View
315
Download
4
Category
Preview:
Citation preview
Modul UD Tk.I danUPKP BPOM RI
Pembinaan Jiwa Korps, Kode Etik, dan Disiplin PNS 5. 1
MODUL 5
PEMBINAAN JIWA KORPS, KODE ETIK, DAN DISIPLINPNS
Reviewer: Dr. Hamidah, S.E., M.Si.
MATERI UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KEPANGKATAN (UPKP)
APARATUR SIPIL NEGERA (ASN) BADAN POM RI 2015
Modul UD Tk.I danUPKP BPOM RI
Pembinaan Jiwa Korps, Kode Etik, dan Disiplin PNS 5. 2
Modul 5 PEMBINAAN JIWA KORPS, KODE ETIK,
DAN DISIPLIN PNS
A. Pendahuluan Kelancaran tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional sangat
dipengaruhi oleh kesempurnaan pengabdian aparatur negara.Pegawai Negeri
Sipil(PNS) merupakan unsur aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan
yang terbaik, adil dan merata kepada masyarakat. Untuk menjamin tercapainya tujuan
pembangunan nasional, diperlukanPNS yang netral, mampu menjaga persatuan dan
kesatuan bangsa, profesional dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas,
serta penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945,
Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.
Agar PNS mampu melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut di atas
secara berdaya guna dan berhasil guna, diperlukan pembinaan secara terus menerus
dan berkesinambungan. Pembinaan jiwa korps akan berhasil dengan baik apabila
diikuti dengan pelaksanaan dan penerapan kode etik dalam kehidupan sehari-hari
PNS.Dengan adanya kode etik bagi PNS dimaksudkan sebagai bagian dari upaya
meningkatkan kualitas PNS dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004
Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS antara lain diatur mengenai nilai-
nilai dasar yang terkandung di dalam pembinaan jiwa korps dan kode etik yang
memuat kewajiban PNS terhadap negara dan Pemerintah, terhadap organisasi,
terhadap masyarakat, terhadap diri sendiri, dan terhadap sesama PNS, serta
penegakan kode etik.
B. Deskripsi Singkat
Modul ini membahas Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri
Sipil, dan Disiplin PNS.
C. Tujuan Pembelajaran Umum (TPU)
Setelah mengikuti proses pembelajaran ini peserta diharapkan memahami
maknaPembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, dan Disiplin PNS,serta dapat
menerapkannya dalam rangka pelaksanaan tugas di unit kerja dandi kehidupan sehari-
hari.
Modul UD Tk.I danUPKP BPOM RI
Pembinaan Jiwa Korps, Kode Etik, dan Disiplin PNS 5. 3
D. Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK)
Setelah mempelajari modul ini, para peserta mampu:
1) Menjelaskan Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS sesuaidengan Peraturan
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004;
2) Menjelaskan Disiplin PNS sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
2010,sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011;
3) Menjelaskan pengertian Jiwa Korps PNS, tujuan pembinaan Jiwa Korps, ruang
lingkup pembinaan Jiwa Korps, nilai-nilai dasar PNS, etikaPNS, kode etik PNS dan
penegakan kode etik PNS, budaya organisasi, dan KORPRI, sesuai dengan
Keppres No. 83. Tahun 1971 tentang Korpri sebagai organisasi kedinasan;
4) Menjelaskan pengertian disiplin PNS, kewajiban dan larangan PNS, pelanggaran
dan jenis hukuman disiplin, tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan dan
penyampaian hukuman disiplin, upaya administratif, dan berlakunya hukuman
disiplin; dan
5) Menjelaskan pengertian penilaianprestasi kerja PNS, prinsip penilaian prestasi
kerja, sasaran kerja pegawai (SKP), ketentuan umum penyusunan SKP, unsur-
unsurSKP, cara penilaian prestasi kerja, pelaksanaan penilaian SKP, penilaian
perilaku kerja, pejabat penillai, atasan pejabat penilai, dan pelaksanaan penilaian,
serta keberatan atas hasil penilaian prestasi kerja.
E. Materi Bahasan Materi bahasanmata pelajaran ini terdiri atas 2 (dua) kegiatan belajar yaitu:
1. PembinaanJiwa Korps dan Kode Etik PNS;
2. Disiplin PNS;
F. Uraian Materi Kegiatan Belajar 1: PEMBINAAN JIWA KORPS DAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL 1. Pengertian Jiwa KORPS
Seuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004
tentang pembinaan jiwa Korps dan kode etik PNS menjelaskan bahwa jiwa Korps PNS
adalah rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerjasama, tanggung jawab,
dedikasi, disiplin, kreativitas, kebanggaan, dan rasa memiliki organisasi PNS dalam
rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).Pembinaan
Modul UD Tk.I danUPKP BPOM RI
Pembinaan Jiwa Korps, Kode Etik, dan Disiplin PNS 5. 4
Jiwa Korps PNS dimaksudkan untuk meningkatkan perjuangan, pengabdian,
kesetiaan, dan ketaatan PNS kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
2. Tujuan Pembinaan Jiwa KORPS Pembinaan Jiwa Korps PNS bertujuan untuk:
a) Membina karakter/watak, memelihara persatuan dan kesatuan secara
kekeluargaan guna mewujudkan kerjasama dan pengabdian kepada
masyarakat serta meningkatkan kemampuan dan keteladanan PNS.
b) Mendorong etos kerja PNS untuk mewujudkan PNS bermutu tinggi dan
bertanggungjawabsebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat.
c) Menumbuhkan dan meningkatkan semangat, kesadaran, dan wawasan
kebangsaan PNS sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
dalamNegara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Ruang Lingkup Pembinaan Jiwa KORPS Ruang lingkup pembinaan Jiwa Korps PNS mencakup:
a) Peningkatan etos kerja dalam rangka mendukung produktivitas kerja dan
profesionalitasPNS serta berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan
Pemerintah yang terkait dengan PNS;
b) Partisipasi dalam penyusunan kebijakan Pemerintah yang terkait dengan
Pegawai Negeri Sipil;
c) Peningkatan kerjasama antara PNS untuk memelihara dan
memupukkesetiakawanan dalam rangka meningkatkan Jiwa Korps PNS;
d) Perlindungan terhadap hak-hak sipilatau kepentingan PNS sesuaidengan
peraturan perundang-undanganyang berlaku dengan tetap mengedepankan
kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.
4. NIlai-Nilai Dasar Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh PNS meliputi:
a) Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b) Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan UUD 1945;
c) Semangat nasionalisme;
d) Mengutamakan kepentingan negara di atas pribadi atau golongan;
e) Ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
Modul UD Tk.I danUPKP BPOM RI
Pembinaan Jiwa Korps, Kode Etik, dan Disiplin PNS 5. 5
f) Penghormatan terhadap hak asasi manusia;
g) Tidak diskriminatif;
h) Profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi; dan
i) Semangat Jiwa Korps.
5. Etika Pegawai Negeri Sipil Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap PNS
wajib bersikap dan berpedoman pada etika sebagai berikut:
a. Etika dalam bernegara, meliputi:
1) Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan UUD 1945;
2) Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
3) Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku
dalam melaksanakan tugas;
4) Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan
yangbersih dan berwibawa;
5) Tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktudalam melaksanakan
setiap kebijakan dan program Pemerintah;
6) Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien
dan efektif; dan
7) Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan tidak benar.
b. Etika dalam berorganisasi,meliputi:
1) Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan;
2) Menjaga informasi yang bersitat rahasia;
3) Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan pejabat berwenang;
4) Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
5) Menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam
rangka pencapaian tujuan;
6) Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
7) Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
8) Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka
peningkatan kinerja organisasi; dan
9) Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja
Modul UD Tk.I danUPKP BPOM RI
Pembinaan Jiwa Korps, Kode Etik, dan Disiplin PNS 5. 6
c. Etika dalam bermasyarakat, meliputi:
1) Mewujudkan pola hidup sederhana;
2) Memberikan pelayanan dengan empati, hormat, dan santun tanpa pamrih dan
tanpa unsur pemaksaan;
3) Memberikan pelayanan cepat, tepat, terbuka, adil, tidak diskriminatif;
4) Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan
5) Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
d. Etika terhadap diri sendiri, meliputi:
1) Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi tidak benar;
2) Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
3) Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, golongan;
4) Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan,
keterampilan,dan sikap;
5) Memiliki daya juang yang tinggi;
6) Memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
7) Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
8) Berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.
e. Etika terhadap sesamaPNS, meliputi:
1) Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan
yangberlainan;
2) Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS;
3) Saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun
horisontal dalam suatu unit kerja, instansi, antar instansi;
4) Menghargai perbedaan pendapat;
5) Menjunjung tinggi harkat dan martabat PNS;
6) Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama PNS; dan
7) Berhimpun dalam satu wadah Korps PNS Republik Indonesia yang
menjaminterwujudnya solidaritas dan soliditas semua PNS dalam
memperjuangkan hak-haknya.
6. Kode Etik dan Penegakan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
Modul UD Tk.I danUPKP BPOM RI
Pembinaan Jiwa Korps, Kode Etik, dan Disiplin PNS 5. 7
Kode Etik PNS adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatanPNSdalam
melaksanakantugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.PNS yang melakukan
pelanggaran kode etik dikenakan sanksi moral secara tertulis yang dinyatakan oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian berupa pernyataan tertutup atau terbuka dan
menyebutkan jenis pelanggaran. Selain dikenakan sanksi moral, dapat dikenakan
tindakan administratif sesuai peraturanperundangundangan atas rekomendasi
MajelisKode Etik.
Majelis Kehormatan Kode Etik PNS adalah lembaga non struktural instansi
pemerintah yang ditetapkan Pejabat Pembina Kepegawaian dan bertugas melakukan
penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggarankode etik.Majelis Kode Etik
mengambil keputusan setelahmemeriksa PNS yang disangka melanggar kode etik
dengan diberi kesempatan membela diri.Keputusan Majelis Kode Etiksecara
musyawarah mufakat, apabila tidak tercapai dengan suara terbanyak danbersifat final.
Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang kepada Pejabat yang
berwenang sebagai bahan dalammemberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya.
a. Kode Etik Instansi Dan Kode Etik Profesi
Selain Kode Etik PNS yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah,
berdasarkan ketentuan kode etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah: 1) Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi dapat menetapkan Kode
Etik Instansi sesuai dengan sifat dan karakteristik yang menjadi tugas dan fungsi
instansinya.
2) Organisasi Profesi di lingkungan PNS dapat menetapkan kode etiknya masing-
masing, umpamanya Kode Etik Guru, Kode Etik Perawat, Kode Etik Dokter dan
sebagainya.
Kode etik instansi dan kode etik profesi ditetapkan berdasarkan karakteristik
masing-masing instansi dan organisasi profesi. Kode etik tersebut tidak boleh
bertentangan dengan kode etik sebagaimana yang diatur dalam PP No. 42 Tahun
2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
b. Penegakan Kode Etik
Berdasarkan PP No. 42 Tahun 2004 pelanggaran kode etik adalah segala
bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang bertentangan dengan butir-butir jiwa
korps dan kode etik.PNS yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi
moral. Sanksi moral dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat yang
Modul UD Tk.I danUPKP BPOM RI
Pembinaan Jiwa Korps, Kode Etik, dan Disiplin PNS 5. 8
berwenang. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau
Pejabat yang berwenang menghukum atau Pejabat lain yang ditunjuk.
Sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup atau pernyataan secara
terbuka:
1) Pernyataan secara tertutup yaitu pernyataan disampaikan oleh pejabat yang
berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk dalam ruang tertutup. Pengertian dalam
ruang tertutup yaitu bahwa penyampaian pernyataan tersebut hanya diketahui oleh
PNS yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan pernyataan serta
pejabat lain yang terkait dengan catatan pejabat terkait dimaksud tidak boleh
berpangkat lebih rendah dari PNS yang bersangkutan.
2) Pernyataan secara terbuka yaitu pernyataan dapat disampaikan melalui forum-
forum pertemuan resmi PNS, upacara bendera, media massa dan forum lainnya
yang dipandang sesuai untuk itu.
Dalam Pemberian sanksi moral harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik
yang dilakukan oleh PNS.Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan
wewenangnya kepada pejabat lain di lingkungannya sekurang-kurangnya pejabat
struktural eselon IV.
PNS yang melakukan pelanggaran kode etik, selain dikenakan sanksi moral,
tidak tertutup kemungkinan yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin PNS atau
tindakan administratif lainnya oleh Pejabat yang berwenang menghukum berdasarkan
rekomendasi dari Majelis Kode Etik. Penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS, harus
berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Disiplin PNS.
c. Majelis Kode Etik Majelis Kehormatan Kode Etik PNS yang selanjutnya disingkat Majelis Kode
Etik adalah lembaga non struktural pada instansi pemerintah yang bertugas melakukan
penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan
oleh PNS.
Untuk memperoleh obyektivitas dalam menentukan seorang PNS melanggar
kode etik, maka pada setiap instansi dibentuk Majelis Kode Etik. Majelis Kode Etik
bersifat temporer, yaitu hanya dibentuk apabila ada PNS yang disangka melakukan
pelanggaran terhadap kode etik.Untuk instansi Pemerintah yang mempunyai instansi
vertikal di daerah, maka Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan
wewenangnya kepada pejabat lain di daerah untuk menetapkan pembentukan Majelis
Kode Etik.
Modul UD Tk.I danUPKP BPOM RI
Pembinaan Jiwa Korps, Kode Etik, dan Disiplin PNS 5. 9
Pembentukan Majelis Kode Etik ditetapkan oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian yang bersangkutan.
Keanggotaan Majelis Kode Etik, terdiri atas:
1) satu orang Ketua merangkap Anggota;
2) satu orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
3) Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota.
Apabila jumlah anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka
jumlahnya harus ganjil. Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh
lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS yang diperiksa karena disangka melanggar
kode etik.
Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa PNS yang
disangka melanggar kode etik. Untuk mendapatkan objektivitas atas sangkaan
pelanggaran kode etik, Majelis Kode Etik di samping dapat memanggil dan memeriksa
PNS yang bersangkutan, juga dapat mendengar pejabat lain atau pihak lain yang
dipandang perlu.
Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah PNS yang bersangkutan diberi
kesempatan membela diri.Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah
mufakat. Apabila dalam musyawarah tersebut tidak tercapai mufakat, maka keputusan
diambil dengan suara terbanyak.Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final, yaitu
bahwa keputusan Majelis Kode Etik tidak dapat diajukan keberatan.
Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang majelis kepada
Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau
sanksi lainnya kepada PNS yang bersangkutan. Ketentuan ini mengaskan bahwa yang
memberikan sanksi moral kepada PNS yang melanggar kode etik adalah Pejabat yang
berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk. Sanksi moral hanya dapat diberikan
apabila Majelis Kode Etik telah merekomendasikan bahwa yang bersangkutan
dinyatakan telah melanggar kode etik PNS.
7. Budaya Organisasi Budaya organisasi merupakan nilai-nilai yang diyakini, dihayati, dan diamalkan oleh
seluruh anggota organisasi untuk melaksanakan tugas. Nilai-nilai luhur yang hidup
dan tumbuh kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota
organisasi dalam berkarsa dan berkarya. Budaya Badan POM terdiri atas:
a) Profesional:menegakkanprofesionalismedenganintegritas, obyektivitas,
ketekunan, dan komitmen yang tinggi.
Modul UD Tk.I danUPKP BPOM RI
Pembinaan Jiwa Korps, Kode Etik, dan Disiplin PNS 5. 10
b) Kredibel: dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional, dan
internasional.
c) Cepat tanggap: antisipasif dan responsif dalam mengatasi masalah.
d) Kerjasama tim:mengutamakan keterbukaan, saling percaya, dan komunikasi
yang baik.
e) Inovatif: mampu melakukan pembaruan sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi
terkini.
8. PengertianKorps Pegawai Republik Indonesia Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) adalah organisasi nonkedinasan
suatu wadah menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesiadalam perjuangan .
pengabdian kepada bangsa dan NKRI yang bersifat demokratis, bebas, aktif,
profesional, netral, produktif,danakuntabel.KORPRI dibentuk pada tanggal 29
Nopember 1971 dengan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971berdasarkan
Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Visi, Misi dan Fungsi KORPRI Visi KORPRI adalah terwujudnya organisasi KORPRI yang kuat, netral,
demokratis, untuk membangun Jiwa Korps(KORSA) Pegawai Republik Indonesia dan
mensejahterakan anggota dan keluarganya.
Misi KORPRI adalah:
a) Mewujudkan organisasi KORPRI yang kuat, berwibawa, dan mencakup seluruh
tingkat kepengurusan;
b) Membangun solidaritas dan soliditas pegawai Republik Indonesia sebagai perekat
dan alat pemersatu bangsa dan negara;
c) Mewujudkan kesejahteraan, penghargaan, pengayoman, perlindungan hukum
untuk meningkatkan harkat dan martabat anggota;
d) Membangun pegawai Republik Indonesia yang bertakwa, profesional, disiplin,
bebas KKN,dan mampu melaksanakantugas kepemerintahan;
e) Mewujudkan KORPRI yang netral dan bebas dari pengaruh politik.
KORPRI berfungsi:
a) Sebagai satu-satunya wadah berhimpunnya seluruh anggota;
b) Membina dan meningkatkan Jiwa Korps (Korsa);
c) Sebagai perekat dan pemersatu bangsa dan negara;
Modul UD Tk.I danUPKP BPOM RI
Pembinaan Jiwa Korps, Kode Etik, dan Disiplin PNS 5. 11
d) Sebagai wadah untuk peningkatan kesejahteraan dan memberikan penghargaan
bagi anggota;
e) Sebagai pengayom, pelindung, pemberi bantuan hukum bagi anggota;
f) Meningkatkan harkat dan martabat anggota;
g) Meningkatkan ketakwaan, kejujuran, keadilan, disiplin, profesionalisme;
h) Mewujudkan kepemerintahan yang baik;
i) Mitra aktif perumusan kebijakan pemerintah;
j) Pelopor pelayanan publik; dan
k) Penyalur kepentingan bangsa.
10. KeanggotaanKORPRI
Anggota KORPRI terdiri atas:
a. Anggota Biasa, yaitu:
1) PNS Republik Indonesia;
2) Pegawai BUMN dan BUMD, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Pendidikan,
Lembaga Penyiaran Publik Pusat dan Daerah, Badan Layanan Umum Pusat
dan Daerah, Badan Otorita, dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus;
3) Aparatur Pemerintah Desa dan/atau nama lain dari desa.
b. Anggota Luar Biasa, yaitu Pensiunan PNS Republik Indonesia, BUMN dan
BUMD, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Pendidikan, Lembaga Penyiaran
Publik Pusat dan Daerah, Badan Layanan Umum Pusat dan Daerah, Badan
Otorita, dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus.
c. Anggota Kehormatan, yaitu para Penasihat KORPRI di semua tingkat
kepengurusan dan seseorang yang berjasa kepada KORPRI yang dipilih selektif
dan ditetapkan Dewan Pengurus KORPRI Nasional.
Anggota KORPRI memiliki hak sebagai berikut:
a. Anggota Biasa, mempunyai hak:
1) Memilih dan dipilih dalam kepengurusan;
2) Mengajukan pendapat dan saran untuk kemajuan organisasi;
3) Mendapat perlindungan dan pembelaan atas perlakuan tidak adil;
4) Mendapat pendampingan dan bantuan hukum;
5) Memperoleh kesejahteraan sesuai kemampuan organisasi; dan
6) Memperoleh perlakuan yang adil dan perlindungan dari intervensi politik dalam
menjalankan tugas-tugas kedinasan.
Modul UD Tk.I danUPKP BPOM RI
Pembinaan Jiwa Korps, Kode Etik, dan Disiplin PNS 5. 12
b. Anggota Luar Biasa, mempunyai hak:
1) Mengajukan pendapat dan saran untuk kemajuan organisasi; dan
2) Mendapat pendampingan dan bantuan hukum.
c. Anggota Kehormatan, mempunyai hak:
1) Mengajukan pendapat dan saran untuk kemajuan organisasi; dan
2) Mendapat pendampingan dan bantuan hukum.
Selain memiliki hak, anggota KORPRI pun memiliki kewajiban sebagai berikut:
a. Anggota Biasa, mempunyai kewajiban untuk:
1) Menaati anggaran dasar dan rumah tangga, peraturan organisasi;
2) Menjaga netralitas, solidaritas, dan soliditas anggota;
3) Membela dan menjunjung tinggi organisasi;
4) Menjaga dan meningkatkan moral anggota dan etika organisasi;
5) Menghadiri rapat, pertemuan, serta kegiatan organisasi; dan
6) Membayar iuran anggota.
b. Anggota Luar Biasa, mempunyai kewajiban untuk:
1) Menaati anggaran dasar dan rumah tangga, peraturan organisasi;
2) Menjaga netralitas, solidaritas, dan soliditas anggota;
3) Membela dan menjunjung tinggi organisasi;
4) Menjaga dan meningkatkan moral anggota dan etika organisasi; dan
5) Menghadiri rapat, pertemuan, serta kegiatan organisasi.
c. Anggota Kehormatan, mempunyai kewajiban untuk:
1) Menaati anggaran dasar dan rumah tangga, peraturan organisasi;
2) Menjaga netralitas, solidaritas, dan soliditas anggota;
3) Membela dan menjunjung tinggi organisasi;
4) Menjaga dan meningkatkan moral anggota dan etika organisasi; dan
5) Menghadiri rapat, pertemuan, serta kegiatan organisasi.
11. Kepengurusan dan Masa JabatanKORPRI Pengurus KORPRI terdiri atas Dewan dan Sekretariat Dewan Pengurus
KORPRI. Dewan Pengurus KORPRI bersifat kolektif yang dipilih anggota berdasarkan
musyawarah sesuai tingkat kepengurusan.Masa jabatan Dewan Pengurus KORPRI 5
(lima) tahun sedangkan masa jabatan Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.Tingkat kepengurusan KORPRI dan
wilayah kerja:
Modul UD Tk.I danUPKP BPOM RI
Pembinaan Jiwa Korps, Kode Etik, dan Disiplin PNS 5. 13
a) Dewan Pengurus KORPRI Nasional mempunyai wilayah kerja meliputi seluruh
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b) Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non
Kementerian/KesekretariatanLembaga Negara meliputi Kementerian, Lembaga
Pemerintah Non Kmenterian,Keskretariatan Lembaga Negara;
c) Dewan Pengurus KORPRI BUMN, Badan Hukum Milik Negara dan/atau
Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Layanan Umum Pusat,
Badan Otorita, dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus mempunyai wilayah kerja
di masing-masing instansi;
d) Dewan Pengurus KORPRI pada Markas Besar TNI dan Kepolisian Negara RI
berkedudukan di Markas Besar TNI dan Kepolisian Negara RI mempunyai wilayah
kerja di masing-masing instansi;
e) Dewan Pengurus KORPRI Provinsi mempunyai wilayah kerja meliputi wilayah
Provinsi yang bersangkutan;
f) Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota mempunyai wilayah kerja meliputi
wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
Kegiatan Belajar 2: DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
1. Pengertian Disiplin Pegawai Negeri Sipil Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan
menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau
peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak
menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang
dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)
adalah PPK Pusat, PPK Daerah Provinsi, dan PPK Daerah Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur
wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.
2. Kewajiban dan Larangan Pegawai Negeri Sipil serta Pelanggaran dan Jenis Hukuman Disiplin a. Pelanggaran Terhadap Kewajiban
No Kewajiban Tingkat Hukuman/Jenis Pelanggaran Ringan Sedang Berat
1 mengucapkan apabila tanpa
Modul UD Tk.I danUPKP BPOM RI
Pembinaan Jiwa Korps, Kode Etik, dan Disiplin PNS 5. 14
sumpah/janji PNS; alasan yang sah 2 mengucapkan
sumpah/janji jabatan;
apabila tanpa alasan yang sah
3 setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila,UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja
apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi ybs
apabilapelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan/atau negara
4 menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja
apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi ybs
apabilapelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan/atau negara
5 melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja
apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi ybs
apabilapelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan/atau negara
6 menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;
apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja
apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi ybs
apabilapelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan/atau negara
7 mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja
apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi ybs
apabilapelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan/atau negara
8 memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja
apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi ybs
apabilapelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan/atau negara
9 bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja
apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi ybs
apabilapelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan/atau negara
10 melaporkan dengan segera kepada
apabila pelanggaran
apabila pelanggaran
apabilapelanggaran berdampak
Modul UD Tk.I danUPKP BPOM RI
Pembinaan Jiwa Korps, Kode Etik, dan Disiplin PNS 5. 15
atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapatmembahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
berdampak negatif pada unit kerja
berdampak negatif pada instansi ybs
negatif pada Pemerintah dan/atau negara
keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang cepat dihitung secara kumulatif dan dikonversi7½ jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja
11-15 hari kerja (pernyata an tidak puas secara tertulis)
a. 21-25 hari kerja (penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 tahun)
26-30 hari kerja (penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun)
a. 36-40 hari kerja (pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah)
b. 41-45 hari kerja (pembebasan dari jabatan)
46 hari kerja atau lebih (pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS)
12 mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun 25% s.d. 50%
pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun kurang dari 25%
13 menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja
apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi ybs
apabilapelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan/atau negara
14 memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
apabila pelayanan tidak sesuai perundang-undangan
apabila pelayanan tidak sesuai perundang-undangan
apabila pelayanan tidak sesuai perundang-undangan
15 membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
apabila pelanggaran tidak sengaja
apabila pelanggaran sengaja
16 memberikan kesempatan kepada
apabila pelanggaran
apabila pelanggaran
Modul UD Tk.I danUPKP BPOM RI
Pembinaan Jiwa Korps, Kode Etik, dan Disiplin PNS 5. 16
bawahan untuk mengembangkan karir;
tidak sengaja sengaja
17 menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja
apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi ybs
apabilapelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan/atau negara
b. Pelanggaran Terhadap Larangan
No Larangan Tingkat Hukuman/Jenis Pelanggaran Ringan Sedang Berat
1 menyalahgunakan wewenang;
menyalahgunakan wewenang
2 menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain
3 tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional
4 bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing
5 memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang bergerak atau tidak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja
apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi ybs
apabilapelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan/atau negara
6 melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar ….
apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja
apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi ybs
apabilapelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan/atau negara
Modul UD Tk.I danUPKP BPOM RI
Pembinaan Jiwa Korps, Kode Etik, dan Disiplin PNS 5. 17
lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
6 melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja
apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi ybs
apabilapelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan/atau negara
7 memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan
8 menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya
9 bertindak semena-mena terhadap bawahan;
apabila pelanggaran tidak sengaja
apabila pelanggaran sengaja
10 melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah
apabila pelayanan tidak sesuai perundang-
apabila pelayanan tidak sesuai perundang-
apabila pelayanan tidak sesuai perundang-undangan
Modul UD Tk.I danUPKP BPOM RI
Pembinaan Jiwa Korps, Kode Etik, dan Disiplin PNS 5. 18
satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
undangan undangan
11 menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja
apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi ybs
apabilapelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan/atau negara
12 memberikan dukungan kepada calon Presiden/ Wakil Presiden, DPR, DPD, atau DPRD dengan cara: a. ikut serta sebagai
pelaksana kampanye; b. menjadi peserta
kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
c. sebagai peserta kampanyedengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara
a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye
b. menjadi peserta kampanye menggunakan atribut partai atau atribut PNS
c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain
sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara
13 memberikan dukungan kepada calon Presiden/ Wakil Presiden dengan cara:
mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap
membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan
13 a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum,
pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam
salah satu pasangan calon selama masa kampanye
Modul UD Tk.I danUPKP BPOM RI
Pembinaan Jiwa Korps, Kode Etik, dan Disiplin PNS 5. 19
selama, dan sesudah masa kampanye meliputipertemuan,ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.
lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat
14 memberikan dukungan kepada calon anggota DPD atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan
memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Pendudukatau Surat Keterangan Tanda Penduduk
15 memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara: a. terlibat dalam
kampanye untuk mendukung calon Kepala/Wakil Kepala Daerah;
b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
a. terlibat dalam
kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan,
a. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye
b. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye
Modul UD Tk.I danUPKP BPOM RI
Pembinaan Jiwa Korps, Kode Etik, dan Disiplin PNS 5. 20
ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat
c. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat
PNS yang tidak menaati kewajiban dan menghindari larangan dijatuhi hukuman
disiplin. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena
melanggar peraturan disiplin PNS.
Tingkat dan jenis hukuman disiplin terdiri atas:
a. Hukuman disiplin ringan. Jenis hukuman disiplin ringan terdiri atas:
1) Teguran lisan;
2) Teguran tertulis; dan
3) Pernyataan tidak puas secara tertulis.
b. Hukuman disiplin sedang. Jenis hukuman disiplin sedang terdiri atas:
1) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
2) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
3) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
c. Hukuman disiplin berat. Jenis hukuman disiplin berat terdiri atas:
1) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
Modul UD Tk.I danUPKP BPOM RI
Pembinaan Jiwa Korps, Kode Etik, dan Disiplin PNS 5. 21
2) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
3) Pembebasan dari jabatan;
4) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan
5) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
6) Penjatuhan disiplin kepada PNS dimaksudkan sebagai pembinaan terhadap
PNS yang telah melakukan pelanggaran agar yang besangkutan mempunyai
sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan akan memperbaiki diri di
masa mendatang
2. Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Hukuman Disiplin
Khusus pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sedang dan berat,
PPK atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri atas
atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang
ditunjuk. Tim Pemeriksa tidak boleh berpangkat atau memangku jabatan lebih rendah
dari PNS yang diperiksa.
PNS yang melakukan beberapa pelanggaran disiplin, hanya dapat dijatuhi1
(satu) jenis hukuman disiplin terberat setelah mempertimbangkan semua pelanggaran.
PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran disiplin
Modul UD Tk.I danUPKP BPOM RI
Pembinaan Jiwa Korps, Kode Etik, dan Disiplin PNS 5. 22
yang sifatnya sama, dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin
terakhir yang dijatuhkan.
Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang
menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
Apabila tidak, pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya sama dengan
jenis hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan
pelanggaran disiplin.Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan
pejabat yang berwenang menghukum dan disampaikan secara tertutup oleh pejabat
yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk. Penyampaian keputusan
hukuman disiplin paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir saat penyampaian
keputusan, maka dikirim kepadaPNS yang bersangkutan.
a. Upaya Administratif Upaya administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh PNS yang tidak puas
terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan, berupa:
1) Keberatan:upaya administratif yang ditempuh PNS yang tidak puas terhadap
hukuman disiplin yang dijatuhkan pejabat yang berwenang menghukum kepada
atasan pejabat yang berwenang menghukum.
2) Banding administratif:upaya administratif yang dapat ditempuh PNS yang tidak
puas terhadap hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang
dijatuhkan pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan
Kepegawaian (BAPEK).
Hukuman disiplin yang tidak dapat diajukan upaya administratif adalah
hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh:
1) Presiden, untuk prjabat eselon I dan pejabat lain yang pengangkatan dan
pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden;
2) PPK untuk jenis hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat berupa:
a) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
b) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
c) Pembebasan dari jabatan.
3) Pejabat yang berwenang menghukum untuk hukuman disiplin ringan.
Hukuman disiplin yang dapat diajukan keberatan yaitu:
Modul UD Tk.I danUPKP BPOM RI
Pembinaan Jiwa Korps, Kode Etik, dan Disiplin PNS 5. 23
1) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dan penundaan kenaikan
pangkat selama 1 (satu) tahun yang dijatuhkan oleh Pejabat Struktural:
a) Eselon I dan pejabat yang setara ke bawah;
b) Eselon II ke bawah di lingkungan instansi vertikal danunit setara dengan
sebutan lain yang atasan langsungnyapejabat struktural eselon I yang bukan
PPK;
c) Eselon II ke bawah di lingkungan instansi vertikal dan unit setara dengan
sebutan lain yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PPK; dan
2) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahunyang dijatuhkan
oleh Pejabat struktural eselon II di lingkungan instansi vertikal dan unit setara
dengan sebutan lainyang atasan langsungnya pejabat struktural eselon I yang
bukan PPK dan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PPK.
b. Tata Cara Pengajuan Keberatan
Bagan Tata Cara Pengajuan Keberatan
Modul UD Tk.I danUPKP BPOM RI
Pembinaan Jiwa Korps, Kode Etik, dan Disiplin PNS 5. 24
Berkaitan dengan hukuman disiplin yang tekah dijatuhkan kepada seorang
PNS, yang bersangkutan dapat:
PNS menerima keputusan hukuman disiplin
Membuat surat keberatan dengan mencantumkan alasan
keberatan
Atasan Pejabat yang berwenang
menghukum
Asli Tembusan
Pejabat yang berwenang
menghukum
Merasa keberatan
14 hari
Memberikan tanggapan
6 hari kerja
Atasan Pejabat yang berwenang menghukum
21 hari kerja
Mengambil keputusan (bersifat final dan
mengikat)
Tidak memberikan tanggapan
Atasan Pejabat yang berwenang menghukum mengambil keputusan
berdasarkan data yang ada
Tidak mengambil keputusan
Keputusan pejabat yang berwenang menghukum batal
demi hukum
Modul UD Tk.I danUPKP BPOM RI
Pembinaan Jiwa Korps, Kode Etik, dan Disiplin PNS 5. 25
1) mengajukan banding administratif, gajinya tetap dibayarkan sepanjang tetap
masuk kerja dan melaksanakan tugas yang menjadi kewenangan PPK dengan
mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan kerja.
2) tidak mengajukanbanding administratif, gajinya dihentikan terhitung mulai bulan
berikutnya sejak hari ke 15 (lima belas) keputusan diterima.
PNS yang sedang mengajukan upaya administratif tidak diberikan kenaikan
pangkat dan/ataukenaikan gaji berkala sampai keputusan yang mempunyai kekuatan
hukum tetap.PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan
pelanggaran disiplin atau sedang mengajukan upaya administratif tidak dapat disetujui
untuk pindah instansi.
c. Berlakunya Hukuman Disiplin Hukuman disiplin yang dijatuhkanoleh:
a) Presiden, untuk prjabat eselon I dan pejabat lain yang pengangkatan dan
pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden;
b) PPK untuk jenis hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat berupa:
1) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
2) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
3) pembebasan dari jabatan.
c) Gubernur selaku wakil pemerintah;
d) Kepala Perwakilan Republik Indonesia; dan
e) Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis hukuman disiplin ringan, mulai
berlaku sejak tanggal keputusan ditetapkan.
Hukuman disiplin yang dijatuhkanpejabat selain diatas, apabila tidak diajukan
keberatan maka mulai berlaku pada hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan
hukuman disiplin diterima namun apabila diajukan keberatan maka mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan keputusan atas keberatan.
Hukuman disiplin yang dijatuhkan PPK/Gubernur untuk hukuman disiplin berat
berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan
pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, mulai berlaku pada:
a) hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan hukuman disiplin diterimaapabila
tidak diajukan banding administratif; dan
b) tanggal ditetapkan keputusan banding administratif, apabila diajukan banding
administratif.
Modul UD Tk.I danUPKP BPOM RI
Pembinaan Jiwa Korps, Kode Etik, dan Disiplin PNS 5. 26
Apabila PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada waktu
penyampaian keputusan, maka berlaku pada hari ke 15 (lima belas) sejak tanggal
yang ditentukan untuk penyampaian keputusan hukuman disiplin.
Recommended