View
7.713
Download
4
Category
Preview:
Citation preview
PEMAHAMAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DAN PENYUSUNAN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DALAM KERANGKA
EVALUASI AKIP
MATERI BAHASAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA (SAKIP)LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
(LAKIP)EVALUASI AKIP KEMENKO POLHUKAM
2011
INSTRUKSI PRESIDEN No. 7 Tahun 1999 tentang
AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH
Mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah.
Domain Dalam Berperan
PENGUATAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PENGUATAN PENERAPAN GG, GUNA
PENCEGAHAN KORUPSI
Bergeser dari
Menjadi
Berapa besar dana yang telah dan akan dihabiskan
Berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan, agar tujuan yang telah ditetapkan pada akhir periode tercapai
Orientasi Akuntabilitas Kinerja
MANAJEMEN BERBASIS KINERJA
Menggunakan informasi kinerja untuk memotivasi
perbaikan
Menetapkan Akuntabilitas
Kinerja
Analisis, Reviu, dan Pelaporan Data Kinerja
Pengumpulan Data untuk
menilai Kinerja
Melakukan Kegiatan dan
Mengukur Kinerja
Mendefinisikan Visi, Misi, dan menetapkan Strategic Performance Objectives
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara No. 9 tahun 2007 tentang
Pedoman Umum Penerapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Mewajibkan setiap instansi Pemerintah menetapkan indikator kinerja utama dilingkungan Instansi masing-masing. Indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan ntuk perbaikan kinerja dan peringkat akuntabilitas kinerja.
1. MEMBANGUN PEMERINTAHAN YANG BERORIENTASI KEPADA KEPENTINGAN MASYARAKAT.
2. PENETAPAN PRIORITAS PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH AKAN LEBIH TAJAM. MENCEGAH PENGGUNAAN DANA APBN/D UNTUK KEGIATAN ANG TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN.
3. TERSEDIANYA LAPORAN TENTANG INFORMASI KINERJA INSTNSI PEMERINTAH YANG BERORIENTASI KEPADA HASIL SESUAI DENGAN HARAPAN MASYARAKAT.
4. TERSEDIANYA MEKANISME PENCATATAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SECARA LEBIH AKURAT
5. MENDORONG PERTANGGUNGANJAWABAN YANG TRANSPARAN DAN APA ADANYA
6. MEMBERIKAN DASAR BAGI PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA MERUPAKAN INSTRUMEN PENCEGAHAN KKN
9
SAKIP Penerapan
Prinsip-PrinsipGood Governance
Dan Fungsi – FungsiManajemen
Berbasis Kinerja
MelaluiRenstra, Renja,
ABK, PengukuranKinerja, LAKIP& Evaluasinya
PEMERINTAH MASYARAKAT
SEKTORSWASTA
DUNIA USAHA
INTERAKSI,SINERGIS, KONSTRUKTIF
PENINGKATANKUALITAS BIROKRASI &EFEKTIVITASMANAJEMEN PEMERINTAH
-PENINGKATANAKUNTABILITAS :•PENINGKATAN
KINERJA•LAYANAN PUBLIK•KESEJAHTERAAN
RAKYAT•MENURUNNYA
KKN
Tolok Ukur Keberhasilan/Indiaktor Kinerja Utama
PerencanaanStratejik
PerencanaanStratejik
PerencanaanKinerja
PerencanaanKinerja
KontrakKinerja (PK)
KontrakKinerja (PK)
PenganggaranKinerja
PenganggaranKinerja
PengukuranKinerja
PengukuranKinerja
PelaporanAkuntabilitas
Kinerja
PelaporanAkuntabilitas
Kinerja
SiklusSiklusLengkapLengkap
AkuntabilitasAkuntabilitasKinerja Kinerja
(Manajemen Kinerja(Manajemen KinerjaSektor Publik)Sektor Publik)
Yang Dibangun danYang Dibangun danDikembangkanDikembangkanKemen PAN&RBKemen PAN&RB
Note: AKIP bukan hanya terkait dengan LAKIP
Posisi LAKIP dalam sistem AKIPPosisi LAKIP dalam sistem AKIP
RPJM
RencanaStretegis
Rencana KinerjaTahunan
KinerjaAktual
LAKIPLaporan
PertanggungjawabanKeuangan
Rencana Kerja& Anggaran
(RKA)Penetapan Kinerja
(Performance Agreement)
12
LAKIP
KEWAJIBAN KEBUTUHAN
MEMENUHI PERATURAN
MENINGKAT KAN KINERJA
GAGAL, HENTIKANGAGAL, PERBAIKI
BERHASIL, TINGKATKANBERHASIL, PERTAHANKAN
APA ADANYA
ORIENTASI NILAIREKAYASA:
INDIKATOR KINERJAREALISASITARGETBOBOT
Instansi yang wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja adalaha. Kementerian /Lembaga;b. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota;c. Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga;d. Satuan Kerja Perangkat Daerah;e. Unit kerja mandiri yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam
Kewajiban Penyusunan LAKIP
LAKIP disampaikan selambat-lambatnya tanggal 15 Maret tahun anggaran berikutnya.
Tujuan dan Fungsi Penyusunan & Penyampaian LAKIPTUJUAN
Untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi amanah/mandatSarana untuk mengkomunikasikan & menjawab tentang apa yang telah dicapai & bagaimana proses pencapaiannya
FUNGSIMedia hubungan kerja organisasiWujud tertulis pertanggungjawaban kepada pemberi amanah/mandatMedia akuntabilitasMedia Informasi
Evaluasi AKIPTujuan Memperoleh informasi tentang implementasi
AKIP Menilai akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah Memberikan saran perbaikan guna peningkatan
kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah
Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya
Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabelRuang Lingkup Evaluasi atas penerapan SAKIP dan capaian
Kinerja instansi Evalusi penerapan SAKIP Penyusunan rating atau kategori hasil evaluasi
Materi Penilaian Evaluasi AKIP
Perencanaan Kinerja
Pengukuran Kinerja
Pelaporan Kinerja
Evaluasi Kinerja
Pencapaian Kinerja
35 %
20%
15 %
10 %
20 %
Hasil Evaluasi AKIP Kemenko Polhukam 2011
Renstra tidak menghasilkan outcome;Unit Kerja tidak menyusun Renstra;Dokumen perencanaan lainnya tidak
menggambarkan kinerja; Indikator Kinerja Utama (IKU) tidak
SMART;Tidak terdapat IKU unit kerja;Tidak dapat mengimplementasikan
manajemen kinerja;Laporan tidak dapat digunakan untuk
upaya perbaikan;Evaluasi Kinerja tidak mampu
mendorong peningkatan kinerja
Rencana AksiPerbaikan Perencanaan (Review Renstra,
RKT dan PK)Penyempurnaan Pengukuran (IKU,
mekanisme pengumpulan data kinerja)Pelaporan dan Evaluasi (pelaksanaAn
evaluasi akuntabilitas internal)Penerapan sistem manajemen berbasis
kinerja (SAKIP) di Kemenko Polhukam
Recommended