Poltekkes Yogya

Disajikan pada

Pertemuan Sosialisasi Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Strategis diDTPK dan DBK

Yogyakarta, 9 April 2011

Kepala Pusat Perencanaan & Pendayagunaan SDM Kes

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

1. Kebijakan Penugasan Khusus2. Pelaksanaan Penugasan Khusus

Tenaga Kesehatan3. Pelaksanaan Penugasan Khusus

Residen

STRUKTUR ORGANISASI PUSRENGUN SDMK

KEPALA PUSAT

BIDANG PERENCANAAN SDM

KESEHATAN

SUBID PENDY SDM KES KE LN

SUBID DISTRIBUSI SDM KES

SUBID ANALISI KEBUTUHAN

SUBID PENDAY SDM KES ASING DI IND

SUBID PENGEMBANGAN

SDM KES

SUBID PROG DAN PELAPORAN

SUB BAG T.U

BIDANG PENDAYAGUNAAN

SDM KES LUAR NEGERI

BIDANG PENDAYAGUNAAN SDM KES DALAM

NEGERI

PAYUNG HUKUM

1.Peraturan Menkes No. 1231/MENKES/PER/XI/2007 tentang Penugasan Khusus SDM Kesehatan

2.Keputusan Menkes No. 1235/MENKES/XII/ 2007 tentang Pemberian Insentif bagi SDM Kesehatan yang Melaksanakan Penugasan Khusus

3.Permenkes No. 1086/MENKES/SK/XI/2009tentang Pedoman Pelaksanaan Penugasan Khusus SDMK

4. Permenkes No. 535/MENKES/PER/VI/2008 tentangProgram Pemberian Bantuan Bagi PesertaPPDS/PPDGS dalam rangka Percepatan PeningkatanAkses & Mutu Yanmedik Spesialistik

5. Keputusan Menkes No. 156/MENKES/SK/I/2010 tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan dalam rangka Penugasan Khusus di Puskesmas DTPK.

6. Permenkes 1144/Menkes/PER/VIII/2010 tentangOrgasnisasi dan Tata Kerja Kementrian Kesehatan

Pendayagunaan secara khusus SDMK dalam kurun waktu tertentu untuk

peningkatan akses dan mutu yankes di saryankes

PENUGASAN KHUSUS

daerah terpencil, sangat terpencil, tertinggal, perbatasan, pulau-pulau

kecil terluar, daerah yg tidak diminati, daerah rawan bencana/mengalami

bencana dan konflik sosial

Tenaga kesehatan yang memiliki pengesahan, keahlian dan keterampilan khusus yang tidakdapat digantikan oleh tenaga lain, langkadalam arti jumlah maupun mutunya dan sangatdibutuhkan oleh suatu organisasi dan satuanwilayah atau waktu tertentu.

RPJMK I (2005-2009)

RPJMK II(2010-2014)

RPJMK III(2015-2019)

RPJMK IV(2020-2025)

•Kebutuhan SDMK utk yankes di pusk& jaringannyatermasuk bidan didesa dan RS kab/kota sebagianbesar telahterpenuhi.

•Tersusun rencanadistribusi danrencana penguatanmanajemen karir.

•Kebutuhan SDMK utk dacilsebagian besartelah terpenuhitermasukdaerahperbatasan dankepulauan.

•Program distribusidan rencanapenguatanmanajemen karirdilaksanakansesuai rencana.

•Kebutuhanberbagai SDMK berkualitas untukseluruh daerahterpenciltermasukdaerahperbatasan dankepulauan.

•Percepatanpelaksanaanprogram distribusidan penguatanmanajemen karir

•Pemenuhanseluruh kebutuhanSDMK ygberkualitas dpttercapai melaluipengembangandan pemberdayaanSDMK.

•Pelaksanaanprogram distribusidan manajemenkarir SDMK telahmantap.

DISTRIBUSI SDM KESEHATAN DALAM TAHAPAN INDIKATIF RPJP KESEHATAN

TAHUN 2010 2011 2012 2013 2014Jumlah Nakes yang di dayagunakan dan diberi insentif di DTPK dan DBK

1200 1245 1375 1500 1700

Jumlah residen yang didayagunakan dan diberi insentif

700 850 1000 1100 1200

PTT & Tugsus

MENGISI KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN

Standartenaga

DTPK-DBK tidakdiminati

FORMASI

Pemenuhan kebutuhan SDM kes tertentuyang bersifat jangka pendek.

Prioritas saryankes DTPK/DBK dan daerah kurang diminati, yang mengalami kekosongan SDM kes tertentu.

Penugasan SDM kes oleh Menkes diberikanbiaya perjalanan dan insentif serta tambahanlain sesuai kemampuan Pemda setempat.

Jumlah daerah dengan kriteria DTPK: 14 provinsi, 45 kabupaten/kota

Jumlah daerah dengan kriteriws DBK: sesuai dengan Riskesdas, IPKM menghasilkan 130 Kab/Kota

Kriteria lokasi dan jenis saryankes: Pusk/Pustu, RSUD kelas C di Kab/Kota terpencil dan atau tertinggal yg kosong nakestertentu, RS rujukan bencana, RS lapangan.

Kriteria dan persyaratan SDM kesehatan: memiliki kualifikasi sesuai kebutuhan.

Sumber Pembiayaan: APBN, APBD dan sumberlain yang tdk mengikat seusai peraturanperundangan.

Koordinasi Pelaksanaan:2010 : BPPSDMK cq. Pusren-gun2011 : Sekjen dan BPPSDMK

Masa Penugasan: Residen minimal 3 bln & dpt diperpanjang sesuai ketentuan berlaku. Untuk nakes D3 1 tahun

Hak dan Kewajiban semua pihak terkait(Depkes, Dinkes Prop, Dinkes Kab, MitraKerja Sama, Saryankes, SDM Kes) tertuangdalam Pedoman Pelaksanaan PenugasanKhusus.

PERENCANAAN

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN

PENGENDALIAN

PELAKSANAAN

-Kebutuhan SDMK-Program & Anggaran-Pendayagunaan

-Rekrutmen-Pembekalan-Penempatan-Pemanfaatan

Rekrutmen & Seleksi SDMK

PenempatanSDMK

SARYANKESSDMK bertugas

Diseminasiinformasi

Pendaftaran

Seleksi(administratif)

Persetujuan

Penetapan

PengumumanKepada Pelamar

Kemkes

FK/DinkesProp/DinkesKab/Mitra lain

Kemkes

FK/DinkesProp/DinkesKab/Mitra lain

•Pembekalan Petugas•Surat Perjanjian

Pemberian SIP

Penerbitan SuratKompetensi

(Khusus Residen Senior oleh KPS)

Laporan PelaksanaanTugas (bulanan)

Pembayaran insentifbulanan

Pembayaran transportKemkes

FK/DinkesProp/DinkesKab/Mitra lain (Kemkes)

DinkesKabSelesaiTugas

Perpanjang-an Tugas

SMPK(Surat Selesai

melaksanakanPenugasan Khusus)

Perencanaan

SDMK bertugas EVALUASI(Tahunan)

Supervisi reguler1 X 1 Bulan

Monitoring prog.

• Pimpinan unit kerja / saryankes

• Dinkes Prop/Kab/Kota• Inst. Pendidikan/ Mitra KerjaSama

• Kemkes• DinkesProp/Kab/Kota

• Inst. Pendidikan/ Mitra Kerja Sama

Diawali dgn Nota Kesepahaman antara :1. Pusat, Propinsi dan Kabupaten (Nakes D3)2. Pusat, FK dan Bupati/Walikota (Residen)

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman mencakup: Hak kewajiban dan peran para pihak

Rekrutmen dan seleksi tenaga kesehatan; Penetapan tenaga kesehatan; Penempatan tenaga kesehatan melalui penugasan

khusus; Pelatihan Pra Tugas bagi tenaga kesehatan Penyediaan sarana prasarana dan peralatan bagi

sarana pelayanan kesehatan serta fasilitas penunjang;

Penyediaan biaya pelaksanaan program; Pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan

evaluasi.

KEMKES PROPINSI KABUPATEN/KOTAA. Badan PPSDM Kes • Rekrutmen dan seleksi

nakes• Penyediaan sarana dan

prasarana sesuaistandard

• Menyusun manlak• Penetapan nakes

• Pengusulan hasil seleksikepada Kemkes

• Pendayagunaan nakesdi puskesmas & jaringannya

• Penyediaan insentif finansialdan biaya perjalanan

• Pelatihan pra tugas• Pembinaan mutu nakes

bersama BUK• Fasilitas Koordinasi

• Pembekalan bagi nakes prakeberangkatan

• Pemberian uraian tugasbagi nakes(dikoordinasikan dg pimp. Saryankes)

B. BUK

• Merumuskan kebijakan danperencanaan program yankesDTPK

• Fasilitasi penganggaran saranaprasarana dan peralatansaryankes

• Pembinaan mutu yankes

• Koordinasi dengan DinkesKab (perencanaan, penempatan & pemanfaatan)

• Penyediaan anggaran operasional program, serta sarpras yankesdasar sesuai standard.

• Fasilitasi , mengkoordinasiseluruh pihak terkait

• Pembinaan mutu yankes • Melaksanakanpembinaan terhadapnakesNota Kesepahaman berlaku untuk kerja sama selama 6 tahun

Diprioritaskan pada 101 Puskesmas daerahterpencil, tertinggal, perbatasan dan pulaukecil terluar pada 12 propinsi di 35 kab/kota.

Masa tugas 12 bulan ( 1 Tahun anggaran)Jenis tenaga kesehatan: PerawatSanitarianTenaga GiziTenaga laboratorium (optional)

Strategi tugsus dlm yankes: satuPuskesmas diisi oleh 1 tim, terdiri dari 4-5 org nakes strategis (dr,drg, bidan, perawat, analis,nutrisionis, sanitarian, wat gi danlainnya sesuai kebutuhan)

Remunerasi yang menarik Prioritas diangkat PNS Pengembangan karier Tugas belajar

Sesuai dengan Keputusan Menkes No. 1235/MENKES/XII/ 2007 tentang Pemberian Insentif bagi SDM Kesehatan yang Melaksanakan Penugasan Khusus. Besaraninsentive untuk D3 Rp 2,5 jt/bulan danResiden Rp 7,5 jt/bulan bila bertugas didaerah DTPK/DBK

Biaya transport datang dan pulang Insentif Pemda sesuai kemampuan masing-

masing

KEPMENKES No. 1235/MENKES/SK/XII/2007

KEPMENKES No. 156/MENKES/SK/I/2010

Insentif per bulan Rp. 2,5 jt

Penghasilan pokok per bulan: Rp. 1,7 jt.

Insentif per bulan:◦ Regional I: Rp. 2,7 jt◦ Regional II: Rp. 1,7 jt

CATATAN: MASIH DALAM PROSES PERSETUJUAN IJIN PRINSIP MENTERI KEUANGAN

PROPINSI JMLKAB

JML PUSK

PERAWAT GIZI KESLING

ANALIS KES

FARMASI KESEHATANGIGI

GRAND TOTAL

Bengkulu 1 1 4 0 0 0 0 0 4Kalimantan Barat 5 5 6 4 5 1 1 1 18Kalimantan Timur

4 4 8 1 1 0 0 0 10

KEPRI 3 3 2 2 4 0 0 0 8Maluku 3 3 4 3 4 0 0 0 11Maluku Utara 1 2 8 0 0 0 0 0 8NTT 4 5 9 2 4 2 1 1 19Papua 7 7 17 3 7 0 0 0 27Papua Barat 1 1 2 1 1 0 0 0 4Sulawesi Tengah 1 1 2 0 1 0 0 0 3Sulawesi Utara 4 4 11 1 5 0 0 0 17Sumatera Utara 1 1 1 0 0 0 0 0 1Grand Total 35 37 74 17 32 3 2 2 130

PROPINSI JMLKAB

JML PUSK

PERAWAT GIZI KESLING

ANALIS KES

FARMASI KESEHATANGIGI

GRAND TOTAL

Bengkulu 1 2 8 1 0 0 0 0 9Kalimantan Barat 5 15 38 3 6 1 0 3 51Kalimantan Timur

4 6 19 0 1 0 0 0 20

KEPRI 3 6 5 4 5 4 0 0 17Maluku 3 6 12 6 6 0 0 0 24Maluku Utara 1 2 6 2 0 0 0 0 8NTT 4 15 40 11 6 7 9 1 74Papua 7 13 39 4 6 1 0 0 50Papua Barat 1 2 6 1 0 0 0 0 7Sulawesi Tengah 1 1 10 0 0 0 0 0 10Sulawesi Utara 4 6 8 1 1 0 0 0 10Sumatera Utara 1 1 8 1 1 0 0 0 10Grand Total 35 75 199 34 32 13 9 4 291

Tahun 2009: 130 Nakes• 1 Pusk. DTPK tiap 1 Kabupaten/Kota Tahun 2010: 291 Nakes• 2 Pusk. DTPK tiap 1 Kabupaten/Kota Rencana Tahun 2011: 1245 Nakes

SK I (Februari 2011) sebanyak 585 Nakes, masih perlu 660 Nakes.

PROPINSI PERPANJANGAN BARU JUMLAHSUMUT 4 6 10BENGKULU 9 14 23KEPRI 16 9 25KALBAR 33 48 81KALTIM 19 38 57SULUT 7 37 44SULTENG 4 8 12NTT 60 141 201MALUKU 14 28 42MALUT 2 11 13PAPUA 36 32 68PAPUA BARAT 2 7 9

TOTAL 58533

1. Data tenaga kesehatan di masing2 kabupatenuntuk perencanaan pendayagunaan

2. Mengupayakan adanya jaminan kesehatandan keselamatan kerja bagi nakes.

3. Dukungan daerah dalam peningkatan saranaprasarana yankes, operasional program sertapembinaan, pengawasan dan pengendalian.

4. Insentif Pemda

Masa penugasan sebagai bagian dariprogram pendidikan

3 - 6 bulan

RSUD DI DTPK DAN DBK

Tidak ada sp tertentu

Prioritas sp dasar & penunjang

Peralatan medis

Tenaga pendamping

Fasilitas lain

TUJUAN

Pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan di RSUD Kab/Kota melalui penempatan tenaga medisINTERVENSI JANGKA PENDEK sebelum peserta PPDSBK (Residen Jenjang 1, PascaPendidikan) dapat ditugaskan ke RSUD Kab/Kota sesuai jumlah yang dibutuhkan

PENUGASAN KHUSUSRESIDEN JENJANG 1

Percepatan Yanmedik Spesialistik di daerahmerupakan bagian dari tahapan pendidikan

Hak Kewajiban

•Biaya perjalanan 1 x pp

• Insentif bulananselama bertugas

•Pelatihan/Pembekalan untukpelaksanaan tugas

• Melaksanakantugas sesuaidengan ketentuan.

• Membuat laporanpelaksanaan tugas.

Kepmenkes 1235/Menkes/XII/2007

7,5 jt /bulan dg potongan Pph sesuaiperaturan yg berlaku

Tranport & insentiv dibayarkan pd akhir bulan bekerja

KALTIM

MALUKU

KALBARSUMUT

BENGKULU

PAPUA BARAT

SULTENG

Nakes DIII

Dr.Sp/Residen

GORONTALO

Poltekkes Yogya

Documents

Limbah Domestik kota Yogya (2006)

Rumahsakit Di Yogya

BLS Yogya 2012

Family trip itinerary yogya

Ruu Kuhp 2013 Yogya

Suara Yogya - ILTI Edition

Peta Topologi yogya

Presentasi Wisata Belajar Yogya

PANDUAN WISATA YOGYA

Kondisi Sanitasi Kota Yogya (2006)

Mercu Buana Yogya

Survei Cepat Yogya & Jateng

140305_Kebijakan Mineral Dan Batubara Yogya

KLHS RPJM/P Bappenas Yogya

poltekkes-solo.ac.id MONITORING HASI… · poltekkes-solo.ac.id

Yogya Dlm Desentralisasi

Pengantar Sistem Komputer - UMB Yogya

Jurnal AgriSains - Mercu Buana Yogya

Trp yogya paes ageng

Jurnal - Mercu Buana Yogya