Pencatatan Transaksi Bisnis - isqodrin.files.wordpress.com · Nur’ain Isqodrin, ... •...

Nur’ain Isqodrin, SE., Ak., M.Acc

Isqodrin.wprdpress.com

» Dikelompokkan Sbb: ˃ Subjek pajak, jenis pajak, istilah umum dan penduduk

˃ Jenis-jenis penghasilan

˃ Hal-hal yang terkait pekerjaan

˃ Hubungan istimewa

˃ Metode penghindaran pajak

˃ Pendidikan dan pelatihan

˃ Ketentuan lain

Perpajakan Internasional

2

UN Model OECD Model Indonesia Model

Subjek pajak, jenis pajak, istilah umum dan penduduk

Jenis-jenis penghasilan

• Laba usaha tetap • Laba harta tak bergerak • Laba usaha • Laba usaha perkapalan

& penerbangan • Deviden • Bunga • Royalti • Harta tak bergerak • Pendapatan lain-lain • kekayaan

• Laba usaha tetap • Laba harta tak bergerak • Laba usaha • Laba usaha perkapalan

& penerbangan • Deviden • Bunga • Royalti • Harta tak bergerak • Pendapatan lain-lain • kekayaan

• Laba usaha tetap • Laba harta tak bergerak • Laba usaha • Laba usaha perkapalan

& penerbangan • Deviden • Bunga • Royalti • Harta tak bergerak • Pendapatan lain-lain

Perpajakan Internasional

3

UN Model OECD Model Indonesia Model

Hal-hal terkait dengan pekerjaan

• Pekerjaan bebas • Pegawai swasta • Direktur • Artis dan atlet • Pensiun • Pegawai negeri

• Pekerjaan bebas • Pegawai swasta • Direktur • Artis dan atlet • Pensiun • Pegawai negeri

• Pekerjaan bebas • Pegawai swasta • Direktur • Artis dan atlet • Pensiun • Pegawai negeri

Hubungan Istimewa

Metode Penghapusan Pajak

• Penghapusan pajak • Pengkreditan pajak

• Penghapusan pajak • Pengkreditan pajak

• Penghapusan pajak • Pengkreditan pajak

Perpajakan Internasional

4

UN Model OECD Model Indonesia Model

Pendidikan dan Pelatihan

• Guru/peneliti • Mahasiswa/pelatihan

karyawan

• Guru/peneliti • Mahasiswa/pelatihan

karyawan

• Guru/peneliti • Mahasiswa/pelatihan

karyawan

Ketentuan lain

• Non diskriminasi • Tatacara penentuan

bersama • Pertukaran informasi • Berlakunya perjanjian • Berakhirnya perjanjian

• Non diskriminasi • Tatacara penentuan

bersama • Pertukaran informasi • Perluasan wilayah

ketentuan • Berlakunya perjanjian • Berakhirnya perjanjian

• Non diskriminasi • Tatacara penentuan

bersama • Pertukaran informasi • Berlakunya perjanjian • Berakhirnya perjanjian

Perpajakan Internasional

5

» Pemufakatan kedua negara » Orang/badan yang merupakan penduduk salah satu atau kedua negara

terikat dan berlaku P3b » Pajak-pajak apa saja yang tunduk pada P3b, pada umumnya pajak

penghasilan dan pajak perseroan » Istilah yang mengandung perihal hukum » Bentuk usaha tetap » Harta tak bergerak » Laba perusahaan di suatu negara » Hubungan istimewa » Keuntungan atas pengoperasian kapal laut dan pesawat udara » Pajak atas deviden » Pajak atas bunga » Pajak atas royalti » Keuntungan karena pengalihan harta tak gerak

Perpajakan Internasional

6

» Pendapatan yang diterima seorang penduduk suatu negara sehubungan dengan pekerjaan bebas atau pekerjaan lain yang sifatnya sama

» Pajak atas gaji, upah dan balas jasa lainnya yang berkenaan dengan pekerjaan

» Pendapatan para pengurus » Pendapatan seorang seniman penghibur » Pendapatan atas pensiunan » Kunjungan penduduk atau mahasiswa yang menerima

bantuan negara lainnya » Pengajar atau peneliti negara lain » Pendapatan lain2 » Metode penghindaran pajak berganda

Perpajakan Internasional

7

» Bagian-bagian yang tidak diatur dalam pasal-pasal P3b » Tindakan-tindakan suatu negara yang tidak sesuai dengan

ketentuan » Pertukaran bahan keterangan yang diperlukan untuk

melaksanakan ketentuan-ketentuan persetujuan » Perjanjian yang menyatakan bahwa tidak ada pengaturan

khusus dibidang perpajakan yang menghalangi pemerintah kedua negara membuat kebijakan

» Pernyataan tentang hak-hak khusus anggota misi diplomatik atau pegawai konsuler berdasarkan ketentuan hukum international

» Dimulainya P3b dan ratifikasi » Berakhirnya P3b

Perpajakan Internasional

8

» Perjanjian p3b akan berlaku apabila ada kesepakatan bersama

» Jika P3b tidak diinginkan oleh salah satu negara, maka P3b dinyatakan tidak berlaku

Perpajakan Internasional

9

» Orang/badan yang merupakkan penduduk salah satu atau kedua negara terikat dan berlaku P3b

» Penduduk yang memperoleh penghasilan dari negara lainnya yang mengadakan P3b harus terikat dan tunduk kepada keputusan adanya P3b

Perpajakan Internasional

10

» Pajak-pajak yang tunduk pada P3b pada umumnya pajak pendapatan dan pajak perseroan

» P3b tidak mengatur terhadap PPN, PBB, BPHTB dll

» P3b hanya mengatur tentang pajak badan seperti pajak penghasilan yaitu, jasa, pekerjaan, kegiatan dan usaha

Perpajakan Internasional

11

» Untuk menentukan hak pemajakan suatu negara atas sumber penghasilan dari usaha yang djalankan wajib pajak luar negeri

» BUT atau Bukan BUT

» BUT mengacu kepada undang-undang negara dimana BUT berkedudukan atau tergantung P3b antar kedua negara

Perpajakan Internasional

12

» Pendekatan produksi dimanfaatkan untuk menentukan letak sumber penghasilan dari harta tak gerak, sewa atas harta tak gerak yang terletak di Indonesia dianggap bersumber dinegara tersebut dan sebaliknya

» Berhak atas kredit pajak luar negeri

Perpajakan Internasional

13

» Laba perusahaan suatu negara dikenakan pajak di negara domisili, kecuali jika negara tersebut memiliki BUT dinegara lainnya.

Perpajakan Internasional

14

» Untuk menghindari Transfer Pricing yang tidak sesuai dengan ketentuan.

» Maka pejabat yang berwenang di Indonesia dapat melakukan penghitungan kembali atas jumlah pendapatan atau biaya serta hutang atau modal yang tidak wajar

Perpajakan Internasional

15

» Laba yang berasal dari pengoperasian pesawat udara dalam jalur lalu lintas international dapat dikenakan pajak dinegara domisili dimana tempat pimpinan perusahaan sebenarnya berkedudukan

» Kecuali jika kegiatan tersebut sifatnya teratur, labanya dikenai pajak dinegara indonesia dalam bentuk BUT.

Perpajakan Internasional

16

» Deviden, bunga & royalti yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri dapat dikenakan pajak di negara sumber penghasilan

Perpajakan Internasional

17

» Keuntungan harta tak gerak dapat dikenakan pajak di negara sumber penghasilan, termasuk keuntungan atau pemindahtanganan yang diperoleh suatu bentuk usaha tetap atau suatu tempat usaha tetap

Perpajakan Internasional

18

» Penghasillan yang diperoleh penduduk asing sehubungan dengan jasa-jasa profesional atau pekerjaan bebas lainnya hanya dikenakan pajak dinegara domisili

» Kecuali : ˃ Mempunyai suatu tempat tertentu yang tersedia secara teratur

dipergunakan untuk menjalankan pekerjaan di Indonesia

˃ Tinggal di negara Indonesia selama suatu masa yang melebihi 183 hari dalam masa 12 bulan tahun pajak

Perpajakan Internasional

19

» Gaji, upah dan imbalan karena suatu hubungan kerja hanya dikenakan pajak di negara domisilinya, jika pekerjaan tersebut dilakukan di Negara Indonesia maka dapat dikenakan pajak di negara Indonesia

» Kecuali : ˃ Penerima imbalan tidak melebihi 183 hari

˃ Imbalan dibayarkan oleh atau atas nama pemberi kerja buka merupakan penduduk negara Indonesia

˃ Imbalan tidak menjadi beban BUT atau tempat tetap yang dimiliki oleh pemberi kerja di negara Indonesia

Perpajakan Internasional

20

» Gaji,upah dan imbalan dan pembayaran-pembayaran serupa para direktur dan manager yang diperoleh penduduk asing dalam kedudukannya sebagai anggota dewan direksi suatu perseroan yang berkedudukan di negara Indonesia dikenai pajak di negara Indonesia

Perpajakan Internasional

21

» Penghindaran pajak berganda metodenya berdasarkan subyek, objek penghasilan serta pajaknya

» Atas dasar tersebut P3b dapat membebaskan pajak,mengkreditkan pajak, atau cara

» Namun pada umumnya yang dibebaskan pajak untuk diplomat atau konsuler dan pengkreditan pajak hanya untuk pajak yang dibayar di luar negeri

Perpajakan Internasional

22

» Warga negara dari suatu negara lain tidak akan dikenakan pajak atau kewajiban perpajakan di Indonesia dengan perlakuan berlainan atau lebih memberatkan daripada pengenaan pajak dan kewajiban-kewajiban pajak negara Indonesia

Perpajakan Internasional

23

» Pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua negara pada persetujuan akan melakukan pertukaran informasi yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam persetujuan ini atau untuk melaksanakan undang-undang nasional masing-masing negara

» Khususnya untuk mencegah terjadinya penggelapan pajak atau penyelundupan pajak

Perpajakan Internasional

24

» Berdasarkan pasal 23 A UUD ’45 yang menyatakan “seegala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang” setelah diratifikasi, maka P3b mulai diberlakukan

» Dengan demikian perjanjian P3b dapat disetarakan dengan UU

Perpajakan Internasional

25

» P3b akan tetap berlaku sampai diakhiri oleh salah satu pihak pada persetujuan. Masing-masing pihak pada persetujuan dapat mengakhiri berlakunya persetujuan ini melalui perwakilan diplomatik dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang berakhirnya persetujuan sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum berakhirnya tahun takwim berikutnya setelah jangka waktu sekian tahun berlakunya persetujuan

Perpajakan Internasional

26

27