View
232
Download
1
Category
Preview:
Citation preview
BIROKRASI
MENUJU WORLD CLASS BUREAUCRACY
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
REFORMASI
MAKNA REFORMASI BIROKRASI (1)Sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan indonesia
Sebuah pertaruhan besar bagi bangsa indonesia dalam menyongsong tantangan abad ke-21
Berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih (overlapping)antarfungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, danmenghabiskan anggaran yang tidak sedikit
Upaya menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hinggaterendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkahbertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luarkebiasaan/rutinitas yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upayaluar biasa
Upaya merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkanberbagai kebijakan dan praktek manajemen pemerintah pusat dandaerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah denganparadigma dan peran baru
MAKNA REFORMASI BIROKRASI (2)JIKA BERHASIL
• mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiappenyalahgunaan kewenangan publik;
• meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat;• meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan
kebijakan/program instansi;• meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu);• menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif,
dan efektif.
JIKA GAGAL
Reformasi birokrasi hanya akan menimbulkanketidakmampuan birokrasi dalam menghadapi kompleksitasyang bergerak secara eksponensial di abad ke-21, antipati,trauma, berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadappemerintah, dan ancaman kegagalan pencapaianpemerintahan yang baik (good governance), bahkanmenghambat keberhasilan pembangunan nasional.
GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI2010-2025
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
5 TAHUNAN
4
2014
20192025RULE BASED
BUREAUCRACY
PERFORMANCE BASED BUREAUCRACY
DYNAMIC GOVERNANCE
Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional2010 - 2025Perpres No. 81 Th.
2010
MenjadiPemerintahan
Kelas Dunia
TRANSFORMASI BIROKRASI SAMPAI 2025
Roadmap 2010-2014
Roadmap 2015-2019
Roadmap 2020-2025
Pada tahun 2025, Pencapaian Tujuan dan
Sasaran Pembangunan Semakin baik yang
ditandai dengan:
a. tidak ada korupsi; b. tidak ada pelanggaran;
c. APBN dan APBD baik; d. semua program
selesai dengan baik; e. semua perizinan
selesai dengan cepat dan tepat; f. komunikasi
dengan publik baik; g. penggunaan waktu (jam
kerja) efektif dan produktif; h. penerapan
reward dan punishment secara konsisten dan
berkelanjutan; i. hasil pembangunan nyata
(propertumbuhan, prolapangan kerja, dan
propengurangan kemiskinan)
• Efektif, efisien dan ekonomis• Difokuskan pada upaya untuk
mewujudkan outcomes (hasil)• Menerapkan manajemen kinerja
yang didukung dengan penerapansistem berbasis elektronik
• Setiap individu pegawai memilikikontribusi yang jelas terhadapkinerja organisasi
5
Komitmen pimpinan instansi di dalam pencegahan danpemberantasan korupsi &punglimasih lemah
01
Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) masih lemah
02
Partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan masih rendah
03
Penerapan e-government belum terintegrasi & Merata
04
Inefisiensi penggunaananggaran
05
Inovasi dalamPenyelenggaraan Pelayanan
Publik belum dilakukansecara merata
06
Isu Strategis Birokrasi
Lemahnya penegakkan hukum & tumpang tindih peraturan
07
Organisasi gemuk, fragmented, tumpang tindih
08Rendahnya Kompetensi ASN, mindset & culture set birokrasi yang kurang baik
09 Akuntabilitas Kinerja masih rendah
10
Kerangka pelaksanaan Reformasi birokrasi
• Evaluasi RB• Evaluasi AKIP
• Evaluasi ZI WBK/WBBM(Proses & Hasil)
Pemerintah belum bersih, kurang akuntabel dan berkinerja rendah
Pemerintah belum efektif dan efisien
Pelayanan publik masih buruk
Pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi
Pemerintah yang efektif dan efisien
Pelayanan publik yang baik dan berkualitas
From:Bad Governance
To: Good Governance
✓ Mindset (pola pikir)
✓ Culture set (budaya kerja)
Prinsip Pelaksanaan:Outcomes Oriented , Terukur, Efisien,Efektif, Realistik, Konsisten, Sinergi,Inovatif,Kepatuhan,Dimonitor
Pelopor
Penggerak Perubahan
(Agent of Changes &
Role Model)
Kapasitas
Assesor
8 Area Perbaikan
Unit Kerja Percontohan WBK/WBBM
7
• Pemerintah yang bersih, akuntabel, dan
berkinerja tinggi
• Pemerintah yang efektif dan efisien
• Pelayanan publik yang baik dan berkualitas
• 3 S A S A R A NR E F O R M A S I B I R O K R A S I
Pelayanan Publik Masih Buruk
Pemerintahan Belum Efektif dan Efisien
Pemerintahan Belum Bersih,
Kurang Akuntabel dan Berkinerja Rendah
1. EVALUASI REFORMASI BIROKRASI2. EVALUASI ZONA INTEGRITAS3. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
MENDORONG PELAKSANAAN
8
PROSES BISNIS PELAKSANAAN RB
Road Map
Proses RB
PMPRB
Perencanaan
Monitoring danEvaluasi Internal
Indeks RB dan RencanaAksi Tindak Lanjut
Pelaporan danRencana Perbaikan
Pelaksanaan
PROSES INTERNAL
EVALUASI EKSTERNAL UPRBN DAN TIM QA
Feedback
Kerangka Logis Pelaksanaan RB
9
H A S I L ( 4 0 % )P E N G U N G K I T ( 6 0 % )
P E R B A I K A N D A N P E M B E L A J A R A N
SASARAN REFORMASI BIROKRASI
PROGRAM REFORMASI BIROKRASI
Kapasitasdan
AkuntabilitasOrganisasi
(20%)
Pemerintahyang bersihdan bebasKKN (10%)
PeningkatanPelayanan
Publik (10%)
MA
NA
JEM
EN
PER
UBA
HA
N (5
%)
PEN
AT
AA
N P
ER
AT
UR
AN
PER
UN
DA
NG
-U
ND
AN
GA
N
(5%
)
PENGUATAN PENGAWASAN (12%)
PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
(6%) PEN
ING
KA
TA
N K
UA
LIT
AS P
ELA
YA
NA
N P
UBLIK
6%
)
PENATAAN & PENGUATAN ORGANISASI
(6%)
PENATAAN SISTEM
MANAJEMEN SDM (15%)
PENATAAN TATALAKSANA
(5%)
Komponen Pengungkit RB 8 Area Perubahan
Peraturan Perundang-undangan
• Keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan
• Kualitas regulasi yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik
Mental Aparatur dan Manajemen Perubahan
• Penerapan/internalisasi asas, prinsip, nilai dasar,kode etik, dan kode perilaku, termasuk penguatan budaya kinerja dan budaya pelayanan
• Penerapan budaya kerja positif di setiap instansi pemerintah
• Integritas aparatur
• Perubahan mindset dan culturset aparatur
Pengawasan
• Kapasitas APIP
• Penerapan sistem pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis
• Peningkatnya efisiensi penyelenggaraan birokrasi
• Penurunan tingkat penyimpangan oleh aparatur
Akuntabilitas
• Kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi
• Penerapan sistem manajemen kinerja organisasi
• Peningkatan Akuntabilitas kinerja organisasi
Organisasi/Kelembagaan
•Ketepatan ukuran, ketepatan fungsi dan sinergisme/kesinergisan kelembagaan Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian/lembaga non struktural
•Penurunan tumpang tindih tugas dan fungsi antar Kementerian/Lembaga dan antar Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah daerah
• sinergisme kelembagaan antara instansi pemerintah pusat dan daerah
Sumber Daya Manusia Aparatur
•Kemampuan unit yang mengelola SDM ASN untuk mewujudkan SDM aparatu yang integritas, kompeten dan kompetitif
• Kepatuhan instansi untuk penerapan manajemen SDM aparatur yang berbasis merit
• Penerapan sistem pengembangan kepemimpinan untuk perubahan
• Penerapan sistem merit dalam Manajamen SDM aparatur
• Profesionalisme aparatur
Pelayanan Publik
• Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan danharapan masyarakat
• implementasi sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik.
Tatalaksana
• Penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-Government
• Penerapan keterbukaan informasi publik
• Penerapan manajemen kearsipan yang handal
11
SURVEY PERSEPSI PELAYANAN PUBLIK (EKSTERNAL)
KEJELASAN DAN KEMUDAHAN PERSYARATAN PELAYANAN
KEPASTIAN DAN KESEDERHANAAN PROSEDUR PELAYANAN
WAKTU PELAYANAN CEPAT DAN SESUAI STANDAR
KEWAJARAN DAN KETERJANGKAUAN BIAYA
KESESUAIAN PELAYANAN DENGAN KETENTUAN
TERDAPAT PENANGANAN PENGADUAN/MASUKAN
KECUKUPAN PETUGAS LAYANAN
PETUGAS LAYANAN BERKOMPETEN DAN BERETIKA
KEJELASAN MAKLUMAT PELAYANAN
KENYAMANAN DAN KEAMANAN SARANA DAN PRASANA
PENYELENGGARA LAYANAN DENGAN KOMITMEN TINGGI
SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI (EKSTERNAL)
TRANSPARANSI STANDAR DAN PROSEDUR
KEMUDAHAN STANDAR DAN PROSEDUR
LEGITIMASI KEKUASAAN DAN KEWENANGAN
PERLAKUAN SPESIAL/KHUSUS
PERBEDAAN LAYANAN BERDASAR NEPOTISME
KECENDERUNGAN TINDAKAN MELANGGAR HUKUM
KECENDERUNGAN BENTURAN KEPENTINGAN
SURVEY INTEGRITAS ORGANISASI (INTERNAL)
BUDAYA ORGANISASI DAN SISTEM ANTI KORUPSI
INTEGRITAS KERJA TERKAIT PENGELOLAAN SDM
INTEGRITAS KERJA DAN PELAKSANAAN ANGGARAN
INTEGRITAS KERJA DAN KESESUAIAN PERINTAH ATASAN DENGAN ATURAN DAN NORMA
14
MEKANISME EVALUASI
Memperolehakun danpassword
Membentuk Tim Evaluator Internal
Panel evaluasipelaksanaan
RB
APIP mengirimkan
hasil kesekjen/sekda/
sesma
sekjen/sekda/ sesma
mengirimkan keMenpanrb
Hasil EvaluasiEksternal
Panel Evaluator
VerifikasiLapangan
Desk Evaluation
PROFIL REFORMASI BIROKRASI NASIONAL
KEMENTERIAN / LEMBAGA / PEMDA
KEMENTERIAN PANRB
PERBEDAAN ANTARA PMPRB LAMA DAN BARU
Obyek evaluasi adalahInstansi Pemerintah
Survei Internal (IntegritasOrganisasi)
Pengungkit (Proses)
Obyek evaluasi adalahInstansi Pemerintah dan Unit Kerja
Survei Internal (IntegritasOrganisasi dan IntegritasJabatan)
Pengungkit (proses dan hasil antara)
PermenPANRB 30 Tahun
2018
PermenPANRB 14 Tahun
2014
EVALUASI LKE UNIT bobot 50%
EVALUASI LKE Pusatbobot 50%
UNSUR POKOK YG MEMBEDAKAN DNG PERATURAN SEBELUMNYA
INSTANSI PEMERINTAH DAN UNIT
Penilaian hanya melihatkualitas pada level
pusat/instansi pemerintah
• Nilai merupakangabungan dari Proses di instansi dan unit
• List pertanyaan adadua;(1)untukinstansi;(2)untukinstansi dan unit
Contoh pertanyaan LKE yang tidak relevan untukditerapkan di UNITMaka kolom pilihan jawabdan nilai “digelapkan”
HASIL ANTARA YANG DIGUNAKAN
Hasil Pengawasan Kearsipan(penguatan tatalaksana)
Maturitas SPIP (penguatanpengawasan)
Penyampaian LHKPN dan LHKASN (penguatan pengawasan)
Indeks Internal Audit Capability Model (IACM) (penguatan pengawasan)
Hasil Pengaduan Masyarakat (penguatan pengawasan)
SURVEI INTEGRITAS JABATAN
• Memahami tugas danfungsi serta memahamiukuran keberhasilanpekerjaan
• Tidak memahami tugasdan fungsi serta tidakmemahami ukurankeberhasilan pekerjaan
• Memahami tugas danfungsi tetapi tidakmemahami ukurankeberhasilan pekerjaan
Indeks Integritas Jabatan
JawabanPeserta
Bobot
Score Indeks
A 3 (total ax3) {(total score)/(total
peserta x 3)} x 4= IndeksIntegritasJabatan
B 2 (total bx2)
C 1 (total cx1)
(Total Peserta)
(total score)
Tren perkembangan Reformasi Birokrasi
NILAI RATA-RATA NASIONAL IP DENGAN RB BAIK
69,4
56,59 55,94
72,4861,75
57,72
72,15
62,73
54,53
0
10
20
30
40
50
60
70
80
KL PROV KAB/KOTA
90%
38%
4%
92%
47%
6%
89%
68%
10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
KL PROV KAB/KOTA
20
16
20
17
2016
20
18
20
16
20
17
20
18
20
16
20
17
20
18
20
16
20
17
20
18
2017 2018
20
16
20
17
20
18
KATEGORI
Kategori Range Nilai
AA > 90-100
A >80-90
BB >70-80
B >60-70
CC >50-60
C >30-50
D >0-30
22
HASIL SURVEI REFORMASI BIROKRASI
3,21
3,08 3,09
3,29
3,13 3,13
3,373,33
3,29
Kementerian / Lembaga Provinsi Kab. /Kota
INDEKS PERSEPSI PELAYANAN PUBLIK
2016
2017
2018
Skala 0-4
3,3
3,13,16
3,36
3,23 3,24
3,50
3,36 3,38
Kementerian / Lembaga Provinsi Kab. /Kota
INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
2016
2017
2018
Skala 0-4
Quesioner dibangun bersama antaraKementerian PAN RB, KPK dan BPS.
Survey dilakukan oleh BPS.
Tahun 2018
+/- 22.000 responden
969Unit Kerja Layanan
Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannyamempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal
pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pembangunan zona integritas di unit kerjainstansi pemerintah dilakukan untuk mengakselerasi pencapaian sasaran reformasi birokrasi
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)
Merupakan predikat yang diberikan kepada unit kerja pada instansi pemerintah yang memenuhi indikasi bebas dari korupsi dan melayani publik dengan baik
Percepatan Reformasi Birokrasi dengan membangun Zona Integritas di Unit Kerja Instansi Pemerintah
HAKEKAT PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (WBK & WBBM)
INDEKS RB
Unit Percontohan1) Dianggap sebagai unit yang
penting/strategis dalam melakukanpelayanan publik
2) Mengelola sumber daya yang cukup besar3) Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi
Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut
Merupakan Miniatur Implementasi Reformasi Birokrasi di Unit Kerja
Bertujuan untuk membangun program RB sehinggamampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yanganti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikanpelayanan publik yang berkualitas
Membangun percontohan pada tingkat unit kerja pada Instansi Pemerintah sebagai unit menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
25
Membangun unit kerja pelayanan percontohandalam hal pemberantasan korupsi danpeningkatan kualitas pelayanan publik
Dengan harapan unit kerja pelayananpercontohan tersebut dapat menularkankesuksesannya kepada unit lain sehinggamempercepat proses reformasi birokrasi
KESUKSESAN PEMBANGUNAN PERCONTOHAN AKAN BERDAMPAK LUAS DAN DAPAT DIRASAKAN MANFAATNYA OLEH MASYARAKAT
Zona Integritas
KERANGKA LOGIS Pembangunan Unit Kerja ZI Menuju WBK/WBBM
26
H A S I L ( 4 0 % )P E N G U N G K I T ( 6 0 % )
P E R B A I K A N D A N P E M B E L A J A R A N
PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
MA
NA
JEM
EN P
ERU
BA
HA
N(5
) PENATAAN TATALAKSANA(5)
PEN
ING
KA
TAN
KU
ALI
TAS
PEL
AYA
NA
N P
UB
LIK
(10
)
PENATAAN MANAJEMEN SDM(15)
PENGUATAN PENGAWASAN (15)
PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA (10)
Nilai persepsi korupsi (survei eksternal) (15)
Presentase penyelesaian TLHP (5)
Nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal) (20)
27
Manajemen Perubahan
Terwujudnya perubahan secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) seluruh individu pada unit kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. (budaya integritas, budaya kinerja, budaya melayani )
❑ Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam mewujudkan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
❑ Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
❑ Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.
SASARAN
❑ Tim Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM pada Unit Kerja ;❑ Perencana Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM pada Unit Kerja ;❑ Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada
Unit Kerja ;❑ Peran serta aktif pimpinan dan pegawai pada Unit Kerja dalam membuat Perubahan Pola
Pikir dan Budaya Kerja.
INDIKATOR
TUJUAN
SASARAN
28
Meningkatnya kualitas implementasi sistem manajemen SDM dan terwujudnya profesionalisme SDM aparatur pada Unit Kerja ZI Menuju WBK/WBBM
❑ Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur di Unit Kerja menuju WBK/WBBM;
❑ Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur di Unit Kerjamenuju WBK/WBBM;
❑ Meningkatnya disiplin SDM aparatur di Unit Kerja menuju WBK/WBBM; ❑ Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur di Unit Kerja menuju WBK/WBBM; ❑ Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur di Unit Kerja menuju WBK/WBBM.
INDIKATOR
❑ Perencanaan kebutuhan pegawai❑ Pengembangan pegawai berbasis kompetensi❑ Pengukuran Kinerja Pegawai❑ Kebijakan Pola Mutasi internal❑ Penegakan Disiplin ❑ Sistem Informasi Kepegawaian
Penataan Sistem Manajemen SDM
TUJUAN
SASARAN
29
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja unit kerja
❑ Meningkatnya budaya kinerja Unit Kerja❑ Meningkatnya capaian kinerja Unit Kerja
INDIKATOR
❑ Keterlibatan Pimpinan dalam Perencanaan Kinerja, Pelaksanaan dan Monev CapaianKinerja
❑ Implementasi Manajemen Kinerja Organisasi (SAKIP: Pengelolaan Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, Evaluasi Kinerja.
❑ Sistem Informasi Kinerja
Penguatan Akuntabilitas Kinerja
TUJUAN
30
SASARAN
❑ Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Unit Kerja ZI menuju WBK/WBBM;
❑ Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Unit Kerja Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
❑ Meningkatnya transparansi publik di Unit Kerja Z I menuju WBK/WBBM.
INDIKATOR
❑ Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan
❑ E-Office (Sistem pengukuran kinerja, Sistem Kepegawaian, Sistem Pelayanan Publik
berbasis sistem informasi)
❑ Keterbukaan informasi publik
Meningkatnya efisiensi dan efektivitas penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur di Unit Kerja ZI Menuju WBK/WBBM.
Penataan Tatalaksana
TUJUAN
SASARAN
31
Terwujudnya praktek tatakelola unit organisasi yang bersih dan bebas dari KKN
❑ Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara pada Unit Kerja
❑ Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada Unit Kerja menuju
❑ Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada Unit Kerja
INDIKATOR
❑ Penerapan SPIP❑ Pengaduan Masyarakat❑ Whistle-Blowing System❑ Penanganan Benturan Kepentingan❑ Pengendalian Gratifikasi❑ Tingkat Kepatuhan terhadap LHKPN dan LHKASN
Penguatan Pengawasan
TUJUAN
32
Peningkatan pelayanan publik
Meningkanya kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
❑ Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada Unit Kerja ZI menuju WBK/WBBM;
❑ Meningkatnya standardisasi pelayanan menjadi berstandart internasional pada Unit Kerja menuju WBK/WBBM; dan
❑ Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan pada Unit Kerja ZI menuju WBK/WBBM.
SASARAN
❑ Implementasi Standar Pelayanan❑ Implementasi Budaya Pelayanan Prima dalam memberikan layanan❑ Pelaksanaan Penilaian Kepuasan Pelanggan
INDIKATOR
TUJUAN
33
SURVEY PERSEPSI PELAYANAN PUBLIK (EKSTERNAL)
KEJELASAN DAN KEMUDAHAN PERSYARATAN PELAYANAN
KEPASTIAN DAN KESEDERHANAAN PROSEDUR PELAYANAN
WAKTU PELAYANAN CEPAT DAN SESUAI STANDAR
KEWAJARAN DAN KETERJANGKAUAN BIAYA
KESESUAIAN PELAYANAN DENGAN KETENTUAN
TERDAPAT PENANGANAN PENGADUAN/MASUKAN
KECUKUPAN PETUGAS LAYANAN
PETUGAS LAYANAN BERKOMPETEN DAN BERETIKA
KEJELASAN MAKLUMAT PELAYANAN
KENYAMANAN DAN KEAMANAN SARANA DAN PRASANA
PENYELENGGARA LAYANAN DENGAN KOMITMEN TINGGI
SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI (EKSTERNAL)
TRANSPARANSI STANDAR DAN PROSEDUR
KEMUDAHAN STANDAR DAN PROSEDUR
LEGITIMASI KEKUASAAN DAN KEWENANGAN
PERLAKUAN SPESIAL/KHUSUS
PERBEDAAN LAYANAN BERDASAR NEPOTISME
KECENDERUNGAN TINDAKAN MELANGGAR HUKUM
KECENDERUNGAN BENTURAN KEPENTINGAN
Mandatory Mandiri
PERBEDAAN ZI BARU DAN LAMA
Pengajuan Zona Integritas
PERBEDAAN ZI BARU DAN LAMASyarat Pengajuan Zona Integritas
SYARAT WBK WBBM
Tingkat Instansipemerintah
Opini BPK minimal “WDP”
Opini BPK minimal “WTP”
Nilai AKIP minimal “B”
Tingkat unit kerja Unit kerja yang diajukan merupakan core layanan utama dari instansinya
Mengelola sumber daya yang cukup besar
Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut
Telah mendapatpredikat WBK sebelumnya
LHKASN dan LHKPN 100%
Permenpan52/2014
2019
Mandiri
PROSES PENILAIAN DAN PENETAPAN ZONA INTEGRITAS
37
Unit Kerja Percontohan
Penilaian TPI
Pemenuhan Indikator Hasil
Pemenuhan Indikator
Pengungkit
Reviu TPN
MEMENUHI SYARAT
TIDAK MEMENUHI SYARAT
Penetapan Unit Kerja Berpredikat WBK dan WBBM
SYARAT WBK WBBM
Nilai Total (Pengungkit dan Hasil)minimal
75 85
Nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal
18 18
Nilai sub-komponen “Survei Persepsi Anti Korupsi” minimal
13,5 13,5
Nilai sub-komponen “Persentasi TLHP” minimal
3,5 3,5
Nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal
- 16
SYARAT WBK WBBM
Nilai Total 75 85
Nilai Minimal Pengungkit 40 48
Bobot nilai minimal per area pengungkit
60% 75%
Nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal
18,50 18,88
Nilai sub-komponen “Survei Persepsi Anti Korupsi” minimal
13,5(survey 3,60)
13,88(survey 3,70)
Nilai sub-komponen “Persentasi TLHP” minimal
5,0 5,0
Nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal
15(survey 3,00)
17(survey 3,40)
PERMENPANRB 52/2014 2019
Mandatory Mandiri
LEMBAR KERJA EVALUASIPenilaian Skor WBK
(min 60 %)WBBM
(min 75 %)
A Pengungkit 60 40 48
1 Manajemen Perubahan 5 3 3,75
2 Penataan Tata Laksana 5 3 3,75
3 Penataan SDM 15 9 11,25
4 Penguatan Akuntabilitas 10 6 7,5
5 Penguatan Pengawasan 15 9 11,25
6 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 10 6 7,5
B Hasil 40
1 Pemerintahan Bersih dan Bebas KKN 20 18,5 18,88
2 Kualitas Pelayanan Publik 20 15 17
Total 100 75 85
Terdapat peta proses bisnis pelayanan utama
kawasan yang menggambarkan integrasi
lintas unit kerja padasuatu kawasan;
Terdapat Monevpelaksanaan proses bisnis
pelayanan utama yang dilakukan secara berkala;
Implementasi peta proses bisnis pelayanan utamaditindaklanjuti dengan
pembuatan SOP di internal unit kerja;
Terdapat Monevpelaksanaan SOP turunan
peta proses bisnis di internal unit kerja yang
dilakukan secara berkala;
Terdapat sistem informasidalam pelaksanaan proses
bisnis yang terintegrasiantar unit kerja pada
suatu kawasan
Penetapan Kawasan Berpredikat WBK dan WBBM
Kondisi Unit KerjaIntegrasi
KawasanPenetapan
1 Tidak seluruh unitTidak ada
integrasi
Tidak Memenuhi Kawasan
WBK/WBBM
2 Tidak seluruh unit Ada integrasiTidak Memenuhi Kawasan
WBK/WBBM
3 Seluruh unitTidak ada
Integrasi
Tidak Memenuhi Kawasan
WBK/WBBM
4 Seluruh unit Ada integrasiMemenuhi Kawasan
WBK/WBBM
SYARAT WBK WBBM
Unit kerjaSemua unit kerja
memenuhi kriteriapredikat WBK
Semua unit kerjamemenuhi kriteria
WBBM
Skor IntegrasiProses Bisnis
6,5 7,5
ILUSTRASI
INTEGRASI PROSES BISNIS
Mandatory
Pimpinan instansi pemerintah mengusulkan satu atau beberapa unit kerja berpredikat menuju WBK/WBBM ke Menteri PANRB untukdilakukan reviu untuk WBK atau evaluasi untuk WBBM denganmelampirkan hasil penilaian internal disertai dengan bukti pendukung.
Pengajuan reviu kepada TPN tersebut dilakukan dengan membuat suratpermohonan reviu pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM kepada TPN.
Permohonan reviu pembangunan Zona Integritas kepada TPN menggunakan sistem informasi Penilaian Mandiri Pembangunan ZonaIntegritas (PMPZI) melalui alamat website www.pmpzi.menpan.go.id.
PMPZI merupakan sebuah instrumen bantu berupa aplikasi teknologiinformasi (TI) berbasis web. PMPZI bertujuan untuk mempercepatproses pembangunan dan pengajuan Zona Integritas yang dilakukanoleh masing-masing instansi pemerintah dalam hal pengumpulan danpengolahan data, serta monitoring dan evaluasi data.
Pengajuan reviu kepada TPN melalui PMPZI dilakukan paling lambatpada tanggal 31 Mei setiap tahunnya. Apabila terdapat perubahanterkait tanggal waktu pengajuan reviu, maka Kementerian PANRB akanmemberikan informasi melalui surat pemberitahuan
Mekanisme Pengusulan Melalui PMPZI
PMPZI inidigunakanuntuk:
TPI untuk melakukan penilaian kesiapan dankemajuan pembangunan Zona Integritas di unit kerja.
Instansi Pemerintah untuk melakukan pengajuanreviu kepada TPN apabila penilaian yang dilakukanTPI kepada unit kerja telah memenuhi kriteriauntuk diajukan kepada TPN.
TPN untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaanZona Integritas, pengelolaan data dan informasidalam rangka penyusunan profil pelaksanaan ZonaIntegritas baik pada tingkat K/L, PemerintahProvinsi, Pemerintah Kabupaten dan PemerintahKota maupun profil keseluruhan K/L, Pemda danprofil nasional serta pelaporan kepada KomitePengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN).
Permohonan reviu pembangunan ZI kepada TPN menggunanakan PMP-ZI
melalui alamat websitewww.pmpzi.menpan.go.id.
Paling lambat 31 Mei 2019
Tujuan:Mempercepat proses pembangunan dan pengajuan Zona Integritas yang dilakukan oleh masing-masing K/L dan Pemda dalam hal pengumpulan
data, pengolahan data, evaluasi data, dan monitoring.
Pemantauan Unit Kerja/Kawasan BerpredikatWBK dan WBBM
• Melakukan pendampingan secara konsisten terhadap unit yang telah mendapatpredikat Menuju WBK serta memantau perkembangan pembangunannya untukMenuju WBBM;
• Melakukan survei internal untuk mengetahui dan menjaga kualitas pelayanan danintegritas. Pelaksanaan survei menggunakan metodologi yang telah ditetapkan olehTPN; (Apabila tidak melaksanakan survei internal tersendiri, TPI dapat menggunakanhasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk melihat kualitas pelayanan danintegritas).
• Melakukan penilaian internal dan melaporkan perkembangan pembangunan ZonaIntegritas di unit yang telah mendapat predikat Menuju WBK melalui PMPZI setidaknya setiap dua tahun apabila pada kurun waktu tersebut unit tidak diajukanuntuk di reviu Menuju predikat WBBM;
• Melakukan penilaian internal dan melaporkan kondisi atau perkembangan ZonaIntegritas di unit yang telah mendapat predikat Menuju WBBM melalui PMPZI setiapdua tahun sekali; (contoh surat penyampaian monitoring dan evaluasi atas unit yang telah mendapat predikat Menuju WBK/WBBM sebagaimana terlampir padalampiran II)
• Melakukan identifikasi dan klarifikasi apabila terdapat pengaduan terhadapmaladministrasi di unit yang telah mendapat predikat WBK/WBBM, dan mendorongdan memonitor penyelesaian pengaduan maladministrasi tersebut.
TPI
• Melakukan verifikasi atas laporan monitoring TPI terhadap unit kerja yang telahmendapatkan predikat Menuju WBK atau Menuju WBBM;
• Melakukan reviu lapangan berkala terhadap unit yang telah mendapatkan WBK/WBBM;
• Melakukan verifikasi lapangan dan klarifikasi dengan TPI apabila terdapat laporan dugaan maladministrasi yang diterima oleh TPN terkait pelayan atau integritas di unit yang telah mendapat predikat Menuju WBK atau Menuju WBBM.
TPN
Unit yang telah mendapat predikat
Menuju WBK atau Menuju WBBM
merupakan unit percontohan
nasional terkait pelaksanaan RB,
khususnya dalam hal kualitas
pelayanan publik dan integritas anti
korupsi. Oleh karena itu, dalam
rangka menjaga unit tersebut tetap
menjaga pelayanan atau integritas
dan memastikan tidak terdapat
penurunan kualitas serta menjaga
dari berbagai penyimpangan, maka
diperlukan langkah-langkah yang
harus dilakukan oleh TPI dan TPN.
44
Riau Kepulauan
Aceh
SumateraUtara
Riau
SumateraBarat Jambi
Bengkulu
SumateraSelatan
Bangka-Belitung
Lampung
KalimantanBarat
Banten
Jakarta
JawaBarat Yogyakarta
JawaTengah
JawaTimur
Bali
KalimantanTengah
KalimantanTimur
KalimantanSelatan
NTB
SulawesiSelatan
SulawesiTenggara
SulawesiBarat
SulawesiTengah
SulawesiUtara
Maluku
MalukuUtara
PapuaBarat
Papua
NTT
KalimantanUtara Gorontalo
Saat ini telah terdapat 23 unit kerjaWBBM dan 309 unit kerja WBK. Terdiri atas:• Polres• Rumah Sakit• Kantor Unit BPOM• Kantor Pelayanan Pajak• Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara• Kantor Pelayanan Bea dan Cukai• Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan• Lapas• Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil• Dinas Perijinan• Dan lain-lain
Unit kerja pelayanan percontohanini (WBK/WBBM) akan menjadi
role model bagi unit kerja lainnyadalam upaya peningkatan kualitaspelayanan publik dan budaya anti-
korupsiKeterangan: Jumlah unit kerja WBK/WBBM akumulasi sampai dengan tahun yang bersangkutan
TAHUN 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL
Pengusulan 33 51 174 485 910 1.653
WBK 12 11 15 71 200 309
WBBM 9 1 2 6 5 23
PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)
PERPRES 54/2018
Strategi Nasional Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi
Jangka Panjang 2012 – 2025 dan
Jangka Menengah 2012 – 2014
Strategi Nasional
pencegahan korupsi
PERPRES 55/2012
Tugas Timnas
1. Koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, dan evaluasi
pelaksanaan Stranas PK
2. Membuat laporan capaian pelaksanaan Stranas PK
3. Mempublikasikan laporan capaian pelaksanaan Aksi PK
kepada masyarakat
3
Kawasan Terpadu
• Pelabuhan laut
• Bandara
APH• Kepolisian
• Kejaksaan
• MA
• Lapas
Unit LayananPemda
• Disdukcapil
• Samsat• RSUD/Puskesmas
• PTSP
• Kecamatan
ATR/BPN
UNIT-UNIT PENGENDALIAN INTEGRITAS PADA SEKTOR STRATEGISMandatory
Kawasan Terpadu
• Pelabuhan laut
• Bandara
Pelabuhan Laut
• Tanjung Priok Jakarta (WBK 2018)
• Tanjung Perak Surabaya
• Belawan Medan
• Soekarno Hatta Makassar
• Sekupang Batam
• Tanjung Mas Semarang
Bandara
• Soekarno Hatta Jakarta
• Juanda Surabaya
• Kuala Namu Medan
• Hasanuddin Makassar
• Hang Nadim Batam
• Ngurah rai Bali
Mandatory
UNIT-UNIT PENGENDALIAN INTEGRITAS PADA SEKTOR STRATEGIS
TARGET TRIWULAN STRANAS PK 2019
50
ZI KAWASAN BANDARA & PELABUHAN
Target B03:
• Kick Off Meeting (minggu I Maret)
• Mou komitmen pembangunan zona integritas oleh K/L/I kawasan Pelabuhan dan Bandar Udara Prioritas
• Penilaian TPI di setiap Instansi Pemerintah
• 50% Pembangunan Zona Integritas menuju WBK-WBBM di Kawasan Pelabuhan dan Bandara Udara (Tahap I)
Target B06:• 100% Pembangunan Zona Integritas menuju WBK-WBBM di Kawasan Pelabuhan dan Bandara Udara
(Tahap II)
• 100% unit kerja Strategis yang diajukan untuk mendapat predikat WBK/WBBM ke Kementerian PANRB selaku TPN
Target B09:• Reviu oleh TPN yang disertai dengan survey persepsi pelayanan dan survey persepsi anti korupsi
• Instansi Pemerintah di kawasan pelabuhan dan bandar udara yang mendapatkan predikatWBK/WBBM
APH• Kepolisian
• Kejaksaan
• MA
• Lapas
Mandatory
No Lokasi Instansi Penegak Hukum
Polres Kejaksaan Pengadilan Lapas
1 DKI Jakarta Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ
2 Kota Bandung Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ
3 Kota Surabaya Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ
4 Kota Medan Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ
5 Kota Makassar Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ
6 Kota Manado Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ
7 Kota Pontianak Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ
8 Kota Balikpapan Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ
9 Kota Banjarmasin Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ
10 Kota Pekanbaru Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ
11 Kota Padang Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ
12 Kota Semarang Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ
UNIT-UNIT PENGENDALIAN INTEGRITAS PADA SEKTOR STRATEGIS
TARGET TRIWULAN STRANAS PK 2019
52
ZI APARAT PENEGAK HUKUM
Target B03:
• Mou komitmen pembangunan zona integritas oleh Aparat Penegak Hukum di 12 Wilayah Prioritas.
• Penilaian TPI di setiap Instansi Pemerintah
• 50% Pembangunan Zona Integritas menuju WBK-WBBM oleh Aparat Penegak Hukum di Wilayah Strategis (Tahap I)
Target B06:• 100% Pembangunan Zona Integritas menuju WBK-WBBM di oleh Aparat Penegak Hukum di
Wilayah Strategis (Tahap II)
• 100% unit kerja Strategis yang diajukan untuk mendapat predikat WBK/WBBM ke Kementerian PANRB selaku TPN
Target B09:• Reviu oleh TPN yang disertai dengan survey persepsi pelayanan dan survey persepsi anti korupsi
• Unit Layanan Instansi Pemda yang mendapatkan Predikat WBK/WBBM
Unit LayananPemda
• Disdukcapil
• Samsat• RSUD/Puskesmas
• PTSP
• Kecamatan
Mandatory
No Instansi Pemerintah Unit Layanan
RSUD PTSP Samsat Dukcapil
1 DKI Jakarta Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ
2 Kota Bandung Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ
3 Kota Surabaya Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ
4 Kota Medan Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ
5 Kota Makassar Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ
6 Kota Manado Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ
7 Kota Pontianak Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ
8 Kota Balikpapan Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ
9 Kota Banjarmasin Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ
10 Kota Pekanbaru Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ
11 Kota Padang Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ
12 Kota Semarang Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ
UNIT-UNIT PENGENDALIAN INTEGRITAS PADA SEKTOR STRATEGIS
TARGET TRIWULAN STRANAS PK 2019
54
ZI PEMDA (RSUD,PTSP,SAMSAT & DUKCAPIL)
Target B03:
• MoU komitmen pembangunan zona integritas oleh K/L/Pemda (pemda: RSUD, Samsat, PTSP, Dukcapil)
• Penilaian TPI di setiap Instansi Pemerintah
• 50% Pembangunan Zona Integritas oleh K/L/I/Pemda (Pemda: RSUD, Samsat, PTSP, Dukcapil) (Tahap I)
Target B06:• 100% Pembangunan Zona Integritas oleh K/L/I/Pemda (RSUD, Samsat, PTSP, Dukcapil) (Tahap II)
• Penilaian TPI di setiap instansi pemerintah
• 100% unit kerja Strategis yang diajukan untuk mendapat predikat WBK/WBBM ke Kementerian PANRB selaku TPN
Target B09:• Reviu oleh TPN yang disertai dengan survey persepsi pelayanan dan survey persepsi anti korupsi
• Unit Layanan Instansi Pemda yang mendapatkan Predikat WBK/WBBM
ATR/BPN
Mandatory
DKI Jakarta
Kota Balikpapan
Kota Semarang
Kota Manado
Kota Surabaya
Kota Bandung
Kota Banjarmasin
Kota Makasar
Kota MedanKota
Pekanbaru
Kota Pontianak
Kota Padang
UNIT-UNIT PENGENDALIAN INTEGRITAS PADA SEKTOR STRATEGIS
TARGET TRIWULAN STRANAS PK 2019
56
ZI KANTOR PERTANAHAN
Target B03:
• Mou komitmen pembangunan zona integritas oleh Kantor Pertanahan di 12 Wilayah Prioritas.
• Penilaian TPI di setiap Instansi Pemerintah
• 50% Pembangunan Zona Integritas menuju WBK-WBBM di Kantor Pertanahan (Tahap I)
Target B06:• 100% Pembangunan Zona Integritas menuju WBK-WBBM di Kantor Pertanahan (Tahap II)
• 100% unit kerja Strategis yang diajukan untuk mendapat predikat WBK/WBBM ke Kementerian PANRB selaku TPN
Target B09:• Reviu oleh TPN yang disertai dengan survey persepsi pelayanan dan survey persepsi anti korupsi
• Unit Layanan Kantor Pertanahan yang mendapatkan Predikat WBK/WBBM
5 Langkah Strategi Membangun ZI
KOMITMENKomitmen
pimpinan dan semua karyawan
denganmelibatkan
bawahan dalampelaksanaan
reformasibirokrasi dan
menularkansemangat dan visi
yang sama
1
2
KEMUDAHAN PELAYANAN
MenyediakanFasilitas
Lebih Baikdan
SemangatHospitallitty
untukkepuasan
publik
3
PROGRAM YANG MENYENTUH MASYARAKAT
Membuat program yang membuatunit kerja lebih
dekat kemasyarakat
sehinggamasyarakatmerasakan
kehadiran unit kerja tersebut
4
MONITORING DAN EVALUASI
Melakukanpemantauandan evaluasi
berkelanjutanuntuk
memastikanbahwa program
yang sedangdijalankan tetap
di jalurnya
5
MANAJEMEN MEDIA
Menetapkan strategikomunikasi untuk
memastikan bahwasetiap aktivitas dan inovasi perubahan
yang telahdilakukan diketahui
oleh masyarakat
CONTOH-CONTOH PERBAIKAN YANG TELAH DILAKUKAN
POTRET REFORMASI BIROKRASI
KOMITMEN DAN TEKAD DARI ATASAN KE BAWAHAN
DEKLARASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
KOMITMEN MELAWAN PUNGLI
DEKLARASI MELAWAN PUNGLI
POTRET REFORMASI BIROKRASI
KOMITMEN DAN TEKAD DARI PIMPINAN SAMPAI
BAWAHAN
POTRET REFORMASI BIROKRASI
Pelayanan 24 jam SIM dan SKCK masyarakat bisa kapan saja(memperpanjang SKCK dan SIM)
Program One Gate System
“Hanya Pemohon SIM yang dapat memasuki Gedung utama”
Program Coaching Clinic program yang ditujukan bagi pemohon SIM yang tak
lulus ujian praktik.
Program SKCK KELILING
Minggu Melayani, Polresta Sidoarjo Bantu dan Melayani Warga Yang Sedang Berlatih Uji Praktek SIM C
KEMUDAHAN PELAYANAN BAGI MASYARAKAT
POTRET REFORMASI BIROKRASI
PELAYANAN PENGIRIMAN PASPOR GRATIS DI ANTAR LANGSUNG KE RUMAH PEMOHON
FASILITAS PENGANTRIAN KUSUS BAGI PEMOHON BERKEBUTUHAN KHUSUS
LAYANAN ONLINE
E-MANIFEST UNTUK PENGAWASAN
KERJASAMA DENGAN PT POS INDONESIA DALAM MENYALURKAN SURAT KE RUMAH PEMOHON
KEMUDAHAN PELAYANAN BAGI MASYARAKAT
POTRET REFORMASI BIROKRASI
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
WAJAH TANPA SENYUM WALAUPUN FASILITASNYA BAGUS
DIREFORM → IMIGRASI e-GOV PASTI SMILEMELAYANI DENGAN SENYUM
POTRET REFORMASI BIROKRASI
KEMUDAHAN PELAYANAN BAGI MASYARAKAT
POTRET REFORMASI BIROKRASI
MERANGKUL MASYARAKAT
66
POLRES GRESIK
Aplikasi PANIC BUTTON berbasis android dan iOS yang dapat diunduh dalam
handphone. Aplikasi ini mendekatkanaparat polisi kepada masyarakat, yang
memungkinkan masyarakat melaporkansetiap kejadian untuk meminta bantuankepolisian secara real time. Aplikasi ini
terintegrasi dengan RS, Damkar, Basarnas, Satpol PP, Kodim, dan Pemda
Implementasi polisi turun ke masyarakatmengedepankan aksi preventif dengan
mencari akar masalah dan menyelesaikanmasalah dengan pihak terkait.
POTRET REFORMASI BIROKRASI
PENDEKATAN KEPADA MASYARAKAT
IMIGRASI GOES TO CAMPUS IMIGRASI GOES TO MALL
POTRET REFORMASI BIROKRASI
MANAJEMEN MEDIA
69
TERIMA KASIH
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi
Recommended