View
15
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
TESIS
PENGATURAN PEMULANGAN ORANG ASING
DENGAN STATUS DWI KEWARGANEGARAAN
(BIPATRIDE) YANG MEMILIKI PASPOR GANDA
KADEK PUTRA ARIK PERSONA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS UDAYANA
DENPASAR
2015
TESIS
PENGATURAN PEMULANGAN ORANG ASING
DENGAN STATUS DWI KEWARGANEGARAAN
(BIPATRIDE) YANG MEMILIKI PASPOR GANDA
KADEK PUTRA ARIK PERSONA
NIM : 1290561038
PROGRAM MAGISTER
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS UDAYANA
DENPASAR
2015
ii
PENGATURAN PEMULANGAN ORANG ASING
DENGAN STATUS DWI KEWARGANEGARAAN
(BIPATRIDE) YANG MEMILIKI PASPOR GANDA
Tesis Untuk Memperoleh Gelar Magister
Pada Program Magister Program Studi Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Universitas Udayana
KADEK PUTRA ARIK PERSONA
NIM :1290561038
PROGRAM MAGISTER
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS UDAYANA
DENPASAR
2015
iii
Lembar Pengesahan
TESIS INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 5 NOPEMBER 2015
Pembimbing I,
Prof. Dr. Ibrahim R., SH.,MH.
NIP. 19551128 198303 1 003
Pembimbing II,
Dr. I Nyoman Suyatna, SH.,MH.
NIP. 19590923 198601 1 001
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Magister (S2) Ilmu Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Udayana,
Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH.,M.Hum.,LLM.
NIP.19611101 198601 2 001
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Udayana,
Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S.(K)
NIP. 19590215 198510 2 001
Tesis Ini Telah Diuji
iv
Pada Tanggal 5 Nopember 2015
Panitia Penguji Tesis Berdasarkan SK Rektor
Universitas Udayana Nomor : 3402/UN 14.4/HK/2015, Tanggal 13 Oktober 2015
Ketua : Prof. Dr. Ibrahim R., SH.,MH.
Sekretaris : Dr. I Nyoman Suyatna, SH.,MH.
Anggota : 1. Dr. I Gede Yusa, SH.,MH.
2. Dr. Ni Ketut Sri Utari, SH.,MH.
3. Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, SH.,M.Hum.
v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT
Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama : Kadek Putra Arik Persona
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Pengaturan Pemulangan Orang Asing Dengan Status Dwi
Kewarganegaraan (Bipatride) Yang Memiliki Paspor Ganda
Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah Tesis ini bebas plagiat. Apabila di
kemudian hari terbukti plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia
menerima sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.
Denpasar, 5 Nopember 2015
Yang menyatakan,
KADEK PUTRA ARIK PERSONA
vi
UCAPAN TERIMA KASIH
Om Swastiastu,
Atas Asung Kertha Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa, ( Tuhan
Yang Maha Esa ), karena berkat rahmat dan anugerahnya penulis dapat
menyelesaikan tesis ini. Tesis dengan Judul “Pengaturan Pemulangan Orang
Asing Dengan Status Dwi Kewarganegaraan (Bipatride) Yang Memiliki
Paspor Ganda” ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister ( S2 ) Ilmu
Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana. Penulis sangat menyadari
bahwa tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan, motivasi dan bantuan dari
berbagai pihak, maka dari itu dalam kesempatan yang berbahagia ini penulis
menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada :
Rektor Universitas Udayana Denpasar, Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, Sp.PD
KEMD. beserta Jajarannya atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada
penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister di
Universitas Udayana. Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana
Denpasar, Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S.(K), beserta jajarannya atas
kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menjadi mahasiswa Program
Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Udayana. Dekan
Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, Prof. Dr. I Gusti Ngurah
Wairocana, SH., MH., beserta jajarannya atas kesempatan dan fasilitas yang
diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan
Program Magister di Universitas Udayana Denpasar. Ketua Program Studi
vii
Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, Ibu
Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH., M.Hum., LLM., atas kesempatan,
dukungan serta tuntunan yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan
menyelesaikan pendidikan Program Magister di Universitas Udayana Denpasar.
Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana
Universitas Udayana Denpasar, Bapak Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, SH.,
M.Hum. atas kesempatan, dukungan dan motivasi yang diberikan kepada penulis
untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister di Universitas
Udayana.
Berikutnya, ucapan terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. Ibrahim R., SH.,
MH., sebagai dosen pembimbing 1 (satu) yang dengan penuh semangat dan
perhatian telah memberikan bimbingan, dorongan, motivasi serta saran kepada
penulis untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah Tesis ini. Bapak Dr. I Nyoman
Suyatna, SH., MH., sebagai dosen pembimbing 2 (dua) yang telah membimbing
dan mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini dengan penuh perhatian
memberikan saran serta masukan yang kontruktif untuk menyelesaikan karya tulis
ilmiah Tesis ini. Para Guru Besar dan Dosen pengajar yang tidak bisa disebutkan
satu persatu yang telah memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan kepada
penulis. Staf administrasi ( Ibu Gung Yun, Pak Made Mustiana, dan Dandy ) atas
berbagai dukungannya yang telah memperlancar proses pengadministrasian
sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Magister
Ilmu Hukum Universitas Udayana.
viii
Ucapan terimakasih juga penulis berikan kepada keluarga tercinta, kakek
dan nenek penulis I Wayan Turut (Alm) dan Ni Made Sumprig (Alm), kedua
orang tua penulis I Nyoman Sudarta dan Ni Wayan Sani, kakak Penulis Ni Putu
Elinawati, SH., kakak ipar penulis I Ketut Ari Wistana, keponakan penulis I
Wayan Goichi Wasudanta Wistana dan I Made Eiji Wasudanta Wistana, yang
dengan penuh kesabaran telah memberikan doa, kasih sayang, bantuan materi,
semangat dan motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
Ucapan terima kasih selanjutnya diberikan kepada Kepala Bidang Hukum,
Ibu Ida Ayu Susanti, SH., MH., dan Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan
Produk Hukum Daerah, Bapak Bekti Purwanto, SH., yang telah banyak
memberikan waktu untuk bimbingan selama proses penyusunan Tesis ini. Senior
yang merupakan rekan kerja penulis Bapak Putu Surya Dharma, SH., MH., yang
senantiasa memberikan kritik dan semangat sejak awal perkuliahan hingga akhir
penyusunan Tesis, sahabat penulis para pejabat fungsional perancang peraturan
perundang-undangan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali Ni Putu
Ritayani, SH., I Dewa Gde Peradnyana, SH., Ni Nyoman Suadnyani, SH., MH.,
dan rekan kerja di Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah
Gde Ngurah Suhardiyana., SH., Ida Ayu Nyoman Widialaksmi, SH., I Made Deny
Lesmana, SH., I Gede Danang Wirawan, SH., Desak Gede Fatmasari Dewi
Wiryawan., SH yang selalu memberikan nasehat dan semangat penulis. Rekan-
rekan mahasiswa dan mahasiswi Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana
angkatan 2012, serta teman- teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu
ix
persatu yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan
Tesis ini.
Akhir kata, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari
kesempurnaan sehingga harapan penulis, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi
pembaca. Dan semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa selalu melimpahkan
Anugerahnya kepada kita semua.
Denpasar, 5 Nopember 2015
Penulis
x
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul pengaturan pemulangan orang asing dengan status
dwi kewarganegaraan (bipatride) yang memiliki paspor ganda, yang menganalisa
tentang pengawasan keimigrasian terhadap orang asing dengan status dwi
kewarganegaraan (bipatride) yang memiliki paspor ganda dan pengaturan
pemulangan orang asing dengan status dwi kewarganegaraan (bipatride).
Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif
yang mengacu pada adanya norma kosong tentang pengaturan pemulangan orang
asing dengan status dwi kewarganegaraan (bipatride) yang memiliki paspor
ganda.
Kesimpulan yang dirumuskan adalah pengawasan keimigrasian terhadap
orang asing dengan status bipatride dilakukan sejak orang asing dengan status
bipatride masuk ke wilayah kedaulatan Indonesia. Salah satu kewajiban yang
harus ditaati sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011
tentang Keimigrasian yaitu memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih
berlaku. Orang asing yang memiliki status bipatride dinyatakan sah untuk masuk
ke Indonesia walaupun memiliki dua dokumen perjalanan dari negara yang
berbeda dengan syarat dokumen yang dimilikinya tersebut merupakan dokumen
yang sah dikeluarkan oleh negaranya dan orang asing tersebut memberikan
informasi yang jelas tentang status kewarganegaraannya. Untuk melaksanakan
pengawasan orang asing di Indonesia maka orang asing dibebankan kewajiban
sesuai ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian yaitu memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai
identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil,
kewarganegaraan, pekerjaan, penjamin, atau perubahan alamatnya kepada Kantor
Imigrasi setempat. Pendekatan dengan metode penafsiran Peraturan Perundang-
undangan secara sistematis dengan melakukan analisa terhadap aturan dibawah
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yaitu pada Pasal 10 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 yang mengatur bahwa Anak
berkewarganegaraan ganda yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia harus
menggunakan paspor yang sama. Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 dapat dikonstruksi sebagai dasar terhadap
peristiwa pemulangan orang asing yang memiliki status bipatride karena memiliki
kesamaan subjek pengaturan yaitu orang asing dengan status bipatride. Sehingga
orang asing yang memiliki status bipatride harus masuk dan keluar wilayah
Indonesia mengunakan dokumen perjalanan yang sama. Pendekatan kasus
menghasilkan kesimpulan bahwa orang asing dengan status bipatride yang
mengalami kematian dipulangkan ke negara asalnya sesuai dengan permintaan
keluarga. Keadaan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 5 The Haque
Convention on the Conflict of Nationality Laws Tahun 1930.
Kata Kunci : Pemulangan, Orang Asing, dan Dwi Kewarganegaraan
xi
ABSTRACT
This study entitled The Arrangement of Repatriation of Foreigners with
the Dual Citizenship Status (bipatride) who have dual passport, which analyzes
on the supervision of immigration of foreigners with the status of dual citizenship
(bipatride) who have dual nationality and the arrangements of repatriation of
foreigners with the status of dual citizenship (bipatride).
The type of study is a normative law research which refers to the existence
of vacuum of norm on the arrangement of the repatriation of foreigners with the
status of dual citizenship (bipatride) who have dual passports.
A conclusion formulated is that the immigration control of foreigners with
the status of dual citizenships shall be carried out since foreigners with the status
of dual citizenships enter into the sovereign territory of Indonesia. One of the
obligations that must be adhered to in accordance with Article 8 of Law No. 6 of
2011 on Immigration, namely for those who have valid and legitimate travel
documents. Foreigners who have the status of dual citizenship are declared to be
valid for entry into Indonesia despite having two travel documents from different
countries on the condition that their documents are valid documents and issued by
their country and the foreigners should provide clear information about their
citizenship status. To carry out the supervision of foreigners in Indonesia hence
the foreigners are imposed an obligations pursuant to Article 9 of Law No. 6 of
2011 on immigration in which they must provide all the necessary information
regarding the identity and / or their families and report any changes of civil
status, nationality, occupation, guarantor, or change the address to the local
Immigration Office. Types of immigration administrative sanctions are provided
for in Article 75 paragraph (2) of Law No. 6 of 2011. The administrative sanction
which still ambiguous is the deportation of the subject who has the status of dual
citizenship. The approach with methods of legislation systematically the rules
under Act No. 6 of 2011 which in Article 10 paragraph (1) of the Government
Regulation No. 31 of 2013, which stipulates that the child of dual nationals
entering or leaving Indonesian territory must use the same passport. The
provisions in Article 10 paragraph (1) of Government Regulation No. 31 Year
2013 can be constructed as a basis to the events of repatriation of foreigners who
have dual citizenship status, as it has similarities a with the subject matter i.e the
arrangements of foreigners with dual citizenship status. So that foreigners who
have the status of dual citizenship must enter and exit the territory of Indonesia
use the same travel documents. The approach to the case lead to the conclusion
that foreigners whith status of dual citizenship who died, then their expatriation is
in accordance with the request of the family. The circumstance is in accordance
with the provisions of Article 5 of The Haque Convention on The Conflict of
Nationality Laws of 1960.
Keywords: Repatriation, Foreigners, and Dual Citizenship
xii
RINGKASAN
Tesis ini berjudul “Pengaturan Pemulangan Orang Asing Dengan
Status Dwi Kewarganegaraan (Bipatride) Yang Memiliki Paspor Ganda”
yang disusun dalam 5 ( lima ) Bab secara garis besar dapat diuraikan sebagai
berikut :
Bab I. Menguraikan tentang latar belakang masalah yang berkaitan dengan
permasalahan mengenai pengaturan pemulangan orang asing dengan status dwi
kewarganegaraan (bipatride) yang memiliki paspor ganda. Orang asing yang
masuk ke Indonesia tidak tertutup kemungkinan memiliki kewarganegaraan lebih
dari satu. Fenomena yang terjadi adalah telah terjadi pembunuhan terhadap orang
asing yang memiliki status dwi kewarganegaraan yang memiliki dua paspor yaitu
paspor Inggris dan paspor Australia. Pengawasan terhadap orang asing diatur
dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, namun dalam
ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tidak
mengatur dengan jelas dan tegas mengenai pengawasan terhadap orang asing
dengan status dwi kewarganegaraan yang memiliki paspor ganda. Pengaturan
pemulangan orang asing dengan status dwi kewarganegaraan (bipatride) juga
tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Sebagai Negara
yang berdaulat, Indonesia berhak mengatur tentang kewajibannya dalam
melakukan pengawasan dan menangani pemulangan orang asing dengan status
dwi kewarganegaraan. Aturan yang jelas merupakan wujud dari negara hukum
yang melahirkan legalitas dari setiap tindakan pemerintah. Dalam hal ini telah
xiii
terjadi kekosongan hukum tentang pengaturan pemulangan orang asing dengan
status dwi kewarganegaraan yang memiliki paspor ganda.
Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka dapat
ditarik rumusan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah pengawasan keimigrasian terhadap orang asing dengan
status dwi kewarganegaraan (bipatride) yang memiliki paspor ganda?
2. Bagaimanakah pengaturan pemulangan orang asing dengan status dwi
kewarganegaraan (bipatride) yang memiliki paspor ganda?
Bab II. Menguraikan tentang tinjauan umum yaitu pengertian pemulangan,
pengertian penduduk, pengertian status kewarganegaraan, pengertian
keimigrasian, fungsi keimigrasian, sejarah politik hukum keimigrasian.
Bab III. Menguraikan tentang analisis permasalahan pengawasan
keimigrasian terhadap orang asing dengan status dwi kewarganegaraan (bipatride)
yang memiliki paspor ganda
Bab IV. Menguraikan tentang analisis permasalahan pengaturan
pemulangan orang asing dengan status dwi kewarganegaraan (bipatride).
Bab V. Kesimpulan yang dirumuskan adalah pengawasan keimigrasian
terhadap orang asing dengan status bipatride dilakukan saat orang asing dengan
status bipatride masuk ke wilayah kedaulatan Indonesia. Orang asing yang
memiliki status bipatride dinyatakan sah untuk masuk ke Indonesia walaupun
memiliki dua dokumen perjalanan dari negara yang berbeda selama dokumen
yang dimilikinya tersebut merupakan dokumen yang sah dikeluarkan oleh
negaranya dan orang asing tersebut memberikan informasi yang jelas tentang
xiv
status kewarganegaraannya tersebut. Dokumen yang digunakan pada saat masuk
akan diberikan tanda masuk berupa cap yang kemudian menjadi dokumen yang
akan digunakan sebagai identitas selama berada di Indonesia dan pada saat keluar
wilayah Indonesia. Untuk melaksanakan pengawasan orang asing di Indonesia
maka orang asing dibebankan kewajiban memberikan segala keterangan yang
diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap
perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, penjamin, atau perubahan
alamatnya kepada Kantor Imigrasi setempat. Pejabat Imigrasi dapat meminta
keterangan dari setiap orang yang memberi kesempatan menginap kepada orang
asing mengenai data orang asing yang bersangkutan, dan pemilik atau pengurus
tempat penginapan wajib memberikan data mengenai orang asing yang menginap
di tempat penginapannya. Pendekatan dengan metode penafsiran Peraturan
Perundang-undangan secara sistematis dengan melakukan analisa terhadap aturan
dibawah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yaitu pada Pasal 10 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 yang mengatur bahwa anak
berkewarganegaraan ganda yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia harus
menggunakan paspor yang sama. Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 dapat dikonstruksi sebagai dasar terhadap
peristiwa pemulangan orang asing yang memiliki status bipatride karena memiliki
kesamaan subjek pengaturan yaitu orang asing dengan status bipatride. Sehingga
orang asing yang memiliki status bipatride harus masuk dan keluar wilayah
Indonesia mengunakan dokumen perjalanan yang sama. Pendekatan kasus
menghasilkan kesimpulan bahwa orang asing dengan status bipatride yang
xv
mengalami kematian dipulangkan berdasarkan permintaan keluarga. Keadaan
tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 5 The Haque Convention on the Conflict of
Nationality Laws Tahun 1930 yang menentukan bahwa dalam sebuah negara
ketiga seseorang yang memiliki lebih dari satu kewarganegaraan akan
diperlakukan seperti ia hanya memiliki satu kewarganegaraan dan negara ketiga
tersebut akan mengakui hanya salah satu, yaitu kewarganegaraan dari negara
dimana ia bisa tinggal dan tempat tinggal utama, atau kewarganegaraan dari
negara dengan mana dalam hal-hal tertentu ia tampaknya berhubungan paling erat.
xvi
DAFTAR ISI
SAMPUL DALAM ........................................................................................ i
HALAMAN PERSYARATAN GELAR MAGISTER .................................. ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS ................................................................. iii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI TESIS ............................... iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT................................................. v
UCAPAN TERIMA KASIH ........................................................................... vi
ABSTRAK ...................................................................................................... x
ABSTRACT .................................................................................................... xi
RINGKASAN ................................................................................................. xii
DAFTAR ISI ................................................................................................... xvi
BAB. I. PENDAHULUAN ............................................................................... 1
1.1 Latar Belakang Masalah ................................................................... 1
1.2 Rumusan Masalah ............................................................................ 10
1.3 Ruang Lingkup Masalah .................................................................. 10
1.4 Tujuan Penelitian.............................................................................. 11
1.4.1. Tujuan Umum ........................................................................ 11
1.4.2. Tujuan Khusus ....................................................................... 11
1.5 Manfaat Penelitian............................................................................ 11
1.5.1. Manfaat Teoritis .................................................................... 12
1.5.2. Manfaat Praktis ...................................................................... 12
1.6 Orisinalitas Penelitian ...................................................................... 12
1.7 Landasan Teoritis ............................................................................ 16
1.8 Metode Penelitian ............................................................................. 30
1.8.1. Jenis Penelitian ....................................................................... 30
1.8.2. Jenis Pendekatan .................................................................... 31
xvii
1.8.3. Sumber Bahan Hukum ........................................................... 32
1.8.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ..................................... 34
1.8.5. Teknik Analisis Bahan Hukum .............................................. 34
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMULANGAN ORANG
ASING DENGAN STATUS DWI KEWARGANEGARAAN
(BIPATRIDE)................................................................................... 36
2.1. Pengertian Pemulangan……………………………………… ... 36
2.2. Pengertian Penduduk…………………………………………... 37
2.3. Status Kewarganegaraan………………………………………. 39
2.4. Pengertian Keimigrasian ........................................................... 42
2.5. Sejarah Politik Hukum Keimigrasian di Indonesia ..................... 45
2.5.1. Pengaturan Pada Masa Kolonial ..................................... 47
2.5.2. Pengaturan Pada Masa Tahun 1950 Sampai Dengan
Tahun 1992 .................................................................... 52
2.5.3. Pengaturan Pada Masa Tahun 1992 Sampai Dengan
Tahun 2011 ..................................................................... 54
2.5.4. Pengaturan Pada Masa Tahun 2011 Sampai Dengan
Sekarang .......................................................................... 57
2.6. Fungsi Keimigrasian di Indonesia ................................................. 58
BAB III PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP ORANG
ASING DENGAN STATUS DWI KEWARGANEGARAAN
(BIPATRIDE) YANG MEMILIKI PASPOR GANDA ....................... 60
3.1. Prosedur Orang Asing Masuk Ke Wilayah Indonesia................. 60
3.2. Pencegahan dan Penangkalan dalam Lalu Lintas Orang Asing
di Indonesia ................................................................................. 75
3.3. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian ............................... 81
3.4. Jenis Sanksi Administratif Keimigrasian .................................... 86
3.5. Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi ............. 90
3.5.1. Prosedur Pendetensian ..................................................... 94
3.5.2. Pelayanan Deteni ............................................................. 98
xviii
3.5.3. Penjatuhan Sanksi Pelanggaran Tata Tertib .................... 100
3.5.4. Pemindahan Deteni ......................................................... 101
3.5.5. Penanganan Kelahiran, Kematian, Pelanggaran, Mogok
Makan, Pemeriksaan Kesehatan dan Melarikan Diri ...... 102
3.5.6. Pemulangan dan Deportasi.............................................. 104
BAB IV PEMULANGAN ORANG ASING DENGAN STATUS DWI
KEWARGANEGARAAN (BIPATRIDE) YANG MEMILIKI
PASPOR GANDA ............................................................................... 105
4.1. Kedaulatan Negara Terhadap Keberadaan Orang Asing di
Indonesia……………………………………………………….. 105
4.2. Tangung Jawab Negara dalam Melakukan Pemulangan
Terhadap Orang Asing dengan Status Dwi Kewarganegaraan
(Bipatride) ................................................................................... 108
4.3. Konstruksi Peraturan Perundang-undangan Tentang
Pemulangan Orang Asing Dengan Status Dwi
Kewarganegaraan (Bipatride) ..................................................... 116
BAB V. PENUTUP .......................................................................................... 132
5.1. Simpulan ...................................................................................... 132
5.2. Saran .............................................................................................. 134
DAFTAR PUSTAKA
Recommended