Embed Size (px)
Citation preview
LAKIP LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2017
DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH
KOTA SURABAYA
TAHUN 2018
DAFTAR ISI
I PENDAHULUAN ……………………………...................................................... 1
A. LatarBelakang ……………………………………………………..................... 1
B. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi …………………………………… 1
1. Sekretariat …………………………………………………………………... 2
2. Bidang Pengadaan dan Pengamanan …………………………………… 3
3. Bidang Pendataan dan Pemanfaatan Tanah ……………………………. 4
4. Bidang Pemanfaatan Bangunan ………………………………………..... 5
5. Bidang Pengendalian …………………………………………………...…. 6
C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi ………………………………….... 7
1. Pelayanan Izin Pemakaian Tanah……………………………………….... 7
2. Pelayanan Izin Pemakaian Rumah ……………………………………….. 8
D. Struktur Organisasi ……………………………………………......................... 9
II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ……………………………....... 10
A. Rencana Strategis 2016-2021 ……………………………….......................... 10
1. Visi dan Misi ……………………………………………………………….... 10
1.1 Perumusan Visi ………………………………………………………… 10
1.2 Pokok-pokok Visi dan Penjelasan Visi ………………………………. 10
1.3 Perumusan Misi ……………………………………………………….. 11
2. Tujuan ……………………………………………………………………….. 11
3. Sasaran ……………………………………………………………………… 12
4. Strategi dan Kebijakan …………………………………………………….. 12
5. Indikator Kinerja Program ……………………………………………….. 14
6. Program dan Kegiatan ……………………………………………………... 15
6.1 Program ……………………………………………………………….... 16
6.2 Kegiatan ………………………………………………………………… 16
B. PerjanjianKinerja ………………………………………………………………... 17
III AKUNTABILITAS KINERJA ………………………………………………………... 20
A. Capaian Kinerja ………………………………………………………………….. 20
B. Penyebab Kegagalan Serta Alternatif Solusi yang Dilakukan …………….... 27
C. Realisasi Anggaran ……………………………………………………………… 27
1. Pengelolaan Keuangan …………………………………………………….. 27
2. Pendapatan ………………………………………………………………….. 31
IV PENUTUP ……………………………………………………………………………. 33
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya Tahun 2017
dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Dinas Pengelolaan Bangunan dan
Tanah Kota Surabaya dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan program yang telah
ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja tahun 2017 dan
juga Rencana Strategis tahun 2016-2021. Laporan ini juga digunakan sebagai
umpan balik untuk memicu kinerja Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
Kota Surabaya di masa yang akan datang.
B. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya serta
sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Walikota Nomor 57 tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya :
Tugas Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah adalah melaksanakan
urusan Pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas perbantuan
dibidang pengelolaan bangunan dan tanah. Dalam melaksanakan tugasnya
mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas
dan fungsinya.
2
1. Sekretariat
Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang
kesekretariatan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana
program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama
dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan
pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan
tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan
fungsinya. Dalam rangka melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi
sebagai berikut :
a. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program, anggaran
dan perundang-undangan;
b. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan
administrasi perizinan/non perizinan/rekomendasi;
c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
d. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
e. pelaksanaan penatausahaan barang milik Daerah;
f. pelaksanaan urusan rumah tangga, dokumentasi, hubungan
masyarakat, dan protokol;
g. pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
h. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
i. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan
tugas;
k. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja sekretariat yang
tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
l. pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja dinas yang tertuang
dalam dokumen perencanaan strategis;
m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
tugas dan fungsinya.
3
2. Bidang Pengadaan dan Pengamanan : Bidang Pengadaan dan Pengamanan mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengadaan dan pengamanan
yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk
teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan
instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan
evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam rangka
melaksanakan tugas Bidang Pengadaan dan Pengamanan mempunyai
fungsi sebagai berikut :
a. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi
sesuai bidangnya;
b. pelaksanaan pengamanan aset tanah, rumah dan/atau bangunan;
c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap indikator
kinerja pengadaan tanah dan/atau bangunan serta pengamanan aset
terkait dengan capaian dan target yang tertuang dalam dokumen
perencanaan strategis SKPD / kota;
d. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di
bidang pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk kepentingan umum,
selain infrastruktur dan pengamanan tanah, rumah dan/atau bangunan;
e. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang pengadaan tanah
dan/atau bangunan untuk kepentingan umum, Non infrastruktur dan
pengamanan tanah, rumah dan/atau bangunan;
f. pelaksanaan proses pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk
kepentingan umum, selain infrastruktur dan pengamanan tanah, rumah
dan/atau bangunan;
g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi
lain sesuai bidangnya;
h. Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
fungsi.
4
3. Bidang Pendataan dan Pemanfaatan Tanah : Bidang Pendataan dan Pemanfaatan Tanah mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pendataan dan pemanfaatan
tanah yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan
petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga
dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian,
melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain
yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.dalam
rangka melaksanakan tugas Bidang Pendataan dan Pemanfaatan Tanah
mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi sesuai
bidangnya;
b. pemrosesan teknis pemanfataan tanah sesuai bidangnya;
c. pelaksanaan pengelolaan tanah;
d. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan instansi lain dalam rangka
pelaksanaan pemanfaatan dan penataan tanah, serta pengukuran dan
pemetaan tanah;
e. pelaksanaan perhitungan retribusi pemakaian tanah;
f. pelaksanaan identifikasi pendataan, penyusunan database, pengukuran,
pemetaan tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
g. pelaksanaan penataan dan pendataan tanah;
h. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sesuai bidangnya;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan perhitungan terhadap
indikator kinerja pencatatan pemanfaatan tanah terkait dengan capaian
dan target yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis
SKPD/kota;
j. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis sesuai bidangnya;
k. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis sesuai bidangnya;
l. pelaksanaan pelepasan tanah yang menjadi objek Izin Pemakaian
Tanah;
m. pelaksanaan koordinasi penataan tanah;
n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
5
4. Bidang Pemanfaatan Bangunan :
Bidang Pemanfaatan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Dinas di bidang pemanfaatan bangunan yang meliputi
menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis,
melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain,
melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan
pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.Dalam rangka melaksanakan
tugas Bidang Pemanfaatan Bangunan mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi
sesuai bidangnya;
b. pengelolaan rumah dan bangunan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Daerah, selain rumah dan bangunan yang dikelola oleh
SKPD;
c. penyusunan perumusan bahan penetapan kebijakan pengelolaan rumah
dan bangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
d. pelaksanaan pengawasan, pengelolaan dan pemeliharaan ringan
terhadap rumah dan bangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah
Daerah;
e. perumusan harga sewa rumah dan bangunan;
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan perhitungan pelaporan terhadap
indikator kinerja pengelolaan aset serta pemenuhan kebutuhan rumah
susun sederhana sewa terkait dengan capaian dan target yang tertuang
dalam dokumen perencanaan strategis SKPD / kota;
g. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis sesuai bidangnya;
h. pelaksanaan program dan petunjuk teknis sesuai bidangnya;
i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi
lain di bidang pemanfaatan dan pengawasan rumah dan bangunan
asset;
j. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pemanfaatan dan
pengawasan rumah dan bangunan aset;
k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
6
5. Bidang Pengendalian :
Bidang Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Dinas di bidang pengendalian yang meliputi menyusun dan melaksanakan
rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan
kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan
dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan
melaksanakan tugastugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya. Dalam rangka melaksanakan tugas Bidang
Pengendalian mempunyai fungsi sebagai berikut : a. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi
sesuai bidangnya;
b. penanganan sengketa tanah dan bangunan, baik litigasi maupun non
litigas;
c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain dalam upaya penanganan
sengketa tanah dan bangunan;
d. pelaksanaan fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa
dengan objek sengketa berupa tanah dan bangunan;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap indikator
kinerja penanganan masalah tanah dan/atau bangunan terkait dengan
capaian dan target yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis
SKPD / kota;
f. pelaksanaan penyuluhan tentang tanah dan bangunan;
g. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang
pengendalian;
h. pelaksanaan program dan petunjuk teknis sesuai bidangnya;
i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi
lain sesuai bidangnya;
j. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sesuai bidangnya;
k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya
7
C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi
1. Pelayanan Perizinan Pemakaian Tanah
Izin Pemakaian Tanah, yang selanjutnya disingkat IPT adalah izin yang
diberikan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk memakai tanah dan
bukan merupakan pemberian hak pakai atau hak-hak atas tanah lainnya
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.Jenis
Pelayanan Pemberian Izin Pemakaian Tanah (IPT), meliputi sebagai berikut :
a. Peresmian Izin Pemakaian Tanah
b. Pemutihan Izin Pemakaian Tanah
c. Perpanjangan Izin Pemakaian Tanah
d. Pengalihan Izin Pemakaian Tanah
e. Pemecahan Izin Pemakaian Tanah
f. Penggabungan Izin Pemakaian Tanah
g. Peningkatan Jangka Waktu Izin Pemakaian Tanah
h. Pengurangan Jangka Waktu Izin Pemakaian Tanah
i. Perubahan Izin Pemakaian Tanah
j. Pencabutan IPT
Jenis Pelayanan selain Pemberian Izin Pemakaian Tanah (IPT), meliputi
sebagai berikut :
a. Persetujuan Pengalihan Izin Pemakaian Tanah
b. Persetujuan Penjaminan Bangunan
c. Persetujuan Penelitian Pengukuran dan Peruntukuan Tanah Dalam
Rangka Peresmian / Pemutihan IPT
d. Persetujuan Penelitian Pengukuran dan Peruntukan Tanah Dalam Rangka
Pemecahan / Penggabungan IPT
e. Persetujuan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Diatas Tanah Aset
Pemerintah Daerah yang Telah Diterbitkan IPT
f. Pemnberian izin Pemakaian Tanah Pengganti
g. Blokir Izin Pemakaian Tanah
h. Penghapusan Blokir Izin Pemakaian Tanah
i. Pemberian Pengantar Surat Keterangan Rencana Kota
8
2. Pelayanan Izin Pemakaian Rumah Izin Pemakaian Rumah adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah atau
pejabat yang ditunjuk untuk memakai rumah yang dimiliki atau dikuasai
Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota
Surabaya No. 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya No.2
Tahun 2013; dan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2013 tentang izin
Pemakaian rumah milik atau dikuasai pemerintah kota Surabaya.
Pelayanan Ijin Pemakaian Rumah meliputi sebagai berikut :
1. Pemberian Izin Pemakaian Rumah
2. Perpanjangan Izin Pemakaian Rumah
3. Pengalihan Izin Pemakaian Rumah
4. Duplikat Izin Pemakaian Rumah
D. Struktur Organisasi
a. Dinas b. Sekretariat, membawahi:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Keuangan
c. Bidang Pendataan dan Pemanfaatan Tanah, membawahi: 1. Seksi Pemanfaatan Tanah 2. Seksi Pendataan dan Penataan Tanah 3. Seksi Pengukuran dan Pemetaan
d. Bidang Pemanfaatan Bangunan, membawahi: 1. Seksi Pemanfaatan dan Pengawasan Rumah 2. Seksi Pemanfaatan dan Pengawasan Bangunan Aset
e. Bidang Pengadaan dan Pengamanan, membawahi: 1. Seksi Pengadaan 2. Seksi Pengamanan
f. Bidang Pengendalian, membawahi:
1. Seksi Penyuluhan dan Pengendalian 2. Seksi Penanganan Sengketa Tanah 3. Seksi Penanganan Sengketa Bangunan
g. UPTD
9
Dinas PengelolaanBangunan dan Tanah
Sekretariat
Sub Bagian Umumdan Kepegawaian
Sub BagianKeuangan
BidangPengendalian
Bidang PemanfaanBangunan
Bidang Pengadaandan Pengamanan
Seksi Penyuluhandan Pengendalian
Seksi PenanganSengketa Bangunan
Seksi PenanganSengketa Tanah
Seksi Pemanfaatandan Pengawasan
Rumah
Seksi Pemanfaatandan PengawasanBangunan Aset
Bidang Pendataandan Pemanfaatan
Tanah
Seksi PemanfaatanTanah
Seksi Pendataandan Penataan Tanah
Seksi Pengukurandan Pemetaan
Seksi Pengadaan
Seksi Pengamanan
UPTDRUSUN
BAGAN SUSUNAN ORGANISASIDINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAHKOTA SURABAYA
LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYANOMOR TANGGAL
: 57 TAHUN 2016: 11 NOVEMBER 2016
UPTD RUSUN
10
11
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS 2016-2021 1. Visi dan Misi
1.1 Perumusan Visi
Visi PD adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa
depan yang akan dicapai PD melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi
dalam kurun 5 (lima) tahun yang akan datang. Perumusan Visi dilakukan
untuk menindaklanjuti hasil analisis isu-isu strategis dan permasalahan
pembangunan daerah.
Adapun analisa isu-isu strategis pada Dinas Pengelolaan
Bangunan dan Tanah Kota Surabaya adalah :
1. Masih dibutuhkan pengadaan tanah dan/atau bangunan dalam rangka
kepentingan umum
2. Sistem pengelolaan asset tanah dan bangunan yg belum optimal
3. Besarnya minat masyarakat untuk dapat menempati rusun sederhana
sewa sehingga narasi Visi Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
Kota Surabaya adalah : “Terwujudnya Pengelolaan Aset Tanah dan Bangunan yang terintegrasi dan Berkualitas”
1.2 Pokok-pokok Visi dan Penjelasan Visi
Pokok-pokok Visi adalah :
1. Kebutuhan pengadaan tanah dan atau bangunan dalam rangka
kepentingan umum.
2. Sistem pengelolaan asset tanah dan bangunan;
3. Minat masyarakat untuk dapat menempati rumah susun sederhana
sewa.
12
Visi Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah“Terwujudnya Pengelolaan Aset Tanah dan Bangunan yang terintegrasi dan Berkualitas” merupakan keadaan yang diinginkan pada Dinas
Pengelolaan Bangunan dan tanah berdasarkan pokok-pokok visi.
Pengelolaan aset tanah dan bangunan perlu dilakukan secara terintegrasi
untuk memudahkan dalam memberikan pelayanan. Pengelolaan aset
tanah dan/atau bangunan berupa pembelian/penambahan, pengelolaan,
pengadaan dan pengamanan aset.
1.3 Perumusan Misi
Adapun Misi Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota
Surabaya adalah :
1. Meningkatkan ketersediaan aset tanah dan bangunan untuk
mendukung pembangunan sarana dan prasarana
2. Meningkatkan manajemen pengelolaan dan pemanfaatan aset tanah
dan/bangunan.
2. Tujuan
Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu
dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan
permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun
tujuan jangka menengah Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (kurun
waktu 5 tahun kedepan dari tahun 2016 sampai 2021) adalah :
1. Mewujudkan penyediaan tanah dan/atau untuk pembangunan bagi
kepentingan umum;
2. Meningkatkan pengamanan dan pengelolaan aset tanah dan / atau
bangunan;
3. Optimalisasi pengelolaan perumahan layak huni
4. Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik.
13
3. Sasaran Sasaran jangka menengah Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
Kota Surabaya sesuai dengan tujuan tersebut di atas adalah :
1. Tersedianya tanah dan/atau bangunan aset Pemerintah Kota untuk
sarana dan prasarana kota;
2. Terwujudnya pengamanan dan pengelolaan aset tanah/dan atau
bangunan;
3. Optimalisasi pemanfaatan perumahan layak huni.
4. - Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran
perangkat daerah
- Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk
mendukung keberhasilan program
4. Strategi dan Kebijakan
Strategi dan arah kebijakan dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan
dan sasaran pembangunan dalam mendukung pencapaian visi dan misi.
Adapun visi dari Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya
“Terwujudnya Pengelolaan Aset Tanah dan Bangunan yang terintegrasi dan berkualitas” berikut ini dijabarkan strategi dan arah kebijakan dari
Renstra Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah tahun 2016–2021 :
• Misi 1 adalah meningkatkan ketersediaan aset tanah dan bangunan untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana dengan
tujuan :
Mewujudkan penyediaan tanah dan/atau bangunan untuk pembangunan
bagi kepentingan umum, dengan sasaran tersedianya tanah dan/atau
bangunan aset Pemerintah Kota untuk sarana prasarana kota.
Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :
- Meningkatkan pemenuhan kebutuhan lahan bagi pembangunan
untuk kepentingan umum.
14
Arah kebijakan yang dipilih yaitu :
- Peningkatan upaya percepatan pengadaan lahan melalui koordinasi
lintas sektor dan pendekatan persuasif kepada masyarakat.
• Misi 2 adalah meningkatkan manajemen pengelolaan dan pemanfaatan aset tanah dan bangunan dengan tujuan :
1. Pengamanan dan pengelolaan aset tanah/dan atau bangunan (tujuan
dengan sasaran terwujudnya pengamanan dan pengelolaan aset
tanah/dan atau bangunan.
Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :
- Mengoptimalkan sistem manajemen pengamanan dan pengelolaan
aset tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Kota Surabaya
Dengan arah kebijakan yang dipilih yaitu :
- Peningkatan upaya pengamanan aset melalui pengamanan
administrasi, fisik, pemanfaatan dan hukum.
- Pemanfaatan dan pemutakhiran data aset tanah dan/atau
bangunan secara berkala melalui database yang terintegrasi
2. Optimalisasi pengelolaan perumahan layak huni (tujuan 2), dengan
sasaran optimalisasi pemanfaatan perumahan layak huni Strategi
yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :
Menyediakan rumah layak huni dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman .
Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :
- Pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan
rendah
- Peningkatan sarana prasarana perumahan dan kawasan
permukiman.
3. Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik
(Tujuan 3) dengan sasaran, Pengelolaan sarana, prasarana, dan
administrasi perkantoran perangkat daerah, dan Melaksanakan
kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan
program.
15
Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :
• Meningkatkan efektivitas dan kinerja lembaga pemerintahan melalui
peningkatan penatalaksanaan, taat kelola administrasi dan
kearsipan, kerjasama, penyediaan sarana dan prasarana,
perencanaan dan pengendalian pembangunan, serta regulasi untuk
mendukung pelayanan publik yang baik
Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :
• Mengoptimalkan penyelenggaraan ketatalaksanaan, Melakukan
kajian dan analisis untuk rekomendasi kebijakan serta melakukan
monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan
5. Indikator Kinerja Program.
Indikator kinerja dari beberapa program kegiatan pada Dinas
Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya Tahun 2016 s/d 2021
adalah sebagai berikut :
1. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
Indikator Kinerja (outcome) : Prosentase pemenuhan kebutuhan rumah
layak huni.
2. Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan
untuk kepentingan umum, indikator kinerja (outcome) : Akumulasi luas
tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan non infrastruktur untuk
kepentingan umum
3. Program Pengamanan Aset, indicator kinerja (outcome):
- Persentase tanah asset yang telah dilakukan pemagaran, papan,
patok.
- Persentase tanah asset yang tersertifikasi
- Persentase kasus tanah dan/atau bangunan yang ditangani
4. Program PengelolaanAset , indikatorkinerja (outcome) :Persentase asset
tanah dan/atau bangunan yang tercatat pemanfaatannya
16
5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, indikator kinerja
(outcome):
- Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi
perkantoran
6. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana
Kedinasan, indikator kinerja (outcome) :
- Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik
7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, indikator kinerja (outcome)
: Prosentase ketepatan waktu penyusunan dan pelayanan dokumen
perencanaan strategis dan atau sektoral.
6. Program dan Kegiatan
6.1 Program Dalam rangka pencapaian visi misi Dinas Pengelolaan
Bangunandan Tanah Kota Surabaya melalui arah kebijakan dan strategi
yang telah disebutkan dalam BAB IV maka disusunlah program yang
merupakan pedoman bagi PD, program dari Dinas Pengelolaan
Bangunan dan Tanah Kota Surabaya Tahun 2016-2021 adalah sebagai
berikut:
1. Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan
untuk Kepentingan Umum
2. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
3. Program Pengamanan Aset
4. Program Pengelolaan Aset
5. Program Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan prasarana
Kedinasan
6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7. Program Perencanaan pembangunan Daerah
6.2 Kegiatan Kegiatan pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah kota
Surabaya tahun anggaran 2017 ditampilkan pada tabel 2.1 dibawah ini.
17
Tabel 2.1 Program dan Kegiatan SKPD
No KodeKegiatan Program / Kegiatan Anggaran
1 2 3 4
1 Program Perumahan dan Permukiman
1.1.1.04.01.0009 Pengelolaan dan Pemeliharaan Rumah
Susun Sederhana Sewa
20.994.468.200
1.1.1.04.01.0007 Analisa dan Inventarisasi Rumah Ber-SIP
Dan Rumah Sewa Aset Pemerintah Kota
Surabaya
960.424.253
1.1.1.04.01.0008 Operasional Pengelolaan Rumah Susun
Sederhana Sewa
1.131.824.820
2 Program Pengamanan aset
1.1.2.04.02.0001 Penanganan Masalah Bangunan Aset
Pemerintah Kota Surabaya
976.138.399
1.1.2.04.02.0002 Penanganan Masalah Tanah Aset
Pemerintah Kota Surabaya
981.647.300
1.058.524.202 Pendataan dan Penataan Tanah Aset
Pemerintah Kota
1.058.524.202
1.1.2.04.02.0005 Pengendalian Dan Penyuluhan
Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan
Aset Pemerintah Kota Surabaya
1.273.218.566
1.1.2.04.02.0004 Pengelolaan Arsip Tanah/Bangunan Aset
Daerah
1.220.404.931
1.1.2.04.02.0006 Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota
Surabaya
22.268.973.934
1.1.2.04.02.0003 Pengamanan Aset Pemerintah Kota
Surabaya
3.422.930.522
3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
2.1.2.01.02.0048 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan
Strategis
194.693.504
18
4. Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
1.1.2.04.01.0002 Identifikasi dan Persiapan Proses
Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan
3.998.141.000
1.1.2.04.01.0003 Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan
untuk Rehabilitasi Sosial/ Pemberdayaan
Ekonomi
47.634.948.926
11204 01 0004 Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan
Untuk Ruang Terbuka Hijau
222.103.078.200
1.1.2.04.01.0005 Pengadaan Tanah dan/atau bangunan
untuk Sarana Pelayanan Publik
189.521.336.640
5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.2.2.02.01.0031 - PenyediaanBarangdanJasaPerkantoran 2.830.146.956
6. Program Pengelolaan Aset
1.1.2.04.03.0002 Pendataan Dan Penelitian untuk Pelayanan
Perijinan Pemanfaatan Tanah
1.324.570.822
1.1.2.04.03.0004 Pengukuran dan Pemetaan tanah aset
Pemerintah Kota Surabaya
1.114.973.000
1.1.2.04.03.0003 Pengawasan Dan Pengelolaan Bangunan
Sewa
10.333.873.201
7. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
2.2.2.02.02.0040 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
614.076.645
B. PERJANJIAN KINERJA 2017 Perkin Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya tahun
2017 disajikan padaTabel 2.2 di bawah ini.
19
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2017
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1. Tujuan:
Optimalisasi pengelolaan rumah layak huni
Kawasan permukiman yang telah ditingkatkan kualitas lingkungannya (bobot kontribusi:5%)
5124.52 Ha.
Sasaran:
Optimalisasi pemanfaatan rumah layak huni
persentase pemanfaatan rumah layak huni
100 %
2. Tujuan:
Meningkatkan pengamanan dan pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan
Persentase aset tanah dan/atau bangunan yang terintegrasi dalam sistim pengamanan dan pengelolaan aset (bobot kontribusi: 42.5%)
8.55 %
Sasaran:
Terwujudnya pengamanan dan pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan
Jumlah aset yang tercatat pemanfaatannya
871 bidang
3 Tujuan :
Meningkatkan tatakelola administrasi perangkat daerah yang baik
Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program (bobot kontribusi: 10%)
90.84 %
Tingkat kepuasan
pelayanan kedinasan (bobot kontribusi: 7.5%)
76 %
Indek kerpuasan SKPD
terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran(bobot kontribusi:7.5%
62 %
Sasaran:
Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan program
Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap parameter perencanaan pada Operational Plan
100 %
20
Kinerja pengelolaan sarana
prasarana dan administrasi Perkantoran Perangkat Daerah
100 %
4. Tujuan:
Mewujudkan penyediaan tanah dan/atau bangunan untuk pembangunan bagi kepentingan umum
Persentase lokasi lahan yang tersedia untuk pembangunan bagi kepentingan umum (bobot kontribusi:27.5%)
100 %
Sasaran:
Tersedianya tanah dan/bangunan aset Pemerintah Kota untuk sarana prasarana kota
Jumlah lokasi dan/atau bangunan disdiakan bagi pembangunan
6 lokasi
No. Program Anggaran (Rp.)
1. Perumahan dan Kawasan Permukiman 23.086.717.273
2. Pengadaan tanah dan/atau bangunan bagi
pembangunan untuk kepentingan umum
463.257.504.766
3. Pengamanan Aset 31.201.837.854
4. Pengelolaan Aset 12.773.417.023
5. Perencanaan Pembangunan Daerah 194.693.504
6. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.830.146.956
7. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan
Prasarana Kedinasan
614.076.645
21
BAB III.
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya memiliki Indikator
Kinerja Utama, yaitu:
1. Indikator Tujuan :
- Kawasan Permukiman yang telah ditingkatkan kualitas lingkungannya
(bobot kontribusi : 5 %).
- Persentase aset tanah dan/ atau bangunan yang terintegrasi dalam sistim
pengamanan dan pengelolaan aset (bobot kontribusi : 42.5 %).
- Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program (bobot kontribusi:
10 %). Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan (bobot kontribusi: 7.5%).
Indeks kepuasan OPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan
prasarana perkantoran (bobot kontribusi : 7.5%).
- Persentase lokasi lahan yang tersedia untuk pembangunan bagi
kepentingan umum (bobot kontribusi :27.5 %).
2. Indikator Sasaran:
- Persentase pemanfaatan rumah layak huni.
- Jumlah aset yang tercatat pemanfaatannya.
- Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap parameter
perencanaan pada Operasional Plan.
22
Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja SKPD 2017
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
1. Tujuan:
Optimalisasi pengelolaan rumah layak huni
Kawasan permukiman yang telah ditingkatkan kualitas lingkungannya (bobot kontribusi:5%)
5124.52 Ha. 4.050.06 79.03 %
Sasaran:
Optimalisasi pemanfaatan rumah layak huni
persentase pemanfaatan rumah layak huni
100 % 100.00 100.00 %
2. Tujuan:
Meningkatkan pengamanan dan pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan
Persentase aset tanah dan/atau bangunan yang terintegrasi dalam sistim pengamanan dan pengelolaan aset (bobot kontribusi: 42.5%)
8.55 % 15.10 176.61 %
Sasaran:
Terwujudnya pengamanan dan pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan
Jumlah aset yang tercatat pemanfaatannya
871 bidang 871 bidang 100 %
23
3 Tujuan :
Meningkatkan tatakelola administrasi perangkat daerah yang baik
Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program (bobot kontribusi: 10%)
90.84 % 100.00 110.08 %
Tingkat kepuasan
pelayanan kedinasan (bobot kontribusi: 7.5%)
76 % 77.82 102.39 %
Indek kerpuasan SKPD
terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran(bobot kontribusi:7.5%
62 % 73.05 117.82 %
Sasaran:
Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan program
Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap parameter perencanaan pada Operational Plan
100 % 100.00 100.00 %
Kinerja pengelolaan sarana
prasarana dan administrasi Perkantoran Perangkat Daerah
100 % 96.46 96.46 %
24
4. Tujuan:
Mewujudkan penyediaan tanah dan/atau bangunan untuk pembangunan bagi kepentingan umum
Persentase lokasi lahan yang tersedia untuk pembangunan bagi kepentingan umum (bobot kontribusi:27.5%)
100 % 83.33 83.33 %
Sasaran:
Tersedianya tanah dan/bangunan aset Pemerintah Kota untuk sarana prasarana kota
Jumlah lokaso dan/atau bangunan disdiakan bagi pembangunan
6 lokasi 6 lokasi 100.00 %
No. Program Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) % Capaian
1. Perumahan dan Kawasan Permukiman 23.086.717.273 20.168.698.180 87.36 %
2. Pengadaan tanah dan/atau bangunan bagi
pembangunan untuk kepentingan umum
463.257.504.766 422.229.170.053 91.14 %
3. Pengamanan Aset 31.201.837.854 9.464.071.814 30.33 %
4. Pengelolaan Aset 12.773.417.023 12.212.943.814 95.61 %
5. Perencanaan Pembangunan Daerah 194.693.504 142.187.536 73.03 %
6. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.830.146.956 2.658.105.928 93.92 %
7. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan
Prasarana Kedinasan
614.076.645 524.573.605 85.42 %
24
Tabel 3.2 Indikator Program 2017
No. Program Indikator Target Realisasi % Capaian
1. Perumahan dan Kawasan Permukiman Persentase pemenuhan
kebutuhan rumah layak huni
12.00 % 12.02 100.17 %
2. Pengadaan tanah dan/atau bangunan bagi
pembangunan untuk kepentingan umum
Akumulasi luas tanah dan/atau
bangunan bagi pembangunan
non infrastruktur untuk
kepentingan umum
19.30 Ha 18.88 97.82 %
3. Pengamanan Aset Persentase tanah asset yang
telah dilakukan pemagaran,
papan, patok.
14.52 % 13.44 92.56 %
Persentase tanah asset yang
tersertifikasi
12.08 % 16.56 137.09 %
Persentase kasus tanah
dan/atau bangunan yang
ditangani
100.00 % 100.00 100.00 %
25
4. Pengelolaan Aset Persentase asset tanah
dan/atau bangunan yang
tercatat pemanfaatannya
25.22 % 49.45 196.07 %
5. Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase ketepatan waktu
penyusunan dan pelaporan
dokumen perencanaan
strategis dan/atau sektoral
100.00 % 100.00 100.00 %
6. Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat kepuasan pegawai
terhadap pelayanan
administrasi perkantoran
72.00 % 75.76 105.22 %
7. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan
Prasarana Kedinasan
Persentase sarana dan prasaran
perkantoran dalam kondisi baik
100.00 % 92.91 92.92 %
26
Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja S.D akhir Periode RPJMD / RENSTRA Tahun 2017
SasaranStrategis IndikatorKinerja Target Realisasi Tingkat Kemajuan
1 2 3 4 5 Meningkatkan pemenuhan kebutuhan lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum
Jumlah lokasi tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan
48.05 Ha 26.02 Ha 54.15 %
Mengoptimalkan system manajemen pengamanan dan pengelolaan aset tanah/dan atau bangunan milik Pemerintah Kota Surabaya
Meningkatnya jumlah aset yang Tercatat pemanfaatannya
2010 bidang 994 bidang 49.45 %
Menyediakan rumah layak huni danpeningkatan kualitas lingkungan perumahan
Meningkatnyapemenuhan kebutuhan Rumah susun layak huni
1920 KK 783 KK 40.78 %
SasaranStrategis IndikatorKinerja Target 2017(n+1)
Realisasi 2016 (n) 2017 (n+1)
1 2 3 4 5
Meningkatkanpemenuhan kebutuhan lahan bag ipembangunan untuk kepentingan umum
Jumlah lokasi tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan
19.30 Ha 7.14 Ha 18.88 Ha
Mengoptimalkan system manajemen pengamanan dan pengelolaan aset tanah/dan atau bangunanmilikPemerintah Kota Surabaya
Meningkatnya jumlah aset yang Tercatat pemanfaatannya
381 bidang 644 bidang 350 bidang
Menyediakan rumah layakhuni danpeningkatan kualitas lingkungan perumahan
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumahsusunlayakhuni
398 KK 366 KK 417 KK
27
B. Penyebab Kegagalan Serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan Adapun beberapa masalah yang masih menjadi penyebab belum tercapainya
kinerja antara lain :
1. Jumlah aset pemerintah kota yang tersertifikat
Dalam pensertifikatan aset pemerintah kota Surabaya masih banyak
menemukan kendala yaitu kelengkapan data terkait pensertifikatan tidak
dapat dipenuhi sesuai permintaan dari BPN, selanjutnya dalam proses
sertifikasi lebih memprioritaskan pengurusan aset yang baru diadakan dan
menyiapkan data yang diperlukan, dan terkait dengan kelengkapan data akan
diadakan rakor berkala menyelesaikan sertifikasi.
2. Masyarakat yang telah mendapatkan manfaat rumah layak huni
Adanya daftar antrian masyarakat yang menginginkan rumah layak huni
(rumahsusun) yang sangat tinggi dibandingkan ketersediaan rumah layak huni
(rumahsusun) itusendiri, selanjutnya diperlukan percepatan dalam penyediaan
rumah layak huni (rumahsusun).
3. Pengadaan tanah
Dalam pengadaan tanah masih ada beberapa kendala yaitu :
• Kendala internal :
- Keterbatasan anggaran dalam pengadaan tanah
- Adanya penolakan warga atas harga penawaran Pemerintah Kota untuk
pengadaan tanah skala kecil.
• Kendala eksternal :
- Pengadaan skala besar sangat dipengaruhi oleh kinerja dari pelaksana
pengadaan tanah Kantor Pertanahan Kota Surabaya
- Masih diperlukannya kembali verifikasi kelayakan atas data alas hak yang
akan dibebaskan.
Selanjutnya dalam proses pengadaan tanah perlu perencanaan yang
komprehensif.
C. Realisasi Anggaran
1. Pengelola Keuangan
Anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung tahun 2017
sebesar Rp. 546.765.047.078,- Realisasi anggaran sebesar
28
Rp 481.183.680.056,- dengan sisa anggaran sebesar Rp 65.581.367.022,-
dengan perincian sebagai berikut:
- Jumlah anggaran belanja langsung Rp 533.958.394.021,-
Realisasi Rp.469.446.004.642,(87.92%)
Sisa Anggaran Rp 64.512.389.379,-
- Jml.anggaran belanja.tidak langsung Rp 12.806.653.057,-
Realisasi Rp.11.737.675.414,- (91.65%)
Sisa Anggaran Rp 1.068.977.643,-
Tabel 3.4 Target dan Realisasi Belanja 2017
No. Kegiatan Anggaran Realisasi % Capaian
1. Analisa dan Inventarisasi Rumah Ber-SIP Dan Rumah Sewa Aset Pemerintah Kota Surabaya
960.424.253 742.741.996
77.33 %
2. Operasional Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa
1.131.824.820 1.085.136.043 95.87 %
3. Pengelolaan dan Pemeliharaan Rumah Susun Sederhana Sewa
20.994.468.200 18.340.820.141 87.36 %
4. Identifikasi dan Persiapan Proses Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan
3.998.141.000 1.951.887.288 48.82 %
5. Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Rehabilitasi Sosial/Pemberdayaan Ekonomi
47.634.948.926 38.699.132.745 81.24 %
6. Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk Ruang Terbuka Hijau
222.103.078.200 213.930.071.160 96.32 %
7. Pengadaan Tanah dan/atau bangunan untuk Sarana Pelayanan Publik
189.521.336.640 167.648.078.860 88.46 %
8. Penanganan Sengketa Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya
976.138.399 924.524.364 94.71 %
29
9. Penanganan Sengketa Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya
981.647.300 915.302.804 93.24 %
10. Pengamanan Aset Pemerintah Kota Surabaya
3.422.930.522 3.422.930.522 95.23 %
11. Pengelolaan Arsip Tanah/Bangunan Aset Daerah
1.220.404.931 1.090.174.830 89.33 %
12. Pengendalian Dan Penyuluhan Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya
1.273.218.566 1.232.563.237 96.81 %
13. Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya
22.268.973.934 2.046.995.585 9.19 %
14. Pendataan dan Penataan Tanah Aset Pemerintah Kota
1.058.524.202 889.697.800 84.05 %
15. Pendataan Dan Penelitian untuk Pelayanan Perijinan Pemanfaatan Tanah
1.324.570.822 1.169.028.064 88.26 %
16. Pengawasan Dan Pengelolaan Bangunan Sewa
10.333.873.201 9.090.442.760 87.97 %
17. Pengukuran dan Pemetaan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya
1.114.973.000 1.063.775.190 95.41 %
18. Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis
194.693.504 142.187.536 73.03 %
19. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
2.830.146.956 2.658.105.928 93.92 %
20. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
614.076.645 524.573.605 85.42 %
JUMLAH 533.958.394.021 467.399.750.930 87.53 %
Tabel 3.5 Realisasi dan Capaian Kegiatan 2017
No. Kegiatan Target Realisasi % Capaian
1. Analisa dan Inventarisasi Rumah Ber-SIP Dan Rumah Sewa Aset Pemerintah Kota Surabaya
2 dokumen 2 100 %
30
2. Operasional Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa
75 bangunan 75 100 %
3. Pengelolaan dan Pemeliharaan Rumah Susun Sederhana Sewa
75 bangunan 75 100 %
4. Identifikasi dan Persiapan Proses Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan
3 laporan 3 100 %
5. Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Rehabilitasi Sosial/Pemberdayaan Ekonomi
4697 m2 4953 105.45 %
6. Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk Ruang Terbuka Hijau
46361 m2 48717 105.08 %
7. Pengadaan Tanah dan/atau bangunan untuk Sarana Pelayanan Publik
80027 m2 122912 153.59 %
8. Penanganan Sengketa Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya
1 dokumen 1 100 %
9. Penanganan Sengketa Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya
1 dokumen 1 100 %
10. Pengamanan Aset Pemerintah Kota Surabaya
100 bidang 100 100 %
11. Pengelolaan Arsip Tanah/Bangunan Aset Daerah
1 jenis 1 100 %
12. Pengendalian Dan Penyuluhan Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya
4 kali 4 100 %
13. Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya
40 dokumen 332 830 %
14. Pendataan dan Penataan Tanah Aset Pemerintah Kota
1 dokumen 1 100 %
15. Pendataan Dan Penelitian untuk Pelayanan Perijinan Pemanfaatan Tanah
7000 izin 9366 133.80 %
31
16. Pengawasan Dan Pengelolaan Bangunan Sewa
24 bangunan 24 100 %
17. Pengukuran dan Pemetaan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya
2 jenis 2 100 %
18. Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis
9 dokumen 9 100 %
19. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
7 jenis 7 100 %
20. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
3 unit 3 100 %
2. Pendapatan
DalamTabel 3.5 ada dijelaskan target dan realisasi pendapatan pada
tahun 2017.
Tabel 3.6 Target dan Realisasi Pendapatan 2017
NO. U R A I A N TARGET REALISASI %
1
Pemakaian Tanah atau Tempat Tempat Yang Dikuasai olehPemkot Surabaya
108.198.663.530
268.749.864.295.27 248.39%
2 Pemakaian Rumah Yang Dikuasai oleh Pemkot Surabaya
958.945.545 1.185.648.502.83 123.64%
3 Pemakaian Gedung Serba Guna 1.105.230.000 1.215.535.000.00 109.98%
4 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha
2.323.293.850 5.125.214.946.08 220.60%
5 Penerimaan Gedung Wanita Candra Kencana
444.309.840 609.412.500.00 137.16%
6. Sewa jembatan penyeberangan orang(JPO)
479.800.020 461.784.343.00 96.25%
32
7. Sewa bangunan dan tanah gedung siola
251.385.372 251.385.372.00 100.00%
8. Sewa Bangunan Tunjungan Center 92.124.000 434.028.654.00 471.14%
9. Penerimaan Sewa Pemakaian Rusunawa
1.407.185.316 1.392.050.776.00 98.92%
10.
Penerimaan dari bangunan gedung kantin milik/dikuasai Pemkot
68.500.000 68.500.000.00 100.00%
11.
Pendapatan Uang Partisipasi Pembangunan dari Pemegang HGB di atas HPL No. 1/ Kel. Panjangjiwo
- 40.776.876.15 100.00%
12.
Pendapatan Uang Partisipasi Pembangunan dari Pemegang HGB di atas HPL No. 2/ Kel. Kalirungkut
41.844.880 167.921.813.76 401.30%
13.
PendapatanSewa Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya
- 132.420.099.00 100.00%
14.
PendapatanUang Partisipasi Pembangunan dari Pemegang HGB di atas HPL
62.985.457.910 75.752.261.718.96 120.27%
JUMLAH 178.356.740.263 355.586.804.900.05 199.37%
