hutan.
Sasaran prioritas ini sebagai berikut :
1) Mempertahankan Ketersediaan Energi dan Protein/Kapita sebesar 90%;
Meningkatkan dan mempertahankan cadangan pangan sebesar 5%;
Mempertahankan Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga & Akses
Pangan sebesar 90%; Stabilitas harga dan pasokan pangan sebesar
13,41%, Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan sebesar 1%;
Pengawasan & Pembinaan Keamanan Pangan sebesar 6%;
Penanganan Daerah Rawan Pangan sebesar 8%; Peningkatan dan
Pengamanan Mutu Produk Pertanian melalui Pengendalian OPT
29
B A P P E D A K a b u p a t e n M a j a l e n g k a
Renja Bappeda Kab. Majalengka Tahun 2016 Bab II -
sebanyak 2500 Kg/L; Penganekaragaman produksi tanaman pertanian
di 5 Lokasi; Peringatan Hari Pangan 1 Kali; Pengumpulan dan
Pengolahan Data Pertanian di 26 Kecamatan.
2) Meningkatnya produksi :
a) Produksi Tanaman pertanian : Padi sebanyak 21.211,14 ton, Jagung
sebanyak 3.591,03 ton, Kedelai sebanyak 338,10 ton, Ubi Jalar
sebanyak 184,92 ton, Kacang Tanah sebanyak 11,40 ton, Kacang
Hijau sebanyak 8,45 ton, Mangga sebanyak 292,53 ton, Jambu Biji
sebanyak 204,22 ton, Durian sebanyak 254,27 ton, Jeruk
keprok/siam sebanyak 32,50 ton, Bawang Merah sebanyak 1.197,99
ton, Bawang Daun sebanyak 406,98 ton, Kentang sebanyak 717,87
ton, Cabe Besar sebanyak 454,86 ton, Jahe sebanyak 12,95 ton,
Tanaman Hias sebanyak 2000 tangkai, Jamur sebanyak 9,33 ton.
b) Bantuan Bibit/Benih Unggul : Padi seluas 25.000 Ha, Jagung seluas
1.500 Ha, Kedelai seluas 1.500 Ha, Ubi Jalar seluas 5 Ha, Kacang
Tanah seluas 5 Ha, Kacang Hijau seluas 5 Ha, Mangga seluas 45
Ha, Jambu Biji seluas 25,50 Ha, Durian seluas 20 Ha, Jeruk
keprok/siam seluas 5 Ha, Bawang Merah seluas 10 Ha, Kentang
seluas 2 Ha, Cabe Besar seluas 5 Ha, Jahe seluas 2 Ha, Tanaman
Hias seluas 1 Ha, Jamur sebanyak 8000 baglog.
c) Meningkatnya Produksi Benih Padi sebanyak 5 ton.
d) Tersedianya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 75 Ha.
e) Bantuan Pupuk bagi Petani seluas 1.265 Ha.
f) Meningkatnya luasan lahan produktif komoditas unggulan
perkebunan (melalui intensifikasi dan rehabilitasi) : Kopi seluas 100
Ha, Teh seluas 50 Ha, Cengkeh seluas 100 Ha.
3) Meningkatnya populasi dan produksi hasil peternakan (melalui
pengembangan bibit unggul, IB, pakan bermutu, pembinaan kelompok
dll) : Sapi Potong 610 ekor, Sapi Perah 39 ekor, Domba 58.641 ekor,
Ayam Ras Pedaging 240.000 ekor, Ayam Ras Petelur 5.000 ekor.
4) Meningkatnya pelayanan dan penyediaan sarana prasarana kesehatan
hewan di 26 Kecamatan.
30
B A P P E D A K a b u p a t e n M a j a l e n g k a
Renja Bappeda Kab. Majalengka Tahun 2016 Bab II -
5) Terbentuknya Gapoktan PUAP menjadi Lembaga Ekonomi Petani yang
Berbadan Hukum sebanyak 5 unit; Meningkatnya jumlah penyuluh
swadaya 49 orang; Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Petani 2 unit;
Meningkatnya Jumlah Kemitraan Kelompok Tani dengan Pihak Swasta
3 MoU; Meningkatnya Kesejahteraan Petani sebanyak 150 orang.
6) Meningkatnya Kompetensi Penyuluh sebanyak 52 orang; Meningkatnya
Aktivitas Kunjungan Penyuluhan sebanyak 16 kali.
7) Meningkatnya kelompok tani yang menerapkan teknologi budidaya dan
pengolahan hasil pertanian sebanyak 10 kelompok; Tersebarnya
informasi pertanian, perikanan dan kehutanan sebanyak 3 paket;
Meningkatnya jumlah kelompok pelaksana SLPTT sebanyak 10
kelompok; Meningkatnya penerapan teknologi budidaya tanaman
perkebunan seluas 160 Ha; Meningkatnya penerapan teknologi PHT
pada tanaman perkebunan seluas 50 Ha; Revitalisasi Kelembagaan dan
Teknologi Pertanian (UPJA dan P3A) sebanyak 40 Poktan; Pompa air
(3";4"; 6") sebanyak 30 unit; Traktor roda dua (<6 PK; 6-8,5 PK), mesin
tanam padi dan kultivator sebanyak 10 unit; Alat Pengendali OPT
(Handsprayer, Power Sprayer, Fog, Emposan Tikus, Pembersih Gulma)
sebanyak 50 unit; Perontok/Pemipil Padi, Jagung, Kedelai (Thresher,
Cornsheller) sebanyak 10 unit.
8) Meningkatnya penerapan teknologi pengolahan hasil peternakan :
Ternak Ruminansia sebanyak 50 orang; Ternak Unggas sebanyak 50
orang; Meningkatnya penerapan teknologi pengolahan/pengawetan
pakan sebanyak 1 kelompok; Meningkatnya penerapan teknologi
penggemukan ternak ruminansia sebanyak 1 kelompok.
9) Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi sepanjang 5.000 m; Irigasi (Irigasi air
tanah, Irigasi Air Permukaan, dll) seluas 3.000 Ha.
10) Tersebarnya informasi pertanian dan kehutanan sebanyak 3 paket.
11) Meningkatnya pengembangan aneka usaha kehutanan : Budidaya
Jamur Kayu sebanyak 48.000 Baglog, Budidaya Lebah Madu sebanyak
120 Stup, Budidaya Gaharu seluas 18 Ha, PLBTH seluas 24 Ha;
Bertambahnya demplot hasil hutan non kayu sebanyak 8 kelompok.
31
B A P P E D A K a b u p a t e n M a j a l e n g k a
Renja Bappeda Kab. Majalengka Tahun 2016 Bab II -
12) Terwujudnya rehabilitasi hutan dan lahan (pengurangan luas lahan
kritis) seluas 600 Ha melalui : Terbangunnya kawasan hutan rakyat dan
penutupan lahan di luar kawasan hutan seluas 400 Ha; Meningkatnya
pengendalian erosi dan sedimentasi melalui : Pembuatan Dam Penahan
Erosi (DPe) sebanyak 20 unit;
13) Terbangunnya Model Desa Konservasi sebanyak 4 Desa; Meningkatnya
kelestarian dan fungsi Sumber Mata Air sebanyak 6 SMA;
Terbangunnya kawasan konservasi sumber plasma nutfah seluas 1 Ha.
14) Berkembangnya budidaya dan meningkatnya produksi perikanan : Ikan
Mas sebanyak 45,36 ton, Ikan Nila sebanyak 148,65 ton, Ikan Lele
sebanyak 86,19 ton, Ikan Gurame sebanyak 16,88 ton; Meningkatnya
Produksi Benih Ikan : Ikan Nila sebanyak 1.590.911 ekor, Ikan Lele
sebanyak 43.110 ekor, Ikan Mas sebanyak 102.087 ekor, Ikan Gurame
sebanyak 33.989 ekor, Ikan Patin sebanyak 124.850 ekor, Ikan Hias
sebanyak 530 ekor; Meningkatnya Kelompok Budidaya Perikanan yang
Menerapkan Teknologi sebanyak 5 kelompok.
15) Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir dan Pemasaran
Hasil Perikanan sebanyak 5 kelompok.
16) Meningkatnya Pemasaran pasar ikan sebanyak 50 Ton.
5. Pengembangan Investasi, Pariwisata, dan Energi
Fokus prioritas pada Peningkatan investasi PMA/PMDN dan investasi lokal
terkait pengembangan UMKM, Perwujudan pembangunan destinasi wisata
unggulan melalui peningkatan keunggulan daya tarik dan promosi wisata,
dan Peningkatan pelayanan energi dan ketenaga listrikan.
Sasaran prioritas ini sebagai berikut :
1) Kajian Kebijakan penanaman modal sebanyak 1 kajian;
Terimplementasikannya Pengembangan, Pemeliharaan Sistem
Informasi Pelayanan perizinan dan Penanaman Modal sebesar 50 %;
Tersedianya data potensi perizinan sebanyak 1 paket.
2) Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan
Penanaman Modal sebanyak 1 Draf Raperbup Regulasi Perizinan;
32
B A P P E D A K a b u p a t e n M a j a l e n g k a
Renja Bappeda Kab. Majalengka Tahun 2016 Bab II -
Terselenggaranya Fasilitasi, Koordinasi pelayanan perizinan dan non
perizinan usaha (investasi/penanaman modal) melalui Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal sebesar
100%; Terselenggaranya sosialisasi kebijakan pelayanan perizinan,
penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha sebanyak 1 paket;
Terselenggaranya Koordinasi, Pemantauan, Pembinaan dan
Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal sebanyak 45 LKPM, 4
Laporan Trwiluan dan 1 buku realisasi investasi.
3) Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal
dengan instansi pemerintah dan dunia usaha sebanyak 1 kali;
Tersedianya informasi peluang usaha/bidang usaha unggulan dan
terselenggaranya promosi investasi sebanyak 1 Buku Profil investasi
unggulan, Booklet/leaflet dan 2 Kali kepesertaan promosi investasi.
4) Meningkatnya wisatawan, sebanyak 134.000 Orang.
5) Terpublikasikanya destinasi pariwisata sebanyak 3 paket.
6) Terbangunanya kemitraan pengelolaan pariwisata 4 MoU; Meningkatnya
SDM Pariwisata sebanyak 100 orang; Meningkatnya Kerajinan Kreatif
sebanyak 2 paket.
7) Rumah tinggal yang mempunyai penerangan listrik sebesar 91,07%;
8) Jumlah penambang berizin yang berwawasan lingkungan sebanyak 10
perusahaan.
6. Pengembangan Infrastruktur
Fokus prioritas ini pada Peningkatan kualitas dan pembangunan
infrastruktur serta prasarana sosial dasar masyarakat.
Sasaran prioritas ini sebagai berikut :
1) Terpeliharanya infrastruktur yang telah ada, melalui :
a. Tersediannya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan
dengan selamat dan nyaman sepanjang 586,3 Km;
b. Tersediannya jembatan yang menjamin kendaraan dapat berjalan
dengan selamat dan nyaman 10 buah;
33
B A P P E D A K a b u p a t e n M a j a l e n g k a
Renja Bappeda Kab. Majalengka Tahun 2016 Bab II -
c. Terkendalinya keamanan dan keselamatan lalu lintas pengguna
jalan sebesar 70%;
d. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kebinamargaan 3
kegiatan;
e. Tersusunnya arahan dalam pembangunan sesuai fungsi bangunan
gedung sebanyak 5 paket;
2) Peningkatan akses menuju kawasan-kawasan strategis, melalui :
a. Penambahan Jembatan baru 1 Buah;
b. Terpenuhinya kebutuhan penerangan jalan umum di wilayah
pedesaan dan perkotaan sebanyak 250 titik;
c. Tersedianya kebutuhan rambu-rambu lalu lintas sesuai dengan
analisa kebutuhan sebanyak 100 unit;
d. Terpeliharanya perlengkapan jalan dan fasilitas terminal sebesar 70
%;
e. Terfasilitasinya peningkatan pelayanan angkutan umum sebesar
100%;
f. Terpeliharanya Sarana Pengujian Kendaraan Bermotor sebanyak 1
unit;
g. Tersedianya sarana dan prasarana olah raga sebanyak 1 unit;
3) Pembangunan Prasarana Sosial Dasar Lingkungan, melalui :
a. Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum dengan
cakupan pelayanan 327.856 KK;
b. Tersedianya Prasarana dan Sarana Air Limbah di 20 Desa;
c. Terlaksananya program perumahan penangulangan kemiskinan
perkotaan di 4 Kecamatan;
d. Pembangunan Rumah tidak layak huni sebesar 13,5%;
4) Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, melalui:
a. Terpeliharanya drainase dalam kondisi baik sepanjang 3 Km;
b. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur
perdesaan di 303 Desa;
34
B A P P E D A K a b u p a t e n M a j a l e n g k a
Renja Bappeda Kab. Majalengka Tahun 2016 Bab II -
5) Peningkatan, pemeliharaan kualitas dan kuantitas produksi sumber air
baku serta keberlanjutan sistem irigasi, yang dilakukan melalui :
a. Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi
yang sudah ada sebesar 68.33%;
b. Prosentase peningkatan peran dan fungsi sungai, danau dan
sumber daya air lainnya sebesar 8 %;
c. Jumlah debit air tanah yang dapat dikelola dan terawasi sebesar
600.000 m3;
d. Jumlah sumur bor yang dibangun sebanyak 3 unit.
7. Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur
Fokus prioritas ini pada Peningkatan kualitas dan akuntabilitas layanan
pemerintah, Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia
pemerintah daerah, Peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban
masyarakat serta kesadaran politik dan hukum.
Sasaran prioritas ini sebagai berikut :
1) Dipenuhinya regulasi yang mengikuti perkembangan kebutuhan
masyarakat dalam bidang pelayanan publik, dengan indikator Raperda
yang diagendakan dalam Prolegda sebanyak 10 Raperda; Perda yang
diharmonisasi sebanyak 5 Perda; produk hukum yang
disosialisasikan sebanyak 2 peraturan perundang-undangan;
2) Diwujudkannya pelayanan prima, dengan indikasi OPD yang
menerapkan Standar Mutu Pelayanan berbasis ISO, sebanyak 2 OPD;
3) Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur sesuai formasi dan
kompetensi dengan indikasi meningkatnya kapasitas aparatur
pemerintah sebanyak 6.756 jiwa; persentase pejabat struktural yang
telah mengikuti Diklatpim sesuai jenjangnya sebanyak 62%; dan
pengiriman PNS untuk mengikuti diklat teknis/ fungsional sebanyak 239
jiwa;
4) Meningkatnya efektivitas pengawasan kinerja aparatur pemerintahan
dengan indikasi : persentase tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan
35
B A P P E D A K a b u p a t e n M a j a l e n g k a
Renja Bappeda Kab. Majalengka Tahun 2016 Bab II -
internal sebesar 100%; cakupan pemeriksaan reguler maupun non
regular 100%; Prosentase OPD yang hasil evaluasi lakipnya minimal
"CC" sebesar 10%; dan Persentase penyelesaian kasus sebesar 80%;
5) Meningkatnya efektivitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan
penatausahaan keuangan dan aset daerah, dengan indikator :
dilaksanakannya pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan sebesar 100%; dilaksanakannya Pengeloaan PBB
dan BPHTB di Kabupaten Majalengka sebanyak 2 jenis; Persentase
aset daerah yang diamankan secara fisik sebesar 2%; dan tingkat
Pendapatan daerah bersumber dari PAD sebesar 7,70%;
6) Meningkatnya efektivitas perencanaan pembangunan daerah dengan
indikator : disediakannya dokumen RPJMD ditetapkan dengan Perda
yang selaras dengan RPJPD Kabupaten, RPJMD Provinsi, RPJMN dan
RTRW Kabupaten sebanyak 1 dokumen; disediakannya dokumen
Renstra OPD yang selaras dengan RPJMD, RKPD dan RTRW
Kabupaten sebanyak 53 dokumen; dilaksanakannya Koordinasi
Perencanaan Pembangunan Ekonomi sebanyak 8 kali; diwujudkannya
Perencanaan Pembangunan Ekonomi sebanyak 3 dokumen;
Diwujudkannya Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh sebanyak 3 dokumen; Diwujudkannya
Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah sebanyak
4 dokumen; diwujudkannya Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Sosial Budaya sebanyak 8 kali; dan diwujudkannya Perencanaan
Sosial Budaya sebanyak 1 dokumen.
8. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Penanganan Kebencanaan
Fokus prioritas ini pada Peningkatan daya dukung dan daya tampung
lingkungan serta kualitas penanganan bencana.
1) Memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup melalui Pelestarian Lingkungan Hidup, melalui :
a. Meningkatnya Fungsi RTH di kawasan perkotaan dan wilayah
kecamatan di Kabupaten Majalengka di 1 Kecamatan;
36
B A P P E D A K a b u p a t e n M a j a l e n g k a
Renja Bappeda Kab. Majalengka Tahun 2016 Bab II -
b. Pengendalian terhadap Kualitas Tanah, Air dan Udara dari
Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, serta
Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang
Lingkungan Hidup sebanyak 5 Kegiatan;
2) Pencegahan Pencemaran dan Perusakan lingkungan hidup,
melalui :
a. Meningkatnya Pelayanan dan Pemeliharaan Sarana Persampahan
sebanyak 12 buah;
b. Pengendalian terhadap kerusakan Tanah, Mata air, Hutan, Lahan
dan Teridentifikasinya kondisi SDA,KEHATI dan Titik Pencemaran
Tanah, Air dan Udara sebanyak 3 Kegiatan;
3) Peningkatan Infrastruktur Penanggulangan Bencana, melalui :
a. Terpenuhinya pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat
(rehabilitasi) yang terkena bencana sebesar 100%;
b. Terpenuhinya kebutuhan rekonstruksi sarana dan prasarana yang
terkena bencana sebesar 100%;
c. Terpeliharanya sarana dan prasarana pencegahan bahaya
kebakaran sebesar 100%;
d. Korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan
sosial selama masa tanggap darurat sebesar 100%;
e. Korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan
menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap sebesar
100%;
f. Tersusunnya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang
Penanggulangan Bencana 1 buah;
g. Terlaksananya penyelenggaraan pelatihan kebencanaan sebanyak
3 Kali;
h. Meningkatnya kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam mengatasi
bencana pada saat tanggap darurat bencana sebesar 100%;
i. Terpenuhinya pengadaan peralatan penanggulangan bencana
sebesar 100%;
37
B A P P E D A K a b u p a t e n M a j a l e n g k a
Renja Bappeda Kab. Majalengka Tahun 2016 Bab II -
9. Optimalisasi Pelaksanaan Penataan Ruang
Fokus prioritas ini pada pemanfaatan ruang melalui pengendalian
pemanfaatan ruang.
Sasaran prioritas ini sebagai berikut :
1) Tersusunnya pedoman/arahan tentang penataan ruang sesuai dengan
peruntukan dan fungsi Ruang sebanyak 7 Dokumen;
2) Tersosialisasikannya rencana tata ruang di 1 Kecamatan;
3) Tersusunnya kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang dan
terkendalinya pembangunan kawasan di 7 Kecamatan;
4) Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sarana dan
Prsarana Wilayah sebanyak 12 kali;
5) Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Wilayah sebanyak 2 dokumen;
6) Terwujudnya arahan pembangunan serta peningkatan sesuai Fungsi
Bangunan Gedung sebanyak 5 paket;
10. Penanggulangan Kemiskinan
Fokus prioritas ini pada penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan
pendapatan keluarga miskin dan penguatan pemberdayaan masyarakat
berbasis kearifan lokal.
Sasaran prioritas ini sebagai berikut :
1) Persentase PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial
untuk pemenuhan kebutuhan dasar, sebanyak 3%;
2) Persentase PMKS skala kab/kota yang menerima program
pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau
kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya, sebanyak 3%;
3) Jumlah KUBE, sebanyak 50 Kube;
4) Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis
kompetensi, sebanyak 5%.
38
B A P P E D A K a b u p a t e n M a j a l e n g k a
Renja Bappeda Kab. Majalengka Tahun 2016 Bab II -
5) Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan,
sebanyak 15%;
6) Jumlah BUMDes sebanyak 330 Unit.
11. Peningkatan Kapasitas Desa
Fokus prioritas ini pada Penguatan Pemerintah Desa/Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan.
Sasaran prioritas ini sebagai berikut :
1) Ketersediaan Dokumen RPJM Desa sebanyak 330 desa, Dokumen RKP
Desa, sebanyak 330 desa;
2) Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat
sebanyak Rp 681.204.920;
3) Cakupan pembangunan infrastruktur perdesaan berbasis masyarakat
pada 330 Desa;
4) Cakupan status desa gotong royong sebanyak 1 desa;
5) Dilaksanakannya pembinaan dan fasilitasi kinerja Pemerintah Desa
terhadap 330 Desa.
12. Peningkatan Kualitas Umat Beragama
Fokus prioritas ini pada Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan
kerukunan antar umat beragama melalui Peningkatan peran lembaga-
lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam
pembangunan, dam Peningkatan kualitas kerukunan hidup baik interumat
beragama maupun antarumat beragama.
Sasaran prioritas ini sebagai berikut :
1) Lembaga pendidikan agama yang memperoleh fasilitasi, sebanyak 629
unit;
2) Sarana ibadah yang memperoleh fasilitasi, sebanyak 370 unit;
3) Pertemuan rutin antara tokoh-tokoh agama dan ormas keagamaan,
sebanyak 3 kali;
39
B A P P E D A K a b u p a t e n M a j a l e n g k a
Renja Bappeda Kab. Majalengka Tahun 2016 Bab II -
4) Pengajian Rutin Tingkat Kabupaten dan Kecamatan, sebanyak 140 kali.
1
B A P P E D A K a b u p a t e n M a j a l e n g k a
Renja Bappeda Kab. Majalengka Tahun 2016 Bab III -
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
Sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016
kepemimpinan Nasional setelah ditetapkannya Presiden dan Wakil Presiden
terpilih periode tahun 2015-2019 yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur
untuk memperkuat pondasi pembangunan yang berkualitas. Sedangkan
Prioritas pembangunan nasional (Nawa Cita) sebagaimana telah diamanatkan
dalam RPJMN 2015-2019 sebagai berikut:
1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dalam
memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara;
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata
kelolapemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuatdaerah-daerah
dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional
sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa
Asia lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia
Adapun kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2016 tidak
terlepasdari RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 sebagai berikut:
1. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing;
2. Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan;
3. Meningkatkan kinerja pemerintah melalui profesionalisme tatakelola dan
perluasan partisipasi public;
2
B A P P E D A K a b u p a t e n M a j a l e n g k a
Renja Bappeda Kab. Majalengka Tahun 2016 Bab III -
4. Mewujudkan Jawa Barat yang nyaman dengan pembangunan infrstruktur
strategis yang berkelanjutan;
5. Mengokohkan kehidupan social kemasyarakatan melalui peningkatan peran
pemuda, olahraga, seni, budaya dan pariwisata dalam bingkai kearifan lokal.
Prioritas pembangunan Jawa Barat (Common Goal) yang setiap tahunnya
menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan, yaitu meliputi:
1. Peningkatan Aksesibilitas Dan Mutu Pendidikan;
2. Peningkatan Aksesibilitas Dan Kualitas Layanan Kesehatan;
3. Infrastruktur Wilayah, Energi Dan Air Baku;
4. Ekonomi Pertanian;
5. Ekonomi Non Pertanian;
6. Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup Dan Kebencanaan;
7. Pengelolaan Seni, Budaya, Wisata Serta Kepemudaan Dan Olah Raga;
8. Ketahanan Keluarga Dan Kependudukan;
9. Kemiskinan, PMKS Dan Keamanan;
10. Modernisasi Pemerintahan Dan Pembangunan Perdesaan.
Sedangkan skenario pembangunan berbasis kewilayahan (tematik
kewilayahan), khusus untuk WKPP III (Wilayah Cirebon), dititkberatkan pada:
1. Pengembangan industri manga gedong gincu dan insudtrialisasi perikanan;
2. Pengembangan system perdagangan komoditas beras dan palawija;
3. Pengembangan batik danrotan, serta industry makanan olahan berbahan
baku lokal;
4. Melestarikan keratin, wisatasejarah, wisataziarah (pilgrimage) dan
pengembangan ekowisata;
5. Pengembangan Metropolitan Cirebon Raya serta Kawasan BIJB dan Aerocity
Kertajati.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda
Selaras dengan rencana strategis Bappeda Tahun 2014-2018, tujuan dan
saran rencana kerja tahun 2016 sesuai dengan misinya sebagai berikut:
Misi 1 ” Meningkatkan Kapasitas, Kapabilitas Dan Kompetensi Sumber Daya
Aparatur’.
3
B A P P E D A K a b u p a t e n M a j a l e n g k a
Renja Bappeda Kab. Majalengka Tahun 2016 Bab III -
Tujuan : Mewujudkan SDM Perencanaan yang professional.
Sasaran : Penguatan kemampuan teknis para perencana secara kognitif,
afektif dan psikomotorik.
Misi 2 “Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Sarana Dan Prasarana”.
Tujuan : Mewujudkan lingkungan pekerjaan yang nyaman.
Sasaran : Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan
pekerjaan.
Misi3”Memantapkan Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan
Daerah”.
Tujuan : Menciptakan perencanaan pembangunan daerah yang
akuntabilitas dan responsibilitas.
Sasaran : Sinergitas dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan.
Misi 4 “Meningkatkan Kualitas Data Dan Informasi Yang Berbasis
Teknologi”.
Tujuan : Optimalnya perencanaan daerah berbasis data dan informasi.
Sasaran : Tersedianya Data dan Informasi perencanaan pembangunan
daerah yang baik sebagaimana aturan dan terkini.
Misi 5 “Meningkatkan Perecanaan, Pengendalian, Pemanfaatan Dan
Pengawasan Tata Ruang”.
Tujuan : Mewujudkan pelaksanaan ketataruangan yang akuntabel.
Sasaran : 1. Tersedianya dokumen RTRW dan terlaksananya
pengendalian serta pengawasan tata ruang wilayah.
2. Koordinasi antar wilayah.
3.3. Program dan Kegiatan
Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Majalengka merupakan
urutan rancangan mulai dari sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang
akan dilaksanakan pada Tahun 2016 yang mengacu pada Renstra Bappeda
Tahun 2014-2018 dan tidak terlepas dari RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun
2014-2018.
4
B A P P E D A K a b u p a t e n M a j a l e n g k a
Renja Bappeda Kab. Majalengka Tahun 2016 Bab III -
Rencana kerja tahunan ini merupakan rincian yang sistematis mulai dari
sasaran sampai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan dan dapat diketahui
(ditetapkan) capaian hasil dari setiap kegiatan sasaran.
Untuk mencapai sasaran dimaksud Rencana Kera Bappeda Tahun 2016
Kabupaten Majalengka menetapkan Program dan kegiatan sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
c. Penyediaan Jasa Memeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Oprasional
d. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.
e. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
f. Penyediaan Alat Tulis Kantor
g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
h. Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
i. Penyediaan Bahan Bacaaan dan Peraturan Perundang-undangan.
j. Penyediaan Makanan dan Minuman.
k. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
l. Penyediaan Jasa Penunjang Pelayananan Kelancaran Administrasi
Perkantoran.
m. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Oprasional;
b. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.
c. Penataan lingkungan tempat kerja.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu.
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
OPD.
b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Prognosis
Realisasi Anggaran.
5
B A P P E D A K a b u p a t e n M a j a l e n g k a
Renja Bappeda Kab. Majalengka Tahun 2016 Bab III -
c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
d. Penyusunan LAKIP OPD.
5. Program Sinergitas Perencanaan Daerah
a. Penyusunan Renja OPD.
b. Penyusunan RKA OPD
c. Penyusunan DPA OPD
6. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
a. Fasilitasi Perencanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
(DBHCHT).
b. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi.
c. Sinergitas Perencanaan Program Ketahanan Pangan.
d. Analisis Kerangka Ekonomi Daerah Tahun 2016.
e. Masterplan Pengembangan Kawasan Perdangangan Kota Kadipaten.
f. Masterplan Pengembangan Kawasan Parawisata Margabanjar (Maja,
Argapura dan Banjaran).
g. Penyusunan Roadmap Pembangunan/Pengembangan Pariwisata
Kabupaten Majalengka.
7. Program Perencanaan Sosial Budaya
a. Koordinasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan
DAK Kabupaten Majalengka Tahun 2016.
b. Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya.
c. Koordinasi Penanggunlangan Kemiskinan di Kabupaten Majalengka.
d. Fasilitasi Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi RPJM Desa dan
RKP Desa.
e. Penyusunan Roadmap Peningkatan Indeks Pendidikan Kabupaten
Majalengka.
f. Penyusunan Roadmap Desa Mandiri Kabupaten Majalengka.
g. Penyusunan Database Sasaran Paket B dan C.
h. Penyusunan Roadmap Peningkatan Derajat Kesehatan.
i. Penyusunan Roadmap Penurunan Kemiskinan.
j. Penyusunan Roadmap Penurunan angka Pengangguran.
k. Pembinaan Pembangunan Desa Kabupaten Majalengka.
6
B A P P E D A K a b u p a t e n M a j a l e n g k a
Renja Bappeda Kab. Majalengka Tahun 2016 Bab III -
8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
a. Penyusunan Data dan Informasi RKPD.
b. Pengendalian dan Evaluasi RKPD.
c. Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Majalengka.
d. Penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Majalengka.
e. Musyawarah Rencana Pembangunan RKPD.
f. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Majalengka.
g. Verifikasi Rencana Kerja OPD.
h. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kabupaten
Majalengka.
i. Verifikasi Perubahan Rencana Kerja OPD.
j. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Bupati Tahun 2015.
k. Penyusunan LAKIP Kabupaten MajalengkaTahun 2015.
l. Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan Tahun 2016.
m. Fasilitasi Pelaporan dan Pengendalian Bantuan Keuangan Provinsi.
n. Fasilitasi dan Koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah
(BKPRD).
o. Evaluasi RPJPD Kabupaten Majalengka.
p. Evaluasi Midterem Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018.
9. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat
Tumbuh
a. Identifikasi Kawasan Kumuh Perkotaan.
b. Fasilitasi Up Date Data Rencanan Program Investasi dan Infrastruktur
Jangka Menengah (RPI2JM).
10. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan.
a. Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Antar Wilayah
Perbatasan.
11. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
a. Fasilitasi Penyusunan Rencana Program Investasi dan Infrasturktur
Jangka Menengah (RPI2JM) Kabupaten Majalengka.
b. Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Program Bidang Sarana
Prasarana Wilayah.
7
B A P P E D A K a b u p a t e n M a j a l e n g k a
Renja Bappeda Kab. Majalengka Tahun 2016 Bab III -
c. Koordinasi Akselerasi Pembangunan BIJB.
12. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
a. Updating Data Pembangunan.
1
B A P P E D A K a b u p a t e n M a j a l e n g k a
Renja Bappeda Kab. Majalengka Tahun 2016 Bab IV -
BAB IV
PENUTUP
Tahun 2016 dalam siklus perencanaan lima tahunan di Kabupaten
Majalengka, sebagaimana diamanatkan dalam Perda Kabupaten Majalengka
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018, merupakan tahun
perencanaan ketiga. Oleh karena itu, setiap OPD harus mampu
mengimplementasikan Renstranya yang selaras dengan apa yang tertuang
dalam RPJMD. Peran Bappeda Kabupaten Majalengka menjadi penggerak
seluruh OPD. Sebagai OPD yang memiliki nilai strategis dalam perencanaan
pembangunan daerah, Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Majalengka
wajib memiliki Rencana Kerja (Renja). Renja tersebut merupakan dokumen
perencanaan tahunan yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan kinerja
selama tahun 2016. Dalam rangka menjamin adanya sinergi perencanaan
pembangunan guna menjaga kesinambungan proses perencanaan dan untuk
mengefektifkan pencapaian pembangunan di Kabupaten Majalengka secara
umum dan Bappeda secara khusus maka Renja Bappeda disusun dengan
mengacu pada RKPD Kabupaten Majalengka dan Renstra Bappeda Kabupaten
Majalengka.
Substansi Renja Bappeda disusun dengan mempedomani Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, yaitu memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik
yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat. Secara aplikatif dalam
penyusunannya memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Dalam rangka meningkatkan kefektifan pelaksanaan Rencana Kerja
Bappeda Kabupaten Majalengka Tahun 2016, maka ditetapkan kaidah
pelaksanaan sebagi berikut :
2
B A P P E D A K a b u p a t e n M a j a l e n g k a
Renja Bappeda Kab. Majalengka Tahun 2016 Bab IV -
1. Substansi Renja Bappeda disusun terukur berdasarkan tatalaksana arah
kebijakan dalam RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2016 dan Renstra
Bappeda.
2. Tindaklanjut alokasi anggaran Bappeda Kabupaten Majalengka atas proses
penganggaran yang tidak sesuai dengan dokumen Renja Bappeda, maka
akan berpengaruh pada tingkat capaian targetan yang telah ditetapkan.
3. Bidang-bidang dan semua unsure eteknis pelaksana kerja pada Bappeda,
agar segera menyusun rencana kinerja masing-masing dengan mengacu
pada Renja yang telahditetapkan.
4. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) untuk setiap program dan kegiatan didasarkan pada Renja
yang telah ditetapkan dengan menganut prinsip efektifitas dan efisiensi
anggaran.
Kinerja Bappeda pada tahun 2016 secara optimal akan didasarkan pada arah
kebijakan dalam Renja Bappeda Kabupaten Majalengka Tahun 2016 yang
merupakan penjabaran dari visi dan misi Bappeda Kabupaten Majalengka dalam
Renstra Bappeda Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018. Sehingga
berimplikasi terhadap mengakselerasi pencapaian sasaran yang telah
ditetapkan.
Kami berharap, bahwa Renja Bappeda ini dapat dilaksanakan
sebagaimana mestinya sehingga seluruh targetan indikator kinerja yang tertuang
dalam RPJMD untuk urusan perencanaan pembangunan, sebagaian tata ruang
dan statistic dapat tercapai. Adapun jika terdapat kendala dalam capaian
indicator kinerja tersebut, baik diakibatkan masih belum memadainya anggaran
danper masalahan teknis lainnya, dapat dilakukan penajaman dan perbaikan
melalui perubahan rencana kerja.
Demikian, dokumen Renja Bappeda ini dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.
Recommended