REFORMASI BIROKRASI - rb.pom.go.idrb.pom.go.id/sites/default/files/infoterkini/Reformasi Birokrasi Menuju World Class... · Penyelenggaraan Pelayanan Publik belum dilakukan secara

BIROKRASI

MENUJU WORLD CLASS BUREAUCRACY

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

REFORMASI

MAKNA REFORMASI BIROKRASI (1)Sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan indonesia

Sebuah pertaruhan besar bagi bangsa indonesia dalam menyongsong tantangan abad ke-21

Berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih (overlapping)antarfungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, danmenghabiskan anggaran yang tidak sedikit

Upaya menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hinggaterendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkahbertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luarkebiasaan/rutinitas yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upayaluar biasa

Upaya merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkanberbagai kebijakan dan praktek manajemen pemerintah pusat dandaerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah denganparadigma dan peran baru

MAKNA REFORMASI BIROKRASI (2)JIKA BERHASIL

• mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiappenyalahgunaan kewenangan publik;

• meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat;• meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan

kebijakan/program instansi;• meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu);• menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif,

dan efektif.

JIKA GAGAL

Reformasi birokrasi hanya akan menimbulkanketidakmampuan birokrasi dalam menghadapi kompleksitasyang bergerak secara eksponensial di abad ke-21, antipati,trauma, berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadappemerintah, dan ancaman kegagalan pencapaianpemerintahan yang baik (good governance), bahkanmenghambat keberhasilan pembangunan nasional.

GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI2010-2025

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

5 TAHUNAN

4

2014

20192025RULE BASED

BUREAUCRACY

PERFORMANCE BASED BUREAUCRACY

DYNAMIC GOVERNANCE

Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional2010 - 2025Perpres No. 81 Th.

2010

MenjadiPemerintahan

Kelas Dunia

TRANSFORMASI BIROKRASI SAMPAI 2025

Roadmap 2010-2014

Roadmap 2015-2019

Roadmap 2020-2025

Pada tahun 2025, Pencapaian Tujuan dan

Sasaran Pembangunan Semakin baik yang

ditandai dengan:

a. tidak ada korupsi; b. tidak ada pelanggaran;

c. APBN dan APBD baik; d. semua program

selesai dengan baik; e. semua perizinan

selesai dengan cepat dan tepat; f. komunikasi

dengan publik baik; g. penggunaan waktu (jam

kerja) efektif dan produktif; h. penerapan

reward dan punishment secara konsisten dan

berkelanjutan; i. hasil pembangunan nyata

(propertumbuhan, prolapangan kerja, dan

propengurangan kemiskinan)

• Efektif, efisien dan ekonomis• Difokuskan pada upaya untuk

mewujudkan outcomes (hasil)• Menerapkan manajemen kinerja

yang didukung dengan penerapansistem berbasis elektronik

• Setiap individu pegawai memilikikontribusi yang jelas terhadapkinerja organisasi

5

Komitmen pimpinan instansi di dalam pencegahan danpemberantasan korupsi &punglimasih lemah

01

Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) masih lemah

02

Partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan masih rendah

03

Penerapan e-government belum terintegrasi & Merata

04

Inefisiensi penggunaananggaran

05

Inovasi dalamPenyelenggaraan Pelayanan

Publik belum dilakukansecara merata

06

Isu Strategis Birokrasi

Lemahnya penegakkan hukum & tumpang tindih peraturan

07

Organisasi gemuk, fragmented, tumpang tindih

08Rendahnya Kompetensi ASN, mindset & culture set birokrasi yang kurang baik

09 Akuntabilitas Kinerja masih rendah

10

Kerangka pelaksanaan Reformasi birokrasi

• Evaluasi RB• Evaluasi AKIP

• Evaluasi ZI WBK/WBBM(Proses & Hasil)

Pemerintah belum bersih, kurang akuntabel dan berkinerja rendah

Pemerintah belum efektif dan efisien

Pelayanan publik masih buruk

Pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi

Pemerintah yang efektif dan efisien

Pelayanan publik yang baik dan berkualitas

From:Bad Governance

To: Good Governance

✓ Mindset (pola pikir)

✓ Culture set (budaya kerja)

Prinsip Pelaksanaan:Outcomes Oriented , Terukur, Efisien,Efektif, Realistik, Konsisten, Sinergi,Inovatif,Kepatuhan,Dimonitor

Pelopor

Penggerak Perubahan

(Agent of Changes &

Role Model)

Kapasitas

Assesor

8 Area Perbaikan

Unit Kerja Percontohan WBK/WBBM

7

• Pemerintah yang bersih, akuntabel, dan

berkinerja tinggi

• Pemerintah yang efektif dan efisien

• Pelayanan publik yang baik dan berkualitas

• 3 S A S A R A NR E F O R M A S I B I R O K R A S I

Pelayanan Publik Masih Buruk

Pemerintahan Belum Efektif dan Efisien

Pemerintahan Belum Bersih,

Kurang Akuntabel dan Berkinerja Rendah

1. EVALUASI REFORMASI BIROKRASI2. EVALUASI ZONA INTEGRITAS3. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

MENDORONG PELAKSANAAN

8

PROSES BISNIS PELAKSANAAN RB

Road Map

Proses RB

PMPRB

Perencanaan

Monitoring danEvaluasi Internal

Indeks RB dan RencanaAksi Tindak Lanjut

Pelaporan danRencana Perbaikan

Pelaksanaan

PROSES INTERNAL

EVALUASI EKSTERNAL UPRBN DAN TIM QA

Feedback

Kerangka Logis Pelaksanaan RB

9

H A S I L ( 4 0 % )P E N G U N G K I T ( 6 0 % )

P E R B A I K A N D A N P E M B E L A J A R A N

SASARAN REFORMASI BIROKRASI

PROGRAM REFORMASI BIROKRASI

Kapasitasdan

AkuntabilitasOrganisasi

(20%)

Pemerintahyang bersihdan bebasKKN (10%)

PeningkatanPelayanan

Publik (10%)

MA

NA

JEM

EN

PER

UBA

HA

N (5

%)

PEN

AT

AA

N P

ER

AT

UR

AN

PER

UN

DA

NG

-U

ND

AN

GA

N

(5%

)

PENGUATAN PENGAWASAN (12%)

PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

(6%) PEN

ING

KA

TA

N K

UA

LIT

AS P

ELA

YA

NA

N P

UBLIK

6%

)

PENATAAN & PENGUATAN ORGANISASI

(6%)

PENATAAN SISTEM

MANAJEMEN SDM (15%)

PENATAAN TATALAKSANA

(5%)

Komponen Pengungkit RB 8 Area Perubahan

Peraturan Perundang-undangan

• Keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan

• Kualitas regulasi yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik

Mental Aparatur dan Manajemen Perubahan

• Penerapan/internalisasi asas, prinsip, nilai dasar,kode etik, dan kode perilaku, termasuk penguatan budaya kinerja dan budaya pelayanan

• Penerapan budaya kerja positif di setiap instansi pemerintah

• Integritas aparatur

• Perubahan mindset dan culturset aparatur

Pengawasan

• Kapasitas APIP

• Penerapan sistem pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis

• Peningkatnya efisiensi penyelenggaraan birokrasi

• Penurunan tingkat penyimpangan oleh aparatur

Akuntabilitas

• Kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi

• Penerapan sistem manajemen kinerja organisasi

• Peningkatan Akuntabilitas kinerja organisasi

Organisasi/Kelembagaan

•Ketepatan ukuran, ketepatan fungsi dan sinergisme/kesinergisan kelembagaan Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian/lembaga non struktural

•Penurunan tumpang tindih tugas dan fungsi antar Kementerian/Lembaga dan antar Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah daerah

• sinergisme kelembagaan antara instansi pemerintah pusat dan daerah

Sumber Daya Manusia Aparatur

•Kemampuan unit yang mengelola SDM ASN untuk mewujudkan SDM aparatu yang integritas, kompeten dan kompetitif

• Kepatuhan instansi untuk penerapan manajemen SDM aparatur yang berbasis merit

• Penerapan sistem pengembangan kepemimpinan untuk perubahan

• Penerapan sistem merit dalam Manajamen SDM aparatur

• Profesionalisme aparatur

Pelayanan Publik

• Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan danharapan masyarakat

• implementasi sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik.

Tatalaksana

• Penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-Government

• Penerapan keterbukaan informasi publik

• Penerapan manajemen kearsipan yang handal

11

SURVEY PERSEPSI PELAYANAN PUBLIK (EKSTERNAL)

KEJELASAN DAN KEMUDAHAN PERSYARATAN PELAYANAN

KEPASTIAN DAN KESEDERHANAAN PROSEDUR PELAYANAN

WAKTU PELAYANAN CEPAT DAN SESUAI STANDAR

KEWAJARAN DAN KETERJANGKAUAN BIAYA

KESESUAIAN PELAYANAN DENGAN KETENTUAN

TERDAPAT PENANGANAN PENGADUAN/MASUKAN

KECUKUPAN PETUGAS LAYANAN

PETUGAS LAYANAN BERKOMPETEN DAN BERETIKA

KEJELASAN MAKLUMAT PELAYANAN

KENYAMANAN DAN KEAMANAN SARANA DAN PRASANA

PENYELENGGARA LAYANAN DENGAN KOMITMEN TINGGI

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI (EKSTERNAL)

TRANSPARANSI STANDAR DAN PROSEDUR

KEMUDAHAN STANDAR DAN PROSEDUR

LEGITIMASI KEKUASAAN DAN KEWENANGAN

PERLAKUAN SPESIAL/KHUSUS

PERBEDAAN LAYANAN BERDASAR NEPOTISME

KECENDERUNGAN TINDAKAN MELANGGAR HUKUM

KECENDERUNGAN BENTURAN KEPENTINGAN

SURVEY INTEGRITAS ORGANISASI (INTERNAL)

BUDAYA ORGANISASI DAN SISTEM ANTI KORUPSI

INTEGRITAS KERJA TERKAIT PENGELOLAAN SDM

INTEGRITAS KERJA DAN PELAKSANAAN ANGGARAN

INTEGRITAS KERJA DAN KESESUAIAN PERINTAH ATASAN DENGAN ATURAN DAN NORMA

14

MEKANISME EVALUASI

Memperolehakun danpassword

Membentuk Tim Evaluator Internal

Panel evaluasipelaksanaan

RB

APIP mengirimkan

hasil kesekjen/sekda/

sesma

sekjen/sekda/ sesma

mengirimkan keMenpanrb

Hasil EvaluasiEksternal

Panel Evaluator

VerifikasiLapangan

Desk Evaluation

PROFIL REFORMASI BIROKRASI NASIONAL

KEMENTERIAN / LEMBAGA / PEMDA

KEMENTERIAN PANRB

PERBEDAAN ANTARA PMPRB LAMA DAN BARU

Obyek evaluasi adalahInstansi Pemerintah

Survei Internal (IntegritasOrganisasi)

Pengungkit (Proses)

Obyek evaluasi adalahInstansi Pemerintah dan Unit Kerja

Survei Internal (IntegritasOrganisasi dan IntegritasJabatan)

Pengungkit (proses dan hasil antara)

PermenPANRB 30 Tahun

2018

PermenPANRB 14 Tahun

2014

EVALUASI LKE UNIT bobot 50%

EVALUASI LKE Pusatbobot 50%

UNSUR POKOK YG MEMBEDAKAN DNG PERATURAN SEBELUMNYA

INSTANSI PEMERINTAH DAN UNIT

Penilaian hanya melihatkualitas pada level

pusat/instansi pemerintah

• Nilai merupakangabungan dari Proses di instansi dan unit

• List pertanyaan adadua;(1)untukinstansi;(2)untukinstansi dan unit

Contoh pertanyaan LKE yang tidak relevan untukditerapkan di UNITMaka kolom pilihan jawabdan nilai “digelapkan”

HASIL ANTARA YANG DIGUNAKAN

Hasil Pengawasan Kearsipan(penguatan tatalaksana)

Maturitas SPIP (penguatanpengawasan)

Penyampaian LHKPN dan LHKASN (penguatan pengawasan)

Indeks Internal Audit Capability Model (IACM) (penguatan pengawasan)

Hasil Pengaduan Masyarakat (penguatan pengawasan)

SURVEI INTEGRITAS JABATAN

• Memahami tugas danfungsi serta memahamiukuran keberhasilanpekerjaan

• Tidak memahami tugasdan fungsi serta tidakmemahami ukurankeberhasilan pekerjaan

• Memahami tugas danfungsi tetapi tidakmemahami ukurankeberhasilan pekerjaan

Indeks Integritas Jabatan

JawabanPeserta

Bobot

Score Indeks

A 3 (total ax3) {(total score)/(total

peserta x 3)} x 4= IndeksIntegritasJabatan

B 2 (total bx2)

C 1 (total cx1)

(Total Peserta)

(total score)

Tren perkembangan Reformasi Birokrasi

NILAI RATA-RATA NASIONAL IP DENGAN RB BAIK

69,4

56,59 55,94

72,4861,75

57,72

72,15

62,73

54,53

0

10

20

30

40

50

60

70

80

KL PROV KAB/KOTA

90%

38%

4%

92%

47%

6%

89%

68%

10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

KL PROV KAB/KOTA

20

16

20

17

2016

20

18

20

16

20

17

20

18

20

16

20

17

20

18

20

16

20

17

20

18

2017 2018

20

16

20

17

20

18

KATEGORI

Kategori Range Nilai

AA > 90-100

A >80-90

BB >70-80

B >60-70

CC >50-60

C >30-50

D >0-30

22

HASIL SURVEI REFORMASI BIROKRASI

3,21

3,08 3,09

3,29

3,13 3,13

3,373,33

3,29

Kementerian / Lembaga Provinsi Kab. /Kota

INDEKS PERSEPSI PELAYANAN PUBLIK

2016

2017

2018

Skala 0-4

3,3

3,13,16

3,36

3,23 3,24

3,50

3,36 3,38

Kementerian / Lembaga Provinsi Kab. /Kota

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

2016

2017

2018

Skala 0-4

Quesioner dibangun bersama antaraKementerian PAN RB, KPK dan BPS.

Survey dilakukan oleh BPS.

Tahun 2018

+/- 22.000 responden

969Unit Kerja Layanan

Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannyamempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal

pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pembangunan zona integritas di unit kerjainstansi pemerintah dilakukan untuk mengakselerasi pencapaian sasaran reformasi birokrasi

Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

Merupakan predikat yang diberikan kepada unit kerja pada instansi pemerintah yang memenuhi indikasi bebas dari korupsi dan melayani publik dengan baik

Percepatan Reformasi Birokrasi dengan membangun Zona Integritas di Unit Kerja Instansi Pemerintah

HAKEKAT PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (WBK & WBBM)

INDEKS RB

Unit Percontohan1) Dianggap sebagai unit yang

penting/strategis dalam melakukanpelayanan publik

2) Mengelola sumber daya yang cukup besar3) Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi

Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut

Merupakan Miniatur Implementasi Reformasi Birokrasi di Unit Kerja

Bertujuan untuk membangun program RB sehinggamampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yanganti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikanpelayanan publik yang berkualitas

Membangun percontohan pada tingkat unit kerja pada Instansi Pemerintah sebagai unit menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

25

Membangun unit kerja pelayanan percontohandalam hal pemberantasan korupsi danpeningkatan kualitas pelayanan publik

Dengan harapan unit kerja pelayananpercontohan tersebut dapat menularkankesuksesannya kepada unit lain sehinggamempercepat proses reformasi birokrasi

KESUKSESAN PEMBANGUNAN PERCONTOHAN AKAN BERDAMPAK LUAS DAN DAPAT DIRASAKAN MANFAATNYA OLEH MASYARAKAT

Zona Integritas

KERANGKA LOGIS Pembangunan Unit Kerja ZI Menuju WBK/WBBM

26

H A S I L ( 4 0 % )P E N G U N G K I T ( 6 0 % )

P E R B A I K A N D A N P E M B E L A J A R A N

PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

MA

NA

JEM

EN P

ERU

BA

HA

N(5

) PENATAAN TATALAKSANA(5)

PEN

ING

KA

TAN

KU

ALI

TAS

PEL

AYA

NA

N P

UB

LIK

(10

)

PENATAAN MANAJEMEN SDM(15)

PENGUATAN PENGAWASAN (15)

PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA (10)

Nilai persepsi korupsi (survei eksternal) (15)

Presentase penyelesaian TLHP (5)

Nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal) (20)

27

Manajemen Perubahan

Terwujudnya perubahan secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) seluruh individu pada unit kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. (budaya integritas, budaya kinerja, budaya melayani )

❑ Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam mewujudkan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;

❑ Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM;

❑ Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

SASARAN

❑ Tim Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM pada Unit Kerja ;❑ Perencana Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM pada Unit Kerja ;❑ Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada

Unit Kerja ;❑ Peran serta aktif pimpinan dan pegawai pada Unit Kerja dalam membuat Perubahan Pola

Pikir dan Budaya Kerja.

INDIKATOR

TUJUAN

SASARAN

28

Meningkatnya kualitas implementasi sistem manajemen SDM dan terwujudnya profesionalisme SDM aparatur pada Unit Kerja ZI Menuju WBK/WBBM

❑ Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur di Unit Kerja menuju WBK/WBBM;

❑ Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur di Unit Kerjamenuju WBK/WBBM;

❑ Meningkatnya disiplin SDM aparatur di Unit Kerja menuju WBK/WBBM; ❑ Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur di Unit Kerja menuju WBK/WBBM; ❑ Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur di Unit Kerja menuju WBK/WBBM.

INDIKATOR

❑ Perencanaan kebutuhan pegawai❑ Pengembangan pegawai berbasis kompetensi❑ Pengukuran Kinerja Pegawai❑ Kebijakan Pola Mutasi internal❑ Penegakan Disiplin ❑ Sistem Informasi Kepegawaian

Penataan Sistem Manajemen SDM

TUJUAN

SASARAN

29

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja unit kerja

❑ Meningkatnya budaya kinerja Unit Kerja❑ Meningkatnya capaian kinerja Unit Kerja

INDIKATOR

❑ Keterlibatan Pimpinan dalam Perencanaan Kinerja, Pelaksanaan dan Monev CapaianKinerja

❑ Implementasi Manajemen Kinerja Organisasi (SAKIP: Pengelolaan Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, Evaluasi Kinerja.

❑ Sistem Informasi Kinerja

Penguatan Akuntabilitas Kinerja

TUJUAN

30

SASARAN

❑ Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Unit Kerja ZI menuju WBK/WBBM;

❑ Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Unit Kerja Zona Integritas menuju WBK/WBBM;

❑ Meningkatnya transparansi publik di Unit Kerja Z I menuju WBK/WBBM.

INDIKATOR

❑ Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan

❑ E-Office (Sistem pengukuran kinerja, Sistem Kepegawaian, Sistem Pelayanan Publik

berbasis sistem informasi)

❑ Keterbukaan informasi publik

Meningkatnya efisiensi dan efektivitas penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur di Unit Kerja ZI Menuju WBK/WBBM.

Penataan Tatalaksana

TUJUAN

SASARAN

31

Terwujudnya praktek tatakelola unit organisasi yang bersih dan bebas dari KKN

❑ Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara pada Unit Kerja

❑ Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada Unit Kerja menuju

❑ Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada Unit Kerja

INDIKATOR

❑ Penerapan SPIP❑ Pengaduan Masyarakat❑ Whistle-Blowing System❑ Penanganan Benturan Kepentingan❑ Pengendalian Gratifikasi❑ Tingkat Kepatuhan terhadap LHKPN dan LHKASN

Penguatan Pengawasan

TUJUAN

32

Peningkatan pelayanan publik

Meningkanya kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat

❑ Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada Unit Kerja ZI menuju WBK/WBBM;

❑ Meningkatnya standardisasi pelayanan menjadi berstandart internasional pada Unit Kerja menuju WBK/WBBM; dan

❑ Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan pada Unit Kerja ZI menuju WBK/WBBM.

SASARAN

❑ Implementasi Standar Pelayanan❑ Implementasi Budaya Pelayanan Prima dalam memberikan layanan❑ Pelaksanaan Penilaian Kepuasan Pelanggan

INDIKATOR

TUJUAN

33

SURVEY PERSEPSI PELAYANAN PUBLIK (EKSTERNAL)

KEJELASAN DAN KEMUDAHAN PERSYARATAN PELAYANAN

KEPASTIAN DAN KESEDERHANAAN PROSEDUR PELAYANAN

WAKTU PELAYANAN CEPAT DAN SESUAI STANDAR

KEWAJARAN DAN KETERJANGKAUAN BIAYA

KESESUAIAN PELAYANAN DENGAN KETENTUAN

TERDAPAT PENANGANAN PENGADUAN/MASUKAN

KECUKUPAN PETUGAS LAYANAN

PETUGAS LAYANAN BERKOMPETEN DAN BERETIKA

KEJELASAN MAKLUMAT PELAYANAN

KENYAMANAN DAN KEAMANAN SARANA DAN PRASANA

PENYELENGGARA LAYANAN DENGAN KOMITMEN TINGGI

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI (EKSTERNAL)

TRANSPARANSI STANDAR DAN PROSEDUR

KEMUDAHAN STANDAR DAN PROSEDUR

LEGITIMASI KEKUASAAN DAN KEWENANGAN

PERLAKUAN SPESIAL/KHUSUS

PERBEDAAN LAYANAN BERDASAR NEPOTISME

KECENDERUNGAN TINDAKAN MELANGGAR HUKUM

KECENDERUNGAN BENTURAN KEPENTINGAN

Mandatory Mandiri

PERBEDAAN ZI BARU DAN LAMA

Pengajuan Zona Integritas

PERBEDAAN ZI BARU DAN LAMASyarat Pengajuan Zona Integritas

SYARAT WBK WBBM

Tingkat Instansipemerintah

Opini BPK minimal “WDP”

Opini BPK minimal “WTP”

Nilai AKIP minimal “B”

Tingkat unit kerja Unit kerja yang diajukan merupakan core layanan utama dari instansinya

Mengelola sumber daya yang cukup besar

Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut

Telah mendapatpredikat WBK sebelumnya

LHKASN dan LHKPN 100%

Permenpan52/2014

2019

Mandiri

PROSES PENILAIAN DAN PENETAPAN ZONA INTEGRITAS

37

Unit Kerja Percontohan

Penilaian TPI

Pemenuhan Indikator Hasil

Pemenuhan Indikator

Pengungkit

Reviu TPN

MEMENUHI SYARAT

TIDAK MEMENUHI SYARAT

Penetapan Unit Kerja Berpredikat WBK dan WBBM

SYARAT WBK WBBM

Nilai Total (Pengungkit dan Hasil)minimal

75 85

Nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal

18 18

Nilai sub-komponen “Survei Persepsi Anti Korupsi” minimal

13,5 13,5

Nilai sub-komponen “Persentasi TLHP” minimal

3,5 3,5

Nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal

- 16

SYARAT WBK WBBM

Nilai Total 75 85

Nilai Minimal Pengungkit 40 48

Bobot nilai minimal per area pengungkit

60% 75%

Nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal

18,50 18,88

Nilai sub-komponen “Survei Persepsi Anti Korupsi” minimal

13,5(survey 3,60)

13,88(survey 3,70)

Nilai sub-komponen “Persentasi TLHP” minimal

5,0 5,0

Nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal

15(survey 3,00)

17(survey 3,40)

PERMENPANRB 52/2014 2019

Mandatory Mandiri

LEMBAR KERJA EVALUASIPenilaian Skor WBK

(min 60 %)WBBM

(min 75 %)

A Pengungkit 60 40 48

1 Manajemen Perubahan 5 3 3,75

2 Penataan Tata Laksana 5 3 3,75

3 Penataan SDM 15 9 11,25

4 Penguatan Akuntabilitas 10 6 7,5

5 Penguatan Pengawasan 15 9 11,25

6 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 10 6 7,5

B Hasil 40

1 Pemerintahan Bersih dan Bebas KKN 20 18,5 18,88

2 Kualitas Pelayanan Publik 20 15 17

Total 100 75 85

Terdapat peta proses bisnis pelayanan utama

kawasan yang menggambarkan integrasi

lintas unit kerja padasuatu kawasan;

Terdapat Monevpelaksanaan proses bisnis

pelayanan utama yang dilakukan secara berkala;

Implementasi peta proses bisnis pelayanan utamaditindaklanjuti dengan

pembuatan SOP di internal unit kerja;

Terdapat Monevpelaksanaan SOP turunan

peta proses bisnis di internal unit kerja yang

dilakukan secara berkala;

Terdapat sistem informasidalam pelaksanaan proses

bisnis yang terintegrasiantar unit kerja pada

suatu kawasan

Penetapan Kawasan Berpredikat WBK dan WBBM

Kondisi Unit KerjaIntegrasi

KawasanPenetapan

1 Tidak seluruh unitTidak ada

integrasi

Tidak Memenuhi Kawasan

WBK/WBBM

2 Tidak seluruh unit Ada integrasiTidak Memenuhi Kawasan

WBK/WBBM

3 Seluruh unitTidak ada

Integrasi

Tidak Memenuhi Kawasan

WBK/WBBM

4 Seluruh unit Ada integrasiMemenuhi Kawasan

WBK/WBBM

SYARAT WBK WBBM

Unit kerjaSemua unit kerja

memenuhi kriteriapredikat WBK

Semua unit kerjamemenuhi kriteria

WBBM

Skor IntegrasiProses Bisnis

6,5 7,5

ILUSTRASI

INTEGRASI PROSES BISNIS

Mandatory

Pimpinan instansi pemerintah mengusulkan satu atau beberapa unit kerja berpredikat menuju WBK/WBBM ke Menteri PANRB untukdilakukan reviu untuk WBK atau evaluasi untuk WBBM denganmelampirkan hasil penilaian internal disertai dengan bukti pendukung.

Pengajuan reviu kepada TPN tersebut dilakukan dengan membuat suratpermohonan reviu pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM kepada TPN.

Permohonan reviu pembangunan Zona Integritas kepada TPN menggunakan sistem informasi Penilaian Mandiri Pembangunan ZonaIntegritas (PMPZI) melalui alamat website www.pmpzi.menpan.go.id.

PMPZI merupakan sebuah instrumen bantu berupa aplikasi teknologiinformasi (TI) berbasis web. PMPZI bertujuan untuk mempercepatproses pembangunan dan pengajuan Zona Integritas yang dilakukanoleh masing-masing instansi pemerintah dalam hal pengumpulan danpengolahan data, serta monitoring dan evaluasi data.

Pengajuan reviu kepada TPN melalui PMPZI dilakukan paling lambatpada tanggal 31 Mei setiap tahunnya. Apabila terdapat perubahanterkait tanggal waktu pengajuan reviu, maka Kementerian PANRB akanmemberikan informasi melalui surat pemberitahuan

Mekanisme Pengusulan Melalui PMPZI

PMPZI inidigunakanuntuk:

TPI untuk melakukan penilaian kesiapan dankemajuan pembangunan Zona Integritas di unit kerja.

Instansi Pemerintah untuk melakukan pengajuanreviu kepada TPN apabila penilaian yang dilakukanTPI kepada unit kerja telah memenuhi kriteriauntuk diajukan kepada TPN.

TPN untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaanZona Integritas, pengelolaan data dan informasidalam rangka penyusunan profil pelaksanaan ZonaIntegritas baik pada tingkat K/L, PemerintahProvinsi, Pemerintah Kabupaten dan PemerintahKota maupun profil keseluruhan K/L, Pemda danprofil nasional serta pelaporan kepada KomitePengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN).

http://www.pmpzi.menpan.go.id/

Permohonan reviu pembangunan ZI kepada TPN menggunanakan PMP-ZI

melalui alamat websitewww.pmpzi.menpan.go.id.

Paling lambat 31 Mei 2019

Tujuan:Mempercepat proses pembangunan dan pengajuan Zona Integritas yang dilakukan oleh masing-masing K/L dan Pemda dalam hal pengumpulan

data, pengolahan data, evaluasi data, dan monitoring.

http://www.pmpzi.menpan.go.id/

Pemantauan Unit Kerja/Kawasan BerpredikatWBK dan WBBM

• Melakukan pendampingan secara konsisten terhadap unit yang telah mendapatpredikat Menuju WBK serta memantau perkembangan pembangunannya untukMenuju WBBM;

• Melakukan survei internal untuk mengetahui dan menjaga kualitas pelayanan danintegritas. Pelaksanaan survei menggunakan metodologi yang telah ditetapkan olehTPN; (Apabila tidak melaksanakan survei internal tersendiri, TPI dapat menggunakanhasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk melihat kualitas pelayanan danintegritas).

• Melakukan penilaian internal dan melaporkan perkembangan pembangunan ZonaIntegritas di unit yang telah mendapat predikat Menuju WBK melalui PMPZI setidaknya setiap dua tahun apabila pada kurun waktu tersebut unit tidak diajukanuntuk di reviu Menuju predikat WBBM;

• Melakukan penilaian internal dan melaporkan kondisi atau perkembangan ZonaIntegritas di unit yang telah mendapat predikat Menuju WBBM melalui PMPZI setiapdua tahun sekali; (contoh surat penyampaian monitoring dan evaluasi atas unit yang telah mendapat predikat Menuju WBK/WBBM sebagaimana terlampir padalampiran II)

• Melakukan identifikasi dan klarifikasi apabila terdapat pengaduan terhadapmaladministrasi di unit yang telah mendapat predikat WBK/WBBM, dan mendorongdan memonitor penyelesaian pengaduan maladministrasi tersebut.

TPI

• Melakukan verifikasi atas laporan monitoring TPI terhadap unit kerja yang telahmendapatkan predikat Menuju WBK atau Menuju WBBM;

• Melakukan reviu lapangan berkala terhadap unit yang telah mendapatkan WBK/WBBM;

• Melakukan verifikasi lapangan dan klarifikasi dengan TPI apabila terdapat laporan dugaan maladministrasi yang diterima oleh TPN terkait pelayan atau integritas di unit yang telah mendapat predikat Menuju WBK atau Menuju WBBM.

TPN

Unit yang telah mendapat predikat

Menuju WBK atau Menuju WBBM

merupakan unit percontohan

nasional terkait pelaksanaan RB,

khususnya dalam hal kualitas

pelayanan publik dan integritas anti

korupsi. Oleh karena itu, dalam

rangka menjaga unit tersebut tetap

menjaga pelayanan atau integritas

dan memastikan tidak terdapat

penurunan kualitas serta menjaga

dari berbagai penyimpangan, maka

diperlukan langkah-langkah yang

harus dilakukan oleh TPI dan TPN.

44

Riau Kepulauan

Aceh

SumateraUtara

Riau

SumateraBarat Jambi

Bengkulu

SumateraSelatan

Bangka-Belitung

Lampung

KalimantanBarat

Banten

Jakarta

JawaBarat Yogyakarta

JawaTengah

JawaTimur

Bali

KalimantanTengah

KalimantanTimur

KalimantanSelatan

NTB

SulawesiSelatan

SulawesiTenggara

SulawesiBarat

SulawesiTengah

SulawesiUtara

Maluku

MalukuUtara

PapuaBarat

Papua

NTT

KalimantanUtara Gorontalo

Saat ini telah terdapat 23 unit kerjaWBBM dan 309 unit kerja WBK. Terdiri atas:• Polres• Rumah Sakit• Kantor Unit BPOM• Kantor Pelayanan Pajak• Kantor Pelayanan Perbendaharaan

Negara• Kantor Pelayanan Bea dan Cukai• Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan• Lapas• Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil• Dinas Perijinan• Dan lain-lain

Unit kerja pelayanan percontohanini (WBK/WBBM) akan menjadi

role model bagi unit kerja lainnyadalam upaya peningkatan kualitaspelayanan publik dan budaya anti-

korupsiKeterangan: Jumlah unit kerja WBK/WBBM akumulasi sampai dengan tahun yang bersangkutan

TAHUN 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

Pengusulan 33 51 174 485 910 1.653

WBK 12 11 15 71 200 309

WBBM 9 1 2 6 5 23

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)

PERPRES 54/2018

Strategi Nasional Pencegahan

dan Pemberantasan Korupsi

Jangka Panjang 2012 – 2025 dan

Jangka Menengah 2012 – 2014

Strategi Nasional

pencegahan korupsi

PERPRES 55/2012

Tugas Timnas

1. Koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, dan evaluasi

pelaksanaan Stranas PK

2. Membuat laporan capaian pelaksanaan Stranas PK

3. Mempublikasikan laporan capaian pelaksanaan Aksi PK

kepada masyarakat

3

Kawasan Terpadu

• Pelabuhan laut

• Bandara

APH• Kepolisian

• Kejaksaan

• MA

• Lapas

Unit LayananPemda

• Disdukcapil

• Samsat• RSUD/Puskesmas

• PTSP

• Kecamatan

ATR/BPN

UNIT-UNIT PENGENDALIAN INTEGRITAS PADA SEKTOR STRATEGISMandatory

Kawasan Terpadu

• Pelabuhan laut

• Bandara

Pelabuhan Laut

• Tanjung Priok Jakarta (WBK 2018)

• Tanjung Perak Surabaya

• Belawan Medan

• Soekarno Hatta Makassar

• Sekupang Batam

• Tanjung Mas Semarang

Bandara

• Soekarno Hatta Jakarta

• Juanda Surabaya

• Kuala Namu Medan

• Hasanuddin Makassar

• Hang Nadim Batam

• Ngurah rai Bali

Mandatory

UNIT-UNIT PENGENDALIAN INTEGRITAS PADA SEKTOR STRATEGIS

TARGET TRIWULAN STRANAS PK 2019

50

ZI KAWASAN BANDARA & PELABUHAN

Target B03:

• Kick Off Meeting (minggu I Maret)

• Mou komitmen pembangunan zona integritas oleh K/L/I kawasan Pelabuhan dan Bandar Udara Prioritas

• Penilaian TPI di setiap Instansi Pemerintah

• 50% Pembangunan Zona Integritas menuju WBK-WBBM di Kawasan Pelabuhan dan Bandara Udara (Tahap I)

Target B06:• 100% Pembangunan Zona Integritas menuju WBK-WBBM di Kawasan Pelabuhan dan Bandara Udara

(Tahap II)

• 100% unit kerja Strategis yang diajukan untuk mendapat predikat WBK/WBBM ke Kementerian PANRB selaku TPN

Target B09:• Reviu oleh TPN yang disertai dengan survey persepsi pelayanan dan survey persepsi anti korupsi

• Instansi Pemerintah di kawasan pelabuhan dan bandar udara yang mendapatkan predikatWBK/WBBM

APH• Kepolisian

• Kejaksaan

• MA

• Lapas

Mandatory

No Lokasi Instansi Penegak Hukum

Polres Kejaksaan Pengadilan Lapas

1 DKI Jakarta Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ

2 Kota Bandung Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ

3 Kota Surabaya Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ

4 Kota Medan Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ

5 Kota Makassar Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ

6 Kota Manado Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ

7 Kota Pontianak Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ

8 Kota Balikpapan Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ

9 Kota Banjarmasin Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ

10 Kota Pekanbaru Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ

11 Kota Padang Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ

12 Kota Semarang Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ



52

ZI APARAT PENEGAK HUKUM

Target B03:

• Mou komitmen pembangunan zona integritas oleh Aparat Penegak Hukum di 12 Wilayah Prioritas.


• 50% Pembangunan Zona Integritas menuju WBK-WBBM oleh Aparat Penegak Hukum di Wilayah Strategis (Tahap I)

Target B06:• 100% Pembangunan Zona Integritas menuju WBK-WBBM di oleh Aparat Penegak Hukum di

Wilayah Strategis (Tahap II)



• Unit Layanan Instansi Pemda yang mendapatkan Predikat WBK/WBBM

Unit LayananPemda

• Disdukcapil

• Samsat• RSUD/Puskesmas

• PTSP

• Kecamatan

Mandatory

No Instansi Pemerintah Unit Layanan

RSUD PTSP Samsat Dukcapil

1 DKI Jakarta Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ

2 Kota Bandung Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ

3 Kota Surabaya Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ

4 Kota Medan Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ

5 Kota Makassar Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ

6 Kota Manado Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ

7 Kota Pontianak Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ

8 Kota Balikpapan Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ

9 Kota Banjarmasin Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ

10 Kota Pekanbaru Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ

11 Kota Padang Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ

12 Kota Semarang Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ



54

ZI PEMDA (RSUD,PTSP,SAMSAT & DUKCAPIL)

Target B03:

• MoU komitmen pembangunan zona integritas oleh K/L/Pemda (pemda: RSUD, Samsat, PTSP, Dukcapil)


• 50% Pembangunan Zona Integritas oleh K/L/I/Pemda (Pemda: RSUD, Samsat, PTSP, Dukcapil) (Tahap I)

Target B06:• 100% Pembangunan Zona Integritas oleh K/L/I/Pemda (RSUD, Samsat, PTSP, Dukcapil) (Tahap II)

• Penilaian TPI di setiap instansi pemerintah



• Unit Layanan Instansi Pemda yang mendapatkan Predikat WBK/WBBM

ATR/BPN

Mandatory

DKI Jakarta

Kota Balikpapan

Kota Semarang

Kota Manado

Kota Surabaya

Kota Bandung

Kota Banjarmasin

Kota Makasar

Kota MedanKota

Pekanbaru

Kota Pontianak

Kota Padang



56

ZI KANTOR PERTANAHAN

Target B03:

• Mou komitmen pembangunan zona integritas oleh Kantor Pertanahan di 12 Wilayah Prioritas.


• 50% Pembangunan Zona Integritas menuju WBK-WBBM di Kantor Pertanahan (Tahap I)

Target B06:• 100% Pembangunan Zona Integritas menuju WBK-WBBM di Kantor Pertanahan (Tahap II)



• Unit Layanan Kantor Pertanahan yang mendapatkan Predikat WBK/WBBM

5 Langkah Strategi Membangun ZI

KOMITMENKomitmen

pimpinan dan semua karyawan

denganmelibatkan

bawahan dalampelaksanaan

reformasibirokrasi dan

menularkansemangat dan visi

yang sama

1

2

KEMUDAHAN PELAYANAN

MenyediakanFasilitas

Lebih Baikdan

SemangatHospitallitty

untukkepuasan

publik

3

PROGRAM YANG MENYENTUH MASYARAKAT

Membuat program yang membuatunit kerja lebih

dekat kemasyarakat

sehinggamasyarakatmerasakan

kehadiran unit kerja tersebut

4

MONITORING DAN EVALUASI

Melakukanpemantauandan evaluasi

berkelanjutanuntuk

memastikanbahwa program

yang sedangdijalankan tetap

di jalurnya

5

MANAJEMEN MEDIA

Menetapkan strategikomunikasi untuk

memastikan bahwasetiap aktivitas dan inovasi perubahan

yang telahdilakukan diketahui

oleh masyarakat

CONTOH-CONTOH PERBAIKAN YANG TELAH DILAKUKAN

POTRET REFORMASI BIROKRASI

KOMITMEN DAN TEKAD DARI ATASAN KE BAWAHAN

DEKLARASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

KOMITMEN MELAWAN PUNGLI

DEKLARASI MELAWAN PUNGLI


KOMITMEN DAN TEKAD DARI PIMPINAN SAMPAI

BAWAHAN


Pelayanan 24 jam SIM dan SKCK masyarakat bisa kapan saja(memperpanjang SKCK dan SIM)

Program One Gate System

“Hanya Pemohon SIM yang dapat memasuki Gedung utama”

Program Coaching Clinic program yang ditujukan bagi pemohon SIM yang tak

lulus ujian praktik.

Program SKCK KELILING

Minggu Melayani, Polresta Sidoarjo Bantu dan Melayani Warga Yang Sedang Berlatih Uji Praktek SIM C

KEMUDAHAN PELAYANAN BAGI MASYARAKAT


PELAYANAN PENGIRIMAN PASPOR GRATIS DI ANTAR LANGSUNG KE RUMAH PEMOHON

FASILITAS PENGANTRIAN KUSUS BAGI PEMOHON BERKEBUTUHAN KHUSUS

LAYANAN ONLINE

E-MANIFEST UNTUK PENGAWASAN

KERJASAMA DENGAN PT POS INDONESIA DALAM MENYALURKAN SURAT KE RUMAH PEMOHON



PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

WAJAH TANPA SENYUM WALAUPUN FASILITASNYA BAGUS

DIREFORM → IMIGRASI e-GOV PASTI SMILEMELAYANI DENGAN SENYUM




MERANGKUL MASYARAKAT

66

POLRES GRESIK

Aplikasi PANIC BUTTON berbasis android dan iOS yang dapat diunduh dalam

handphone. Aplikasi ini mendekatkanaparat polisi kepada masyarakat, yang

memungkinkan masyarakat melaporkansetiap kejadian untuk meminta bantuankepolisian secara real time. Aplikasi ini

terintegrasi dengan RS, Damkar, Basarnas, Satpol PP, Kodim, dan Pemda

Implementasi polisi turun ke masyarakatmengedepankan aksi preventif dengan

mencari akar masalah dan menyelesaikanmasalah dengan pihak terkait.


PENDEKATAN KEPADA MASYARAKAT

IMIGRASI GOES TO CAMPUS IMIGRASI GOES TO MALL


MANAJEMEN MEDIA

69

TERIMA KASIH

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi

Documents

REFORMASI BIROKRASI - rb.pom.go.idrb.pom.go.id/sites/default/files/infoterkini/Reformasi Birokrasi Menuju World Class... · Penyelenggaraan Pelayanan Publik belum dilakukan secara