View
224
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATANNOMOR : 27 TAHUN 2005
T E N T A N G
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK)KANTOR KEPENDUDUKAN, KELUARGA
BERENCANA DAN CATATAN SIPILKABUPATEN SOLOK SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESABUPATI SOLOK SELATAN,
Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Solok Selatan, maka Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan perlu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Daerah ;
b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan Dan Kabupaten Pasaman Barat Di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
Perda No. 27 Tahun 2005 SOTK Kantor Kependudukan, KB dan Capil Kab. Solok Selatan 189
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumusan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;
11. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
Perda No. 27 Tahun 2005 SOTK Kantor Kependudukan, KB dan Capil Kab. Solok Selata190
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN SOLOK SELATAN
dan
BUPATI SOLOK SELATANM E M U T U S K A N :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK) KANTOR KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN SOLOK SELATAN
B A B IK E T E N T U A N U M U M
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati serta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Solok Selatan;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan;
6. Kantor adalah Kantor Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Solok Selatan;
7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Solok Selatan;
8. Sub Bagian dan Seksi adalah Sub Bagian dan Seksi pada Kantor Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Solok Selatan;
9. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Kerja yang melaksanakan sebagian tugas Kantor Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Solok Selatan yang wilayah kerjanya dapat meliputi lebih dari satu Kecamatan;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Kantor Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Solok Selatan organisasi perangkat daerah Kabupaten Solok Selatan;
11. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan;
Perda No. 27 Tahun 2005 SOTK Kantor Kependudukan, KB dan Capil Kab. Solok Selatan 191
B A B IIPEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian PertamaPembentukan
Pasal 2
(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Solok Selatan.
(2) Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Solok Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah untuk menyelenggarakan urusan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Daerah.
Bagian KeduaKedudukan
Pasal 3
(1) Kantor Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil adalah unsur Lembaga Teknis Daerah.
(2) Kantor Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Bagian KetigaTugas pokok dan Fungsi
Pasal 4
Kantor Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam perumusan dan penentuan kebijakan teknis dan pelayanan di bidang kependudukan, keluarga berencana dan catatan sipil.
Pasal 5
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 4, diatas Kepala Kantor melaksanakan fungsi :
a. Melaksanakan kewenangan yang dimiliki oleh daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
b. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil;
c. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
Perda No. 27 Tahun 2005 SOTK Kantor Kependudukan, KB dan Capil Kab. Solok Selata192
d. Pengendalian dan penanggulangan masalah Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil;
e. Pembinaan pelayanan administrasi di Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil;
f. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan dan pembinaan institusi;
g. Pelaksanaan pelayanan minimal di bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil;
B A B IIIS U S U N A N O R G A N I S A S I
Pasal 6
(1) Susunan Organisasi Kantor Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil terdiri dari : 1. Kepala Kantor;2. Sub Bagian Tata Usaha;3. Seksi Kependudukan;4. Seksi Catatan Sipil;5. Seksi Keluarga Bencana;6. Unit Pelaksana Teknis (UPT);7. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
Bagian PertamaKepala Kantor
Pasal 7
Kepala Kantor mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi melaksanakan sebagian Urusan Wajib yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah di Bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil
Bagian KeduaSub Bagian Tata Usaha
Pasal 8
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Kantor Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil yang meliputi urusan perencanaan, keuangan serta urusan umum, kepegawaian dan pelaksanaan analisa pendataan informasi dan rekomendasi serta statistik.
Perda No. 27 Tahun 2005 SOTK Kantor Kependudukan, KB dan Capil Kab. Solok Selatan 193
Pasal 9
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 8 diatas Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :a. Penyusunan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kantor;b. Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi keuangan, tata usaha, tata laksana dan
rumah tangga;c. Pengelolaan urusan umum, administrasi dan pembinaan kepegawaian;d. Analisa, pemantauan dan evaluasi perkembangan dan permasalahan yang timbul
dan upaya tindak lanjut penyelesaiannya Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil;
e. Pengelolaan data, informasi serta dokumentasi Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil.
Bagian KetigaSeksi Kependudukan
Pasal 10
Seksi Kependudukan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan pembinaan teknis, pelaksanaan pendaftaran dan pencatatan penduduk, pengendalian penduduk dan menganalisa statistik perkembangan dan penyebaran penduduk serta pelaporan penduduk.
Pasal 11
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 10, Seksi Kependudukan mempunyai fungsi :a. Menyusun dan menyiapkan bahan pembinaan teknis di bidang pengendalian,
pendaftaran dan pencatatan penduduk;b. Pelaksanaan pendaftaran dan pencatatan penduduk;c. Pendataan ulang penduduk;d. Menganalisa tingkat perkembangan penduduk dan penyebaran penduduk;e. Menyelenggarakan kerjasama program kependudukan;f. Penyusunan, pengelolaan laporan perkembangan penduduk.
Bagian KeempatSeksi Catatan Sipil
Pasal 12
Seksi Catatan Sipil mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan teknis di bidang catatan Sipil yang meliputi penyusunan rencana, pembinaan serta penyelengaraan administrasi catatan sipil.
Perda No. 27 Tahun 2005 SOTK Kantor Kependudukan, KB dan Capil Kab. Solok Selata194
Pasal 13
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 12, Seksi Catatan Sipil mempunyai fungsi :a. Menyusun dan menyiapkan bahan pembinaan teknis di bidang catatan sipil;b. Penyusunan rencana kegiatan dalam pelaksanaan pencatatan sipil;c. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis dalam pengelolaan administrasi di
bidang catatan sipil.
Bagian KelimaSeksi Keluarga Berencana
Pasal 14
Seksi Keluarga Berencana mempunyai tugas menyusun petunjuk teknis, menyiapkan bahan-bahan pembinaan keluarga, pemberian motivasi dan penerangan, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta peningkatan partisipasi pria dan melaksanakan kerjasama program KB untuk meningkatkan pemberdayaan keluarga dalam menuju keluarga bahagia sejahtera.
Pasal 15
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 14, Seksi Keluarga Berencana mempunyai fungsi :a. Penyusunan bahan penerangan dan motivasi dalam rangka pemberdayaan keluarga dan
mewujudkan keluarga bahagia sejahtera;b. Penyusunan bahan pedoman dan fasilitas perlindungan penghapusan tindakan kekerasan
dalam kesehatan reproduksi, anak dan remaja;c. Pelaksanaan kegiatan penerangan dan motivasi;d. Pelayanan pemberdayaan keluarga miskin/pra sejahtera, pemantapan ekonomi keluarga;e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan, penanggulangan masalah kontrasepsi dan kesehatan
reproduksi;f. Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan kegiatan peningkatan ekonomi keluarga;g. Penyelenggaraan kerjasama program Keluarga Berencana;h. Menyusun bahan petunjuk teknis penyiapan dan penggerakan masyarakat;i. Menyelenggarakan advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) serta Konseling;j. Pembinaan kelembagaan dan institusi pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera (KB).
Bagian KeenamUnit Pelaksana Teknis
Pasal 16
(1) Unit Pelaksana Teknis merupakan unit pelaksana tertentu untuk melaksanakan sebagian tugas kantor tentang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil.
Perda No. 27 Tahun 2005 SOTK Kantor Kependudukan, KB dan Capil Kab. Solok Selatan 195
(2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil, sedangkan Unit Pelaksana Teknis yang berada di tingkat Kecamatan secara operasional di koordinasikan oleh Camat.
(3) Unit Pelaksana Teknis mempunyai wilayah kerja dapat lebih dari satu Kecamatan.
(4) Unit Pelaksana Teknis dibentuk berdasarkan kebutuhan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
Bagian KetujuhKelompok Jabatan Fungsional
Pasal 17
(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang dan jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
(3) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Kelompok jabatan fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil dan dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan unit kerja dalam lingkungan Kantor Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil.
B A B IVT A T A K E R J A
Pasal 18
(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Kantor dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
(2) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kantor bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahannya.
Perda No. 27 Tahun 2005 SOTK Kantor Kependudukan, KB dan Capil Kab. Solok Selata196
B A B VPENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN DAN ESELONERING
Bagian PertamaPengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan
Pasal 19
Kepala Kantor Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan Ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian KeduaEselonering
Pasal 20
(1) Kepala Kantor adalah Jabatan Eselonering III. a(2) Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Eselonering IV. a(3) Kepala Seksi adalah Jabatan Eselonering IV. a
B A B VIP E M B I A Y A A N
Pasal 21
Segala biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas dan kegiatan Kantor Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
B A B VIIK E T E N T U A N P E N U T U P
Pasal 22
(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan yang berhubungan dengan pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil tidak berlaku lagi.
(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Perda No. 27 Tahun 2005 SOTK Kantor Kependudukan, KB dan Capil Kab. Solok Selatan 197
Pasal 23
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.
Diundangkan di Padang AroPada tanggal 19 Desember 2005
Ditetapkan di Padang AroPada tanggal 16 Desember 2005
BUPATI SOLOK SELATAN,
SYAFRIZAL
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,
ROSMAN EFFENDI, SE,SH,MM,MBAPembina Tingkat.I. NIP. 010122943
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2005 NOMOR 27 SERI D
Perda No. 27 Tahun 2005 SOTK Kantor Kependudukan, KB dan Capil Kab. Solok Selata198
Recommended