View
232
Download
5
Category
Preview:
Citation preview
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan TinggiRepublik Indonesia
Prof. Jamal Wiwoho, SH., Mhum.Inspektur Jenderal Kemenristekdikti
INTEGRITAS, PROFESIONAL, SEJAHTERA
Kebijakan Pengawasan Intern tahun 2017di lingkungan Kemenristekdikti
1
P O A C
AKUNTABILITAS TUNGGAL PRESIDEN NKRI
2
PRESIDEN NKRIAKUNTABILITAS TUNGGAL
RAKYAT
RPJM
KEUANGANKEUANGAN NON KEUANGANNON KEUANGAN
PEMERINTAH PUSAT (K/L)DUKUNG AKUNT. PRESIDEN
PEMERINTAH DAERAHDUKUNG AKUNT. PRESIDEN
LKP TERPADU
RKP/D
RESPONSIBILITASRESPONSIBILITAS
Strong Internal Control (Risk Management & Good Governance)
Presidents Accountability Systems (PASs)
PENGAWASAN INTERN KEUANGAN NEGARA
3
KEU. NEGARA:
WAS INTERN:
Melalui audit, reviu,evaluasi, pemantauan, &pengawasan lainnya utk
meningkatkan: Governance process
Risk management Control
AKUNTABILITAS:
Obligation to answerpertanggungjawaban
keberhasilan dan kegagalanpencapaian visi-misi
Objek: Semua hak & kewajiban negara yang dapat dinilaidengan uang (moneter, fiskal, kek negara yg dipisahkan)& segala sesuatu yang dapat dijadikan milik negara
Subyek: seluruh obyek yg dimiliki/dikuasai PemerintahPusat/ Daerah , BUMN/D, & badan lain yg terkait
Proses: Perumusan kebijakan s.d. Pertanggung-jawaban Tujuan: Sel. kebijakan, kegiatan & hubungan hukum yang
berkaitan dengan pengelolaan obyek Macro perspective: Keuangan negara digunakan untuk
pencapaian tujuan bernegara
Proses kegiatan pengawasan intern dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa control, riskmanagement dan governance process atas pengelolaan keuangan negara dapat memenuhi standar (best practice) danmeningkat secara berkelanjutan, sehingga keuangan negara benar-benar digunakan secara efisien, ekonomis danefektif, transparan dan bertanggung jawab, serta adil dan patut untuk mencapai tujuan bernegara.
Was Intern atas Akuntabilitas Keuangan Negara:
Peran APIP dalam SPIP
4
Bupati/ Walikota
Gubernur
Presiden
Menteri/Pim Lembaga
RPJMRenstra
RKTProgramKegiatan
Efektivitas dan EfisiensiPencapaian Tujuan
Pengamanan Aset
Keandalan Pelaporan Keuangan
Penguatan Efektivitas
Pembinaan Pengawasan Intern
Ketaatan terhadapPeraturan Berlaku
SPIP
PELAP
ORAN
KEUAN
GAN
OPERA
SI-
OPERA
SI
KETAA
TAN
PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN
INFORMASI DAN KOMUNIKASI
KEGIATAN PENGENDALIAN
PENILAIAN RISIKO
LINGKUNGAN PENGENDALIANUNIT A
UNIT BKEGIATAN 1
KEGIATAN 2
PENGA
MANA
N
ASET
Akun
tabi
litas
Peng
awas
anIn
tern
BPKP
Inspektorat JenderalKem/LPND Inspektorat
Provinsi InspektoratKab/Kota
Visi-Misi 2015-2019 (Perpres No. 2 Tahun 2015 ttg RPJMN)
5
TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI,DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopangkemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadianIndonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan
kepentingan nasional.7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
VISI:
MISI:
Agenda Prioritas 2015-2019 (Perpres No. 2 Tahun 2015 ttg RPJMN)
6
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa amankepada seluruh warga negara.
2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan pembangunan dan tata kelola pemerintahan yangbersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangkanegara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yangbebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional bangsa Indonesia bisa
maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi
domestik.8. Melakukan revolusi karakter bangsa.9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Tema RKP 2017
7
Memacu Pembangunan Infrastruktur danEkonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerjaserta Mengurangi Kemiskinan dan KesenjanganAntarwilayah
Visi dan Misi Kemenristekdikti 2015-2019
8
TERWUJUDNYA PENDIDIKAN TINGGI YANG BERMUTU SERTA KEMAMPUANIPTEK DAN INOVASI UNTUK MENDUKUNG DAYA SAING BANGSA
1. Meningkatkan relevansi, kuantitas dan kualitas pendidikan tinggiuntuk menghasilkan SDM yang berkualitas
2. Meningkatkan kemampuan iptek dan inovasi untuk menghasilkannilai tambah produk inovasi
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangkareformasi birokrasi
VISI:
MISI:
Sasaran Strategis dan Indikator
9
Sasaran Indikator
1. Meningkatnya relevansi, kuantitas,dan kualitas pendidikan tinggi Indeks Pendidikan Tinggi
2. Meningkatnya kemampuaniptek dan inovasi Indeks Inovasi
3. Terlaksananya reformasi birokrasi Indeks Reformasi Birokrasi
Kebijakan Kemenristekdikti 2017
10
Menciptakan sistem Pendidikan Tinggi yang berkeadilan
Memberikan akses bagi masyarakat tidak mampu ke Pendidikan Tinggi
Meningkatkan kapasitas dan kualitas Pendidikan Tinggi melalui alokasi BOPTN
Meningkatkan kapasitas dan kualitas kelembagaan dan sumber daya iptek danpendidikan tinggi (termasuk revitalisasi Pendidikan Vokasi)
Melakukan penyelesaian dan peningkatan infrastruktur, khususnya pembangunan Rumah SakitPendidikan dan infrastruktur lain yang terhenti
Meningkatkan produktifitas riset dan inovasi
Mengembangkan teknologi untuk pembangunan
Mengendalikan alokasi anggaran sehingga efisiensi dankeefektifan SDM professional Ristekdikti meningkat
01
02
03
04
05
06
07
08
Alokasi Anggaran 2017 Kemenristekdikti
11
10 Taman Sains (Rp. 115 M) 7 Pilot Inkubator di Perguruan Tinggi
(Rp. 35 M)
651 Karyasiswa S2/S3 DN dan LN(Rp. 23,41 M (APBN) & Rp. 89,7 M (PHLN)
235 Paket Insinas (Rp. 92 M) 15 Paket Litbang Iptek Bidang Kesehatan
dan Obat (Rp. 17 M)
105 Tenant Pengembangan PPBT(Rp. 110 M)
1 Paket Sarpras untuk Pusat Genomik(Rp. 50 M)
1 Kawasan NSTP Pengembangan danPengelolaan Puspitek (Rp. 90 M)
45 Produk Inovasi (Rp. 75 M)
Beasiswa Bidikmisi, PPA, ADik 460.180 mhs(Rp. 4,24 T )
Beasiswa SM3T dan PPGT 7.000 mhs (Rp. 293,57 M) BOPTN 107 PTN dan BPPTN-BH untuk 11 PTN-BH
(Rp. 4,65 T ) Beasiswa 10.843 dosen/tendik (Rp. 836,58 M) Beasiswa KNB 560 Mhs (Rp. 28 M ) Akademi Komunitas dan Pengembangan PT, 125 PT
(Rp. 250 M ) Revitalisasi Pendidikan Vokasi untuk 12 Program Studi
(Rp. 212 M) PHP PTS 100 PTS (Rp. 59 M) PNBP/BLU 107 PTN (Rp. 9,01 T ) Gaji dan Tunjangan Dosen/Guru Besar/Pegawai, untuk
139 Satker (Rp. 13,90 T) Operasional Pemeliharaan 139 Satker (Rp. 1,67 T) PHLN/RMP 9 Project (Rp. 1,76 T)
PENDIDIKAN (Dikti) 1,00LAYANAN UMUM (Ristek)
39,73PAGU ANGGARAN
RpTriliun
Triliun38,73 RpTriliunRp
Efisiensi dan Pemanfaatan Tambahan AnggaranFungsi Pendidikan 2017 Kemenristekdikti
12
Revitalisasi Politeknik
Penambahan BPPTNBH, Kontrak world class professor
130 MilyarEFISIENSI ANGGARAN
350MilyarTAMBAHAN ANGGARAN
Rp200Milyar
Beasiswa S2/S3 DN dan LN (termasuk on going)Masyarakat pendukung pendidikan,
Detasering, Operasional RSP, Pendampingan publikasi dan paten, serta asistensi
jurnal internasional, PUI PTN, Peningkatan kapasitas Sistem Informasi, Peningkatan kapasitas Manajemen Universitas, Pendampingan Prodi Kedokteran, dan Peningkatan kapasitas auditor.
Rp150Milyar
Rp
Rp
Alokasi Anggaran 2017
13
PENGENDALIAN INTERN PP NOMOR 60 TAHUN 2008
14
Menristekdikti wajib melakukan pengendalian ataspenyelenggaraan kegiatan pemerintahan
dengan berpedoman pada SPIP
SPIP memberikan keyakinan yang memadai bagi:
1. Tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuanpenyelenggaraan pemerintahan negara,
2. Keandalan laporan keuangan,3. Pengamanan aset negara, dan4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
Dilakukan Pengawasan Intern OlehAparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Definisi Pengawasan Intern:Seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi
dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektifdan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
STRUKTUR ORGANISASI ITJEN KEMENRISTEKDIKTI
15
INSPEKTORAT I
SUB BAGIAN TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIATINSPEKTORAT JENDERAL
INSPEKTORAT II
SUB BAGIAN TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
INSPEKTORAT III
SUB BAGIAN TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BAGIAN PERENCANAANDAN PELAPORAN
BAGIAN KEUANGAN &SISTEM INFORMASI PENGAWASAN
BAGIAN HUKUMDAN UMUM
INSPEKTORAT JENDERAL
STRUKTUR ORGANISASI ITJEN KEMENRISTEKDIKTI
16
Menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian RisetTeknologi dan Pendidikan Tinggi.
1. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan2. Koordinasi pelaksanaan tugas di bidang pengawasan3. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan kajian hukum di Inspektorat
Jenderal4. Pengelolaan persuratan,kepegawaian, dan kearsipan di Inspektorat Jenderal5. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di Inspektorat Jenderal6. Penyiapan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan
pengaaan barang/jasa di Inspektorat Jenderal7. Pelaksanaan urusan kerumahtanggan di Inspektorat Jenderal8. Pengelolaan keuangan di Inspektorat Jenderal9. Pengelolaan sistem Informasi di bidang pengawasan
Tugas
Fungsi
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN KEMENRISTEKDIKTI
17
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN KEMENRISTEKDIKTI
18
Peringatan Dini
Konsultan
Mendukung profesionalisme APIP melalui training, pendampingan, back-up teknis dalam kesinergian, pemberian pedoman pengawasan,
perumusan kode etik, standar audit & telaahan sejawat
Mendukung penyelenggaraan kegiatan Kemenristekdikti yang tertib, efektif,efisien, dan ekonomis, serta penegakan hukum yang berkeadilanKatalisator
Memberikan pendapat dan saran terhadap permasalahan yangditemukan dalam pelaksanaan tugas dilingkungan Kemenristekdikti
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN KEMENRISTEKDIKTI
19
TUGAS DAN FUNGSI KEMENRISTEK DAN DIKTI
Mencegah dan Melindungi sesuatuDari Ketidaknyamanan dan Kehancuran
Mencegah Mengarahkan Menghentikan Mendorong
Pengawalan
PengawasanProgram Nasional
PengawasanMandatori
KEBIJAKAN PENGAWASAN 2017
20
1. Reviu Laporan Keuangan2. Evaluasi Belanja Terhutang3. Evaluasi PMP RB4. Reviu RKAK5. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan6. Evaluasi SAKIP7. Reviu Laporan Kinerja8. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
1. Evaluasi Program Beasiswa2. Evaluasi PNBP BLU3. Evaluasi Kawasan NSTP dan Pengembangan dan Pengelolaan Puspitek4. PDTT Revitalisasi Pendidikan Vokasi5. PDTT Taman Sains6. PDTT Pilot Inkubator PT7. PDTT Produk Inovasi8. Evaluasi BOPTN dan BPPTN-BH9. PDTT Karya Siswa S2 dan S3 dalam dan luar negeri10. PDTT Tenant Pengembangan PPBT
PengawasanIsu Nasional
PengawasanPerintah Menteri
KEBIJAKAN PENGAWASAN 2017
21
1. PDTT Aset2. PDTT Data Mahasiswa Guru dan Dosen3. Pemantauan Kehadiran Awal Tahun dan setelah Hari raya4. Evaluasi Pelayanan PiNTU5. Evaluasi Program Inovasi Nasional6. PDTT Penelitian Berbasis Output7. PDTT Belanja Tunjangan Fungsional Dosen dan GB8. Audit Kinerja Program Insinas
1. Evaluasi SNMPTN dan SBMPTN2. PDTT PT Penerima bantuan pemberdayaan kelembagaan (PTN dan PTS)3. PDTT Pembukaan Prodi Baru4. PDTT Akreditasi PT oleh BAN PT/LAM PT5. Evaluasi kebijakan pengelolaan/pengembangan PTN Baru dan kademi
Komunitas6. Evaluasi kebijakan sertifikasi Dosen
KEBIJAKAN PENGAWASAN 2017: WILAYAH KERJA
22
No Uraian Inspektur I Inspektur II Inspektur III
1 Koordinator kegiatan 11 12 10
2 Satker Pusat 5 4 3
3 Kopertis 5 5 4
4 PTN BH 4 4 3
5 PTN-PK BLU 7 7 8
6 PTN Satker 57 57 57
Jumlah 89 89 85
KEBIJAKAN PENGAWASAN 2017:
23
1. Penambahan Tanaga Fungsional Auditor minimal 50 Orang2. Penambahan Tenaga Fungsional Umum minimal 15 Orang3. Pemanfaatan Tenaga SPI sebanyak minimal 75 Orang4. Peningkatan Kapasitas SDM minimal 250 Orang
Sumber Daya Manusia
1. Penyiapan Ruang Kerja masing-masing Pejabat Eselon II2. Penyiapan Ruang Kerja untuk auditor dan sub bag masing-masing Inspektorat
Ruang Kerja
KEBIJAKAN TEKNIS PENGAWASAN 2017
24
3. Mengoptimalkan Kapasitas Inspektorat Jenderal:a. Mengoptimalkan peran dan layanan Inspektorat Jenderal sebagai pemberian peringatan dini, katalisator dan
konsultasi.b. Mengoptimalkan manajemen sumber daya manusia Inspektorat Jenderal dengan kuantitas dan kualitas
yang memadai.c. Menerapkan praktik-praktik pemeriksaan intern yang profesional.d. Meningkatkan akuntabilitas dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal secara baik.e. Membangun hubungan dan budaya organisasi yang baik dengan pihak-pihak lain yang terkait.f. Menerapkan struktur tata kelola yang baik.
4. Mengoptimalkan Kapasitas dan Peran Satuan Pengawas Intern (SPI) PTN:a. Meningkatkan peran dan fungsi SPI sebagai pengawal PTNb. Mengupayakan penegasan struktur organisasi SPI PTNc. Meningkatkan kapabilitas SDM SPI PTN
1. Membangun komitmen seluruh jajaran Kemenristekdikti dari pimpinan sampai staf terbawah2. Membangun sinergitas dengan pihak-pihak terkait (BPK, BPKP, Mitra Pengawasan Internal, dan KPK)
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN RISTEKDAN DIKTI
INTEGRITAS, PROFESIONAL, SEJAHTERA
TERIMA KASIH
25
Recommended