View
11
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
PT. SUMBER SARANA UTAMA
PT. SUMBER SARANA UTAMA
Nomor : 166/S/SSU/IX/2019 Palembang, 06 September 2019
Lamp : -
Perihal : Sanggahan Atas lelang Pekerjaan Pembangunan Jalan Pangkul ke Gedung Pemkot Prabumulih
(Bantuan Gubernur)
Kepada Yth:
Pokja Pemilihan X Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Prabumulih
di- Tempat
Sehubungan dengan Pengumuman Pemenang Lelang paket pekerjaan Pembangunan Jalan
Pangkul ke Gedung Pemkot Prabumulih (Bantuan Gubernur) pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2019. yang mana perusahaan kami sebagai salah
satu peserta pada pelelangan tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan sanggahan atas evaluasi
dan pengumuman pemenang pada paket pekerjaan tersebut, sebagai berikut:
1. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pokja, penawaran kami gugur dengan alasan:
“Untuk Posisi/Jabatan Site Manager Tidak Melampirkan SKT Pelaksana Jalan”.
Dengan ini kami sampaikan bahwa ketentuan dalam Dokumen Pemilihan pada BAB. III
Instruksi Kepada Peserta (IKP) poin 29.14 Evaluasi Teknis huruf d tentang Personel
Manajerial yang ditawarkan sesuai dengan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan,
dengan ketentuan :
(2) Untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi:
a) Usaha kecil tidak mensyaratkan Tenaga Ahli; Usaha Menengah dan Usaha
Besar tidak mensyaratkan Tenaga Teknis atau Analis dan Operator.
Sesuai persyaratan didalam dokumen pemilihan bahwa paket pekerjaan lelang ini
diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Non Kecil. Oleh karena itu, pada pekerjaan ini
seharusnya yang dibutuhkan adalah Tenaga Ahli yang dibuktikan dengan kepemilikan
Sertifikat Kompetensi Kerja Keahlian atau SKA.
Dengan demikian, telah terjadi kekeliruan yang dilakukan Pokja dalam menetapkan
persyaratan untuk Posisi/Jabatan beserta Sertifikat Kompetensi Kerja dalam dokumen
pemilihan ini.
2. Berdasarkan Dokumen Pemilihan BAB. III Instruksi Kepada Peserta (IKP) poin 8 tentang
Sertifikat Kompetensi Kerja angka 8.2 menyatakan bahwa :”Sertifikat Kompetensi Kerja
tidak dievaluasi Pada Saat Pemilihan.” Dan angka 8.3 juga menyatakan : “Sertifikat
Kompetensi Kerja untuk personel manajerial dibuktikan saat rapat persiapan
penunjukan penyedia.”
Begitu juga didalam dokumen pemilihan pada tahap Pembukaan dan Evaluasi Penawaran
dan Kualifikasi poin 29 tentang Evaluasi Dokumen Penawaran angka 29.14 Evaluasi Teknis
huruf d poin (5) menyatakan bahwa : “Sertifikat Kompetensi Kerja tidak dievaluasi pada
saat pemilihan, dibuktikan saat rapat persiapan penunjukan penyedia”.
Dengan demikian, bahwa dalam tahap evaluasi melampirkan Sertifikat Kompetensi Kerja
tidaklah diwajibkan. Karena sesuai didalam dokumen pemilihan huruf C. Penyiapan
Dokuemen Penawaran dan Kualifikasi poin 17. Dokumen Penawaran, angka 17. 2 dalam
dokumen penawaran teknis terdiri atas : Metode Pelaksanaan Pekerjaan; Jangka Waktu
Pelaksanaan Pekerjaan; Daftar Isian Peralatan Utama, Daftar isian personel manajerial
beserta daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pemberi tugas dan
SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA;
Rencana Keselematan Kerja Konstruksi (RKK); Daftar isian bagian pekerjaan yang akan
disubkontrakkan, dan/atau nominasi subpenyedia jasa spsesialis, dan/atau nominasi
subpenyedia kecil provinsi setempat (apabila dipersyaratkan); dan dokumen lain yang
disyaratkan (apabila ada);
Berdasarkan hal diatas, maka dalam tahap evaluasi pemiliham penyedia cukup
melampirkan “Surat Pernyataan Kepemilikan Sertifikat Kompetensi Kerja” bukan
melampirkan SKT maupun SKA. Karena pembuktian kepemilikan Sertifikat Kompetensi
Kerja sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan tersebut dibuktikan pada
saat rapat persiapan penunjukan penyedia.
3. Berdasarkan penjelasan pada poin 1 dan 2 diatas maka alasan Pokja menggugurkan
penawaran kami tidak sesuai standar dan pedoman yang telah ditetapkan didalam
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9
Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia,
Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2019 Tentang Standar Dan Pedoman
Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, dan Peraturan Menteri PUPR Nomor
09/PRT/M/2013 Tentang Persyaratan Kompetensi Untuk Subkualifikasi Tenaga Ahli Dan
Tenaga Terampil Bidang Jasa Konstruksi Menteri Pekerjaan Umum.
Dengan demikian kami meminta kepada Pokja Pemilihan X dan KPA/PA untuk melakukan evaluasi
ulang terhadap pengumuman pemenang pada lelang paket pekerjaan Pembangunan Jalan Pangkul
ke Gedung Pemkot Prabumulih (Bantuan Gubernur) tersebut.
Demikian sanggahan ini kami sampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima
kasih.
Hormat Kami,
PT. Sumber Sarana Utama
Hendra Muliawan, SE
Direktur Utama
Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Prabumulih
Tahun Anggaran 2019 di Prabumulih
2. PA/KPA Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Prabumulih Tahun Anggaran
2019 di Prabumulih
3. APIP Inspektorat Kota Prabumulih di Prabumulih
4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta
5. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Jakarta
6. Arsip-
PT. SUMBER SARANA UTAMA
PT. SUMBER SARANA UTAMA
Nomor : /SB/SSU/IX/2019. Palembang, 13 September 2019. Lamp : 4 (empat) Lembar. Perihal : Sanggah Banding Atas lelang Pekerjaan Pembangunan Jalan Pangkul ke Gedung
Pemkot Prabumulih (Bantuan Gubernur)
Kepada Yth:
KPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Prabumulih
di- Tempat
Sehubungan dengan surat dari Pokja Pemilihan X Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kota Prabumulih tanggal 09 September 2019 Pukul 12.18 di Aplikasi SPSE (copy surat
terlampir) yang merupakan jawaban atas sanggahan kami nomor : 166/S/SSU/IX/2019
tanggal 06 September 2019 (copy surat terlampir) untuk pelelangan paket pekerjaan
Pembangunan Jalan Pangkul ke Gedung Pemkot Prabumulih (Bantuan Gubernur) pada
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2019,
bersama ini perkenankan kami sampaikan Sanggah Banding atas jawaban sanggahan
tersebut, sebagai berikut :
1. Dalam Jawaban Sanggahan ini Pokja menyebutkan bahwa,:
1. Sesuai dengan Dokumen Pemilihan Nomor : 027/02/PP.X-PBJ/T.14-02/VIII/2019 Tanggal 05 Agustus 2019, BAB I “Dalam hal terdapat pertentangan ketentuan yang tertulis pada Lembar Data Pemilihan dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), maka yang digunakan adalah ketentuan pada Lembar Data Pemilihan”
Sesuai dengan Lembar Data Pemilihan (LDP) Huruf I Point 4 Memiliki
Kemampuan Menyediakan Personel untuk melaksanakan Pekerjaan.
1. Untuk SKA Upload Ijazah, KTP dan NPWP. 2 Untuk SKT Upload Ijzah dan KTP.
Sedangkan pada Data Isian Kualifikasi yang saudara sampaikan melalui Aplikasi LPSE, untuk Jabatan: Site Manager dengan SKT Pelaksana Jalan tidak ada.
2. Hal-hal yang kurang jelas seharusnya ditanyakan/disampaikan pada waktu pemberian Penjelasan melalui Aplikasi SPSE pada tanggal 07
Agustus 2019.
Menanggapi hal tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan bahwa ketentuan dalam
Dokumen Pemilihan pada BAB. III Instruksi Kepada Peserta (IKP) poin 29.14 Evaluasi
Teknis huruf d tentang Personel Manajerial yang ditawarkan harus sesuai dengan
yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, dengan ketentuan :
“Untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi: a) Usaha kecil tidak mensyaratkan
Tenaga Ahli; Usaha Menengah dan Usaha Besar tidak mensyaratkan Tenaga
Teknis atau Analis dan Operator.”
Sesuai persyaratan didalam dokumen pemilihan bahwa paket pekerjaan lelang ini
diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Non Kecil. Oleh karena itu, dalam Dokumen
Penawaran kami untuk personel manajerial dengan posisi/jabatan Site Manager
kami menyajikan/mengupload Sertifikat Kompetensi Kerja Keahlian atau SKA.
(bukti upload SKA untuk jabatan Site Manager tersebut, terlampir).
Selain daripada itu, posisi/jabatan Site Manager ini merupakan salah satu bagian
penting dari kegiatan manajerial pekerjaan untuk mencapai mutu pekerjaan yang baik
serta penyelesaian pekerjaan secara tepat waktu, sehingga selayaknya yang
dibutuhkan adalah personel yang memiliki kualifikasi Tenaga Ahli/SKA, kecuali
untuk jabatan Pelaksana/Tenaga Teknis/Tukang/Mandor yang cukup membutuhkan
Tenaga Terampil/SKT saja.
Atas dasar penjelasan diatas, maka personil manajerial Site Manager yang memiliki
kualifikasi SKA (bukan kualifikasi SKT sebagaimana yang diminta dalam Dokumen
Pemilihan) tidaklah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku serta tidak
dapat dijadikan alasan oleh Pokja untuk menggugurkan penawaran kami, karena
personel manajerial yang kami tawarkan secara keahlian/profesi lebih baik dari syarat
yang diminta dalam dokumen pemilihan, dan telah sesuai/tidak ada penyimpangan dari
jenis pekerjaan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan, serta kualifikasi SKA
yang ditawarkan pun secara teknis tidak mempengaruhi ruang lingkup, kualitas dan
hasil/kinerja suatu pekerjaan.
Berkaitan dengan hal ini kami sampaikan pula ketentuan Peraturan Menteri PUPR
Nomor 07/PRT/M/2019 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi
Melalui Penyedia pada lampiran II huruf D tentang Metode Tender, Pascakualifikasi,
Satu File , Sistem Harga Terendah,Kontrak Harga Satuan sesuai dengan metode yang
dipakai dalam Dokumen Pemilihan ini, pada Bab. IV Lembar Data Pemilihan (LDP)
huruf M. Dokumen Penawaran, poin 4 mengenai Memiliki kemampuan menyediakan
personel manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu: “ 1. Sertifikat Kompetensi
Kerja dibuktikan saat rapat persiapan penunjukan penyedia; 2. Pengalaman kerja
dihitung per tahun tanpa memperhatikan lamanya pelaksanaan konstruksi (dihitung
berdasarkan Tahun Anggaran).”
Dengan demikian, seharusnya persyaratan SKA/SKT tidaklah wajib
dilampirkan/upload dalam dokumen penawaran, karena SKA/SKT tidak dievaluasi saat
pemilihan namun dibuktikan saat Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia..
2. Berdasarkan penjelasan diatas, patut diduga bahwa telah terjadi penyimpangan
prosedur yang dilakukan Pokja dalam melakukan evaluasi sehingga dapat
menimbulkan adanya persaingan usaha yang tidak sehat (indikasi persekongkolan
antara Pokja, Peserta dan/atau pihak lainnya yang terlibat) dengan tujuan untuk
memenangkan salah satu peserta.
Untuk itu, perkenankan kami mengingatkan ketentuan – ketentuan yang berlaku
sebagai berikut;
a. Dalam Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah pada Pasal 44 angka 9 dinyatakan bahwa: “Pokja
Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang
diskriminatif dan tidak objektif.”
b. Menurut Pasal 43 ayat 3 Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2019
Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui
Penyedia menyebutkan bahwa : Pokja Pemilihan menyusun kriteria dan
tata cara evaluasi sesuai dengan metode evaluasi dan dicantumkan
dalam Dokumen Pemilihan.
c. Menurut Pasal 73 ayat 1 Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2019
Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui
Penyedia menyebutkan bahwa : Pokja Pemilihan dan/atau peserta
dilarang melakukan post bidding pada setiap tahapan dalam evaluasi
penawaran.
d. Menurut Dokumen Pemilihan Bab. III Instruksi Kepada Peserta poin 29.
Evaluasi Dokumen Penawaran angka 29.12 tentang Ketentuan umum dalam
melakukan evaluasi sebagai berikut, huruf e menyebutkan bahwa : Pokja
Pemilihan dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan: Peserta tidak
aktif/tidak membuka SPSE dan/atau tidak bertanya pada saat
pemberian penjelasan; dan/atau kesalahan yang tidak substansial,
adalah kesalahan-kesalahan yang tidak mempengaruhi hasil evaluasi.
3. Sesuai ketentuan yang berlaku, bersama ini kami melampirkan Jaminan Sanggah
Banding nomor : 002.861/JBR/III/GU/2019 tanggal 12 September 2019 yang
diterbitkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka
Belitung (surat jaminan terlampir)
Dengan demikian kami meminta kepada KPA/PA untuk melakukan evaluasi ulang terhadap
pengumuman pemenang pada lelang paket pekerjaan Pembangunan Jalan Pangkul ke
Gedung Pemkot Prabumulih (Bantuan Gubernur) tersebut.
Demikian Sanggah Banding ini disampaikan, atas perhatian dan tindak lanjut dari pihak
KPA/PA, kami ucapkan banyak terima kasih.
Hormat Kami, PT. Sumber Sarana Utama
Hendra Muliawan, SE Direktur Utama
Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta
2. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Jakarta
3. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Jakarta
4. APIP Inspektorat Kota Prabumulih di Prabumulih
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Prabumulih di Prabumulih
6. Pokja Pemilihan X Pemerintah Kota Prabumulih di Prabumulih
7. Arsip-
(Pembatalan Tender)
(Paket diatas adalah paket Tender Ulang selain tidak mencantumkan kata “TENDER ULANG” di
LPSE, ada terdapat persyaratan yang bersifat diskriminatif dan tidak objektif pada paket lelang
diatas)
“Berdasarkan bukti foto-foto diatas maka persyaratan kualifikasi yang ditetapkan oleh
Pokja dan PPK pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Prabumulih
terbukti benar bersifat diskriminatif dan tidak objektif yang mengarah pada
persekongkolan antara Pokja dan peserta dengan tujuan untuk memenangkan salah satu
peserta sehingga terjadi persaingan usaha yang tidak sehat dan pelanggaran terhadap
peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah.”
Recommended