View
215
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Ombudsman Republik Indonesia
Pelayanan Publik Tanpa Pungli Mendorong Kesejahteraan Daerah
Palangkaraya, 13 Desember 2016
L e m b a g a N e g a r a P e n g a w a s P e l a y a n a n P u b l i k
Beberapa Jenis Korupsi Dalam Pelayanan Publik
• Pungli: penyelenggara pelayanan berupaya untuk meminta imbalan lain kepada pengguna layanan yang berhak dan memenuhi syarat, di luar ketentuan yang berlaku atas penyediaan layanan tertentu (kutipan pada pelayanan KTP, SIM, Paspor, Sahbandar, dsb.).
• Suap: pengguna layanan yang tidak berhak dan tidak memenuhi syarat berupaya memberikan imbalan kepada penyelenggara pelayanan sedemikian rupa sehingga penyelenggara bersedia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan prosedur (misal: membangun gedung tanpa amdal, illegal loging, dsb.).
• Pemerasan: penyelenggara pelayanan berupaya memanfaatkan kelemahan, kekurangan atau kesalahan pengguna layanan sedemikian rupa sehingga pengguna layanan terpaksa memberikan sejumlah imbalan di luar ketentuan (tilang ilegal, jual beli SP3).
1
Pungli
Suap
Pemerasan
L e m b a g a N e g a r a P e n g a w a s P e l a y a n a n P u b l i k
Pungli: Puncak Gunung Es Maladministrasi
Eksplisit• Laporan dengan alasan adanya permintaan imbalan, baik
uang ataupun lainnya secara eksplisit oleh penyelenggaramencapai 6,3% dari keseluruhan laporan yang diterimapada tahun 2016.
Tidak Eksplisit• Laporan dengan alasan adanya penundaan berlarut, tapi
penyelenggara pelayanan tak eksplisit meminta imbalanmencapai 32,4% dari keseluruhan laporan yang diterimapada tahun 2016.
• Laporan dengan alasan penyelenggara tidak memberikanpelayanan, namun tidak eksplisit menunjukkan adanyasuap mencapai 15,2% dari laporan yang masuk pada darikeseluruhan laporan yang diterima pada tahun 2016.
2
Punglidalam
pelayanan publikibarat nyamuk
demam berdarah,kecil, tapi
mematikan.
L e m b a g a N e g a r a P e n g a w a s P e l a y a n a n P u b l i k
434(6,3%)
1.052(15,2%)
2.246(32,4%)
Eksplisit
Tidak Eksplisit
Penundaan Berlarut(11 laporan per hari)
Tidak Memberi Pelayanan(5 laporan per hari)
Meminta Imbalan(2 laporan per hari)
* per 30 September2016
MODUS
53,9% laporan
terindikasi pungli…
L e m b a g a N e g a r a P e n g a w a s P e l a y a n a n P u b l i k
Perkembangan Laporan Dugaan Maladministrasi, 2015-2016*
4
2016Maladministrasi (2016)
Meminta Imbalan2 laporan per hari
Penundaan Berlarut11 laporan per hari
+13,0%
+70,3%
Tidak Memberi Pelayanan5 laporan per hari +15,2%
* masing-masing per 30 September
2015 Perubahan
2.246
434
1.052
1.319
384
874
L e m b a g a N e g a r a P e n g a w a s P e l a y a n a n P u b l i k
Laporan Dugaan MaladministrasiBerdasarkan Sektor, 2016*
5
SektorMaladministrasi
Meminta Imbalan2 laporan per hari
Penundaan Berlarut11 laporan per hari
45% Pendidikan
51%PenegakanHukum
Tidak Memberi Pelayanan5 laporan per hari
14%Perhubungan & Infrastruktur
* s.d 30 September 2016
L e m b a g a N e g a r a P e n g a w a s P e l a y a n a n P u b l i k
Laporan Dugaan MaladministrasiBerdasarkan Institusi, 2016*
6
InstansiMaladministrasi
Meminta Imbalan2 laporan per hari
Penundaan Berlarut11 laporan per hari
53%PemerintahDaerah
45% Kepolisian
Tidak Memberi Pelayanan5 laporan per hari 40%
Pemerintah Daerah
2* s.d 30 September 2016
L e m b a g a N e g a r a P e n g a w a s P e l a y a n a n P u b l i k 7
SEKTOR INSTITUSI
N = 434
Pemerintah Daerah
53%
Sekolah Negeri17%
Kementerian8%
Kepolisian6%
BUMN/D4%
Badan Pertanahan
Nasional4%
Lain-lain8%
Pendidikan45%
Pertanahan10%
Penegakan Hukum
7%
Adminduk6%
Cukai dan Pajak6%
Kepegawaian5%
Perhubungan5%
Perijinan4%
Kesehatan3%
Lainnya9%
N = 434
PERMINTAAN IMBALAN
L e m b a g a N e g a r a P e n g a w a s P e l a y a n a n P u b l i k 8
Penegakan Hukum
51%
Pertanahan13%
Kepegawaian6%
Adminduk dan Imigrasi
4%
Perhubungan4%
Pendidikan…
Perijinan3%
Lainnya16%
N = 2.246
PENUNDAAN BERLARUT
N = 2.246
Kepolisian45%
Pemerintah Daerah
25%
Badan Pertanahan
Nasional9%
Kementerian5%
Pengadilan4%
BUMN/D4%
Lain-lain8%
SEKTOR INSTITUSI
L e m b a g a N e g a r a P e n g a w a s P e l a y a n a n P u b l i k
Tingkat Kepatuhan
Survei Ombudsman RI 2016 mengenai tingkat kepatuhan penyelenggara terhadap UU Pelayanan Publik:
• Tingkat kepatuhan rata-rata masih rendah, Kementerian 44 persen, Lembaga Pemerintah non-Kementerian 66,7 persen, Pemerintah Provinsi 33,4 persen, Pemerintah Kota 29 persen dan Pemerintah Kabupaten 18 persen.
• Ada 78,4 persen penyelenggara pelayanan yang lebih memilih menjalankan standar pelayanan secara top down daripada membangun kesepakatan tentang standar pelayanan bersama warga.
9
L e m b a g a N e g a r a P e n g a w a s P e l a y a n a n P u b l i k
Apa akibatnya...?
10
Survey Versi : Peringkat Indonesia:
Political Economic Risk
Consultancy (PERC), 2015:
Tingkat korupsi investasi di kawasan Asia Pasifik
Indonesia berada pada peringkat 2 dari 16 Negara.
International Finance
Cooperation (IFC) 2016:
Rangking Doing Business
Peringkat 109 dari 189 negara, hanya lebih baik dari
Kamboja dan Myanmar.
Indeks Persepsi Korupsi (TII),
2015
Peringkat 88 dari168 Negara yang dinilai, namun masih
jauh di bawah negara-negara tetangga seperti Malaysia
dan Singapura.
Global Competitiveness Index
2015 - 2016
Peringkat Indonesia naik dari 37 ke 140 namun masih di
bawah Singapura, Malaysia dan Thailand. Indonesia
dinilai baik pada : pembangunan infrastruktur, kualitas
jalan, air bersih, pelabuhan, listrik, & fasilitas lain
L e m b a g a N e g a r a P e n g a w a s P e l a y a n a n P u b l i k
Mengapa pelayanan publik yang buruk mempengaruhi kesejahteraan di daerah?
11
Pelayanan publik yang buruk
mempengaruhi kehidupan warga hingga ke tingkat
desa
L e m b a g a N e g a r a P e n g a w a s P e l a y a n a n P u b l i k
CATATAN PENUTUPSaber Pungli: membuat sejarah atau mengulang sejarah?
Diperlukan pendekatan permanen, sistemik danmenyeluruh.• Permanen: bersifat mandatori, oleh institusi khusus, dan
terintegrasi. Untuk itu perlu dipertimbangkan penyatuan seluruh inspektorat (termasuk BPKP) ke dalam satu wadah tunggal yang dipimpin oleh inspektorat jenderal yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.
• Sistemik: diperlukan tahapan dan capaian yang terukur untuk perbaikan sistem pada lini depan pelayanan (standar, informasi, format, sistem antrian hingga sistem pengaduan, pengawasan, penindakan, tanggung jawab atasan dan sanksi yang adil dan tepat waktu).
• Menyeluruh: dilaksanakan pada semua level dan area, pelibatan masyarakat luas dan jaminan perlindungan bagi saksi dan korban.
12
REKAM
TOLAK
LAPORKAN
PUNGLI adalahMALADMINISTRASI
Recommended